JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masa jabatan 2026-2031.Pelantikan ini merujuk pada Keputusan Presiden RI Nomor 17/P Tahun 2026 dan Nomor 18/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas serta Direksi kedua lembaga tersebut.

Untuk periode 2026–2031, jabatan Direktur Utama BPJS Kesehatan diamanahkan kepada Prihati Pujowaskito yang menggantikan Ali Ghufron Mukti. Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dijabat oleh Saiful Hidayat.

DPR Sepakati 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Salah Satunya Lula Kamal



Cak Imin menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas regenerasi kepemimpinan BPJS sebagai ujung tombak sistem jaminan sosial nasional. Menurutnya, sesuai semangat Inpres 8/2025, jaminan sosial merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito Didapuk Jadi Dirut BPJS Kesehatan, Ini Susunan Direksi Terbaru



“Sebagai bagian dari tugas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, saya dan jajaran memiliki tugas memastikan bahwa negara harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif dan bermartabat,” ucap Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Jumat (20/02/2025).

“Produktif artinya mampu terlepas dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan dan inilah esensi dari pemberdayaan masyarakat,” sambungnya.

Ia menekankan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada penanggulangan kemiskinan, tetapi harus membangun daya tahan sosial, daya saing ekonomi, serta menghadirkan rasa aman agar masyarakat hidup bebas risiko.

BPJS Kesehatan, lanjutnya, harus memastikan masyarakat tidak kehilangan daya akibat risiko kesehatan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan berperan melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko kerja, PHK, kecelakaan, maupun kematian yang berpotensi mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan.

“Kita semua dengan pemberdayaan masyarakat, BPJS Kesehatan, dan berbagai kementerian dan lembaga akan terus berkomitmen berupaya melayani sebaik-baiknya kebutuhan kesehatan dan tentu kita akan melayani dengan tanggungan yang bisa kita lakukan,”ujarnya.

Cak Imin mengingatkan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah besar sebagai wujud kehadiran negara dalam menghadirkan kesejahteraan. Ia meminta seluruh jajaran Dewan Pengawas dan Direksi mengutamakan kepentingan rakyat serta menjalankan tugas dengan integritas, inovasi, kolaborasi, dan ketulusan.

Dia juga menegaskan komitmen kolaborasi yang telah terbangun. Bersama BPJS Ketenagakerjaan, Kemenko PM berkomitmen menghadirkan hunian sewa murah bagi pekerja melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT). Sementara dengan BPJS Kesehatan, pemerintah mendorong penghapusan tunggakan iuran bagi kelompok paling rentan agar dapat kembali menjadi peserta aktif.

Susunan Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode Tahun 2026-2031:

1. Saiful Hidayat – Direktur Utama

2. Ihsanuddin – Direktur

3. Harjono Siswanto – Direktur

4. Agung Nugroho – Direktur

5. Trisna Sonjaya – Direktur

6. Eko Purnomo – Direktur

7. Bambang Joko Sutarto – Direktur

Susunan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode Tahun 2026-2031:

1. Dedi Hardianto – Ketua Unsur Pekerja

2. Swartoko – Anggota Kementerian Ketenagakerjaan

3. Sudarso – Anggota Kementerian Keuangan

4. Abdurrahman Lahabato – Anggota Unsur Pemberi Kerja

5. Sumarjono Sarigih – Anggota Unsur Pemberi Kerja

6. Ujang Romli – Anggota Unsur Pekerja

7. Alif Noeriyanto Rahman – Anggota Unsur Tokoh Masyarakat

Susunan Direksi BPJS Kesehatan periode Tahun 2026-2031:

1. Prihati Pujiwaskito – Direktur Utama

2. Abdi Kurniawan Purba – Direktur

3. Akmal Budi Yulianto – Direktur

4. Bayu Teja Muliawan – Direktur

5. Fatih Waluyo Wahid – Direktur

6. Setiaji – Direktur

7. Vetty Yulianty Permanasari – Direktur

8. Sutopo Patria Jati - Direktur

Susunan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode Tahun 2026-2031:

1. Stevanus Adrianto Passat – Ketua Unsur Pekerja

2. Murti Utami – Anggota unsur Pemerintah

3. Rukijo – Anggota unsur Pemerintah

4. Paulus Agung – Anggota Unsur Pemberi Kerja

5. Sunarto – Anggota Unsur Pemberi Kerja

6. Afif Johan – Anggota Unsur Pekerja

7. Lula Kamal – Anggota Unsur Tokoh Masyarakat

JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat harus berjalan seiring dengan agenda pemberdayaan masyarakat dan percepatan pengentasan kemiskinan.

Penegasan tersebut disampaikan usai menghadiri Forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta. Forum strategis yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi nasional 2026 sekaligus menyiapkan strategi “lepas landas” perekonomian Indonesia.

Menurut Muhaimin, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak boleh hanya menjadi angka statistik. “Pertumbuhan ekonomi harus berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Muhaimin menambahkan Kemenko PM akan memastikan seluruh program pemberdayaan lintas kementerian dan lembaga terintegrasi dan selaras dengan arah pembangunan nasional 2026.

“Kemenko PM akan terus mengoordinasikan program-program pemberdayaan agar tepat sasaran, berbasis data, dan benar-benar mengangkat ekonomi keluarga miskin serta pelaku usaha kecil. Kita ingin masyarakat bukan hanya menerima bantuan, tetapi naik kelas,” ujar Muhaimin.

Forum Indonesia Economic Outlook 2026 sendiri menjadi ruang konsolidasi visi kebijakan ekonomi nasional. Dalam pengantar pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah selama satu tahun pertama masa kepemimpinannya.

Lihat video: Muhaimin Iskandar Pantau Cek Kesehatan Gratis, Beri Pesan Warga: Manfaatkan Program



“Semua pencapaian yang kita raih dan patut kita banggakan adalah hasil kerja keras seluruh tim yang saya pimpin,” kata Presiden, seraya menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan kerja kolektif Kabinet Merah Putih.

Kehadiran Presiden dalam forum ini mempertegas komitmen pemerintah menjaga optimisme ekonomi nasional melalui kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang.

Pemerintah pun optimistis, melalui sinergi kebijakan fiskal, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat, Indonesia mampu memasuki fase pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam forum tersebut para duta besar negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, serta sejumlah ekonom dan akademisi.

JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat harus berjalan seiring dengan agenda pemberdayaan masyarakat dan percepatan pengentasan kemiskinan.

Penegasan tersebut disampaikan usai menghadiri Forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta. Forum strategis yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi nasional 2026 sekaligus menyiapkan strategi “lepas landas” perekonomian Indonesia.

Menurut Muhaimin, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak boleh hanya menjadi angka statistik. “Pertumbuhan ekonomi harus berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Muhaimin menambahkan Kemenko PM akan memastikan seluruh program pemberdayaan lintas kementerian dan lembaga terintegrasi dan selaras dengan arah pembangunan nasional 2026.

“Kemenko PM akan terus mengoordinasikan program-program pemberdayaan agar tepat sasaran, berbasis data, dan benar-benar mengangkat ekonomi keluarga miskin serta pelaku usaha kecil. Kita ingin masyarakat bukan hanya menerima bantuan, tetapi naik kelas,” ujar Muhaimin.

Lihat video: Muhaimin Iskandar Pantau Cek Kesehatan Gratis, Beri Pesan Warga: Manfaatkan Program



Forum Indonesia Economic Outlook 2026 sendiri menjadi ruang konsolidasi visi kebijakan ekonomi nasional. Dalam pengantar pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah selama satu tahun pertama masa kepemimpinannya.

“Semua pencapaian yang kita raih dan patut kita banggakan adalah hasil kerja keras seluruh tim yang saya pimpin,” kata Presiden, seraya menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan kerja kolektif Kabinet Merah Putih.

Kehadiran Presiden dalam forum ini mempertegas komitmen pemerintah menjaga optimisme ekonomi nasional melalui kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang.

Pemerintah pun optimistis, melalui sinergi kebijakan fiskal, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat, Indonesia mampu memasuki fase pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam forum tersebut para duta besar negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, serta sejumlah ekonom dan akademisi.

BANDUNG - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan, sudah saatnya Indonesia menjadi negara maju. Untuk itu, industri harus menjadi alat pemberdayaan masyarakat.

Hal itu dikatakan Muhaimin panggilan akrabnya saat menghadiri Stadium Generale bertema “Ekonomi Inklusif untuk Indonesia Naik Kelas” di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu (11/2/2026).

Muhaimin menegaskan Indonesia tidak boleh lagi berada di zona tanggung atau sekadar bertahan di level medioker. Menurut Cak Imin, sudah lebih dari satu dekade Indonesia berada pada fase pertumbuhan yang belum sepenuhnya melompat menjadi negara maju. “Kita tidak boleh lagi tanggung. Indonesia harus benar-benar naik kelas, hari ini dan di masa yang akan datang,” tegasnya.

Muhaimin juga menyampaikan penghargaan atas terbitnya buku karya Dhani Amrul Ichdan, Wakil Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), yang dieditori oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani.

Muhaimin menyebut kolaborasi tersebut sebagai sinergi lintas generasi dan lintas latar belakang yang patut diapresiasi. Menurutnya, karya tersebut layak diuji dan didiskusikan secara akademik oleh civitas academica ITB.

“Kolaborasi Pak Dhani dan Pak Reda ini melahirkan karya intelektual yang langka, tajam, analitis, berani menawarkan gagasan baru, dan membumi bagi kepentingan masa depan bangsa,” ujarnya.

Lihat video: Muhaimin Iskandar: Prabowo Ajak PKB Bersama-sama Sukseskan Pemerintahan



Muhaimin menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas generasi dalam mendorong cita-cita besar Indonesia naik kelas. Dalam pemaparannya, Muhaimin menegaskan tidak ada satu pun negara maju yang hanya mengandalkan sumber daya alam.

Kekayaan alam, menurutnya, bersifat terbatas dan tidak cukup menjadi fondasi kemajuan jangka panjang. “Negara maju lahir dari industrialisasi dan hilirisasi yang ditopang ilmu pengetahuan, teknologi, serta masyarakat yang berdaya,” katanya.

Karena itu, Muhaimin memperkenalkan pendekatan DAI yakni Distinktif, Adaptif, dan Inklusif. Distinktif, yakni membangun keunggulan khas nasional, bukan sekadar meniru negara lain. Adaptif, yakni tanggap terhadap perubahan global, termasuk transisi energi, digitalisasi, dan disrupsi ekonomi dunia.

"Dan Inklusif, yakni memastikan industrialisasi melibatkan masyarakat luas, terutama masyarakat sekitar kawasan industri, agar tidak hanya menerima dampak, tetapi menjadi bagian integral dari peningkatan kualitas hidup dan kemajuan ekonomi," tegasnya.

Muhaimin menegaskan ekonomi inklusif adalah prasyarat utama agar pertumbuhan tidak hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan menjadi jalan pemerataan kesejahteraan.

“Industri harus menjadi alat pemberdayaan masyarakat. Jika rakyat terlibat dan berdaya, maka Indonesia naik kelas bukan sekadar slogan, tetapi kenyataan,” pungkasnya.

MALANG - Pesantren memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dan memperkuat pemberdayaan umat. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin saat menghadiri Haul Akbar ke-21 Almarhum KH Muhsin Syafi’i, Muassis Ponpes Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul di Malang, Jawa Timur.

Acara haul tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting dan para masyayikh, antara lain KH Nurul Huda Djazuli, KH Abdurrahman Al Kautsar, KH Abdussalam Shohib, KH Fahim Royani, para pengasuh berbagai pondok pesantren, para alumni, santri, serta wali santri yang memadati lokasi acara.

Gus Imin mengatakan salah satu tugas pemerintahan melalui Kemenko Pemberdayaan Masyarakat adalah mendorong agar Pesantren berdaya di semua bidang. Ini dinilai penting mengingat pesantren telah terbukti menjadi pusat pendidikan, pembentukan karakter, dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat.

“Negara sudah sepatutnya berterima kasih kepada para wali dan para masyayikh yang telah merintis, membangun, dan menguatkan pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, termasuk Ponpes Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul ini,” ujar Gus Imin yang juga menjabat Ketua Umum PKB tersebut, Minggu (23/11/2025).

Ia lebih jauh menyatakan keyakinannya bahwa kebangkitan masyarakat Indonesia sangat ditentukan oleh kekuatan pesantren. “Dengan bismillah, saya berani menyatakan atas nama pemerintah: kalau pesantren tumbuh kuat dan kokoh, insyaallah masyarakat juga akan tumbuh kuat dan kokoh,” tegasnya yang hadir didampingi Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid.

Menurut Gus Imin, ketahanan masyarakat bertumpu pada dua faktor utama: Pertama, pendidikan sebagai fondasi memutus mata rantai berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk kemiskinan. Kedua, pemberdayaan sebagai kelanjutan dari sistem pendidikan yang tumbuh di pesantren.

Lebih lanjut ia mengurai sejarah panjang kemandirian pesantren yang telah berkontribusi besar bagi umat. Ia mencontohkan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari yang mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng dengan modal seadanya, namun hingga kini tetap berdiri kokoh sebagai pesantren mandiri dengan kontribusi besar bagi bangsa.

“Saya ingin menyampaikan kepada dunia bahwa akar pesantren masih kuat dengan kemandirian dan kekokohannya, termasuk yang dijaga oleh Ponpes Roudlotul Muhsinin al-Maqbul Malang ini,” ujar Gus Imin.

Meski demikian, Gus Imin tak menutup mata bahwa belakangan ini muncul kekhawatiran dan sikap sinis sebagian kalangan terhadap pesantren, terutama ketika sejumlah musibah menimpa beberapa pesantren di daerah. Citra tersebut, kata dia, seringkali menimbulkan salah paham terhadap pesantren.

Namun ia menegaskan bahwa semangat awal pesantren sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan tetap tumbuh kuat dan mengakar. Ia juga mengajak seluruh elemen pesantren untuk melakukan konsolidasi guna menghadapi tantangan besar di masa depan.

“Hari ini tidak ada jalan lain. Monggo kita semua konsolidasi, karena semua aspek nasional dan global sedang berubah. Kita harus mengambil hal-hal baru dengan produktif, mengembangkan dunia pendidikan, sekaligus menyiapkan generasi yang tangguh, berdaya, dan mandiri,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah bakal fokus menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada kelompok yang benar-benar tidak mampu, terutama lansia dan penyandang disabilitas . Diterangkan bahwa pemerintah mengubah pendekatan penanganan kemiskinan dengan membedakan perlakuan antara kelompok non-produktif dan produktif.

"Bansos akan difokuskan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu saja yaitu lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tidak mungkin bertahan tanpa bantuan negara," ujar Menko Muhaimin atau yang biasa disapa Cak Imin dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 INDEF dikutip Jumat (21/11).

Muhaimin menjelaskan, kelompok masyarakat yang masih produktif tidak lagi diarahkan pada bantuan sosial jangka panjang. Mereka akan masuk skema pemberdayaan yang menekankan peningkatan kapasitas ekonomi.

Siap-siap! Penyaluran Subsidi BBM, Listrik, hingga Bansos Bakal Pakai Face Recognition

"Sementara mereka yang masih produktif, akan kita dorong untuk bangkit melalui akses lapangan kerja, peluang usaha, pelatihan, dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan," ujarnya.

Ia menegaskan, bahwa pemerintah ingin memastikan bantuan sosial tidak menjadi penopang permanen, melainkan pendorong awal bagi keluarga yang membutuhkan. Muhaimin menekankan, bahwa pendekatan lama harus ditata ulang agar intervensi pemerintah lebih efektif.

"Kita ingin bantuan pemerintah menjadi batu loncatan bukan tempat pemberhentian," katanya.

2 Juta Penerima Bansos Dipangkas lewat Pemutakhiran DTSEN, Wamensos Sebut Terus Berjalan

Lebih jauh kebijakan pemberdayaan disebut sebagai bagian dari transformasi strategi nasional dalam mengurangi kemiskinan. Pemerintah menargetkan bahwa seluruh intervensi sosial harus menghasilkan peningkatan pendapatan dan kemandirian yang berkelanjutan.

Selain pergeseran fokus bansos, pemerintah juga mempersiapkan program pelatihan cepat yang ditujukan kepada keluarga miskin ekstrem agar mereka bisa segera terserap ke dunia kerja. Program ini menjadi salah satu pendekatan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih memiliki kemampuan produktif.

"Saya sedang mendorong APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) kita untuk membiayai pelatihan cepat untuk keluarga miskin ekstrim," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta agar tim penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) melakukan rapat setiap hari di kantornya untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

"Namanya pelaksana harian, maka akan ada tiap hari rapat di sini. Karena program Makan Bergizi ini mendasar, skalanya besar, bayangkan 82,9 juta penerima manfaat, tentu juga dampaknya besar, juga tantangannya besar," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers rapat perdana Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

Zulhas menjelaskan rapat perdana tersebut menjadi tindak lanjut dari terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.

Tim ini diketuai oleh Menko Bidang Pangan Zulhas bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno sebagai Wakil Ketua I, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua II.

Menurut Zulhas, rapat harian penting dilakukan mengingat skala dan tanggung jawab program yang sangat besar. Adapun program MBG ditujukan untuk 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan tujuan meningkatkan gizi anak-anak dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Kita tidak ingin ada risiko apa pun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita," katanya.

Zulhas menuturkan pelaksanaan MBG akan dikawal oleh tim pelaksana harian yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Investigasi dan Komunikasi Nanik S. Deyang. Ia akan didampingi eselon terkait dari berbagai kementerian dan lembaga.

Selain mengawasi pelaksanaan harian, tim ini juga tengah merumuskan tata kelola penyelenggaraan program MBG dalam bentuk peraturan presiden (perpres).

Melalui tata kelola tersebut, pemerintah ingin memastikan ada penanggung jawab di tingkat kabupaten dan provinsi, penyelenggara di lapangan, serta sistem pengawasan yang jelas dan transparan.

"Tata kelola penyelenggaraan program MBG dalam bentuk perpres. Sehingga nanti di kabupaten itu ada penanggung jawabnya, di provinsi ada penanggung jawabnya, ada penyelenggara, ada pengawasan, dengan tata kelola yang baik, yang tertib," ujar Zulhas.

Ia menambahkan sistem pengawasan akan dilakukan dengan pendekatan good governance menggunakan dashboard digital agar proses verifikasi lebih transparan dan terbuka. Kelompok disabilitas juga akan mendapatkan porsi yang sama dalam tata kelola tersebut.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyelesaikan rancangan perubahan perpres tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Gizi Nasional. Struktur baru ini akan memperkuat peran BGN dalam mengawal pelaksanaan MBG tanpa menambah rekrutmen atau menyewa kantor baru.

"Tidak sewa tempat yang baru, tidak rekrutan yang baru, tapi dari tim koordinasi diambil nanti untuk mengelola MBG di level provinsi, kabupaten, dan kota," jelasnya.

JAKARTA - Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut pemerintah segera melakukan pemutihan utang atau tunggakan tagihan BPJS Kesehatan bagi masyarakat golongan tertentu. Targetnya akhir tahun ini pemutihan tunggakan itu sudah bisa dilakukan.

Cak Imin mengungkapkan, akan ada registrasi ulang untuk masyarakat yang berhak dihapus tunggakannya di BPJS Kesehatan. "Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan dengan melalui registrasi ulang. Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang. Dan, registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali," kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Cak Imin menerangkan, tunggakan tagihan yang terutang bagi masyarakat yang berhak akan dibebankan kepada BPJS Kesehatan yang mendapat suntikan dana dari pemerintah. “Ya, otomatis dengan sendirinya tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan," ujar dia.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan, pemutihan tunggakan tersebut dilakukan bagi peserta BPJS yang pindah status kepesertaan, misalnya dari peserta mandiri yang berubah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Langkah ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah yang kini menjadi peserta PBI.

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, lalu menunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tetapi masih punya tunggakan. Nah, itu dibayari oleh pemerintah daerah misalnya (karena sudah menjadi PBI), tetapi (tercatat di sistem) masih punya tunggakan, maka tunggakan itu dihapus," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu 22 Oktober 2025.

Namun, Ghufron menegaskan, pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini harus tepat sasaran, misalnya mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). "Ya tentu kita harapkan tepat sasaran ya, jadi dia desilnya itu desil yang katakanlah masuk di dalam DTSEN," ucapnya.

Ghufron juga menekankan agar pemutihan ini tidak disalahgunakan oleh peserta dengan secara sengaja menunggak iuran. "Yang jelas kalau BPJS itu istilahnya negara hadir, kemudian peserta itu bisa akses pelayanan, tetapi tidak disalahgunakan. Orang yang mampu ya bayar itu bukan terus, 'Wah, saya nunggu nanti biar ada pemutihan lagi' begitu, enggak, enggak terjadi itu," katanya.

Ghufron menegaskan, pemutihan tunggakan ini benar-benar dikhususkan bagi peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu atau miskin. Kemudian, penghapusan tunggakan iuran maksimal 24 bulan. Misalnya, jika peserta menunggak sejak 2014 maka BPJS kesehatan hanya akan menghitung yang 24 bulan atau 2 tahun. "Kalaupun tahun 2014 mulai, ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun cukup," sebutnya.

Sementara itu, kebijakan untuk melakukan pemutihan tunggakan peserta tidak akan mengganggu arus kas di BPJS Kesehatan. "Enggak, tidak akan mengganggu, asal tepat sasaran. Kalau enggak tepat sasaran itu bisa mengganggu, tetapi kalau tepat sasaran saya kira enggak," katanya.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penunjukan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG yang diteken pada Jumat (24/10).

Sebagai ketua pelaksana harian, Nanik bertugas memimpin pelaksanaan harian tim koordinasi dan menggelar rapat rutin sekurang-kurangnya dua kali setiap bulan, atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Rapat tersebut akan menjadi bahan laporan ketua tim koordinasi kepada presiden.

Dalam menjalankan tugasnya, Nanik akan didampingi Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan Nani Hendiarti sebagai wakil ketua pelaksana harian.

Penunjukan Nanik sebagai ketua pelaksana harian memperkuat peran strategis BGN dalam mengawal keberhasilan implementasi program MBG.

"Penunjukan ini merupakan mandat penting yang menegaskan komitmen penuh BGN untuk memastikan setiap porsi makanan memenuhi standar gizi terbaik, terkoordinasi secara efektif, dan berjalan tanpa hambatan di seluruh daerah," ujar Nanik dalam keterangan resmi, Rabu (29/10).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan ekonomi lokal.

Pemerintah menilai upaya tersebut memerlukan langkah yang strategis dan terkoordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Dalam Keppres tersebut dijelaskan pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan lintas sektoral.

"Guna penyelenggaraan program MBG yang tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan," demikian disebut dalam pertimbangan Keppres.

Adapun tim koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

"Tim koordinasi memiliki tugas mendukung penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program makan bergizi gratis," bunyi Pasal 3 Keppres itu.

Struktur Tim Koordinasi diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno sebagai Wakil Ketua I, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Wakil Ketua II.

Ketua tim koordinasi diwajibkan melaporkan pelaksanaan tugas kepada presiden setidaknya satu kali setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Tim ini beranggotakan 13 menteri dan kepala lembaga, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Anggota lainnya yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

Adapun Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan ditunjuk sebagai sekretaris tim.

Dengan mulai bertugasnya tim koordinasi sejak penetapan Keppres 28/2025, pemerintah berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan terpadu, terukur, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

JAKARTA - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar Gelar Mandaya Awards 2025. Kegiatan tersebut sebagai apresiasi terhadap kontribusi nyata masyarakat dalam membangun martabat bangsa.

Selain itu, Mandaya Awards merupakan wujud pengakuan negara terhadap kerja-kerja nyata masyarakat. "Mandaya Awards wujud pengakuan negara terhadap kontribusi nyata masyarakat dalam membangun daya dan martabat bangsa," ujar Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Kamis (16/10/2025).

Tahun ini, Mandaya Awards mencatat antusiasme tinggi dengan 789 pendaftar dari 26 provinsi, meliputi 28 kota, 60 kabupaten, 44 desa, 11 badan usaha, 52 LSM, 32 perguruan tinggi, 463 individu, dan 79 tokoh dengan kontribusi sepanjang hayat. Dari jumlah tersebut, terpilih 50 inisiatif terbaik yang dinilai memiliki dampak signifikan dalam peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Cak Imin, arah pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo kini memasuki fase baru. "Fase pemberdayaan, di mana keberhasilan diukur bukan hanya dari bantuan sosial, tetapi dari tumbuhnya kemandirian masyarakat," ujarnya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengungkap, tantangan yang dihadapi bangsa ini masih belum teratasi. Berdasarkan data BPS 2025, angka kemiskinan nasional masih 8,47%, dengan lebih dari 50% penduduk miskin berada di desa. Selain itu, ketimpangan sosial masih di angka 0,375, sementara 4,85 juta dari 7,28 juta pengangguran merupakan lulusan terdidik.

“Cara cepat menghadapi tantangan tersebut tidak lain adalah dengan pemberdayaan. Kita membutuhkan lebih banyak champion of empowerment, orang-orang yang bergerak karena nurani untuk memberdayakan sesama," katanya.

Cak Imin menekankan pentingnya pendekatan the whole of community dalam pemberdayaan, yakni kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas lokal.

“Pemerintah menyiapkan kebijakan yang inklusif; dunia usaha menciptakan nilai tambah melalui kemitraan. Akademisi memberikan inovasi, media menyebarkan inspirasi, dan masyarakat menjadi pelaku utama yang menumbuhkan kemandirian dari dalam,” tuturnya.

Cak Imin mengapresiasi seluruh penerima penghargaan sebagai agent of change yang telah mengkonversi ide menjadi dampak nyata di lapangan.

Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris menilai, pemberdayaan masyarakat terus digalakkan, salah satunya dengan transformasi desa dan inovasi kebijakan sebagai fondasi pemberdayaan yang tepat sasaran.

“Melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN), seluruh program penanggulangan kemiskinan kini dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Data ini memungkinkan pemerintah memastikan setiap bantuan dan program benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” ujarnya.

Mandaya Awards 2025 diharapkan menjadi momentum konsolidasi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gerakan pemberdayaan nasional yang inklusif, terukur, dan berkelanjutan. Meneguhkan semangat Mandaya, dari daya menuju kemajuan