Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap ketentuan pembayaran manfaat dana pensiun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Putusan ini membuka ruang bagi peserta dana pensiun sukarela melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus maupun berkala.

Dalam Putusan Nomor 139/PUU-XXIII/2025 yang dikutip Selasa (30/6/2026), MK menyatakan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai mewajibkan pembayaran manfaat pensiun hanya secara berkala.

Mahkamah memutuskan bahwa pembayaran manfaat pensiun bagi peserta program dana pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai kehendak peserta, janda/duda, atau anak dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Perkara ini diajukan oleh empat pekerja PT Freeport Indonesia yang menjadi peserta Dana Pensiun Freeport Indonesia. Mereka menggugat konstitusionalitas Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK karena menilai kewajiban pembayaran manfaat pensiun secara berkala merugikan hak konstitusional pekerja untuk memperoleh imbalan yang adil, kepastian hukum, dan penghidupan yang layak.

Dalam pertimbangannya, MK membedakan antara manfaat dana pensiun dari program pensiun sukarela dengan hak normatif pekerja berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Mahkamah menilai manfaat pensiun dalam program dana pensiun sukarela merupakan manfaat tambahan bagi pekerja ketika memasuki usia pensiun. Sementara itu, pesangon dan hak-hak lain akibat pemutusan hubungan kerja merupakan hak yang wajib dipenuhi pengusaha sehingga keduanya tidak dapat saling menggantikan.

Atas dasar itu, MK menyatakan pembatasan pembayaran manfaat pensiun hanya secara berkala tidak sejalan dengan hak pekerja atas imbalan yang adil dan layak serta kepastian hukum.

Mahkamah menyatakan norma Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai memberikan pilihan kepada peserta untuk menerima manfaat pensiun secara sekaligus atau berkala.

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta menolak permohonan selain dan selebihnya.

Sebagai konteks, dalam regulasi sebelum putusan MK, manfaat pensiun sampai dengan Rp500 juta dapat dibayarkan 100% secara sekaligus (lump sum). Sedangkan manfaat pensiun di atas Rp500 juta hanya 20% yang dapat diterima sekaligus, sedangkan 80 persen wajib dibayarkan secara berkala (melalui anuitas atau pembayaran bulanan) sesuai ketentuan OJK. Batas Rp500 juta ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d POJK Nomor 27 Tahun 2023 dan juga menjadi salah satu dalil yang dikemukakan para pemohon dalam perkara ini.

Sedangkan sebagian amar putusan MK sendiri berbunyi:

"Menyatakan norma Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang menyatakan, “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela bagi peserta, janda/duda, atau anak, yang terbentuk dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dibayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan kehendak peserta, janda/duda, atau anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang mengatur dana pensiun”.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyasar Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk ikut berpartisipasi dalam pembelian surat utang khusus Danantara, yakni Patriot dan Merah Putih Bond.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) No.4/2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, Rabu (17/6/2026).

Untuk diketahui, penerbitan Patriot Bond menjadi salah satu dari 17 pembahasan yang masuk ke dalam revisi Omnibus Law Sektor Keuangan ini. Pemerintah dan DPR lalu sepakat untuk menyisipkan satu pasal yakni 50A yang khusus mengatur soal Patriot Bond.

Pada pasal 50A ayat (2), Danantara dapat menerbitkan surat utang dan surat utang khusus, mencakup Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Kemudian, pada ayat (4), UU tersebut mengatur pembelian oleh terhadap Patriot maupun Merah Putih Bond adalah transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.

Investor sebagaimana dimaksud oleh butir ayat tersebut turut termasuk WP yang sudah mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

"Investor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dikutip dari pasal 50A ayat (9) UU P2SK, Senin (22/6/2026).

Di sisi lain, Negara turut menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan serta gugatan secara perdata.

Tidak hanya itu, data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Namun, UU P2SK menekankan bahwa perlindungan yang ditawarkan Negara ini hanya berlaku bagi pembelian Patriot dan Merah Putih Bond di pasar perdana alias pasar primer.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer," bunyi ayat (7).

Untuk diketahui, pada konferensi pers APBN KiTa yang digelar awal Mei 2026 lalu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto sempat mengutarakan rencana kebijakan berupa penyelesaian pemeriksaan atas WP peserta PPS yang kurang mengungkap hartanya.

"Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya, kami lihat lagi ketepatan janji repatriasinya, dan juga kami lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS," terang Bimo di Aula Mezzanine, kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Namun, belakangan DJP menegaskan bakal ikut perintah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak lagi menindaklanjuti pemeriksaan atas WP peserta PPS.

Sebab, Purbaya menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, dirinya tidak akan kembali menggelar program pengampunan pajak.

"Selama saya menjabat Menteri Keuangan, saya tidak akan mengeluarkan tax amnesty, kecuali atas arahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya saat media briefing, Senin (11/5/2026).

Ya, pasti (di atas 600 juta ton). Menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot memastikan pemerintah akan memberikan kuota produksi batu bara hingga di atas 600 juta ton sebagai bentuk kebijakan relaksasi di tengah melonjaknya harga batu bara.

“Ya, pasti (di atas 600 juta ton). Menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri,” ujar Yuliot ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Yuliot menyampaikan Kementerian ESDM sudah melakukan evaluasi ihwal kebutuhan batu bara di dalam negeri, termasuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN.

Dari 154 juta ton batu bara yang dibutuhkan oleh PLN, Kementerian ESDM mencatat yang sudah berkontrak sebesar 134 juta ton batu bara. Dengan demikian, PLN masih memerlukan 20 juta ton batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya.

“Kekurangan 20 (juta ton) itu lagi diusahakan,” ujar Yuliot.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah akan memberlakukan relaksasi kuota produksi batu bara menyusul kenaikan harga komoditas tersebut akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

Bahlil menyampaikan relaksasi terukur untuk kuota produksi batu bara itu merupakan langkah pemerintah mengikuti perkembangan harga batu bara.

Harga batu bara acuan (HBA) periode II Juni 2026 ditetapkan sebesar 123,91 dolar AS per ton.

Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan HBA pada periode kedua bulan Mei 2026 sebesar 116,32 dolar AS per ton.

Idealnya, tutur Bahlil, ketika harga bagus, produksi pun harus banyak untuk mendapatkan dampak yang positif.

Akan tetapi, Bahlil belum menetapkan berapa kuota produksi batu bara setelah menetapkan kebijakan relaksasi produksi.

Pada awal 2026, Kementerian ESDM menetapkan kuota produksi batu bara 2026 sekitar 600 juta ton atau berkurang 190 juta ton dibandingkan realisasi pada 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Pemangkasan tersebut dilandasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar internasional sepanjang 2025.

Ketidakseimbangan itu menyebabkan harga batu bara sempat menyentuh 97,65 dolar AS per ton pada periode kedua Juli 2025.

Akan tetapi, pecahnya perang AS-Israel dengan Iran menyebabkan harga batu bara meroket dari di bawah 120 dolar AS per ton, menjadi di atas 130 dolar AS per ton dalam kurun waktu kurang lebih sepekan pada awal Maret 2026.

Kenaikan harga batu bara saat ini dipicu oleh gangguan distribusi minyak mentah dan gas alam cair (LNG) di pasar internasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Iforte Solusi Infotek (iForte) selaku pemegang saham pengendali PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) akan melaksanakan penawaran tender sukarela atau voluntary tender offer (VTO) dengan harga Rp5.400 per saham.

Aksi tersebut merupakan bagian dari proses penghapusan pencatatan saham (delisting) dan perubahan status IBST menjadi perusahaan tertutup (go private) usai mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 5 Juni 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Selasa (9/6/2026) periode penawaran tender sukarela akan berlangsung paling singkat selama 30 hari, yakni mulai 1 Juli hingga 30 Juli 2026.

Dalam pelaksanaannya, iForte menyatakan memiliki dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran kepada pemegang saham publik yang memilih menjual sahamnya dalam VTO tersebut.

Proses transaksi jual beli saham akan dilakukan melalui mekanisme crossing di Bursa Efek Indonesia (BEI), sementara penyelesaiannya mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Saat ini, iForte menguasai sebanyak 1,35 miliar saham IBST atau setara 99,95 persen dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Setelah seluruh proses VTO tuntas, kepemilikan iForte meningkat menjadi 1,35 miliar saham atau 100 persen dari total saham perseroan.

Dengan struktur kepemilikan tersebut, IBST akan sepenuhnya berada di bawah kendali iForte dan tidak lagi berstatus sebagai perusahaan terbuka.

Per 31 Desember 2025, perseroan mengelola 3.204 menara telekomunikasi dengan total 5.756 penyewaan menara (tenancy) dan rasio penyewaan menara (tenancy ratio) sebesar 1,8 kali.

IBST juga memiliki jaringan serat optik sepanjang 19.458 kilometer yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menjadi kawasan dengan kontribusi aset terbesar, ditopang oleh 1.845 menara telekomunikasi dan jaringan serat optik sepanjang 10.725 kilometer.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Industri dana pensiun berkembang positif di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini tercermin dari nilai iuran program pensiun sukarela dan wajib yang kompak meningkat pada April 2026, meskipun nilai manfaatnya pun turut meningkat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan total aset dana pensiun per April 2026 mencapai Rp1.690,64 triliun, tumbuh 6,12% (year on year/YoY). Adapun, jumlah pesertanya mencapai 30,14 juta orang.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono merincikan, untuk total aset program pensiun sukarela mencapai Rp410,14 triliun, tumbuh 5,63% YoY.

“Untuk program pensiun wajib yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun untuk ASN, TNI dan Polri, total aset mencapai Rp1.280,50 triliun, tumbuh sebesar 10,13% year on year,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Bila dirincikan, untuk program pensiun sukarela, nilai iuran naik 12,23% YoY menjadi Rp13,14 triliun. Sementara itu, nilai manfaatnya sebesar Rp15,49 triliun, naik 18,70% YoY. Adapun, jumlah pesertanya 5,42 juta orang.

Sementara itu, untuk program pensiun wajib, nilai iurannya tumbuh 7,49% YoY menjadi Rp40,11 triliun. Kemudian, nilai manfaatnya sebesar Rp25,95 triliun, naik 17,59% YoY pada April 2026. Jumlah pesertanya mencapai 24,71 juta orang.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menilai target pertumbuhan aset dana pensiun sebesar 10%—12% year-on-year (YoY) pada 2026 yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat realistis.

Selain realistis, Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja berpendapat proyeksi OJK itu mencerminkan pertumbuhan yang stabil, mengingat realisasi aset nasional per Desember 2025 sudah mencapai 11,35%.

Dia melanjutkan, faktor pendorong yang bisa membuat aset dana pensiun tumbuh hingga 12% YoY adalah perluasan inklusi ke segmen pekerja informal melalui kanal distribusi digital, pengelolaan investasi yang prudent dengan fokus pada instrumen berkualitas tinggi untuk menjaga stabilitas imbal hasil.

“Serta peningkatan literasi yang mulai menggeser paradigma masyarakat bahwa dana pensiun adalah kebutuhan dasar untuk menjamin kemandirian finansial di masa tua,” sebutnya kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi menetapkan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau eks Hotel Sultan pada Kamis, 18 Juni 2026.

Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Kharis Sucipto, menegaskan bahwa penetapan tanggal tersebut bersifat mengikat.

“Ini sudah menjadi ketetapan final. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan bahwa tanggal 18 Juni 2026 sebagai hari pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 GBK eks Kawasan Hotel Sultan,” ujar Kharis dalam ke Senin (25/5/2026).

Kharis menambahkan, pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tertanggal 19 Mei 2026 yang telah dikirimkan kepada PT Indobuildco melalui pos tercatat.

Dia menilai jeda waktu yang diberikan oleh pihak pengadilan sudah cukup bagi PT Indobuildco untuk segera melakukan pengosongan atau meninggalkan objek sengketa secara sukarela.

Menurutnya, imbauan pengosongan sukarela tersebut juga berlaku bagi para penghuni atau pihak mana pun yang mendapatkan hak menempati tanah dan bangunan dari Indobuildco.

“Ini penting agar pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan persoalan baru. Kami berharap pihak Indobuildco dapat mengosongkan objek tersebut tanpa perlu adanya tindakan paksa,” tegas Kharis.

Lebih lanjut, Kharis menyebutkan bahwa penetapan jadwal ini menandai berakhirnya proses hukum panjang terkait penyelamatan aset negara di kawasan tersebut.

Dia menegaskan tidak ada lagi alasan hukum bagi pihak mana pun untuk menunda proses pengembalian aset negara kepada pemerintah setelah seluruh tahapan di pengadilan selesai.

Sementara itu, Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo, menyatakan pihaknya siap melakukan alih kelola aset secara profesional, transparan, dan memastikan pemanfaatannya kembali untuk kepentingan publik.

“Kami bersyukur karena aset negara ini akan kembali dikelola secara profesional. Hasil pengelolaannya tentu akan kembali kepada negara dan pada akhirnya digunakan untuk kepentingan publik,” pungkas Rakhmadi.

JAKARTA - Sembilan Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang tergabung dalam misi kemanusian Global Sumud Flotilla akan tiba di tana air pada Minggu (24/5/2026) sore. Mereka sebelumnya ditangkap militer Israel .

Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) Harfin Naqsyabandi mengatakan, sembilan WNI tersebut telah melakukan perjalanan dari Istanbul, Turki menuju Dubai, tadi malam.

"Confirmed naik pesawat Emirates hari Sabtu tanggal 23 Mei pukul 19.35 Istanbul-Dubai," kata Harfin saat dikonfirmasi.

Sembilan WNI tersebut langsung melakukan perjalanan ke Indonesia dari Dubai pada Minggu subuh waktu Indonesia. Kemudian, mereka dijadwalkan tiba Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 15.30 WIB.

"Dubai-Jakarta pada Minggu tanggal 24 Mei, pukul 04.10 WIB, tiba pada pukul 15.30 WIB," ujar Harfin.

Berikut ini 9 WNI yang diculik tentara Israel berdasarkan laporan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI):

1. Herman Budianto Sudarsono. (GPCI - Dompet Dhuafa) Kapal Zapyro

2. Ronggo Wirasanu. (GPCI - Dompet Dhuafa) Kapal Zapyro

3. Andi Angga Prasadewa - (GPCI - Rumah Zakat) Kapal Josef

4. Asad Aras Muhammad - (GPCI - Spirit of Aqso) Kapal Kasr-1

5. Hendro Prasetyo. (GPCI - SMART 171) Kapal Kasr-1

6. ⁠Bambang Noroyono. (REPUBLIKA) Kapal BoraLize

7. ⁠Thoudy Badai Rifan Billah (REPUBLIKA) Kapal Ozgurluk

8. ⁠Andre Prasetyo Nugroho - (Tempo) Kapal Ozgurluk

9. Rahendro herubowo (Tim Media GPCI) Kapal Ozgurluk.

JAKARTA - Sembilan Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang tergabung dalan relawan Global Sumud Flotilla telah tiba di Istanbul, Turki seusai ditahan oleh tentara zionis Israel beberapa waktu lalu. Mereka disambut oleh Kepala Perwakilan Konsul Jenderal RI di Istanbul Darianto Harsono.

Hal itu diketahui dari postingan Instagram di akun Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono, @menluri, Kamis (21/5/2026) dini hari.

"Konjen RI di Istanbul saat ini telah bersama dengan 9 relawan WNI yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0," tulis Sugiono dalam postingan tersebut, dikutip Jumat (22/5/2026).

Sugiono menyampaikan, dirinya telah berkomunikasi langsung dengan para WNI melaluu sambungan telepon video. Menutup pernyataannya, Sugiono memastikan kesembilan relawan itu akan dipulangkan ke tanah air dengan selamat.

"Pemerintah Indonesia akan terus memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan dengan lancar dan dapat tiba kembali dengan selamat & sesegera mungkin," pungkas Sugiono.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan sembilan WNI relawan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 yang sempat ditahan militer Israel kini telah dibebaskan dan sedang dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, sebelum kembali ke Indonesia.

Dalam pernyataan resminya, Sugiono menyampaikan rasa syukur atas pembebasan para relawan kemanusiaan tersebut setelah Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomatik intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0.

"Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa sembilan WNI yang ditangkap oleh militer Israel saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air," ujar Sugiono, Kamis (21/5/2026).

Sugiono mengungkapkan, keberhasilan pembebasan para relawan merupakan hasil koordinasi erat lintas diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Pelindungan WNI bersama sejumlah perwakilan RI di luar negeri. Menurutnya, berbagai jalur diplomatik telah dioptimalkan, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah dunia kerja yang semakinkompetitif dan serba cepat, berbagai Perusahaan berlombamenghadirkan berbagai program employee engagement untukmenjaga produktivitas karyawan. Namun di antara beragamaktivitas internal yang berkembang, donor darah rutin menjadisalah satu program dengan dampak sosial paling nyata.

Di balik partisipasi karyawan tersebut, ada pesan yang lebih besartentang bagaimana Perusahaan membangun budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga kepedulian sosial.

Donor darah di lingkungan PNM telah menjadi bagian dariidentitas budaya Perusahaan. Aksi tersebut menunjukkan bahwaada kontribusi sosial yang juga tumbuh di dalam ekosistem kerja. Donor darah menghadirkan dimensi keberlanjutan yang lebih dekatdan kemanusiaan yaitu membantu menjaga kehidupan sesamasecara langsung.

Di sisi lain, kebutuhan darah di Indonesia masih menjadi tantanganyang terus dihadapi. Berdasarkan berbagai data kesehatan, kebutuhan kantong darah nasional setiap tahun masihmembutuhkan dukungan besar dari donor sukarela.

Pelaksanaan donor darah berlangsung dengan antusiasme tinggidari para karyawan. Sejak pagi, peserta secara bergantianmengikuti proses pemeriksaan kesehatan hingga donor darahsesuai prosedur medis yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadimomentum mempererat solidaritas antarpegawai di tengahaktivitas kerja sehari-hari.

“Senang bisa ikut partisipasi karena ternyata bantuan tidak selalutentang materi tapi semangat solidaritas sosialnya,” ungkap Eka salah satu karyawan PNM. Aktivitas seperti donor darah yang rutindifasilitasi oleh PNM menjadi simbol bahwa nilai kemanusiaantetap memiliki tempat di tengah padatnya dunia profesional.

Sejalan dengan semangat untuk terus hadir di setiap perjuangankelompok rentan, PNM berupaya bukan hanya bertumbuh secarabisnis, tetapi juga menjaga empati dan kepedulian karyawannyasalah satunya melalui aktivitas donor darah.

#PNMuntukUMKM #PNMPemberdayaanUMKM

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyatakan bakal mengikuti arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait dengan pemeriksaan lanjutan wajib pajak (WP) peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II.

Untuk diketahui, Menkeu Purbaya sebelumnya menolak rencana DJP untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap WP peserta PPS yang belum tuntas menunaikan kewajibannya. Penolakan ini ditujukan agar upaya otoritas pajak tidak berujung pada kekhawatiran WP.

"Terkait pemeriksaan WP peserta PPS, kami menghormati keputusan Pimpinan yang sudah disampaikan dalam rilis resmi Kemenkeu," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, dikutip Rabu (13/5/2026

Adapun dalam keterangan resmi Kemenkeu, otoritas fiskal meminta agar masyarakat khususnya dunia usaha tidak khawatir atas kabar mengenai langkah otoritas pajak

Namun, pesan yang ditekankan oleh Purbaya adalah jaminan bahwa tidak akan ada lagi penyelenggaraan Tax Amnesty setelah dua kali pada 2016 dan 2022

"Selama saya menjabat Menteri Keuangan, saya tidak akan mengeluarkan tax amnesty, kecuali atas arahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya saat media briefing, Senin (11/5/2026).

Purbaya juga merespons soal rencana anak buahnya untuk melakukan pemeriksaan lanjut ke peserta PPS. Dia menilai tak perlu lagi mengejar peserta PPS yang dinilainya tidak berdampak signifikan ke penerimaan negara

"Kalau menurut saya sih sudah clear, kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah, kalau nggak penting-penting amat nggak usah dikejar-kejar, kecuali yang ada janji mau bayar sekian tapi belum bayar itu yang dikejar,” tambahnya.

Bendahara negara itu lebih memilih pendekatan penegakan kepatuhan secara reguler. Dia meminta seluruh WP, khususnya kalangan pengusaha, untuk menjalankan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak dengan benar tanpa mengharapkan adanya pengampunan di masa depan.

Purbaya memberikan masa tenggang selama kurang lebih enam bulan ke depan bagi para pemilik modal yang masih menyembunyikan atau memarkir dananya di luar negeri untuk segera dibawa pulang ke Tanah Air (repatriasi).

Apabila WP abai dan tidak memanfaatkan momentum pelonggaran tersebut, maka Purbaya memastikan pemerintah akan mengambil langkah penegakan hukum yang keras apabila harta tersebut terdeteksi di kemudian hari.

"Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri dan tidak cepat-cepat dimasukkan, saya kasih waktu lah sampai akhir tahun. Kalau [nanti] masuk dan ketahuan, kita sikat. Jadi yang punya modal di luar, cepat-cepat masuk ke sini," tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini memperingatkan bahwa dana gelap di luar negeri yang tidak ditarik sesuai batas waktu yang ditentukan, pada akhirnya akan diblokir dari sistem ekonomi domestik dan tidak bisa digunakan untuk ekspansi usaha di Indonesia.

"Setelah itu kalau masuk, kita periksa betul. Jadi yang sudah punya uang di luar pun tidak akan bisa dipakai untuk bisnis di sini lagi," imbuh Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta berbagai peristiwa global yang membuat situasi terasa semakin tidak menentu, memiliki hobi dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental.

Psikolog dari Kasandra & Associates, A Kasandra Putranto, mengatakan kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memicu peningkatan stres psikologis, kecemasan, hingga rasa tidak aman terhadap masa depan. Secara psikologis, ketidakpastian merupakan salah satu pemicu stres utama karena manusia cenderung membutuhkan prediktabilitas dan rasa kontrol dalam hidupnya.

“Stres muncul ketika individu menilai suatu situasi sebagai mengancam dan merasa sumber daya coping-nya terbatas. Dalam konteks ekonomi, kekhawatiran terhadap pekerjaan, tabungan, atau investasi dapat memicu kecemasan kronis, gangguan tidur, hingga penurunan kesejahteraan mental,” ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, hobi dapat berperan penting membantu seseorang mengelola emosi sekaligus menjaga keseimbangan psikologis. Aktivitas yang dilakukan secara sukarela dan memberikan rasa senang dapat berfungsi sebagai psychological buffer terhadap stres.

Kasandra menilai hobi saat ini bukan lagi sekadar pengisi waktu luang, melainkan ruang bagi individu untuk menjaga stabilitas emosi dan tetap terhubung dengan dirinya sendiri.

Menurutnya, bentuk aktivitas yang tergolong hobi juga semakin beragam. Pada dasarnya, hobi merujuk pada kegiatan yang memberikan rasa senang dan dilakukan untuk mengisi waktu senggang.

Di kalangan anak muda, pilihan hobi pun semakin bervariasi. Dalam laporan Jakpat bertajuk Gen Z Characteristics and Behaviors 2024, berselancar di media sosial menjadi salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan saat waktu luang. Sebanyak 63% responden memilih kegiatan tersebut karena dinilai praktis dan dapat dilakukan kapan saja melalui gawai.

Selain itu, menonton film atau serial juga menjadi pilihan utama untuk mengisi waktu senggang dengan persentase 57%, terutama di kalangan perempuan Gen Z. Sementara itu, 55% responden lainnya lebih menikmati aktivitas auditif seperti mendengarkan musik maupun podcast untuk bersantai.

Sebanyak 53% Gen Z juga menjadikan bermain gim sebagai cara utama mengisi waktu luang sekaligus melepas stres di sela aktivitas sehari-hari. Meski mayoritas waktu senggang dihabiskan melalui gawai, cukup banyak anak muda yang tetap menikmati aktivitas lain seperti berkumpul bersama teman (38%), berolahraga (32%), serta membaca buku (27%).

Kasandra menegaskan bahwa setiap hobi pada dasarnya sah dilakukan selama masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu orang lain.

Mengapa Hobi Membuat Bahagia

Menurut Kasandra, rasa senang yang muncul saat menjalankan hobi berkaitan dengan mekanisme psikologis tertentu.

Pertama, hobi dapat menghadirkan kondisi flow, yaitu keadaan ketika seseorang tenggelam dalam fokus yang mendalam sehingga perhatian terhadap kecemasan dan kekhawatiran dapat teralihkan sementara.

Kedua, hobi memberikan rasa kompetensi dan pencapaian yang penting untuk menjaga harga diri dan harapan. Ketiga, aktivitas yang menyenangkan dapat menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol sekaligus meningkatkan emosi positif.

“Dengan kata lain, hobi membantu individu merasa masih memiliki kendali di tengah situasi yang serba tidak pasti,” jelasnya.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya membedakan antara hobi yang menyehatkan secara mental dan perilaku konsumtif yang justru menjadi pelarian tidak sehat dari stres.

Menurut Kasandra, perbedaannya terletak pada fungsi dan dampaknya. Hobi yang sehat memberikan energi psikologis, rasa puas, serta tidak menimbulkan penyesalan atau masalah lanjutan.

Sebaliknya, perilaku konsumtif yang tidak sehat sering kali bersifat impulsif, bertujuan menghindari emosi negatif, dan kerap diikuti rasa bersalah atau bahkan masalah finansial.

IDXChannel - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengimbau para pengusaha agar tetap tenang dan tidak khawatir terkait pemeriksaan terhadap peserta tax amnesty dan peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ketua Komite Perpajakan, Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan, Siddhi Widyaprathama, menyebut bahwa PPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berbeda dengan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tahun 2016-2017.

Ia menjelaskan, dalam kebijakan PPS khususnya kebijakan yang memperoleh tarif Pajak Penghasilan final lebih rendah, terdapat persyaratan dan komitmen tertentu yang memang wajib dipenuhi oleh peserta.

Di dalamnya mencakup pengungkapan harta secara benar dan lengkap, repatriasi harta dari luar negeri, maupun realisasi investasi pada Surat Berharga Negara dan/atau kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemberitaan mengenai pemeriksaan peserta PPS tidak semestinya dimaknai sebagai perubahan kebijakan ataupun langkah pemeriksaan secara umum terhadap seluruh peserta program, melainkan sebagai bagian dari penegakan ketentuan atas kewajiban yang sejak awal telah melekat dalam skema PPS berdasarkan UU HPP,” kata Siddhi dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2026).

Ia menyebut sepanjang pelaksanaan PPS telah dilakukan secara benar, lengkap, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Menurutnya, apabila DJP melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap peserta PPS yang diduga belum sepenuhnya memenuhi syarat dan ketentuan dimaksud, hal tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan yang sejak awal telah diatur dalam UU HPP beserta peraturan pelaksananya, dan bukan merupakan kebijakan baru.

Lebih jauh Siddi mengatakan bahwa APINDO juga telah melakukan komunikasi dengan DJP dan memahami bahwa arah pengawasan maupun pemeriksaan dimaksud ditujukan secara terukur terhadap Wajib Pajak yang terindikasi belum melaksanakan kewajiban PPS sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk terkait validitas pengungkapan harta maupun realisasi komitmen repatriasi dan investasi.

"APINDO percaya bahwa hubungan yang konstruktif antara otoritas pajak dan dunia usaha merupakan fondasi penting bagi peningkatan kepatuhan sukarela dan penguatan penerimaan negara secara berkelanjutan," katanya.

(Febrina Ratna Iskana)