Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) memperkuat sinergi untuk membangun budaya keselamatan transportasi melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum (SMKAU).

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan sekaligus mendorong terciptanya layanan angkutan umum yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir mengatakan salah satu bentuk kolaborasi itu diwujudkan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis kepada para pengusaha angkutan agar penerapan SMKAU dapat dilakukan secara konsisten.

"Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Organda ataupun juga teman-teman di seluruh wilayah lakukan," kata Muiz dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda 2026 di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Muiz, setiap pelaku usaha tentu tidak menginginkan armada yang dioperasikan mengalami kecelakaan. Karena itu, berbagai langkah nyata perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko melalui penerapan sistem manajemen keselamatan.

Kementerian Perhubungan pun terus mendorong sosialisasi dan diseminasi pentingnya SMKAU kepada seluruh pelaku usaha agar budaya keselamatan semakin mengakar di sektor transportasi.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan SMKAU menjadi perhatian pemerintah dan diarahkan sebagai salah satu persyaratan dalam mendukung pengembangan usaha angkutan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

"Bahkan ini juga arahan dari pimpinan (Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi) bagaimana pemenuhan terhadap sistem manajemen keselamatan umum itu sebagai persyaratan untuk pengembangan usaha," imbuhnya.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan Organda, Kementerian Perhubungan berharap penerapan budaya keselamatan terus meningkat sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penumpang, pengemudi, maupun seluruh pengguna jalan.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan organisasinya telah memulai sosialisasi SMKAU sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Jasa Raharja untuk memperkuat budaya keselamatan di sektor transportasi.

Adrianto menjelaskan, sosialisasi perdana telah digelar di Medan, Sumatera Utara, dan akan dilanjutkan secara bertahap ke berbagai daerah hingga Pulau Jawa agar semakin banyak pelaku usaha memahami pentingnya penerapan SMKAU.

"Rencananya kita akan keliling yang kedua, ketiga, keempat terus kita akan jalankan. Pertama kemarin di Medan, kita akan turun terus ke bawah sampai ke Jawa. Mudah-mudahan terus mengumandangkan bagaimana sistem manajemen keselamatan itu perlu diadakan," katanya.

Menurut Adrianto, penerapan sistem manajemen keselamatan harus terus dikampanyekan sebagai tanggung jawab bersama sehingga budaya keselamatan menjadi bagian dari operasional perusahaan angkutan setiap hari.

Ia menegaskan keselamatan merupakan prioritas utama Organda. Karena itu, seluruh anggota didorong untuk memenuhi ketentuan keselamatan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan angkutan umum.

Adrianto juga mengakui bahwa setiap kali terjadi kecelakaan lalu lintas, Organda sering menjadi pihak pertama yang dimintai penjelasan publik, meskipun kendaraan yang terlibat belum tentu merupakan anggota organisasi atau telah memenuhi persyaratan administrasi maupun operasional.

"Karena terus-menerus kalau sudah ada kecelakaan lalu lintas yang ditelepon (Organda), gimana anggotanya? Padahal yang ODOL (over dimension over loading), yang kecelakaan lalu lintas itu belum tentu anggota Organda," tegasnya.

Meski demikian, Organda berkomitmen akan terus membina para anggota melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dengan pemerintah agar kualitas pelayanan serta keselamatan angkutan penumpang maupun barang terus meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU — Dinas Perkebunan Provinsi Riau menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun mitra swadaya untuk periode 1–7 Juli 2026 naik dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tanaman umur 9 tahun sebesar Rp73,77 per kilogram atau 1,99%.

Berdasarkan hasil rapat Tim Penetapan Harga yang digelar Selasa (30/6/2026), harga TBS untuk tanaman umur 9 tahun ditetapkan sebesar Rp3.781,37 per kilogram dan berlaku selama sepekan ke depan.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau Defris Hatmaja mengatakan penetapan harga masih mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra serta Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025 tentang Pedoman Umum Pembelian TBS Produksi Pekebun Mitra.

"Hasil rapat tim penetapan harga menetapkan bahwa harga TBS mitra swadaya periode 1–7 Juli 2026 mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp73,77 per kilogram atau 1,99 persen, sehingga harga pembelian TBS menjadi Rp3.781,37 per kilogram," kata Defris di Pekanbaru, Selasa (30/6/2026).

Menurut Defris, kenaikan harga TBS didorong oleh menguatnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan inti sawit (kernel) pada periode ini.

"Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan oleh naiknya harga CPO dan harga kernel. Pada periode ini harga penjualan CPO naik sebesar Rp277,49 per kilogram dan harga kernel naik sebesar Rp373 per kilogram dibandingkan minggu sebelumnya," ujarnya.

Dalam penetapan kali ini, indeks K ditetapkan sebesar 92,45% dengan harga cangkang Rp23,11 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata CPO tercatat Rp15.541,13 per kilogram dan harga kernel Rp13.319 per kilogram.

Defris menjelaskan apabila terdapat pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak melakukan penjualan, penetapan harga tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Dalam kondisi tersebut, harga yang digunakan merupakan harga rata-rata tim atau harga rata-rata KPBN setelah melalui proses validasi.

"Harga rata-rata CPO KPBN periode ini sebesar Rp15.525,00 per kilogram dan harga kernel KPBN sebesar Rp12.795,00 per kilogram. Mekanisme ini dilakukan agar penetapan harga tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku," jelasnya.

Dia menambahkan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama Tim Penetapan Harga terus membenahi tata kelola penetapan harga TBS agar lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi pekebun maupun perusahaan mitra.

"Kami terus berupaya memperbaiki tata kelola penetapan harga agar sesuai regulasi dan berkeadilan bagi kedua belah pihak yang bermitra. Upaya ini didukung Pemerintah Provinsi Riau bersama Kejaksaan Tinggi Riau sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

Rincian harga TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra swadaya Provinsi Riau periode 1–7 Juli 2026:

• Umur 3 tahun: Rp2.923,85/kg
• Umur 4 tahun: Rp3.263,53/kg
• Umur 5 tahun: Rp3.504,91/kg
• Umur 6 tahun: Rp3.640,78/kg
• Umur 7 tahun: Rp3.722,68/kg
• Umur 8 tahun: Rp3.768,04/kg
• Umur 9 tahun: Rp3.781,37/kg
• Umur 10–20 tahun: Rp3.740,94/kg
• Umur 21 tahun: Rp3.676,90/kg
• Umur 22 tahun: Rp3.603,42/kg
• Umur 23 tahun: Rp3.519,88/kg
• Umur 24 tahun: Rp3.456,66/kg
• Umur 25 tahun: Rp3.404,73/kg
• Umur 26 tahun: Rp3.386,06/kg
• Umur 27 tahun: Rp3.357,12/kg
• Umur 28 tahun: Rp3.302,31/kg
• Umur 29 tahun: Rp3.262,08/kg
• Umur 30 tahun: Rp3.170,13/kg.

IDXChannel - PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (ASDM) menetapkan dividen tunai sebesar Rp12,28 miliar untuk tahun buku 2025. Dividen tersebut setara dengan Rp32 per saham.

Keputusan pembagian dividen tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Grand Tropic Suites Hotel, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Pemegang saham menyetujui pembagian dividen sekitar 68 persen dari laba bersih tahun buku 2025 yang sebesar Rp18 miliar. Sementara sisanya akan disimpan dalam laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan.

Hingga akhir 2025, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp298,0 miliar. Sementara ekuitas pada periode yang sama tercatat sebesar Rp362,9 miliar.

Nominal dividen tersebut lebih rendah sekitar 36 persen dibandingkan tahun buku 2024 yang sebesar Rp50 per saham. Dengan harga saham Rp540, dividen tersebut menawarkan imbal hasil (yield) sekitar 5,92 persen.

Di samping menetapkan penggunaan laba bersih, para pemegang saham menyetujui pengangkatan Hendra Godjali sebagai Presiden Komisaris perseroan. Dia menggantikan Bustomi Usman yang telah mengajukan pengunduran diri. Hendra akan menjabat secara efektif setelah lulus fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut jadwal pembagian dividen ASDM:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 6 Juli 2026
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 7 Juli 2026
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 8 Juli 2026
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 9 Juli 2026
5. Pembayaran Dividen : 30 Juli 2026

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) memutuskan absen dalam pembagian dividen tahun buku 2025.

Perseroan menahan seluruh laba untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung ekspansi bisnis melalui alokasi belanja modal atau capital expenditure (capex) hingga Rp200 miliar pada 2026.

Manajemen SMIL menjelaskan, dana capex tersebut akan difokuskan untuk pembelian forklift electric beserta lithium battery, serta pembangunan tiga workshop baru di kawasan Cikarang dan Karawang.

"Seluruh laba perseroan digunakan memperkuat permodalan dengan capex hingga Rp200 miliar pada 2026," tulis manajemen SMIL dalam laporan hasil public expose, Selasa (30/6/2026).

Sepanjang 2025, SMIL membukukan pertumbuhan pendapatan 11,9 persen atau Rp409,28 miliar dan laba bersih sebesar Rp66,03 miliar, yang ditopang oleh meningkatnya pendapatan dari bisnis penyewaan alat serta penjualan forklift electric merek HELI.

Memasuki 2026, SMIL memasang target pertumbuhan yang lebih agresif dengan membidik pendapatan lebih dari Rp500 miliar dengan laba bersih sebesar Rp128 miliar.

Untuk mencapai target tersebut, SMIL berencana melanjutkan strategi ekspansi dengan meningkatkan pangsa pasar forklift electric sebagai pengganti forklift diesel.

Selain itu, perseroan juga akan memperluas penetrasi ke sektor pertambangan batu bara melalui penyediaan alat berat untuk kebutuhan operasional tambang.

"Perseroan akan melakukan pengembangan di mining coal, menambah Workshop baru di Surabaya, Jawa Timur dengan ditunjang adanya revenue stream baru dari hasil sewa alat berat ke sektor batu bara," tutur manajemen.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Emiten udang, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) masih menghadapi persoalan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan pembayaran denda setelah hampir setahun sahamnya disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa menghentikan sementara perdagangan saham PMMP sejak 30 Juli 2025 karena perseroan keterlambatan menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2025 serta belum memenuhi kewajiban pembayaran sanksi denda.

Memasuki pertengahan 2026, persoalan tersebut belum sepenuhnya terselesaikan. Meski PMMP telah menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2025 pada Februari 2026 dan melakukan perbaikan pada Mei 2026.

Namun, perseroan kembali dikenai sanksi berupa Peringatan Tertulis II lantaran belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2026.

Direktur Utama PMMP Martinus Soesilo mengakui, perseroan belum mampu melunasi denda keterlambatan kepada BEI akibat masih mengalami tekanan arus kas. Karena itu, perusahaan berencana mengajukan permohonan pembayaran denda secara bertahap atau mencicil.

"Perseroan belum bisa memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 dikarenakan Perseroan masih mengalami kesulitan keuangan. Perseroan berencana untuk mengajukan pembayaran denda dengan cara mencicil," ujar Martinus dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (30/6/2026).

Adapun kinerja PMMP tertekan akibat melemahnya pasar ekspor utama ke Amerika Serikat (AS) setelah produk perseroan dikenakan tarif anti-dumping serta tambahan tarif resiprokal sebesar 19 persen.

Kondisi tersebut berdampak pada penurunan permintaan sehingga perusahaan melakukan berbagai langkah efisiensi, antara lain merasionalisasi jumlah karyawan dan menonaktifkan sebagian fasilitas pabrik.

Untuk membuka suspensi dan mengembalikan sahamnya ke papan perdagangan, PMMP tengah menjalankan sejumlah upaya pemulihan.

Langkah tersebut meliputi negosiasi restrukturisasi utang dengan perbankan guna menurunkan beban bunga, memperbaiki struktur permodalan melalui rencana pengambilalihan atau masuknya investor baru, serta menyelesaikan seluruh kewajiban penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan regulator.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya menjaga kesehatan finansial platform ride hailing atau ojek online (ojol) di tengah kebijakan pemerintah yang menurunkan potongan komisi aplikator menjadi 8%.

Sebelumnya, komisi aplikasi dipatok sekitar 20%, yang berarti sekitar 20% dari total pendapatan driver ojol akan lari ke aplikator seperti Gojek, Grab, dan Maxim.

Menurut AHY, kebijakan tersebut harus mampu meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, namun di saat yang sama keberlanjutan bisnis perusahaan juga perlu dijaga.

“Tapi juga harus dipastikan agar perusahaan juga sehat secara finansial. Setuju? Karena kalau perusahaannya sehat, misalnya Grab Indonesia-nya sehat, maka ini juga lebih baik untuk kesejahteraan mitra. Setuju ya?” kata AHY dalam acara Peluncuran Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia di Jakarta, Senin (29/6/2026).

AHY menegaskan perlu ada keseimbangan antara upaya meningkatkan keuntungan perusahaan dan kesejahteraan mitra pengemudi.

Sebelumnya, sejumlah platform ride hailing telah memastikan akan mengikuti kebijakan pemerintah dengan menerapkan potongan komisi sebesar 8% mulai 1 Juli 2026.

Grab Indonesia, misalnya, akan mulai menerapkan skema bagi hasil 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua, yakni GrabBike. CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan untuk memperluas manfaat ekonomi digital.

“Grab Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan bagi Mitra Pengemudi, keterjangkauan layanan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi ojek online di Indonesia,” kata Neneng dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Neneng mengakui implementasi kebijakan tersebut tidak mudah. Karena itu, Grab akan melakukan berbagai penyesuaian agar layanan tetap terjangkau, keberlanjutan ekosistem terjaga, dan peluang pendapatan mitra pengemudi tidak terganggu.

Dia juga menyampaikan komitmen tersebut sejalan dengan perjalanan Grab selama lebih dari satu dekade di Indonesia.

Menurutnya, hal itu tercermin dari kontribusi Grab terhadap sekitar 50% industri ride hailing dan layanan pengantaran daring, penciptaan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM, serta pelaksanaan program Grab untuk Indonesia senilai lebih dari Rp100 miliar bagi mitra pengemudi.

Ke depan, Grab menyatakan akan terus memperkuat komitmennya di Indonesia dan berkontribusi dalam membangun layanan transportasi daring yang inklusif, andal, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) juga akan menerapkan potongan aplikasi sebesar 8% untuk layanan GoRide mulai 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama sekaligus Deputi CEO GoTo Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.

“Hal ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan para Mitra Pengemudi ojek online,” kata Catherine dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Menurut Catherine, penerapan skema bagi hasil tersebut bukan langkah yang mudah karena akan memberikan tantangan bagi lini bisnis roda dua perseroan. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan berbagai penyesuaian dengan mempertimbangkan peluang pendapatan mitra pengemudi, keterjangkauan tarif bagi pelanggan, dan keberlanjutan ekosistem bisnis.

Dia juga memastikan Gojek akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan berjalan baik serta memberikan manfaat bagi mitra pengemudi maupun keberlanjutan ekosistem.

Adapun Maxim Indonesia juga akan memberlakukan komisi aplikasi sebesar 8% mulai 1 Juli 2026 untuk seluruh mitra pengemudi layanan transportasi roda dua (Maxim Bike).

Kebijakan tersebut merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Director Development Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan penerapan komisi aplikasi sebesar 8% dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

“Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Menurut Dirhamsyah, penyesuaian komisi tersebut tetap memungkinkan perusahaan mempertahankan tarif yang terjangkau sekaligus memberikan peluang bagi mitra pengemudi memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar dari setiap perjalanan.

Dia menegaskan tujuan perusahaan adalah menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak.

“Dan kami yakin kebijakan ini akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan maupun platform Maxim secara keseluruhan,” imbuh Dirhamsyah.

Dirhamsyah menjelaskan selama bertahun-tahun Maxim menerapkan komisi aplikasi yang termasuk paling rendah di industri, yakni berkisar 8% hingga 15% bergantung pada wilayah operasional dan jenis kendaraan, dengan rata-rata komisi sekitar 12%. Menurutnya, besaran tersebut menjadikan Maxim sebagai salah satu platform dengan skema komisi paling kompetitif di pasar.

IDXChannel - PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) mencaplok seluruh saham PT Sinar Jatimitra (SJM) dengan nilai Rp17,1 miliar.

Akuisisi tersebut akan memperkuat bisnis layanan depo peti kemas perseroan

Berdasarkan keterbukaan informasi Jumat (26/6/2026), WBSA membeli 10.929 saham SJM dari PT Bina Sinar Amity senilai Rp11,47 miliar, dan 5.384 saham SJM milik PT Kreasi Adisarana dengan nilai Rp5,65 miliar.

Dengan rampungnya kedua transaksi tersebut, WBSA menguasai 99,99 persen saham SJM. Kedua transaksi dilakukan dengan pihak nonafiliasi.

Manajemen menjelaskan, akuisisi ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat yang ditandatangani pada 4 Oktober 2025 dan kemudian diamandemen pada 17 April 2026.

Selain memperkuat kegiatan operasional, akuisisi SJM juga menjadi bagian dari strategi pengembangan usaha jangka panjang di bisnis logistik.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) menyiapkan percepatan pengembangan sejumlah proyek dengan total seluas 186 hektare (ha) sebagai strategi utama untuk mendorong pertumbuhan kinerja pada 2026.

Direktur Utama DMS Propertindo Mohamad Prapanca mengatakan prospek bisnis perseroan pada 2026 tetap positif seiring fokus perusahaan memperkuat fondasi usaha dan mempercepat realisasi proyek-proyek strategis.

"Perseroan akan terus membangun sinergi dengan mitra strategis yang memiliki kesamaan visi guna memastikan keberhasilan implementasi rencana bisnis," ujar Prapanca dalam Paparan Publik, Jumat (26/6/2026).

Dia menjelaskan sejumlah proyek yang tengah dipersiapkan diperkirakan mulai memasuki tahap groundbreaking pada 2026 dengan periode pengembangan yang berbeda-beda. Menurutnya, dimulainya pembangunan proyek tersebut diharapkan menjadi titik awal peningkatan kinerja perusahaan secara lebih progresif.

Saat ini, KOTA tengah mengembangkan sejumlah proyek, yakni Kemayoran Indah Golf Jakarta, Urbanova Surabaya, Rest Area Cimanggis-Cibitung, Accola Sport Center BSD, serta kawasan hunian Padjajaran City di Bandung, Jawa Barat.

Khusus Padjajaran City, proyek tersebut dikembangkan di atas lahan sekitar 9,8 ha yang merupakan bagian dari total kawasan pengembangan seluas sekitar 63 ha.

Perseroan meyakini pengembangan proyek-proyek tersebut akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan nilai tambah perusahaan sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis untuk mendukung pencapaian target jangka panjang.

Untuk menopang ekspansi, hingga akhir 2025 perseroan telah menguasai landbank seluas 96 ha dari total target pengembangan 186 ha yang disiapkan untuk mendukung bisnis properti dan perhotelan.

Prapanca menilai cadangan lahan tersebut menjadi modal penting bagi perusahaan untuk merealisasikan proyek, melakukan monetisasi aset, serta meningkatkan kontribusi bisnis pada masa mendatang.

Sejalan dengan itu, strategi bisnis KOTA pada 2026 akan difokuskan pada percepatan pengembangan proyek, optimalisasi kinerja aset perhotelan, peningkatan pendapatan, serta pengelolaan struktur pendanaan yang lebih disiplin.

"Melalui pendekatan tersebut, Perseroan berharap dapat menjaga keseimbangan antara upaya ekspansi dan pengelolaan arus kas sehingga setiap peluang pertumbuhan dapat diterjemahkan menjadi nilai tambah yang berkelanjutan," kata Prapanca.

Di sisi kinerja, KOTA mencatat lonjakan pendapatan sepanjang 2025 menjadi Rp122,58 miliar atau meningkat 317,27% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp29,3 miliar.

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh pulihnya bisnis properti yang membukukan pendapatan Rp80 miliar, serta peningkatan kontribusi segmen perhotelan menjadi Rp42,58 miliar.

Prapanca optimistis tren perbaikan tersebut akan berlanjut pada tahun depan seiring mulai bergulirnya proyek-proyek baru dan optimalisasi aset yang telah dimiliki perseroan.

"Proses perbaikan yang telah terjadi akan terus berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja keuangan yang akan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Presiden (Perpres) No. 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online alias Perpres Ojol yang Prabowo Subianto janjikan sejak 1 Mei 2026 masih belum kunjung terbit dan berlaku.

Meski demikian, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) dan Grab Indonesia mengumumkan bakal mulai menerapkan potongan 8% bagi mitra ojek online (ojol) untuk layanan penumpang pada 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama GoTo Catherine Hindra menyampaikan, kebijakan sesuai dengan tuntutan dari aksi massa May Day, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada mitra ojek online.

"Jadi mulai aktif tanggal 1 Juli 2026 GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," kata Catherine beberapa waktu lalu.

Saat ini, potongan aplikator yang berlaku masih mengacu kepada Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1001/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Dalam Diktum ke-delapan beleid tersebut menyatakan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%.

Biaya penunjang tersebut dapat berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional dan/atau bantuan lainnya.

Berdasarkan pengamatan Bisnis, dengan tarif yang dibayar oleh penumpang senilai Rp30.000, tak lebih dari Rp23.000 jasa yang pengemudi terima.

Artinya, apabila potongan hanya 8%, dengan tarif yang sama, ojol hanya mendapat potongan Rp2.400 dan menerima sekitar Rp27.600.

Meski demikian, kebijakan ini hanya akan berlaku bagi kendaraan roda dua. Hal tersebut pun mengundang kecaman dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI).

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan sejatinya komitmen Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang menyatakan potongan platform sebesar 8% seharusnya berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir kargo.

“Peraturan Presiden itu artinya mencakup semua pekerja transportasi online yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang [termasuk makanan] dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih,” kata Lily dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggencarkan dorongan kemitraan bagi petani kelapa sawit sebagai benteng kepastian harga Tandan Buah Segar (TBS).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Usaha Dinas Perkebunan Kaltim, Taufiq Kurrahman menyatakan harga TBS di Kaltim terbagi dalam 2 skema.

Pertama, harga pekebun mitra yang ditetapkan secara resmi oleh Tim Penetapan Harga Provinsi sebanyak 2 kali per bulan.

Kedua, harga non-mitra yang lahir dari kesepakatan langsung antara perusahaan dan petani tanpa jaminan pemerintah.

"Melalui harga ketetapan ini, kami mendorong seluruh pekebun dan petani untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan perkebunan atau PKS," ujar Taufiq saat tampil sebagai pembicara dalam forum bertajuk Nasib TBS Sawit di Tengah Penguatan Dolar, belum lama ini.

Dia menambahkan, harga non-mitra merupakan hasil negosiasi langsung antara perusahaan dan masyarakat, sehingga pemerintah tidak memiliki ruang intervensi maupun instrumen untuk menjamin nilainya.

Sebaliknya, harga dalam skema kemitraan mengacu pada ketetapan resmi, sehingga memberikan perlindungan nyata bagi pekebun di tengah fluktuasi pasar global.

Sebagai ujung tombak fasilitasi, Dinas Perkebunan menargetkan pembentukan kemitraan baru setiap tahun.

Taufiq menjelaskan, pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi petani yang ingin menghubungkan diri dengan perusahaan perkebunan atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di sekitar wilayah mereka.

"Oleh karena itu, Dinas Perkebunan provinsi maupun kabupaten/kota terus mendorong seluruh petani pekebun di Kalimantan Timur agar bermitra dengan PKS. Jika di sekitar lokasi pekebun terdapat perusahaan atau PKS yang berpotensi menjadi mitra, silakan laporkan kepada kami. Kami siap memfasilitasi dan menghubungkan dengan perusahaan terkait sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Dia menjelaskan seluruh proses kemitraan yang difasilitasi pemerintah harus tunduk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang kemitraan usaha perkebunan.

Hal itu bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi hukum yang memastikan pekebun mendapatkan perlindungan substantif, bukan sekadar janji lisan.

Taufiq mengingatkan bahwa proses ini memerlukan tahapan, diawali dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat serta mekanisme skema tersebut.

Adapun syarat mutlak yang wajib dipenuhi pekebun untuk masuk dalam skema kemitraan adalah kepemilikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), terutama bagi mereka yang mengelola lahan di bawah 25 hektare.

Dokumen inilah yang menjadi kunci pembuka akses menuju harga TBS yang terjamin.

"Bagi petani yang sudah memiliki STDB, permohonan kemitraan ke perusahaan perkebunan atau PKS pada dasarnya akan lebih mudah diproses. Tugas pemerintah adalah mendorong seluruh lahan pekebun memiliki STDB. Masyarakat cukup melapor, maka proses penerbitannya akan kami bantu," pungkasnya.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berkolaborasi dengan CNN Indonesia akan menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Rencananya, gelaran ini akan dilaksanakan pada awal Juli 2026.

Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah (KNEKS) dan juga sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sutan Emir Hidayat mengatakan anugerah ini merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang giat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Penganugerahan tahun 2026 ini pun merupakan penyelenggaraan yang ke-5.

Sutan Emir berharap anugerah ini bisa membuat pengembangan ekonomi syariah di daerah yang saat ini sudah baik semakin baik ke depan.

Ia juga berharap ekonomi syariah yang dikembangkan pemerintah provinsi penerima anugerah juga bisa direplikasi atau ditiru oleh daerah lain.

"Selain itu, kategori penghargaan yang bertambah dari tahun ke tahun juga diharapkan bisa menjadi sarana untuk saling belajar. Karena pasti pemenangnya akan tukar-menukar pengalaman dengan yang lain," katanya.

Ia menambahkan sampai saat ini pengembangan ekonomi syariah di dalam negeri masih menghadapi banyak tantangan.

Salah satunya berkaitan dengan pengetahuan soal ekonomi syariah. Padahal katanya, banyak pemerintah provinsi yang sudah punya program pengembangan ekonomi syariah di daerah mereka.

Namun demikian, banyak di antara mereka yang tak sadar bahwa program tersebut ternyata pengembangan ekonomi syariah.

"Mereka yang pernah saya temui ketika saya bicara ekonomi syariah, mereka langsung mikirnya bank, padahal pengentasan kemiskinan melalui keuangan sosial, sertifikasi halal, pemberdayaan UMKM bagi yang memproduksi produk halal itu bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Selain menyelenggarakan Anugerah Adinata Syariah, CNN Indonesia pun akan menggelar Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah yang ditujukan kepada para kolaborator strategis. K

eberhasilan pengembangan ekonomi syariah tentu tidak bisa lepas dari peran sektor swasta dan para pemangku kepentingan (stakeholders). Oleh karena itu, Malam Apresiasi dihadirkan sebagai panggung kehormatan bagi para mitra pendukung ekonomi syariah dari berbagai kategori.

Acara ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan media massa untuk terus mengampanyekan pentingnya literasi serta inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Perhelatan Anugerah Adinata Syariah dan Malam Apresiasi Mitra ini direncanakan akan dihadiri oleh sejumlah menteri dari kementerian terkait, kepala daerah dari berbagai provinsi, serta para petinggi perusahaan terkemuka tanah air.

IDXChannel – PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR) memasang target kinerja yang lebih tinggi pada 2026. Perseroan membidik pendapatan sebesar Rp1,01 triliun, atau tumbuh 35 persen dibandingkan realisasi pendapatan sepanjang 2025 yang mencapai Rp750 miliar.

Jika target tersebut tercapai, maka 2026 akan menjadi tahun pertama bagi KETR mencatatkan pendapatan di atas Rp1 triliun.

Berdasarkan materi Public Expose 2026 yang dipublikasikan perseroan, pertumbuhan tersebut ditopang oleh seluruh lini bisnis, yakni segmen developer, managed service, dan contractor. Namun, segmen developer diproyeksikan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan perusahaan.

Manajemen menargetkan pendapatan dari segmen developer mencapai Rp745 miliar pada 2026, meningkat 37,7 persen dibandingkan realisasi 2025 sebesar Rp541 miliar. Sebelumnya, segmen ini telah mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 85,9 persen dari Rp291 miliar pada 2024 menjadi Rp541 miliar pada 2025.

Sementara itu, pendapatan dari segmen managed service diproyeksikan mencapai Rp211 miliar, naik 12,8 persen dibandingkan capaian 2025 sebesar Rp187 miliar.
Adapun segmen contractor diperkirakan mengalami pemulihan kinerja. Perseroan menargetkan pendapatan dari lini usaha tersebut sebesar Rp54 miliar pada 2026, melonjak 145,5 persen dibandingkan realisasi 2025 sebesar Rp22 miliar. Sebelumnya, pendapatan segmen contractor tercatat turun 74,1 persen dari Rp85 miliar pada 2024 menjadi Rp22 miliar pada 2025.

Dengan proyeksi tersebut, komposisi pendapatan KETR pada 2026 diperkirakan masih didominasi segmen developer dengan kontribusi sekitar 73,8 persen terhadap total target pendapatan. Sisanya berasal dari managed service sebesar 20,9 persen dan contractor sebesar 5,3 persen.

Secara historis, kinerja pendapatan perseroan menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Pendapatan KETR meningkat dari Rp556 miliar pada 2024 menjadi Rp750 miliar pada 2025, atau tumbuh sekitar 34,9 persen secara tahunan.

"Target revenue 2026 sebesar Rp1,01 triliun atau meningkat 35 persen (year-on-year)," demikian disampaikan manajemen KETR dalam materi Public Expose 2026.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, perseroan tengah menjalankan sejumlah agenda bisnis strategis. Salah satunya adalah komersialisasi kapal penggelar kabel milik sendiri, Cable Laying Vessel (CLV) Bentang Bahari. Kapal tersebut sebelumnya telah digunakan dalam proyek Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Rising 8 dan akan mendukung sejumlah proyek lainnya, termasuk pekerjaan PLIB SKKL Rising 8 serta penggelaran SKKL Merindo.

Selain itu, CLV Bentang Bahari juga diproyeksikan menggarap proyek penggelaran SKKL di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Sumatera, hingga Sulawesi dan Indonesia Timur, termasuk pekerjaan restorasi kabel.

KETR juga tengah menyiapkan proyek strategis SKKL Median Ring Indonesia. Proyek tahap I dan II tersebut memiliki panjang kabel sekitar 2.360 kilometer dengan teknologi kabel repeatered berkapasitas 24 Tbps per fiber pair dan 16 fiber pair, serta ditargetkan mencapai status ready for service (RFS) pada 2028.

(Shifa Nurhaliza Putri)