Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak selama Januari-Juni atau semester I/2026 telah terealisasi 45% dari target APBN yakni Rp2.357,7 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut penerimaan pajak selama paruh pertama 2026 ini sudah mencapai sekitar 45% dari target. Nilainya juga tumbuh sekitar 23% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Apabila dihitung, maka penerimaan pajak sampai Juni 2026 bisa diestimasikan mencapai Rp1.030 triliun sampai dengan Rp1.060 triliun.

"[Penerimaan pajak] Juni sekitar 45%. Nanti finalnya mungkin di [konferensi pers] APBN KiTa ya. Saya belum bisa menyampaikan angka. Tetapi kira-kira pertumbuhannya sekitar 23% lebih," terangnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menyebut pertumbuhan 23% atas akumulasi penerimaan pajak semester I/2026 seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ini terjadi di seluruh jenis pajak.

"Artinya dari sisi fiscal, dari sisi kapasitas pemajakan terhadap natural growth daripada perekonomian Indonesia itu semakin baik, pertumbuhan ekonominya pun semakin baik," ujarnya.

Hal inilah, ungkap Bimo, yang menjadi pertimbangan bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk merestui pemungutan pajak penghasilan (PPh) pedagang di lokapasar (marketplace).

Mulai 1 Agustus 2026 nanti, empat perusahaan marketplace yakni Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli akan memungut PPh pasal 22 pedagang di lokapasar. Padahal, kebijakan ini dilandasi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025 yang sudah terbit sejak tahun lalu.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, penerimaan pajak sepanjang 2026 selalu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi berada pada Januari-Februari 2026, yang tumbuh 30% (yoy) di antaranya berkat efek basis rendah pada 2025.

IDXChannel– Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merespons tuntutan dari serikat pekerja yang mendesak penghapusan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut DJP, usulan reformasi regulasi tersebut saat ini tengah masuk dalam tahap peninjauan mendalam oleh jajaran pengambil kebijakan fiskal.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, mekanisme pemajakan pada dana jaminan hari tua tersebut bukanlah kebijakan baru, melainkan regulasi usang yang telah berjalan konsisten sejak tahun 2009. Pemerintah juga menegaskan bahwa instrumen pajak ini telah memproteksi kelompok pekerja kelas bawah, di mana klaim pencairan dana dengan nominal di bawah Rp50 juta sama sekali tidak dipungut pajak atau dikenakan tarif nol persen.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Rabu (1/7/2026).

Bimo menguraikan, formula perpajakan ini hanya menyasar momentum saat dana manfaat tersebut ditarik tunai oleh peserta.

Sebaliknya, saat upah bulanan pekerja dipotong untuk setoran iuran rutin maupun selama dana tersebut bergulir dan dikembangkan oleh institusi pengelola di pasar keuangan, negara tidak memungut pajak sepeser pun.

Regulator menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak progresif ke depan sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak Menteri Keuangan.

Selaku institusi pelaksana, DJP siap bergerak dinamis mengikuti cetak biru kebijakan baru apabila hasil evaluasi pimpinan menghendaki adanya pembaruan hukum.

"Itu pun yang (pencairan JHT) sampai Rp50 juta, itu 0 persen. Rp50 juta ke atas, 5 persen. Jadi aturan itu sudah sejak tahun 2009. Jadi kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," tutur Bimo.

Inisiasi penghapusan ini pertama kali diletupkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

Dia menilai pemotongan PPh saat JHT dicairkan tidak mencerminkan rasa keadilan sosial dan mengarah pada praktik pajak berganda (double taxation), mengingat iuran bulanan tersebut sejatinya disisihkan dari sisa gaji bersih pekerja yang sudah lebih dulu dipotong PPh Pasal 21.

Said Iqbal menyatakan dalam waktu dekat serikat buruh akan mengirimkan nota dokumen resmi kepada pemerintah untuk melobi penghapusan total komponen pajak atas manfaat JHT, uang pesangon PHK, jaminan pensiun, hingga Tunjangan Hari Raya (THR).

Merespons gelombang usulan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kementeriannya akan menelisik lebih jauh naskah akademik aturan tersebut.

Kemenkeu akan melakukan komparasi objektif dengan model tata kelola jaminan sosial yang diterapkan oleh negara-negara maju di dunia demi menjaga prinsip keadilan bagi seluruh wajib pajak nasional.

"Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita juga akan bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil (investigasi) ini kita. Tetapi rasanya untuk fairness semuanya kan bayar," kata Purbaya.

(kunthi fahmar sandy)

Pemerintah akan mengategorikan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pengusaha mikro.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan aturan yang menjadi payung hukumnya akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang kini sedang disiapkan.

Maman menyebut kebijakan tersebut membuat pengemudi ojol berhak memperoleh berbagai insentif dan fasilitas yang selama ini diberikan kepada UMKM.

"Mereka (pengemudi ojol) akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak mendapatkan semua insentif serta fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha mikro," katanya di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Ia menjelaskan salah satu fasilitas yang akan diperoleh pengemudi ojol nantinya adalah pembebasan pajak. Mayoritas pengemudi ojol berpenghasilan di bawah Rp500 juta per tahun, sehingga memenuhi syarat fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi usaha mikro dengan peredaran bruto atau omzet hingga Rp500 juta per tahun.

Selain itu, pengemudi ojol juga akan memperoleh akses terhadap berbagai program pemberdayaan, mulai dari pembiayaan, peningkatan kapasitas, hingga pelatihan usaha.

Maman mengatakan pemerintah saat ini tengah berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi ojol untuk menyiapkan implementasi kebijakan tersebut.

Menurut dia, seluruh pengemudi yang terdaftar di platform aplikasi akan otomatis dikategorikan sebagai pengusaha mikro.

"Sebagian besar teman-teman asosiasi ojol dan segala macam juga mengharapkannya ke arah sana (dikategorikan menjadi pengusaha mikro). Makanya semua ini kita lakukan karena merupakan aspirasi teman-teman penggiat usaha ojol di bawah," ujar Maman.

Ia mengatakan pengemudi ojol nantinya tetap dapat menjalankan pekerjaannya seperti biasa, sekaligus membuka usaha lain. Bahkan, usaha tersebut bisa dijalankan oleh anggota keluarga mereka, sehingga memberikan tambahan sumber penghasilan.

Kementerian UMKM bersama aplikator juga akan menyiapkan beberapa program dan memetakan potensi usaha yang dapat diambil para pengemudi.

"Apa yang terjadi sekarang adalah teman-teman ojol mendapatkan kemanfaatan berupa fleksibilitas waktu. Dari fleksibilitas itu kita juga akan memberi mereka kesempatan membuka usaha di luar pekerjaan sebagai ojol," ujar Maman.

Apabila dalam penggodokan rencana ini ada masalah administrasi yang menghalangi, Maman mengingatkan semangat kebijakan ini adalah pemerintah ingin memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pengemudi ojol.

Menurut dia, persoalan administratif maupun persyaratan teknis tidak perlu menjadi perhatian utama pada tahap awal karena pemerintah, perusahaan aplikasi, dan perwakilan pengemudi masih menyusun teknis pelaksanaannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak semua pedagang online otomatis dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 setelah kebijakan pemungutan pajak oleh marketplace berlaku.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan terdapat enam kategori pedagang online yang bebas PPh Pasal 22.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Ada beberapa exemption, pengecualian, untuk pemungutan PPh pasal 22 marketplace tidak dilakukan," katanya dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Keenam kategori pedagang online yang bebas PPh Pasal 22 yakni pertama, wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun yang telah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace.

"Silakan disampaikan surat pernyataan ke marketplace, maka marketplace tidak akan melakukan pemungutan," ujar Bimo.

Kedua, penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan.

"Jadi untuk penjualan jasa pengiriman ekspedisi sekali lagi oleh Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri sebagai mitra dari perusahaan aplikasi berbasis teknologi itu dikecualikan," ujar Bimo.

Ketiga, penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang dalam negeri yang telah menyampaikan surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh.

Keempat, pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace juga tidak berlaku untuk penjualan pulsa dan kartu perdana. Kelima, transaksi emas perhiasan, emas batangan, batu permata dan sejenisnya dalam ketentuan tertentu.

Keenam, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

"Pesannya, tidak semua pedagang di marketplace otomatis akan dipungut," ujar Bimo.

Per 1 Juli 2026 DJP menunjuk empat marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang online. Keempat platform adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Bimo menjelaskan penarikan pajak dari para pedagang online oleh marketplace mulai dilakukan pada 1 Agustus 2026. Dalam periode satu bulan masa transisi sejak 1 Juli, Shopee dan tiga platform lainnya melakukan sosialisasi, melakukan penyesuaian sistem terkait pungutan pajak pedagang online tersebut.

"Pak Menteri Keuangan yang juga sudah disampaikan arahan kepada kami memang untuk melaksanakan pemungutan daripada PPh Pasal 22 melalui marketplace. Kita tunjuk 1 Juli empat marketplace, kemudian akan dilakukan (pungutan) mulai 1 Agustus," kata Bimo.

JAKARTA - Tim pengacara memutar video penangkapan yang dialami Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya di sidang praperadilan, hari ini. Video tersebut diputar saat tim pengacara tengah menanyai para saksi, salah satunya sopir Roy Suryo, M Khoiri.

Khoiri merupakan salah satu orang yang juga memvideokan penangkapan kliennya tersebut. Di persidangan, Khoiri menyebutkan, polisi saat mendatangi rumah Roy Suryo tidak menunjukkan dokumen atau kertas penangkapan dan penggeledahan.

Adapun dalam video yang diputar, tampak istri Roy Suryo menolak suaminya itu ditangkap dan dibawa oleh polisi. Sebab polisi seharusnya berhadapan dahulu dengan pengacaranya. "Anda tidak boleh begitu. Anda lewat kuasa hukum saya dulu, saya tidak menghalangi. Anda membawa suami saya itu adalah hal yang ilegal," kata istri Roy dalam video.

Petugas kepolisian menyebutkan jika mereka melakukan penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Polisi juga menyerahkan surat penangkapan tersebut pada istri Roy Suryo, tapi sang istri menolak.

"Ibu, kami berhak, ini kami serahkan surat penangkapan kepada Ibu. Ini surat penangkapannya kami serahkan kepada Ibu. Tapi saya harus menunggu kuasa hukum saya. Pak Roy selama ini kooperatif," jelas istri Roy.

Dalam rekaman, istri Roy Suryo tampak geram dengan penangkapan terhadap suaminya itu karena dianggap ilegal. Petugas juga sempat menenangkan istri Roy Suryo atas penangkapan tersebut.

"Kami minta maaf kalau ibu tidak nyaman, ini emang kondisinya tidak menyenangkan," kata petugas.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan pajak dari perdagangan digital meningkat hingga Rp24 triliun per tahun setelah pemberlakuan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang online.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital selama lima tahun terakhir terus meningkat, yakni berkisar Rp8 triliun hingga Rp12 triliun per tahun.

"Potensi kalau kita melihat kinerja total revenue dari para pelaku atau wajib pajak di sektor perdagangan digital itu memang kita melihat ada banyak potensi yang bisa lebih kami amankan untuk pendanaan pembangunan," katanya dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Dengan diterapkannya mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace, DJP berharap penerimaan pajak dari perdagangan digital dapat meningkat hingga 100 persen.

"Nah mudah-mudahan dengan pemungutan ini kepatuhan meningkat, akurasi pemungutan juga membuat akurasi perbandingan data di Coretax kami meningkat, kami berharap setidaknya bisa katakanlah ya insyaallah bisa naik 100 persen lah. Jadi di angka mungkin Rp16 triliun sampai Rp24 triliun setahun," ujar Bimo.

Ia mengatakan proyeksi tersebut telah mempertimbangkan hasil pengujian kepatuhan, perbaikan sistem perpajakan, serta masukan dari pelaku usaha, khususnya UMKM dan marketplace.

Pemungutan pajak dari pedagang oleh marketplace ini merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Melalui aturan tersebut, mekanisme pembayaran pajak berubah dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk pemerintah. Bimo menegaskan kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru.

"Ini bukan pajak baru, ini penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui marketplace. Sekali lagi dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk," ujar Bimo.

Menurut dia, kebijakan tersebut bertujuan menciptakan perlakuan yang setara antara pedagang online dan offline, sekaligus memudahkan pedagang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, pedagang kecil tetap mendapat perlindungan. Wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak akan dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace, dengan syarat menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan PMK 37/2025.

Sementara itu, tarif PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Sebagai ilustrasi, apabila seorang pedagang menjual barang senilai Rp2 juta melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp10 ribu.

Pajak sebesar Rp10 ribu tersebut bukan pajak tambahan yang berdiri sendiri, melainkan dapat diperhitungkan dengan kewajiban Pajak Penghasilan pedagang.

Untuk pedagang yang menggunakan skema PPh Final UMKM, PPh Pasal 22 tersebut menjadi bagian dari pelunasan PPh Final.

Untuk pedagang yang menggunakan skema umum, PPh Pasal 22 tersebut menjadi kredit pajak dalam penghitungan SPT Tahunan.

JAKARTA - Momen unik mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara di Satuan Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Salah satunya atraksi penerjun Polri yang mengibarkan bendera Polri hingga foto Presiden Prabowo Subianto di langit.

Mulanya, para penerjun Polri melakukan aksi terjun payung menggunakan smoke system yang menghasilkan jejak asap berwarna di udara. Setelah itu, para penerjun mengibarkan foto Prabowo. Disusul bendera Polri dan ucapan HUT ke-80 Bhayangkara.

Tampak salah satu penerjun merupakan Bhayangkari asal Minahasa. Selain itu, ada Brigjen Audie Latuheru yang menggunakan topi khas Papua. Dia juga mengibarkan foto Prabowo. "Dirgahayu ke-80 Polri. Polri Presisi untuk masyarakat," kata Audie Latuheru usai foto Prabowo dikibarkan

Dari mimbar kehormatan, Prabowo juga menyaksikan langsung rangkaian demonstrasi keterampilan hingga defile pasukan yang menggambarkan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan semangat pengabdian Polri.

Dengan penuh perhatian, Kepala Negara menyaksikan setiap peragaan yang ditampilkan. Gerak presisi dan formasi rapi menghadirkan pertunjukan yang memadukan disiplin, keberanian, dan kemampuan taktis personel Polri.

Rangkaian peragaan juga menampilkan drum corps yang membangkitkan semangat seluruh peserta upacara. Irama yang bersemangat kemudian mengantarkan masuknya pasukan Kolone Senapan Polri ke lapangan dengan langkah serempak yang kemudian membentuk formasi “80th Polri” sebagai simbol peringatan delapan dekade Korps Bhayangkara.

Setelahnya simulasi penyelamatan sandera ditampilkan dan meningkatkan antusiasme penonton yang hadir. Dentuman senjata pun terdengar memecah suasana seiring dengan aksi personel yang bergerak cepat dan tangkas melaksanakan setiap langkah operasi.

Tampak Prabowo dalam beberapa kesempatan turut memberikan hormat sebagai bentuk apresiasi atas setiap aksi yang diperagakan dengan presisi. Tidak hanya itu, aksi yang mencerminkan kesiapsiagaan dan respons cepat Polri tersebut pun tidak luput disambut oleh sorak tepuk tangan penonton yang hadir.

Seluruh atraksi tersebut mencerminkan kemampuan, keberanian, serta kesiapan personel Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan melindungi masyarakat.

Kemeriahan rangkaian upacara kemudian berlanjut dengan penampilan defile pasukan yang melibatkan sekitar lebih dari 6.000 peserta yang terbagi ke dalam 22 resimen.

Tidak hanya personel Polri, barisan tersebut juga diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh pemuda, pelajar dan mahasiswa, kelompok buruh, kelompok keagamaan, hingga para pengemudi ojek daring.

Keberagaman peserta dalam iring-iringan defile ini menjadi simbol persatuan seluruh elemen bangsa dalam upaya bersama menjaga keamanan, keutuhan, dan ketertiban bangsa.

Seusai defile, barisan polisi cilik memasuki lapangan upacara. Dengan langkah tegap dan gerakan yang serempak, para anggota polisi cilik menampilkan berbagai formasi yang rapi dan presisi di hadapan Presiden Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek produksi jagung nasional mulai kehilangan momentum memasuki semester II/2026. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan luas panen dan produksi jagung pada Juni–Agustus menurun dibandingkan tahun lalu sehingga pertumbuhan produksi sepanjang Januari–Agustus nyaris stagnan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan luas panen jagung pipilan pada Mei 2026 mencapai 0,21 juta hektare, meningkat dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 0,17 juta hektare.

Namun, potensi luas panen pada Juni hingga Agustus diperkirakan hanya mencapai 0,72 juta hektare atau turun 2,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dengan perkembangan tersebut, total luas panen jagung pipilan sepanjang Januari–Agustus 2026 diperkirakan mencapai 1,97 juta hektare, turun sekitar 0,49% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Sejalan dengan itu, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada Mei diperkirakan mencapai 1,18 juta ton, lebih tinggi dibandingkan realisasi Mei tahun lalu yang sebesar 0,99 juta ton.

Meski demikian, potensi produksi pada Juni–Agustus diperkirakan hanya mencapai 4,23 juta ton atau turun 4,39% secara tahunan.

Secara kumulatif, produksi jagung pipilan kering sepanjang Januari–Agustus 2026 diproyeksikan mencapai 11,43 juta ton. Angka tersebut hanya meningkat sekitar 0,002 juta ton atau 0,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ateng mengatakan seluruh proyeksi tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi pertanaman di lapangan.

"Potensi luas panen ini masih dapat berubah bergantung pada kondisi di lapangan, termasuk serangan hama, organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, maupun perubahan waktu panen oleh petani," ujarnya dalam rilis data BPS Juni 2026, Rabu (1/7/2026).

Perlambatan produksi pada semester II menunjukkan peningkatan hasil panen pada awal tahun belum mampu menjaga laju pertumbuhan hingga akhir musim tanam.

Di tengah meningkatnya risiko musim kemarau dan potensi El Nino, keberhasilan menjaga produktivitas jagung akan menjadi faktor penting untuk menopang pasokan domestik, terutama bagi industri pakan ternak yang bergantung pada ketersediaan jagung.

JAKARTA - Kubu Roy Suryo membawa sejumlah potongan bukti video untuk diserahkan ke hakim tunggal sidang praperadilan pada Rabu (1/7/2026) atas penangkapannya oleh Polda Metro Jaya. Selain itu, ahli pidana juga bakal dihadirkan untuk dimintai pendapatnya.

"Ada bukti video, ada bukti gambar nanti kita sajikan. Video itu sekitar tiga atau empat, tapi itu kan rangkaian-rangkaian, potongan-potongan video, nanti kita bisa lihat," ujar pengacara Roy Suryo, Refly Harun di PN Jaksel, Rabu (1/7/2026).

Bukti video itu diharapkan banyak menolong dalil-dalil praperadilan yang diajukan kliennya ke pengadilan. Video itu kaitannya peristiwa penangkapan yang dialami Roy Suryo di kediamannya.

"Jadi terkait pastilah dengan tanggal 19 Juni di kediaman Mas Roy. Kita juga ada 3 saksi yakni 2 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka semua orang yang diketahui Mas Roy tentunya," ucapnya.

Selain 3 saksi yang akan dihadirkan, pihaknya juga menyiapkan 1 ahli hukum pidana untuk dihadirkan di persidangan, yang mana ahli itu menulis doktoralnya tentang praperadilan.

Roy Suryo menuturkan para saksi yang dihadirkan dapat menceritakan tentang penangkapan yang dialaminya di mana mereka menyaksikan peristiwa tersebut. Kala itu, dia bahkan tidak diperbolehkan mandi, begitu juga saat dia dibawa ke Polda Metro Jaya.

"Saksi ini insyaallah bisa menceritakan bagaimana dia dipaksa membuka pintu gerbang, bagaimana dia dipaksa naik, dan ketika dia menunjukkan kamar tiba-tiba petugas-petugas itu menyeruak masuk ke dalam kamar tidur. Itu tidak hanya disampaikan secara narasi saja, insyaallah ada videonya," ungkap Roy.

"Saya kira itu yang 19 Juni dan ada saksi lain, saksi yang berada di kantor Polda Metro Jaya ketika saya dibawa ke sana dan ketika saya digiring masuk ke tempat lain. Jadi dia bisa menceritakan juga dengan persis kejadian apa yang saya alami dan saya rasakan," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan pelaku usaha angkutan jalan belum siap menerapkan mandatori biodiesel B50 karena mayoritas armada yang beroperasi tidak dirancang menggunakan bahan bakar dengan kandungan biodiesel hingga 50 persen.

Meski demikian, pengusaha mengaku tetap akan menyesuaikan diri terhadap kebijakan pemerintah sambil mengantisipasi konsekuensi teknis dan meningkatnya biaya operasional.

Ketua DPP Organda, Adrianto Djokosoetono, mengatakan tidak ada armada angkutan yang benar-benar siap menggunakan B50 karena spesifikasi kendaraan sejak awal tidak didesain untuk bahan bakar tersebut.

"Enggak ada yang siap. Kendaraannya nggak disiapkan untuk B50. Jadi kalau ditanya kesiapan, kitae nggak siap," kata Adrianto usai acara Rapimnas Organda 2026, di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Senada, Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani, mengatakan dari sisi teknis penerapan B50 tidak sepenuhnya sesuai dengan standar teknologi kendaraan yang berlaku saat ini, khususnya kendaraan berstandar emisi Euro.

"Kalau kita bicara dari sisi teknik, standar Euro itu tidak comply dengan penerapan nabati sampai 50 persen. Di dunia pun kadar FAME hanya sekitar 12,5 persen, tapi Indonesia menerapkan sampai 50 persen," ujar Kurnia.

Menurut dia, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan persoalan pada sistem kendaraan, baik yang menggunakan teknologi Exhaust Gas Recirculation (EGR) maupun AdBlue.

"Pada sistem EGR, sludge akan menumpuk sehingga bisa merusak sistem. Sementara pada kendaraan yang menggunakan AdBlue, cairan katalisator juga berpotensi membuat sistem silencer menjadi mampat," katanya.

Kurnia menambahkan, konsekuensi tersebut membuat operator harus meningkatkan frekuensi penggantian filter bahan bakar sehingga biaya operasional ikut naik.

"Kami harus mengimprovisasi dari sisi operasional, salah satunya dengan memendekkan usia pakai filter solar. Nah, dengan begitu cost kami naik," ujarnya.

Ia mengungkapkan, Organda sebenarnya telah berkali-kali menyampaikan masukan kepada pemerintah sejak penerapan B20, B30, B40 hingga kini B50.

Namun, menurutnya, aspirasi tersebut belum mendapat perhatian.

"Sebenarnya dari awal kami sudah menyampaikan kepada BPH Migas dan Kementerian ESDM sejak B20, B30, B40 sampai sekarang B50. Tapi menurut kami mereka tidak mau mendengar," katanya.

Meski demikian, Organda tidak meminta pemerintah menunda pemberlakuan B50.

Menurut mereka, persoalan yang lebih mendesak adalah menjamin ketersediaan solar di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami bukan meminta B50 diundur. Yang lebih penting bagi kami adalah solar itu ada. Setiap saat, di mana pun ada SPBU, kami bisa membeli solar," sambung Adrianto.

Kurnia menegaskan, pengusaha angkutan pada akhirnya akan menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut meski harus menghadapi berbagai konsekuensi teknis.

"Konsekuensi teknis bukan kami kesampingkan, tetapi kami akan menyesuaikan," ujarnya.

Organda juga menyoroti masih terbatasnya pasokan solar di sejumlah daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, hingga sebagian wilayah Jawa.

Kondisi tersebut dinilai justru lebih membebani operasional angkutan dibandingkan perubahan spesifikasi bahan bakar.

Menurut Organda, antrean panjang di SPBU akibat kuota solar yang cepat habis kerap menyebabkan kemacetan hingga berjam-jam, terutama di jalur lintas Sumatera.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan tersangka kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi ), Roy Suryo , Rabu (1/7/2026) ini. Sidang ini beragendakan pembuktian.

Rencananya, ada saksi dan ahli yang akan dihadirkan. "Ada saksi, ada ahli. Ada tiga saksi dan satu ahli," ujar Roy Suryo, Selasa (30/6/2026).

Menurut Roy, pihaknya akan menghadirkan bukti dan saksi dalam sidang yang beragendakan pembuktian bagi pemohon. Namun, dia belum mau membeberkan siapa saksi dan ahliyang diajukan.

Begitu juga bukti apa saja yang akan dihadirkan di persidangan. Roy juga belum mau membocorkan apakah rekaman CCTV tentang penangkapan dia di kediamannya akan diputar pula di persidangan.

"Kita lihat besok ya, apakah bukti itu apa dan kemudian siapa saja, hal-hal yang ada, dan kemudian keterangan seperti apa. Saya tidak akan bocorkan itu, karena itu kepentingannya ketika kita memaparkan bukti-bukti dan saksi," katanya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Rp50 juta tidak dikenakan pajak. Sementara pencairan di atas nilai tersebut tetap dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

Penegasan itu muncul di tengah usulan Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal yang meminta pemerintah menghapus pajak atas pencairan JHT. Menurutnya, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong PPh Pasal 21 sehingga pemajakan saat pencairan berpotensi menjadi pajak berganda.

Lantas, apakah pencairan JHT memang perlu dikenai pajak?

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai skema pajak JHT saat ini memang memberikan perlindungan awal melalui tarif nol persen hingga Rp50 juta. Namun, menurutnya batas tersebut sudah tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi saat ini.

Ia mengatakan Rp50 juta sudah terlalu rendah jika dibandingkan dengan biaya hidup, masa kerja pekerja, hingga kebutuhan saat memasuki masa pensiun.

"JHT bukan bonus spekulatif, melainkan akumulasi tabungan wajib pekerja selama bertahun-tahun. Jika pekerja mencairkan JHT karena pensiun, PHK, atau kehilangan penghasilan, negara seharusnya memakai prinsip keadilan vertikal dan perlindungan sosial, bukan sekadar melihat nominal bruto pencairan," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/6).

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, tarif final 5 persen memang terlihat kecil, tetapi tetap menjadi beban bagi pekerja yang mengandalkan dana JHT sebagai bantalan keuangan terakhir setelah berhenti bekerja.

Karena itu, Syafruddin menilai threshold pembebasan pajak sudah semestinya dinaikkan menjadi minimal Rp250 juta hingga Rp500 juta agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

Ia bahkan mengusulkan skema bertingkat, yakni tarif 0 persen untuk pencairan hingga Rp250 juta, tarif 2 persen untuk bagian Rp250 juta-Rp500 juta, dan tarif 5 persen hanya untuk pencairan di atas Rp500 juta.

Syafruddin menilai anggapan bahwa pajak JHT merupakan pajak berganda tidak sepenuhnya keliru.

Menurutnya, persepsi tersebut muncul karena pekerja merasa pokok iuran yang berasal dari gaji yang telah dikenai PPh kembali dipotong pajak saat dicairkan.

"Jika yang dipajaki kembali adalah bagian pokok iuran yang berasal dari penghasilan pekerja setelah dikenai PPh, maka rasa pajak berganda muncul secara kuat," katanya.

Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah membedakan perlakuan pajak antara pokok iuran pekerja dengan hasil pengembangan dana.

Selanjutnya, pokok iuran sebaiknya dibebaskan dari pajak saat dicairkan, sementara hasil pengembangan investasi tetap dapat dikenai pajak dengan tarif yang ringan.

Syafruddin juga menilai penghapusan pajak JHT berpotensi memperkuat fungsi JHT sebagai perlindungan sosial karena pekerja akan menerima dana lebih utuh ketika pensiun maupun terkena PHK.

Di sisi lain, ia mengakui penerimaan negara dari PPh JHT akan berkurang. Namun, kehilangan penerimaan tersebut dinilai relatif kecil dibandingkan manfaat sosial yang diperoleh pekerja.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perdebatan mengenai pajak JHT sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah JHT perlu dipajaki atau tidak.

Menurutnya, skema yang berlaku saat ini sebenarnya sudah membebaskan mayoritas pekerja dari kewajiban membayar pajak karena saldo hingga Rp50 juta dikenai tarif final 0 persen.

"Pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah JHT perlu dipajaki, melainkan siapa yang benar-benar dikenai pajak. Pada praktiknya, yang terkena pajak adalah mereka yang mencairkan saldo dalam jumlah besar," ujarnya Yusuf.

Yusuf mengakui persepsi pajak berganda memang wajar muncul di masyarakat. Namun secara teknis perpajakan, objek pajak pada saat menerima gaji berbeda dengan objek pajak saat JHT dicairkan.

Menurutnya, manfaat JHT yang diterima pekerja bukan hanya berasal dari pokok iuran, melainkan juga mencakup hasil pengembangan investasi yang selama ini belum dikenai pajak.

"Karena itu, secara teknis pemajakannya lebih tepat dipahami sebagai pajak atas manfaat yang diterima, bukan pajak dua kali atas penghasilan yang sama," katanya.

Ia menambahkan penggunaan tarif final juga bertujuan menghindari akumulasi dana JHT yang dicairkan sekaligus masuk ke lapisan tarif progresif yang lebih tinggi.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan penghapusan pajak JHT secara menyeluruh juga memiliki konsekuensi.

Menurutnya, pekerja yang baru mengalami PHK memang akan menerima dana lebih utuh sehingga fungsi JHT sebagai bantalan ekonomi menjadi lebih kuat.

Namun karena pencairan hingga Rp50 juta saat ini sudah dibebaskan dari pajak, penghapusan pajak secara total justru lebih banyak menguntungkan peserta dengan saldo besar.

"Dari perspektif kebijakan publik, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan distribusi karena kelompok berpendapatan tinggi akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan mayoritas pekerja," pungkas Yusuf.