REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong pengetatan larangan dan pembatasan impor untuk melindungi industri gula nasional. Kebijakan ini dinilai mendesak di tengah anomali pasar saat produksi dalam negeri sulit terserap meski pasokan masih kurang.

Amran menilai persoalan gula tidak hanya soal defisit produksi, tetapi juga lemahnya tata niaga yang membuka celah masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi. Kondisi ini membuat gula dan molase hasil petani tertekan di tengah tingginya kebutuhan nasional.

“Nah ke depan memang lartas kami perjuangkan, karena ini terjadi bukan gula saja, Bu. Itu terjadi di susu, kemudian terjadi di kedelai,” kata Menteri Pertanian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 6,7 juta ton, terdiri dari 3,9 juta ton untuk industri dan 2,8 juta ton untuk konsumsi rumah tangga. Sementara produksi gula kristal putih baru sekitar 2,67 juta ton, sehingga masih terdapat kekurangan pasokan lebih dari 4 juta ton.

Amran mengatakan, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sektor tebu nasional dari hulu hingga hilir. Gula dinilai memiliki posisi strategis, baik sebagai kebutuhan rumah tangga maupun bahan baku industri.

Amran juga menyoroti rendahnya produktivitas tebu domestik yang dipicu oleh dominasi ratoon tua yang tidak lagi produktif.

“Masalah pertama di pergulaan, itu masalah utamanya adalah ratoonnya, Bu. Itu 80 persen ratoon 10 atau pun 7, artinya umurnya 7 tahun, 10, bahkan 20,” kata Amran.

Ia menyebut sekitar 70 hingga 80 persen ratoon dalam kondisi rusak, sehingga produktivitas tebu nasional masih tertahan rendah. Saat ini produktivitas hanya sekitar 4,9 ton per hektare, jauh di bawah capaian sekitar 14 ton pada era 1930-an.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menyiapkan program bongkar ratoon seluas 100 ribu hektare per tahun. Pada 2025, anggaran sebesar Rp 1,7 triliun disiapkan melalui APBN dalam bentuk hibah untuk petani.

“Kami anggarkan 2025 itu Rp 1,7 triliun dan itu hibah APBN untuk bongkar ratoon untuk masyarakat. Kami yakin insya Allah kalau ini konsisten, tahun 2027 itu swasembada gula putih,” kata Amran.

Di sisi lain, Amran mengaku menerima banyak laporan terkait dugaan kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab gula dan molase domestik sulit terserap.

“Satu sisi produksi kita kurang, tapi gulanya tidak bisa laku. Jadi produksi kita kurang, tapi molase tidak bisa laku. Yang terjadi di lapangan, Bu, kita buka saja, rafinasi banjir,” katanya.

Menurut Amran, situasi ini pada akhirnya menekan harga di tingkat petani. Karena itu, pengetatan lartas dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi daya saing komoditas pertanian nasional.

Pemerintah juga menyiapkan langkah hilirisasi melalui pengembangan etanol untuk menyerap molase. Upaya ini tengah dibahas bersama BUMN dan PTPN sebagai solusi jangka menengah.

Surabaya (ANTARA) - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) siap memasok bahan baku bioetanol berupa molases untuk kebutuhan pabrik bioetanol di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang peletakan batu pertama pembangunannya dilakukan oleh Danantara.

"Pabrik bioetanol ini menjadi bagian dari penguatan industri energi baru dan terbarukan berbasis komoditas dalam negeri khususnya tebu," kata Direktur Utama PT SGN Mahmudi di Surabaya, Sabtu.

Proyek pabrik bioetanol yang dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 10 hektare tersebut merupakan hasil kerja sama antara PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) dan PT Perkebunan Nusantara PTPN III melalui sub holding PT SGN.

Pembangunan pabrik bioetanol ini sendiri merupakan bagian dari enam proyek hilirisasi nasional yang dijalankan Danantara mencakup sektor energi, pertanian, pangan, dan mineral, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah komoditas strategis serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Mahmudi menuturkan untuk kapasitas produksi sekitar 100 kiloliter per hari dibutuhkan molases mencapai 120 ribu ton per tahun.

Ia memastikan pihaknya dapat memenuhi kebutuhan itu seiring dengan produksi molases SGN saat ini mendekati 700 ribu ton per tahun yang disuplai oleh lima pabrik gula SGN di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

Dengan ketersediaan tersebut, pasokan bahan baku dinilai mencukupi untuk mendukung operasional pabrik ethanol secara berkelanjutan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menekankan dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan pabrik bioetanol karena akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyambut baik pembangunan pabrik bioetanol ini. Kami berharap pengelolaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan melibatkan masyarakat lokal,” ujar Ipuk.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono mengatakan Banyuwangi dipilih sebagai lokasi awal pengembangan bioetanol karena memiliki dukungan sumber daya yang memadai.

Agung berharap pengembangan bioetanol dapat memperkuat bauran energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik.

Ke depan, hasil produksi bioetanol akan disalurkan melalui jaringan Pertamina Patra Niaga.

“Kami melihat bioetanol sebagai bagian penting dari transisi energi. Proyek ini merupakan kolaborasi antara Pertamina, PTPN, dan SGN untuk memperkuat ekosistem energi bersih nasional,” ujarnya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut pelaku usaha asal Mojokerto, Jawa Timur, berhasil melepas ekspor perdana produk tetes tebu (molase) ke Australia dengan nilai 10 ribu dolar AS atau sekitar Rp166,50 juta.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan ekspor perdana molase ke Australia ini sebagai sinyal positif bagi desa potensial ekspor dan memotivasi lebih banyak desa mengembangkan produk berkualitas dan berdaya saing untuk pasar global.

"Kemampuan CV Mitra Tata Usaha dalam meraih peluang pasar sekaligus membuktikan produk Indonesia memiliki daya saing kuat di tingkat internasional. Semoga langkah ini jadi pembuka jalan bagi penguatan serta diversifikasi ekspor Indonesia ke Australia," ujar Puntodewi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ekspor perdana ke Australia tersebut menjadi salah satu hasil pendampingan Export Center Surabaya untuk menembus pasar di berbagai negara tujuan ekspor.

Nilai ekspor produk tetes tebu Indonesia ke dunia pada Januari-September 2025 adalah 3,48 juta dolar AS. Negara tujuan utama ekspor Indonesia adalah Guinea, Somalia, Siera Leone, Pantai Gading, dan Malaysia.

Puntodewi mendukung berbagai program Export Center Surabaya untuk terus menyediakan layanan bagi para eksportir dan calon eksportir. Program-program ini meliputi pendampingan regulasi ekspor, konsultasi pasar, business matching, hingga asistensi peningkatan kualitas produk.

Layanan ini sangat berperan dalam mendorong para pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) agar siap bersaing di pasar global.

Export Center berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan sebagai upaya strategis untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha Indonesia agar dapat bertransformasi menjadi eksportir dan mendapatkan pembeli mancanegara.

Export Center juga berperan untuk memotivasi para pelaku usaha meningkatkan daya saing produk-produk mereka. Selain di Surabaya, Export Center saat ini ada di beberapa wilayah strategis lainnya, yaitu di Balikpapan, Kalimantan Timur, Batam, Kepulauan Riau, Makassar, Sulawesi Selatan.

"Kemendag berkomitmen memberikan dukungan komprehensif melalui pelatihan, informasi pasar, promosi dagang internasional, hingga pendampingan sertifikasi. Dukungan ini diharapkan terus memperluas jangkauan produk UMKM Indonesia di pasar dunia," kata Puntodewi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) memastikan bahwa implementasi bahan bakar campuran bioetanol 10% (E10) tidak akan mengganggu ketersediaan pangan nasional. Pasalnya, bahan baku etanol yang digunakan tidak berasal dari produk inti komoditas pangan, melainkan limbahnya.

Direktur Utama PT Pertamina NRE John Anis menjelaskan, program bioetanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan konsep multi-feedstock, sehingga sumber bahan baku etanol dapat berasal dari beragam material non-pangan.

"Di mana salah satunya dari aren itu punya potensi yang luar biasa, molase dari tebu kemudian dari singkong juga punya potensi di Lampung, dan yang disebut 2G yaitu dari waste," kata John dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Selasa (18/11/2025).

Di samping itu, John membeberkan teknologi bioetanol 2G, yang dikembangkan bersama Toyota dirancang agar tidak bersaing dengan kebutuhan pangan masyarakat. Mengingat, bahan bakunya berasal dari ampas hasil pertanian.

"Ini cukup menarik karena 2G dari waste ini bekerja sama dengan Toyota itu tidak akan bersaing dengan makanan karena mengambil contohnya pelepah sawit atau tandan sawit atau mungkin batang tebu, itu juga limbah tebu juga bisa kami olah," kata John.

Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengungkapkan bahwa Toyota Motor Corporation bersama Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) tengah menjajaki kerja sama pembangunan pabrik bioetanol di Provinsi Lampung.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyebut baik Toyota maupun Pertamina akan langsung melakukan joint study dan site visit ke lokasi di Lampung, targetnya pada awal tahun 2026 perusahaan patungan (JV) sudah terbentuk.

Sementara itu, dalam rangka mendukung kebijakan E10, saat ini juga tengah dikaji rencana pengembangan fasilitas dengan kapasitas produksi sebesar 60.000 kilo liter (kl) per tahun dan nilai investasi sekitar Rp2,5 triliun.

"Investasi ini menjadi langkah awal yang diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang ekspor ke negara lain," kata Todotua dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri bioetanol di Indonesia tengah bersiap mengambil peran lebih besar dalam mendukung program energi bersih pemerintah, termasuk lewat BBM campur etanol 10% (E10). Namun di tengah potensi besar yang dimiliki, sektor ini masih menghadapi sejumlah kendala yang membuat langkah pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif belum maksimal.

Sedikitnya ada enam tantangan utama yang saat ini dihadapi industri bioetanol nasional.

"Pemanfaatan hasil produksi pabrik bioetanol fuel grade yang ada saat ini masih rendah," ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Ethanol Indonesia (APSENDO) Izmirta Rachman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Kapasitas produksi yang tersedia belum terserap secara optimal karena minimnya permintaan dan dukungan kebijakan yang kuat di hilir. Lebih jauh, Izmirta menyoroti regulasi yang masih menjadi batu sandungan. "Bioetanol untuk bahan bakar masih termasuk Barang Kena Cukai (BKC)," katanya.

Status ini membuat biaya produksi menjadi tidak kompetitif dibandingkan bahan bakar konvensional. Selain itu, program pemerintah yang sebenarnya sudah diatur juga belum berjalan sepenuhnya di lapangan.

"Progam mandatori bioetanol belum berjalan maksimal sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya.

Persoalan lain muncul dari sisi harga. Formula harga yang ditetapkan pemerintah belum mampu mencerminkan keekonomian industri.

"Formula harga bioetanol untuk energi, yang ditetapkan pemerintah belum mencapai keekonomisan, tidak ada insentif baik fiskal maupun non fiskal. Dilepas dengan mekanisme pasar (bisnis to bisnis)," jelasnya.

Dari sisi bahan baku, industri juga belum sepenuhnya efisien. Kondisi ini menyebabkan distribusi bahan baku dari luar Jawa menjadi tidak efisien dan menambah biaya logistik.

"Penyerapan bahan baku molases belum maksimal karena semua pabrik pengguna molases berada di Pulau Jawa," katanya.

Di sisi lain, pasar domestik juga masih dibanjiri produk impor. Ia menilai kebijakan tarif yang lebih adil bisa membantu melindungi produsen dalam negeri agar mampu bersaing secara sehat.

"Masih banyak impor bioetanol ke Indonesia, karena kebijakan tarif yang tidak berimbang seperti dengan Pakistan," tutur Izmirta.

Izmirta menyebut, kapasitas industri bioetanol nasional saat ini mencapai sekitar 300 ribu kiloliter per tahun, dengan lima perusahaan yang sudah siap mendukung produksi bioetanol fuel grade untuk bahan bakar.

"Empat perusahaan berada di Pulau Jawa dan satu di luar Jawa," ujarnya.

Beberapa di antaranya adalah PT Energi Agro Nusantara dengan kapasitas 30.000 KL per tahun, PT Molindo Raya Industrial 10.000 KL per tahun, PT Indo Acidatama 3.000 KL per tahun, dan PT Madu Baru 7.500 KL per tahun. Sementara di luar Jawa, PT Indonesia Etanol Industry memiliki kapasitas 20.000 KL per tahun.

Foto: Paparan Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Ethanol Indonesia (APSENDO) Izmirta Rachman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Komisi VII DPR RI Channel) Paparan Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Ethanol Indonesia (APSENDO) Izmirta Rachman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Komisi VII DPR RI Channel)