Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I memperkuat pengembangan komoditas tebu guna mendukung kebutuhan gula nasional sekaligus menopang program pengembangan bioetanol E10 yang menjadi prioritas pemerintah.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan peningkatan produksi tebu menjadi langkah penting untuk memenuhi dua kebutuhan strategis secara bersamaan.

"Kalau secara target harus meningkat memang. Karena memang kalau tebu itu dibuat salah satunya untuk etanol memang harus kita alokasikan untuk etanol," katanya dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut dia, hasil pengolahan tebu tidak hanya menghasilkan gula konsumsi, tetapi juga molase yang menjadi bahan baku utama dalam produksi bioetanol.

Karena itu, peningkatan luas tanam dan produktivitas tebu menjadi faktor penting agar kebutuhan gula dan bioetanol dapat dipenuhi tanpa saling mengurangi pasokan.

PTPN I terus melakukan pengembangan areal tebu di sejumlah wilayah potensial di antaranya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan untuk memperkuat pasokan bahan baku industri gula dan energi terbarukan.

Selain memperluas areal tanam, PTPN I juga menjalankan program peningkatan produktivitas untuk mendorong rendemen tebu yang lebih tinggi sehingga produksi gula dan produk turunan dapat meningkat secara bersamaan.

Peningkatan produksi tebu dinilai penting agar alokasi bahan baku untuk gula maupun molase sebagai bahan baku etanol dapat diatur lebih optimal guna mendukung target penerapan E10 yang dicanangkan pemerintah.

"Karena dengan cara itu tentu pembagian yang satu untuk gula sama molase untuk etanol bisa lebih mudah kita atur. Karena kewajiban E10 ini kan salah satu target dasar dari Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) sama Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman). Dan PTPN support itu," tegasnya.

Aris mengatakan dukungan terhadap program bioetanol sejalan dengan target pemerintah dalam mengembangkan campuran bahan bakar nabati berbasis energi domestik.

Dengan meningkatnya produksi tebu, alokasi bahan baku untuk gula maupun molase dapat diatur secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan nasional.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung ketahanan energi melalui pemanfaatan sumber daya pertanian dalam negeri.

"Sekarang kita mau swasembada, tentu cara yang paling mudah adalah dengan menambah luas dan meningkatkan produksi," jelasnya.

PTPN I menilai pengembangan tebu memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan, energi, dan peningkatan kesejahteraan petani Indonesia.

Meski begitu, Aris tidak menyebutkan secara rinci jumlah produksi tebu oleh perusahaan BUMN sektor perkebunan tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON - Produksi tebu di Kabupaten Cirebon diproyeksikan meningkat pada 2025 di tengah terus merangkaknya harga gula pasir di tingkat konsumen. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) total produksi tebu awal 2026 mencapai 22.637,99 ton naik dari 21.305,68 ton pada 2024.

Kenaikan ini terjadi saat harga gula pasir masih bertahan tinggi di sejumlah pasar tradisional, yang dalam beberapa bulan terakhir berada di kisaran Rp18.000–Rp20.000 per kilogram, jauh di atas harga acuan sebelumnya.

Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo, menegaskan kenaikan produksi tebu mencerminkan pulihnya aktivitas sektor perkebunan serta peningkatan kapasitas panen di sejumlah kecamatan sentra tebu.

"Data menunjukkan gairah produksi tebu di Kabupaten Cirebon kembali menguat. Tahun 2025 ada pertumbuhan lebih dari 1.300 ton dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Menurut Januarto, pertumbuhan produksi ini didorong oleh perbaikan produktivitas di kecamatan-kecamatan yang memiliki areal tebu luas, seperti Pasaleman, Karangsembung, dan Karangwareng.

Pada 2025, Kecamatan Pasaleman masih menjadi penyumbang terbesar dengan 4.940,76 ton, disusul Karangsembung sebesar 2.906,71 ton dan Karangwareng dengan 2.175,68 ton.

"Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki tradisi perkebunan tebu yang kuat, ditopang jaringan petani dan industri penggilingan yang relatif stabil,” katanya.

Dia menilai kenaikan produksi ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas pasokan bahan baku gula, meski dampaknya terhadap harga belum terlihat signifikan.

Produksi di tingkat daerah memang naik, tetapi harga gula pasir dipengaruhi banyak faktor, termasuk stok nasional, impor, dan distribusi. Jadi kenaikan produksi di Cirebon belum cukup untuk menahan harga secara langsung,” ujarnya.

Di tingkat pasar, pedagang mengakui harga gula pasir masih tinggi sejak awal tahun. Di beberapa pasar seperti Pasar Sumber, Pasar Pasalaran, dan Pasar Ciledug, harga bertahan di atas Rp18.000 per kilogram, bahkan beberapa pedagang melaporkan harga mencapai Rp20.000.

"Sudah lama tidak turun. Permintaan tetap tinggi, tapi stok kiriman dari distributor tidak sebanyak biasanya,” kata Sari, pedagang sembako di Pasar Sumber.

BPS mencatat beberapa kecamatan mengalami peningkatan produksi cukup signifikan. Kecamatan Waled naik dari 1.533,81 ton pada 2024 menjadi 2.314,70 ton pada 2025.

Karangsembung juga melonjak hampir 1.000 ton dari tahun sebelumnya. Sementara kecamatan seperti Sedong dan Mundu justru turun, masing-masing menjadi 56,83 ton dan 57,79 ton pada 2025.

Selain itu, terdapat kecamatan yang baru mencatatkan produksi tebu pada 2025, seperti Dukupuntang dengan 29,20 ton, Depok sebesar 17,05 ton, dan Arjawinangun dengan 17,01 ton.

Menurut Januarto, munculnya produksi di kecamatan-kecamatan tersebut menandakan perluasan areal tanam atau perbaikan pendataan.

"Ini bisa berarti ada diversifikasi lahan oleh petani atau optimalisasi lahan yang sebelumnya tidak tercatat sebagai penghasil tebu,” katanya.

Meski produksi meningkat, tantangan tetap muncul pada aspek hilirisasi dan serapan industri. Januarto menekankan perlunya meningkatkan efisiensi rantai pasok, terutama terkait proses penggilingan dan distribusi gula.

“Selama harga gula masih fluktuatif di tingkat nasional, daerah harus memperkuat sisi hulu dan hilir. Produksi yang meningkat harus diikuti penyerapan yang efisien agar manfaat ekonomi dirasakan petani,” ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Produksi gula nasional diproyeksikan mencapai 3,04 juta ton pada tahun ini sehingga mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi masyarakat yang berada pada kisaran 2,8 juta ton.

Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, mengemukakan sektor pergulaan nasional menunjukkan perkembangan positif pada 2026. Berdasarkan hasil pertemuan taksasi awal giling gula kristal putih (GKP) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 17 April 2026 bersama seluruh pabrik gula se-Indonesia di Surabaya, produksi gula nasional diproyeksikan mencapai 3,04 juta ton.

“Pertemuan taksasi awal giling tersebut menjadi momentum penting dalam memetakan kondisi eksisting tebu nasional sekaligus memperkirakan capaian produksi gula selama musim giling tahun 2026 ini,” ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (18/4/2026).

Data yang dihimpun menunjukkan luas areal panen tebu existing nasional mencapai 576.538 hektare.

Dari sisi produktivitas, kata dia, rata-rata hasil GKP diperkirakan sebesar 5,28 ton per hektare, sedangkan produktivitas tebu berada pada angka 70,87 ton per hektare. Sementara itu, rata-rata rendemen nasional diproyeksikan mencapai 7,45% yang mencerminkan efisiensi pengolahan tebu menjadi gula yang terus mengalami perbaikan.

Dengan total produksi sebesar 3,04 juta ton, Abdul Roni memperkirakan kebutuhan gula tahunan yang mencapai 2,8 juta ton dapat terpenuhi, dengan potensi surplus mencapai 200.000 ton.

Abdul Roni juga mengemukakan bahwa perkiraan capaian produksi ini melampaui target Rencana Strategis (Renstra) Perkebunan dan mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi pemerintah di sektor hulu.

Kondisi ini, kata dia, menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga gula konsumsi di dalam negeri. Selain itu, surplus untuk kebutuhan konsumsi menunjukkan bahwa program peningkatan produktivitas tebu dan perbaikan kinerja industri gula mulai memberikan hasil nyata.

Namun demikian, kata dia, tantangan masih dihadapi pada pemenuhan kebutuhan gula nasional untuk sektor industri. Pada 2026, kebutuhan gula industri diperkirakan mencapai 3,4 juta ton. Volume tersebut jauh lebih besar dibandingkan pasokan GKP yang selama ini difokuskan untuk konsumsi masyarakat.

Karena itu, dia mengemukakan penguatan industri gula nasional perlu terus diarahkan supaya tak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga mendukung kebutuhan bahan baku industri makanan, minuman, dan sektor manufaktur lainnya.

Menurutnya, langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain melalui perluasan areal tanam, peningkatan produktivitas kebun, modernisasi pabrik gula, penggunaan varietas unggul, serta percepatan investasi di sektor hilir gula.

"Capaian ini didorong berbagai intervensi pemerintah, mulai dari bongkar ratoon, penggunaan varietas unggul, hingga pendampingan petani," ujarnya dalam acara tersebut.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menyampaikan penguatan produksi tebu akan terus diakselerasi untuk mewujudkan swasembada gula dan mengurangi ketergantungan impor.

Pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi dari hulu hingga hilir. Berdasarkan Perpres 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Pemenuhan Bioetanol sebagai bahan bakar nabati yang dijabarkan dalam Roadmap Swasembada Gula Nasional sesuai Kepmenko Nomor 418 Tahun 2023, pemerintah menargetkan produksi gula nasional mencapai 3,27 juta ton pada 2027.

“Swasembada Gula adalah keharusan. Pemerintah fokus meningkatkan produksi tebu, memperluas areal, menyediakan benih unggul, serta melakukan modernisasi industri gula,” katanya saat memberi arahan pada Februari 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong pengetatan larangan dan pembatasan impor untuk melindungi industri gula nasional. Kebijakan ini dinilai mendesak di tengah anomali pasar saat produksi dalam negeri sulit terserap meski pasokan masih kurang.

Amran menilai persoalan gula tidak hanya soal defisit produksi, tetapi juga lemahnya tata niaga yang membuka celah masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi. Kondisi ini membuat gula dan molase hasil petani tertekan di tengah tingginya kebutuhan nasional.

“Nah ke depan memang lartas kami perjuangkan, karena ini terjadi bukan gula saja, Bu. Itu terjadi di susu, kemudian terjadi di kedelai,” kata Menteri Pertanian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 6,7 juta ton, terdiri dari 3,9 juta ton untuk industri dan 2,8 juta ton untuk konsumsi rumah tangga. Sementara produksi gula kristal putih baru sekitar 2,67 juta ton, sehingga masih terdapat kekurangan pasokan lebih dari 4 juta ton.

Amran mengatakan, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sektor tebu nasional dari hulu hingga hilir. Gula dinilai memiliki posisi strategis, baik sebagai kebutuhan rumah tangga maupun bahan baku industri.

Amran juga menyoroti rendahnya produktivitas tebu domestik yang dipicu oleh dominasi ratoon tua yang tidak lagi produktif.

“Masalah pertama di pergulaan, itu masalah utamanya adalah ratoonnya, Bu. Itu 80 persen ratoon 10 atau pun 7, artinya umurnya 7 tahun, 10, bahkan 20,” kata Amran.

Ia menyebut sekitar 70 hingga 80 persen ratoon dalam kondisi rusak, sehingga produktivitas tebu nasional masih tertahan rendah. Saat ini produktivitas hanya sekitar 4,9 ton per hektare, jauh di bawah capaian sekitar 14 ton pada era 1930-an.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menyiapkan program bongkar ratoon seluas 100 ribu hektare per tahun. Pada 2025, anggaran sebesar Rp 1,7 triliun disiapkan melalui APBN dalam bentuk hibah untuk petani.

“Kami anggarkan 2025 itu Rp 1,7 triliun dan itu hibah APBN untuk bongkar ratoon untuk masyarakat. Kami yakin insya Allah kalau ini konsisten, tahun 2027 itu swasembada gula putih,” kata Amran.

Di sisi lain, Amran mengaku menerima banyak laporan terkait dugaan kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab gula dan molase domestik sulit terserap.

“Satu sisi produksi kita kurang, tapi gulanya tidak bisa laku. Jadi produksi kita kurang, tapi molase tidak bisa laku. Yang terjadi di lapangan, Bu, kita buka saja, rafinasi banjir,” katanya.

Menurut Amran, situasi ini pada akhirnya menekan harga di tingkat petani. Karena itu, pengetatan lartas dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi daya saing komoditas pertanian nasional.

Pemerintah juga menyiapkan langkah hilirisasi melalui pengembangan etanol untuk menyerap molase. Upaya ini tengah dibahas bersama BUMN dan PTPN sebagai solusi jangka menengah.

Bisnis.com, CIREBON – Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana diharapkan menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas industri gula di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Pemerintah daerah menilai kawasan strategis tersebut dapat mendorong investasi baru sekaligus memperluas basis produksi tebu guna menopang target swasembada gula nasional.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengatakan wilayah Cirebon bagian timur selama ini menjadi salah satu penopang produksi tebu di Jawa Barat. Dengan masuknya Cirebon dalam cakupan Metropolitan Rebana, peluang penguatan sektor agroindustri, termasuk gula, dinilai semakin terbuka.

Menurutnya, kebutuhan gula nasional yang masih belum sepenuhnya terpenuhi menjadi tantangan serius bagi pemerintah pusat dan daerah. Meski produksi tebu di sejumlah wilayah sentra terus berjalan, volume gula yang dihasilkan belum mampu menutup permintaan dalam negeri secara optimal.

"Mendorong pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula Nasional untuk mempercepat realisasi target kemandirian gula," kata Imron, Selasa (17/2/2026).

Imron menilai, penetapan Metropolitan Rebana sebagai kawasan prioritas pengembangan industri dan investasi dapat menjadi momentum untuk menghadirkan pabrik gula baru di Kabupaten Cirebon. Kehadiran industri pengolahan dinilai krusial guna meningkatkan nilai tambah komoditas tebu yang selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk bahan baku.

Selain mendorong investasi industri pengolahan, pemerintah daerah juga berencana memperluas areal tanam tebu. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan pasokan bahan baku tetap terjaga apabila pembangunan pabrik gula terealisasi.

"Kami akan memperluas lahan perkebunan tebu agar produksi meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi tebu Kabupaten Cirebon pada tahun lalu tercatat mencapai 20.733 ton dengan luas lahan 4.216 hektare. Angka tersebut menunjukkan potensi yang masih bisa ditingkatkan, terutama jika didukung perbaikan produktivitas per hektare dan modernisasi budidaya.

Secara ekonomi, penguatan industri gula dinilai memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Rantai usaha mulai dari penyediaan bibit, pupuk, tenaga kerja pertanian, hingga distribusi hasil produksi berpotensi menciptakan lapangan kerja baru.

Di sisi lain, peningkatan produksi lokal diharapkan dapat menekan gejolak harga gula yang belakangan cenderung naik.

Imron menambahkan, swasembada gula tidak hanya bergantung pada perluasan lahan, tetapi juga memerlukan dukungan riset dan inovasi. Kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dinilai penting untuk menghasilkan varietas tebu berproduktivitas tinggi serta efisiensi proses pengolahan.

“Untuk mencapai swasembada gula perlu perhatian serius, termasuk kolaborasi riset dan strategi yang terukur,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah daerah berharap integrasi kawasan industri dalam Metropolitan Rebana dengan sentra produksi tebu mampu menciptakan ekosistem industri gula yang lebih efisien dan berdaya saing.

Jika investasi pengolahan terealisasi dan produksi meningkat, Cirebon tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gula nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga di tingkat lokal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia tidak akan melakukan impor gula putih pada tahun ini. Kebijakan tersebut seiring dengan penguatan produksi tebu dalam negeri.

Amran menerangkan struktur produksi menunjukkan dominasi Jawa Timur sebagai sentra utama dengan kontribusi sekitar separuh dari total nasional. Ia menyampaikan penguatan produksi gula menjadi bagian dari konsolidasi sektor pangan setelah capaian swasembada beras. Pemerintah memusatkan perhatian pada perbaikan tata kelola, pengamanan lahan, serta dukungan lintas kementerian agar produksi tebu berkelanjutan dan industri gula memperoleh kepastian pasokan.

“Ini ada PTP, 50 persen tebu di Jawa Timur. Kita tidak impor gula putih tahun ini,” kata Mentan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat, dikutip Kamis (8/1/2026).

Ia melanjutkan, dominasi Jawa Timur didorong oleh kesiapan lahan, infrastruktur irigasi, serta basis industri gula yang relatif lengkap. Kementerian Pertanian mencatat penguatan produksi tebu berjalan beriringan dengan penataan distribusi pupuk dan pengendalian harga sarana produksi agar biaya usaha tani tetap terkendali.

Kebijakan tanpa impor gula putih juga terkait dengan dorongan hilirisasi pertanian. Pemerintah menempatkan gula sebagai bagian dari rantai industri berbasis komoditas pangan yang perlu diperkuat dari hulu hingga hilir agar nilai tambah dapat dinikmati di dalam negeri.

“Karena hilirisasi sawit, di perindustrian itu adalah hasil pertanian,” ujar Amran.

Ia menilai penguatan produksi gula konsisten dengan perbaikan indikator pertanian nasional. Pemerintah mencatat peningkatan kinerja ekspor pertanian, penurunan impor, serta perbaikan nilai tukar petani yang menjadi penopang keberlanjutan produksi komoditas strategis.

Amran memastikan kebijakan pengamanan produksi tebu terus dijalankan melalui pengawasan distribusi, penegakan aturan, serta sinergi dengan pemerintah daerah sentra. Dengan basis produksi yang terkonsentrasi dan tata kelola yang diperkuat, Mentan menargetkan kemandirian gula tetap terjaga dan berkontribusi pada stabilitas pangan nasional.

Bisnis.com, SURABAYA – PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) mendukung penuh rencana pemerintah dalam mewujudkan swasembada gula kristal putih pada tahun 2026 serta swasembada gula rafinasi yang direncanakan terwujud pada 2029.

Direktur Utama PT SGN Mahmudi menjelaskan, dalam rangka mewujudkan swasembada gula pihaknya telah mempersiapkan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan melakukan penguatan pada sisi hulu dan hilir industri gula.

"Kita akan lakukan tambahan investasi ya di pabrik gula kita karena kapasitas rata-rata hanya 70%. Artinya dengan momentum ini, dengan penambahan luas areal di Jawa Timur 70.000 hektare nanti bisa ada tambahan kurang lebih mungkin ya 70 dengan produktivitas katakanlah bisa 100% kan 700.000 ton. Nah, 700.000 ton itu masih sangat terserap untuk 24 pabrik gula yang dimiliki oleh SGN," kata Mahmudi usai rapat koordinasi percepatan hilirisasi perkebunan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (23/12/2025).

Dalam rangka menggenjot tambahan produksi tebu, Mahmudi menerangkan bahwa pihaknya telah menyiapkan investasi senilai kurang lebih Rp800 miliar guna menghilangkan bottleneck dan mengoptimalkan kinerja dari 24 pabrik gula di seluruh Jawa Timur.

"Kita lakukan investasi, tambahan untuk menghilangkan bottleneck untuk naikkan capacity kita. Nanti akan kita coba survei. Ada 24 pabrik gula, yang ini tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur," paparnya.

PT SGN juga menargetkan peningkatan angka rendemen secara perlahan, mulai dari kisaran 7,5% pada 2026 menuju target melebihi 8,5% dalam 4 tahun mendatang seiring dengan perbaikan varietas bibit dan revitalisasi pabrik.

"Kalau pabrik itu fungsinya adalah mengoptimalkan perahan ya agar supaya potensi rendemen itu benar-benar bisa teroptimumkan di dalam proses pabrik. Nah, kita lakukan itu ya. Kita gandeng konsultan juga untuk kemudian memastikan pabrik-pabrik gula kita ini nanti bisa bekerja secara optimum," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjabarkan target produksi berbagai komoditas utama pada 2026. Ia menegaskan produktivitas tersebut sebagai fondasi menjaga keberlanjutan swasembada pangan.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyusun rencana kerja dengan fokus pada penguatan produksi padi, jagung, daging, telur, dan susu sapi. Program dasar yang diprioritaskan mencakup cetak sawah, optimalisasi lahan, pengolahan air dan irigasi, konservasi lahan, rehabilitasi, serta pembangunan jalan usaha tani.

Amran menegaskan prioritas tersebut selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2026 terkait kedaulatan pangan dan energi. “Untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, rencana program prioritas Kementerian Pertanian dari tahun 2026 difokuskan pada peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya, termasuk produksi jagung, daging, telur, dan susu sapi,” kata Mentan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Kementan turut menempatkan penyuluhan dan regenerasi petani sebagai bagian dari strategi kerja. Hilirisasi komoditas tebu, kakao, kelapa, kopi, dan lada digerakkan untuk memperkuat nilai tambah sektor pertanian.

Amran menjelaskan target produksi sejumlah komoditas utama pada tahun anggaran 2026. Beras ditetapkan 34,77 juta ton yang menopang formasi swasembada nasional. Target jagung direncanakan 18 juta ton, setelah produksi tahun ini berada di angka 16 juta ton.

Komoditas hortikultura ditargetkan mencapai pertumbuhan signifikan. Produksi aneka cabai dipatok 3,08 juta ton dan bawang merah 2 juta ton. Produksi tebu diarahkan pada volume 39,5 juta ton yang setara dengan target gula 2,8 juta ton.

Komoditas perkebunan menjadi bagian dari sasaran tahunan. Produksi kopi ditetapkan 786 ribu ton, kakao 633 ribu ton, dan kelapa 2,89 juta ton. Produksi peternakan terdiri atas daging sapi dan kerbau 514 ribu ton serta daging ayam 4,34 juta ton.

Amran juga menyinggung program penyiapan benih unggul, penyediaan alat dan mesin pertanian pra dan pascapanen, serta penyediaan pupuk bersubsidi. Upaya ini diarahkan untuk menguatkan basis produksi di sentra-sentra utama.