bagian penting dalam upaya memenuhi kebutuhan benih unggul bagi petani di Maluku

Ambon (ANTARA) -

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Maluku melakukan monitoring dan evaluasi produksi benih sumber padi sawah di Kabupaten Seram Bagian Barat guna memastikan program pengembangan benih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kami memastikan proses produksi benih sumber padi sawah di Seram Bagian Barat berjalan sesuai target. Hasil panen yang telah diperoleh menjadi bagian penting dalam upaya memenuhi kebutuhan benih unggul bagi petani di Maluku,” kata Kepala BBRMP Maluku Gunawan, di Ambon, Senin.

Kegiatan monitoring dilakukan Tim Monitoring dan Evaluasi BBRMP Maluku yang diwakili Kepala Kelompok Substansi (Kapoksi) Program dan Penugasan, Novendra Cahyo Nugroho, di lahan produksi benih yang berlokasi di Waimital, Seram Bagian Barat.

Dalam pemantauan tersebut, tim memastikan kegiatan produksi benih sumber padi sawah berjalan sesuai rencana. Dari total lahan produksi seluas empat hektare, sekitar dua hektare telah dipanen dengan varietas Pajajaran dan menghasilkan sekitar 6,3 ton gabah kering panen (GKP) yang selanjutnya akan diproses menjadi benih bersertifikat.

“Sementara itu, varietas Inpari 42 ditargetkan memasuki masa panen pada pekan kedua Juni 2026 untuk mendukung pencapaian target produksi benih,” ujarnya.

BBRMP Maluku, di 2026 menargetkan produksi 10 ton benih pokok padi sawah. Berdasarkan proyeksi kebutuhan benih pokok untuk Maluku dengan Indeks Pertanaman (IP) 1,5, kebutuhan benih diperkirakan mencapai 13,47 ton.

Dengan asumsi kebutuhan benih sebesar 40 kilogram per hektare dari total luas baku sawah (LBS) Maluku seluas 17.960 hektare, kebutuhan tersebut mencakup LBS Seram Bagian Barat yang mencapai 1.059 hektare.

Menurut BBRMP Maluku, produksi benih sumber varietas unggul baru menjadi faktor strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Data 2025 menunjukkan luas panen padi di Maluku meningkat 1,57 persen, produksi naik 13,93 persen, dan produktivitas meningkat dari 4,6 ton per hektare menjadi 5,19 ton per hektare GKP. Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 6,35 ton per hektare.

“Selain memiliki nilai strategis bagi pengembangan pertanian, lokasi kegiatan di Waimital juga menyimpan nilai historis. Wilayah tersebut dikenal dengan Gerakan Masyarakat Baru (Gemba), yang menjadi simbol semangat gotong royong masyarakat dalam membangun desa dan memperkuat ketahanan pangan,” ucapnya.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang ini kami akan menyediakan minimal 10 sampai 12 kapal di Pelabuhan BBJ maupun Pelabuhan Ciwandan

Serang (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyiapkan penambahan armada kapal pada Angkutan Mudik Lebaran 2026 di Banten, sebagai langkah antisipasi lonjakan kendaraan penyeberangan menuju Sumatera.

Penambahan kapal difokuskan pada pelabuhan alternatif untuk mendistribusikan arus kendaraan agar tidak terpusat di satu titik.

“Sekarang ini kami akan menyediakan minimal 10 sampai 12 kapal di Pelabuhan BBJ maupun Pelabuhan Ciwandan, sehingga alur kendaraan yang melewati pelabuhan bisa diatur dengan baik,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Kota Serang, Banten, Senin.

Menurut dia, penambahan armada tersebut disiapkan untuk menjaga kelancaran proses sandar dan bongkar muat selama periode puncak arus mudik.

Dudy mengatakan evaluasi penyelenggaraan 2025 menjadi dasar peningkatan layanan tahun ini, terutama melalui pemantauan intensif di seluruh pelabuhan.

“Berdasarkan evaluasi tahun 2025, kami melakukan monitoring per jam, bahkan 24 jam, di seluruh titik pelabuhan agar tidak terjadi antrean cukup besar sampai keluar pelabuhan,” ujar Dudy.

Pengawasan operasional juga dilakukan secara real time guna memastikan kapasitas pelabuhan dimanfaatkan optimal dan antrean kendaraan tidak meluas ke akses jalan.

Pemerintah berharap langkah tersebut mampu mempercepat waktu tunggu kendaraan serta mencegah kemacetan panjang di jalur menuju pelabuhan penyeberangan di Banten saat mudik Lebaran 2026.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - PT Pertamina (Persero) terus berkomitmen meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui transformasi berbagai aspek, mulai dari peningkatan tata kelola informasi hingga inovasi sistem informasi publik berbasis digital.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan Pertamina mendukung penuh pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI.

“Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung keterbukaan informasi dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat Indonesia,” jelas Simon pada kesempatan presentasi uji publik di hadapan tim penilai Monev Keterbukaan Informasi Publik, di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Menurut Simon, keterbukaan informasi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus edukasi kepada masyarakat mengenai peran Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional dan mendukung swasembada energi sesuai Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

“Pertamina siap menunjukkan langkah nyata dalam penyediaan informasi untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, dan melayani sepenuh hati,” tuturnya.

Selain itu, Simon memastikan seluruh subholding terlibat aktif mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Pertamina juga memberikan kemudahan akses informasi ramah disabilitas sebagai wujud inklusivitas, serta inovasi transformasi digital layanan informasi untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi secara dengan mudah dan akurat.

“Dengan dukungan Komisi Informasi Pusat RI dan masyarakat Indonesia, Pertamina berkomitmen terus meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia,” tuturrnya.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Editor: Rizqa Leony Putri

Jakarta, CNBC Indonesia - Dua bibit siklon tropis terlihat di dekat Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan soal cuaca ekstrem terkait temuan tersebut.

BMKG berhasil mendeteksi kedua bibit siklon, 97S dan 98S, berdasarkan hasil monitoring Tropical Cyclon Center (TCWC).

Dalam keterangan resminya, Deputi Bidang Meteorologi BMKG menjelaskan pusat sistem bibit siklon 97S berada di sekitar 11.8°LS dan 120.8°BT, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 25 knot (~ 46 km/jam) dan tekanan udara minimum di pusat sistem mencapai 1009 hPa.

Dampaknya adalah potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di wilayah NTT. Potensi lain adalah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan NTB.

Khusus untuk NTT dan NTB berpotensi adanya angin kencang. Kondisi itu berdampak pada gelombang 1,25-2,5 meter di Samudera Hindia Selatan Jawa hingga NTT, perairan selatan Jawa hingga NTT, Selat Bali bagian selatan hingga Selat Sumba bagian Barat dan Laut Sawu hingga 16 November 2025.

Sementara itu bibit siklon tropos 98S terpantau pusatnya berada di 8.2°LS dan 101.4°BT, memiliki kecepatan angin maksimum sekitar 20 knot (37 km/jam) dan tekanan minimum 1007 hPa di sekitar pusatnya. Diperkirakan bibit siklin itu berdampak pada hujan dengan intensitassedang-lebat di Bengkulu, Lampung, Banten dan Jawa Barat.

Angin kencang kemungkinan terjadi di Bengkulu, Lampung, Banten dan Jawa Barat bagian selatan. Gelombang setinggi 1,25-2,5 meter atau kategori sedang kemungkinan terjadi di Samudera Hindia barat Aceh hingga Bengkulu, perairan barat Aceh hingga Lampung, Selat Sunda bagian selatan, dan Samudra Hindia selatan Jabar.

Potensi gelombang setinggi 2,5-4,0 meter (kategori tinggi) juga terdeteksi di Samudra Hindia barat Lampung dan Samudra Hindia selatan Jabar.

Menurut Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, kedua bibit siklon tropis masih dalam kategori peluang rendah mengalami peningkatan. Masyarakat, khususnya nelayan, operator, transportasi laut dan pihak terkait penanggulangan bencana diimbau waspada pada potensi peningkatan tinggi gelombang di perairan selatan.

"BMKG melalui TCWC Jakarta terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan kedua bibit siklon tersebut. Pemantauan ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan setiap perubahan signifikan dapat segera diinformasikan kepada publik dan instansi terkait guna mendukung tindakan mitigasi yang lebih cepat dan tepat," ujar Andri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatera Barat akan terus berjalan dan dapat diakses masyarakat hingga akhir tahun 2025.

Kepastian ini diperoleh dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama para Penyalur KUR dan pemangku kepentingan terkait.

Hingga 31 Oktober 2025, penyaluran KUR di Sumatera Barat telah mencapai Rp6,46 triliun kepada 104.389 debitur, menempatkan provinsi ini di jajaran sepuluh provinsi dengan penyaluran KUR terbesar secara nasional.

Sementara itu, secara nasional, realisasi KUR hingga periode yang sama mencapai Rp228,05 triliun atau 80,17% dari target plafon nasional tahun 2025 sebesar Rp284,47 triliun.

Penyaluran KUR di Sumatera Barat didominasi oleh KUR Mikro sebesar Rp4,13 triliun, diikuti oleh KUR Kecil Rp2,34 triliun, KUR Super Mikro Rp2,33 miliar, dan KUR Penempatan PMI Rp105 juta. Berdasarkan sektor ekonomi, 64% penyaluran KUR diarahkan ke sektor produksi, sedangkan 36% untuk sektor non-produksi. Dari sisi wilayah, Kota Padang mencatat penyaluran tertinggi dengan nilai Rp841,89 miliar, diikuti Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp828,52 miliar, dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp602,77 miliar.

"Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyaluran KUR secara nasional, serta memastikan agar pelaksanaan program ini berjalan tepat sasaran dan berkualitas. Untuk itu, koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan Penyalur KUR senantiasa kami perkuat, termasuk di wilayah Sumatera Barat," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KUR di Sumatera Barat, dikutip Jumat (6/11).

Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja KUR di Provinsi Sumatera Barat ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah untuk mempercepat penyaluran KUR dan memastikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha tetap terjaga hingga akhir tahun 2025.

Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan pada 3 November 2025 yang secara khusus menyoroti pentingnya percepatan penyaluran KUR di wilayah Sumatera Barat.

Dari hasil koordinasi dengan enam penyalur KUR terbesar di daerah ini yaitu Bank Nagari, BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BSI dipastikan bahwa kuota KUR di Sumatera Barat masih mencukupi dan dapat diakses oleh masyarakat hingga akhir tahun 2025.

Kepastian ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah dan Penyalur KUR untuk menjaga ketersediaan pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM terus dijalankan secara konsisten.

Melalui kegiatan evaluasi ini, Pemerintah berharap penyaluran KUR di Sumatera Barat tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyoroti secara khusus anggaran belanja pemerintah daerah, di tengah besarnya pencairan dana transfer ke daerah atau TKD dan banyaknya dana pemda yang mengendap di perbankan.

Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan secara khusus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

Perintah ini ia sampaikan dalam rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja.

"Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sementara itu, sejak 20 Oktober 2025, Purbaya telah menyurati kepala daerah terkait percepatan belanja daerah melalui surat nomor S-662/MK.08/2025 sejak 20 Oktober 2025.

Terutama karena simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan kuartal III-2025 mengalami kenaikan, di tengah realisasi belanja dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu.

Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

Padahal, ia menyebut pemerintah pusat telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu pada akhir kuartal III-2025.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," kata Purbaya dikutip dari surat yang ditandatanganinya itu, Senin (10/11/2025).

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memastikan percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, termasuk memonitor kesiapan lahan dan bangunan.

Tito menjelaskan bahwa pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memastikan percepatan pembangunan Kopdeskel Merah Putih, termasuk memonitor kesiapan lahan dan bangunan.

Oleh karena itu, dia meminta Pemda memastikan percepatan penyiapan lahan dan bangunan untuk Kopdeskel. Dia meminta Pemda untuk mendukung Kopdeskel ini yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN).

"Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden, Program Strategis Nasional [yang harus didukung oleh Pemda]," ujar Mendagri.

Tito menegaskan dengan adanya Satgas, setiap capaian, hambatan, dan tantangan di daerah akan terpantau lebih tepat dan komprehensif. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan solusi guna mempercepat operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih.

"[Kita] melihat progresnya saja. Progresnya sudah nyampai belum, yang kira-kira kabupaten/kota progresnya lamban [dapat] didatangi (ditinjau oleh Satgas)," tandasnya.

Satgas ini akan dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto bersama Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta didukung pejabat tinggi Kemendagri yang akan memantau progres operasional Kopdeskel di seluruh daerah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menuturkan Satgas P2SP ini dibentuk untuk memonitor program prioritas pemerintah.

Ada 3 kelompok kerja (pokja) di dalamnya, yakni Pokja monitoring anggaran, Pokja percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (debottlenecking) dan Pokja dukungan deregulasi dan penegakkan hukum.

Khusus pokja pertama yang menangani analisis anggaran, Ferry menuturkan pemerintah tengah fokus menyoroti anggaran yang tidak terserap.

"Ini melalui Pokja bidang monitoring realisasi anggaran, ini kita sedang review berbagai anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, berapa pagunya, berapa serapannya, outlooknya berapa," kata Ferry.

Ferry menjelaskan, evaluasi ini batasnya ialah pada akhir Oktober 2025. Bila ada K/L yang memang masuk kategori lambat dalam melaksanakan belanja anggarannya akan segera dipindah sisa anggarannya ke K/L yang bisa cepat membelanjakan anggaran sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak, kalau tidak sesuai catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke teman-teman lain yang punya program lebih siap," tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan segala hambatan di dunia usaha, Ferry menuturkan masalah ini akan ditangani ke Pokja II yang fokus pada debottlenecking. Adapun, penegakkan hukum akan ditangani oleh Pokja III. Sayangnya, Ferry tidak mengungkapkan penanggungjawab masing-masing Pokja

Adapun, Satgas diketuai oleh Ketua I Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua II Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli. Lalu, Wakil Ketua I Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Ketua II Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Wakil Ketua III Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy. Satgas ini anggotanya mencapai 29 menteri dan kepala badan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ingin Program Magang Nasional terdistribusi merata secara proporsional, sesuai dengan jumlah lulusan baru di tiap provinsi.

Untuk itu Yassierli akan mengevaluasi terhadap pelaksanaan batch I yang dinilai masih terfokus di wilayah tertentu.

"Ide besarnya, kita ingin ada pemerataan. Jadi nanti kuota 100 ribu peserta akan disebar proporsional sesuai jumlah fresh graduate di masing-masing provinsi," kata Yassierli ditemui usai Pembukaan Program Pemagangan Nasional Batch I di Kemnaker, Senin (20/10/2025).

Menaker menjelaskan, pada batch kedua nanti pemerintah tidak hanya memperluas distribusi wilayah, tetapi juga memastikan keberagaman bidang studi peserta. Program ini diharapkan tidak hanya didominasi oleh lulusan dari jurusan teknik atau bidang tertentu saja.

"Tentu kita tidak ingin magang ini hanya
spesifik ke program studi teknik atau program studi apa. Dan kita ingin juga nanti pemerataan di batch kedua," ujarnya.

Pada batch pertama, pemerintah menargetkan 20 ribu peserta, namun waktu pelaksanaan yang terbatas membuat sebagian besar peserta terkonsentrasi di wilayah Jawa, khususnya Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Untuk itu, batch kedua akan difokuskan lebih dulu ke luar Jawa.

Selain pemerataan wilayah, Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker) juga akan memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk institusi pemerintahan dan sektor publik.

"Arahan dari Pak Menko, untuk mencapai target 80 ribu peserta tambahan, kita akan buka kesempatan magang juga di lembaga pemerintahan, Bank Indonesia, rumah sakit, kementerian, dan institusi layanan umum lainnya," jelas Yassierli.

Yassierli juga menambahkan, pemerintah akan menyesuaikan batas maksimal peserta magang berdasarkan kapasitas perusahaan. Jika sebelumnya dibatasi 30 peserta per perusahaan, maka pada batch berikutnya aturan tersebut akan dibuat lebih fleksibel.

"Kalau perusahaan punya karyawan ribuan, tentu lowongan magangnya bisa lebih besar," kata dia.

Saat ini, Kemnaker masih menunggu perusahaan menuntaskan proses seleksi batch pertama gelombang kedua. Diharapkan proses tersebut selesai pada pekan ini sebelum dimulainya persiapan batch kedua.

Monitoring dan Evaluasi

Sementara itu, Yasierli menjelaskan, pemerintah akan melakukan pengawasan, yaitu monitoring dan evaluasi (monev) program magang nasional.

"Tujuan progam magang ini, seperti sudah disampaikan Pak Menko tadi, adalah memberikan pengalaman kerja, memberi exposure tentang dunia kerja, dan meningkatkan kompetensi. Untuk memastikan tujuan ini tercapai, perusahaan tempat magang wajib melakukan mentor," ucapnya.

"Dan, ada mekanisme monev yang kita laksanakan. Ada aplikasi monev magang, di situ akan di-track, aktivitas pekerja magang apa saja, kompetensi yang ingin dicapai, lalu dinilai mentor. Ini jadi fokus," sambung Yassierli.

Karena itu, dia berharap, peserta program magang kali ini masuk daftar prioritas bagi perusahaan tempat magang ketika hendak merekrut pegawai/ karyawan baru. Sebab, mereka telah diseleksi juga oleh pemerintah lewat program magang nasional.

Foto: Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam acara Pembukaan Program Pemagangan Nasional Batch I, di kantor Kemnaker, Senin (20/10/2025). (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti) Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam acara Pembukaan Program Pemagangan Nasional Batch I, di kantor Kemnaker, Senin (20/10/2025). (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti)

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus memonitor ketat penyerapan belanja Kementerian/Lembaga (KL) jelang akhir tahun. Sore ini Purbaya akan menyambangi kantor Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Purbaya dijadwalkan datang ke kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan pada pukul 16.00 WIB

"Saya akan datang ke PU untuk nakut-nakutin dikit lah," ungkap Purbaya sembari bercanda kepada awak media, Jumat (17/10/2025)

Total anggaran Kementerian PU pada 2025 adalah Rp85,7 triliun setelah mendapatkan penambahan pada pertengahan tahun. Hingga akhir September 2025, anggaran yang sudah terealisasi mencapai Rp41,3 triliun atau 48,2%.

Purbaya akan mengecek alasan lambatnya pencairan, mengingat hanya tersisa tiga bulan sebelum tutup tahun. Tidak cuma itu, Purbaya juga akan menawarkan bantuan untuk percepatan pencairan.

"Supaya dia menyerap lebih cepat dari yang sekarang," jelasnya.

Selain Kementerian PU, instansi yang juga dimonitor adalah Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pertanian karena memiliki anggaran besar namun serapannya sangat rendah.

Jakarta CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan penyisiran anggaran pada akhir Oktober 2025. Dengan kebijakan ini, maka Kementerian Keuangan akan memberikan tenggat waktu selama 16 hari bagi kementerian dan lembaga untuk mempersiapan penyerapan anggarannya.

Jika ditemukan anggaran yang tidak terserap, Purbaya menuturkan dirinya akan memindahkan anggaran tersebut.

"16 hari lagi untuk kementerian/lembaga (K/L) mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir. Saya akan mulai pindahkan. Saya realokasikan ke tempat yang lain kalau mereka enggak bisa belanja," tegasnya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober, dikutip Rabu (15/10/2025).

Dalam paparan Purbaya, ada 3 K/L yang berpotensi menjadi sasaran penyisiran anggaran. Ketiganya adalah Badan Gizi Nasional atau BGN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka dinilai memiliki anggaran terbesar tetapi realisasi serapannya rendah.

Direktur Jenderal Strategi ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu mendorong K/L yang memiliki dampak langsung ke masyarakat seperti penciptaan lapangan pekerjaan dapat segera membelanjakan anggarannya. Terlebih lagi, waktu yang sisa 2,5 bulan sampai akhir tahun.

"Kita harapkan mayoritas harusnya bisa. Tetapi ya Pak Menteri juga punya dorongan supaya memang benar-benar percepatan itu terjadi. Kenapa? Karena belanja negara itu bisa sampai 14-15% dari PDB," ucapnya.

"Sehingga apa yang sudah kita rencanakan kita harapkan itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat mendorong pertumbuhan ekonominya," sambung Febrio.

Berdasarkan paparan APBN KITA, diungkapkan oleh Kementerian Keuangan bahwa realisasi belanja K/L hingga 30 September 2025 mencapai Rp800,9 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 62,8% dari outlook.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk optimalisasi pelaksanaan belanja adalah percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa. Kemudian melakukan monitoring Rencana Penggunaan Dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai dengan jadwal. Selain itu ada juga langkah menginventarisasi kendala untuk mitigasi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Fenomena judi online (judol) masih menggerogoti masyarakat Indonesia. Pemerintah secara aktif memberantas judol dengan melakukan pemblokiran konten dan rekening terkait judol.

Namun, pembasmian total judol merupakan perjalanan panjang. Namun, pemberantasan judi online secara total merupakan perjalanan panjang. Pasalnya, situs dan aplikasi judi online yang diblokir ibarat 'mati satu tumbuh seribu'.

Begitu juga dengan rekening judol yang terus beranak-pinak meski rutin diblokir. Beberapa saat lalu, Bank Indonesia (BI) mengungkap ciri-ciri rekening bank yang digunakan untuk aktivitas judol.

BI dalam surat resminya kepada direksi perbankan mengungkap ada pola-pola aktivitas yang tidak lazim pada rekening yang dicurigai digunakan untuk judi online. Tanda yang dibeberkan berlaku pada semua akun baik pribadi maupun merchant.

Salah satu ciri yang patut diwaspadai saat ada aktivitas dengan frekuensi sangat sering terjadi saat malam hingga dini hari. Selain itu nilai transaksi juga kecil dengan berulang pada satu akun.

Akun itu juga akan menarik dana atau transfer jumlah uang yang besar dalam satu waktu tertentu. Ciri lainnya adalah akun yang tidak pernah dipakai atau terbengkalai tiba-tiba aktif kembali.

Ada pula nilai transaksi tidak sesuai dengan profil nasabah atau merchant. Biasanya nilai tersebut melebih batas wajarnya.

Para bank juga diminta melakukan monitoring khusus yakni pada perkembangan transaksi merchant yang menyediakan game online, voucher pulsa, dan penyedia software.

Selain itu monitoring diminta dilakukan pada merchant yang mengandung nama tidak lazim atau mengandung istilah judi online. Misalnya gacor, tembus dan slot.

Jika bank menemukan adanya aktivitas penyalahgunaan akun dan merchant yang memfasilitasi judi online diminta melakukan penutupan atau pemutusan kerja sama. Berikutnya laporkan tindak lanjutnya pada BI.

Laporan transaksi mencurigakan juga diminta disampaikan kepada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) PPATK. Investigasi lanjutan perlu dilakukan pada transaksi tersebut.