JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari menyampaikan perkembangan positif terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Pemerintah mengatakan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, aman, dan sukses.

Tahun ini sekaligus menjadi catatan sejarah baru bagi Indonesia dalam pengelolaan ibadah haji. Tahun ini, pengelolaan seluruh rangkaian ibadah haji untuk pertama kalinya dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang baru dibentuk pada tahun 2025.

"Alhamdulillah, amanah besar ini berhasil kita selenggarakan dengan sangat baik," kata Qodari, dikutip Selasa (23/6/2026).

Sebanyak 220.247 jemaah haji reguler telah selesai menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Saat ini, para jemaah sedang dalam proses perjalanan kembali ke tanah air, untuk bertemu kembali dengan keluarga tercinta. Kelompok terbang atau kloter terakhir kepulangan jemaah haji 2026 dijadwalkan tiba di Indonesia pada 1 Juli.

Qodari menegaskan kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan buah dari kerja keras dan berbagai terobosan nyata sejak sebelum keberangkatan. Dimulai dari pengurusan visa yang jauh lebih cepat serta pembagian Kartu Nusuk sejak di tanah air.

Kartu Nusuk merupakan identitas digital para jemaah haji yang berfungsi memudahkan identifikasi jemaah selama di Tanah Suci, mempermudah akses layanan haji, hingga membantu proses pelacakan dan pendampingan apabila jemaah terpisah dari rombongan selama di Arab Saudi.

Selain itu, pemerintah melakukan optimalisasi layanan fast track (Makkah Route) untuk mempercepat proses keimigrasian agar jemaah tidak perlu antre panjang saat tiba di bandara Jeddah dan Madinah. Peningkatan kualitas yang signifikan juga dilakukan pada layanan penginapan, hidangan makanan, hingga armada transportasi.

"Komitmen pemerintah sangat jelas, prioritas pemerintah adalah kenyamanan, ketertiban, dan kebahagiaan para jemaah selama beribadah," kata Qodari.

Kebahagiaan atas kesuksesan ini turut dirasakan langsung melalui cerita dari para jemaah yang telah kembali. Salah satunya Bapak M. Arsad, jemaah lansia berusia 75 tahun dari Jakarta yang telah menanti selama 12 tahun.

Menurutnya, pelayanan tahun ini memberikan pengalaman ibadah yang sangat baik dan berkesan. Arsad sangat bersyukur karena petugas begitu sigap memantau kesehatan jemaah dengan penuh kepedulian, pelayanan berjalan tenang tanpa tergesa-gesa, serta hidangan makanan selalu sehat dan memuaskan.

"Alhamdulillah, satu kehormatan yang tak bisa dibayar," kata Arsad, salah satu jemaah dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Ar-Risalah Jakarta.

Rasa yang sama juga diungkapkan oleh Syaiful dari Jakarta Timur, yang menceritakan betapa luar biasanya kesigapan para petugas di lapangan. Syaiful juga kagum dengan melimpahnya fasilitas makanan yang diterima selama menjalankan ibadah.

"Makanan berlimpah ruah, apa saja ada. Termasuk di Mina ada es krim," katanya.

Meski sukses, pemerintah menegaskan tidak ingin berpuas diri. Di bawah perhatian khusus dan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah strategis jangka panjang. Pemerintah telah berhasil memangkas masa tunggu haji yang sebelumnya mencapai 47 tahun kini diseragamkan menjadi 26 tahun.

"Capaian ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo. Namun, Presiden menilai upaya tersebut perlu terus dilanjutkan. Karena itu, Presiden menginstruksikan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun mekanisme dan mencari berbagai alternatif solusi agar masa tunggu haji dapat dipersingkat lebih lanjut," kata Qodari.

Qodari optimistis penyelenggaraan haji Indonesia ke depan akan lebih baik dengan fondasi kuat yang telah dibangun tahun ini.

"Kami optimistis penyelenggaraan ibadah haji ke depan akan semakin baik, semakin nyaman, dan semakin membawa berkah bagi bangsa kita. Terima kasih atas dukungan, doa, dan kerja sama dari seluruh masyarakat," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menyampaikan realisasi Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah telah mencapai 324.213 unit secara nasional hingga 13 Juni 2026 atau pekan kedua Juni tahun ini.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, Qodari menyampaikan angka realisasi tersebut berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP hingga 13 Juni 2026 atau pekan kedua bulan ini, realisasi program 3 Juta Rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit pada tahun 2026," kata Qodari.

Dia menuturkan capaian tersebut tersebar dalam empat jalur pelaksanaan program. Pada jalur negara, realisasi tercatat sebanyak 55.655 unit, dari target 510.046 unit atau mencapai 10,91 persen.

Sementara itu, jalur pengembang mencatat realisasi terbesar, yakni 181.291 unit, dari target 635.122 unit atau sebesar 28,54 persen.

Adapun jalur swadaya merealisasikan 83.210 unit, dari target 188.140 unit atau mencapai 44,23 persen. Sedangkan jalur gotong royong mencatat realisasi 4.057 unit, dari target 36.693 unit atau sebesar 11,07 persen.

Qodari menjelaskan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah merupakan salah satu wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.

Program tersebut merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

"Tujuannya adalah menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama keluarga berpenghasilan rendah," ucap dia.

Selain itu, program tersebut dirancang untuk mengatasi backlog perumahan nasional dengan menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah serta merenovasi 26,9 juta rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Untuk mencapai target tersebut, kata Qodari, pelaksanaannya didukung melalui berbagai instrumen pembiayaan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta partisipasi swadaya masyarakat.

Qodari menambahkan program 3 Juta Rumah juga diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Program ini juga diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yakni menggerakkan sektor konstruksi, bahan pembangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta," ujarnya.

Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah mendorong pihak kepolisian untuk mengusut kasus dugaan pemalsuan dokumen yang diduga melibatkan Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Sebelumnya Mardiono dan Kuasa Hukumnya Erfandi serta Syarif dilaporkan ke Polda Metro Jaya Senin 8 Juni 2026.

Pengurus DPC PPP di sejumlah daerah yaitu Sulawesi, Jawa, Sumatera dan Kalimantan mendukung agar dugaan pemalsuan dokumen tersebut diusut secara tuntas dan profesional. Demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Ketua DPC PPP Kab. Pasangkayu Sulawesi Barat Herman Yunus menyampaikan bahwa dugaan tindakan pemalsuan dokumen tersebut memang masif terjadi di banyak daerah termasuk Sulawesi. Untuk itu, Herman Yunus mendukung agar perkara tersebut diselesaikan dengan tuntas.

“Demi tegaknya supremasi hukum, kami mendukung dan meminta kepada Polda Metro Jaya agar usut secara tuntas kasus tersebut, dugaan pemalsuan memang masif ditemukan di beberapa daerah termasuk Sulawesi," ungkapnya, Senin (15/6/2026).

Senada dengan Herman, hal serupa juga disampaikan oleh Ketua DPC PPP Kab. Kaur Bengkulu Maharda. Maharda mengatakan bahwa dugaan pemalsuan dokumen juga ditemukan di daerah Sumatera. Diantaranya Lampung, Sumatera Barat dan termasuk di Bengkulu.

“Betul bahwa dugaan pemalsuan dokumen berupa surat pernyataan penerimaan LPJ Mardiono selaku Plt. Ketum PPP di Muktamar X yang ditandatangani dengan mengatasnamakan DPC PPP," papar Mahardika.

“Jangankan menandatangani surat, melihat bentuk LPJ -nya pun kami tidak pernah. Karena Mardiono nyatanya tidak pernah menyampaikan LPJ di Muktamar," imbuhnya.

Sahruji Ketua DPC PPP Kota Cikegon Banten masa bakti 2021-2026 juga mengaku terkejut setelah mendengar informasi tersebut. Menurutnya hal demikian tidak sepantasnya dilakukan oleh partai yang berasaskan Islam.

“Na’udzubillahi min dzalik. Tindakan tersebut sangat miris dan tidak elok. Apalagi ini partai Islam. Sudah lupa kah dengan prinsip kejujuran yang telah ditanamkan oleh para ulama pendiri PPP," ujarnya.

“Saya juga mendapat informasi ada beberapa DPC di Pulau Jawa yang juga di catut namanya dan dipalsukan tanda tangannya," ungkap Sahruji.

Langkah hukum tersebut juga mendapatkan dukungan dari Yedi Samaudin Wakil Sekretaris DPW PPP Kalimantan Tengah masa bakti 2021-2026. Selain itu Yedi juga menjabat sebagai Ketua GMPI Kalimantan Tengah.

“Kami sangat mendukung terhadap apa yang sudah ditempuh oleh rekan-rekan yang merasa sudah dirugikan akibat namanya dicatut dan tanda tangannya dipalsukan. Agar kejadian ini tidak terulang kembali dan menjadi preseden buruk bagi demokrasi partai kedepan," tandasnya.

Sebagaimana diketahui dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/4074/VI/2026/SKPT/ Polda Metro Jaya tanggal 8/06/2026. Terlapor: Erfandi dan Syarifus Syarif. Dan H. Muhamad Mardiono selaku Ketua Umum PPP. Mardiono selain menjabat sebagai Ketua Umum PPP juga saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ketahanan Pangan dalam Kabinet Merah Putih Prabowo - Gibran.

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto selama ini juga telah fokus menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sekaligus menjawab salah satu tuntutan dari demo mahasiswa yang terjadi pada Jumat, 12 Juni 2026.

"Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," kata Qodari, Sabtu (13/6/2026).

Qodari menjelaskan, Prabowo sejak awal pemerintahan melakukan penghemat terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial. Kebijakan tersebut, menurutnya, berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp300 triliun.

Menurut Qodari, Prabowo selama ini merupakan sosok paling depan untuk menghentikan kebocoran penerimaan negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.

"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," ucapnya.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta

Meski demikian Qodari mengaku tuntutan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

"Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa," kata Qodari.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Menurutnya, Presiden Prabowo sejak awal menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan disiapkan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.

"Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua (usaha) Pak Prabowo," kata Qodari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Qodari mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi struktural yang tengah dijalankan pemerintah, sejalan dengan target mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Lebih lanjut, ia mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan melalui peningkatan produksi beras dan pupuk. Namun, tantangan di sektor energi jauh lebih kompleks karena tingginya kebergantungan terhadap impor minyak.

"Soal energi pasti lebih sulit. Kenapa? Karena memang impor kita sangat besar. Kebutuhan kita sehari 1,6 juta liter, tetapi kita cuma bisa produksi 600 ribu," katanya.

Pemerintah pun mendorong pemanfaatan energi berbasis bahan baku domestik. Salah satunya melalui program biodiesel B50 untuk solar dan pengembangan campuran etanol E20 untuk bensin.

Sementara itu, ia mengatakan keputusan menaikkan harga BBM nonsubsidi, yakni Pertamax dan Pertamax Green ini tidak lepas dari kondisi global.

Menurutnya, Presiden Prabowo telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

"Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan," ujar Qodari.

Ia menjelaskan harga BBM nonsubsidi di dalam negeri saat ini sangat dipengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel ikut mempengaruhi harga minyak global.

Posisi strategis Iran yang menguasai Selat Hormuz membuat setiap ketegangan di kawasan tersebut berdampak langsung terhadap pasar energi dunia.

Kendati demikian, Qodari menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi. Sebab, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia.

"Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar yang disubsidi kan enggak naik, tetap," ucapnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

NABIRE - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan pentingnya kolaborasi antara partai politik, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire. Hal tersebut disampaikan Mardiono saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PPP di Kabupaten Nabire secara daring, Sabtu (13/6/2026).

Dalam sambutannya, Mardiono mengatakan bahwa situasi global yang penuh ketidakpastian menuntut pemerintah di semua tingkatan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus dapat diimplementasikan hingga ke daerah.

"Kita membutuhkan persatuan dan kesatuan, bergandengan tangan menjaga harmonisasi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan yang terjadi saat ini," kata Mardiono.



Mardiono menilai, Papua Tengah memiliki potensi besar untuk berkembang karena dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta posisi strategis yang didukung jalur transportasi laut dan udara. Namun, kekayaan tersebut harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



"Jangan sampai kekayaan alam yang ada di Kabupaten Nabire dan Papua Tengah tidak dapat dinikmati oleh masyarakatnya sendiri. Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat," ujarnya.

Mardiono juga mendorong Pemerintah Kabupaten Nabire dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian daerah, dan memperkuat kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Mardiono menyoroti persoalan ketahanan pangan yang masih menjadi tantangan di Papua Tengah. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus disinergikan dengan upaya memperkuat sektor pangan sebagai fondasi pembangunan daerah.

"Ketahanan pangan harus menjadi prioritas. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Papua Tengah harus diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian daerah," katanya.

"Saya berpesan kepada seluruh kader PPP agar terus bergandengan tangan, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Nabire," pungkas Mardiono.

Dalam kesempatan Muscab ini, turut hadir Bupati Nabire Mesak Magai, Wakil Bupati Burhanuddin Pawennari, Ketua DPW PPP Nason Utty, dan seluruh DPC PPP se-Papua Tengah.

JAKARTA - Membangun budaya kerja yang berintegritas, kolaboratif, dan adaptif sangat penting sebagai fondasi penguatan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI . Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam memastikan aspirasi dan kepentingan daerah dapat diperjuangkan secara optimal melalui lembaga perwakilan daerah.

Hal ini dikatakan Sekjen DPD Mohammad Iqbal saat memimpin Upacara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji 221 PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Selasa (2/6/2026). Iqbal menegaskan perubahan status dari CPNS menjadi PNS harus diikuti dengan peningkatan kualitas kinerja dan tanggung jawab dalam mendukung tugas kelembagaan DPD RI. “Perubahan status kepegawaian ini tentu harus berbanding lurus dengan kinerja yang juga harus 100%,” katanya. Kemenko Polkam-DPD RI Perkuat Sinergi Komunikasi Hadapi Maraknya Hoaks

Iqbal menjelaskan, ASN di lingkungan Setjen DPD RI tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga karakter dan etika yang kuat. Menurutnya, kualitas pelayanan kepada pimpinan, anggota DPD RI, dan masyarakat akan sangat ditentukan oleh integritas serta sikap profesional setiap aparatur.

“DPD RI membutuhkan orang-orang dengan moralitas tinggi. Integritas adalah harga mati, hindari praktik kecurangan yang merugikan lembaga. Jadilah teladan dalam kedisiplinan dan kejujuran. Ingatlah bahwa setiap tindakan Saudara/Saudari adalah cerminan dari reputasi DPD RI di mata publik,” tegasnya.

Selain integritas, Iqbal juga mendorong penguatan kolaborasi lintas unit kerja untuk meningkatkan efektivitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan DPD RI. Menurutnya, tantangan yang semakin kompleks tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral dan kerja yang terpisah-pisah.

“Lembaga yang besar tidak bisa dibangun dengan kerja individu. Bangun kerja sama tim yang solid antar unit kerja. Hindari ego sektoral. Masa depan DPD RI sangat bergantung pada kolaborasi antar unit kerja. Hentikan budaya kerja silo atau silo mentality, yaitu merasa bagiannya paling penting,” tandasnya.

Lebih lanjut, dirinya menekankan ASN DPD RI harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi. Inovasi, menurutnya, menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan pelayanan publik yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel.

“Jangan menjadi pegawai yang anti perubahan. Manfaatkan teknologi untuk mempermudah layanan, serta beranilah mengusulkan inovasi yang membuat kerja lembaga lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” tuturnya. Berita Pemangkasan Gaji ke-13 ASN Dipastikan Hoaks, Pencairan Tetap Juni 2026

Iqbal menuturkan, pelantikan 221 PNS ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun generasi aparatur yang mampu memperkuat kualitas dukungan kelembagaan kepada DPD RI sebagai representasi daerah. Hal ini sebagai bagian dari transformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI.

Dengan dukungan ASN yang profesional dan berintegritas, aspirasi masyarakat daerah diharapkan dapat diperjuangkan secara lebih efektif dalam proses pembangunan nasional. “Segala sesuatu dilakukan dengan langkah kecil, awali dengan niat baik dan kinerja yang baik,” ucapnya.

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyambut baik rencana Presiden RI Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastranegara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa dalam kunjungannya ke Kota Bandung pada Senin (25/5), Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk mempersiapkan langkah reaktivasi tersebut

"Kita sangat menunggu reaktivasi ini, karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya hanya diizinkan penerbangan komersial berjadwal menggunakan pesawat baling-baling dan tujuannya adalah antarkota di dalam Pulau Jawa," ujar Farhan di Bandung, Rabu.

Farhan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk melakukan kajian mendalam.

Salah satu hasil kajian awal menunjukkan adanya potensi besar bagi pertumbuhan kembali arus penerbangan di Kota Bandung.

"Kita ingin mengembalikan kejayaan Bandara Husein yang di tahun 2019 traffic-nya itu sekitar 3,8 juta orang, 3 juta penerbangan domestik, 800 ribu penerbangan internasional," kata dia.

Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan fokus pada pembenahan aksesibilitas penunjang di sekitar kawasan bandara.

Pihaknya juga berencana melakukan perbaikan infrastruktur jalan, termasuk optimalisasi jalan keluar tol menuju Bandara Husein Sastranegara melalui kawasan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) guna mengurai potensi kepadatan arus lalu lintas.

Selain itu, keberadaan infrastruktur jembatan layang (flyover) Nurtanio dinilai bakal memperlancar akses masyarakat menuju bandara dalam kota tersebut.

Lebih lanjut, Farhan menyebutkan spesifikasi Bandara Husein Sastranegara saat ini masih sangat memadai untuk memfasilitasi jenis pesawat berbadan sedang seperti Boeing 737 maupun Airbus A320.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Calon Ketua Umum (Caketum) Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Affandi Affan berkomitmen meningkatkan kapasitas intelektualnya dengan menyiapkan diri menempuh Program Doktor (S3). Hal itu sebagai langkah strategis menjelang Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah

Affandi Affan yang kini disebut sebagai salah satu figur potensial calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah menilai, tantangan kebangsaan dan perubahan global membutuhkan kepemimpinan muda Islam yang tidak hanya kuat secara organisatoris, tetapi juga matang secara intelektual, visioner, dan mampu membangun jejaring kolaborasi yang luas.

Langkah akademik tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menghadirkan Pemuda Muhammadiyah yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap kokoh menjaga nilai dakwah, moralitas, dan semangat keumatan.

“Gagasan tentang pentingnya kualitas intelektual bagi calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah merupakan langkah maju untuk memperkuat tradisi keilmuan dan modernitas gerakan. Namun bagi saya, kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah tidak boleh berhenti pada gelar akademik semata,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Selain dikenal aktif dalam gerakan kepemudaan Muhammadiyah, Affandi Affan juga memiliki rekam jejak sebagai lawyer nasional. Affandi pernah menjadi bagian dari tim kuasa hukum pengusaha nasional Bambang Trihatmodjo anak almarhum Presiden ke-2 RI Soeharto. Affandi juga pernah menjadi kuasa hukum sejumlah figur publik nasional, menjadi Staf Ahli Hukum AJB Bumiputera 1912 dan juga saat ini dipercaya sebagai Tenaga Ahli Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Lihat video: Dukungan Pemerintah untuk Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiah pada 2027



Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah yang memiliki kapasitas advokasi kebangsaan, kemampuan membangun komunikasi lintas sektor, serta pengalaman menghadapi dinamika hukum, sosial, dan politik di tingkat nasional.

Menurut Affandi, Pemuda Muhammadiyah ke depan harus mampu menghadirkan kepemimpinan yang bukan hanya simbolik, tetapi benar-benar hadir memberikan solusi dan arah gerakan yang relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara.

“Yang lebih penting adalah kemampuan menghadirkan solusi, membangun jejaring kebangsaan, serta menjaga marwah dakwah dan perjuangan umat di tengah dinamika nasional,” lanjutnya.

Momentum Tanwir II Pemuda Muhammadiyah di Bali, menurut Affandi, harus menjadi titik awal penguatan Gerakan Konsolidasi Nasional kader muda Muhammadiyah menuju organisasi yang lebih solid, progresif, dan berpengaruh dalam ruang kebangsaan. Affandi juga menekankan pentingnya membangun arah gerakan melalui semangat Kolaborasi Mencerahkan dalam Semangat Wasathiyah, yakni gerakan yang menempatkan nilai moderasi, persatuan, keilmuan, dan kepemimpinan inklusif sebagai fondasi utama.

“Pemuda Muhammadiyah harus menjadi rumah besar kader kader terbaik bangsa, kuat secara pemikiran, matang dalam gerakan, luas dalam pengabdian, dan mampu memenangkan peradaban,” tegasnya.

Dengan kombinasi pengalaman organisasi, jejaring nasional, serta latar belakang profesional sebagai lawyer nasional, Affandi Affan dinilai menjadi salah satu representasi kader muda Muhammadiyah yang menawarkan perpaduan antara kapasitas intelektual, pengalaman lapangan, dan orientasi kebangsaan menuju kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah yang berkemajuan.

PROBOLINGGO - Mobil Toyota Innova yang ditumpangi anggota DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Hilman Mufidi kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (23/5/2026) sore. Polisi menduga sopir mobil tersebut kurang konsentrasi sehingga menabrak dump truck yang ada di depannya.

Menurut Aipda Taufik R, Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota, kecelakaan terjadi di KM 834 Jalur B, yaitu dari timur ke barat. "Kronologi kejadiannya, kendaraan Innova diduga (sopirnya) kurang konsentrasi atau mengantuk, menabrak ban belakang dari dump truck yang ada di depannya, sehingga ada empat korban, satu pengemudi dan tiga penumpang," ujar Taufik, dikutip Minggu (24/5/2026).

Korban meninggal dunia dalam kecelakaan itu adalah Alex Anwaruh (25) dan Adinda Najwa (26). Kedua korban duduk di sisi kiri mobil, yakni samping sopir dan bagian tengah, tepat di bagian benturana paling fatal.

Sementara, sopir Innova, Mahrus Ali (36), mengalami patah kaki. Gus Hilman dilaporkan selamat dalam peristiwa tersebut. Sebelumnya, Gus Hilman dan rombongan menyelesaikan agenda seminar dan roadshow di wilayah Pasuruan dan Probolinggo.

Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Sejumlah saksi telah diperiksa. Polisi juga melakukan olah TKP di lokasi kejadian.

Terkini, Gus Hilman disebut telah melewati masa kritisnya. Hal itu disampaikan rekan sefraksinya, Lalu Hadrian Irfani.

"Alhamdulillah (Gus Hilman) sudah melewati masa kritis. Kita doakan bersama, ya," ujar Lalu.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu memastikan bahwa Gus Hilman dalam kondisi baik. Ia meminta doa untuk kesembuhan dari putra Ketua Fraksi PKB di DPR Jazilul Fawaid tersebut.

"Mohon doanya ya, supaya Mas Hilman segera pulih dan sehat sehingga bisa segera aktif kembali bertugas melaksanakan amanah rakyat," ujarnya.

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hilman Mufidi (Gus Hilman) telah melewati masa kritisnya seusai mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (23/5/2026). Hal itu disampaikan rekan sefraksinya, Lalu Hadrian Irfani kepada wartawan, Minggu (24/6/2025).

Diketahui, kecelakaan itu melibatkan Toyota Innova dengan kendaraan dump truck. Mobil Innova itu berisi empat orang, termasuk Gus Hilman dan dua stafnya bernama Alex Anwaruh dan Adinda Najwa. Mobil itu dikemudikan sopir bernama Mahrus Ali.

Dua staf Gus Hilman meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Gus Hilman dan sopirnya selamat, tetapi masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

"Alhamdulillah (Gus Hilman) sudah melewati masa kritis. Kita doakan bersama ya," ujar Lalu Hadrian Irfani, Minggu (24/6/2025).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu memastikan bahwa Gus Hilman dalam kondisi baik. Ia meminta doa untuk kesembuhan dari putra Ketua Fraksi PKB di DPR RI Jazilul Fawaid tersebut.

"Mohon doanya ya, supaya Mas Hilman segera pulih dan sehat sehingga bisa segera aktif kembali bertugas melaksanakan amanah rakyat," ujarnya.

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hilman Mufidi atau akrab disapa Gus Hilman mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (23/5/2026). Akibat kecelakaan tersebut, dua staf tewas.

Kecelakaan itu melibatkan Toyota Innova dengan kendaraan dump truck. Di dalam mobil Innova itu berisi empat orang, termasuk Gus Hilman dan dua stafnya bernama Alex Anwaruh dan Adinda Najwa. Mobil itu dikemudikan sopir bernama Mahrus Ali.

Dua staf Gus Hilman meninggal akibat kecelakaan di lokasi. Gus Hilman dan sopirnya selamat, tetapi masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

"Alhamdulillah (Gus Hilman) sudah melewati masa kritis. Kita doakan bersama ya," kata anggota DPR RI Fraksi PKB Lalu Hardian Irfani kepada wartawan, Minggu (24/6/2025).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu memastikan bahwa Gus Hilman dalam kondisi baik. Ia meminta doa untuk kesembuhan dari putra Ketua Fraksi PKB di DPR tersebut.

"Mohon doanya ya supaya Mas Hilman segera pulih dan sehat sehingga bisa segera aktif kembali bertugas melaksanakan amanah rakyat," ujarnya.