JAKARTA - Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dinilai tidak mencerminkan prinsip timbal balik yang menjadi dasar utama dalam kerja sama perdagangan internasional. Hal tersebut diungkap dalam diskusi yang digelar Menteng Kleb bertajuk “ART dan Kedaulatan Negara” yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rimawan Pradiptyo mengungkapkan analisis Regulatory Impact Assessment (RIA) yang disusun peneliti Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menyebut bahwa ART justru menunjukkan pola hubungan yang tidak seimbang.

Indonesia dinilai memikul lebih banyak kewajiban, sementara komitmen dari pihak Amerika Serikat relatif terbatas. Salah satu temuan utama adalah tidak adanya kewajiban setara bagi AS dalam sejumlah klausul penting.

Sebaliknya, Indonesia diharuskan melakukan berbagai penyesuaian kebijakan, mulai dari harmonisasi regulasi hingga pembukaan akses pasar yang lebih luas. Bahkan, dalam beberapa ketentuan, Indonesia diwajibkan memfasilitasi kepentingan ekonomi Amerika Serikat.

“Di antaranya adalah dorongan bagi perusahaan dalam negeri untuk membeli produk asal AS serta membuka peluang investasi yang mendukung penciptaan lapangan kerja di Amerika,” ujar Rimawan.

Kajian tersebut menilai kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip reciprocity dalam perdagangan, di mana kedua pihak seharusnya memperoleh manfaat dan kewajiban yang relatif seimbang. ART juga memuat ketentuan yang mengharuskan Indonesia menyesuaikan kebijakan dengan standar dan regulasi AS.

Sementara itu, tidak terdapat kewajiban serupa bagi AS untuk menyesuaikan diri terhadap aturan di Indonesia. “Tidak ada reciprocal, kewajiban hanya bagi Indonesia terhadap USA, namun tidak ada kewajiban sebaliknya,” ujarnya.

Ketimpangan ini juga terlihat dalam klausul pengamanan. Disebutkan bahwa AS memiliki lebih banyak instrumen perlindungan, termasuk hak untuk menerapkan tarif tambahan atau menghentikan perjanjian, sementara Indonesia tidak memiliki perlindungan yang setara.

Dampak dari tidak adanya hubungan timbal balik ini dinilai cukup luas. Selain berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, kondisi tersebut juga dapat mempersempit ruang kebijakan pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional.

“Di sisi lain, pelaku usaha domestik, terutama UMKM, diperkirakan menghadapi tekanan ganda. Mereka harus bersaing dengan produk impor sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang mengacu pada standar luar negeri,” ujarnya.

Kajian itu juga menyoroti bahwa dalam praktiknya, perjanjian ini lebih menyerupai hubungan satu arah, di mana Indonesia berperan sebagai pihak yang menyesuaikan diri terhadap kepentingan mitra dagang.

Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat di kisaran Rp17070 - Rp17.120 dipengaruhi oleh harapan ruang negosiasi kedua antara AS dan Iran

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada Rabu pagi, menguat 4 poin atau 0,02 persen menjadi Rp17.123 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.127 per dolar AS.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan rupiah menguat dipengaruhi harapan negosiasi antara Iran dengan AS.

“Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat di kisaran Rp17070 - Rp17.120 dipengaruhi oleh harapan ruang negosiasi kedua antara AS dan Iran yang mendorong harga minyak turun dan indeks dolar melemah,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Laporan Sputnik mengungkapkan Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance kemungkinan akan memimpin lagi delegasi AS dalam putaran kedua negosiasi dengan Iran apabila dilaksanakan nantinya. Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa putaran berikutnya dari negosiasi antara Washington dan Teheran dapat berlangsung dalam dua hari ke depan di Pakistan.

Sebelumnya, perundingan telah diadakan di ibu kota Pakistan, Islamabad, selama akhir pekan lalu untuk mengakhiri secara permanen perang AS-Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari, tetapi kesepakatan belum berhasil dicapai. Upaya untuk mengadakan putaran pembicaraan berikutnya sedang berlangsung.

“Negosiasi kedua belum tentu menjamin titik kesepakatan namun harapan harga minyak turun masih akan tetap terjaga,” ujar dia.

Melihat sentimen domestik, permintaan lelang obligasi disebut memberikan harapan penurunan yield obligasi dan pembiayaan utang pemerintah.

“Permintaan obligasi pemerintah pada lelang kemarin naik 34 persen yang disumbang terutama dari tenor menengah yang mencapai Rp42 triliun dan mendorong yield turun 20 hingga 30 bps (basis points), namun beban pembayaran bunga utang masih tinggi terhadap APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara),” ungkap Rully.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku saat ini Pemerintah tengah menyusun Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan baru pasca kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS). Menko Airlangga menjelaskan, di dalam UU tersebut nantinya akan mengakomodir permintaan dari AS menyoal pembatasan penggunaan tenaga kerja outsourcing, hingga pembatasan masa kontrak karyawan maksimal 1 tahun.

"Kita sedang menyusun Undang-Undang Naker (Ketenagakerjaan) yang baru ya, sedang disusun. Jadi nanti itu (kesepakatan permintaan AS) akan masuk di dalam undang-undang Naker yang baru," ujarnya di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (27/2/2026).

Media Nasional Terancam, SPS Desak Pemerintah Tinjau Ulang Perjanjian Dagang RI-AS Terkait Digital



Menko Airlangga juga mengatakan, UU baru tersebut nantinya juga sekaligus mengakomodir beberapa pasal yang dibatalkan oleh MK terhadap beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja. "Nanti kita akan monitor beberapa pasal dari UU CK yang dibatalkan oleh MK. Sehingga semuanya akan diintegrasikan di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru," katanya.

Sebelumnya telah diteken perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (AS) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Sementara itu Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyoroti isi klausul dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menyangkut pembatasan pekerja kontrak dan outsourcing.

Menurut Said Iqbal, pihaknya perlu memahami maksud di balik pasal yang disebut meminta pembatasan masa kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal satu tahun serta pembatasan tenaga alih daya. Ia menilai klausul tersebut bisa memiliki dua kemungkinan tujuan.

Ia menegaskan, jika klausul itu berpotensi melemahkan daya saing tenaga kerja nasional, maka pemerintah harus mewaspadainya. Namun jika tujuannya benar-benar melindungi buruh melalui tekanan eksternal, KSPI dan Partai Buruh menyatakan terbuka untuk mendukung.

Perjanjian Tarif Resiprokal RI-AS Hanya Amankan 2% Total Perdagangan Nasional



“Apakah bertujuan menurunkan daya saing pekerja Indonesia sehingga produk Indonesia tidak kompetitif, atau benar-benar ingin melindungi buruh Indonesia. Ini harus dipelajari yang tersirat dari pasal tersebut,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (27/2/2026).

Said Iqbal menekankan bahwa pembatasan outsourcing sebenarnya sudah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024. Putusan tersebut kata dia, dimenangkan oleh gugatan Partai Buruh bersama KSPI, KSPSI Andegani, dan FSPMI.

Ia menilai tanpa adanya perjanjian dagang dengan pihak luar, pemerintah tetap wajib menjalankan putusan MK dengan memasukkan pembatasan outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru.

JAKARTA - Dampak kesepakatan tarif resiprokal Trump antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terhadap perdagangan nasional dinilai masih minim. Meski pemerintah mengklaim kesepakatan ini sebagai terobosan, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menerangkan dampaknya terhadap total perdagangan Indonesia masih sangat terbatas.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Riandy Laksono memberikan catatan kritis terhadap efektivitas kesepakatan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS . Riandy memaparkan bahwa tambahan tarif nol persen dari AS hanya mencakup sekitar 24% dari total ekspor Indonesia ke negara tersebut.

Jika dikalkulasikan dengan porsi ekspor ke AS yang hanya menyumbang 10 persen dari total ekspor nasional, maka pengaruh riilnya sangat kecil. Bagian dari Negosiasi Tarif Trump, Indonesia Bakal Impor Beras AS 1.000 Ton



"Jadi dari seluruh ekspor kita ke Amerika itu cuma 24 persen yang ter-cover yang dapat tambahan 0 persen. Bear in mind, ekspor kita ke Amerika itu cuma 10 persen. Jadi total akses pasar yang kita amankan dari total trade kita cuma 2 persen,” ujar Riandy dalam diskusi CSIS, Jumat (27/2/2026).

Dalam kesepakatan ART, terdapat 1.819 produk Indonesia yang mendapatkan pembebasan tarif (0%) atau eksimpasi dari Amerika Serikat.Timbal Balik Negosiasi Tarif Trump, Danantara Bakal Borong 50 Pesawat Boeing Senilai Rp227 T



Produk-produk tersebut meliputi komoditas unggulan seperti minyak sawit, kopi, karet, hingga komponen teknologi seperti semikonduktor dan suku cadang pesawat. Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) juga mendapatkan fasilitas serupa melalui skema Tariff Rate Quota (TRQ).

Namun, Riandy menilai angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan perjanjian dagang internasional lainnya yang biasanya mampu mengamankan 90 hingga 99% total perdagangan nasional. Ia bahkan meragukan bahwa daftar 1.819 produk tersebut merupakan murni hasil negosiasi alot pemerintah sejak April 2025.

Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa kesepakatan ini krusial untuk melindungi sekitar 4 juta pekerja di sektor tekstil dan turunannya. Namun, CSIS mengingatkan bahwa fasilitas ini harus dibayar dengan reformasi tata kelola perdagangan yang cukup besar di pihak Indonesia.

Sebagai bentuk resiprokal, Indonesia juga memberikan tarif nol persen bagi produk impor asal AS, khususnya bahan baku pangan seperti Gandum dan Kedelai. Kebijakan impor ini diambil pemerintah dengan alasan menjaga stabilitas harga produk turunan seperti mi, tahu, dan tempe agar tetap terjangkau oleh masyarakat domestik.

Riandy menilai capaian akses pasar yang hanya 2% dari total perdagangan nasional tersebut terasa tidak sebanding dengan komitmen reformasi perdagangan yang harus dijalankan Indonesia bagi produk-produk Amerika Serikat. Hal ini memicu pertanyaan apakah perjanjian ini benar-benar menjadi "karpet merah" bagi ekspor nasional atau justru menjadi tantangan baru bagi neraca perdagangan Indonesia.

JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan jajaran dalam menjalankan proses negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas iklim usaha, meningkatkan daya saing, dan menjaga ketahanan industri nasional.

GAPMMI sejalan dengan pandangan dunia usaha bahwa kepastian pasar dan iklim usaha yang terjaga merupakan faktor penting bagi keberlanjutan industri.Tarif Trump Berubah-Ubah, Dunia Usaha Butuh Kepastian



Ketua umum GAPMMI, Adhi Lukman menyampaikan, “Bagi sektor makanan dan minuman, kepastian tersebut juga sangat bergantung pada ketersediaan dan keberlanjutan pasokan bahan baku industri, terutama untuk bahan baku tertentu yang hingga saat ini belum sepenuhnya tersedia atau belum dapat dipenuhi dari dalam negeri”.

Dalam konteks tersebut, GAPMMI memandang bahwa negosiasi perdagangan yang dilakukan Pemerintah dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan alternatif sumber bahan baku industri yang dibutuhkan, sehingga mendukung kelangsungan produksi dari industry pangan hilir, menjaga realisasi investasi, serta memastikan penyerapan tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri makanan dan minuman, termasuk menjaga daya beli masyarakat.

kondisi ini menjadi faktor pendukung penting dalam mempertahankan dan memperluas penetrasi produk Indonesia di pasar internasional

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menilai langkah Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) berperan penting dalam memperkuat daya saing produk unggulan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan industri makanan dan minuman (mamin).

GAPMMI menilai lewat negosiasi tersebut memberikan kepastian pasar dan iklim usaha yang kondusif, yang merupakan faktor kunci bagi keberlanjutan industri.

“Bagi sektor makanan dan minuman, kepastian tersebut juga sangat bergantung pada ketersediaan dan keberlanjutan pasokan bahan baku industri, terutama untuk bahan baku tertentu yang hingga saat ini belum sepenuhnya tersedia atau belum dapat dipenuhi dari dalam negeri," ucap Ketua Umum GAPMMI Adhi Lukman dalam pernyataan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Organisasi tersebut menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas iklim usaha, meningkatkan daya saing, serta memperkuat ketahanan industri nasional melalui proses negosiasi perdagangan dengan AS.

Menurut GAPMMI, negosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah berpotensi membuka alternatif sumber bahan baku yang dibutuhkan industri. Ini dinilai pihaknya dapat mendukung kelangsungan produksi industri pangan hilir, menjaga realisasi investasi, memastikan penyerapan tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri makanan dan minuman, serta membantu menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, proses negosiasi tersebut dinilai mampu mengurangi ketidakpastian perdagangan dan memperkuat posisi produk unggulan Indonesia di pasar AS, seperti kakao, kopi, sawit, dan turunannya yang memperoleh pengecualian tarif.

“Kepastian akses pasar serta tarif yang lebih kompetitif memberikan ruang bagi pelaku industri untuk meningkatkan efisiensi biaya, menjaga utilisasi kapasitas produksi, serta memperkuat perencanaan investasi yang berorientasi ekspor. Bagi industri makanan dan minuman yang terintegrasi dalam rantai pasok global, kondisi ini menjadi faktor pendukung penting dalam mempertahankan dan memperluas penetrasi produk Indonesia di pasar internasional," ucap Adhi lagi.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan penandatanganan perjanjian dagang antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dapat melindungi kepentingan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian perdagangan internasional.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perjanjian tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel serta memperkuat daya saing industri nasional.

"Perjanjian ini memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel di tengah ketidakpastian perdagangan global. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kita," ucap dia di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS (Supreme Court of the United States) telah membatalkan kebijakan tarif dagang resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump karena menilai dasar hukum yang digunakan, yakni International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), tidak sah.

IEEPA merupakan undang-undang yang diteken Presiden AS Jimmy Carter pada 28 Desember 1977 yang memperbolehkan presiden untuk mengatur perdagangan internasional AS setelah menetapkan status darurat nasional sebagai respons terhadap ancaman luar biasa yang berasal dari luar negeri.

Presiden Trump merespons pembatalan kebijakan tarif resiprokal tersebut dengan mengenakan tarif baru sebesar 15 persen selama 150 hari ke depan, sekaligus membuka penyelidikan dagang baru berdasarkan Section 301 of the US Trade Act of 1974.

Luhut menyatakan tarif yang dihasilkan oleh penyelidikan melalui aturan Section 301 tersebut bisa jadi lebih tinggi dari tarif resiprokal yang baru saja dibatalkan karena regulasi tersebut tidak memiliki batas maksimum tarif dan dapat berlaku bertahun-tahun.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ) menginginkan pemerintah terus memonitoring dinamika kebijakan tarif dagang oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sebab perubahan keputusan tarif dagang seusai keputusan Supreme Court AS bakal setidaknya memengaruhi neraca perdagangan internasional kedua belah negara.

"Kepastian hukum adalah the real low-cost capital bagi dunia usaha. Karena itu, kami mendukung pendekatan pemerintah yang terus memonitor perkembangan dan menjaga komunikasi bilateral agar tidak terjadi vacuum of clarity yang dapat mengganggu perencanaan perdagangan dan investasi," kata Wakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar, Minggu (22/2/2026).

Sanny menekankan soal dunia usaha kini masih mencermati secara seksama perkembangan, dan belum dapat menarik perhitungan final mengenai dampaknya. Perubahan konfigurasi tarif tentu berpotensi memengaruhi struktur biaya dan daya saing ekspor.

Akan tetapi, yang menjadi perhatian utama adalah kejelasan scope of product, mekanisme implementasi, serta keberlanjutan kebijakan tersebut ke depan.MA AS Putuskan Tarif Dagang 10%, Seskab Teddy Sebut Sudah Sedia Payung Sebelum Hujan

"Dalam kondisi seperti ini, pelaku usaha cenderung mengambil pendekatan wait and assess sambil melakukan penyesuaian skenario bisnis secara hati-hati, serta berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah," kata dia.

"Perencanaan tahun berjalan akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, diversifikasi pasar, serta penguatan efisiensi internal, sembari menunggu kepastian arah kebijakan dan perkembangan selanjutnya," imbuhnya.

Timbal Balik Negosiasi Tarif Trump, Danantara Bakal Borong 50 Pesawat Boeing Senilai Rp227 T



Sanny menitikberatkan bahwa harapan dunia usaha adalah agar situasi ini segera mengarah pada konfigurasi kebijakan yang lebih stabil dan terinstitusionalisasi. Hubungan perdagangan Indonesia-AS bersifat struktural dan jangka panjang, terutama bagi sektor padat karya berbasis ekspor yang memiliki eksposur tinggi ke pasar AS.

Sejalan dengan itu, kepastian akses pasar, kejelasan aturan teknis, serta keberlanjutan dialog bilateral menjadi kunci. Lebih lanjut, dia menekankan dinamika kebijakan tarif ini mesti menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan untuk tetap menjalankan agenda reformasi struktural.

Mulai dari efisiensi logistik, penyederhanaan regulasi, hingga penguatan industri hulu. Hal ini agar keunggulan tarif, berapapun angkanya, dapat benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan daya saing dan berujung pada perluasan lapangan kerja.

"APINDO akan terus membersamai pemerintah dalam mencermati perkembangan ini dan memastikan bahwa kepentingan industri nasional serta stabilitas jutaan tenaga kerja tetap menjadi prioritas utama," ucap Sanny.

Adapun, Donald Trump telah mengumumkan peningkatan tarif global barunya dari 10% persen menjadi 15 persen. Langkah ini dilakukan sehari setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar tarif yang telah diberlakukannya sebelumnya oleh pemerintah Trump.

JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menegaskan, tidak ada impor pakaian bekas siap pakai dari Amerika Serikat (AS) yang masuk ke Indonesia, sebagaimana isu yang beredar di masyarakat. Pemerintah memastikan kebijakan yang diatur bukanlah impor pakaian bekas untuk dijual kembali ( thrifting ), melainkan impor bahan baku industri tekstil daur ulang .

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto menjelaskan, bahwa yang diatur dalam kebijakan tersebut adalah impor shredded worn clothing (SWC). Ia menyebut SWC merupakan pakaian bekas yang telah dihancurkan sehingga tidak lagi berbentuk utuh dan tidak memiliki nilai ekonomi sebagai pakaian layak pakai.

"Tidak benar, yang diatur dalam hal ini adalah impor SWC, yaitu pakaian yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri dan tidak memiliki nilai ekonomi seperti pakaian bekas utuh yang dijual kembali ke pasar (thrifting)," kata Haryo dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Ia menegaskan, SWC diimpor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produksi benang daur ulang. Dengan demikian, kebijakan tersebut berbeda secara substansi maupun regulasi dengan larangan impor pakaian bekas siap pakai yang selama ini berlaku.

Menurut Haryo, pemerintah juga telah memastikan bahwa seluruh impor SWC akan langsung diserap oleh industri dalam negeri sebagai bahan baku produksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kebocoran produk ke pasar sebagai pakaian bekas.

Resmi! Prabowo dan Trump Teken Perjanjian Dagang, Tarif 1.819 Produk Jadi 0%



"Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi, sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas," tandasnya.

JAKARTA - Akses mineral kritis Amerika Serikat (AS) ke Indonesia menjadi salah satu hasil kesepakatan dagang yang telah resmi ditandatangani dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington, DC. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjelaskan, kesepakatan itu akan membuka peluang lebih luas bagi Amerika melakukan investasi untuk memanfaatkan mineral kritis di Indonesia.

Namun demikian, Bahlil menegaskan bahwa kekayaan mineral kritis nasional tidak diperdagangkan dalam bentuk mentah. Setiap peluang investasi yang lahir harus bermuara pada hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri, sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh bangsa Indonesia.

Harta Karun Tanah Jarang AS Dilirik Taiwan, Termasuk Proyek Trump?



"Untuk mineral kritikal, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada di AS untuk melakukan investasi, dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita," ujarnya dalam keterangannya di Amerika Serikat, Jumat (20/2).

Bahlil menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan terkait ekspor mineral mentah, karena pemerintah Indonesia tetap berkomitmen menjalankan program hilirisasi nasional dan tidak ada rencana membuka keran ekspor barang mentah.

"Jadi katakanlah mereka membangun smelter di Indonesia untuk nikel, kita akan dorong, kita akan kasih ruang yang sebesar-besarnya, sama juga dengan negara lain. Jadi jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi," tegas Bahlil.

Indonesia Masuk Fase Baru Industri Mineral Kritis lewat Kemitraan Rare Earth Internasional



Lebih lanjut, Ia mencontohkan kerja sama yang telah berjalan sebelumnya, seperti investasi yang dilakukan oleh Freeport Indonesia yang membangun fasilitas smelter tembaga dengan nilai investasi hampir USD4 miliar dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Menurutnya, pola serupa dapat diterapkan pada pengembangan mineral kritis lainnya seperti nikel, logam tanah jarang, dan emas.

Dalam implementasinya, Bahlil menyebut pemerintah menawarkan dua skema investasi bagi perusahaan AS. Pertama adalah dengan menawarkan langsung kepada perusahaan-perusahaan asal AS untuk melakukan eksplorasi, dan yang kedua bisa melalui kemitraan atau joint venture (JV) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.

"Begitu mereka sudah berproduksi dan membangun smelter atau hilirisasinya, maka hak mereka untuk mengekspor ke Amerika," pungkasnya.

JAKARTA - Angin segar datang dari meja diplomasi ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat, melalui perjanjian perdagangan bilateral Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang baru saja disepakati. Indonesia berhasil mengamankan posisi strategis yang berdampak langsung pada masyarakat hingga keberlangsungan industri nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Perjanjian Perdagangan Resiprokal mengusung filosofi win-win solution. "Manfaatnya harus dirasakan oleh rakyat Indonesia dan juga rakyat Amerika Serikat," ujarnya.

Resmi! Prabowo dan Trump Teken Perjanjian Dagang, Tarif 1.819 Produk Jadi 0%



Lantas, apa saja poin penting yang berhasil diamankan Indonesia dalam perjanjian ini? berikut rangkumannya:

1. Ekspor RI ke AS Kini Tanpa Pajak (Tarif 0%)

Indonesia sukses mengamankan 1.819 pos tarif ekspor ke Amerika Serikat dengan tarif 0%. Ini adalah angin segar bagi para pengusaha dan petani lokal. Produk-produk yang kini bebas bea masuk ke pasar AS antara lain ada beberapa komoditas unggulan, seperti minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, dan karet.

Selanjutnya ada teknologi dan manufaktur, yakni Komponen elektronik, semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang. Sedangkan dari sektor tekstil, melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ), produk tekstil dan apparel Indonesia kini bisa bersaing lebih kuat dengan tarif 0%.

Dampak dari kebijakan ini bakal menjadi pelindung bagi 4 juta pekerja di sektor tekstil dan berdampak pada kesejahteraan sekitar 20 juta masyarakat Indonesia yang bergantung pada rantai pasok ini.

2. Menjaga Harga Pangan: Mie dan Tempe Tetap Terjangkau

Banyak yang khawatir impor akan merugikan, namun perjanjian ini justru dirancang untuk menekan inflasi. Indonesia memberikan tarif 0% untuk produk yang memang tidak diproduksi di dalam negeri, seperti gandum (Wheat), yang merupakan bahan baku utama mie instan dan roti.

Ekonom: Tarif Dagang 19% ke Pasar AS Harus Dibaca Sebagai Alarm



Lalu ada kedelai (Soybean), sebagai bahan baku tahu dan tempe. Dengan tarif 0%, harga bahan baku industri makanan tetap stabil, sehingga harga produk harian di pasar tetap terjangkau oleh masyarakat luas.

3. Magnet Investasi: Indonesia Jadi Pemain Chip Global?

Bukan sekadar jual-beli barang, perjanjian ini mendorong investasi besar-besaran di sektor hilirisasi. Fokus utamanya meliputi, mineral kritis dimana pengolahan bahan tambang juga ditujukan untuk energi hijau.

Hilirisasi silika, sebagai langkah ambisius Indonesia masuk ke industri semikonduktor. Ditambah kawasan Industri, pembangunan kawasan industri khusus kerja sama Indonesia-AS.

4. Kedaulatan Tetap Terjaga dengan 'Council of Trade'

Meski membuka keran perdagangan, Indonesia tidak melepas kontrol begitu saja. Maka dibentuk sebuah wadah bernama Council of Trade & Investment.

Forum ini berfungsi sebagai "rem darurat" jika terjadi lonjakan impor yang tidak sehat atau kendala ekspor. Semua masalah diselesaikan melalui diskusi bersama, tanpa tindakan sepihak, guna menghormati kedaulatan masing-masing negara.

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU ) senilai USD38,4 miliar atau setara Rp646,5 triliun (dengan kurs Rp16.836 per USD) antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Penandatanganan MoU itu dilakukan dalam sesi roundtable Business Summit yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council (US-ABC).

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Penandatanganan 11 MoU ini menjadi wujud konkret kolaborasi sektor pemerintah serta swasta kedua negara di berbagai bidang, mulai dari pertambangan dan hilirisasi, energi, agribisnis, tekstil dan garmen, hingga manufaktur furnitur dan pengembangan teknologi.

Berikut daftar lengkap nota kesepahaman yang ditandatangani:

1. Memorandum of Agreement tentang Critical Mineral, ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dan President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas;

2. MoU Oilfield Recovery antara Pertamina dan Haliburton, ditandatangani oleh CEO Pertamina Simon Mantiri dan President Director Haliburton Ankush Balla;

3. MoU di bidang Agrikultur (Jagung) antara PT. Cargill Indonesia, PT Arena Agro Andalan dan Cargill Inc, ditandatangani oleh Managing Director Amcham mewakili Fanny Hosea PT Sorini Agro Asia Corporindo (Cargill Indonesia) Donna Priadi dan Director International Government Relations (China & APAC) at Cargill Elizabeth Struse;

4. MoU tentang Cotton antara Busana Apparel Group dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh Chief Marketing Officer Busana Apparell Manish Virmani serta Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck;

5. MoU tentang Cotton antara Daehan Global dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh CEO of Daehan Global Boo Hyung Lee dan Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck;

Prabowo Sebut AS Mitra Terkuat, Singgung Bantuan di Masa-Masa Kritis



6. MoU tentang Shredded Worn Clothing antara Asosiasi Garment dan Textile Indonesia, PT Pan Brothers dan Ravel, ditandatangani oleh CEO PT PAN Brothers Ludijanto Setijo dan CEO Ravel Zahlen Titcomb;

7. MoU tentang Furnitur antara ASMINDO (Indonesian Furniture Industry & Handicraft Association) dan Bingaman and Son Lumber, Inc, ditandatangani oleh CEO Vivere Group (ASMINDO) Dedy Rochimat dan Director of Exports Jeremy Roupp;

8. MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri dan Essence, ditandatangani oleh President Director Ahmad Maaruf Maulana dan President Director Chester Coleman;

9. MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri (GBI) dan Tynergy Technology Group, ditandatangani oleh Director GBI Kadafi Yahya Muhamad dan President Direkturr Yan Purba;

10. Transnational Free Trade Zone Friendship antara Galang Bumi Industri dan Solanna Group LLC, ditandatangani oleh Director Tjaw Hioeng dan Presiden Solana Gorup David Fordon;

11. MoU tentang Furnitur/Wood Product antara Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (HIMKI) dan American Hardwood Export Council, ditandatangani oleh Head of Promotion and Marketring for Americas Rudy Hartono dan American Hardwood Export Council Michael Snow.

JAKARTA - Perundingan tarif dagang Amerika Serikat (AS) dan Indonesia dipastikan akan menghasilkan kesepakatan. Presiden Prabowo Subianto meyakini proses negosiasi dalam beberapa bulan terakhir menghasilkan kesepakatan yang solid.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat. Prabowo dan Trump Teken Tarif Dagang usai Agenda Board of Peace



“Saya berada di sini untuk menyelesaikan sebuah perjanjian perdagangan besar antara kedua negara kita. Kami telah bernegosiasi dengan sangat intens selama beberapa bulan terakhir dan saya rasa kita telah mencapai kesepakatan yang solid dalam banyak isu,” kata Prabowo.

Prabowo berharap, perjanjian perdagangan ini dapat menjadi dorongan besar bagi kemitraan dan kerja sama ekonomi AS-Indonesia yang berkelanjutan. Ekonom: Tarif Dagang 19% ke Pasar AS Harus Dibaca Sebagai Alarm



“Sebagaimana Anda ketahui, kita telah menandatangani beberapa perjanjian penting antara mitra Indonesia dan AS, baik antarlembaga pemerintah maupun antarperusahaan. Di antaranya adalah perjanjian implementasi sebagai tindak lanjut dari poin-poin utama yang telah disepakati antara Indonesia dan AS mengenai keseimbangan perdagangan antara kedua negara,” ujar dia.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan meneken perjanjian tarif dagang dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington, D.C. pada Kamis, 19 Februari 2026.

"Rencana kalau sesuai jadwal di tanggal 19 (Februari)," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Prasetyo menjelaskan, agenda utama Presiden Prabowo di AS adalah menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Setelah agenda tersebut, akan ada penandatanganan kerja sama tarif dagang antara kedua negara.

"Agenda Bapak Presiden yang pertama adalah menghadiri undangan mengenai meeting BOP ya, Board of Peace. Kemudian juga atas koordinasi kedua negara, salah satu tambahan agendanya adalah insyaAllah akan ada penandatanganan mengenai tarif dagang dengan Pemerintah Amerika Serikat," ujarnya.