Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong transformasi pemanfaatan kawasan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang dinilai berpotensi meningkatkan nilai ekonomi hutan hingga 10 kali lipat dibandingkan model bisnis konvensional yang bertumpu pada hasil kayu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti, dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, mengatakan rendahnya nilai ekonomi hutan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan hutan lestari.

Kondisi tersebut membuat kawasan hutan kerap kalah bersaing dengan penggunaan lahan lain yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi.

"Kalau kita masih bisnisnya seperti sekarang, nilai per hektare dari hutan itu rendah. Kalau kita lihat hutan itu isinya apa saja, itu jelas-jelas underpricing. Wajar kalau kemudian orang menganggap lebih baik diganti saja dengan yang lain," katanya.

Sejumlah kajian menunjukkan nilai ekonomi langsung hutan masih relatif rendah. Studi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University mencatat nilainya sekitar Rp4 juta per hektare per tahun, jauh di bawah perkebunan kelapa sawit yang mencapai sekitar Rp40 juta per hektare per tahun.

Untuk itu, Laksmi mengatakan pemerintah berupaya memperbaiki kondisi tersebut melalui pengembangan multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemanfaatan berbagai potensi hutan secara bersamaan, mulai dari hasil hutan kayu dan bukan kayu, agroforestri, jasa lingkungan, wisata alam, hingga perdagangan karbon.

Ia mengatakan skema tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi kawasan hutan secara signifikan sekaligus menjaga fungsi ekologisnya.

"Kita harapkan dengan multiusaha itu naik 10 kali lipat. Ini masih memakai multiusaha agroforestri untuk cadangan pangan dulu. Itu sudah otomatis naik 10 kali lipat," ujarnya menambahkan.

Laksmi mengatakan transformasi tersebut juga diperlukan karena model bisnis kehutanan yang selama ini bertumpu pada kayu menghadapi tantangan daya saing.

Menurut dia, sejumlah produk kehutanan berbasis kayu, terutama yang berasal dari hutan alam, mengalami pertumbuhan yang cenderung stagnan sehingga menekan tingkat keuntungan usaha dan minat investasi untuk pengelolaan hutan jangka panjang.

Saat ini, luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare, sementara pemerintah juga menjalankan program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan.

Melalui skema multiusaha kehutanan, pemegang konsesi didorong menjalin kemitraan dengan masyarakat lokal dalam pengembangan agroforestri dan komoditas strategis lainnya.

Laksmi mengatakan sebagian konsesi yang telah menerapkan multiusaha kehutanan telah mengalokasikan sekitar 100 ribu hektare untuk kemitraan dengan masyarakat, antara lain melalui pengembangan agroforestri.

"Kita ingin pemanfaatan hutan itu adil. Tidak boleh hanya terkonsentrasi pada sebagian pihak saja. Masyarakat juga harus didorong terlibat," katanya.

Selain melalui agroforestri, Laksmi menilai nilai ekonomi hutan masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan jasa lingkungan, termasuk perdagangan karbon yang saat ini mulai dibuka pemerintah sebagai sumber pendapatan baru bagi pengelola hutan.

Ia mengatakan peluang peningkatan nilai ekonomi juga dapat datang dari berkembangnya instrumen kredit biodiversitas (biodiversity credit) dan berbagai skema pembiayaan berbasis lingkungan yang mulai berkembang di tingkat global.

"Kami yakin sebetulnya itu bisa ratusan atau bahkan ribuan kali lipat dari nilai yang ada sekarang," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan produk jamu, sebagai kekayaan intelektual berbasis warisan bangsa, berpotensi menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

"Jamu harus terus berkembang melalui penguatan brand, IP, dan hak kekayaan intelektualnya, sehingga memiliki nilai tambah dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi seluruh ekosistemnya," ujarnya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Menteri Ekraf mengatakan jamu kini tidak lagi dipandang sebatas minuman herbal tradisional, namun telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern dan hadir dalam berbagai ruang ekonomi kreatif, mulai dari kafe, hotel, pusat perbelanjaan, hingga destinasi wisata berbasis wellness.

Perubahan tren gaya hidup sehat ini membuka peluang besar bagi produk-produk berbasis jamu untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Riefky mengatakan diperlukan penguatan storytelling, branding, promosi, networking, akses pasar, dan pendanaan yang penting untuk mendorong pelaku usaha jamu meningkatkan daya saing sekaligus memperluas jangkauan hingga ke tingkat internasional.

"Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat wellness dunia. Kita memiliki tradisi jamu yang kuat, kekayaan rempah yang melimpah, dan budaya kesehatan yang masih hidup hingga sekarang. Tantangannya adalah bagaimana mengemas potensi tersebut secara profesional melalui kolaborasi yang melibatkan pelaku usaha, akademisi, media, asosiasi, dan institusi keuangan agar mampu bersaing di pasar global," katanya.

Menteri Ekraf menilai Indonesia memiliki modal kuat menjadi salah satu pusat industri wellness dunia dengan modal kekayaan rempah-rempah, tradisi pengobatan berbasis herbal, serta budaya menjaga kesehatan yang diwariskan lintas generasi yang dapat dijadikan sebagai fondasi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Ekraf terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan subsektor berbasis wellness dengan Dewan Jamu Indonesia dalam penyelenggaraan Jamu International Conference and Expo (JICE) 2026 yang akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan ekspor, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, sekaligus memperbesar kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas promosi jamu Indonesia sekaligus memperkuat posisinya di pasar global.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

KETIKA berbicara tentang ancaman terhadap negara, pikiran kita sering tertuju pada rudal, terorisme, konflik bersenjata, atau perang terbuka.

Padahal, di era ekonomi global saat ini, ancaman terbesar justru sering datang tanpa suara.

Tidak ada ledakan, tidak ada sirene, tidak ada pasukan yang melintas perbatasan.

Yang terjadi hanyalah angka-angka yang berpindah dari satu laporan keuangan ke laporan lainnya, dari satu negara ke negara lain.

Di sinilah praktik underinvoicing dan transfer pricingmenjadi menarik untuk dicermati.

Keduanya sering dipandang sebagai isu perpajakan atau tata kelola perusahaan.

Namun dalam perspektif yang lebih luas, khususnya intelijen ekonomi, praktik tersebut dapat menjadi bentuk ancaman nonmiliter yang perlahan menggerus kekuatan ekonomi nasional.

Ketika Nilai Ekonomi Menghilang

Underinvoicing terjadi ketika nilai transaksi dilaporkan lebih rendah daripada nilai sebenarnya.

Misalnya, ekspor senilai 100 juta dolar AS dicatat hanya 70 juta dolar AS.

Selisihnya dapat tersimpan di luar negeri atau berpindah melalui berbagai mekanisme keuangan.

Sementara itu, transfer pricing terjadi ketika perusahaan dalam satu grup usaha melakukan transaksi dengan harga yang dapat memindahkan keuntungan dari satu negara ke negara lain.

Praktik ini legal selama dilakukan secara wajar. Namun ketika digunakan untuk menggeser laba ke negara dengan tarif pajak rendah, persoalannya tidak lagi sederhana.

Bagi negara, yang hilang bukan hanya pajak.

Yang hilang adalah nilai ekonomi yang seharusnya berputar di dalam negeri.

Yang hilang adalah potensi investasi, kesempatan kerja, dan tambahan kapasitas pembangunan.

Dalam bahasa sederhana, ekonomi nasional seperti sebuah waduk. Pertumbuhan ekonomi ibarat air yang terus mengalir masuk.

Namun jika terdapat kebocoran besar di dasar waduk, maka sebanyak apa pun air yang masuk, manfaatnya tidak akan optimal dirasakan masyarakat.

Selama ini underinvoicing dan transfer pricing sering diposisikan sebagai urusan Direktorat Jenderal Pajak. Padahal dampaknya jauh lebih luas.

Negara membutuhkan penerimaan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan raya, jaringan digital, hingga sistem pertahanan.

Ketika penerimaan berkurang akibat kebocoran ekonomi, ruang fiskal pemerintah ikut menyempit.

Dalam perspektif ketahanan nasional, ekonomi merupakan salah satu pilar utama kekuatan bangsa.

Karena itu, kebocoran yang terjadi secara sistematis tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administrasi. Ia telah memasuki wilayah yang lebih strategis: kedaulatan ekonomi.

Konsep ini sejalan dengan pemikiran ekonom peraih Nobel, Douglass North, yang menekankan bahwa kualitas institusi menentukan kemampuan negara menciptakan kemakmuran.

Jika institusi gagal mengendalikan kebocoran ekonomi, maka daya saing nasional akan melemah secara perlahan.

Ancaman yang Tidak Menembakkan Peluru

Intelijen modern mengenal istilah economic warfare atau perang ekonomi.

Dalam perang jenis ini, senjata yang digunakan bukan tank atau rudal, melainkan instrumen ekonomi.

Kita melihat bagaimana sanksi ekonomi dapat melumpuhkan suatu negara tanpa satu pun tembakan dilepaskan.

Kita juga menyaksikan bagaimana penguasaan rantai pasok, teknologi, dan pasar global dapat mengubah keseimbangan kekuatan dunia.

Dalam konteks tersebut, underinvoicing dan transfer pricing yang berlangsung secara sistematis dapat dipandang sebagai bagian dari ancaman nonmiliter.

Bukan karena ada niat menjatuhkan negara, melainkan karena dampaknya dapat mengurangi kapasitas negara dalam mencapai tujuan nasional.

Bayangkan jika sebagian devisa hasil ekspor tidak pernah kembali ke Indonesia.

Pasokan valuta asing berkurang, tekanan terhadap rupiah meningkat, biaya impor naik, dan inflasi berpotensi merambat ke berbagai sektor.

Pada akhirnya, yang merasakan dampaknya bukan hanya pemerintah, melainkan masyarakat yang harus membayar kebutuhan hidup dengan harga yang lebih mahal.

Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui pendekatan perpajakan. Diperlukan orkestrasi nasional yang melibatkan banyak pihak.

Otoritas pajak perlu memperkuat pengawasan transaksi lintas negara. Bank Indonesia perlu memastikan aliran devisa hasil ekspor masuk ke sistem keuangan domestik.

Otoritas Jasa Keuangan perlu mengawasi lalu lintas keuangan yang mencurigakan. Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, aparat penegak hukum, hingga lembaga intelijen ekonomi perlu berbagi informasi dan membangun sistem peringatan dini.

Yang tidak kalah penting adalah memperkuat kualitas data dan integrasi antar instansi.

Di era ekonomi digital, kebocoran ekonomi sering kali bergerak lebih cepat daripada birokrasi yang mengawasinya.

Pada akhirnya, ancaman terbesar terhadap suatu bangsa tidak selalu datang dari luar.

Terkadang ancaman itu muncul dalam bentuk yang lebih sunyi: devisa yang tidak kembali, keuntungan yang berpindah, dan nilai ekonomi yang menghilang tanpa disadari.

Karena itu, menjaga kedaulatan ekonomi bukan hanya soal meningkatkan pertumbuhan.

Ia juga soal memastikan bahwa setiap nilai yang diciptakan oleh bangsa ini benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa ini.

Sebab negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menghasilkan kekayaan, melainkan negara yang mampu menjaga agar kekayaan itu tidak bocor di sepanjang jalan.

Bisnis.com, JAKARTA - Perlu pergeseran paradigma dan penetapan kriteria peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional. BUMN lebih dari sekadar mencari keuntungan dan menyetor dividen ke induk, tetapi perlu diwajibkan untuk mengembangkan kinerja bisnis bersama para pelaku usaha di daerah-daerah beroperasinya BUMN.

Paradigma dan kriteria bukan saja penting untuk BUMN, tetapi juga untuk BUMD, BUMDes, serta KDMP atau Koperasi Desa Mearh Putih. Ulasan berikut berfokus pada BUMN, tetapi sebenarnya berlaku juga untuk badan-badan usaha tersbeut juga.

Sebagai agen pembangunan, sangat disayangkan bila wujud peran tersebut sebatas pada kegiatan amal atau filantropi seperti PKBL. Perlu diakui, beberapa BUMN telah berperan lebih dari itu. Misalnya, pembinaan UMKM dan akses pembiayaan dan pasar, yang diharapkan mampu meningkatkan kapasita susaha, kualitas produk, akses ke dalam rantai pasok, yang hasilnya berupa peningkatan kinerja UMKM, semakin besar untung, dan bertumbuh. Pembinaan-pembinaan tersebut seperti yang dilakukan dalam format SMEPP atau small medium enterprise partnership program, UMKM go digital, UMKM pangan, dan UMKM kreatif.

Pemberdayaan seperti itu tidak lagi memadai. Tuntutan saat ini berupa bagaimana mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai nilai ekonomi. BUMN dapat menjalankan peran besar untuk menjadikan UMKM bukan sekadar penerima bantuan. Mereka perlu menjadi bagian aktif sebagai penyedia barang dan jasa bersama-sama BUMN bersama-sama menumbuhkan dan memutar roda ekonomi nasional.

Oleh karena itu, perlu sebuah ukuran untuk memastikan BUMN memasukkan UMKM di tiap daerah tempat perusahaan milik negara tersebut beroperasi ke dalam rantai ekonomi sehingga UMKM berpartisipasi aktif dalam ekosistem bisnis secara nasional.

Memasukkan UMKM ke dalam rantai nilai ekonomi secara terintegrasi menuntut perubahan peran BUMN secara mendasar. Yang saat ini berperan sebagai pendukung pengembangan UMKM, peran tersebut perlu bergeser menjadi integrator UMKM ke dalam sistem pembangunan bisnis dan ekonomi.

Dengan pendekatan tersebut, BUMN tidak lagi menempatkan UMKM sebagai pelengkap ekonomi, bukan sekedar berapa banyak UMKM yang dibantu. Lebih dari itu. BUMN dan UMKM bersama-sama membangun ekosistem ekonomi kolaboratif, atau sharing economy.

Bagaimana mengukur model ekonomi kolaboratif tersebut? Tentu tidak sekedar mengukur banyaknya kegiatan BUMN terkait UMKM. Mengukur jumlah binaan, jumlah pelatihan, jumlah peserta program, nilai dana disalurkan tidak lagi memadai. Mengukur tingkat omzet UMKM maupun tingkat pengembalian pinjaman yang disalurkan juga tidak cukup.

Mengapa semua ukuran tersebut tidak mencukupi? Karena ukuran-ukuran tersebut tidak mencerminkan kolaborasi atau sharing. Ukuran kolaborasi musti menunjukkan kinerja bersama antara UMKM dengan BUMN sebagai motor penggerak.

Ukuran atau metrik ekonomi kolaboratif antara BUMN dan UMKM perlu mengadopsi SMI, social mix index. Ukuran ini menggeser paradigma dari jumlah partisipasi binaan ke kualitas binaan, dari berapa banyak jumlah binaan ke seberapa bagus manfaat yang dirasakan bersama-sama antara perusahaan pembina dan binaannya.

Dengan VS adalah value share dari masing-masing anggota kolaborasi, yaitu BUMN selaku pembina kolaborasi dan para UMKM selaku binaan kolaborasi. VS dapat berupa RS atau revenue share, yang mencerminkan komposisi dari pendapatan seluruh anggota kolaborasi. VS juga dapat berupa PS, profit share, yang mencerminkan komposisi kinerja bersih seluruh anggota kolaborasi.

Simulasi berikut memberi gambaran tentang SMI dengan menggunakan RS. Total revenue share pembina kolaborasi dan para binaanya sama dengan satu atau 100%. Bayangkan sebuah BUMN tidak memiliki binaan. Dampaknya, 100% revenue hanya mencerminkan pendapatan dari BUMN itu sendiri. Dengan demikian, komponen paling kanan persamaan sama dengan satu. Hasil akhirnya, SMI sama dengan NOL. Ini berarti BUMN selaku mpembina tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi kolaboratif.

Contoh kedua, bila BUMN berhasil membina satu UMKM sehingga perbandingan pendapatan BUMN pembina dan pendapatan UMKM binaan adalah 90% dibanding 10%. Kalau dihitung, komponen paling kanan dalam persamaan adalah 0.82, sehingga SMI menjadi 0,18. Sekarang lebih ekstrim lagi. BUMN pembina berhasil membangun kolaborasi dengan sepuluh UMKM sehingga perbandingan pendapatan BUMN dan binaannya adalah 60%, 20%, 5%, 4%, 3% 2%, dan lima UMKM lainnya masing-masing memiliki bagian pendapatan sebesar 1,2%. Kalau dihitung, komponen paling kanan dalam persamaan sebesar 0,41, maka SMI sebesar 0,59.

Begitu selanjutnya, semakin banyak binaan dan semakin merata pangsa pendapatan anggota kolaborasi maka SMI semakin tinggi menuju SATU, yang berarti semakin besar peran BUMN tesebut dalam membangun ekonomi kolaboratif.

Pola hasil hitungan SMI berlaku juga bila penghitungan menggunakan VS selain revenuew share. Misalnya menggunakan profit share. Tanpa membina, SMI BUMN sama dengan NOL. Semakin banyak binaan dan semakin merata hasilnya, SMI semakin tinggi menuju satu.

Ada beberapa manfaat penting penggunaan SMI dalam konteks nasional. Pertama, mengurangi ketimpangan nasional dengan cara mendorong UMKM naik kelas. Kedua, semakin banyak UMKM naik kelas maka resiliensi atau ketahanan nasional semakin kuat. Ketiga, tuntutan alokasi investasi terhadap BUMN bisa ditekan karena kebutuhan investasi bisa dialihkan dan melibatkan swasta atau UMKM binaan. Dampak dari turunnya kebutuhan investasi tersebut adalah, BUMN bisa fokus investasi ke usaha-usaha yang strategis secara nasional.

Seperti disampaikan di awal, pendekatan penggunaan SMI ini perlu diadopsi oleh BUMD, BUMDes, bahkan koperasi, termasuk KDMP. Masing-masing badan usaha tersebut bergerak sesuai teritori masing-masing, dari tingkat nasional sampai desa. Penerapan SMI mendorong setiap badan usaha tersebut untuk menghidupi UMKM yang sudah ada masyarakat, bukan mematikan atau kanibalisme, dengan membangun kolaborasi yang produktif.

Bila pengelola dan pengambil keputusan badan usaha, baik BUMN, BUMD, BUMDes, maupun KDMP sudah yakin bahwa SMI mampu meningkatkan ekonomi kolaboratif untuk meningkatkan ketahanan nasional, langkah strategis yang perlu diambil adalah mengadopsi SMI ke dalam IKU, indikator kinerja umata, atau KPI, key performance indicator, untuk memastikan setiap badan usaha tersebut memberi prioritas terhadap pembangunan ekonomi kolaboratif untuk ketahanan nasional.

IDXChannel – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menemukan potensi migas di kawasan transmigrasi yang terletak di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Total nilai ekonomi dari proyek tersebut mencapai Rp2,5 triliun

SKK Migas telah mendapatkan izin eksploitasi di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi oleh Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan bakal memulai proses pengeboran pada Juni 2026.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara membeberkan temuan potensi migas bersumber dari 13 ladang migas yang merupakan hasil pengembangan dari eksplorasi oleh Pertamina.

Potensi sumber daya ini digadang-gadang bakal berdampak pada pemenuhan energi nasional, selain menciptakan efek rambatan bagi para transmigran.

Iftitah menganalogikan sumber migas ini bak menjadi gula, dan para transmigran sebagai semut. Jika biasanya, para transmigran dipersepsikan bertransmigrasi dari satu tempat padat ke tempat lengang tanpa kepastian secara ekonomi, kini sumber daya alam di daerah pindahan bisa menjadi ceruk ekonomi untuk bertahan hidup.

"Hari ini pendekatannya dibalik, tidak lagi memindahkan semut, tetapi bagaimana Kementerian Transmigrasi mencetak gula sehingga semutnya itu bisa datang secara alamiah. Apa yang dimaksud dengan gula hari ini, itu adalah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Salah satunya, salah satu gulanya itu adalah sektor strategis seperti minyak dan gas, seperti yang sudah ada di kawasan transmigrasi Samboja," kata Iftitah dalam jumpa pers di kantor Kementrans, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Iftitah menitiberatkan optimismenya hasil eksplorasi sumber migas baru ini bakal berkontribusi bagi perekonomian nasional. Mulai dari masuknya investasi hingga penciptaan lapangan kerja. Sehingga, pemerintah bakal menyiapkan infrastruktur penunjang dasar industri seperti akses jalan dan jembatan.

"Multiplier effect-nya juga akan tumbuh. tadi juga sudah disampaikan dari SKK Migas. Jika ada penduduk lokal yang nanti lulusan SMK atau misalkan STM yang memang bisa berpotensi untuk diterima bekerja di sana, akan kami latih juga supaya bisa bekerja di sana," kata Iftitah.

Dalam momen sama, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan potensi sumber gas di daerah transmigran tersebut mencapai 11,64 miliar kaki kubik, dan cakupan minyak tembus satu juta per barel. Semua potensi eksploitasi sumber daya ini diestimasikan didapat dari 2026-2032.

"Kami apresiasi sekali kepada Kementerian Transmigrasi beserta jajaran yang telah mengizinkan kami untuk melakukan eksplorasi dan produksi. Kebetulan akan dilaksanakan dan waktu dekat, yaitu bulan depan kita mulai," kata dia.

Djoko berharap kerja sama tersebut menjadi momentum sejarah sesuai amanat Undang-Undang 45 pasal 33 di mana minyak dan gas bumi kekayaan di dalamnya digunakan semaksimalnya untuk kemakmuran masyarakat.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan lembaga pengawas jasa keuangan yang dipimpinnya siap mengembangkan sistem pendukung perdagangan karbon di Indonesia.

“Saat ini kami juga sedang mengembangkan satu sistem yang akan mendukung sebagai sistem registri unit karbon bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI),” kata Friderica dalam jumpa pers yang digelar di Auditorium Dr Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Kiki itu mengatakan, langkah tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan OJK sebagai anggota Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Dukungan itu pun, lanjut dia, juga diberikan OJK menyusul Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan yang telah diundangkan pada tanggal 13 April 2026.

“Kami mengucapkan selamat atas satu langkah maju yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, dan kami OJK sangat mendukung program Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Utusan Khusus Presiden, Bapak Hashim (Djojohadikusumo), dan juga kami telah berkoordinasi dengan sangat baik,” ujar Kiki.

Selain itu, ia mengatakan otoritasnya juga akan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon di Indonesia.

Adapun POJK tersebut merupakan tindak lanjut UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca dan mengembangkan pasar karbon domestik.

“Kami juga akan menyesuaikan Peraturan OJK Nomor 14, yang akan kami sesuaikan dan insya Allah semuanya akan selesai di bulan Juni tahun ini. Jadi itu bentuk dukungan kami kepada program Bapak Presiden,” kata Kiki.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Limbah cangkang kerang hijau di kawasan pesisir Kalibaru, Jakarta Utara, diperkirakan mencapai 2 hingga 3 ton per hari dan sebagian besar belum dikelola secara optimal.

Pengawas komunitas Cangkring, Yuliah Mayau, mengatakan limbah tersebut umumnya dibuang begitu saja hingga menumpuk di sekitar tanggul laut.

“Menurut estimasi, limbah cangkang kerang di sini bisa 2 sampai 3 ton per hari, dan itu dibuang begitu saja menumpuk di tanggul,” ujarnya.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta juga mencatat produksi limbah dari aktivitas pengolahan kerang hijau di kawasan tersebut tergolong besar, dengan volume mencapai berton-ton setiap hari.

Kondisi ini terjadi seiring tingginya aktivitas pengolahan kerang hijau oleh warga setempat, yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama di kawasan pesisir Kalibaru.

Di tengah tingginya volume limbah, sebagian warga mulai mengolah cangkang menjadi produk bernilai ekonomi. Komunitas Cangkring di Kelurahan Kalibaru memanfaatkan limbah tersebut menjadi paving block, kloset, hingga cendera mata.

Proses pengolahan dilakukan dengan mengumpulkan cangkang, mengeringkannya, lalu menggiling hingga menjadi material halus yang kemudian dicampur dengan semen untuk dicetak menjadi produk.

“Kalau biasanya bahan bangunan pakai pasir, kita pakainya dari cangkang kerang hijau yang sudah digiling. Perbandingannya sekitar 50:50 dengan semen dan bahan lain,” kata Yuliah.

Produk paving block yang dihasilkan dijual dengan harga sekitar Rp1.700 hingga Rp2.000 per unit, sementara produk lain seperti cendera mata dan kloset dibanderol Rp25.000 hingga Rp150.000.

Dalam kondisi normal, produksi dapat mencapai ratusan unit per hari dan berpotensi meningkat jika permintaan bertambah.

Meski demikian, pengembangan usaha masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam aspek pemasaran dan permodalan.

“Kita sebenarnya bisa produksi banyak, tapi terbentur di pemasaran dan permodalan,” ujarnya.

Menurut Yuliah, keterbatasan akses pasar, termasuk pemanfaatan platform digital, menjadi hambatan utama dalam meningkatkan penjualan.

Di sisi lain, upaya kolaborasi dengan pemerintah dan pihak swasta telah dilakukan, namun sebagian besar masih terbatas pada pelatihan tanpa pendampingan lanjutan hingga tahap pemasaran.

Inisiatif pengolahan limbah ini dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari penumpukan cangkang di kawasan pesisir.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar seni rupa Indonesia dinilai masih menempatkan nilai ekonomi di atas nilai simbolik dalam penilaian karya.

Di tengah daya beli domestik yang terbatas, kondisi tersebut dinilai belum mendorong permintaan yang kuat di pasar.

Kurator seni rupa Aminudin TH Siregar mengatakan ketimpangan tersebut tidak terlepas dari warisan boom pasar pada pertengahan 2000-an, ketika orientasi ekonomi semakin dominan dalam penilaian karya.

“Dalam literatur pasar seni, nilai ekonomi dan nilai simbolik harus berjalan seimbang. Di kita, yang dominan justru nilai ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, dominasi tersebut memengaruhi cara pasar membaca karya seni. Pertimbangan terhadap aspek historis serta posisi karya dalam perkembangan seni rupa kerap terabaikan.

Akibatnya, keputusan pembelian lebih banyak didorong oleh tampilan visual dan popularitas, dibandingkan kedalaman konteks yang diangkat dalam karya.

Di pasar internasional, pendekatan penilaian karya menunjukkan karakter yang berbeda. Audiens global cenderung memberi perhatian lebih pada narasi serta latar belakang karya.

Perbedaan karakter pasar ini tercermin dari respons terhadap karya seniman Indonesia di berbagai forum internasional, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek visual, tetapi juga konteks sosial yang diangkat.

Sementara itu, laporan Art Basel & UBS Global Art Market Report 2026 mencatat pasar seni global kembali tumbuh pada 2025 dengan nilai penjualan mencapai sekitar US$59,6 miliar.

Pertumbuhan tersebut terjadi setelah dua tahun penurunan, dengan kenaikan terutama ditopang oleh lelang publik yang melampaui kinerja dealer.

Di dalam negeri, peningkatan aktivitas seni rupa terlihat dari penyelenggaraan sejumlah pameran seperti Art Jakarta Papers dan Art Jakarta Gardens pada awal 2026.

Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti penguatan mekanisme pasar dalam menentukan nilai karya.

Di tengah kondisi tersebut, faktor daya beli domestik masih menjadi penentu utama harga karya di pasar seni rupa nasional.

Direktur Artistik Art Jakarta Enin Supriyanto menyebut hal tersebut berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Jadi kemampuan ekonomi rata-rata di negara itulah yang menentukan,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memperkuat aturan perdagangan karbon hutan melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan aturan ini menjadi langkah penting dalam mendorong ekonomi hijau di Indonesia.

“Penerbitan Permenhut ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan yang lebih kredibel, transparan, dan inklusif,” kata Menhut.

Ia menambahkan, Permenhut 6/2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 guna memperkuat pelaksanaan nilai ekonomi karbon (NEK) sekaligus mendukung target penurunan emisi Indonesia.

Lewat regulasi ini, pemerintah melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan perdagangan karbon di sektor kehutanan.

Salah satunya dengan menyusun peta jalan yang lebih jelas, mulai dari target pengurangan emisi, luas area yang terlibat, hingga strategi pencapaiannya agar selaras dengan komitmen nasional dalam penanganan perubahan iklim.

Selain itu, Permenhut juga memperluas siapa saja pihak yang bisa ikut dalam perdagangan karbon. Tidak hanya perusahaan, tetapi juga kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat, pemilik hutan rakyat, hingga pengelola jasa lingkungan karbon kini bisa terlibat.

“Kami ingin memastikan bahwa manfaat ekonomi karbon tidak hanya berkontribusi pada pencapaian target iklim nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan keberlanjutan hutan Indonesia,” ujar Raja Antoni.

Dari sisi hukum, Menhut mengatakan aturan ini memberikan kepastian yang lebih jelas bagi para pelaku.

Setiap unit karbon yang diperdagangkan harus melalui proses yang terstandar, seperti validasi dan verifikasi oleh lembaga independen, serta tercatat dalam sistem nasional agar tidak terjadi perhitungan ganda.

Selain itu, proses bisnis dalam perdagangan karbon kini dibuat lebih sederhana dan terstruktur. Pengajuan dokumen, proses penilaian, hingga penerbitan sertifikat dilakukan secara elektronik dengan waktu layanan yang sudah ditentukan.

“Permenhut ini juga mengatur perdagangan karbon ke luar negeri. Setiap transaksi internasional harus melalui persetujuan pemerintah agar tetap sejalan dengan kebutuhan pencapaian target emisi nasional,” kata Menhut.

Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha tetap diwajibkan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Kegiatan perdagangan karbon harus melibatkan masyarakat sekitar, melindungi hak masyarakat adat, serta menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati.

Selain itu, pada kawasan konservasi juga memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon melalui restorasi ekosistem pada area terdeforestasi dan terdegradasi, dengan luas sekitar 1,27 juta hektare di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, serta potensi serapan karbon 4,5–50 ton CO2e per hektare per tahun.

“Potensi ini membuka peluang pembiayaan inovatif melalui keterlibatan sektor swasta sekaligus menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan,” kata Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Mekanisme yang diatur sebagai berikut. Pertama, pasar karbon beroperasi sepanjang tahun, memungkinkan perdagangan karbon dilakukan tanpa menunggu tercapainya NDC (Nationally Determined Contribution),

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan, sejumlah strategi penguatan ekosistem pasar karbon nasional yang kredibel, transparan, dan terintegrasi dengan sistem global, guna mendorong implementasi nilai ekonomi karbon (NEK) secara efektif dan berkelanjutan.

“Mekanisme yang diatur sebagai berikut. Pertama, pasar karbon beroperasi sepanjang tahun, memungkinkan perdagangan karbon dilakukan tanpa menunggu tercapainya NDC (Nationally Determined Contribution),” kata Menhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, langkah kedua adalah karbon hasil proyek aktivitas mitigasi dihitung dalam pencapaian NDC kecuali jika memerlukan otorisasi dan Corresponding Adjustment (CA).

“Selanjutnya adalah integrasi dengan registri Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), memastikan seluruh aktivitas dan unit karbon yang diperdagangkan tercatat serta dapat dioperasikan lintas sistem,” ujar Raja Antoni.

Ia menambahkan, arsitektur tata kelola kehutanan pun dibangun secara terstruktur untuk memastikan keseimbangan antara fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi.

Pengelolaan kawasan hutan, lanjutnya, baik hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, maupun kawasan khusus dilaksanakan melalui empat pendekatan utama.

“Keempatnya yaitu perhutanan sosial dan hutan adat untuk pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah daerah melalui unit pengelolaan hutan, investasi swasta melalui multiusaha kehutanan, dan pengelolaan kawasan konservasi untuk perlindungan keanekaragaman hayati,” jelas Menhut.

“Keempatnya didukung kebijakan nasional yang mencakup perizinan, pengelolaan kawasan, insentif ekonomi, perlindungan sosial, serta distribusi manfaat yang adil,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, ia mengatakan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mendorong prinsip-prinsip dasar penerapan NEK sektor hutan yang bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan berbasis iklim dan pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk memastikan adanya alokasi instrumen pembiayaan untuk rehabilitasi dan pemulihan hutan dan pengurangan degradasi dan deforestasi hutan.

“Kemudian, memastikan penerapan instrumen NEK yang berintegritas dan berkualitas tinggi, dan memastikan masyarakat dan komunitas lokal terlindungi dengan baik,” kata Menhut Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong percepatan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor kelautan dan perikanan guna mewujudkan ekonomi biru nasional yang berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya fokus pada tiga pilar utama penyelenggaraan instrumen NEK.

“Pertama adalah aspek regulasi, di mana KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025,” kata Menteri Trenggono.

Lebih lanjut, KKP juga fokus pada penguatan data dan informasi mencakup pendataan luasan ekosistem karbon biru, penentuan baseline emisi, hingga perhitungan potensi serapan CO2 yang akurat.

“Ketiga, pilot project restorasi karbon biru dan program pengurangan emisi pada sektor perikanan,” ujar Trenggono.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa total luas potensi karbon biru dari mangrove yang ada di kewenangan KKP mencapai 997.733 hektare dan diproyeksikan mampu menyerap karbon hingga 6,3 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

Sementara, potensi karbon dari ekosistem lamun memiliki luas hingga 860.156 hektare, dan diproyeksikan mampu menyerap karbon sebesar 3,7 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

“Sehingga dengan keseluruhan antara luasan mangrove yang berada di kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lamun, totalnya sekitar 10 juta ton CO2 ekuivalen,” ujar Trenggono.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Menteri KP menilai diperlukan integrasi antara kepastian teritorial berupa pemanfaatan ruang laut, sistem registrasi unit karbon, dan pengawasan dalam mekanisme penyelenggaraan perdagangan karbon biru serta menjaga target kontribusi serapan karbon biru nasional.

“Penggunaan ruang laut menjadi karakteristik pembeda utama antara karbon biru dengan sektor darat. Setiap aksi mitigasi karbon wajib memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, sebagai prasyarat utama legalitas lokasi proyek,” jelas Trenggono.

Selain itu, ia menyampaikan KKP juga telah menyusun prosedur perdagangan sesuai Perpres Nomor 110 Tahun 2025.

“Seluruh prosedur yang disusun tersebut telah mempertimbangkan impact dari Nilai Ekonomi Karbon yang akan memberikan kontribusi nyata bagi negara dan masyarakat pesisir secara optimal dan berkelanjutan,” kata Menteri KP.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dengan target nasional sekitar 12,7 juta hektare, skema ini tidak hanya berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui Insentif Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial (NEK PS),

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, skema perhutanan sosial membuka peluang strategis untuk mengembangkan potensi ekonomi karbon yang diharapkan mampu berperan dalam kesejahteraan masyarakat.

Menhut, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Menteri Pertanian, dan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, mengatakan hal ini turut didukung dengan perhutanan sosial yang dinilai menjadi lokasi ideal proyek karbon berbasis alam (nature-based solutions).

“Dengan target nasional sekitar 12,7 juta hektare, skema ini tidak hanya berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui Insentif Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial (NEK PS),” kata Raja Antoni.

Dari aspek biofisik, lanjutnya, hutan alam yang tersisa di area perhutanan sosial berperan menjaga stok karbon yang sudah ada (carbon stock protection), sementara praktik agroforestri dan rehabilitasi lahan kritis mampu meningkatkan stok karbon jangka panjang.

“Selain itu, pendekatan ini relatif memerlukan biaya rendah karena memanfaatkan ekosistem yang sudah ada serta partisipasi lokal,” ujar Menhut.

Selain perhutanan sosial, potensi mekanisme perdagangan karbon juga dapat ditemukan di kawasan konservasi, melalui restorasi ekosistem area terdeforestasi dan terdegradasi.

“Area Open Land Area di Kawasan Konservasi kurang lebih seluas 1,27 juta hektare yang berada pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan taman Buru berpotensi serapan karbon tahunan dari restorasi mencapai 4,5-50 ton CO2e per hektare per tahun,” jelas Raja Antoni.

Melalui upaya restorasi, Menhut mengatakan, kawasan-kawasan ini mampu menyerap karbon antara 4,5 hingga lebih dari 50 ton CO2e per hektar per tahun, terutama pada dekade awal pemulihan.

“Dengan pendekatan yang realistis dan berkelanjutan, dalam jangka waktu 40 tahun, setiap hektare bahkan berpotensi menyerap hingga 600 sampai lebih dari 1.000 ton CO2e. Apabila diilustrasikan, pada skala proyek seluas 10.000 hektare saja, selama 40 tahun kita dapat menghasilkan penyerapan karbon 6 hingga 10 juta ton CO2e,” ujarnya.

“Hal ini menegaskan bahwa kawasan konservasi memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam mekanisme perdagangan karbon melalui restorasi ekosistem area terdeforestasi dan terdegradasi,” imbuhnya.

Lebih dari itu, Menhut menilai hal ini juga membuka peluang sebagai solusi inovatif untuk menjawab kesenjangan anggaran konservasi, dengan melibatkan peran aktif sektor swasta.

“Melalui mekanisme Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon di KPA (Kawasan Pelestarian Alam) dan Taman Buru, kita tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan,” kata Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026