Bisnis.com, PALEMBANG - Guna menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan UMKM, PT Pusri Palembang yang merupakan anggotaholdingdari PT Pupuk Indonesia (Persero) laksanakan kegiatan Opening Ceremony Festival Kuliner Rumah BUMN Sumsel Tahun 2026 yang digabung dengan pelaksanaan Gathering Anggota Rumah BUMN Sumsel.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat ekosistem UMKM yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembukaan festival dilaksanakan di Teras Rumah BUMN Sumsel dan diresmikan oleh VP TJSL Pusri, Rahmawati serta dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Ilir Timur II, para stakeholder (24/6).

Festival Kuliner Rumah BUMN Sumsel 2026 menghadirkan sebanyak 20 tenant UMKM binaan Rumah BUMN Sumsel dan Pusri yang menyajikan beragam produk kuliner unggulan khas daerah. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 8 Juli 2026, setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB,sebagai wadah promosi sekaligus perluasan akses pasar bagi para pelaku UMKM binaan.

Selain menghadirkan ruang promosi produk, festival ini juga menjadi sarana peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai program pengembangan, di antaranya workshop peningkatan kompetensi,talkshowpenguatanmindsetbisnis, kompetisi kreatif dan produktif, serta cooking demo. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis yang adaptif terhadap kebutuhan pasar.

Sebagai bentuk dukungan berkelanjutan, Pusri turut memfasilitasi penguatan aspek legalitas dan kualitas usaha UMKM melalui bantuan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Sertifikasi Halal, Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta pendampingan pengembangan branding dan kemasan produk agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.

Festival ini juga mengusung kampanyeeco-friendly productsebagai bagian dari implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui kampanye tersebut, Pusri mendorong para pelaku UMKM untuk mulai menerapkan praktik usaha yang lebih ramah lingkungan, mulai dari penggunaan kemasan hingga pengelolaan produk yang berorientasi pada keberlanjutan.

VP TJSL Pusri,Rahmawati, mengatakan bahwa penguatan UMKM merupakan salah satu fokus program TJSL perusahaan dalam menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pusri meyakini bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan atau promosi, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas, penguatan legalitas usaha, pengembangan kualitas produk, serta perluasan akses pasar”,ujar Rahmawati.

Lebih lanjut, Rahmawati menambahkan bahwa sinergi antara BUMN, pemerintah, komunitas, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem UMKM yang sehat dan berkelanjutan.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi selama festival berlangsung, tetapi juga menjadi momentum bagi UMKM binaan untuk memperluas jejaring usaha, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat kepercayaan diri dalam memasuki pasar yang lebih kompetitif. Sejalan dengan komitmen Pusri terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(Sustainable Development Goals/SDGs), kami akan terus menghadirkan berbagai program pemberdayaan yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat," tambahnya.

Melalui Festival Kuliner Rumah BUMN Sumsel 2026, Pusri berharap dapat terus memperkuat peran Rumah BUMN Sumsel sebagai pusat pembinaan dan pengembangan UMKM di Sumatera Selatan. Masyarakat juga diundang untuk mengunjungi Teras Rumah BUMN Sumsel selama pelaksanaan festival, menikmati berbagai sajian kuliner unggulan dari UMKM binaan, serta mendukung pertumbuhan usaha lokal agar semakin berkembang dan berdaya saing.

Potensi blackout (pemadaman listrik secara luas) seperti yang (terjadi) 3 tahun yang lalu ini berpotensi terjadi lagi kalau supply chain management (manajemen rantai pasok) yang ada di PLN itu tidak segera dibenahi dan ditata secara baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa sejak awal Juni lalu menimbulkan berbagai dampak terhadap aktivitas pelaku usaha.

Ia mengatakan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin bahwa pemadaman listrik bergilir tersebut juga berdampak terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat luas, tidak hanya pelaku UMKM.

“Misalnya mereka yang jualan es, pada saat mati (listrik) ya esnya cair, nggak bisa jualan mereka, terus (pedagang) frozen food (makanan beku), dan segala macam (lainnya). Jadi sebetulnya impact (dampak) sosialnya tuh ke mana-mana,” kata Maman Abdurrahman.

Ia pun meminta agar PT PLN (Persero) segera membenahi tata kelola rantai pasok (supply chain) komoditas batu bara, mengingat berbagai pembangkit listrik utama di Pulau Jawa masih berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Potensi blackout (pemadaman listrik secara luas) seperti yang (terjadi) 3 tahun yang lalu ini berpotensi terjadi lagi kalau supply chain management (manajemen rantai pasok) yang ada di PLN itu tidak segera dibenahi dan ditata secara baik,” ujar Menteri Maman.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengakui bahwa pemadaman listrik bergilir tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian.

Pihaknya pun telah menggelar pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlill Lahadalia serta jajaran direksi PLN untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Harapannya sih Juni ini bisa diselesaikan,” ucap Airlangga Hartarto.

Dalam kesempatan yang berbeda saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, Menteri ESDM Bahlill Lahadalia menyatakan bahwa persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan pertama kalinya terjadi.

Menurutnya, hal serupa juga terjadi pada 2022 sehingga perlu langkah pengawasan yang lebih ketat agar tidak terulang kembali.

Ia menuturkan, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun, sedangkan penugasan pasokan batu bara yang diberikan Kementerian ESDM kepada perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan PLN mencapai sekitar 180 juta hingga 190 juta ton per tahun.

"Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan baru bulan enam, itu harusnya no issue," ujar Bahlill Lahadalia.

Selain karena pasokan batu bara, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (20/6) bahwa dua PLTU di Pulau Jawa mengalami gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa.

Ia menyampaikan bahwa gangguan teknis yang dialami oleh pembangkit Independent Power Producer (IPP) menyebabkan kedua pembangkit tersebut keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Pihaknya pun segera menerjunkan tim untuk melakukan perbaikan.

“Sekali lagi, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan yang mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa,” ucap Darmawan Prasodjo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Banyak pelaku UMKM memanfaatkan pinjaman online (pinjol) untuk menambah modal usaha atau memenuhi kebutuhan operasional.

Namun, tidak sedikit yang khawatir riwayat pinjaman tersebut bisa menghambat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank.

Kabar baiknya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memastikan debitur dengan pinjol di bawah Rp1 juta tetap bisa mengajukan KUR.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan akses pembiayaan lebih terjangkau untuk mengembangkan bisnisnya.

Pinjol kecil tak lagi jadi hambatan

Departemen Head Product BRI Antonius Bangun Prasetyo mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari relaksasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Untuk mereka yang seperti ini, plafon sampai Rp1 juta itu kami abaikan. Artinya tidak menjadi penghalang atau tidak menggugurkan hak dia untuk pinjam KUR,” kata Antonius dalam diskusi yang diselenggarakan Kementerian UMKM dilansir Antara, Kamis, 18 Juni 2026.

Kebijakan tersebut sejalan dengan relaksasi yang diberikan OJK terkait pencatatan kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dengan kebijakan tersebut, data SLIK yang ditampilkan hanya mencakup kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas sehingga pinjaman dengan nilai di bawah batas tersebut tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan perbankan.

Syarat KUR BRI

Meski demikian, Antonius menegaskan bahwa calon debitur tetap harus memenuhi persyaratan dasar KUR yang telah ditetapkan pemerintah dan perbankan.

Ia menyebutkan salah satu syarat utama adalah memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan. Selain itu, calon debitur juga harus memiliki legalitas usaha yang dapat dibuktikan melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha.

“Harus punya usaha dulu yang berjalan. Tidak boleh kalau baru berencana membuka usaha,” ujarnya.

Selain legalitas usaha, calon debitur juga wajib memiliki identitas yang valid berupa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan pengurusan KTP yang dapat diverifikasi dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk pengajuan KUR di atas Rp50 juta, calon debitur juga diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang aktif dan valid.

BRI juga melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) guna memastikan calon debitur tidak sedang menerima KUR atau kredit program pemerintah lainnya.

“Kalau masih menikmati kredit program pemerintah yang lain, yang lama harus dilunasi dulu,” kata Antonius.

Ia menambahkan KUR tidak dapat diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri yang masih aktif. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mereka yang memasuki masa persiapan pensiun atau telah pensiun.

Selain memenuhi persyaratan administratif, Antonius menyebut calon debitur juga akan melalui proses asesmen oleh perbankan, termasuk penilaian terhadap rekam jejak pembayaran kredit sebagai salah satu pertimbangan dalam persetujuan KUR.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omzet hanya kepada usaha orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi dinilai sebagai langkah yang tepat dalam menutup celah penyalahgunaan. Kendati begitu, kebijakan ini dinilai berisiko menciptakan disinsentif untuk formalisasi usaha.

Ekonom sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan, selama ini memang terdapat celah dalam skema PPh Final UMKM yang memungkinkan praktik pemecahan usaha atau business splitting untuk tetap menikmati tarif rendah meskipun secara ekonomi sebenarnya merupakan satu kelompok usaha yang lebih besar.

“Dari perspektif keadilan perpajakan, penutupan celah tersebut merupakan langkah yang dapat dibenarkan,” kata Ronny kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Namun, persoalannya tak sekadar menutup celah penyalahgunaan. Dia menilai, kebijakan pajak juga harus memperhatikan insentif ekonomi yang diciptakannya.

Ronny menuturkan, ketika UMKM naik kelas menjadi PT, CV, atau firma justru kehilangan fasilitas perpajakan yang sederhana dan relatif ringan, maka muncul risiko terciptanya disinsentif untuk formalisasi usaha.

Dengan kata lain, lanjut dia, pemerintah benar dalam upaya meningkatkan fairness, tetapi perlu memastikan jangan sampai upaya tersebut justru menciptakan ‘hukuman’ bagi pelaku usaha yang sedang bertumbuh dan berupaya menjadi lebih formal.

“Kebijakan yang baik seharusnya menutup celah penyalahgunaan tanpa mengurangi insentif bagi UMKM untuk naik kelas,” ujarnya.

Di sisi lain, Ronny melihat dampak dari kebijakan ini tidak akan sama untuk seluruh pelaku usaha. Bagi UMKM yang margin keuntungannya cukup besar dan administrasinya sudah rapi, dia menilai dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan karena mereka memang sudah siap masuk ke rezim pajak normal.

Namun, kebijakan ini berpotensi menjadi hambatan psikologis maupun administratif bagi UMKM yang sedang berada pada fase transisi. Misalnya, bagi usaha keluarga yang mulai berkembang dan ingin membentuk PT untuk memperoleh akses pembiayaan, mengikuti tender, atau menjalin kerja sama dengan perusahaan besar.

Dia menuturkan, kondisi ini akan membuat para pelaku usaha menghadapi biaya kepatuhan atau compliance cost yang lebih tinggi, mulai dari pembukuan yang lebih kompleks, kebutuhan tenaga administrasi, hingga kewajiban perpajakan yang lebih rumit. Akibatnya, kata dia, sebagian pelaku usaha bisa menunda perubahan status badan usaha atau bahkan memilih tetap berada dalam skala kecil.

“Jadi yang perlu diwaspadai bukanlah penurunan aktivitas bisnis secara langsung, melainkan berkurangnya insentif untuk melakukan formalisasi dan ekspansi usaha,” tuturnya.

Dalam jangka pendek, Ronny melihat dampak terhadap perekonomian nasional kemungkinan relatif terbatas karena mayoritas UMKM Indonesia masih berskala mikro dan belum berbadan hukum.

Namun dalam jangka menengah dan panjang, terdapat beberapa potensi konsekuensi yang perlu diperhatikan. Pertama, laju formalisasi usaha bisa melambat karena pelaku usaha merasa keuntungan menjadi badan hukum tidak lagi sebanding dengan tambahan beban administrasi dan pajak yang harus ditanggung.

Kedua, proses ‘naik kelas’ UMKM berpotensi terhambat. Ketiga, sebagian pelaku usaha mungkin akan mencari struktur bisnis alternatif untuk mempertahankan fasilitas perpajakan yang lebih ringan, sehingga tujuan penyederhanaan sistem belum tentu tercapai secara optimal.

Karena itu, menurutnya pemerintah perlu menyiapkan jembatan transisi. Dia menilai, ketika UMKM berubah dari usaha perorangan menjadi PT atau CV, seharusnya tidak langsung mengenakan rezim perpajakan normal secara penuh.

Pemerintah dapat memberikan masa transisi berupa tarif pajak bertahap atau insentif tertentu selama beberapa tahun agar pelaku usaha tidak merasa terbebani saat usahanya berkembang dan naik kelas.

“Intinya, ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan hanya berapa banyak celah pajak yang berhasil ditutup, tetapi juga apakah kebijakan tersebut tetap mampu mendorong UMKM naik kelas, memperbesar skala usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026 menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omzet hanya untuk usaha orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi.

Dalam catatan Bisnis, perubahan ini bertujuan menciptakan keadilan sistem perpajakan, sekaligus mempertegas restriksi subjek pajak badan dalam negeri yang berhak memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%.

Bagi koperasi, otoritas fiskal membatasi jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar. Lewat dari tenggat waktu tersebut, koperasi wajib beralih menggunakan skema perhitungan umum dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

Sementara itu, bagi jenis entitas badan hukum lain seperti persekutuan komanditer (CV), firma, serta perseroan terbatas (PT) umum yang hak fasilitasnya belum usai sejak aturan lama (PP No. 55/2022), pemerintah memberikan masa transisi. Kelompok badan usaha ini diizinkan memanfaatkan sisa masa berlaku tarif final mereka sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan platform Sapa UMKM untuk mengintegrasikan berbagai layanan usaha dalam satu pintu, mulai dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, hingga akses pembiayaan dan ekspor.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan platform tersebut dirancang sebagaisuperappslayanan terpadu yang memudahkan pelaku UMKM mengakses berbagai kebutuhan usaha secara terintegrasi.

“Melalui Sapa UMKM, berbagai kebutuhan pengusaha UMKM nantinya akan terhubung dalam satu pintu, mulai dari NIB, OSS, sertifikasi halal, hingga akses pembiayaan dan ekspor,” kata Bagus dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Menurut Bagus, penguatan ekosistem digital menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat pengusaha UMKM naik kelas. Hal ini mengingat mayoritas pelaku usaha di Indonesia masih berada pada skala mikro.

“Sebanyak 97% UMKM di Indonesia masih berada pada level mikro. Karena itu, yang terpenting adalah mendorong pengusaha UMKM agar naik kelas melalui kolaborasi dan penguatan ekosistem usaha,” ujarnya.

Padahal, Bagus menilai kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat besar. Namun, tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah meningkatkan nilai tambah, kreativitas, produktivitas, serta konektivitas usaha agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain mengembangkan Sapa UMKM, Kementerian UMKM juga mendorong pemanfaatan berbagai peluang pasar yang tersedia bagi pelaku usaha. Salah satunya berasal dari belanja barang dan jasa pemerintah yang nilainya mencapai sekitar Rp1.100 triliun per tahun dengan alokasi minimal 40% untuk produk UMKM.

“Terdapat potensi belanja barang dan jasa pemerintah sebesar Rp1.100 triliun, di mana 40% dialokasikan untuk produk UMKM. Selain itu, terdapat platform PaDi UMKM milik BUMN yang dapat dimanfaatkan. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong pengusaha UMKM di wilayahnya agar dapat memanfaatkan peluang pasar yang tersedia,” kata Bagus.

Bagus menilai sinergi antara pemerintah, komunitas, platform digital, dunia usaha, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperluas akses pasar bagi UMKM. Selain itu, berbagai inisiatif digital dan platform lokal juga dapat berkontribusi memperkuat pemasaran produk UMKM sekaligus membuka peluang masuk ke rantai pasar yang lebih besar.

Di sisi lain, Kementerian UMKM terus mengembangkan ekosistem kemitraan bisnis berbasis klaster yang menghubungkan usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar melalui skema holding UMKM.

Menurut Bagus, pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan agregasi pasar, meningkatkan standardisasi produk, serta memperkuat akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha di berbagai sektor.

“Skema ini diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM melalui pengembangan usaha yang terintegrasi dan berkelanjutan,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menekankan pentingnya inovasi usaha, kontrol kualitas produk, serta komitmen dalam memenuhi kebutuhan pasar saat membuka Inabuyer B2B2G Expo 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menurut Helvi, langkah tersebut menjadi kunci agar pengusaha UMKM mampu menjalin kemitraan bisnis yang berkelanjutan, baik melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, program prioritas nasional, maupun sebagai pemasok bagi perusahaan ritel swasta.

"Kalau ingin naik kelas, UMKM harus disinergikan sehingga bisa masuk rantai pasok usaha besar serta diperkuat akses pembiayaan dan perluasan pasarnya," ujar Helvi.

Ia menegaskan, pengusaha UMKM merupakan pilar utama dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia.

Sepanjang 2025, perekonomian nasional tumbuh stabil sebesar 5,11 persen, yang didukung oleh kuatnya permintaan domestik, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.

Kementerian UMKM terus memperkuat akses pasar melalui penyelenggaraan Inabuyer B2B2G Expo 2026 yang berlangsung pada 5–7 Mei 2026 di Gedung Smesco, Jakarta, bekerja sama dengan Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Helvi menjelaskan, Inabuyer membuka peluang luas bagi pengusaha UMKM potensial untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN seperti PLN, Kimia Farma, Pertamina, Pegadaian, dan Perum Bulog.

Kemudian, pengelola infrastruktur publik seperti Angkasa Pura Indonesia, ASDP Indonesia Ferry, KAI, Hutama Karya, dan Jasa Marga, hingga perusahaan ritel besar seperti AEON, Indomaret, Alfamart, Mr. DIY, dan AZKO.

Selain itu, pengusaha UMKM juga memperoleh akses ke kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Permukiman dan Kawasan Perumahan, Kementerian Sosial, serta Badan Gizi Nasional, untuk terlibat dalam berbagai program strategis, antara lain Rumah Rakyat, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis.

"Inabuyer menyiapkan semua, di sini ada konsultasi, fasilitas pembiayaan, serta business matching dengan buyer. Manfaatkan acara ini untuk pengusaha UMKM di seluruh Indonesia," kata Helvi.

Pemerintah melalui LKPP turut memperkuat penggunaan produk dalam negeri, khususnya dari pengusaha UMKM, guna mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Helvi berharap sinergi antara pengusaha UMKM, sektor swasta, dan pemerintah dapat terus diperkuat untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.

"Kami memenuhi amanah Presiden Prabowo untuk berkolaborasi lintas kementerian dan instansi, lembaga pembiayaan, lembaga pendidikan, Hippindo, BUMN, dan mitra strategis lainnya agar UMKM semakin tangguh sebagai tulang punggung perekonomian bangsa," katanya.

Ketua Hippindo Budihardjo Iduansjah menyampaikan, dinamika global mendorong sektor ritel memperkuat perdagangan dalam negeri melalui pengembangan ekosistem yang berpihak pada pengusaha UMKM.

"Kami menciptakan ekosistem ritel di mana UMKM menjadi pemasok, sehingga memastikan masyarakat Indonesia berbelanja produk dalam negeri di negara sendiri," ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, pengusaha UMKM didorong terus berinovasi, menghadirkan varian produk dan kemasan baru guna meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat perputaran ekonomi di dalam negeri.

Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan menambahkan, keterlibatan pengusaha UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan strategi penting dalam pembangunan nasional, mengingat perannya dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi.

"Pengusaha UMKM harus berani melakukan market sounding dan business matching dengan pemerintah maupun perusahaan. Ini penting karena pemerintah akan segera menyusun perencanaan pengadaan untuk 2027," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya bagi pengusaha perempuan di wilayah terpencil, melalui berbagai program pembiayaan dan pendampingan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyampaikan, penguatan ekonomi kerakyatan melalui program yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menekan kemiskinan ekstrem.

“PNM menjadi ujung tombak dalam upaya mengatasi dan mengentaskan kemiskinan ekstrem. Fokus intervensi diarahkan kepada masyarakat pada kelompok desil satu dan dua yang paling membutuhkan kehadiran negara,” ujar Maman dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, PNM memiliki peran strategis dalam mendukung pengusaha UMKM, khususnya pada segmen mikro dan super mikro.

Dukungan tersebut dilakukan melalui penyediaan akses pembiayaan yang terjangkau serta pendampingan usaha yang berkelanjutan.

Pendekatan ini dinilai efektif dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman informal yang merugikan.

Menurut Maman, pemerintah berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Kementerian UMKM secara konsisten memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk PNM.

“Kami terus memperkuat kolaborasi untuk memperluas jangkauan pembiayaan dan pemberdayaan, khususnya bagi masyarakat di desil satu dan dua,” katanya.

Sekretaris Perusahaan PNM Dodot Patria Ary menambahkan, pihaknya tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga pendampingan komprehensif bagi para pelaku usaha.

“Kami meyakini setiap pembiayaan harus disertai pelatihan. Kekuatan ekonomi nasional bertumpu pada akar rumput, dan para ibu nasabah ini merupakan penggerak utama ekonomi di wilayahnya,” ujarnya.

Program pemberdayaan yang dijalankan PNM Mekaar di Desa Pasir Panjang, Pulau Rinca, diketahui mayoritas menyasar pengusaha perempuan. Hal ini menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi keluarga sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Dalam kesempatan tersebut, Maman juga meninjau langsung pelaksanaan program pemberdayaan nasabah ultra mikro dan super mikro binaan PNM Mekaar di Desa Pasir Panjang, Pulau Rinca, guna memastikan program berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Kami hadir untuk bertemu langsung dengan pengusaha UMKM di Desa Pasir Panjang yang mayoritas adalah perempuan, sekaligus memastikan program ini berjalan dengan baik,” ujar dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Limbah cangkang kerang hijau di kawasan pesisir Kalibaru, Jakarta Utara, diperkirakan mencapai 2 hingga 3 ton per hari dan sebagian besar belum dikelola secara optimal.

Pengawas komunitas Cangkring, Yuliah Mayau, mengatakan limbah tersebut umumnya dibuang begitu saja hingga menumpuk di sekitar tanggul laut.

“Menurut estimasi, limbah cangkang kerang di sini bisa 2 sampai 3 ton per hari, dan itu dibuang begitu saja menumpuk di tanggul,” ujarnya.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta juga mencatat produksi limbah dari aktivitas pengolahan kerang hijau di kawasan tersebut tergolong besar, dengan volume mencapai berton-ton setiap hari.

Kondisi ini terjadi seiring tingginya aktivitas pengolahan kerang hijau oleh warga setempat, yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama di kawasan pesisir Kalibaru.

Di tengah tingginya volume limbah, sebagian warga mulai mengolah cangkang menjadi produk bernilai ekonomi. Komunitas Cangkring di Kelurahan Kalibaru memanfaatkan limbah tersebut menjadi paving block, kloset, hingga cendera mata.

Proses pengolahan dilakukan dengan mengumpulkan cangkang, mengeringkannya, lalu menggiling hingga menjadi material halus yang kemudian dicampur dengan semen untuk dicetak menjadi produk.

“Kalau biasanya bahan bangunan pakai pasir, kita pakainya dari cangkang kerang hijau yang sudah digiling. Perbandingannya sekitar 50:50 dengan semen dan bahan lain,” kata Yuliah.

Produk paving block yang dihasilkan dijual dengan harga sekitar Rp1.700 hingga Rp2.000 per unit, sementara produk lain seperti cendera mata dan kloset dibanderol Rp25.000 hingga Rp150.000.

Dalam kondisi normal, produksi dapat mencapai ratusan unit per hari dan berpotensi meningkat jika permintaan bertambah.

Meski demikian, pengembangan usaha masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam aspek pemasaran dan permodalan.

“Kita sebenarnya bisa produksi banyak, tapi terbentur di pemasaran dan permodalan,” ujarnya.

Menurut Yuliah, keterbatasan akses pasar, termasuk pemanfaatan platform digital, menjadi hambatan utama dalam meningkatkan penjualan.

Di sisi lain, upaya kolaborasi dengan pemerintah dan pihak swasta telah dilakukan, namun sebagian besar masih terbatas pada pelatihan tanpa pendampingan lanjutan hingga tahap pemasaran.

Inisiatif pengolahan limbah ini dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari penumpukan cangkang di kawasan pesisir.

Jakarta: Dalam upaya mendukung penguatan kapasitas pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan olahan di Indonesia, PT United Family Food (Unifam) berkolaborasi dengan BPOM RI melalui Balai Besar POM Manado dalam pelaksanaan Program Nasional Orang Tua Angkat. Kegiatan ini telah berlangsung pada 8–10 April 2026 di Kantor Balai Besar POM Manado, Manado.

Program ini diikuti oleh 15 pelaku UMK pangan olahan binaan yang bergerak di sektor pangan olahan. Melalui kolaborasi ini, Unifam hadir memberikan dukungan nyata dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha.

Head of Human Capital & Corporate Affairs Unifam Windy Prastiwi menambahkan, Unifam percaya penguatan kapasitas UMK merupakan bagian penting dari pembangunan ekosistem pangan yang berkelanjutan.

“Dukungan ini juga sejalan dengan komitmen kami dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat.” tegas dia dalam keteranganya.

Dengan pendampingan yang tepat, UMK diharapkan mampu “naik kelas” tidak hanya dari sisi kualitas produk dan daya saing bisnis, tetapi juga dalam menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Kolaborasi ini menjadi wujud nyata sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam membangun ekosistem pangan yang lebih aman, berkualitas, dan berdaya saing di tingkat nasional.

Rangkaian kegiatan bimtek mencakup berbagai aspek penting dalam industri pangan olahan, di antaranya pemahaman tentang keamanan pangan, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), serta penyusunan label dan kemasan produk yang sesuai dengan regulasi. Materi ini disampaikan secara komprehensif guna membantu UMK pangan olahan guna memahami standar yang ditetapkan oleh BPOM sekaligus mengimplementasikannya dalam proses produksi sehari-hari.

Government Relations & CSR Unifam, Danang Haris Pramudityo, menyampaikan melalui kolaborasi ini, berharap UMK pangan olahan dapat semakin siap memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar secara berkelanjutan.”

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMK pangan olahan tidak hanya memperoleh peningkatan pengetahuan, tetapi juga mampu melakukan perbaikan proses produksi secara berkelanjutan.

Lebih jauh, program ini diharapkan dapat mendorong UMK pangan olahan untuk memenuhi persyaratan dan memperoleh izin penerapan CPPOB sebagai salah satu indikator penting dalam menjamin keamanan dan mutu produk pangan.

Partisipasi Unifam dalam program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk turut berkontribusi dalam pengembangan UMK pangan olahan di Indonesia. Unifam meyakini bahwa UMK pangan olahan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta menggerakkan perekonomian masyarakat.

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, Berawal dari kebutuhan pribadi untuk memiliki mukena yang nyaman, ringan, indah dan mudah dibawa kemana-mana, Shofiya Khaeroni memutuskan membuat sendiri mukenanya. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga itu membawa hasil kreasinya ke lingkup pertemanan.

Teman-temannya menyukai hasil karya Shofiya. Beberapa di antaranya memesan untuk pakai sendiri atau dijual ke lingkar pertemanan lainnya.

"Kan kita suka kumpul-kumpul ya, kalau sekarang namanya sosialita, terus mukena yang saya jahit sendiri saya pakai sholat, terus teman bertanya 'kok mukenanya bagus' dilihat bahannya kok nyaman, (saya jawab) 'mau pesan ke aku'," kata Shofiya saat menjelaskan awal mula bisnisnya kepada Republika.

Dari sana ia termotivasi untuk mulai berbisnis mukena. Awalnya ia menggunakan jasa konveksi untuk menjahit mukenanya dan mencoba ikut berbagai pameran dan bazar.

"Perkembangannya bagus juga, akhirnya saya mendirikan konveksi sendiri kemudian memutuskan buka toko," kata Shofiyah.

Dari ketertarikan pada tata busana, Shofiya akhirnya mendirikan konveksi dan membuka toko di Thamrin City, Jakarta, pada 2018 yang ia beri nama Shokha, singkatan dari nama panjangnya. Perjalanannya memulai bisnis tidak mudah, ia menghadapi berbagai tantangan mulai dari persaingan yang ketat, harga yang kompetitif, dan modal yang terbatas.

Tapi ibu satu anak itu tidak menyerah, dari menjahit satu dua mukena untuk dipakai sendiri, kini ia memproduksi 100 mukena per hari dan kini memiliki dua butik, satu di Jakarta dan satu di Surabaya. Menurutnya, desain dan motif yang menarik dan bahan yang nyaman dengan harga kompetitif membuat konsumen kembali datang ke tokonya.

Karena memiiki konveksi sendiri dan akses ke pabrik bahan Shokha dapat memproduksi mukena dengan disain dan motif paling trendi. Shofiyah juga memanfaat semua akses bantuan yang tersedia.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menargetkan Gerakan Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026 dapat mengantongi transaksi Rp52,38 triliun.

Wakil Ketua Umum Hippindo, Fetty Kwartati mengatakan BINA Lebaran 2026 diharapkan menjadi pengungkit konsumsi domestik, seiring meningkatnya pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) dan aktivitas belanja menjelang Hari Raya Idulfitri.

Menurutnya, sektor wisata dan belanja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dia menilai, setiap pergerakan wisatawan selalu diikuti aktivitas makan dan belanja yang mendorong perputaran transaksi domestik.

“BINA Lebaran tahun ini periode 6–30 Maret 2026 targetnya adalah Rp50 triliun lebih, pesertanya 800brandkurang lebih 80 gerai dan juga diikuti lebih dari 400 anggota mal di seluruh Indonesia,” kata Fetty dalam konferensi pers BINA Lebaran di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Adapun, target transaksi tersebut diproyeksikan meningkat sekitar 10%–15% dibandingkan tahun sebelumnya. Dia menyebut optimisme pertumbuhan itu seiring dengan kolaborasi lintas kementerian, asosiasi, dan pelaku usaha yang dilakukan secara serentak melalui berbagai program dan kampanye.

Fetty berharap BINA Lebaran 2026 mampu meningkatkan traffic kunjungan pusat perbelanjaan sekaligus mendorong transaksi domestik, termasuk partisipasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wisnubroto menilai BINA Lebaran bukan sekadar program rutin, melainkan instrumen strategis untuk memacu konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada penyelenggaraan tahun lalu, realisasi transaksi BINA Lebaran mencapai sekitar Rp32,7 triliun atau 90% dari target yang ditetapkan. Adapun pada 2026, target yang dipasang jauh lebih agresif, yakni sekitar Rp52,38 triliun.

“Tentunya ini perlu sinergi kita bersama, kita dukung sama-sama agar target yang meningkat kurang lebih 50% dibanding tahun lalu ini bisa kita capai,” kata Bambang.

Namun demikian, Bambang menyebut pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi ritel, serta pelaku usaha.

Menurutnya, integrasi program prioritas di sektor pariwisata, dukungan promosi dari pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan asosiasi pusat perbelanjaan menjadi faktor kunci.

Terlebih, Bambang menilai momentum Idulfitri 2026 yang berdekatan dengan rangkaian hari besar lain seperti Natal, Tahun Baru, dan Imlek dapat memperpanjang periode konsumsi masyarakat dan menjaga daya beli tetap bergairah.

“Jangan sampai ada celah kelesuan Rohana [rombongan hanya bertanya], Rojali [rombongan jarang membeli] segala macam. Jadi kita harus memastikan tidak ada celah kelesuan konsumsi setelah masa festif awal tahun ini berakhir,” tandasnya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp93 miliar untuk pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra.

Anggaran tersebut merupakan bagian dari pagu Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp546 miliar yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2026.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan dana pemulihan difokuskan bagi pelaku UMKM di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana alam.

"Jadi ada kebijakan untuk mengkonsolidasikan anggaran dari Rp 546 miliar nanti akan dipersiapkan untuk mendukung pemulihan ekonomi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana Sumatra yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar sebesar Rp 93 miliar," ujar Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1).

Maman mengatakan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Berdasarkan hasil pantauan langsung di lapangan, ia memperkirakan proses pemulihan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua tahun.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kementerian UMKM telah membentuk Klinik UMKM Bangkit di tiga provinsi tersebut. Aceh menjadi wilayah dengan jumlah klinik terbanyak karena memiliki tingkat kerusakan yang paling parah.

Di Aceh, Klinik UMKM Bangkit didirikan di lima kabupaten/kota, yakni Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. Sementera di Sumatra Utara, klinik dibangun di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Medan. Adapun di Sumatra Barat, klinik hanya didirikan di Kota Padang.

"Kenapa dari jumlah ini yang paling banyak Aceh? Ya tentunya kita sudah sama-sama tahu karena memang dari tingkat keterparahan ataupun yang paling kena dampak itu adalah di Aceh. Nomor dua adalah Sumatra Utara. Memang kalau dilihat dari recovery-nya Sumatra Barat lewatnya bisa lebih cepat recovery-nya, maka dari itu kami hanya buat di satu saja, yaitu di Kota Padang," jelas Maman.

Setelah alokasi pemulihan bencana, sisa anggaran Kementerian UMKM pada 2026 tercatat sebesar Rp453 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp116 miliar, operasional dan pemeliharaan sarana prasarana Rp85 miliar, belanja nonoperasional Rp216 miliar, serta Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) UMKM sebesar Rp35 miliar.

Belanja nonoperasional digunakan untuk mendukung program nasional sebesar Rp166 miliar dan kegiatan strategis kementerian sebesar Rp50 miliar. Kementerian UMKM juga menetapkan delapan program strategis nasional, antara lain Sapa UMKM, Kartu Usaha UMKM, Holding UMKM, keterlibatan UMKM dalam program Makanan Bergizi Gratis, Kemitraan dan Hilirisasi, Perluasan Akses Pembiayaan, Entrepreneur Hub, serta Transformasi Usaha.