Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor kopi dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi dengan IPB University dalam program One Village One CEO (OVOC) guna mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul di tingkat pedesaan.

​Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat menerima audiensi mahasiswa IPB University peserta Program OVOC di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat, Rabu.

"Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyampaikan apresiasi kepada IPB University yang telah memilih daerah ini sebagai lokasi pembelajaran pengembangan ekosistem bisnis desa berbasis kopi. Ini momentum strategis untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing," kata Parosil.

Parosil menjelaskan bahwa Program OVOC sangat relevan diterapkan di Lampung Barat karena hampir seluruh pekon (desa) memiliki potensi besar di sektor perkebunan kopi.

Program ini dirancang untuk membentuk SDM yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan di tingkat desa.

Ia menjelaskan, melalui program tersebut, mahasiswa dibekali pengetahuan mulai dari praktik budidaya yang baik (good agricultural practices), pengolahan pascapanen, pengembangan produk bernilai tambah, strategi pemasaran, hingga penguatan kelembagaan petani dan UMKM.

"Kita ingin setiap pekon memiliki generasi yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, mengelola potensi kopi secara profesional, serta mampu menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan," ujarnya.

Berdasarkan data, Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu sentra utama penghasil kopi robusta di Indonesia dengan luas areal perkebunan mencapai lebih dari 54 ribu hektare dan produksi sekitar 63 ribu ton per tahun. Sektor ini menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 36 ribu kepala keluarga atau sekitar 70 persen rumah tangga petani di wilayah tersebut.

​Kopi Robusta Lampung Barat ditanam pada ketinggian 600 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan kondisi tanah vulkanik yang subur, sehingga menghasilkan karakter cita rasa khas yang kompetitif di pasar nasional maupun internasional.

​

Pewarta: Agus Wira Sukarta
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Nadiem Makarim bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Putusan majelis hakim ini tidak bulat, karena Hakim Andi Saputra menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda.

"Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider, maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum," kata Andi, Selasa (30/6/2026).

Andi menyoroti terkait penandatanganan Nadiem terhadap Permen Nomor 5 Tahun 2021 yang dipersoalkan belum dapat dikategorikan perbuatan jahat. "Ditambah ternyata Permendikbud 5 2021 tidak mengunci merek tertentu, melainkan mengunci operating system," ujarnya.

Andi turut menyoroti adanya grup WhatsApp yang selama ini disebutkan selama persidangan belum dapat masuk dalam kategori perbuatan persiapan. "Karena tidak lebih dari percakapan rencana aksi kebijakan apabila terdakwa benar-benar terpilih menjadi menteri. Menimbang, oleh karena tidak cukup bukti telah terjadi meeting of minds di antara terdakwa dengan terdakwa Mul, terdakwa Sri untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama, maka dalam batas penalaran yang wajar, terdakwa tidak terlibat dalam perbuatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Mulyatsyah dan terdakwa Sri Wahyuningsih secara bersama-sama," ucapnya.

Andi menambahkan, "Bahwa tidak cukup alat bukti yang meyakinkan atau setidak-tidaknya meragukan karena tidak disertai persesuaian dan kausalitas alat bukti yang terang benderang."

Profil Andi Saputra

Andi Saputra merupakan mantan wartawan yang juga pernah memimpin Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Dia dilantik sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025), oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Hendri Tobing.

"Mas Andi membuktikan bahwa wartawan hukum tidak hanya bisa menulis tentang keadilan, tapi juga bisa terlibat langsung dalam menegakkannya. Ini momen yang membanggakan dan bersejarah bagi kami di Iwakum," kata Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil.

Andi lahir di Banyumas, Jawa Tengah, 25 Januari 1982. Dia merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada 2006. Andi melanjutkan pendidikan S2 Program Pascasarjana Magister Hukum di Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta, kemudian lulus pada 2017.

Sebelum menjadi hakim, Andi dikenal sebagai wartawan. Dia pernah menjadi wartawan Koran Sindo dan detik.com. Dia disumpah sebagai advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banten Charis Mardiyanto, setelah bergabung menjadi anggota Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

Jakarta (ANTARA) - Bank sentral China, People's Bank of China (PBOC), pada Jumat (26/6) menerbitkan Pengumuman No. 17 Tahun 2026 sesuai dengan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Kerja Sama Pengaturan Kliring Renminbi (RMB) antara PBOC dan Bank Indonesia (BI), yang menetapkan Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta atau BOC Hong Kong Cabang Jakarta sebagai bank kliring RMB di Indonesia.

Dengan penunjukan tersebut, BOC kini menjadi bank kliring RMB di 19 negara dan kawasan, sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam layanan kliring RMB.

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN. Dalam beberapa tahun terakhir, kemitraan strategis komprehensif China-Indonesia berkembang secara stabil, sementara hubungan perdagangan dan investasi bilateral semakin erat. Penunjukan bank kliring RMB di Indonesia merupakan salah satu hasil konkret mekanisme kerja sama antara bank sentral kedua negara.

Langkah tersebut akan semakin mempermudah penggunaan RMB dalam perdagangan dan investasi bilateral serta mendorong kerja sama ekonomi serta keuangan antara Indonesia dan China ke tingkat yang lebih tinggi.

Sebagai bank asal China pertama yang beroperasi di Indonesia, BOC telah menjadi penyedia layanan RMB terbesar di Indonesia sekaligus saluran utama layanan kliring RMB. Selama bertahun-tahun, bank tersebut aktif mendukung kerja sama ekonomi dan perdagangan bilateral serta terus mendorong penggunaan RMB dalam penyelesaian transaksi lintas perbatasan dan kerja sama pasar keuangan.

Dengan memanfaatkan perannya sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) dalam mekanisme Local Currency Transaction (LCT) Indonesia-China, serta sebagai bank penyelesaian di sisi China dalam interkoneksi pembayaran kode QR lintas batas antara kedua negara, BOC terus memperdalam inovasi produk dan layanan guna mendukung penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi serta mendorong internasionalisasi RMB.

Pada Oktober 2025, BOC mendukung Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya memasuki pasar obligasi RMB global. Hingga kini, BOC telah membantu Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyelesaikan dua penerbitan obligasi RMB lepas pantai dengan nilai total melebihi 10 miliar yuan (1 yuan = Rp2.638) serta menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi dan komprehensif bagi penerbit.

Sebagai satu-satunya bank asal China yang memperoleh persetujuan sebagai Primary Dealer di pasar uang dan pasar valuta asing Indonesia, BOC menyediakan kuotasi dua arah secara langsung untuk pasangan RMB-Rupiah serta terus memasok likuiditas RMB ke pasar Indonesia guna memenuhi kebutuhan para pelaku pasar secara efektif.

Selain itu, BOC juga menyatakan akan terus memanfaatkan keunggulan jaringan globalnya, menjalankan tanggung jawab sebagai bank kliring RMB, memperdalam inovasi produk berbasis RMB, menyediakan layanan keuangan yang lebih berkualitas bagi perdagangan dan investasi antara China dan Indonesia, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi keterbukaan ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menunda penerbitan penerbitan surat utangPanda Bonds Indonesia yang semula dijadwalkan pada awal Juli 2026.

Penundaan dilakukan setelah sejumlah bank dan manajer investasi besar di China meminta tambahan waktu untuk mengikuti proses penerbitan obligasi tersebut.

"Panda bond itu tadinya mau dikeluarkan awal Juli, tapi rupanya ada beberapa fund manager besar atau bank-bank besar sana yang terlambat tahu. Jadi, mereka minta kita untuk undur sedikit supaya mereka punya waktu untuk mengajukan proposal mereka ke investment committee mereka," ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Ia akhirnya memutuskan menggeser jadwal penerbitan menjadi akhir Juli 2026 agar semakin banyak yang membeli Panda Bond.

"Saya pikir udah bagus lah, berarti minatnya besar tuh, jadi saya tunda sampai akhir Juli. Akhir Juli baru akan kita keluarkan supaya yang beli makin banyak," ujar Purbaya.

Ia menilai tingginya minat investor tersebut membuka peluang pemerintah menyerap dana lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

"Animonya cukup besar, investornya suka sekali, antusias pada waktu jumpa mereka dan sepertinya mereka ingin inves besar," ujar Purbaya.

Ia mengungkapkan sejumlah investor institusi besar di China yang belum sempat bergabung itu seperti Export-Import Bank of China (China EximBank/EIBC).

"Mereka juga beberapa minta menjadi underwriter juga supaya mereka bisa issue lebih banyak lagi. Saya bilang next time saya akan izinkan mereka jadi underwriter, sehingga jualan bond kita semakin banyak di sana," ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan penerbitan panda bond merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan pemerintah agar tidak hanya bergantung pada pendanaan dalam mata uang dolar AS.

Dia juga menyiapkan skema pemanfaatan mekanisme Local Currency Transaction (LCT). Dengan skema tersebut, investor membayar dalam mata uang renminbi, kemudian melalui kerja sama bank sentral kedua negara, pemerintah Indonesia menerima dana dalam bentuk rupiah.

"Begitu dijual nanti saya akan aktifkan atau pakai jalur LCT, Local Currency Transaction, di mana mereka bayar renminbi, nanti biar bank sentralnya melalui mekanisme dengan bank sentral kita, saya langsung terima rupiah. Jadi ketergantungan kita ke dolar akan semakin sedikit dan akan mengurangi tekanan ke rupiah," ujar Purbaya.

Penerbitan Panda Bond mengantongi dukungan dari People's Bank of China (PBOC) atau Bank Sentral China serta Kementerian Keuangan China dalam rencana penerbitan surat utang Panda Bond Indonesia.

Dalam kunjungan Purbaya ke Beijing, China, beberapa waktu lalu, ia bertemu Kementerian Keuangan China, PBOC, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan para investor setempat.

Pertemuan itu dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

"Hasilnya cukup baik. Kita bertemu Menteri Keuangan Tiongkok, People's Bank of China, dan juga para investor di sini. Dukungan yang diberikan kepada Indonesia sangat kuat," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6).

Panda Bond rencananya akan diterbitkan di pasar keuangan domestik China. Proses penerbitan saat ini sedang berjalan serta telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan China dan PBOC.

Purbaya mengklaim ia mendapatkan dukungan komitmen yang kuat dari pihak China. Bahkan, Tiongkok diklaim bersedia mempercepat proses perizinan penerbitan.

"Ketika bertemu PBOC, kami meminta percepatan perizinan. Mereka menyampaikan bahwa begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat," ujar Purbaya.

Purbaya menilai dukungan yang diberikan China mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Ketika sedang berdiskusi dengan pihak China, ia mengatakan pembahasan berlangsung sangat konstruktif.

"Kedua negara sama-sama memiliki semangat untuk meningkatkan hubungan ekonomi yang lebih erat," ujar Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menyampaikan empat komitmen baru untuk memperkuat tata kelola laut berkelanjutan pada forum Our Ocean Conference (OOC) ke-11 di Mombasa, Kenya yang digelar 16-18 Juni 2026, sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan komitmen tersebut mencakup penguatan tata kelola ruang laut, perluasan kawasan konservasi, peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, serta pengembangan proyek karbon biru.

“Empat komitmen yang kami sampaikan menegaskan langkah konkret Indonesia dalam memperkuat pengelolaan ruang laut, memperluas dan meningkatkan efektivitas kawasan konservasi, serta mengembangkan solusi berbasis alam seperti karbon biru untuk mitigasi perubahan iklim,” kata Trenggono dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Selasa.

Menurut Trenggono, komitmen tersebut juga berpotensi membuka peluang dukungan pendanaan internasional hingga 260 juta dolar AS melalui berbagai skema kerja sama untuk mendukung konservasi terumbu karang, restorasi ekosistem laut, serta pengembangan Ocean Centres.

Komitmen pertama yang disampaikan Indonesia adalah penguatan tata kelola ruang laut melalui integrasi perencanaan tata ruang darat dan laut ke dalam tata ruang nasional dan provinsi.

Pemerintah juga akan menyusun regulasi zonasi lintas wilayah serta memasukkan kawasan strategis nasional karbon biru ke dalam perencanaan tata ruang nasional.

Komitmen kedua berupa penetapan 700.000 hektare kawasan konservasi laut baru pada 2026.

Menurut Trenggono, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mencapai target kawasan konservasi laut seluas 30 persen dari total perairan nasional pada 2045.

“Ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem laut, serta mencapai target perluasan kawasan konservasi laut mencapai 30 persen dari total luas perairan nasional pada tahun 2045,” ujarnya.

Selain memperluas kawasan konservasi, Indonesia juga berkomitmen mengevaluasi efektivitas pengelolaan 19,10 juta hektare kawasan konservasi laut yang telah ditetapkan.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan manfaat konservasi dapat dirasakan secara optimal baik bagi lingkungan maupun masyarakat pesisir.

Komitmen keempat adalah pengembangan satu model proyek karbon biru yang akan dijadikan percontohan untuk direplikasi di berbagai wilayah Indonesia pada masa mendatang.

Trenggono mengatakan tantangan pengelolaan laut memerlukan kolaborasi lintas negara karena sifatnya yang tidak mengenal batas wilayah.

“Indonesia siap memperdalam kemitraan dengan negara sahabat, organisasi internasional, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat aksi nyata, dari komitmen menuju implementasi, demi menjaga laut tetap sehat dan produktif bagi generasi sekarang dan mendatang,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan berhasil mengamankan dukungan dari People Bankk of China (PBOC) atau Bank Sentral Cina terkait rencana penerbitan Panda Bond di negeri Tirai Bambu.

Purbaya mengatakan selama dua hari kunjungannya di Beijing, dirinya melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan Kementerian Keuangan China, PBOC, AIIB, dan para investor untuk memperluas akses pembiayaan serta memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

“Kami meminta dukungan untuk penerbitan Panda Bond dan mereka amat mendukung. Bahkan ketika bertemu PBOC, kami meminta percepatan perizinan. Mereka menyampaikan bahwa begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat,” ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Lebih lanjut Purbaya menyampaikan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan nasional agar tidak bergantung pada satu mata uang atau satu pasar keuangan tertentu.

"Kita ingin diversifikasi sumber pendanaan pembangunan sehingga tidak dipengaruhi oleh satu sumber mata uang saja. Ini juga sejalan dengan kerja sama transaksi mata uang lokal yang sudah terjalin antara Indonesia dan China," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa dukungan yang diberikan China mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Purbaya menyebut diskusi dengan mereka sangat konstruktif dan menunjukkan bahwa kepercayaan negara tersebut terhadap Indonesia sangat baik.

“Kedua negara sama-sama memiliki semangat untuk meningkatkan hubungan ekonomi yang lebih erat,” tutur Purbaya.

Dalam berbagai pertemuan tersebut, dia juga menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia yang tetap solid di tengah dinamika global. Purbaya menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional berada dalam kondisi yang sehat dan berbagai hambatan investasi yang sempat menjadi perhatian investor terus diperbaiki oleh pemerintah.

"Fundamental ekonomi Indonesia tidak ada masalah. Beberapa isu yang menjadi perhatian investor sudah direspons dan sedang diperbaiki oleh pemerintah sesuai arahan Presiden untuk menciptakan iklim investasi yang semakin baik,” ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi anggaran subsidi dan kompensasi bakal melonjak hingga 208,2 persen pada tahun ini, seiring dengan meningkatnya tekanan harga energi akibat gejolak geopolitik global, terutama konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Berdasarkan paparan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto, terlihat anggaran subsidi dan kompensasi sepanjang 2026 diproyeksi bakal mencapai Rp203,7 triliun, naik tajam dari realisasi 2025 sebesar Rp66,1 triliun.

"Anggaran subsidi dan kompensasi meningkat sekitar 208,2 persen 2026 ini. Pemerintah terus menjaga ketersediaan barang dengan harga yang bersubsidi," ujar Bimo dalam Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) yang disarkan secara daring, Kamis (18/6).

Secara rinci, anggaran kompensasi diproyeksi bakal tembus Rp108,9 triliun, lalu subsidi sebesar Rp94,8 triliun sepanjang tahun ini.

Menurutnya, eskalasi konflik global telah memberikan tekanan terhadap pasokan dan harga energi, yang pada akhirnya berdampak pada besarnya beban subsidi yang harus ditanggung negara.

Karena itu, pemerintah berharap ketegangan geopolitik di Timur Tengah dapat segera mereda agar tekanan terhadap harga energi global ikut berkurang.

"Mari kita sama-sama berharap krisis Amerika dan Iran segera berakhir, sehingga krisis dan dinamika geopolitik yang tidak menguntungkan dari sisi subsidi maupun suplai energi bisa segera berakhir," jelasnya.

Bimo menjelaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga program subsidi dan kompensasi sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi dunia.

Di tengah volatilitas harga minyak global, APBN disebut tetap menjadi instrumen utama untuk memastikan harga barang dan energi yang disubsidi tetap terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga berharap kinerja penerimaan perpajakan dapat terus terjaga sehingga negara memiliki ruang fiskal yang cukup untuk merespons berbagai tekanan eksternal.

"Pertumbuhan penerimaan pajak juga insya Allah mampu membuat negara merespons volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global yang akhirnya meningkatkan realisasi subsidi energi," pungkas Bimo.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengantongi dukungan dari People's Bank of China (PBOC) atau Bank Sentral China serta Kementerian Keuangan China dalam rencana penerbitan surat utang Panda Bond Indonesia.

Dalam kunjungannya di Beijing, China, beberapa hari ini, Purbaya bertemu Kementerian Keuangan China, PBOC, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan para investor setempat.

Pertemuan itu dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

"Hasilnya cukup baik. Kita bertemu Menteri Keuangan Tiongkok, People's Bank of China, dan juga para investor di sini. Dukungan yang diberikan kepada Indonesia sangat kuat," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6).

Panda Bond rencananya akan diterbitkan di pasar keuangan domestik China. Proses penerbitan saat ini sedang berjalan serta telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan China dan PBOC.

Purbaya mengklaim ia mendapatkan dukungan komitmen yang kuat dari pihak China. Bahkan, Tiongkok diklaim bersedia mempercepat proses perizinan penerbitan.

"Ketika bertemu PBOC, kami meminta percepatan perizinan. Mereka menyampaikan bahwa begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat," ujar Purbaya.

Purbaya menilai dukungan yang diberikan China mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Ketika sedang berdiskusi dengan pihak China, ia mengatakan pembahasan berlangsung sangat konstruktif.

"Kedua negara sama-sama memiliki semangat untuk meningkatkan hubungan ekonomi yang lebih erat," ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan penerbitan Panda Bond merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan nasional agar tidak bergantung pada satu mata uang atau satu pasar keuangan tertentu.

Menurut Purbaya, langkah diversifikasi ini sejalan dengan kerja sama transaksi mata uang lokal yang sudah terjalin antara Indonesia dan China.

Dalam berbagai pertemuan tersebut, Purbaya juga menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia yang tetap solid di tengah dinamika global.

Ia mengatakan kepada pihak China kalau fundamental ekonomi nasional berada dalam kondisi yang sehat dan berbagai hambatan investasi yang sempat menjadi perhatian investor terus diperbaiki oleh pemerintah.

"Fundamental ekonomi Indonesia tidak ada masalah. Beberapa isu yang menjadi perhatian investor sudah direspons dan sedang diperbaiki oleh pemerintah sesuai arahan Presiden untuk menciptakan iklim investasi yang semakin baik," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan dan investasi dari berbagai negara tanpa terikat pada kepentingan geopolitik tertentu.

Purbaya mengatakan Indonesia menerapkan prinsip non-alignment. Menurut dia, semakin banyak negara yang berinvestasi dan mendukung pembangunan Indonesia, akan semakin baik.

"China merupakan salah satu mitra penting, tetapi kita juga terus membuka peluang kerja sama dengan Amerika Serikat, Singapura, Eropa, dan negara-negara lainnya," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Indonesia segera melancarkan penerbitan surat utang dengan target khusus investor China. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah menargetkan penerbitan surat utang "Panda Bonds" senilai 1 miliar dolar AS.

"Pertama sih kita targetnya mungkin 1 miliar dolar AS, tapi kita lihat market (pasar)-nya seperti apa, kalau market-nya bisa lebih besar, kita akan perbesar, tergantung dengan kondisi market-nya," kata Purbaya Yudhi Sadewa kepada ANTARA di Beijing, Kamis (18/6) malam.

Hal itu disampaikan Purbaya setelah melakukan pertemuan dengan Menkeu Purbaya dengan Menteri Keuangan China Lan Fo'an maupun pihak dari bank sentral China China People’s Bank of China (PBOC), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) maupun investor dalam kunjungan resmi ke China pada 16-19 Juni 2026.

Pemerintah Indonesia diketahui menyiapkan rencana penerbitan surat utang "Panda Bonds" di China demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui diversifikasi sumber pembiayaan internasional.

Panda Bonds adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, lembaga multilateral, atau perusahaan asing di pasar obligasi domestik China dalam mata uang yuan atau renminbi,sehingga dapat dijual langsung kepada investor di China daratan.

Namun untuk menerbitkan Panda Bond, pemerintah, lembaga multilateral, atau perusahaan asing harus memenuhi ketentuan otoritas keuangan China yaitu China People’s Bank of China (PBOC) dan National Association of Financial Market Institutional Investors (NAFMII).

"Waktu pertemuan dengan PBOC, kami diminta melakukan percepatan pengeluaran izinnya tapi memang dari pihak 'underwriter'-nya belum dimasukkan dan pihak PBOC meminta agar segera dimasukkan izinnya sehingga mereka dapat segera memproses. Jadi dukungan mereka ke rencana ini amat baik," tambah Purbaya.

Dengan dukungan dari PBOC tersebut, Purbaya pun optimistis bahwa "Panda Bonds" dapat diterbitkan pada tahun ini.

"Ini minggu depan sudah mulai 'book building' harusnya begitu izinnya keluar ya. Jadi dua minggu lagi sudah putus mungkin," ungkap Purbaya.

"Book building" yang dimaksud adalah masa penawaran awal dimana perusahaan dan penjamin emisi (underwriter) mengumpulkan minat dan pesanan dari investor dalam rentang harga tertentu.

"Kemudian bisa dilihat berapa sih (minat terhadap Panda Bonds), dan kami memang ingin diversifikasi sumber pendanaan pembangunan, sehingga tidak dipengaruhi oleh satu sumber mata uang saja," tambah Purbaya.

Terlebih, ungkap Purbaya, Indonesia dan China sudah memiliki perjanjian bilateral (local currency transaction) yang mempermudah transaksi antara masyarakat kedua negara.

"Transaksi dengan yuan bisa langsung dikonversi ke rupiah, karena perjanjian antara bank sentral Indonesia dengan bank sentral China. Jadi saya akan coba juga, bisa tidak memakai untuk memanfaatkan langsung 'bilateral swap agreement' tadi sehingga langsung ke rupiah dan akan mengurangi tekanan terhadap rupiah juga nantinya," jelas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) semakin memperdalam kerja sama untuk memperluas penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) antara Rupiah dan Renminbi (Yuan).

Akselerasi dedolarisasi ini dilakukan guna menekan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam aktivitas ekonomi lintas negara. Penandatanganan antar bank sentral dua negara itu sendiri dilakukan pada 11 Juni 2026 di Shanghai, China.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa volume transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal antara Indonesia dan China menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat pesat.

"Tahun lalu secara keseluruhan mencapai US$18 miliar. Tahun ini, dalam 4 bulan saja telah mencapai US$13 miliar," papar Perry dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026 pada Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi yang dieksekusi langsung menggunakan Rupiah dan Renminbi secara signifikan akan mengurangi kebutuhan dolar AS untuk berbagai transaksi lain. Strategi diversifikasi mata uang ini tidak hanya menguntungkan stabilitas nilai tukar domestik, tetapi juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah China terkait internasionalisasi Renminbi.

Oleh sebab itu, berdasarkan kesepakatan terbaru, BI bersama PBOC berkomitmen untuk terus mengoordinasikan perbankan dan pelaku usaha di masing-masing negara agar makin masif mengadopsi Rupiah dan Renminbi.

Lebih lanjut, Perry memaparkan bahwa ekosistem LCT ini didukung penuh oleh infrastruktur sistem pembayaran lintas negara secara end-to-end. Konektivitas ini tidak hanya mencakup sistem pembayaran ritel seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), tetapi juga merambah sistem penyelesaian transaksi nilai besar (wholesale) secara real time gross settlement (RTGS).

Untuk mewujudkan itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bersama tiga bank asal Tiongkok kini telah memiliki akses penyelesaian secara langsung melalui sistem wholesale nilai besar yang ada di China (CIBS).

"Ini salah satu kemajuan bahwa penyelesaian transaksi antara Indonesia dengan Tiongkok tidak hanya sudah local currency, tapi penyelesaiannya juga melalui infrastruktur sistem pembayaran yang end-to-end, dari depan sampai ke belakang," jelas Perry.

Pendalaman Pasar Uang dan Bilateral Swap

Selain memfasilitasi transaksi rill, otoritas moneter kedua negara juga sepakat melakukan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas) domestik.

Perry mengungkapkan, melalui likuiditas transaksi yang besar, pengembangan instrumen pasar uang tidak lagi terbatas pada spot tunai, tetapi meluas pada Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) untuk transaksi Rupiah-Renminbi secara langsung.

Kini, bank-bank di dalam negeri yang ditunjuk dapat terhubung dan menyelesaikan transaksi mata uang secara langsung dengan bank di China daratan (mainland) maupun melalui hub finansial Hong Kong.

"Ini salah satu yang kita lakukan dalam memperkembangkan berbagai instrumen pasar uang dan valas. Tidak hanya tunai, spot, DNDF, tapi juga bagaimana instrumen investasi portofolio di Indonesia bisa menarik portfolio inflow dari Tiongkok," tambah Perry.

Sebagai jaring pengaman dari keseluruhan ekosistem tersebut, BI dan PBOC juga memperluas kerja sama melalui instrumen bilateral swap. BI tercatat telah membuka monetary instrument swap dalam valuta Rupiah-Renminbi.

Fasilitas ini pada gilirannya diintegrasikan dengan rezim Local Currency Bilateral Swap (LCBS) antara otoritas moneter kedua negara.

Dengan demikian, arsitektur LCT Rupiah-Yuan saat ini menyangkut tiga pilar: kelancaran penyelesaian transaksi dagang dan investasi, infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi penuh, serta ketahanan likuiditas valas melalui pendalaman pasar dan kesepakatan swap antarbank sentral.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke China pekan ini. Ia menggelar pertemuan bilateral dengan Menkeu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Lan Fo'an di Kantor Kementerian Keuangan Tiongkok, Beijing, pada Rabu (17/06).

Purbaya mengungkapkan kunjungannya merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus menjaga keberlanjutan pembangunan nasional melalui strategi pembiayaan yang terukur, disiplin, dan berorientasi jangka panjang di tengah dinamika serta volatilitas ekonomi global.

"Kami datang ke Beijing bukan karena terdesak, tetapi karena Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan. Ketika fondasi ekonomi kokoh, kita memiliki ruang untuk bertindak lebih strategis dan lebih percaya diri," ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Rabu (17/6).

Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat akses pembiayaan pembangunan, memperluas basis investor, serta memperdalam kemitraan ekonomi dengan negara-negara mitra strategis.

"Indonesia tidak menunggu. Kami bergerak lebih awal dengan membangun fondasi pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan agar pembangunan dapat terus berjalan di tengah berbagai tantangan global," ujarnya.Purbaya menegaskan kunjungannya ke Beijing merupakan bagian dari strategi pembiayaan jangka panjang yang telah direncanakan secara matang oleh pemerintah, sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperluas sumber pembiayaan yang kompetitif dan memperkuat kepercayaan investor internasional.

"Ini adalah bagian dari perencanaan yang telah disusun jauh sebelumnya. Pemerintah terus menjalankan strategi pembiayaan secara terukur, disiplin, dan berorientasi jangka panjang," jelasnya.

Ia juga menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Kondisi tersebut tercermin dari rasio utang pemerintah yang terkendali, defisit anggaran yang berada dalam batas aman, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga.

Kepercayaan investor terhadap Indonesia juga masih terjaga dengan baik. Hal tersebut tercermin dari tingginya minat investor terhadap instrumen keuangan pemerintah serta stabilitas makroekonomi nasional yang tetap terpelihara di tengah ketidakpastian global.

"Kepercayaan pasar tidak dibangun dalam semalam. Itu merupakan hasil dari disiplin fiskal, reformasi yang konsisten, dan kredibilitas kebijakan yang terus dijaga pemerintah. Karena itu, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik di kawasan," ungkapnya.

Dalam pertemuan dimaksud, Purbaya menegaskan pentingnya hubungan ekonomi Indonesia dan China yang selama ini telah berkembang erat. Ia berharap kedua negara dapat terus memperkuat kerja sama dalam berbagai forum internasional, termasuk G20 Finance Track, APEC Finance Ministers' Process, dan ASEAN+3.

Salah satu agenda utama kunjungan kerja Menkeu ke Beijing adalah mempersiapkan penerbitan sovereign Panda Bond. Pemerintah memandang instrumen tersebut sebagai langkah strategis untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan dan memperluas basis investor, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan China.

Penerbitan sovereign Panda Bond juga diharapkan dapat mendukung penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral (Local Currency Transaction/LCT) serta mendorong pendalaman kerja sama keuangan kedua negara.

Kunker ini juga diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus memperluas jaringan kemitraan strategis dengan investor global.

Pemerintah optimistis langkah proaktif tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional dan memperkuat ketahanan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.

"Di saat sebagian pihak memilih menunggu kepastian, Indonesia memilih menyiapkan masa depan. Itulah alasan kami terus bergerak, membangun kepercayaan, dan memperkuat fondasi ekonomi bangsa," ujarnya.

Selain melakukan pertemuan dengan Menkeu China, Purbaya juga dijadwalkan bertemu dengan para pelaku usaha dan investor. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menkeu juga akan mengadakan pertemuan dengan People's Bank of China (PBOC), Shanghai Cooperation Organization (SCO) Development Bank, serta Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang bekerja sama dengan People's Bank of China (PBOC) untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Menurut Dasco, kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) yang ditandatangani pada Kamis (11/6/2026) di Shanghai, China, merupakan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Kesepakatan itu membuat transaksi antara Indonesia, China Daratan, dan Hong Kong dapat dilakukan menggunakan rupiah atau renminbi tanpa harus bergantung pada dolar Amerika Serikat," kata Dasco di Jakarta, Ahad (14/6/2026).

Selain itu, Dasco juga menyampaikan bahwa dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut telah disepakati penerapan QRIS lintas batas antara Indonesia dan China. Dengan demikian, transaksi antara pelaku usaha Indonesia dan China dapat dilakukan menggunakan QRIS lintas negara.

“Sistem ini sudah melibatkan 191 penyedia layanan di China dan 24 di Indonesia. Semuanya terhubung,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa penandatanganan MoU mengenai local currency transaction (LCT) diperluas hingga mencakup wilayah Hong Kong. Dengan adanya kesepakatan antara BI dan PBOC tersebut, transaksi ekspor dan impor Indonesia dengan China dapat dilakukan tanpa harus bergantung pada dolar Amerika Serikat.

“Ini merupakan upaya yang sangat serius untuk mengurangi kebutuhan dolar Amerika Serikat dalam transaksi dagang, termasuk melalui penggunaan QRIS lintas negara antara Indonesia dan China. Hal ini dilakukan BI untuk memperkuat rupiah,” katanya.