Bisnis.com, SEMARANG - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah mencatat ada sekitar 30 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Jawa Tengah-DI Yogyakarta yang belum memenuhi persyaratan modal inti.

Merespon hal tersebut, Dadi Sumarsana Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Bank Perekonomian Rakyat Seluruh Indonesia (Perbarindo) Jawa Tengah, menyebut komitmen pemegang saham menjadi faktor penting untuk memenuhi persyaratan regulator.
"Tidak ada yang sulit, 30 [BPR] itu kan personelnya berbeda, kembali ke masing-masing saja. Tinggal ketemu OJK, atau diundang OJK, wong pemegang saham itu memegang otoritas tertinggi kok," ucap Sumarsana saat dihubungi pada Jumat (12/12/2025).
Sumarsana menegaskan bahwa pemegang saham BPR menjadi pihak yang punya kapasitas untuk menambah modal inti yang dipersyaratkan, yaitu senilai Rp6 miliar. Namun demikian, yang menjadi persoalan, tidak semua pemegang saham siap untuk berinvestasi lebih besar di sektor perbankan itu.
"Visinya pemegang saham adalah mendapatkan dividen, dan saya pastikan, kawan-kawan pemegang saham itu tidak pernah berpikir untuk setor modal tambahan. Toh mereka sudah membantu pemerintah dalam rangka mengurangi pengangguran, sudah mengikhlaskan hartanya untuk modal, menolong bocah yang menganggur, juga mengedukasi masyarakat yang tidak bankable," ujar Sumarsana.
Perbarindo mendorong para pemegang saham BPR/BPRS di Jawa Tengah untuk menjalin komunikasi dengan OJK untuk menyelesaikan masalah permodalan itu.

Sumarsana menyebut, ada banyak opsi yang bisa diambil pemegang saham, mulai merger dengan BPR lain, akuisisi, atau bahkan dijual. Hal tersebut akan lebih menguntungkan ketimbang harus menutup usaha BPR-nya. "Kalau sudah ada itikad baik seperti itu, saya kira OJK akan terbuka sekali untuk melakukan diskusi," lanjutnya.
Sebelumnya, Hidayat Prabowo Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa perlu kerja ekstra untuk bisa menangani 320-an BPR di Jawa Tengah-DI Yogyakarta. Selain masalah pemenuhan modal inti, kualitas penyaluran kredit BPR juga jadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius.
"BPR memang jadi PR kita bersama, ini membutuhkan perhatian khusus karena nilai non-performing loan (NPL) yang tinggi. Kita [Jawa Tengah] lebih di atas nasional. Nasional itu 12%, kita lebih di atas itu," ungkap Hidayat dalam konferensi pers yang digelar di Magelang beberapa waktu lalu.

Semarang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Oktober 2025 menerima 3.614 pengaduan konsumen yang telah dicatat melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen.

Kepala OJK Jateng Hidayat Prabowo di Semarang, Rabu, menyampaikan bahwa pengaduan paling banyak adalah terkait penipuan digital (money game dan impersonation).

Menurut dia, masih maraknya kasus penipuan keuangan dan investasi ilegal menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses keuangan, namun kebutuhan tersebut harus disertai dengan peningkatan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, indeks inklusi atau akses keuangan masyarakat secara nasional sebesar 80,51 persen.

Sedangkan, indeks literasi atau tingkat pengetahuan masyarakat terhadap jasa keuangan sebesar 66,46 persen.

"Masih lebarnya jarak antara inklusi dan literasi keuangan membuat masyarakat rentan menjadi korban penipuan," katanya.

Karena itu, pihaknya bersama anggota Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) Provinsi Jateng terus memperkuat sinergi dalam melindungi konsumen dan masyarakat dari praktik keuangan ilegal.

"OJK akan terus memperluas program edukasi serta memperkuat kehadiran Satgas PASTI di daerah agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan secara bijak," katanya.

Diakuinya, masyarakat dengan tingkat literasi yang masih rendah memiliki risiko lebih besar untuk menjadi korban berbagai bentuk penipuan sehingga program edukasi, pengingat berkala, dan penyegaran informasi harus dilakukan secara konsisten.

"Dalam kondisi tertentu, seperti saat terdesak kebutuhan finansial, berada di bawah tekanan, atau tergoda oleh tawaran pinjaman yang menjanjikan proses cepat dan mudah, masyarakat dapat mengalami kelengahan, mengabaikan risiko, atau bertindak tanpa pertimbangan yang matang," katanya.

Sementara itu, Analis Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, selaku Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto menyampaikan bahwa scam keuangan yang saat ini marak terjadi dapat menimpa semua kalangan.

Menurut dia, aksi penipuan tersebut tidak hanya dilakukan oleh sekelompok pihak yang menguasai teknologi, tetapi juga oleh sindikat besar yang memiliki kemampuan mumpuni.

"Scam keuangan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat, sehingga kewaspadaan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat terhindar dari berbagai bentuk penipuan keuangan," katanya.

Dalam memerangi kejahatan di sektor jasa keuangan, kata dia, OJK bersama Satgas PASTI telah meluncurkan Indonesia Anti Scam Center (IASC) pada 22 November 2024.

Sampai 31 Oktober 2025, IASC telah menerima 323.841 laporan, terdiri dari 140.109 laporan disampaikan oleh korban melalui pelaku usaha sektor keuangan yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 183.732 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

Jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 530.794 dan jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 100.565, dengan total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp7,5 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp383,6 miliar.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, SEMARANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong kolaborasi dengan aparat penegak hukum di Jawa Tengah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Kolaborasi itu diwujudkan salah satunya dengan menggelar sosialisasi kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan pada Rabu (12/11/2025), di Kota Semarang.
Direktur Eksekutif Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Feriansyah menjelaskan bahwa acara tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi antara seluruh aparat penegak hukum terkait penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Lebih lanjut, acara itu juga menjadi momen bagi OJK untuk menyosialisasikan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
"Melalui langkah-langkah penguatan ini, kami optimis bahwa kerja sama dalam menjaga sektor keuangan ini akan terwujud dengan lebih baik. Sehingga potensi peningkatan risiko eksternal dapat sama-sama kita mitigasi," ujar Feriansyah dalam konferensi pers.
Brigjen. Pol. Latif Usman, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Provinsi Jawa Tengah, menyebut kolaborasi lintas instansi tersebut diperlukan untuk memastikan payung hukum serta pembagian kewenangan ketika melaksanakan penyidikan terhadap kasus pidana di sektor jasa keuangan.
"Tentunya, dalam pemeriksaan, penyitaan, ini kan kita harus benar. Hal-hal apa saja yang menjadi barang bukti, harus kita tentukan dengan benar. Karena untuk menentukan tersangka, tentunya harus ada alat bukti yang cukup. Kami tentunya berkoordinasi dengan OJK dan Kejaksaan, ini harus dilakukan," jelas Latif.
Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Irwansyah, melanjutkan bahwa proses penyidikan dan penuntutan perkara keuangan membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian.

"Penentuan alat bukti dan tersangka harus dilakukan secara hati-hati dan profesional. Sosialisasi seperti ini membantu kami memahami konteks hukum di sektor keuangan secara lebih mendalam," tuturnya.
Di Jawa Tengah sendiri, kolaborasi lintas instansi untuk pengawasan sektor industri jasa keuangan telah dilakukan melalui pembentukan beberapa satuan tugas (satgas). Kepala OJK Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Hidayat Prabowo, menjelaskan bahwa ada 17 instansi yang sudah tergabung ke dalam Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) Jawa Tengah.
"Kami terus berkoordinasi agar masyarakat tidak menjadi korban dari penipuan dan juga pinjaman online ilegal (pinjol). Masih banyak sekali [yang menjadi korban]," ujar Hidayat.