Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendukung upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menata sektor transportasi melalui regulasi berkeadilan guna menciptakan persaingan usaha sehat, meningkatkan kepastian berusaha, dan melindungi seluruh pelaku angkutan nasional.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan penataan sektor transportasi perlu terus diperkuat agar seluruh pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan kesempatan berusaha yang setara.

"Karena terbukanya perusahaan asing untuk masuk di Indonesia ini yang Pak Muiz (Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Muiz Thohir) sedang berjuang untuk atur. Betul ya Pak? Saya enggak nodong Pak. Saya cuma mau infokan ke teman-teman (Organda) aja. Bukan berarti Kemenhub diam aja, tapi sedang diatur," kata Adrianto dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan hal itu dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda 2026 di Jakarta, Selasa (30/6), yang turut dihadiri Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Muiz Thohir dan pihak terkait lainnya.

Adrianto menilai berbagai tantangan persaingan antarmoda transportasi masih memerlukan penyempurnaan regulasi, termasuk penguatan penegakan aturan agar tercipta iklim usaha yang semakin sehat dan kompetitif.

Menurut Adrianto, perkembangan model bisnis transportasi harus diimbangi kebijakan yang adaptif sehingga seluruh pelaku usaha dapat berkembang dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Ia menekankan proses perizinan seluruh moda transportasi perlu diawasi secara konsisten untuk memastikan setiap penyelenggara layanan beroperasi sesuai regulasi dan prinsip persaingan yang adil.

Adrianto mengapresiasi upaya Kementerian Perhubungan yang tengah menyusun penyempurnaan regulasi guna menyesuaikan perkembangan industri transportasi nasional dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

"Pak Muiz sedang menggodok aturannya, saya tahu itu. Tapi kita masih tunggu Pak Muiz, pengaturannya belum selesai," ujar dia.

Menurut dia, Organda siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan sehingga kebijakan yang disusun mampu menjawab tantangan industri angkutan di berbagai daerah.

Adrianto menegaskan tujuan utama penataan transportasi bukan sekadar memberikan pembatasan, melainkan menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha yang mematuhi aturan.

Organda juga mendukung pengembangan transportasi yang lebih ramah lingkungan, termasuk mendorong tersedianya infrastruktur energi alternatif agar transisi menuju angkutan rendah emisi berjalan optimal.

Di samping itu, ia mengatakan Organda mendorong regulasi yang berkeadilan, perlindungan terhadap usaha mikro dan kecil, serta pemberian insentif berkelanjutan bagi pelaku industri transportasi nasional.

Adrianto berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga terwujud sistem transportasi nasional yang terintegrasi, berkeadilan, aman, dan berdaya saing.

"Tentunya sinergi dengan pemerintah harus kita perkuat di zaman yang serba tidak menentu ini," katanya.

Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Muiz Thohir menegaskan Organda merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun sektor transportasi darat yang semakin baik.

Menurut Muiz, pemerintah membutuhkan masukan, saran, dan pemikiran dari Organda karena pengembangan transportasi nasional memerlukan kolaborasi erat antara seluruh pemangku kepentingan.

Ia mengatakan jajaran pengurus Organda selama ini aktif berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha angkutan di lapangan.

Salah satu isu yang banyak dibahas ialah sejumlah regulasi yang dinilai masih menjadi kendala bagi pelaku usaha angkutan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Muiz menjelaskan sebagian persoalan regulasi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sedangkan sebagian lainnya bersifat lintas sektor sehingga memerlukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Ia mencontohkan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi.

Untuk membantu mengatasi kendala tersebut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Organda menyelenggarakan bimbingan teknis agar pelaku usaha lebih memahami proses perizinan melalui OSS.

Menurut Muiz, pemenuhan aspek perizinan dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting agar pelaku usaha angkutan dapat beroperasi secara tertib, aman, dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan masih terdapat sejumlah kekurangan dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru setelah enam bulan diberlakukan sejak awal 2026.

Burhanuddin mengatakan, sebagai praktisi hukum, dirinya melihat masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru tersebut.

"Tetapi di dalam pelaksanaannya, kita sebagai orang praktisi masih banyak kekurangan-kekurangannya, apalagi ini baru 6 bulan," ujar Burhanuddin di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menilai perlu adanya penyempurnaan aturan internal Kejaksaan agar selaras dengan KUHP dan KUHAP yang baru.

Terlebih, pimpinan Kejaksaan RI itu mengakui implementasi KUHP dan KUHAP baru belum berjalan secara menyeluruh.

"Saya mengharapkan ini bagaimanapun juga aturan-aturan baku yang kami buat di kami itu belum bisa menyeluruh karena ini baru 6 bulan," imbuhnya.

Meski demikian, Burhanuddin menilai pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru merupakan momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya reformasi hukum pidana materiil dan formil dilakukan secara bersamaan.

Menurutnya, KUHP baru telah menggeser paradigma pemidanaan yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan menjadi proses hukum yang lebih berkeadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Sementara itu, KUHAP baru memperkuat prinsip due process of law dengan menjadikan perlindungan hak asasi manusia (HAM), peradilan yang adil, serta akuntabilitas aparat penegak hukum sebagai fondasi utama.

"KUHAP ini memperkuat hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, hingga para penyandang disabilitas serta penyempurnaan kewenangan aparat terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," pungkasnya.

Negara perlu hadir untuk menutup celah distorsi, memperkuat kelembagaan, serta memastikan bahwa seluruh pelaku terutama petani, untuk memperoleh manfaat yang adil dari rantai nilai.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia adalah kekuatan utama dunia dalam sektor pertanian, khususnya komoditas perkebunan.

Data terbaru menunjukkan bahwa produksi minyak sawit Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 47,47 juta ton, dengan ekspor sekitar 32,36 juta ton dan nilai devisa lebih dari 22 miliar dolar AS. Di sektor kakao, sekitar 96 persen ekspor Indonesia telah berupa produk olahan, menandakan keberhasilan parsial hilirisasi. Sementara itu, produksi karet nasional berada pada kisaran 2,1 juta ton, dan kopi sekitar 700 ribu ton per tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama global.

Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat kelemahan pasar yang mengemuka. Nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri belum optimal. Ekspor kopi Indonesia, misalnya, masih didominasi oleh produk mentah dengan nilai ekspor sekitar 1,6 miliar dollar AS, sementara produk olahan hanya menyumbang sebagian kecil.

Pada komoditas gula, situasinya lebih problematis, dimana produksi gula nasional sekitar 2,2 - 2,3 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri mencapai lebih dari 7 juta ton, sehingga impor masih mendominasi pasar gula nasional.

Pada saat yang sama, indikator kesejahteraan petani seperti Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan angka relatif tinggi, yakni sekitar 125,35 pada Maret 2026. Bahkan untuk subsektor perkebunan rakyat mencapai lebih dari 150. Angka ini dapat dijadikan alat indikator kesejahteraan petani, termasuk untuk melihat realitas ketimpangan di lapangan.

Sementara itu, di beberapa kasus lokasi sentra perkebunan juga masih banyak tantangan terhadap fluktuasi harga, ketergantungan pada tengkulak, serta akses pasar yang terbatas.

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa persoalan ditingkat petani bukan semata produksi, melainkan struktur pasar dan tata niaga. Dalam banyak kasus, selisih harga dari hulu ke hilir tidak sepenuhnya mencerminkan biaya distribusi, tetapi mengindikasikan adanya distorsi dalam rantai nilai.

Distorsi Tata Niaga dan Tekanan dalam Rantai Nilai

Istilah "mafia pangan" sering dibahas dalam pemahaman sebagai praktik penguasaan pasar yang tidak sehat melalui kontrol stok, manipulasi distribusi, hingga eksploitasi celah kebijakan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik tersebut, seperti penahanan stok, pembagian wilayah pasar, dan penetapan harga tidak wajar.

Kita dapat melihat pada sektor sawit dan minyak goreng, misalnya, terdapat anomali antara produksi yang melimpah dan ketersediaan di pasar. Margin harga antara bahan baku CPO dan minyak goreng dapat mencapai Rp4.000 hingga Rp15.000 per kilogram dalam beberapa periode, menunjukkan adanya potensi rente di sepanjang rantai distribusi.

Pada komoditas gula, kompleksitas rantai pasok, mulai dari produksi tebu, pengolahan di pabrik gula, hingga distribusi, membuka ruang besar bagi praktik manipulasi, termasuk pada aspek rendemen dan distribusi gula rafinasi. Tanpa sistem pelacakan yang transparan, perbedaan kualitas dan volume dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk keuntungan sepihak.

Sementara itu, pada komoditas seperti karet, kopi, kakao, dan rempah, distorsi terjadi dalam bentuk yang lebih subtil. Petani sering menghadapi potongan harga berdasarkan kualitas yang tidak transparan, permainan kadar air, serta keterbatasan akses ke pasar yang lebih kompetitif. Struktur pasar yang cenderung oligopsonistik, di mana hanya sedikit pembeli berhadapan dengan banyak penjual yang memperlemah posisi tawar petani.

Padahal, sebagian besar produksi komoditas ini berasal dari perkebunan rakyat. Untuk kakao, misalnya, lebih dari 99 persen areal merupakan milik petani kecil, sementara pada karet sekitar 88 persen. Ketimpangan struktur ini menciptakan ruang bagi praktik rente yang sistemik.

Dalam konteks ini, pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bahwa "tidak boleh ada kompromi terhadap mafia pangan" menjadi sangat relevan. Demikian pula peringatan Presiden Prabowo Subianto bahwa "jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat" menegaskan urgensi reformasi tata kelola sektor pangan dan perkebunan.

Dari Pengendalian Harga ke Pengendalian Rente

Kebijakan pemerintah selama ini cenderung berfokus pada stabilisasi harga melalui penetapan harga acuan, pengendalian impor, dan intervensi distribusi. Meskipun penting, pendekatan ini jangan bersifat reaktif dan harus menyentuh akar persoalan.

Untuk mengatasi distorsi tata niaga dan mendukung hilirisasi yang berkelanjutan, diperlukan pergeseran paradigma kebijakan dari "mengendalikan harga" menjadi "mengendalikan rente".

Transparansi data harus menjadi fondasi utama dalam reformasi tata niaga perkebunan. Sistem informasi nasional yang terintegrasi, mencakup produksi, stok, distribusi, hingga impor, perlu dibangun secara real time dan dapat diakses oleh publik serta lembaga pengawas. Tanpa keterbukaan data, ruang manipulasi akan terus terbuka dan sulit diawasi secara objektif.

Sejalan dengan itu, penguatan sistem traceability dalam rantai pasok menjadi krusial. Pemanfaatan teknologi digital untuk melacak pergerakan komoditas dari kebun hingga konsumen tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga mempersempit peluang praktik manipulasi kualitas, volume, maupun distribusi.

Dalam konteks hulu, reformasi kelembagaan petani melalui penguatan koperasi dan unit pengolahan bersama menjadi langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar petani, sekaligus membuka akses terhadap nilai tambah yang selama ini lebih banyak dinikmati di hilir.

Pada saat yang sama, penataan ulang kebijakan impor dan distribusi harus dilakukan secara lebih berbasis data dan independen dari intervensi kepentingan sempit. Mekanisme kuota dan perizinan perlu diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber masalah baru dalam sistem pangan nasional.

Upaya ini harus diperkuat melalui integrasi penegakan hukum lintas sektor dengan pendekatan follow the money, sehingga jaringan ekonomi di balik praktik mafia pangan dapat diungkap secara menyeluruh. Kolaborasi antara KPPU, KPK, dan PPATK menjadi sangat penting dalam menciptakan efek jera sekaligus memperbaiki struktur pasar.

Lebih jauh, agenda hilirisasi perlu dirancang secara inklusif dengan memastikan keterlibatan petani dalam rantai nilai industri. Insentif bagi industri pengolahan seharusnya dikaitkan dengan kemitraan yang adil dan transparan dengan petani, sehingga hilirisasi tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga secara nyata meningkatkan kesejahteraan di tingkat hulu.

Dari kondisi di atas kita bisa menyimpulkan bahwa keunggulan komparatif Indonesia yang sangat kuat di sektor perkebunan, didukung oleh kondisi agroklimat tropis, ketersediaan lahan, serta pengalaman, belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di tingkat global. Dalam situasi seperti ini, hilirisasi yang diharapkan menjadi motor penguatan ekonomi justru berisiko kehilangan momentum, bahkan berpotensi menciptakan ketimpangan baru apabila fondasi tata kelolanya tidak dibenahi secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, peran negara menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai pengendali harga atau stabilisator pasar, tetapi sebagai penjamin terciptanya keadilan dan integritas dalam sistem ekonomi.

Reformasi tata niaga yang transparan, akuntabel, dan inklusif merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa proses hilirisasi berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Negara perlu hadir untuk menutup celah distorsi, memperkuat kelembagaan, serta memastikan bahwa seluruh pelaku terutama petani, untuk memperoleh manfaat yang adil dari rantai nilai.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Sumber daya alam dalam ekonomi hijau tidak boleh ditebang habis. Sekarang terjadi ditebang semua, maka generasi muda tidak kebagian,

Mataram (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan, konsep ekonomi hijau harus dijalankan secara berkelanjutan dengan memastikan sumber daya alam tidak habis dieksploitasi dan tetap menyisakan ruang untuk generasi mendatang.

"Sumber daya alam dalam ekonomi hijau tidak boleh ditebang habis. Sekarang terjadi ditebang semua, maka generasi muda tidak kebagian," ujar dia dalam kuliah umum di kampus UIN Mataram, Kota Mataram, NTB, Selasa.

Mantan Ketua Dewan Penggerak Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) tersebut menjelaskan prinsip utama ekonomi hijau adalah menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian alam.

Pendekatan tersebut penting untuk memastikan agar sumber daya alam selalu tersedia dalam jangka panjang, sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana.

Mahfud menyoroti praktik eksploitasi sumber daya alam yang masif dilakukan tanpa kontrol karena mengancam keberlanjutan lingkungan dan hak generasi muda.

"Ekonomi hijau harus bersifat menyelamatkan, tidak boleh menyebabkan bencana seperti banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatra," celetuk dia.

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan bahwa praktik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia selama ini masih menyisakan persoalan serius dalam distribusi manfaat ekonomi.

Banyak daerah yang kaya tambang justru dihuni penduduk dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah, sementara keuntungan besar lebih banyak dinikmati oleh pihak luar.

Ia menekankan ekonomi berkeadilan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat lokal, sehingga kekayaan alam juga dirasakan langsung oleh penduduk di sekitar wilayah tambang.

"Banyak orang punya tambang besi, nikel, emas, namun penduduk di sekitarnya miskin. Pemasukan ke negara banyak dan yang dapat orang-orang luar, itu yang ingin dibereskan oleh Prabowo," pungkas Mahfud MD.

Ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia guna mencapai visi Indonesia Emas 2045. Indeks Ekonomi Hijau (GEI) menunjukkan tren positif selama satu dekade terakhir yang awalnya hanya 47,2 persen pada 2011 menjadi 59,17 persen pada 2020.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan Indeks Ekonomi Hijau mencapai 90,65 persen pada 2045 atau saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan dengan pangsa energi baru terbarukan dalam bauran energi primer sebesar 70 persen.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan skema pembagian spektrum frekuensi yang berkeadilan oleh pemerintah pada lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz dinilai sebagai hal yang krusial untuk menjaga keberlanjutan bisnis operator seluler di Tanah Air dan menciptakan persaingan yang adil.

Director and Head of Government and Industry Relations Ericsson Indonesia Ronni Nurmal mengatakan pemanfaatan kedua pita tersebut merupakan kunci utama untuk meningkatkan penetrasi sinyal di area indoor sekaligus memperluas kapasitas jaringan masa depan.

Ronni berpendapat struktur pasar telekomunikasi Indonesia saat ini telah mencapai titik yang ideal setelah melewati berbagai fase konsolidasi. Fokus utama saat ini terletak pada bagaimana regulator mampu menciptakan arena bermain yang setara bagi para pemain yang tersisa, termasuk dalam hal ketersediaan spektrum frekuensi.

“Menurut saya sih, tiga operator itu udah jumlah operator yang cukup bagus dengan konsolidasi-konsolidasi sudah terjadi. Artinya adalah pemerintah memang harus memikirkan bagaimana caranya supaya tiga operator ini bisa berkompetisi dengan fair,” kata Ronni, dikutip Selasa (14/4/2026).

Ronni menambahkan Indonesia saat ini juga tengah membutuhkan jaringan 5G dan teknologi AI untuk mendukung digitalisasi Indonesia. Idealnya, untuk 5G itu setiap operator punya 80-100 MHz per spektrum. Namun, dengan pita selebar 60 MHz -70 MHz sudah cukup mumpuni.

Adapun pada pita 2,6 GHz diperkirakan tersedia pita frekuensi selebar 190 MHz sementara itu pada pita 700 MHz, terdapat frekuensi sebesar 112 MHz.

Dengan membagi secara adil untuk pita 2,6 GHz, maka seharusnya masing-masing operator mendapat sekitar 60-60-70. Pita frekuensi, menurutnya, akan lebih leluasa jika pemerintah melelang pita 3,5 GHz yang saat ini masih digunakan oleh pemain satelit.

“Perlu dipikirkan juga segera 3.500 MHz yang masih dipakai satelit, diskusinya sudah cukup lama, koeksis antara seluler dan satelit, menurut saya 3.500 bisa membantu kalau misalkan yang 2,6 itu tadi, apapun hasil pembagiannya,” kata Ronni.

Memasuki tahun 2026, peta kepemilikan spektrum frekuensi di Indonesia masih memperlihatkan dominasi yang bervariasi. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) masih memegang porsi terbesar di pita frekuensi rendah dan menengah, disusul oleh Indosat Ooredoo Hutchison yang telah melakukan integrasi spektrum pascakonsolidasi besar-besaran, serta XL Axiata yang terus memperkuat efisiensi pita frekuensinya untuk melayani pelanggan data.

Pemanfaatan frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki peran teknis yang berbeda namun saling melengkapi. Pita 700 MHz, yang sering disebut sebagai digital dividend, memiliki karakteristik gelombang yang panjang sehingga mampu menembus hambatan fisik seperti dinding bangunan dengan sangat baik (deep penetration). Frekuensi ini menjadi solusi efisien untuk memperluas jangkauan sinyal di daerah terpencil tanpa perlu membangun banyak menara BTS.

Sebaliknya, pita 2,6 GHz bekerja pada frekuensi lebih tinggi yang mampu membawa kapasitas data sangat besar dalam waktu singkat. Secara teknis, pita ini berfungsi sebagai jalur cepat untuk menangani kepadatan trafik di area perkotaan dan memenuhi kebutuhan use case teknologi masa depan yang memerlukan latensi rendah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas guna membahas percepatan program perumahan rakyat secara nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (6/4/2026).

Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperluas akses hunian layak melalui berbagai langkah strategis, salah satunya peningkatan bedah rumah rakyat.

“Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu di antaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, bedah rumah rakyat. Sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Mensesneg dan Pak Seskab untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia,” ucap Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2026).

Program tersebut, kata Maruarar, akan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 400.000 rumah untuk direnovasi.

“Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan,” lanjutnya.

Dalam rapat tersebut, menurut Maruarar, Presiden Ke-8 RI itu turut memberikan arahan agar pemanfaatan lahan negara, khususnya yang berada di kawasan strategis perkotaan dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun. Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sektor perkeretaapian turut diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan hunian masyarakat.

“Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah, supaya ada kombinasi,” katanya.

Lebih lanjut, Maruarar menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan ini nantinya tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di sejumlah wilayah lainnya seperti Bandung. Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah lahan potensial untuk pembangunan hunian tersebut.

“Atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan dua minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Kramat, itu saya bersama Pak Doni, arahan Pak Rosan juga, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Kemudian juga sedang dipersiapkan oleh kereta api, KAI, 500 rumah berikutnya yang akan segera diproses. Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni, berarti dua bulan lagi, 15 Juni 2026,” ujarnya.

Maruarar menambahkan, Presiden juga telah mengarahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nusron Wahid untuk mempercepat penyediaan lahan.

“Nantinya lahan yang dipersiapkan Pak Nusron, kita juga sudah mendapatkan arahan untuk bisa dipersiapkan pembiayaannya dan pembangunannya oleh danantara. Jadi sinergi ini tadi sudah diputuskan dan untuk bisa dikerjakan dengan masif,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons permintaan Komisi III DPR RI yang meminta agar vendor dokumentasi Amsal Sitepu agar dibebaskan dalam perkara mark up di Desa Kabupaten Karo.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna memastikan bahwa pihaknya menghormati keputusan DPR RI soal kasus Amsal Sitepu. Sebab, hal tersebut merupakan fungsi dari DPR sebagai pengawasan agar hukum berjalan seadil-adilnya.

"Yang pertama kami menghormati dan memang fungsi dari DPR untuk mengawasi agar penegak hukum berjalan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku," ujar Anang di Kejagung, Senin (30/3/2015).

Namun demikian, Anang menyatakan bahwa untuk vonis bebas Amsal tidak bisa serta merta dilakukan. Pasalnya, terkait vonis hukuman tetap berada di koridor majelis hakim yang menangani perkara.

Kemudian, dia juga menyarankan agar pembelaan Amsal terkait kasus dugaan mark up ini bisa dituangkan dalam sidang dengan agenda nota pembelaan.

"Terkait dengan permohonan yang bersangkutan terdakwa ini, ya silakan aja, kan ada mekanisme hukum yang ditempuh. Salah satunya kan nanti kemarin tuntutan, berarti kan berikutnya pleidoi pembelaan," imbuhnya.

Di samping itu, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga siap menjelaskan kepada anggota DPR terkait kasus Amsal Sitepu ini dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP).

"Terkait dengan RDP, kami siap dan kami menghormati sekali dan kami berterima kasih ini menjadi bagian kontrol bagi kita sebagai penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan juga memenuhi rasa keadilan di masyarakat," pungkasnya.

Komisi III DPR RI berharap Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan mark up pengadaan jasa atas pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo memvonis bebas terdakwa Amsal Sitepu selaku pihak vendor.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III Habiburokhman saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Parlemen, Senin (30/3/2026). Dia menyampaikan jika tidak diputus bebas, setidaknya Amsal memperoleh hukuman ringan dengan berlandaskan nilai-nilai hukum berkeadilan khususnya bagi pekerja di bidang ekonomi kreatif.

"Komisi III DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerjaan industri kreatif," katanya.

Mataram, Nusa Tenggara Barat (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan implementasi konservasi ekosistem dalam kerangka ekonomi biru dilakukan secara inklusif, partisipatif, serta berkeadilan bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha.

"Penguatan ekonomi biru Indonesia sebagai agenda strategis pembangunan nasional yang tak bisa dilepaskan dari perlindungan ekosistem laut," kata Direktur Konservasi Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) KKP Firdaus Agung dalam keterangan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Dia menyampaikan komitmen tersebut diperkuat dan digaungkan dalam forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak" yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta.

Dia mengatakan forum yang menghadirkan lintas pemangku kepentingan itu menekankan masa depan ekonomi laut Indonesia bertumpu pada kolaborasi nyata bersama masyarakat pesisir sebagai aktor utama.

Adapun pertemuan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari KKP, Bappenas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas.

"Konsolidasi lintas sektor ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi konkret di lapangan," ujar Firadaus.

Lebih lanjut dia mengatakan para peserta sepakat bahwa tantangan saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan, melainkan pada penyelarasan pelaksanaan lintas sektor agar tidak berjalan parsial dan kehilangan dampak jangka panjang.

Ia menambahkan visi konservasi Indonesia merupakan fondasi strategis pembangunan ekonomi biru. Baginya, konservasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, dengan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan.

"Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi," tegasnya.

Forum itu juga menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion).

Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditegaskan sebagai bagian integral dari tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap program.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) yang didukung COAST Facility Indonesia dan didanai Pemerintah Inggris," jelasnya.

Ia berharap hasil pertemuan itu dapat menjadi rujukan untuk memperkuat kebijakan dan praktik ekonomi biru Indonesia agar lebih adaptif, inklusif, dan berbasis dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

Sejumlah rekomendasi strategis pun dirumuskan, antara lain mendorong harmonisasi ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, memperkuat tata kelola pesisir yang inklusif dan transparan.

Selan itu, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial mikro, serta memperluas skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir.

"Forum ini juga mendorong pembentukan kemitraan multipihak di tingkat tapak agar kolaborasi tidak berhenti pada tataran wacana," katanya.

Sementara itu, Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih mencontohkan praktik baik di Teluk Jor, NTB, yang mana menunjukkan bagaimana tata kelola pesisir berbasis masyarakat mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Dina model kolaboratif pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil efektif untuk direplikasi di berbagai daerah pesisir Indonesia.

"Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina.

Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ), Mustamin menegaskan ekonomi biru hanya akan berhasil jika laut tidak semata dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai ruang hidup yang dikelola bersama masyarakat pesisir sebagai mitra strategis.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Harga energi yang kita bayar hari ini menyimpan cerita tentang siapa yang sebenarnya menanggung biayanya.

Harga listrik, BBM, dan gas bukan sekadar angka dalam kebijakan ekonomi.

Harga cerminan langsung bagaimana negara membagi beban dan manfaat pembangunan.

Nah, berkaitan dengan fakta ini, selama puluhan tahun, kontrak sosial energi di Indonesia dibangun di atas satu kesepakatan implisit. Negara menahan harga energi agar tetap terjangkau dan masyarakat menikmati stabilitas biaya hidup.

Di saat bersamaan, ekonomi tumbuh dengan asumsi bahwa beban tersebut dapat ditanggung bersama.

Namun, perubahan struktur ekonomi, tekanan fiskal, dan tuntutan transisi energi, membuat 'kontrak sosial' ini sekarang semakin rapuh dan karena itu perlu ditata ulang secara terbuka.

Dalam penataan ulang itu, pertanyaan mendasar yang kini mengemuka dan perlu dijawab bukan lagi sekadar bagaimana menjaga energi tetap murah, melainkan siapa yang sebenarnya membayar biaya dan paling menikmati manfaatnya.

Asal tahu juga, dalam praktiknya, energi murah hampir tidak pernah benar-benar murah. Selama ini, selisih antara harga pasar dan harga yang dibayar konsumen ditutup oleh anggaran negara, distorsi kebijakan, atau penundaan investasi.

Biaya ini tersebar luas, sementara manfaatnya sering terkonsentrasi pada kelompok dengan konsumsi energi lebih tinggi. Ketidakseimbangan inilah yang membuat kontrak sosial energi lama semakin sulit dipertahankan.

Kontrak sosial energi lama lahir dari konteks pembangunan yang berbeda dengan sekarang. Kontrak dibuat ketika pendapatan masyarakat masih relatif rendah dan inflasi menjadi ancaman utama stabilitas.

Saat itu, subsidi energi dipandang sebagai instrumen kebijakan yang efektif.

Negara kemudian hadir secara nyata melalui harga yang ditahan. Namun seiring waktu, struktur konsumsi berubah.

Rumah tangga menengah dan atas, sektor transportasi pribadi, serta industri berintensitas energi tinggi justru menikmati porsi subsidi terbesar.

Dan di situ masalah muncul. Negara terus menanggung beban fiskal yang membesar.

Sementara dampak pemerataan semakin mengecil. Dalam perspektif kebijakan publik, kontrak sosial semacam ini mulai kehilangan dasar keadilannya.

Masalah utamanya bukan pada peran negara di sektor energi, melainkan pada cara peran tersebut dijalankan. Negara terlalu sering hadir melalui harga murah, bukan melalui pembangunan sistem yang kuat dan berkelanjutan.

Harga energi yang tidak mencerminkan biaya riil mengaburkan sinyal ekonomi, menurunkan insentif efisiensi, dan menunda investasi jangka panjang.

Energi diperlakukan sebagai barang konsumsi yang harus dijaga murah, bukan sebagai infrastruktur strategis yang menopang produktivitas dan daya saing nasional.

Transisi energi memperjelas ketegangan dalam kontrak sosial lama ini. Peralihan menuju sistem energi yang lebih bersih membutuhkan investasi besar pada pembangkit, jaringan, teknologi, dan kapasitas kelembagaan.

Semua itu menuntut ruang fiskal dan kepastian kebijakan. Namun ruang tersebut justru terkuras untuk mempertahankan subsidi konsumsi jangka pendek. Akibatnya, beban transisi ditunda atau dipindahkan ke masa depan.

Kalau kebijakan ini dipertahankan, generasi mendatang berpotensi menghadapi kebutuhan investasi yang lebih besar dengan ruang kebijakan yang lebih sempit.

Karena itulah, kontrak sosial energi perlu diperbarui. Tapi, dalam perbaruan kontrak sosial energi, pertanyaan soal siapa membayar dan siapa menikmati juga harus dijawab secara lebih jujur dan eksplisit. Prinsip dasarnya sederhana, meskipun implementasinya kompleks.

Mereka yang mengkonsumsi energi lebih banyak dan memiliki kemampuan ekonomi lebih besar seharusnya menanggung porsi biaya yang lebih besar.

Negara tetap berkewajiban melindungi kelompok rentan, tetapi perlindungan tersebut harus disalurkan melalui mekanisme yang tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan ini menuntut pergeseran dari subsidi berbasis harga menuju perlindungan sosial berbasis kebutuhan. Bantuan langsung, subsidi terarah, dan mekanisme kompensasi yang dirancang dengan baik dapat melindungi kelompok berpendapatan rendah tanpa menciptakan distorsi harga yang luas.

Pada saat yang sama, harga energi yang lebih mencerminkan biaya riil akan mendorong efisiensi, perubahan perilaku konsumsi, serta keputusan investasi yang lebih rasional. Kontrak sosial energi baru bukan tentang mengurangi peran negara, melainkan tentang mengubah cara negara hadir.

Kontrak sosial yang diperbarui juga perlu mengakui bahwa energi adalah infrastruktur produktif, bukan sekadar alat stabilisasi politik. Investasi pada jaringan listrik yang andal, pasokan gas yang stabil, dan sistem energi bersih memberikan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang.

Sebagian biaya energi yang dibayar hari ini sejatinya adalah investasi untuk menikmati sistem yang lebih tangguh di masa depan. Kontrak sosial yang jujur harus mampu mengkomunikasikan logika ini kepada publik: keterjangkauan bukan semata soal harga rendah, melainkan tentang keandalan dan keberlanjutan.

Distribusi manfaat antar sektor ekonomi juga perlu dibahas secara terbuka. Industri dan sektor usaha sering menikmati energi dengan harga relatif rendah demi menjaga daya saing.

Kebijakan ini memiliki justifikasi ekonomi, tetapi juga menuntut akuntabilitas. Apakah energi murah tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi harga yang lebih terjangkau, lapangan kerja yang berkualitas, dan nilai tambah domestik, atau justru terkonsentrasi sebagai keuntungan sempit.

Kontrak sosial energi baru harus mengaitkan dukungan energi kepada sektor usaha dengan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Transparansi menjadi fondasi utama kontrak sosial yang baru. Publik berhak mengetahui berapa biaya sebenarnya dari energi yang dikonsumsi, bagaimana subsidi dibiayai, dan apa konsekuensinya terhadap anggaran negara.

Tanpa transparansi, kebijakan energi mudah dipersepsikan sebagai beban sepihak atau keputusan elitis. Dengan transparansi, bahkan kebijakan yang sulit sekalipun memiliki peluang lebih besar untuk diterima karena masyarakat memahami tujuan dan manfaat jangka panjangnya.

Dimensi keadilan antar generasi juga tidak dapat diabaikan. Ketika subsidi energi dibiayai dengan mengorbankan investasi jangka panjang atau menambah utang, generasi mendatang membayar harga dari kenyamanan hari ini.

Kontrak sosial energi baru harus secara eksplisit mempertimbangkan dampak lintas generasi. Energi yang terlalu murah hari ini bisa berarti sistem yang rapuh dan biaya yang lebih tinggi di masa depan.

Keadilan antar generasi menuntut pembagian beban dan manfaat yang lebih seimbang dalam waktu.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, tantangannya menjadi lebih kompleks. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan industrialisasi.

Kontrak sosial energi baru tidak boleh menghambat pembangunan atau memperlebar kesenjangan.

Sebaliknya, ia harus dirancang untuk mendukung pertumbuhan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Energi yang andal dan terjangkau tetap menjadi prasyarat, tetapi keterjangkauan perlu dimaknai dalam kerangka jangka panjang, bukan sekadar harga hari ini.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa negara yang berhasil menata ulang kontrak sosial energinya adalah negara yang mampu mengaitkan reformasi energi dengan peningkatan kualitas layanan publik.

Ketika masyarakat melihat bahwa penghematan subsidi digunakan untuk pendidikan, kesehatan, transportasi publik, dan infrastruktur dasar, legitimasi kebijakan meningkat. Reformasi energi menjadi bagian dari perjanjian sosial yang lebih luas antara negara dan warga.

Indonesia memiliki prasyarat penting untuk membangun kontrak sosial energi yang baru.

Sistem perlindungan sosial semakin matang, kapasitas data semakin baik, dan kesadaran publik terhadap isu energi dan iklim meningkat. Namun prasyarat teknis ini harus diimbangi dengan keberanian politik dan konsistensi kebijakan.

Kontrak sosial tidak dapat diubah secara sepihak atau mendadak. Ia harus dibangun melalui dialog, transisi bertahap, dan kejelasan arah yang dapat dipercaya.

Pada akhirnya, pertanyaan siapa membayar dan siapa menikmati bukanlah persoalan teknis semata.

Ia adalah pertanyaan moral dan politik tentang bagaimana sebuah bangsa membagi beban pembangunan dan menentukan prioritas kolektifnya.

Energi yang adil bukan energi yang selalu murah, tetapi energi yang dikelola secara bertanggung jawab dan transparan.

Dengan menata kontrak sosial energi secara jujur dan berjangka panjang, pemerintah memiliki kesempatan untuk memperkuat kepercayaan publik, mempercepat transisi energi, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan lebih merata hari ini serta berkelanjutan di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD) sukses menggelar acara Ekonomi Pancasila Forum 2026 (EPF 2026) di Assembly Hall, Menara Mandiri, Jakarta dengan tema ”Reaktualisasi Ekonomi Pancasila Menuju Indonesia Emas 2045”. Forum ini menjadi ruang diskusi strategis lintas sektor untuk membahas arah kebijakan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi Indonesia.

Ketua Umum IKA UNPAD yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi, Ferry Juliantono pada kesempatan terpisah menegaskan bahwa EPF 2026 merupakan bagian dari komitmen IKA UNPAD dalam mendorong dialog nasional strategis terkait kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada sambutannya menyampaikan dukungan juga terhadap penyelenggaraan forum tersebut. Wakil Rektor UNPAD Maman Setiawan, yang hadir memberi sambutan mewakili universitas, menekankan pentingnya peran alumni dan perguruan tinggi dalam memperkaya diskursus kebijakan publik nasional.

Forum ini juga dibuka oleh sambutan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan yang juga merupakan Alumni FEB UNPAD Angkatan 1987 menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan EPF 2026 oleh IKA UNPAD yang mendorong dialog kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Selanjutnya, Dewan Penasihat IKA UNPAD Omay K. Wiraatmadja menilai EPF 2026 sebagai inisiatif strategis yang perlu dijaga keberlanjutannya. Menurutnya, Ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep normatif, melainkan harus menjadi kerangka kebijakan yang konsisten dan terukur dalam praktik pembangunan nasional.

Forum ini menghadirkan sejumlah moderator dan narasumber dari kalangan akademisi, praktisi, dan tokoh nasional yang membahas berbagai isu strategis, yaitu sebagai narasumber Pengamat Politik Rocky Gerung, Plt. Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari, Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-Koperasi Yones William, Senior Vice President Bank Mandiri Bayu Trisno Arief S., Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa, dan Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza. Sedangkan untuk moderator yaitu Executive Director Indonesian Diaspora Network United (IDNU) Nuning P. Hallet dan Indonesian Railway Society Expert Krishna Amir Hamzah.

Diskusi berlangsung dinamis dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk profesional, akademisi, alumni, dan pelaku usaha. Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dalam memperkaya perspektif peserta terhadap isu-isu ekonomi nasional.

Melalui EPF2026, IKA UNPAD berharap dapat memperkuat kontribusi alumni dalam mendorong perumusan kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa. Ketua Pelaksana EPF 2026 Adriastama N. Priajati menyampaikan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang dialog yang mengedepankan substansi dan kedalaman pembahasan.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) mewujudkan komitmen pembangunan berkeadilan hingga pelosok Indonesia.

Hal tersebut terlihat dari jalan Jalan Sungai Sapah–Sepadak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas yang kini menjadi aksesayak berkat Program Inpres Jalan Daerah (IJD) pemerintah pusat setelah puluhan tahun rusak dan sulit dilalui.

Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan jalan ini merupakan respons cepat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap aspirasi masyarakat daerah.

“Di satu tahun usia pemerintahan ini, kami berkomitmen untuk terus bekerja secara responsif. Pembangunan infrastruktur seperti ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Aspirasi masyarakat Kalbar dan Sambas ini bisa terwujud karena dukungan kepala daerah dan suara masyarakat yang terus disampaikan,” katanya, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Rabu (28/1).

Herzaky menyebut perubahan di Kecamatan Subah sebagai titik awal kebangkitan wilayah yang selama 38 tahun kerap disebut sulit berubah.

“Kalau selama ini ada sebutan Subah susah berubah, alhamdulillah hari ini sudah berubah. Ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo, agar pembangunan konektivitas benar-benar mendorong produktivitas dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat., termasuk di daerah yang selama ini belum tersentuh secara optimal. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, bersama-sama Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, memberikan perhatian serius agar pembangunan infrastruktur tidak hanya selesai secara fisik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kerja keras dan koordinasi lintas kementerian inilah dalam menjalankan arahan Presiden yang berbuah terwujudnya jalan daerah di Subah,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) dapat dirilis pada kuartal I/2026.

Regulasi ini disiapkan dengan semangat untuk menyeimbangkan perlindungan hak mitra pengemudi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha perusahaan aplikator.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, penyusunan Perpres Ojol diarahkan agar para mitra pengemudi memperoleh hak-hak yang layak dalam menjalankan pekerjaannya. Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan keberlanjutan operasional perusahaan penyedia aplikasi.

“Semangatnya adalah tentunya saudara-saudara kita yang menjadi mitra di ojol ini dapat bekerja dengan mendapatkan hak-hak yang seharusnya, tapi juga satu sisi bagaimana juga perusahaan dalam hal ini aplikator juga bisa berjalan. Jadi semuanya kita harapkan berjalan beriringan,” ujarnya di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Dia menambahkan, pemerintah saat ini masih berupaya mencari titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak terkait, baik mitra pengemudi maupun aplikator.

Perpres ojol ini diharapkan menjadi payung hukum yang lebih jelas dalam mengatur hubungan kerja antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikator, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan.

Terkait target waktu penerbitan regulasi tersebut, Prasetyo menyampaikan harapannya agar Perpres ojol dapat dirampungkan dan dirilis dalam waktu dekat.

“Harapan kita secepatnya juga bisa kita cari titik temunya. Harapan kita seperti itu. Minta doanya,” pungkasnya.