REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Toyota Indonesia pernak diajak berdiskusi oleh perwakilan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) mengenai proyek pengadaan 105.000 kendaraan niaga untuk mendukung pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Memang benar kami dari Toyota sempat diajak berdiskusi dengan rekan-rekan dari Agrinas mengenai rencana kebutuhan pengadaan untuk pikap dan light truck, sayangnya tidak terjadi kesepakatan," kata Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Jap Ernando Demily di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

"Kenapa keputusannya kita tidak bisa penuhi, mohon maaf, salah satunya (perihal) jenis kendaraan, harga, itu kita tidak ketemu," katanya.

Hal lain yang membuat Toyota tidak mencapai kesepakatan dengan Agrinas perihal pengadaan pikap dan truk, menurut Ernando, berkenaan dengan struktur biaya pembelian kendaraan.

"Kalau dilihat di harga kami, misalnya Hilux double cabin, sekitar Rp456 juta. Tapi di dalam harga on the road itu ada banyak komponen, mulai dari harga kendaraan, pajak barang mewah, bea balik nama, dan lain sebagainya," kata Ernando menjelaskan.

Menurut dia, kendaraan pikap 4x4 di Indonesia dikenai pajak cukup tinggi karena menurut regulasi dikategorikan sebagai kendaraan yang dapat digunakan untuk keperluan personal.

"Padahal kalau kita lihat yang terjadi di lapangan lebih banyak digunakan untuk alat kerja, itu juga salah satu kenapa secara struktur akhirnya kita tidak bisa terjadi kesesuaian," kata dia menjelaskan.

Namun, Ernando menolak menyebutkan penawaran harga dari Agrinas. Ia meminta awak media menanyakannya langsung kepada Agrinas.

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto menambahkan, produsen lokal kemungkinan bisa memenuhi pesanan kendaraan untuk operasional KDKMP jika proyek itu direalisasikan.

Namun, ia menjelaskan, proses produksi kendaraan dalam jumlah besar melalui perakitan komponen kendaraan di fasilitas lokal membutuhkan persiapan matang dan waktu.

"Kalau kita bicara CKD atau produksi lokal itu perlu waktu, perlu volume dan skala ekonomi yang mencukupi. Memang 105 ribu unit itu angka yang besar, tetapi kita juga harus melihat timing-nya,” kata dia.

PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menjadi sorotan karena menjalankan proyek pengadaan kendaraan operasional berskala besar untuk mendukung distribusi hasil pertanian di berbagai wilayah Indonesia.

Perusahaan negara itu berencana mengimpor 105.000 kendaraan dari pabrikan India.

Sebanyak 70.000 kendaraan niaga akan dibeli dari Tata Motors, yang menyediakan 35.000 pikap Tata Yodha dan 35.000 truk ringan Tata Ultra T.7. Mahindra & Mahindra, perusahaan India yang lain, akan menyuplai 35.000 unit Mahindra Scorpio Pickup.

Bisnis.com, MEDAN – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatra Utara (Sumut) mencatat penerimaan pajak hingga November 2025 di Sumut sebesar Rp20,6 triliun, atau baru mencapai 63,3% dari target.

Berdasarkan data DJP Sumut, target penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp32,57 triliun. Hingga menjelang berakhirnya kuartal IV/ 2025, realisasi perpajakan baru mencapai 63,3%.

“Penerimaan pajak di Sumut telah mencapai Rp20,6 triliun, angka itu merupakan gabungan penerimaan dari Kanwil DJP Sumut I dan Kanwil DJP Sumut II,” kata Arridel, dikutip Selasa (6/1/2026).

Arridel mengatakan penerimaan pajak di Sumut dari Januari hingga November 2025 terus bergerak positif. Realisasi sebesar Rp20,6 triliun per November atau sekitar 63,3% dari target didominasi oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar Rp10,9 triliun, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pembelian Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp8,8 triliun.

Sebelumnya, Ekonom dari Universitas Sumatra Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo menyebut penerimaan pajak di Sumut mengalami perlambatan di tahun 2025.

“Perlambatan sektor pajak disebabkan oleh perubahan sistem administrasi seperti penerapan Coretax, serta kebijakan pembatasan impor yang mengurangi basis PPN/ PPnBM,” kata Wahyu, dikutip Selasa, (6/1/2026).

Wahyu menyebut sumber penerimaan lainnya memang tumbuh di beberapa bagian. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, misalnya, mencapai Rp3,22 triliun per November atau sekitar 177,76% dari target APBN. Sektor ini mampu tumbuh hingga 38% (year-on-year) yang didorong oleh penerimaan Bea Keluar.

Begitu pula dengan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tembus Rp3 triliun dari target Rp2,31 triliun, didorong oleh peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum sebesar 10,48% (yoy) dan PBNP Lainnya sebesar 7,64% (yoy).

Namun, kata dia, capaian penerimaan itu belum mampu menutup besarnya pengeluaran yang datang dari pusat. Adapun, defisit APBN Regional Sumut hingga November tercatat sebesar Rp28,41 triliun.