Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini lebih mudah dan efisien karena bisa dicicil melalui koperasi sehingga wajib pajak tidak perlu mengantre berjam-jam lagi di kantor Samsat wilayah setempat.

"Melalui inovasi program Samsat Koperasi Industri (Samkopi) dan Samsat Koperasi Desa Merah Putih (Samkopdes), pembayaran pajak dapat dilakukan di koperasi perusahaan maupun koperasi desa yang tersebar di Kabupaten Bekasi," kata Kepala Samsat Kabupaten Bekasi Fajar Nugraha di Bekasi, Jumat.

Ia mengatakan inovasi layanan tersebut bertujuan memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terlebih program ini memungkinkan wajib pajak membayar kewajiban secara dicicil sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran setiap bulan.

Menurut dia Samkopi merupakan inovasi yang tepat diterapkan di wilayah Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar. Saat ini, sejumlah koperasi perusahaan besar telah bergabung dalam program tersebut.

Sementara Samkopdes sendiri saat ini telah hadir di sejumlah wilayah seperti Desa Sukasari, Kecamatan Serangbaru; Desa Sukaresmi dan Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan dan Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara.

Kemudian di Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara; Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat serta Desa Ragemanunggal dan Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu.

Sementara Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Cabang Bekasi Eko Prasetyo menyatakan menyambut baik inovasi itu sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan pada waktunya.

"Ini bagian yang menurut saya paling manusiawi. Wajib pajak bisa membayar dengan cara diangsur. Tidak harus sekaligus. Tidak harus menunggu uang terkumpul utuh baru berani datang. Negara lebih baik menerima pajak yang dicicil dan lunas daripada menunggu pajak penuh yang tak kunjung dibayar," kata Eko.

Eko menilai loket di koperasi desa mampu menjawab persoalan jarak sekaligus kemampuan keuangan masyarakat melalui sistem cicilan. Titik layanan di koperasi perusahaan maupun desa juga disebut akan memberikan multiplier effect seperti meningkatkan kunjungan maupun transaksi di koperasi.

"Buruh tidak kehilangan jam kerja, pengusaha pabrik senang karena produktivitas terjaga, pemerintah daerah senang karena penerimaan naik. Jasa Raharja menjalankan misi melindungi pengguna jalan, kepolisian memastikan registrasi dan identifikasi kendaraan dilaksanakan dengan baik dan yang paling penting masyarakat merasa dilayani bukan dipersulit," ujarnya.

Ia pun memastikan sistem terintegrasi melalui inovasi yang menguntungkan semua pihak ini akan membuat masyarakat lebih terlindungi sekaligus membantu mewujudkan tertib administrasi negara.

Kepala Samsat Kabupaten Bekasi Fajar Nugraha mengatakan berdasarkan data hingga Mei 2026, total potensi penerimaan pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor mencapai lebih dari 1,6 juta unit. Dari jumlah tersebut, kendaraan yang taat membayar pajak baru mencapai 918.152 unit atau 56,01 persen.

Melalui skema opsen Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang berlaku sejak Januari 2025, setiap rupiah pajak yang dibayarkan kini mengalir lebih besar ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkapkan risiko dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty . Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga membahayakan integritas serta keamanan para petugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan.

Purbaya menyoroti banyaknya pegawai pajak yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum akibat implementasi kebijakan pengampunan pajak di masa lalu. Hal inilah yang menjadi alasan kuat baginya untuk tidak lagi menggulirkan program serupa di masa depan.

"Karena tax amnesty itu berbahaya bagi Kementerian Keuangan, sama orang-orang pajak, sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh Kejaksaan sampai sekarang. Ada yang diperiksa gara-gara tax amnesty sebelumnya kan," ungkap Purbaya dalam media briefing di kantornya, kemarin.

DJP Bikin Kisruh, Purbaya Pastikan Tak Ada Pemeriksaan Peserta Tax Amnesty Jilid II



Purbaya pun meminta para pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan sukarela secara murni tanpa harus menunggu adanya fasilitas pengampunan dari pemerintah. "Jadi ke depan mungkin kita tidak akan melakukan tax amnesty lagi. Jadi teman-teman pebisnis bayar pajak yang betul, kita enggak akan ada tax amnesty," tegasnya.

Sebelumnya Purbaya telah berjanji bahwa selama dirinya memimpin bendahara negara, Indonesia tidak akan menambah daftar periode pengampunan pajak setelah sebelumnya terlaksana pada 2016 dan 2022. Purbaya menilai kebijakan ini menciptakan kerentanan besar bagi petugas pajak untuk terseret dalam praktik suap maupun tindak pidana korupsi.

Pengusaha Diminta Tak Usah Was-was Soal Pemeriksaan WP Tax Amnesty Jilid II



"Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga nggak disogok, tapi diperiksa terus. Sehingga saya melihat orang-orang itu kasian," jelas mantan Ketua Dewan Komisioner LPS tersebut.

Dibandingkan memberikan ruang yang berisiko bagi pegawainya, Purbaya memilih untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melalui sistem yang lebih transparan dan stabil.

Adapun Kementerian Keuangan mengimbau dunia usaha agar tetap tenang dan tidak menanggapi isu tax amnesty secara berlebihan. Menkeu menegaskan bahwa tidak akan ada pengampunan pajak baru, kecuali jika terdapat instruksi langsung dari pimpinan tertinggi negara.

"Selama saya menjabat Menteri Keuangan, saya tidak akan mengeluarkan tax amnesty, kecuali atas arahan Presiden Prabowo Subianto," kata Purbaya.

Terkait para peserta yang sudah mengikuti program sebelumnya, Purbaya memastikan tidak akan ada pengejaran yang tidak perlu, kecuali bagi mereka yang melanggar komitmen pembayaran yang telah disepakati.

“Kalau menurut saya sih sudah clear, kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah, kalau nggak penting-penting amat nggak usah dikejar-kejar, kecuali yang ada janji mau bayar sekian tapi belum bayar itu yang dikejar,” kata Purbaya.

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ) mengimbau para pengusaha agar tetap tenang dan tidak khawatir terkait pemeriksaan terhadap peserta tax amnesty jilid II dan peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketua Komite Perpajakan, Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan, Siddhi Widyaprathama menyebut, bahwa PPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berbeda dengan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tahun 2016-2017.

Ia menjelaskan, dalam kebijakan PPS khususnya kebijakan yang memperoleh tarif Pajak Penghasilan final lebih rendah, terdapat persyaratan dan komitmen tertentu yang memang wajib dipenuhi oleh peserta. DJP Bikin Kisruh, Purbaya Pastikan Tak Ada Pemeriksaan Peserta Tax Amnesty Jilid II

Di mana di dalamnya mencakup pengungkapan harta secara benar dan lengkap, repatriasi harta dari luar negeri, maupun realisasi investasi pada Surat Berharga Negara dan/atau kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemberitaan mengenai pemeriksaan peserta PPS tidak semestinya dimaknai sebagai perubahan kebijakan ataupun langkah pemeriksaan secara umum terhadap seluruh peserta program, melainkan sebagai bagian dari penegakan ketentuan atas kewajiban yang sejak awal telah melekat dalam skema PPS berdasarkan UU HPP,” jelas Siddhi dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2026).

Ia menyebut sepanjang pelaksanaan PPS telah dilakukan secara benar, lengkap, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Purbaya Tolak Tax Amnesty, Rupiah Bisa Terkapar Sampai Rp17.000



Menurutnya, apabila DJP melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap peserta PPS yang diduga belum sepenuhnya memenuhi syarat dan ketentuan dimaksud, hal tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan yang sejak awal telah diatur dalam UU HPP beserta peraturan pelaksananya, dan bukan merupakan kebijakan baru.

Lebih jauh Siddi mengatakan, bahwa APINDO juga telah melakukan komunikasi dengan DJP dan memahami bahwa arah pengawasan maupun pemeriksaan dimaksud ditujukan secara terukur terhadap Wajib Pajak yang terindikasi belum melaksanakan kewajiban PPS sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk terkait validitas pengungkapan harta maupun realisasi komitmen repatriasi dan investasi.

"APINDO percaya bahwa hubungan yang konstruktif antara otoritas pajak dan dunia usaha merupakan fondasi penting bagi peningkatan kepatuhan sukarela dan penguatan penerimaan negara secara berkelanjutan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkenalkan kemudahan membayar pajak kendaraan bermotor per Mei 2026.

Pihaknya memperluas kanal pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menghadirkan layanan berbasis digital melalui chatbot WhatsApp dan integrasi e-Samsat pada aplikasi DIGI by Bank BJB.

Kebijakan pembayaran pajak dengan sistem baru ini menjadi bagian dari akselerasi transformasi digital layanan publik, sekaligus strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tanpa bergantung pada layanan tatap muka di kantor Samsat.

Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna mengatakan, inovasi tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan layanan cepat dan praktis.

Sehingga per 1 Mei 2026, pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor sudah bisa dilakukan secara resmi melalui WhatsApp.

“Layanan ini kami siapkan agar prosesnya lebih praktis dan transparan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Melalui layanan WhatsApp, wajib pajak dapat mengakses fitur yang terintegrasi dengan layanan Sapa Warga untuk melakukan pengecekan data kendaraan hingga memperoleh kode bayar dalam hitungan menit.

Kepala Bapenda menilai kemudahan akses ini berpotensi meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD).

Cara Bayar Pajak Kendaraan Melalui WhatsApp

Diketahui, melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui chatbot WhatsApp dilakukan dengan menghubungi nomor resmi Bapenda Jabar.

Kemudian cukup masukkan nomor polisi kendaraan dan NIK untuk verifikasi. Setelah kode bayar diterbitkan, pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari ATM, mobile banking, e-commerce, hingga dompet digital.

Selain itu, nasabah Bank BJB dapat memanfaatkan fitur e-Samsat di aplikasi DIGI dengan proses yang sepenuhnya digital.

Wajib pajak cukup memasukkan nomor polisi dan lima digit terakhir nomor rangka kendaraan, lalu menyelesaikan transaksi menggunakan PIN. Bukti pembayaran elektronik yang dihasilkan dapat disimpan sebagai arsip resmi.

Namun demikian, masyarakat yang telah melakukan pembayaran secara elektronik, tetap harus melakukan pengesahan STNK di kantor Samsat, Samsat Outlet, atau layanan Samsat Keliling dengan menunjukkan bukti bayar.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperluas kanal pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menghadirkan layanan berbasis digital melalui chatbotWhatsApp dan integrasi e-Samsat pada aplikasi DIGI by Bank BJB.

Kebijakan ini menjadi bagian dari akselerasi transformasi digital layanan publik, sekaligus strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tanpa bergantung pada layanan tatap muka di kantor Samsat.

Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna mengatakan, inovasi tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan layanan cepat dan praktis.

“Mulai 1 Mei 2026, pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor sudah bisa dilakukan melalui WhatsApp Chatbot Bapenda Jabar. Layanan ini kami siapkan agar prosesnya lebih praktis dan transparan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Melalui layanan WhatsApp, wajib pajak dapat mengakses fitur yang terintegrasi dengan layanan Sapa Warga untuk melakukan pengecekan data kendaraan hingga memperoleh kode bayar dalam hitungan menit. Pengguna cukup menghubungi nomor resmi Bapenda Jabar, kemudian memasukkan nomor polisi kendaraan dan NIK untuk verifikasi.

Setelah kode bayar diterbitkan, pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari ATM, mobile banking, e-commerce, hingga dompet digital. Skema ini diharapkan memperluas akses pembayaran dan menekan hambatan administratif.

Selain itu, nasabah Bank BJB dapat memanfaatkan fitur e-Samsat di aplikasi DIGI dengan proses yang sepenuhnya digital. Wajib pajak cukup memasukkan nomor polisi dan lima digit terakhir nomor rangka kendaraan, lalu menyelesaikan transaksi menggunakan PIN. Bukti pembayaran elektronik yang dihasilkan dapat disimpan sebagai arsip resmi.

Asep menilai, kemudahan akses ini berpotensi meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD).

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa setelah pembayaran dilakukan secara elektronik, wajib pajak tetap harus melakukan pengesahan STNK di kantor Samsat, Samsat Outlet, atau layanan Samsat Keliling dengan menunjukkan bukti bayar.

Dengan digitalisasi layanan ini, Bapenda Jabar berharap tingkat kepatuhan masyarakat meningkat seiring proses pembayaran yang kini dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja, sekaligus memperkuat basis penerimaan daerah secara berkelanjutan.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperketat kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan baru pemerintah ini ditegaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026.

Langkah ini diambil guna memastikan proses pengembalian pajak berlangsung lebih tertib, akurat, dan terkendali di tengah proses audit yang sedang berjalan. PMK No 28 Tahun 2026 mulai berlaku sejak 1 Mei 2026, dimana pemerintah memangkas drastis ambang batas maksimal restitusi PPN dipercepat dari semula Rp5 miliar menjadi hanya Rp1 miliar per masa pajak.

Kebijakan ini menganulir aturan sebelumnya, PMK Nomor 209 Tahun 2021, yang sempat melonggarkan batas restitusi untuk menjaga likuiditas pelaku usaha saat tekanan ekonomi melanda. Purbaya menegaskan, bahwa pembatasan nominal ini sangat krusial agar pencairan restitusi tidak memberikan tekanan berlebih pada penerimaan negara.

Dunia Usaha Butuh Ketenangan dan Kepastian, Kadin Tolak Wacana Penahanan Restitusi Pajak



"Ini ingin kendalikan saja supaya restitusinya keluarnya lebih rapi," ujar Purbaya kepada awak media di kantornya, Senin (4/5/2026).

Pemerintah saat ini tengah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investasi terhadap restitusi pajak periode 2024-2025. Purbaya mengungkapkan, adanya indikasi ketidakakuratan perhitungan, khususnya pada sektor industri tertentu yang membebani kas negara secara signifikan.

"Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya tombok Rp25 triliun restitusinya. Net. Jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya," tegasnya.

Purbaya Bakal Copot 2 Pejabat Kemenkeu Gara-gara Ledakan Restitusi Pajak



Pembatasan ini bersifat sementara sebagai bagian dari evaluasi total terhadap mekanisme restitusi guna mencegah meluasnya potensi kesalahan. Menkeu pun tidak segan-segan untuk menindak pihak-pihak yang mencoba memanipulasi sistem tersebut.

"Saya ingin melihat apa sih yang sebenarnya di restitusi itu. Sementara itu dibatalkan supaya tidak terlalu tidak terkendali kalau ada kesalahan. Nanti kalau kesalahannya sudah ketemu, ya sudah. Siapa yang main, kita akan hantam," imbuh Purbaya.

Selain penurunan plafon nominal, pemerintah juga memperketat kriteria penerima fasilitas ini. Restitusi dipercepat kini hanya diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu dengan nilai penyerahan dalam satu masa pajak di rentang lebih dari Rp0 hingga maksimal Rp4,2 miliar.

Langkah ini diharapkan dapat menyaring wajib pajak secara lebih selektif dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, bakal mengambil tindakan tegas terhadap dua pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait restitusi pajak . Kemenkeu mengambil langkah drastis dengan menindak tegas jajaran pejabat Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak ) yang dinilai gagal mengendalikan proses pencairan restitusi.

Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi mendalam terhadap sejumlah pejabat tinggi yang memiliki otoritas besar dalam penerbitan restitusi, menyusul adanya lonjakan pencairan yang dinilai tidak terkendali.

Dari hasil penelusuran terhadap lima pejabat dengan kewenangan tertinggi, Purbaya memastikan dua di antaranya akan segera dibebastugaskan dari jabatannya dalam waktu dekat. Purbaya Ancam Bakal Langsung Pecat Pegawai Kemenkeu yang Ngakalin Pajak



"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua akan saya copot," tegas Purbaya ke awak media di kantornya, Senin (4/5/2026).

Langkah pencopotan ini dimaksudkan sebagai peringatan serius bagi seluruh jajaran di bawah Kementerian Keuangan agar lebih disiplin dalam menjalankan instruksi dan tidak sembarangan dalam mengeluarkan kebijakan fiskal.

Purbaya menekankan, pentingnya aspek kehati-hatian agar kebijakan tidak dijalankan secara berlebihan atau tanpa pengawasan yang ketat. "Message-nya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor-joran. Jadi saya gak main-main. Ada dua yang saya akan copot," katanya.

Lantik 1.585 Pejabat Baru Kemenkeu, Purbaya Singgung Rusaknya Citra Pajak dan Bea Cukai



Menkeu juga menyoroti bahwa salah satu akar permasalahan utama terletak pada lemahnya sistem pelaporan serta adanya misinformasi dari jajaran internal. Ia membeberkan pengalaman tahun lalu di mana realisasi restitusi membengkak jauh melampaui estimasi awal yang disampaikan oleh stafnya saat rapat koordinasi.

"Jadi gini, tahun lalu saya salah menebak total resistusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan," imbuh Purbaya.

Kesalahan prediksi tersebut kini menjadi landasan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh pada sistem pengawasan dan akurasi data fiskus. Purbaya menegaskan, bahwa ke depannya tidak boleh ada lagi celah informasi yang dapat berujung pada pengambilan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

"Itu yang akan kita perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberlakukan kebijakan relaksasi administrasi yang memungkinkan masyarakat tetap dapat membayar pajak tahunan meski tidak memiliki KTP pemilik kendaraan pertama.

Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 1 Mei 2026 hingga 31 Desember 2026 di seluruh layanan Samsat Provinsi Banten. Langkah ini diambil sebagai bentuk penyederhanaan layanan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kepala Bapenda Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah mengatakan, kebijakan ini sebagai terobosan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendorong tertib administrasi kendaraan bermotor.

“Ini kabar baik bagi masyarakat Banten. Sekarang pembayaran pajak kendaraan bisa lebih mudah tanpa terkendala KTP pemilik pertama, tentu dengan tetap ada mekanisme yang harus dipenuhi,” ujarnya dilansir dari laman resmi pemprov Banten.

Dalam pelaksanaannya nanti, wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak memiliki KTP pemilik pertama cukup membuat surat pernyataan resmi dan mengisi formulir yang disediakan oleh Samsat.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa pemegang kendaraan merupakan pengguna terakhir dan bersedia melakukan proses balik nama kendaraan pada tahun 2027 mendatang.

Selain itu, wajib pajak juga diwajibkan mencantumkan nomor telepon aktif yang akan diverifikasi petugas Samsat sebagai bagian dari validasi data.

Kebijakan ini merupakan implementasi arahan Kepala Korlantas Polri dalam rangka penyederhanaan persyaratan administrasi pelayanan kendaraan bermotor.

Meski memberikan kemudahan, kebijakan ini tetap memiliki ketentuan tambahan. Kendaraan yang menggunakan skema relaksasi tanpa KTP pemilik pertama, akan langsung masuk dalam sistem pengawasan dan diwajibkan melakukan balik nama pada tahun 2027.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, sistem registrasi kendaraan dapat melakukan pemblokiran sebagai bagian dari penertiban administrasi.

Berly menyebut tidak ada perubahan pada alur pelayanan di Samsat baik terhadap antrean maupun pembukaan loket khusus. “Proses pembayaran pajak tetap dilakukan seperti biasa, hanya dengan penyesuaian pada persyaratan administrasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Banten Arny Irawati Tenriajeng mengatakan, kebijakan ini diberlakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperbaiki legalitas kepemilikan kendaraan.

“Masyarakat segera memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan kendaraan yang dimiliki tercatat secara legal. Ini juga bagian dari upaya memberikan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah diakses,” ujarnya.

JAKARTA - Mekari Klikpajak, mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat komitmen dalam mempercepat digitalisasi perpajakan di Indonesia. Melalui layanan e-Bupot Unifikasi, Mekari Klikpajak membantu perusahaan beralih dari proses administrasi pajak manual ke sistem digital yang lebih efisien, akurat, dan kepatuhan regulasi pajak terbaru.

Transformasi ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kompleksitas pengelolaan pajak, khususnya dalam pembuatan dan pelaporan bukti potong PPh yang kini telah disederhanakan melalui skema PPh Unifikasi dan implementasi Coretax.

Mendorong Efisiensi Melalui PPh Unifikasi

PPh Unifikasi merupakan mekanisme yang mengintegrasikan beberapa jenis pajak, seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh 15, PPh 22, PPh 23, dan PPh 26 (bukan karyawan), ke dalam satu sistem pelaporan melalui e-Bupot Unifikasi. Penyederhanaan ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan secara lebih terstruktur dan terintegrasi.

Perpanjangan Fasilitas PPh Final UMKM, Manfaat atau Mudharat?



Namun di sisi lain, volume transaksi yang tinggi terutama pada perusahaan skala besar, menjadikan pengelolaan bukti potong sebagai tantangan tersendiri jika masih dilakukan secara manual.

Tren Penggunaan e-Bupot Unifikasi di Perusahaan

Berdasarkan data internal Mekari Klikpajak periode 2022-2024, penggunaan e-Bupot Unifikasi menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata 4299 bupot PPh unifikasi setiap tahunnya, dengan volume aktivitas tinggi sepanjang tahun rata-rata lebih dari 1000 bupot per bulannya, dan mengalami lonjakan pengelolaan bupot PPh unifikasi pada Desember naik 33,5% mencapai 1335 bupot dibanding bulan lainnya.

Lonjakan pengelolaan bukti potong PPh unifikasi pada bulan Desember umumnya dipengaruhi oleh penutupan buku tahunan, percepatan pembayaran vendor, pencairan termin proyek, serta review kepatuhan atas transaksi non-karyawan yang menjadi objek PPh Pasa 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal, 23, dan Pasal 26 bukan karyawan.

Dari jumlah pengguna e-Bupot Mekari Klikpajak mengalami kenaikan 18,18% pada 2024. Sedangkan dari skala usaha, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mengelola puluhan hingga ratusan bukti potong PPh unifikasi setiap bulannya dan ribuan bupot PPh unifikasi bagi perusahaan besar dan enterprise.

Skala usaha menengah mengelola bupot PPh unifikasi terbanyak dengan porsi 67,08% dari keseluruhan pengelolaan bukti potong setiap bulannya, dan skala usaha besar (enterprise) sebanyak 51,18% dari keseluruhan skala bisnis.

Beberapa insight utama dari data tersebut menunjukkan perusahaan memproses ratusan hingga ribuan bukti potong setiap bulan, tergantung skala bisnis dan jumlah transaksi vendor.

Pada segmen large enterprise (LE), aktivitas pengelolaan bukti potong sangat intensif, mencerminkan kompleksitas operasional dan kebutuhan kepatuhan yang tinggi. Aktivitas penggunaan e-Bupot Unifikasi Mekari Klikpajak cenderung stabil setiap bulan, dengan peningkatan pada periode tertentu seperti akhir tahun yang dipengaruhi oleh penyelesaian transaksi dan tutup buku.

Data ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk memastikan pengelolaan pajak tetap efisien dan sesuai regulasi perpajakan yang berlaku.

Solusi Terintegrasi untuk Pengelolaan Pajak yang Lebih Optimal

Melalui fitur e-Bupot Unifikasi, Mekari Klikpajak menyediakan solusi end-to-end yang mencakup, pembuatan bukti potong secara otomatis, Pengelolaan transaksi pajak dalam satu sistem, dan Pelaporan SPT Masa yang terintegrasi langsung dengan DJP. Sedangkan keamanan data berbasis cloud yang terjamin bersertifikat ISO 27001, terdaftar KOMDIGI, terlindungi DMCA, dan diawasi DJP

Manfaat utama integrasi sistem perpajakan bagi bisnis meliputi efisiensi waktu operasional, meminimalisir human error dalam perhitungan dan pelaporan, serta kemudahan rekonsiliasi data keuangan dengan sistem internal.

Integrasi Ekosistem untuk Otomatisasi Penuh

Mekari Klikpajak juga menghadirkan integrasi dengan berbagai solusi bisnis dalam ekosistem Mekari, antara lain: Mekari Jurnal (software akuntansi)

Memungkinkan sinkronisasi otomatis antara transaksi keuangan dan kewajiban pajak, sehingga proses pembuatan bukti potong PPh unifikasi menjadi lebih cepat dan minim risiko kesalahan.

Mekari Talenta (software HR & Payroll)

Mempermudah pengelolaan PPh 21/26 karyawan secara otomatis dan sesuai regulasi, sehingga perusahaan dapat mengelola kewajiban pajak karyawan secara lebih akurat dan efisien.

Lapor PPN Mudah dan Cepat dengan eFaktur Mekari Klikpajak: Panduan Lengkap untuk Pengusaha



Integrasi ini menghadirkan alur kerja yang sederhana dari pencatatan transaksi, pembuatan bukti potong, hingga pelaporan pajaknya.

Komitmen Membangun Ekosistem Pajak Digital dan Dukung Kepatuhan

Seiring meningkatkan kompleksitas administrasi perpajakan dan volume transaksi bisnis, perusahaan dituntut untuk mengadopsi sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pajak secara efisien dan akurat. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan solusi digital yang tidak hanya mempermudah pengelolaan pajak, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Kami melihat bahwa kebutuhan perusahaan terhadap sistem perpajakan yang terintegrasi semakin meningkat. Melalui integrasi Mekari Talenta dan Mekari Klikpajak, kami membantu perusahaan mengelola kewajiban pajak secara lebih otomatis dan terhubung. Mekari Klikpajak berkomitmen untuk membangun ekosistem pajak digital yang transparan, efisien, dan mudah diakses oleh pelaku usaha, sehingga mereka dapat fokus pada pertumbuhan bisnis tanpa terbebani kompleksitas administrasi pajak,” kata Head of Business Mekari, Stevens Jethefer.

Sebagai mitra resmi DJP, Mekari Klikpajak memastikan seluruh layanan yang disediakan telah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk implementasi e-Bupot Unifikasi dalam Coretax. Dengan dukungan teknologi berbasis cloud, perusahaan dapat memastikan kepatuhan pajak secara real-time, mengurangi risiko sanksi akibat kesalahan administrasi, dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan, bakal mengambil tindakan tegas kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang kedapatan main-main dalam pembayaran pajak . Bahkan Menkeu tidak segan untuk memecat pegawai yang kedapatan menggunakan jabatannya demi kepentingan pribadi.

Bendahara negara itu menyoroti 'ladang basah' di urusan perpajakan yang kerap berujung masalah hukum. Purbaya menerangkan, semua pungutan pajak seperti di industri pertambangan bakal dilakukan secara adil sesuai eksploitasi sumber daya yang dilakukan.

"Misalnya kalau industri batubara bayar PPN lalu kena restitusi, jangan sampai yang dibayar kebalik, yang saya bayar ke sana lebih tinggi daripada yang saya terima, kan tekor," kata Purbaya saat jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya Rombak 40 Pejabat Pajak, Ini Daftar Nama-namanya



Purbaya mengingatkan, temuan aktivitas ekspor yang belum terlaksana penuh, tetapi pungutan atau restitusi sudah dikenakan eksportir. Menurut Menkeu, praktik semacam ini seperti 'merampok'.

"Dan saya pastikan nanti orang-orang pajak tidak bisa bermain lagi di situ. Jadi kalau ada pajak yang restitusi tidak wajar dan kami investigasi, lalu ada masalah, otomatis langsung saya pindahin kepalanya," kata dia.

Di waktu sebelumnya, Purbaya mengaku tidak bisa langsung memecat pegawai bersangkutan. Tapi kini dia mendapatkan informasi teranyar soal regulasi yang bisa langsung memecat pegawai bermasalah.

Purbaya Rombak 36 Pejabat Eselon II Bea Cukai, Ini Daftarnya



"Sekarang saya bisa kerjakan itu (pecat langsung pegawai), dan saya akan kerjakan," tegas Purbaya.

Bicara soal perombakan birokrasi di Kemenkeu, Purbaya sebelumnya merombak pejabat di internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada awal Januari 2026. Langkah ini ditandai dengan pencopotan dan rotasi besar-besaran terhadap para pejabat yang bertugas di lima pelabuhan utama di Indonesia.

Purbaya mengungkapkan bahwa pelabuhan yang menjadi sasaran rotasi tersebut meliputi Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, serta wilayah Sumatera Utara.

KOMPAS.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan menanggapi keluhan warganya yang mengaku sudah membayar lunas tagihan lama PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tapi masih ditagih karena menunggak bayar.

Menurut Pemkot Tangsel, tagihan lama PBB berkaitan dengan data piutang lama yang ternyata masih tersimpan dalam sistem adiminstrasi PBB-P2.

"Sebagian data piutang merupakan data yang pengelolaannya telah dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada tahun 2014," ujar Kepala Bapenda Eki Herdiana dikutip dari Kompas.com, Jumat (10/4/2026).

Data piutang itu secara administratif tetap muncul di sistem PBB-P2 karena belum dilakukan pembayaran atau tak memenuhi syarat untuk dihapuskan.

Bapenda Pemkot Tangsel tak tinggal diam, mereka melakukan pendataan dan verifikasi bagi objek pajak.

"Kami sedang melakukan pendataan secara masif untuk perbaikan kualitas data pajak," ucap Eki.

Bagi warga yang merasa sudah melunasi kewajiban perpajakan PBB tetapi masih tercatat memiliki tunggakan maka diharapkan segera melapor ke Bapenda Tangsel disertai bukti pembayaran ke nomor 0878-3548-4000 atau datang langsung ke Kantor Bapenda Tangsel di Cilenggang.

Keluhan warga

Sebelumnya, akun Threads @siubang mengaku menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang mencantumkan tunggakan bertahun-tahun meski ia sudah membayar linas.

Tunggakan SPPT meliputi tahun 2000, 2001, 2003, 2009, dan 2010.

"Setelah saya cek dengan bukti pembayaran yang saya miliki, semua sudah lunas," tulisnya, Jumat (10/4/2026).

Menurut pengakuannya, bukan cuma dirinya namun tetangga kanan kiri juga mengalami hal serupa.

"Setelah saya cek dengan tetangga, mereka semua juga ada tagihan tunggakan untuk tahun-tahun sebelumnya, rata-rata lima tahun," jelasnya.

Diskon pengurangan ketetapan PBB-P2

Sementara itu, Bapenda Tangsel mengadakan program diskon pengirangan ketetapan PBB-P2.

"Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Pengurangan Ketetapan PBB-P2 Tahun 2026," jelas akun resmi Instagram @bapenda_tangsel.

Ketentuan Pengurangan PBB-P2 Tahun 2026

Januari – April 2026

• Pengurangan ketetapan sebesar 10 persen dari total ketetapan

Mei – Juni 2026

• Pengurangan ketetapan sebesar 5 persen dari total ketetapan

Peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

Pembayaran PBB-P2 kini semakin mudah dan praktis melalui:

• QRIS
• Bank BJB & Bank BJB Syariah
• Bank BCA
• Bank Mandiri
• Bank BSI Syariah
• Alfamart & Indomaret
• Shopee, Tokopedia, Blibli
• OVO, LinkAja, Bukalapak, GoBills
• Kantor Pos

Dengan program diskon ini diharapkan meringankan pembayaran PBB-P2 warga Tangsel.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "PBB Warga Tangsel Sudah Lunas, tapi Kok Dibilang Nunggak 5 Tahun?"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Audit restitusi jumbo yang digencarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hingga lima tahun ke belakang dikhawatirkan mengirimkan sinyal negatif ke dunia usaha.

Motif Menkeu Purbaya mengaudit lebih bayar pajak dari wajib pajak (WP) jumbo ini didasari oleh berbagai motif. Utamanya restitusi 2025 yang tembus Rp361 triliun lebih sehingga menyebabkan shortfall Rp271,7 triliun.

Purbaya juga menyoroti restitusi SDA, khususnya batu bara yang dinilainya membuat penerimaan negara bocor. Sebab, akibat adanya Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja, kini batu bara menjadi barang kena pajak (BKP) dan industrinya bisa mengajukan restitusi untuk pajak masukan.

Rencana audit restitusi ini dilakukan di tengah sempitnya ruang fiskal pemerintah. Defisit APBN diperkirakan bisa tembus 2,92% terhadap PDB apabila harga minyak menyentuh level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.

Audit bahkan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan, Komisi XI DPR sempat menawarkan wacana untuk turut melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendalami dugaan kebocoran yang dicurigai Purbaya.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Center Wahyu Nuryanto menegaskan bahwa restitusi merupakan hak WP. Dia menyambut baik wacana audit restitusi ini apabila ditujukan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang lebih transparan.

Wahyu menilai audit akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik ketika tujuannya memberikan kepastian hukum dalam memproses permohonan restitusi wajib pajak.

"Namun, jika audit dilakukan dengan tujuan menekan jumlah restitusi, maka suasananya akan berbeda. Saya khawatir akan muncul anggapan bahwa pemerintah ingin membatasi hak wajib pajak," terangnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (9/4/2026).

Wahyu menyatakan dukungannya bagi pemerintah untuk memperbaiki administrasi perpajakan. Akan tetapi, dia tidak menyarankan audit ini ditujukan sebagai kepentingan penerimaan semata.

"Sebab, ketika sistem perpajakan lebih sederhana dan transparan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada akhirnya hal tersebut juga akan berdampak pada penerimaan. Perbaikan itu harus seimbang, baik untuk kepentingan negara maupun masyarakat," terangnya.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebut sejatinya proses restitusi di Indonesia belakangan sudah dipermudah dan dipercepat. Ini sesuai dengan standar negara-negara maju.

Fajry justru menyebut sistem pengawasan WP Indonesia sering dikritik karena banyak sumber daya yang digunakan dalam pengawasan untuk proses restitusi. Alhasil, banyak pihak dan studi menganggap ini yang menjadi salah satu alasan mandeknya upaya ekstensifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dia mengingatkan, perusahaan melakukan pencairan restitusi tentu karena ada kebutuhan likuiditas. Tujuannya bisa untuk menjalankan kegiatan usaha maupun ekspansi usaha. Dengan wacana pengetatan proses restitusi, maka Fajry melihat adanya sebuah langkah mundur.

Menurutnya, pemerintah justru tidak memenuhi janji politiknya untuk memperluas basis pajak dengan ekstensifikasi. Alih-alih, pemerintah malah dinilai menggunakan cara pragmatis dengan strategi 'berburu di kebun binatang'.

"Ini menjadi sinyal yang akan membuat wajib pajak takut untuk melakukan pencairan restitusi, tidak baik bagi dunia atau iklim usaha. Pada akhirnya akan membuat likuiditas korporasi menjadi terganggu. Ini menjadi ironi, mengingat jurus utama pemerintah dalam mendorong ekonomi melalui peningkatan likuiditas di perbankan," kata Fajry kepada Bisnis.

Apabila mengacu pada tingginya restitusi tahun lalu, Fajry menyebut musababnya adalah moderasi harga komoditas maupun kondisi ekonomi yang sulit. Korporasi butuh likuiditas sehingga mereka melakukan pencairan restitusi.

Ke depan, Purbaya diketahui menginginkan restitusi yang lebih rendah dari 2025. Pada rapat Komisi XI DPR Februari 2026 lalu, dia menginginkan agar restitusi pajak tahun ini tak sampai Rp300 triliun lagi seperti 2025.

"Untuk potensi penerimaan, saya belum bisa perkirakan, namun besaran restitusi untuk tahun ini harusnya lebih rendah dibandingkan pada dua tahun sebelumnya," terang Fajry.

Restitusi pajak (triliun rupiah)	2021	2022	2023	2024	2025
Bruto	1.474,4	1.997,1	2.091,5	2.197,2	2.278,8
Neto	1.278,6	1.716,8	1.867,8	1.931,6	1.917,6
Selisih/restitusi	196,1	280,4	223,67	265,67	361,2

Proses Restitusi Terukur

Atas proses audit yang bergulir, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengonfirmasi telah mendapatkan informasi awal dari Kemenkeu. Namun, kini tahapannya masih dalam penelaahan.

"Betul BPKP diminta oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan audit restitusi pajak. Sekarang sedang menelaah informasi awal untuk menyusun desain pengawasan yang tepat," ujar Juru Bicara BPKP Gunawan Wibisono kepada Bisnis.

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pun memastikan pelaksanaan restitusi akan diproses secara akuntabel dan terukur melalui mekanisme yang diatur.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti menjelaskan, restitusi secara ketentuan pada umumnya melalui proses pemeriksaan. Hal ini namun dikecualikan bagi yang termasuk dalam skema pengembalian pendahuluan melalui penelitian.

"Untuk restitusi tahun berjalan (2025), proses pengujian dilakukan melalui mekanisme penelitian dan/atau pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Inge kepada Bisnis.

Di sisi lain, DJP mengamini bahwa proses audit untuk 2020-2025 juga telah melibatkan BPKP. Namun, otoritas pajak memastikan ini bukan hal yang baru. Auditor pemerintah itu telah berkolaborasi dengan Kemenkeu dalam berbagai bentuk sinergi pengawasan keuangan negara.

Adapun mengenai ancaman pidana yang sempat disinggung Purbaya, DJP memastikan bakal ada tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Baik untuk pihak eksternal (WP) maupun internal (DJP).

"Terkait dugaan kongkalikong, pada prinsipnya apabila terdapat indikasi pelanggaran, baik oleh Wajib Pajak maupun oknum internal, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," terangnya.

Inge menyebut pihaknya akan terus memperkuat mekanisme restitusi khususnya melalui penguatan manajemen risiko, pemanfaatan data, serta pengawasan internal guna menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan.

Pada rapat yang diselenggarakan Senin (6/4/2026), seorang anggota Komisi XI DPR bahkan mengusulkan ke Purbaya untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dugaan kebocoran restitusi pajak itu.

Anggota Komisi XI DPR Bertu Merlas menyarankan pelibatan BPK untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Untuk diketahui, audit PDTT fokus menilai kepatuhan terhadap peraturan, sistem pengendalian intern (SPI) atau investigasi.

PDTT bertujuan memberikan simpulan atas hal pokok tertentu, seperti proyek khusus atau dugaan penyalahgunaan anggaran.

"Kalau boleh yang sedang diaudit oleh BPKP itu, sekalian kita meminta ke BPK untuk dilakukan PDTT aja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu," ujar Bertu.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP juga mempertanyakan kapan audit dimaksud oleh BPKP maupun internal Kemenkeu tuntas. "Kapan selesai [auditnya]? Triwulan kedua sudah ya Pak?," tanya Dolfie.

Purbaya mengeklaim BPKP seharusnya sudah bisa menuntaskan audit tersebut pada kuartal II/2026. Sebab, dia menyebut auditor pemerintah itu menargetkan audit tuntas dalam satu sampai dua bulan lamanya. Laporan ini turut ditunggu oleh Komisi XI DPR.

Purbaya menyebut kemungkinan proses tengah berjalan. Dia mengeklaim hasil audit seharusnya bisa didapatkan dalam waktu depan dan turut dilaporkan ke DPR.

"Harusnya sudah [selesai di kuartal II/2026] Pak. Mereka bilang mau cepat, akan kami laporkan Pak, karena itu sumber kebocoran yang seharusnya kami bisa selesaikan," tuturnya.

Ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu pun berjanji memberikan tindakan tegas. Apabila ada pihak yang diduga kongkalikong dalam manajemen restitusi, maka bisa diganjar hukuman pidana.

"Kalau yang main-main, kami kurangi, kami audit kan. Kami masukin penjara, baik eksternal maupun internal," pungkasnya.