JAKARTA, KOMPAS.com - PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) atau MTEL, akan memperluas bisnis infrastruktur digital dengan mendukung pengembangan layanan Internet Rakyat melalui penyediaan infrastruktur menara (tower) dan jaringan fiber optik.

Perseroan menyebut proyek tersebut menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru di luar bisnis penyewaan menara seiring meningkatnya kebutuhan akses internet rumah di Indonesia.

Direktur Bisnis Mitratel Agus Winarno mengatakan, perusahaan saat ini telah menjadi mitra strategis bagi operator yang mengembangkan layanan Internet Rakyat.

"Sekarang ada dua operator yang bermain di internet rakyat. Mereka sedang agresif membangun infrastruktur untuk internet rakyat. Kami sebagai next generation tower company menjadi partner strategis bagi kedua operator tersebut," ujar Agus di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Agus, dukungan yang diberikan Mitratel tidak hanya berupa penyediaan menara telekomunikasi, tetapi juga jaringan fiber optik yang menjadi kebutuhan utama layanan fixed broadband.

"Yang sekarang berjalan adalah kami mendukung mereka dalam bentuk tower dan fiber. Kebutuhan mereka untuk akses harus didukung infrastruktur fiber,” ujar Agus.

“Ini mulai berjalan bukan hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa. Dominasi aset kami di luar Jawa menjadi salah satu pusat pertumbuhan untuk akses tersebut," lanjutnya.

Agus menjelaskan, skema kerja sama yang diterapkan sama seperti penyewaan infrastruktur kepada operator seluler, yakni menggunakan kontrak jangka panjang sehingga memberikan kepastian pendapatan bagi perseroan.

"Skemanya sama seperti penyewaan kepada operator mobile, yaitu kontrak jangka panjang sekitar 10 tahun, baik untuk tower maupun fiber," ucapnya.

Selain memperluas bisnis infrastruktur digital, Mitratel juga mengembangkan layanan solusi energi bagi operator telekomunikasi melalui pemasangan solar panel system di lokasi menara. Langkah ini ditujukan untuk membantu operator menekan biaya konsumsi listrik.

"Kami menangkap kebutuhan operator yang ingin menekan biaya listrik. Kami hadir dengan solusi berupa pembangunan solar panel system,” kata dia. “Kami sudah melakukan proof of concept di beberapa lokasi dan mampu menghasilkan efisiensi sekitar 22-25 persen, yang kemudian dibagi dengan operator," lanjut Agus.

Ia menilai, bisnis solusi energi memiliki prospek yang besar karena seluruh lokasi BTS membutuhkan pasokan listrik dengan biaya operasional yang efisien.

"Kami melihat ini menjadi peluang besar karena setiap site membutuhkan listrik dan membutuhkan efisiensi. Secara teknis sudah berjalan, secara komersial juga sudah dibangun. Ini akan menjadi salah satu engine pertumbuhan baru Mitratel," katanya.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Pembangunan Hastining B. Astuti mengatakan, Mitratel telah memiliki pengalaman mengelola sistem kelistrikan di lebih dari 1.200 lokasi menara, termasuk penggunaan panel surya di sejumlah titik.

"Mitratel sudah memiliki power system untuk menyuplai kebutuhan energi di lebih dari 1.200 site dan di beberapa lokasi sudah menggunakan solar panel system,” kata Hastining.

“Jadi kemampuan mengoperasikan energy system sudah dimiliki Mitratel. Dengan skala yang semakin besar, efektivitas dan efisiensinya juga akan semakin tinggi," ujarnya.

Selain itu, perseroan terus memperkuat efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).

"Mitratel juga terus mengembangkan operation management berbasis digitalisasi dan AI. Teknologi tersebut sudah memberikan efisiensi sejak 2024 dan 2025, dan terus dikembangkan pada 2026 agar efisiensi yang diperoleh semakin besar dengan tetap menjaga kualitas layanan," tegas Hastining.

Sebagai informasi, Internet Rakyat (IRA) adalah layanan internet rumah (fixed broadband) nirkabel berkecepatan hingga 100 Mbps dengan harga sangat terjangkau, yaitu Rp 100.000 per bulan.

Layanan ini ditujukan untuk mendukung berbagai aktivitas digital masyarakat tanpa perlu khawatir kehabisan kuota.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Meningkatnya minat masyarakat terhadap energi terbarukan turut mendorong popularitas mini solar panel atau panel surya berukuran kecil.

Selain harganya yang terjangkau, perangkat ini banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari proyek DIY (do it yourself), prakarya sekolah, lampu LED, kipas mini, hingga pengisian daya baterai sederhana.

Bagi pemula yang ingin mencoba memanfaatkan energi matahari, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli mini solar panel. Tegangan ideal umumnya berada di kisaran 5 hingga 6 volt, dengan daya minimal 1 watt dan arus di atas 200 miliampere (mA) agar mampu menghasilkan pasokan listrik yang lebih stabil.

Dari sisi teknologi, panel surya jenis polycrystalline biasanya dibanderol dengan harga lebih ekonomis. Sementara itu, panel monocrystalline menawarkan efisiensi yang lebih baik meski harganya cenderung lebih tinggi.

Berikut lima rekomendasi mini solar panel yang bisa didapatkan mulai dari Rp20 ribuan:

1. Taffware Solar Panel Mini Polycrystalline DIY Power Bank 5V 1.1W 220mA

Panel surya mini dari Taffware menjadi salah satu pilihan paling populer di kalangan perakit perangkat elektronik sederhana. Dengan output 5 volt, daya 1,1 watt, dan arus 220mA, produk ini dinilai cukup untuk mendukung proyek pengisian daya baterai kecil, lampu LED, maupun eksperimen elektronika dasar.

Harga yang terjangkau membuat panel ini cocok bagi pemula yang baru mulai mengenal teknologi energi surya.

2. Solar Panel 5V 1.1W 220mA 11x7 cm DIY

Mini solar panel berukuran 11 x 7 sentimeter ini menawarkan spesifikasi yang hampir serupa dengan produk sebelumnya.

Dimensinya yang ringkas membuatnya mudah dipasang pada berbagai proyek sekolah maupun perangkat elektronik portabel. Panel ini juga cukup ideal digunakan sebagai sumber daya tambahan untuk charger baterai berkapasitas kecil.

3. Solar Panel Cell Mini Module 5V 1.1W 220mA

Pilihan berikutnya adalah Solar Panel Cell Mini Module 5V yang banyak dimanfaatkan untuk lampu taman tenaga surya dan berbagai proyek elektronika sederhana. Dengan tegangan 5 volt dan arus 220mA, panel ini mampu memberikan pasokan daya yang stabil untuk kebutuhan perangkat berdaya rendah.

4. Solar Panel Portable Mini 6V 1W Modul DIY

Bagi kamu yang membutuhkan tegangan sedikit lebih tinggi, panel surya mini 6 volt ini bisa menjadi alternatif menarik. Produk ini cocok dipadukan dengan baterai tipe 18650 maupun modul pengisian daya seperti TP4056. Karena itu, panel ini banyak digunakan dalam proyek penyimpanan energi skala kecil dan perangkat portabel berbasis tenaga surya.

5. Modul Solar Cell Panel Surya Mini 6V 1W 200mA DIY

Rekomendasi terakhir adalah modul solar cell 6 volt dengan daya 1 watt dan arus 200mA. Produk ini banyak digunakan untuk menggerakkan kipas DC mini, lampu LED, hingga berbagai eksperimen energi terbarukan sederhana. Selain mudah ditemukan di berbagai marketplace, harga yang relatif murah membuat panel ini cukup diminati oleh pelajar maupun penghobi elektronika.

Mana yang Paling Layak Dibeli?

Untuk pengguna pemula dengan anggaran terbatas, Taffware Solar Panel Mini Polycrystalline 5V 1.1W 220mA menjadi pilihan yang paling seimbang dari sisi harga dan performa.

Namun, jika proyek yang dikerjakan melibatkan baterai 18650 atau sistem penyimpanan daya sederhana, panel surya bertegangan 6 volt dapat menjadi pilihan yang lebih fleksibel karena memberikan ruang lebih besar untuk proses pengisian daya.

Dengan harga mulai Rp20 ribuan, mini solar panel kini menjadi salah satu cara paling murah untuk mulai mengenal dan memanfaatkan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengoperasikan 361 base transceiver station (BTS) ramah lingkungan berteknologi solar panel pada 2025.

Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) tersebut mengintegrasikan prinsip bisnis berkelanjutan ke dalam infrastruktur telekomunikasi nasional melalui pilar 'Jaga Bumi', sebuah langkah meminimalkan jejak karbon operasional.

Adapun penggunaan panel surya (PLTS) pada BTS ideal untuk menyediakan catu daya yang stabil. Keunggulan utamanya meliputi kemandirian energi di daerah pelosok tanpa jaringan listrik, pengurangan emisi karbon yang signifikan, serta penghematan biaya operasional bulanan secara jangka panjang.

Komisaris Utama Telkomsel sekaligus Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI, Diaz F.M. Hendropriyono mengatakan perubahan iklim menjadi tantangan nyata yang dampaknya sudah dan akan semakin dirasakan. Dunia usaha perlu mengambil peran lebih besar untuk mendorong praktik yang lebih hijau dan berkelanjutan dalam menghadapi ini, termasuk perusahaan telekomunikasi dalam negeri.

“Meskipun tidak berada di sektor ekstraktif, Telkomsel tetap menunjukkan kepedulian nyata terhadap keberlanjutan,” kata Diaz di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Sementara itu, Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengatakan perusahaan tidak mungkin maju sendirian tanpa lingkungan dan masyarakat di sekitarnya ikut berkembang. Perusahaan akan terus melanjutkan komitmen dalam keberlanjutan ke depan.

“Kami telah dan akan terus berinovasi dan berkembang agar kontribusi keberlanjutan Telkomsel semakin terasa, baik dari sisi jangkauan maupun kualitas dampaknya,” kata Nugroho.

Telkomsel saat ini fokus pada tiga pilar keberlanjutan perusahaan yaitu Jaga Cita, Jaga Data, Jaga Bumi. Melalui fokus Jaga Cita, Telkomsel terus memberdayakan talenta Indonesia sekaligus memperluas akses agar lebih banyak masyarakat bisa ikut maju, berpartisipasi, dan bertumbuh dalam ekonomi digital.

Sepanjang 2025, Telkomsel melayani 156,1 juta pelanggan mobile dan 10,3 juta pelanggan IndiHome B2C, didukung lebih dari 293.000 BTS di seluruh Indonesia, termasuk lebih dari 360 desa blank spot.

Pada Jaga Data, Telkomsel menjaga kepercayaan pelanggan melalui layanan yang aman, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Telkomsel terus memperkuat tata kelola melalui sistem manajemen informasi berstandar ISO 27001, ISO 27701, dan ISO 25010 untuk perlindungan data dan siber andal.

Kemudian melalui Jaga Bumi, Telkomsel meminimalkan jejak karbon dan menjaga operasional layanan tetap hadir saat dibutuhkan.

CNNIndonesia akan kembali menggelar Economic Forum pada 4 Mei 2026 dengan tema Navigating Geopolitical Tensions - Securing Indonesia's Economic Resilience di Ballroom Menara Bank Mega mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Forum digelar sebagai ruang strategis untuk merespons dinamika global yang kian kompleks dan berpengaruh besar ke kondisi ekonomi dalam negeri.

Dinamika yang menjadi fokus salah satunya dampak perang AS-Israel lawan Iran.

Forum akan mempertemukan pembuat kebijakan, otoritas moneter dan fiskal, dan pemimpin industri untuk merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Forum juga akan menyoroti strategi mitigasi risiko serta percepatan diversifikasi energi, guna memastikan Indonesia tetap tangguh, adaptif, dan kompetitif di tengah ketidakpastian global.

Forum rencananya akan menghadirkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai pembicara kunci atau keynote speaker.

Forum juga akan dilanjutkan dengan diskusi panel.

Sejumlah narasumber akan dihadirkan dalam forum ini. Mereka antara lain;

1. Purbaya Yudhi Sadewa - Menteri Keuangan RI2. Mukhamad Misbakhun - Ketua Komisi XI DPR RI3. Destry Damayanti - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia4. Simon Aloysius Mantiri - Direktur Utama PT Pertamina (Persero)5. Darmawan Prasodjo - Direktur Utama PT PLN (Persero)6. Rahmad Pribadi - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)7. Tri Andayani - Direktur PT Pelni (Persero)

Jangan lupa datang dan ikuti yaks!!!!!

CNNIndonesia akan kembali menggelar Economic Forum.

Forum rencananya digelar pada 4 Mei 2026 dengan tema Navigating Geopolitical Tensions - Securing Indonesia's Economic Resilience di Ballroom Menara Bank Mega mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Forum digelar sebagai ruang strategis untuk merespons dinamika global yang kian kompleks dan berpengaruh besar ke kondisi ekonomi dalam negeri terutama setelah AS-Israel menggempur Iran.

Forum akan mempertemukan pembuat kebijakan, otoritas moneter dan fiskal, dan pemimpin industri untuk merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Forum juga akan menyoroti strategi mitigasi risiko serta percepatan diversifikasi energi, guna memastikan Indonesia tetap tangguh, adaptif, dan kompetitif di tengah ketidakpastian global.

Forum rencananya akan menghadirkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai pembicara kunci atau keynote speaker.

Forum juga akan dilanjutkan dengan diskusi panel.

Sejumlah narasumber akan dihadirkan dalam forum ini. Mereka antara lain; 

1. Purbaya Yudhi Sadewa - Menteri Keuangan RI2. Mukhamad Misbakhun - Ketua Komisi XI DPR RI3. Destry Damayanti - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia4. Simon Aloysius Mantiri - Direktur Utama PT Pertamina (Persero)5. Darmawan Prasodjo - Direktur Utama PT PLN (Persero)6. Rahmad Pribadi - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)7. Tri Andayani - Direktur PT Pelni (Persero)

Jangan lupa datang dan ikuti yaks!!!!!

KOMPAS.com-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong penyerapan panel surya produksi dalam negeri. Langkah ini dilakukan melalui percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt.

Kebijakan ini merespons tekanan terhadap industri panel surya dalam negeri. Tarif impor dari Amerika Serikat dinilai berdampak pada kinerja ekspor.

“Arahan dari Presiden (Prabowo Subianto) itu bagaimana kita juga mempercepat untuk PLTS 100 GW untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi, ini akan berimbang,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Pemerintah masih mengkaji dampak tarif impor dari Amerika Serikat. Evaluasi dilakukan terhadap volume ekspor dan produk yang terdampak.

Program PLTS 100 GW diharapkan meningkatkan permintaan domestik. Kebutuhan panel surya diproyeksikan naik seiring proyek berjalan.

“Dari Ditjen EBTKE (Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi) itu juga lagi membuat detailnya. Ini dilakukan prioritas itu kan 17 GW terlebih dahulu. Kemudian secara bertahap itu akan dipenuhi sampai dengan 100 GW,” ujar Yuliot.

Tahap awal difokuskan pada pembangunan 17 gigawatt. Pengembangan selanjutnya dilakukan secara bertahap hingga mencapai target penuh.

Departemen Perdagangan Amerika Serikat sebelumnya menetapkan Bea Masuk Imbalan Sementara untuk produk panel surya. Kebijakan ini mencakup produk crystalline silicone photovoltaic cells.

Tarif untuk Indonesia berada di kisaran 85,99 persen hingga 143,30 persen. Proses penyelidikan masih berlangsung hingga keputusan final pada Juli 2026.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan variasi tarif. Malaysia dikenakan 14 persen hingga 168 persen. Vietnam mencapai 68 persen hingga 542 persen.

Thailand berada di kisaran 99 persen hingga 263 persen. Kamboja mencatat tarif tertinggi hingga lebih dari 3.400 persen.

Pemerintah melihat penguatan pasar domestik sebagai langkah strategis. Proyek PLTS skala besar diharapkan menjaga keberlanjutan industri panel surya nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia akan berpartisipasi dalam proyek kerja sama transmisi energi bersih Indonesia-Singapura yang disebut senilai US$30 miliar atau setara sekitar Rp518 triliun.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan bahwa kerja sama ekspor energi ke Singapura ini berkaitan dengan proyek panel surya. Menurutnya, proyek ini akan menjadi yang terbesar di Asean.

"Kami akan terlibat dan juga membangun jalur transmisi untuk baik Singapura dan negara kami. Proyek itu setidaknya hampir senilai US$30 miliar," ujarnya pada acara Fitch Ratings' Annual Indonesia Conference, Kamis (23/4/2026).

Pandu menyebut akan harus mendiskusikan lebih lanjut detail atas potensi investasi di solar panel itu. Banyak perusahaan lain yang juga sudah menandatangani kerja sama dengan Singapura.

Dia turut mengonfirmasi bahwa proyek energi terbarukan itu merupakan salah satu yang ditandatangani Indonesia pada saat perhelatan Indonesia Sustainability Forum (ISF).

Menurut Pandu, Danantara bisa mengambil peran sebagai mitra hingga investor pada proyek yang melibatkan banyak pihak swasta itu. Dia memastikan bahwa keinginan partisipasi SWF Indonesia ini agar bisa lebih banyak value yang didatangkan ke dalam negeri.

"Dan kami kan juga nanti harus bikin solar panel itu. Nanti juga kami pasti produksiin buat Indonesia juga. Jadi banyak nilai tambah lah," tuturnya.

Beberapa negara lain, terang Pandu, telah menyampaikan minatnya untuk berpartisipasi dalam sejumlah proyek energi terbarukan di Indonesia. Contohnya adalah China.

Pandu, bahkan CEO Danantara Rosan Roeslani, juga sudah berkunjung langsung ke China. Dia turut mengeklaim negara di Timur Tengah, yang tidak dia perinci lebih lanjut, sudah menyampaikan minatnya untuk terlibat di proyek energi nonfosil itu.

Menurut pengusaha yang bergerak di industri batu bara itu, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan pemerintah dan Danantara agar fokus mendorong transisi ke kendaraan listrik. Hal ini sejalan dengan kondisi perang yang memicu kenaikan harga minyak dunia.

"Kami harus punya dan membangun mobil dan motor listrik. Ini merupakan dorongan yang besar, dan tiba-tiba kini ada minat yang besar," paparnya.

IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengkaji optimalisasi penggunaan solar panel di DKI Jakarta. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pengembangan energi alternatif di ibu kota.

Dengan demikian, tambah dia, penggunaan energi berbahan fosil bisa ditekan.

"Jakarta sekarang ini memang sedang mengembangkan salah satunya adalah solar panel. Kebijakan ini akan kami lakukan secara lebih rinci supaya ada alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil," ucap Pramono, Jumat (17/4/2026).

Selain melalui pengembangan energi alternatif, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan langkah efisiensi untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong penggunaan transportasi umum di Jakarta.

Apalagi, kata Pramono, konektivitas transportasi umum di Jakarta kini sudah mencapai 93 persen. Dia meyakini mobilitas masyarakat dengan transportasi umum akan semakin mudah.

"Kami akan mengkampanyekan secara lebih masif penggunaan transportasi umum. Kenapa itu dilakukan supaya orang kemudian mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi," kata Pramono.

Pramono bahkan tengah merancang kebijakan baru agar penggunaan transportasi umum semakin masif. Kebijakan ini menjadi tambahan dari penerapan work from home (WFH) pada Jumat dan kebijakan Rabu sebagai hari penggunaan transportasi umum bagi ASN DKI Jakarta.

"Saya sedang mempertimbangkan, kan kita hari Rabu transportasi umum, hari Jumat work from home, apakah akan ada kebijakan tambahan yang membuat apa kita melakukan efisiensi terutama hal yang berkaitan dengan penggunaan konsumsi BBM fosil," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

LONDON, KOMPAS.com - Pemerintah Inggris pada Selasa (24/3/2026) memperkenalkan aturan baru yang mewajibkan pengembang untuk memasang pompa panas dan panel surya di semua rumah baru.

Beleid baru tersebut merupakan respons terbaru dari para pembuat kebijakan Inggris terhadap dampak ekonomi dari konflik Iran.

Para menteri Inggris mengatakan perang Iran dan gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak memperkuat kebutuhan untuk memanfaatkan energi bersih sebagai alat keamanan energi.

Standar Rumah Masa Depan alias serangkaian peraturan pembangunan baru untuk Inggris mulai 2028 akan menetapkan persyaratan untuk memastikan rumah dibangun dengan pembangkit listrik terbarukan di lokasi, yang sebagian besar diharapkan disediakan oleh tenaga surya.

Peraturan tersebut juga akan mewajibkan pembangunan rumah dengan sistem pemanas rendah karbon, seperti pompa panas dan jaringan pemanas.

Pemerintah menambahkan, panel surya plug-in yang dapat dipasang pemilik rumah di balkon akan tersedia di dalam toko-toko dalam beberapa bulan mendatang.

“Perang Iran sekali lagi menunjukkan dorongan kita untuk energi bersih sangat penting bagi keamanan energi kita sehingga kita dapat melepaskan diri dari cengkeraman pasar bahan bakar fosil yang tidak kita kendalikan,” kata Menteri Energi Inggris Ed Miliband, dikutip dari CNBC, Rabu (25/3/2026).

“Baik melalui panel surya yang dipasang sebagai standar di rumah-rumah baru atau memungkinkan masyarakat untuk membeli panel surya siap pakai di toko-toko, kami bertekad untuk meluncurkan energi bersih sehingga kami dapat memberikan kedaulatan energi kepada negara kami,” tambah dia.

Pedoman tersebut secara umum disambut baik oleh para pelaku industri energi. Sementara beberapa aktivis menyerukan pemerintah Inggris untuk berbuat lebih banyak guna mengurangi ketergantungan negara tersebut pada bahan bakar fosil.

CEO Octopus Energy Greg Jackson mengatakan, prang-orang ingin terbebas dari krisis bahan bakar fosil ini.

Sejak konflik di Timur Tengah dimulai, minat terhadap energi surya telah melonjak 50 persen. Penjualan pompa panas dan mobil listrik juga mengalami peningkatan.

“Setiap panel surya, pompa panas, dan baterai mengurangi tagihan dan meningkatkan kemandirian energi Inggris, dan langkah-langkah terbaru pemerintah dapat membantu mengurangi biaya elektrifikasi,” kata Jackson.

Para ilmuwan iklim telah berulang kali memperingatkan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil secara substansial akan diperlukan untuk mengekang pemanasan global, dengan pembakaran batu bara, minyak, dan gas diidentifikasi sebagai pendorong utama krisis iklim.

Keamanan energi global

Perang yang dipimpin AS dan Israel terhadap Iran, yang dimulai pada 28 Februari, terus mengganggu produksi dan pengiriman minyak di kawasan tersebut, dengan lalu lintas melalui Selat Hormuz yang sangat penting secara strategis praktis terhenti dalam beberapa pekan terakhir.

Selat Hormuz adalah koridor maritim sempit utama yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman. Sekitar 20 persen minyak dan gas global biasanya melewati selat ini.

Sementara itu, anggota parlemen oposisi mendesak Partai Buruh yang berkuasa, yang berhaluan tengah-kiri, untuk fokus pada pengamanan pasokan energi domestik guna menurunkan tagihan konsumen di tengah krisis energi akibat perang Iran.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, sekretaris energi bayangan dari Partai Konservatif sayap kanan tengah, Claire Coutinho menyerukan pemerintah untuk mengeluarkan izin bagi ladang minyak dan gas baru di Laut Utara.

Berbagai negara di seluruh dunia mengalami kenaikan harga bahan bakar yang tajam sebagai akibat dari konflik di Timur Tengah.

Slovenia, di sisi lain, baru-baru ini menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang menerapkan penjatahan bahan bakar untuk mengatasi gangguan pasokan.

Sementara itu, Yunani telah mengambil langkah untuk membatasi margin keuntungan pada bahan bakar dan produk supermarket selama tiga bulan.

Para analis memperkirakan dampak dari perang Iran akan mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil, dengan negara-negara semakin menyadari energi terbarukan sebagai cara untuk meningkatkan ketahanan, mengurangi polusi, dan memitigasi risiko geopolitik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap rencana pemerintah untuk menyetop ekspor timah mentah sejalan komitmen memaksimalkan pemanfaatan timah di dalam negeri.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan timah memiliki peran strategis dalam mendukung industri solar panel, elektronik, hingga semikonduktor. Indonesia tengah mendorong pengembangan industri tersebut lewat dukungan bahan baku dalam negeri, termasuk timah.

Menurutnya, optimalisasi penggunaan timah domestik akan memperkuat daya saing industri energi baru terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor bahan mentah.

“Ini kan sudah ada beberapa industri solar panel yang ada di dalam negeri, dan juga ini akan memanfaatkan timah juga sebagai salah satu faktor penunjang produksinya,” ujar Yuliot di Jakarta, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Selain sektor energi terbarukan, pemerintah juga memprioritaskan pengembangan industri elektronik dan semikonduktor sebagai bagian dari transformasi ekonomi berbasis teknologi. Timah menjadi salah satu komponen penting dalam rantai pasok industri tersebut.

Pengembangan semikonduktor bahkan telah masuk dalam agenda kerja sama internasional, termasuk dalam kerangka Agreement Reciprocal Trade (ART), yang menempatkan sektor ini sebagai prioritas strategis nasional.

“Kemudian juga ada pengembangan industri elektronik, semikonduktor yang menjadi prioritas dan juga di dalam ART kan juga termasuk bagian semikonduktor itu kan juga akan kita kembangkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia melihat potensi besar dari mineral ikutan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses ekstraksi timah. Dalam konteks hilirisasi, penataan sektor pertambangan akan diarahkan agar seluruh potensi tersebut dapat diolah di dalam negeri.

“Jadi, dalam rangka penataan sektor pertambangan, ya kami mengharapkan itu nanti juga bagian yang bisa logam tanah jarang yang ada di situ, ya kemudian kritikal mineral juga ada di situ, bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri di dalam negeri,” jelasnya.

Hal ini selaras dengan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut pemerintah akan mempertimbangkan pelarangan sejumlah komoditas logam lainnya dalam beberapa tahun ke depan untuk menggenjot industrialisasi dalam negeri.

“Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit dan tahun ke depan kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain termasuk timah, enggak boleh lagi kita ekspor barang mentah,” kata Bahlil dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Bahlil menegaskan, arah kebijakan hilirisasi tidak akan berhenti pada nikel dan bauksit semata. Pemerintah ingin memastikan bahwa sumber daya alam strategis benar-benar menjadi pengungkit pertumbuhan industri domestik, bukan sekadar komoditas ekspor mentah yang minim nilai tambah.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Wiraraja Group baru-baru ini, memboyong perusahaan cip asal Amerika Serikat (AS) untuk membangun industri semikonduktor di Indonesia.

Nilai investasi yang akan ditanamkan tak main-main yakni US$4,9 miliar atau setara Rp82,88 triliun (asumsi kurs Rp16.915 per US$) pada tahap awal. Investasi berpotensi bertambah sebesar US$26,7 miliar atau sekitar Rp533,09 triliun bila tahap pertama berjalan lancar.

Mitra strategis dari AS yang terlibat adalah Essence Global Group dan Tynergy Technology Corporation USA. Perjanjian Pengembangan Bersama (Joint Development Agreement) tersebut secara resmi ditandatangani pada 18 Februari 2026 serta perjanjian lanjutan dengan Tynergy Technology Corp.

Proyek tersebut diinisiasi PT Galang Bumi Industri sebagai pengelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco-Industrial Park (GESEIP) di Galang, Batam.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons pengenaan bea masuk imbalan atau countervailing duties sebesar 104,38 persen terhadap produk panel surya Indonesia oleh pemerintah Amerika Serikat.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan kementerian telah melakukan pengecekan atas kebijakan tersebut.

Ia menyebut produk yang dikenai tarif di luar ketentuan Agreement on Reciprocal Trade (ART) RI-AS diduga merupakan produk transhipment.

Produk hanya singgah di Indonesia sebelum dikirim ke negara tujuan dan tidak diproduksi penuh di dalam negeri.

"Saya sudah melakukan pengecekan untuk yang kena tarif yang tidak sesuai dengan ART. Ternyata itu hanya transhipment, itu labeling di Indonesia," ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) akan meneliti kembali seluruh industri panel surya di Indonesia.

Peninjauan dilakukan untuk membedakan perusahaan yang hanya melakukan pelabelan, menjalankan praktik transhipment, serta yang benar-benar melakukan manufaktur penuh di dalam negeri.

"Jadi nanti untuk setiap industri solar panel, nanti Dirjen EBTKE akan meneliti kembali. Jadi mana yang labeling, yang prinsipnya transipmen, dan juga mana yang full manufacturing dalam negeri," kata dia.

Yuliot menegaskan pemerintah akan memperjuangkan penerapan tarif sesuai ketentuan dalam ART.

"Itu justru ini kita perjuangkan sesuai dengan tarif yang diatur di dalam ART. Ya kalau memang 15 persen, ya maksimal 15 persen. Jangan lebih dari 15 persen," ucapnya.

Pemerintah AS sebelumnya menetapkan bea masuk imbalan sementara terhadap sel dan panel surya dari Indonesia, India, dan Laos.

Mengutip Reuters, kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas dugaan subsidi yang diterima industri panel surya di ketiga negara. Washington menilai subsidi membuat produk buatan AS kalah bersaing di pasar domestik.

Lembar fakta di situs resmi Departemen Perdagangan AS mencatat panel surya dari India dikenai tarif 125,87 persen. Produk dari Indonesia dikenai tarif 104,38 persen. Produk dari Laos dikenai tarif 80,67 persen.

AS juga menetapkan tarif individual bagi sejumlah perusahaan. PT Blue Sky Solar dikenai tarif 143,3 persen dan PT REC Solar Energy 85,99 persen.

Mundra Solar di India dikenai tarif 125,87 persen. Solarspace Technology Sole Co dan Vietnam Sunergy Joint Stock Company di Laos masing-masing dikenai tarif 80,67 persen.

Kebijakan tersebut bermula dari gugatan Alliance for American Solar Manufacturing and Trade. Aliansi itu beranggotakan produsen besar seperti Hanwha Qcells, First Solar, dan Mission Solar milik OCI Holdings.

Aliansi meminta perlindungan atas investasi miliaran dollar AS untuk pembangunan dan perluasan pabrik panel surya di AS.

Kuasa hukum aliansi Tim Brightbill menyebut keputusan ini sebagai langkah penting untuk memulihkan persaingan yang adil.

"Para produsen AS berinvestasi miliaran dollar untuk membangun kembali kapasitas domestik dan menciptakan lapangan kerja dengan upah yang layak. Investasi tersebut tidak akan berhasil jika impor yang diperdagangkan secara tidak adil dibiarkan mendistorsi pasar," ujarnya dalam pernyataan tertulis.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kami akan terus mengawal kepentingan industri nasional hingga keputusan final diumumkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa pemerintah Indonesia siap membela industri panel surya Tanah Air dalam menghadapi penyelidikan antisubsidi oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS).

"Proses ini sepenuhnya berbasis data dan fakta. Pemerintah Indonesia bersikap kooperatif dan transparan agar seluruh tahapan penyelidikan berjalan sesuai ketentuan. Kami akan terus mengawal kepentingan industri nasional hingga keputusan final diumumkan," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Pada Selasa (24/2), Departemen Perdagangan AS (USDOC) mengumumkan pengenaan Bea Masuk Imbalan Sementara (BMIS) atas impor produk crystalline silicone photovoltaic cells, whether or not assembled into modules (panel surya) kepada beberapa negara, termasuk Indonesia.

Tarif yang dikenakan kepada Indonesia, yaitu pada kisaran 85,99-143,30 persen. Penyelidikan antisubsidi panel surya masih akan berproses hingga keputusan final yang dijadwalkan pada Juli 2026 mendatang.

Secara komparatif, tarif yang dikenakan kepada Indonesia tercatat lebih rendah dibanding sejumlah negara ASEAN lainnya. Malaysia dikenakan tarif 14-168 persen, Vietnam 68-542 persen, Thailand 99-263 persen, dan Kamboja yang melampaui 3.400 persen.

"Perbandingan ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia relatif lebih moderat dalam struktur penetapan sementara yang diumumkan otoritas AS," jelas Budi.

Budi mengatakan, sejak kasus ini dimulai pada Agustus 2025, Indonesia telah merespons dengan menyampaikan jawaban kuesioner, data pendukung, serta klarifikasi teknis secara lengkap dan tepat waktu.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya partisipasi aktif industri untuk menghindari penerapan metode Adverse Facts Available (AFA). Metode ini menekankan penggunaan data yang tersedia oleh otoritas penyelidik apabila negara tertuduh dinilai tidak kooperatif. Langkah tersebut berpotensi menghasilkan tarif lebih tinggi.

Menurut Budi, dalam mekanisme trade remedies di bawah kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kelengkapan dan akurasi data menjadi faktor krusial.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana menambahkan, Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi secara intensif dengan pelaku usaha.

Salah satunya melalui penguatan konsolidasi data dan pendampingan teknis menjelang verifikasi lapangan oleh otoritas AS yang direncanakan pada April 2026.

"Kami memastikan seluruh respons industri konsisten, terukur, dan dapat diverifikasi. Semakin solid data yang disampaikan, semakin objektif hasil evaluasi yang dihasilkan,” jelas Tommy.

Dalam tahap lanjutan, USDOC akan memverifikasi fasilitas insentif di Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam yang dianggap subsidi. Selain itu, bahan baku impor asal Tiongkok ditengarai memperoleh subsidi dari Pemerintah Tiongkok dan dinilai sebagai bentuk subsidi transnasional oleh AS.

Tommy mengatakan, Kementerian Perdagangan telah menempuh langkah advokasi dan sinergi dengan para pelaku industri panel surya, kementerian, dan lembaga di Batam pada November 2025.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026