Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan nilai ekspor timah dan nontimah Provinsi Kepulauan Babel selama April 2026 sebesar 121,81 juta Dolar Amerika Serikat, atau turun 30,95 persen dibandingkan April 2025 sebesar 176,41 juta Dolar AS.

"Nilai ekspor timah selama April tahun ini 87,06 juta Dolar AS, atau terkontraksi 39,87 persen dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu 144,77 juta Dolar AS," kata Kepala BPS Kepulauan Babel, Sugeng Arianto di Pangkalpinang, Rabu.

Sementara itu, untuk ekspor komoditas nontimah April 2026 sebesar 34,75 juta Dolar AS atau naik 9,82 persen dibandingkan dengan April 2025 sebesar 31,64 juta Dolar AS.

Ia mengatakan timah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar diekspor ke negara-negara di Asia, dimana Tiongkok menjadi negara tujuan utamanya.

"Selama Januari hingga April tahun ini, sebanyak 49,40 persen ekspor timah dikirim ke Tiongkok dengan nilai 279,69 juta Dolar AS, Korea Selatan 13,21 persen, India 9,38 persen, Singapura dan Belanda," katanya.

Ia menyatakan lima negara utama tujuan ekspor timah ini berperan sebesar 83,16 persen terhadap total ekspor timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke seluruh dunia, dengan total nilai ekspor selama Januari hingga April 2026 sebesar 470,82 juta Dolar AS.

Nilai ekspor Januari hingga April 2026 dibandingkan dengan Januari hingga April 2025 (c to c), terjadi pertumbuhan ke lima negara terbesar tujuan ekspor timah yaitu sebesar 27,86 persen. Korea Selatan dan India tumbuh 19,61 persen dan 22,80 persen.

Sementara tujuan Singapura dan Belanda terkontraksi sebesar 58,60 persen dan 10,25. Tiongkok merupakan negara dengan pertumbuhan tertinggi hingga 99,71 persen," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Timah (Persero) Tbk (TINS) mencatatkan produksi bijih timah sebesar 18.635 ton Sn sepanjang 2025. Realisasi produksi ini turun 4% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 19.437 ton Sn.

Direktur Utama TINS Restu Widiyantoro mengatakan, penurunan produksi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya masih masifnya penambangan ilegal terutama pada lokasi pesisir oleh ponton isap produksi (PIP) maupun tambang darat dan adanya penolakan masyarakat pada lokasi penambangan baru.

"Seiring dengan menurunnya produksi bijih timah, produksi logam timah juga mengalami penurunan sebesar 6% menjadi 17.815 metrik ton dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18.915 metrik ton," ujar Restu melalui siaran pers, Kamis (23/4/2026).

Sementara itu, penjualan logam timah pada 2025 turun 5% menjadi 16.634 metrik ton dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 17.507 metrik ton. Namun, harga jual rata-rata logam timah naik 13% menjadi US$35.240 per metrik ton, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$31.181 per metrik ton.

Adapun, penjualan logam timah Perseroan ditopang oleh ekspor yang mencapai 95%. Enam besar negara tujuan ekspor timah meliputi Singapura 23%; Korea Selatan 21%; Jepang 17%; Belanda 7%; Italia 3%; dan China 3%.

Kontribusi penjualan ekspor Perseroan mencapai sekitar 24% dari total ekspor timah Indonesia sebesar 53.050 metrik ton, serta menyumbang sekitar 3% dari total ekspor timah global sebesar 371.369 metrik ton.

Seiring dengan kenaikan harga logam timah, pendapatan PT Timah naik 6,41% menjadi Rp11,55 triliun dari yang sebelumnya Rp10,86 triliun pada 2024. Perseroan juga membukukan laba bersih senilai Rp1,31 triliun sepanjang 2025 atau mencapai 119% dari target yang ditetapkan Perseroan.

Untuk 2026, PT Timah akan berfokus pada pemulihan kapasitas produksi secara agresif dan penguatan nilai tambah melalui hilirisasi.

"Sebagai bagian dari holding pertambangan Indonesia, Perseroan memposisikan diri untuk memanfaatkan momentum harga timah global yang tinggi dan penertiban tambang ilegal di Indonesia yang cukup mempengaruhi aliran supply logam timah secara global," kata Restu.

Pada 2026, harga timah diperkirakan akan bergerak di kisaran US$33.500 per ton hingga US$48.750 per ton. Aktivitas manufaktur elektronik, yang merupakan pendorong utama permintaan timah, diperkirakan akan menguat pada tahun 2026. Selain itu, harga logam timah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan penggunaan elektronik, semikonduktor, cip serta digitalisasi dan artificial intelligence.

Adapun, strategi utama Perseroan pada 2026 di antaranya meliputi akselerasi produksi dan optimalisasi cadangan, ekspansi hilirisasi dan diversifikasi
produk, transformasi digital dan keberlanjutan (ESG), optimalisasi dan efisiensi berkelanjutan di seluruh lini bisnis, optimalisasi kinerja anak perusahaan, aset nonoperasi dan sinergi lainnya dalam mendukung keberlanjutan Perseroan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketidakpastian geopolitik global dalam beberapa waktu terakhir mendorong volatilitas harga berbagai komoditas strategis, mulai dari energi hingga logam mulia.

Kondisi ini dinilai semakin menegaskan pentingnya mekanisme perdagangan yang transparan serta instrumen lindung nilai bagi pelaku pasar.

Di tengah dinamika tersebut, peran perdagangan berjangka dinilai semakin krusial sebagai bagian dari infrastruktur pasar yang mendukung pembentukan harga yang efisien serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi keuangan digital. Terjadi pergeseran industri keuangan global menuju pasar privat.

Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta (JFX), Yazid Kanca Surya, mengatakan tekanan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas membuat pelaku pasar membutuhkan instrumen yang mampu melindungi risiko sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.

“Dalam kondisi pasar yang semakin tidak pasti, kebutuhan terhadap mekanisme lindung nilai menjadi semakin relevan. Perdagangan berjangka hadir sebagai instrumen yang transparan, terstandarisasi, dan mendukung pembentukan harga yang kredibel di pasar,” ujar Yazid dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Sejalan dengan kondisi tersebut, JFX terus mendorong penguatan ekosistem perdagangan yang lebih transparan, terawasi, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh pelaku pasar.

Dari sisi kinerja, sejumlah produk unggulan JFX menunjukkan kontribusi signifikan terhadap aktivitas perdagangan.

ANTARA FOTO/Andri Saputra Seorang pekerja menghitung balok timah hasil produksi di gudang penyimpanan di PT Timah Tbk di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (16/10/2025). PT Timah Tbk menargetkan produksi bijih timah dan logam timah sebesar 21,5 ribu ton dan volume penjualan 19,06 ton hingga akhir tahun 2025 untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan

Pada sektor komoditas fisik, JFX menguasai lebih dari 95 persen pangsa pasar ekspor timah Indonesia, dengan nilai transaksi mencapai sekitar 1,7 miliar dollar AS pada 2025.

Sementara itu, pada perdagangan derivatif, kontrak olein (OLE01) mencatat kontribusi sebesar 38,7 persen dari total volume transaksi Exchange Traded Derivatives (ETD) JFX atau setara dengan 615.028 lot.

Di sisi lain, kontrak Loco Gold mendominasi aktivitas transaksi over-the-counter (OTC) dengan porsi mencapai 85,2 persen dari total volume.

Selain komoditas, JFX juga menghadirkan produk berbasis efek global melalui skema PALN yang mencakup perdagangan saham dan exchange traded fund (ETF) Amerika Serikat (AS).

Produk ini menjadi bagian dari diversifikasi instrumen yang tersedia di JFX, dengan tren transaksi yang disebut terus menunjukkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, JFX turut mengembangkan perdagangan emas digital yang menggabungkan kemudahan transaksi berbasis digital dengan kepastian underlying emas fisik.

Skema ini disebut memberikan keseimbangan antara aksesibilitas dan keamanan bagi investor.

Dalam upaya memperluas akses pasar, JFX juga tengah menyiapkan inovasi berupa kontrak berukuran mikro dan nano pada berbagai komoditas seperti emas, perak, tembaga, dan energi.

Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi pelaku pasar, termasuk investor dengan skala transaksi yang lebih kecil.

Ke depan, JFX menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat peran sebagai penyedia infrastruktur pasar yang kredibel, mendorong transparansi, serta memperluas akses terhadap instrumen keuangan yang relevan bagi pelaku usaha maupun investor di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Berjangka Jakarta (JFX) mencatat eskalasi ketegangan geopolitik global mulai memacu volatilitas harga komoditas. Fenomena ini dinilai mendorong para pelaku usaha untuk lebih aktif menggunakan instrumen lindung nilai (hedging) guna mengunci risiko harga.

Direktur Utama JFX Yazid Kanca Surya menjelaskan bahwa mekanisme perdagangan berjangka saat ini tidak hanya menjadi sarana investasi, tetapi beralih fungsi menjadi infrastruktur krusial bagi pembentukan harga.

Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan di tengah fluktuasi pasar energi dan logam mulia.

“Dalam kondisi pasar yang semakin tidak pasti, mekanisme lindung nilai menjadi semakin relevan,” ujar Yazid dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Urgensi mitigasi risiko tersebut tecermin dari tingginya aktivitas transaksi komoditas di bursa. Pada sektor fisik, JFX saat ini mendominasi 95% pangsa pasar ekspor timah nasional dengan nilai transaksi US$1,7 miliar pada 2025.

Di lini derivatif, kontrak olein (OLE01) tercatat menyumbang 38,7% dari total volume transaksi Exchange Traded Derivatives (ETD). Kondisi tersebut setidaknya menunjukkan tingginya ketergantungan para pelaku industri sawit terhadap instrumen bursa untuk memagari risiko harga jual.

Sementara itu, untuk segmen Over-the-Counter (OTC), kontrak Loco Gold memegang porsi 85,2%. Tingginya transaksi emas mengonfirmasi posisi logam mulia sebagai aset pengaman utama saat ketidakpastian global meningkat.

Sebagai langkah ekspansi aksesibilitas, JFX kini tengah menyiapkan kontrak berukuran mikro dan nano untuk komoditas emas, perak, tembaga, hingga energi. Inovasi ini ditujukan agar pelaku usaha skala menengah dan investor individu dapat melakukan lindung nilai dengan modal yang lebih efisien.

Selain itu, JFX memperluas diversifikasi produk melalui skema PALN yang mencakup saham dan ETF Amerika Serikat, serta pengembangan emas digital dengan underlying fisik. Langkah itu bertujuan memberikan lebih banyak pilihan instrumen bagi pelaku pasar dalam menghadapi dinamika makro.

Yazid menyatakan bahwa transparansi dan kredibilitas ekosistem bursa menjadi fondasi utama dalam meminimalkan dampak volatilitas global terhadap ekonomi domestik. Penguatan peran bursa berjangka diharapkan mampu memberikan kepastian harga di tengah rantai pasok global yang rentan terganggu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menerbitkan dua regulasi baru di bidang ekspor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 5 Tahun 2026 dan Permendag Nomor 6 Tahun 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya deregulasi untuk memangkas hambatan serta menyederhanakan perizinan ekspor di tengah dinamika perdagangan global.

Kedua aturan tersebut merupakan perubahan keempat atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor serta Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor. Regulasi ini telah diundangkan pada 26 Maret 2026 dan mulai berlaku efektif sejak 1 April 2026.

Budi menyampaikan, penerbitan kedua Permendag ini ditujukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha sekaligus memperbaiki iklim investasi.

“Kedua Permendag tersebut merelaksasi kebijakan ekspor dengan menghapus sejumlah kewajiban dan sanksi, serta mengurangi dokumen larangan dan pembatasan [lartas],” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (8/4/2026).

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menjelaskan, revisi kebijakan ini merupakan respons atas kebutuhan dunia usaha yang menginginkan proses ekspor yang lebih cepat dan efisien.

“Revisi ini bertujuan menyederhanakan regulasi serta menyesuaikan kebijakan dengan dinamika perdagangan global dan kebutuhan pelaku usaha,” jelas Tommy.

Dalam beleid anyar tersebut, pemerintah melakukan relaksasi kebijakan ekspor pada sejumlah komoditas strategis. Untuk komoditas timah industri, persyaratan ekspor kini cukup melalui persetujuan ekspor (PE) dan laporan surveyor (LS), sementara kewajiban eksportir terdaftar (ET) dihapus.

Hal serupa juga berlaku pada sektor minyak dan gas bumi, yang kini hanya mensyaratkan PE dan LS dari sebelumnya mencakup ET, PE, dan LS, dengan pengecualian ekspor gas bumi melalui pipa yang tetap memerlukan ET.

Selain itu, penyederhanaan juga dilakukan pada ekspor batu bara melalui penghapusan persyaratan perjanjian kerja sama dalam pengajuan ET serta kewajiban realisasi ekspor minimal satu kali dalam 2 tahun berikut sanksinya.

Pemerintah juga memberikan fleksibilitas sumber bahan baku untuk mendukung hilirisasi timah industri, serta menghapus ketentuan spesifikasi teknis tertentu untuk meningkatkan efisiensi pelaku usaha.

Di sisi lain, Kemendag juga mendorong digitalisasi layanan ekspor melalui modernisasi sistem perizinan yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penerapan penerbitan PE secara elektronik dan otomatis untuk komoditas tertentu seperti beras dan produk perikanan.

Dalam hal ini, sistem perizinan ekspor juga telah terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (SINSW) untuk mempercepat proses verifikasi data teknis. Menurut Tommy, integrasi ini memungkinkan pertukaran data secara real-time guna meminimalkan hambatan administratif serta mempercepat arus barang ekspor.

“Regulasi baru ini juga mencakup harmonisasi hukum melalui penyesuaian nomenklatur dan pengalihan kewenangan penerbitan dokumen perizinan ekspor antarinstansi,” tambahnya.

Kemendag berharap langkah ini dapat mengurangi tumpang tindih kebijakan serta meningkatkan kepastian hukum bagi eksportir.

Adapun, salah satu perubahan penting dalam regulasi ini adalah pengalihan kewenangan penerbitan dokumen angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (TASL) perairan dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Di samping itu, pemerintah juga menetapkan bahwa PE untuk konsentrat ilmenit dan rutil hanya dapat diajukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK Operasi Produksi, dengan menghapus persyaratan Izin Usaha Industri (IUI).

Lebih lanjut, penyesuaian lainnya juga mencakup perubahan nomenklatur sertifikat sanitasi untuk komoditas sarang burung walet dari kode KH-12 menjadi KH-2 sesuai ketentuan Badan Karantina Indonesia (Barantin). Sementara itu, masa berlaku ET untuk komoditas kratom kini dibatasi selama 3 tahun dari sebelumnya berlaku seumur hidup.

Tommy menambahkan, penyusunan aturan tersebut telah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta melibatkan masukan dari asosiasi pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperkuat kinerja neraca perdagangan nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kami berharap, eksportir dapat terus menjaga kinerja neraca perdagangan dan menjadi stabilisator perekonomian Indonesia,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap rencana pemerintah untuk menyetop ekspor timah mentah sejalan komitmen memaksimalkan pemanfaatan timah di dalam negeri.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan timah memiliki peran strategis dalam mendukung industri solar panel, elektronik, hingga semikonduktor. Indonesia tengah mendorong pengembangan industri tersebut lewat dukungan bahan baku dalam negeri, termasuk timah.

Menurutnya, optimalisasi penggunaan timah domestik akan memperkuat daya saing industri energi baru terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor bahan mentah.

“Ini kan sudah ada beberapa industri solar panel yang ada di dalam negeri, dan juga ini akan memanfaatkan timah juga sebagai salah satu faktor penunjang produksinya,” ujar Yuliot di Jakarta, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Selain sektor energi terbarukan, pemerintah juga memprioritaskan pengembangan industri elektronik dan semikonduktor sebagai bagian dari transformasi ekonomi berbasis teknologi. Timah menjadi salah satu komponen penting dalam rantai pasok industri tersebut.

Pengembangan semikonduktor bahkan telah masuk dalam agenda kerja sama internasional, termasuk dalam kerangka Agreement Reciprocal Trade (ART), yang menempatkan sektor ini sebagai prioritas strategis nasional.

“Kemudian juga ada pengembangan industri elektronik, semikonduktor yang menjadi prioritas dan juga di dalam ART kan juga termasuk bagian semikonduktor itu kan juga akan kita kembangkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia melihat potensi besar dari mineral ikutan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses ekstraksi timah. Dalam konteks hilirisasi, penataan sektor pertambangan akan diarahkan agar seluruh potensi tersebut dapat diolah di dalam negeri.

“Jadi, dalam rangka penataan sektor pertambangan, ya kami mengharapkan itu nanti juga bagian yang bisa logam tanah jarang yang ada di situ, ya kemudian kritikal mineral juga ada di situ, bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri di dalam negeri,” jelasnya.

Hal ini selaras dengan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut pemerintah akan mempertimbangkan pelarangan sejumlah komoditas logam lainnya dalam beberapa tahun ke depan untuk menggenjot industrialisasi dalam negeri.

“Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit dan tahun ke depan kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain termasuk timah, enggak boleh lagi kita ekspor barang mentah,” kata Bahlil dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Bahlil menegaskan, arah kebijakan hilirisasi tidak akan berhenti pada nikel dan bauksit semata. Pemerintah ingin memastikan bahwa sumber daya alam strategis benar-benar menjadi pengungkit pertumbuhan industri domestik, bukan sekadar komoditas ekspor mentah yang minim nilai tambah.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Wiraraja Group baru-baru ini, memboyong perusahaan cip asal Amerika Serikat (AS) untuk membangun industri semikonduktor di Indonesia.

Nilai investasi yang akan ditanamkan tak main-main yakni US$4,9 miliar atau setara Rp82,88 triliun (asumsi kurs Rp16.915 per US$) pada tahap awal. Investasi berpotensi bertambah sebesar US$26,7 miliar atau sekitar Rp533,09 triliun bila tahap pertama berjalan lancar.

Mitra strategis dari AS yang terlibat adalah Essence Global Group dan Tynergy Technology Corporation USA. Perjanjian Pengembangan Bersama (Joint Development Agreement) tersebut secara resmi ditandatangani pada 18 Februari 2026 serta perjanjian lanjutan dengan Tynergy Technology Corp.

Proyek tersebut diinisiasi PT Galang Bumi Industri sebagai pengelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco-Industrial Park (GESEIP) di Galang, Batam.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan industri hilir sebelum merealisasikan rencana penghentian ekspor timah, khususnya dalam bentuk ingot.
Ketua Umum AETI Harwendro Adityo Dewanto menegaskan, perlu ada pembedaan yang jelas antara bijih timah dan ingot timah dalam kebijakan ekspor. Menurutnya, ekspor bijih timah memang sudah dilarang, sementara ekspor ingot hingga kini masih berjalan.
Dia menjelaskan, serapan domestik terhadap produksi ingot timah nasional saat ini masih sangat terbatas. Berdasarkan data AETI, penyerapan dalam negeri baru berkisar 5%–7% dari total produksi, sehingga sekitar 95% masih bergantung pada pasar ekspor.
“Tahun lalu produksi kita sekitar 52.000 ton. Yang diserap di dalam negeri itu di bawah 10%, sekitar 5% sampai 7%. Artinya hampir 95% masih ekspor,” kata Harwendro kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).
Harwendro mengaku mendukung cita-cita pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Namun, target agar 100% produksi ingot timah terserap di pasar domestik belum realistis dalam waktu dekat.
Pasalnya, jumlah pelaku industri hilir timah di Indonesia masih sangat terbatas.
“Kalau kita data, perusahaan hilirisasi timah di Indonesia itu tidak sampai 10. Jadi bagaimana mungkin seluruh produksi bisa terserap kalau industrinya saja belum banyak,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya menilai langkah penghentian ekspor ingot timah seharusnya dilakukan setelah ada kepastian pasar dalam negeri mampu menyerap produksi secara signifikan.
Selain keterbatasan jumlah industri, pelaku usaha juga menghadapi kendala regulasi teknis. Harwendro mencontohkan aturan spesifikasi produk yang dinilai masih kaku, sehingga menyulitkan produsen hilir memenuhi kebutuhan pasar.
“Kita punya produk, tapi tidak bisa dijual karena pembeli minta spesifikasi tertentu—kadar dan kandungan tertentu—sementara aturan masih belum fleksibel mengikuti kondisi pasar,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, Harwendro menilai rencana penghentian ekspor ingot timah belum ideal untuk diterapkan tahun ini.

Dia pun mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk lebih dulu memperkuat ekosistem hilir, memperbanyak pelaku industri, serta membenahi regulasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar.
“Kalau melihat serapan industri di dalam negeri yang masih rendah, saya menilai tahun ini masih belum bisa. Harus dipastikan dulu industri hilirnya siap dan mampu menyerap,” kata Harwendro.
Dia menekankan, tanpa kesiapan industri hilir yang memadai, kebijakan setop ekspor berisiko menekan produsen dalam negeri dan mengganggu keberlanjutan usaha, alih-alih mempercepat hilirisasi.

Program hilirisasi timah yang tengah digenjot pemerintah, ternyata masih menyimpan tantangan besar di sisi keekonomian.

Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) Harwendro Adityo Dewanto mengungkapkan, nilai tambah dari produk turunan timah saat ini belum signifikan bagi pelaku industri.

Harwendro membeberkan, kenaikan nilai tambah dari pengolahan timah batangan (ingot) menjadi produk seperti tin solder, hanya berkisar di angka 1 hingga 2 persen.

"Kalau dari sisi keberhasilan hilirisasi timah dari ingot kemudian menjadi barang jadi seperti tin solder, peningkatannya cuma 1 sampai 2 persen lah, sedikit kecil," ujar Harwendro kepada Warta Ekonomi, Rabu (18/2/2026).

Rendahnya selisih keuntungan ini membuat para pelaku industri kurang bergairah melirik sektor hilir.

Menurut Harwendro, kondisi ini membuat ekspor dalam bentuk ingot (balok timah) masih jauh lebih menarik secara bisnis, dibandingkan mengolahnya menjadi produk turunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai rencana pemerintah melarang ekspor timah menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri.
Adapun, langkah pemerintah menghentikan ekspor timah itu demi mendorong hilirisasi di dalam negeri. Dengan begitu, nilai tambah dapat tercipta.
Ketua Dewan Penasehat Perhapi Rizal Kasli berpendapat, sudah seharusnya pemerintah fokus dalam pengembangan ekosistem manufaktur dalam negeri terutama di industri hilir dari komoditas timah.
Menurutnya, apa yang dihasilkan oleh PT Timah Tbk dan perusahaan timah lainnya saat ini baru pada tahap produk antara (intermediate product) yang lebih dari 90% diekspor ke luar negeri. Pasalnya, serapan dalam negeri belum besar sehingga pilihannya adalah melakukan ekspor.
"Kebijakan ini [setop ekspor timah] apabila terealisasi akan memberikan nilai tambah yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya mineral Indonesia," ucap Rizal kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).
Dia mengatakan, sangat disayangkan kalau komoditas ini tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal di dalam negeri untuk kebangkitan industri manufaktur. Apalagi, produk antara masih memerlukan tahapan lanjutan untuk menghasilkan produk jadi.
Dia mencontohkan, untuk kebutuhan industri seperti kaleng hingga timah solder, kebutuhan pelat timah (tinplate) oleh PT Latinusa misalnya masih sangat rendah, yaitu sekitar 6% yang menggunakan komoditas timah produksi dalam negeri.
Rizal juga menilai penghentian ekspor timah akan membuka banyak lapangan kerja. Hal ini seiring dengan pengembangan industri manufaktur dalam negeri.
"Presiden [Prabowo Subianto] dengan janji politiknya dalam kampanye menekankan akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ini bisa dicapai dengan membangun industri di dalam negeri sebanyak-banyaknya terutama industri turunan dari komoditas mineral dan batu bara serta sumber daya alam lainnya," jelasnya.
Kendati demikian, Rizal mengingatkan bahwa langkah penghentian ekspor timah perlu dikaji terlebih dahulu secara komprehensif dengan asosiasi industri, profesi dan kementerian/lembaga terkait. Ini guna mengetahui dampak positif dan negatif serta besarnya serapan dalam negeri.
Menurutnya, pelarangan ekspor tersebut bisa dilakukan secara bertahap apabila serapan industri dalam negeri belum dapat menampung 100% dari produk. Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan penerapan skema domestic market obligation (DMO) seperti yang diberlakukan di komoditas batu bara.
"Penambahan persentase DMO dilakukan bertahap sesuai perkembangan industri dalam negeri. Fokus pemerintah adalah menciptakan industri turunan sehingga menghasilkan barang jadi," imbuh Rizal.
Dia pun mewanti-wanti apabila kebijakan ini serta merta harus diterapkan 100% dan pasar di dalam negeri belum tercipta, maka akan mengganggu cash flow perusahaan tambang. Sebab, terdapat produk yang tidak bisa dijual dan akan menjadi dead stock.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana menyetop ekspor timah untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia.

Dia bilang, program hilirisasi adalah motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia bilang, larangan ekspor bijih nikel pada 2018–2019 menunjukkan membuahkan hasil signifikan, dengan nilai ekspor nikel pada periode 2023–2024 meningkat hingga sekitar sepuluh kali lipat dibandingkan sebelumnya.

"Total ekspor nikel kita tahun 2018-2019 itu hanya 3,3 miliar dollar AS, dan begitu kita melarang ekspor, di 2024 itu total ekspor kita sudah mencapai 34 miliar dollar AS. 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun,” kata Bahlil dalam keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

“Inilah kemudian yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan pekerjaan," lanjut Bahlil.

Ke depan, Bahlil akan mengkaji penyetopan ekspor beberapa komoditas lainnya, termasuk timah.

Ekspor barang mentah harus digantikan dengan komoditas hasil industri hilirisasi dalam negeri demi memperkuat posisi ekonomi Indonesia.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah,” ujarnya.

“Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," sambung Bahlil.

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp 618 triliun.

Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor strategis dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini, termasuk hilirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batubara, hingga kilang minyak.

Produk hasil hilirisasi ini ditargetkan menjadi barang yang dapat menggantikan barang-barang impor dari luar negeri.

Bahlil pun mengundang investor nasional, termasuk sektor perbankan, untuk masuk menyuntikkan dananya pada proyek strategis nasional ini.

"Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai,” jelas dia.

“Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," lanjutnya.

Hingga tahun 2040, pelaksanaan hilirisasi di berbagai sektor diperkirakan mampu menarik investasi mencapai sekitar 618 miliar dollar AS.

Dari total tersebut, sebesar 498,4 miliar dollar AS diproyeksikan berasal dari subsektor mineral dan batu bara (minerba), sementara 68,3 miliar dollar AS lainnya bersumber dari sektor minyak dan gas bumi.

Program ini juga diperkirakan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan potensi nilai ekspor mencapai 857,9 miliar dollar AS serta tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 235,9 miliar dollar AS.

Program hilirisasi juga diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tengah mengkaji penghentian ekspor timah setelah sebelumnya melarang ekspor bauksit. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi hilirisasi untuk memperkuat struktur industri nasional.

Menurut Bahlil, hilirisasi merupakan instrumen utama transformasi ekonomi. Kebijakan itu dinilai mampu mempercepat kedaulatan energi sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Tahun ke depan, kita akan mengkaji beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," kata Menteri ESDM di Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Bahlil kembali menyinggung kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2018–2019. Sebelum perubahan kebijakan, total ekspor nikel Indonesia hanya sekitar 3,3 miliar dolar AS. Setelah hilirisasi berjalan, nilai ekspor melonjak signifikan. Pada 2024, ekspor nikel tercatat menembus 34 miliar dolar AS.

"Sepuluh kali lipat dalam waktu lima tahun. Inilah dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata dan menciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya.

Ia menyebut pengalaman di sektor nikel menjadi pijakan pemerintah untuk memperluas kebijakan serupa ke komoditas lain. Dari total potensi investasi hilirisasi hingga 2040 yang diperkirakan mencapai 850 miliar dolar AS, sekitar 90 persen berada di sektor ESDM.

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan nilai investasi Rp 618 triliun. Proyek tersebut mencakup hilirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batu bara, hingga pembangunan kilang minyak.

Produk hilir ditargetkan menggantikan barang impor dan memperkuat pasar domestik. Pemerintah juga membuka ruang pembiayaan bagi investor nasional serta sektor perbankan untuk masuk ke proyek-proyek tersebut.

“Semua produknya untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai tidak dibiayai, nanti dikira nilai tambahnya dikuasai dari luar negeri,” ujar Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM menegaskan hilirisasi berjalan seiring agenda ketahanan dan swasembada energi. Pemerintah mendorong peningkatan lifting minyak, optimalisasi sumur tua, serta memberikan ultimatum kepada wilayah kerja yang belum berproduksi agar segera merealisasikan investasinya.

Hingga 2040, program hilirisasi diproyeksikan mendatangkan investasi 618 miliar dolar AS, dengan kontribusi terbesar dari subsektor mineral dan batu bara sebesar 498,4 miliar dolar AS serta minyak dan gas 68,3 miliar dolar AS. Program ini juga diperkirakan menghasilkan ekspor 857,9 miliar dolar AS, tambahan PDB 235,9 miliar dolar AS, serta menyerap lebih dari tiga juta tenaga kerja.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkaji penghentian ekspor timah sebagai upaya penguatan program hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintah.

Ia menegaskan ekspor bahan mentah harus digantikan dengan produk hasil pengolahan di dalam negeri guna memperkuat struktur ekonomi nasional.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," ujar Bahlil saat Bahlil pada Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/2).

Bahlil mengungkapkan hilirisasi merupakan mesin pertumbuhan ekonomi nasional dengan mencontohkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2018-2019. Keputusan itu dinilai mampu mendongkrak nilai ekspor secara signifikan.

Ia menyebut total ekspor nikel Indonesia pada 2018-2019 hanya sekitar US$3,3 miliar, namun setelah kebijakan larangan ekspor diberlakukan, nilainya melonjak menjadi US$34 miliar pada 2024 atau meningkat sekitar 10 kali lipat dalam lima tahun.

"Meningkat 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Inilah kemudian yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan total nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek tersebut mencakup sektor strategis, mulai dari hilirisasi bauksit dan nikel, gasifikasi batu bara, hingga pembangunan kilang minyak.

Produk hasil hilirisasi itu ditargetkan mampu menggantikan barang impor atau menjadi substitusi impor di pasar domestik.

Bahlil juga mengundang investor dalam negeri, termasuk sektor perbankan, untuk berpartisipasi membiayai proyek strategis nasional tersebut agar nilai tambah hilirisasi tidak didominasi pihak asing.

"Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," ucapnya.

Secara jangka panjang, hingga 2040 program hilirisasi diproyeksikan menarik investasi hingga US$618 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar US$498,4 miliar berasal dari subsektor mineral dan batu bara, serta US$68,3 miliar dari minyak dan gas bumi.

Program ini juga diperkirakan mampu mendorong ekspor hingga US$857,9 miliar, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$235,9 miliar, serta menyerap lebih dari 3 juta tenaga kerja.