JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan ruang fiskal sejak akhir tahun lalu untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Purbaya mengaku masyarakat tak perlu khawatir dengan anggaran yang disiapkan untuk Pascabencana Sumatera. Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menyediakan dana sekitar Rp 60 triliun yang dapat digunakan untuk kebutuhan prioritas, termasuk penanganan bencana.

“Saya harapkan dengan langkah seperti itu pencairan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini akan lebih cepat. Jadi enggak usah takut, duitnya ada,” kata Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Anggaran Rp 60 triliun yang disiapkan tahun ini dari hasil efisiensi saja belum terserap semua.

Bendahara Negara berharap pencairan anggaran penanganan bencana dapat berlangsung lebih cepat sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terhambat.

“Dari awal tahun, dari akhir tahun lalu kita sudah siapin Rp 60 triliun. Ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi tiga untuk pembangunan-pembangunan infrastrukturnya,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan kendala utama selama ini bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan kelengkapan dokumen dari kementerian dan lembaga pengusul.

“Kadang-kadang dokumen dari kementerian lembaga juga enggak lengkap. Jadi kita bilang begitu siap ya kita keluarkan begitu dokumennya lengkap,” kata dia.

Purbaya mengatakan Kemenkeu kini menerapkan pendekatan baru agar pencairan dana penanganan bencana tidak berjalan lambat. Ia mengaku telah meminta jajarannya aktif menindaklanjuti setiap pengajuan anggaran yang berkaitan dengan bencana.

“Saya bilang ke dirjen saya sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap kali di-follow up, ditelepon kementerian lembaganya kalau kurang dokumennya,” ucapnya.

Bahkan, lanjut dia, Kemenkeu siap mengirim personel langsung ke kementerian atau lembaga terkait apabila diperlukan untuk membantu penyelesaian administrasi.

“Nanti kalau mereka enggak bisa nyiapin, kita kirim orang ke sana untuk siap-siap lagi,” tutur Purbaya.

Sebelumnya dalam pemerintah dan DPR RI usai melakukan Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatera, telah menyepakati Rencana Induk untuk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

Pemerintah menyetujui anggaran sebesar Rp 100,166 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di wilayah Sumatera selama tiga tahun ke depan.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera dari unsur pemerintah, Tito Karnavian, mengatakan anggaran tersebut telah mendapat persetujuan pemerintah dan dukungan DPR RI.

“Total anggaran yang sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak Rp 100,166 triliun selama tiga tahun,” kata Tito di tempat yang sama.

Tito menjelaskan alokasi anggaran akan dibagi secara bertahap, yakni Rp 38,9 triliun pada 2026, Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028.

Menurut dia, porsi terbesar anggaran akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) demi mempercepat pemulihan fisik di wilayah terdampak bencana.

“Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, Kementerian PU. Itu lebih kurang totalnya Rp 69 triliun selama tiga tahun. Tahun ini Rp 22 triliun,” ujar Tito.

Selain infrastruktur, pemerintah juga mengalokasikan Rp 7,4 triliun selama dua tahun untuk pembangunan hunian tetap melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dana tersebut nantinya digunakan untuk mendanai sekitar 11.512 program kegiatan, mulai dari perbaikan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pemukiman warga yang terdampak bencana.

Tito menambahkan, pemerintah sebelumnya juga telah menyetujui tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan penanganan pascabencana termasuk pemulihan akses dan infrastruktur di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), terus berjalan.

"Pekerjaan kita di Aceh belum selesai di Sumut dan Sumbar belum selesai," kata Dody dalam kegiatan Silaturahmi Generasi Muda Kementerian PU di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan penugasan penanganan bencana masih berlangsung hingga April 2026 dengan sistem rotasi bagi para relawan dan pegawai di lapangan.

Dody mengapresiasi para relawan Kementerian PU yang telah terlibat langsung dalam penanganan bencana, termasuk dalam pemulihan akses jalan dan infrastruktur dasar di wilayah terdampak.

"Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas pengabdiannya selama beberapa minggu kemarin. Tetap semangat karena ke depan masih banyak yang harus kita kerjakan dan negara masih membutuhkan jasa dari teman-teman sekalian," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran aparatur sipil negara (ASN) dalam memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat, terutama saat terjadi bencana.

Menurut dia, tugas Kementerian PU tidak hanya terbatas pada penanganan bencana, tetapi juga mencakup penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan akses air bersih di berbagai daerah.

"Masih ada masalah kekurangan jembatan, penyediaan air bersih. Jadi yang kita kerjakan itu dalam pelayanan. Negara hadir manakala rakyatnya itu membutuhkan," ucap Dody.

Sebelumnya, Kementerian PU mencatat pada akhir Februari 2026 progres penanganan pascabencana di Sumatera menunjukkan capaian signifikan di berbagai sektor, di antaranya layanan air baku dan air bersih telah mencapai sekitar 71 persen, serta 153 dari 176 sistem penyediaan air minum telah kembali berfungsi.

Di sektor konektivitas, seluruh jalan dan jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi 100 persen, sementara jalan daerah mencapai sekitar 93 persen dan jembatan daerah sekitar 63 persen.

Pemulihan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Dody juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor di internal kementerian agar pelaksanaan tugas di lapangan berjalan lebih optimal.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah relawan berbagi pengalaman di lapangan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga tantangan fisik dan mental selama bertugas di wilayah terdampak bencana.

Meski demikian, mereka mengaku bangga dapat berkontribusi dalam pemulihan infrastruktur dan membantu masyarakat terdampak bencana kembali beraktivitas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir di Sumatera Barat melalui pengiriman 36.000 bata interlock presisi untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak di Kota Padang.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan pembangunan huntap pascabencana membutuhkan solusi yang cepat, kuat, dan efisien agar masyarakat segera memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak.

“Ini adalah bentuk nyata peran SIG dalam mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak,” kata Vita berdasarkan keterangannya, Jakarta, Selasa.

SIG mengirimkan bata interlock presisi secara bertahap untuk mendukung pembangunan hunian tetap di Kampung Talang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025.

Pelepasan pengiriman perdana dilakukan Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra bersama Komisaris Utama SIG Sigit Widyawan, jajaran dewan komisaris dan direksi SIG, serta manajemen SIG di kawasan Pabrik Indarung PT Semen Padang, Sumatera Barat, Kamis (12/2).

Vita menjelaskan bata interlock presisi merupakan produk turunan SIG yang dikembangkan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur perumahan serta penguatan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“SIG berkomitmen mendukung pembangunan hunian yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. Inovasi seperti bata interlock presisi menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem perumahan nasional yang lebih tangguh terhadap bencana,” ujarnya.

Pembangunan huntap dilakukan melalui kolaborasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatra Barat bersama Kadin Indonesia di Kampung Talang, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sebagai lokasi awal penerapan teknologi bagi korban bencana.

SIG memastikan pasokan bata interlock presisi yang diproduksi melalui PT Semen Padang berada pada tingkat yang memadai. Untuk rumah tipe 36, kapasitas pasokan mampu mendukung pembangunan hingga 120 unit huntap per bulan, dengan potensi distribusi tidak hanya di Sumatra Barat, tetapi juga ke Sumatra Utara dan Aceh.

Sebelumnya, bata interlock presisi SIG telah diterapkan pada sejumlah proyek percontohan, antara lain pembangunan rumah contoh tipe 36 di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara (IKN) serta rumah contoh tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur, dengan hasil yang menunjukkan efisiensi waktu konstruksi dan kualitas bangunan yang optimal.

Vita menambahkan SIG juga mengedepankan aspek sosial dan lingkungan melalui penggunaan semen hijau yang memiliki emisi karbon hingga 38 persen lebih rendah dibandingkan semen konvensional serta tingkat kandungan dalam negeri di atas 90 persen.

“Dengan menggunakan semen hijau SIG, berarti ikut berpartisipasi dalam upaya menurunkan emisi sekaligus mendukung kemajuan industri dalam negeri,” tuturnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap progres pemulihan sarana perdagangan pascabencana Sumatera, khususnya pasar rakyat. Hingga pertengahan Februari 2026, sebesar 91,75 persen pasar rakyat terdampak bencana di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh telah kembali beroperasi.

Hal ini disampaikan Mendag dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra pada Rabu, (18/2/2026).

“Pemulihan sarana perdagangan, khususnya pasar rakyat, terus menunjukkan hasil nyata. Pasar rakyat adalah kunci pemulihan ekonomi lokal. Kami memastikan reaktivasi pasar berjalan cepat, terukur, dan menyeluruh,” ujar Mendag.

Pihaknya mendata, terdapat 194 pasar rakyat dan 18.065 pedagang yang terdampak bencana. Dari total 194 pasar tersebut, teridentifikasi sebanyak 95 unit pasar mengalami kerusakan ringan, 41 unit rusak sedang, dan 58 unit rusak berat. Hingga kini, sebanyak 178 pasar telah kembali beroperasi. Mayoritas pasar rakyat yang masih dalam pemulihan ada di wilayah Aceh.

Selain pemulihan pasar rakyat, sektor ritel turut berangsur pulih. Berdasarkan data yang dihimpun bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), terdapat 383 gerai toko swalayan yang terdampak. Sekitar 96 persen atau 368 gerai telah kembali beroperasi normal. Seluruh gerai ditargetkan pulih sepenuhnya pada akhir Februari 2026.

Mendag memaparkan, Kemendag telah melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan sarana perdagangan di wilayah terdampak bencana. Upaya tersebut meliputi pendataan pasar terdampak melalui sistem Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pelaksanaan aksi bersih pasar bersama pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga, serta penyaluran 100 unit tenda darurat.

Kemendag mengusulkan anggaran revitalisasi pasar bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.

Mendag menambahkan, terkait barang kebutuhan pokok (bapok) di Sumatra Utara, harganya tercatat stabil dan berada di bawah rata-rata nasional. Produk minyak goreng MinyaKita juga dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga membantu menjaga daya beli masyarakat di wilayah tersebut.

Sementara itu, di Sumatra Barat, harga bapok secara umum juga relatif stabil. Namun demikian, perlu perhatian khusus terhadap komoditas cabai, daging ayam, dan daging sapi yang berpotensi meningkat harganya seiring peningkatan permintaan masyarakat saat Ramadan.

“Untuk menjaga stabilitas distribusi dan ketersediaan bapok, Kemendag turut memperkuat koordinasi dengan ID FOOD dan Perum Bulog. Langkah ini untuk memastikan pasokan bapok di wilayah terdampak bencana tetap terjaga,” kata Mendag.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan program pemulihan bagi lebih dari 2.800 industri kecil dan menengah (IKM) yang terdampak bencana di wilayah Sumatera untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan program pemulihan tersebut difokuskan pada IKM di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi.

“Berdasarkan data hingga 23 Januari 2026, tercatat sekitar 2.826 IKM terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin.

Agus merinci jumlah IKM terdampak terbesar berada di Aceh sebanyak 1.960 unit, disusul Sumatera Barat 647 unit dan Sumatera Utara 217 unit.

Berdasarkan subsektor, IKM terdampak didominasi sektor pangan, furnitur, dan bahan bangunan sebanyak 1.706 unit, diikuti sektor kimia, sandang, dan kerajinan 699 unit, serta sektor logam, mesin, dan aneka 408 unit, serta sektor lainnya 11 unit.

Ia menjelaskan Kemenperin telah menerbitkan Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2026 tentang pemulihan industri kecil di daerah terdampak bencana sebagai dasar percepatan penanganan di lapangan.

Program pemulihan tersebut akan dilaksanakan melalui skema “restart industri kecil” dengan dua pendekatan, yakni berbasis sentra IKM melalui rumah produksi bersama serta berbasis unit usaha melalui fasilitasi langsung kepada kelompok usaha bersama.

Ia menjelaskan tahap pertama program dilaksanakan pada Januari–Februari 2026 dengan fokus pada bantuan cepat agar IKM dapat segera memulai kembali aktivitas produksi, sementara tahap kedua berjalan sepanjang 2026 melalui mekanisme pengajuan proposal dan verifikasi lapangan.

Agus menyebutkan berdasarkan verifikasi lapangan awal, jumlah IKM terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat 2.824 unit.

Kebutuhan bantuan mesin dan peralatan untuk pemulihan IKM diperkirakan mencapai Rp98,84 miliar, dengan asumsi rata-rata kebutuhan Rp35 juta per unit usaha.

Selain bantuan mesin dan peralatan, program pemulihan juga mencakup dukungan akses pembiayaan, pemulihan dan perluasan akses pasar, serta pendampingan peningkatan mutu produk melalui bimbingan teknis dan sertifikasi.

“Jika digabung dengan program pendukung lainnya, total kebutuhan anggaran pemulihan industri kecil pascabencana diperkirakan mencapai Rp318 miliar,” ujar Agus.

Ia menegaskan program pemulihan IKM tersebut akan diintegrasikan dengan kebijakan nasional penanganan bencana melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah menyiapkan rencana pemulihan untuk industri kecil (IK) yang terdampak bencana Sumatera yang berada di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Intervensi pemulihan dilakukan bertahap dalam bentuk bantuan mesin dan peralatan sederhana, penyediaan starter kit usaha termasuk bahan baku, pengembangan produk kebutuhan dasar dan fast moving, pendampingan teknis, serta fasilitasi kemitraan untuk memperluas akses pasar.

"Untuk tahun 2026 ini kami sudah merancang kegiatan untuk secara khusus fokus mengupayakan pemulihan industri kecil yang ada di tiga provinsi terdampak. Namun dari identifikasi yang kami lakukan karena sebagian besar ada di Provinsi Aceh dan di Sumatera Barat nanti akan kami lakukan verifikasi secara langsung di awal tahun 2026 untuk memastikan agar industri-industri kecil yang terdampak di sana bisa segera memulai lagi aktivitasnya," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A Cahyanto di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Bantuan teknis terhadap industri kecil juga dilakukan melalui optimalisasi kewirausahaan di daerah terdampak bencana, dan pendampingan teknis dilaksanakan melalui skema penugasan dan sinergi lintas kementerian/lembaga.

Disampaikan dia, saat ini Kemenperin tengah mempersiapkan program tersebut secara optimal agar segera bisa segera diusulkan.

"Jadi seluruh Direktorat Jenderal dibantu oleh BSKJI dan BPSDMI yang punya juga satuan kerja di sana untuk memulai menyiapkan program tersebut dan ini yang nanti akan segera disampaikan, diusulkan oleh Bapak Menteri kepada Bapak Presiden karena terkait dengan penggunaan APBN," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Kementerian Pertanian telah menyiapkan langkah strategis untuk menangani pascabencana di wilayah Sumatera, khususnya terkait penyerapan hasil panen petani. Dalam konferensi pers bertajuk Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/205), ia mengatakan terdapat kekhawatiran dari para petani bahwa hasil panen tidak akan terserap secara maksimal akibat bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian mengambil salah satu langkah dengan membeli hasil pertanian agar para petani tidak merugi.

“Ketika panen para petani tidak bisa terserap, untuk itu dibeli oleh pemerintah,” ujar Prasetyo.

Selain itu, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Perdagangan juga memastikan stok barang kebutuhan pokok tercukupi di tiga provinsi yang terdampak bencana.

Lebih lanjut, kata dia, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan terus melakukan pembersihan kayu-kayu yang hanyut terbawa banjir.

“Sekaligus juga memantau dan mengevaluasi kurang lebih hampir 24 izin pengusahaan hutan di tiga provinsi tersebut maupun KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan),” jelasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan penanganan cepat sawah terdampak banjir di Aceh agar petani segera menanam kembali, menjaga produksi pangan daerah, serta memulihkan semangat usaha tani pascabencana di wilayah tersebut.

IDXChannel - PT Nindya Karya bersama BUMN Karya lainnya mendukung penanganan darurat dan percepatan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui penyaluran bantuan logistik, dukungan infrastruktur, serta pengerahan sumber daya di lapangan.

Upaya tersebut dilaksanakan melalui sinergi bersama Kementerian Pekerjaan Umum, keluarga besar Danantara–BUMN, dan Holding BUMN Danareksa. Hal ini dilakukan guna memastikan bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Kegiatan ini bertujuan mempercepat pemulihan wilayah, memastikan akses vital kembali berfungsi, serta membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat," ujar Direktur Utama PT Nindya Karya Firmansyah dalam pernyataan resmi, Selasa (23/12/2025).

Distribusi bantuan dilakukan secara bertahap menuju titik-titik terdampak dengan mempertimbangkan keterbatasan akses akibat bencana. Bantuan logistik yang disalurkan meliputi sembako dan pakaian layak pakai yang didistribusikan ke lokasi pengungsian dan permukiman warga sebagai bentuk dukungan awal bagi masyarakat terdampak.

Selain bantuan logistik, PT Nindya Karya turut mengerahkan peralatan dan tim lapangan untuk mendukung penanganan darurat infrastruktur. Di Provinsi Aceh, dukungan meliputi 1 unit Wheel Loader, 12 unit Dump Truck, 7 unit Excavator, 1 unit Mobil Tangki Air, dan 1 unit Tandon Air.

Di Sumatera Utara, perusahaan menurunkan 1 unit Grader, 16 unit IPA Mobile, 2 unit Wheel Loader, 6 unit Dump Truck, 4 unit Excavator, 1 unit Tangki BBM, 1 unit Truck Self Loader, 1 unit Buldozer, 1 unit pengiriman Jembatan Bailey, serta 2 unit Vibro Roller. Sementara di Sumatera Barat, dukungan diberikan berupa 1 unit Wheel Loader dan 10 unit Excavator.

Di sepanjang jalur terdampak, alat berat, armada logistik, dan personel di lapangan bahu-membahu membuka akses jalan yang tertutup longsor, membersihkan material sisa bencana, melakukan pengerukan sungai untuk mengurangi potensi banjir, serta mendukung perbaikan akses jalan.

Saat ini, PT Nindya Karya juga tengah melaksanakan proses pembangunan Jembatan Bailey di Desa Aek Garoga, Batang Toru, Sumatera Utara, sebagai penghubung sementara bagi masyarakat yang aksesnya terputus akibat bencana.

Sebagai bagian dari kepedulian kemanusiaan, PT Nindya Karya mendirikan satu posko dan dapur umum Nindya Peduli di Batang Toru, Sumatera Utara, yang dilengkapi dengan sarana air bersih. Posko dan dapur umum ini menjadi ruang aman bagi warga untuk beristirahat, memperoleh makanan hangat, serta saling menguatkan.

"Selain itu, perusahaan juga menghadirkan kegiatan hiburan bagi anak-anak terdampak sebagai bagian dari dukungan pemulihan psikososial," katanya.

Firmansyah menyampaikan, pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan harapan masyarakat.

“Bagi kami, pemulihan bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga memulihkan kembali harapan. Melalui penyaluran bantuan sembako, pelayanan di posko dan dapur umum, hingga kerja nyata di lapangan, kami berupaya memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Dia menegaskan, komitmen dan sinergi bersama para pemangku kepentingan ini menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan pascabencana, sekaligus memastikan aktivitas masyarakat terdampak dapat kembali berjalan secara bertahap.

"PT Nindya Karya berkomitmen untuk terus hadir dan berkontribusi dalam membantu masyarakat di berbagai daerah yang membutuhkan," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Aktivitas pelayanan Avtur di Aviation Fuel Terminal (AFT) Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh meningkat tajam pascabencana banjir dan longsor.

Pertambahan jadwal serta jenis penerbangan, terutama pesawat pengangkut bantuan kemanusiaan dan peralatan pemulihan infrastruktur kelistrikan, membuat operasional AFT bekerja lebih intensif dibandingkan hari normal.

Group Head Operation Pertamina Patra Niaga Sumbagut Basuki Santoso menyampaikan, intensitas pelayanan Avtur di AFT SIM mengalami lonjakan signifikan seiring peningkatan frekuensi humanitarian flight menuju Aceh.

Berdasarkan data internal, rata-rata konsumsi Avtur harian di AFT Sultan Iskandar Muda naik dari 51,2 KL/hari (1–25 November 2025) menjadi 114,4 KL/hari pada periode 26 November–12 Desember, atau setara 223 persen dari konsumsi normal.

"Tidak hanya di Aceh, peningkatan konsumsi Avtur juga terlihat di tingkat regional Sumatera Bagian Utara dan sekitarnya," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (14/12/2025).

Total konsumsi harian seluruh AFT, dalam wilayah operasi Pertamina Patra Niaga Sumatera bagian Utara, naik dari kisaran 852 KL per hari menjadi lebih dari 1.000 KL per hari, atau sekitar 118 persen dari kondisi normal.

Kenaikan tersebut juga terjadi merata di sejumlah bandara lain yang menjadi titik mobilisasi bantuan dan pergerakan personel bencana.

Beberapa lokasi mencatat tren pertumbuhan yang signifikan. Polonia di Medan menunjukkan lonjakan tertinggi seiring meningkatnya pergerakan pesawat bantuan.

Pinangsori Sibolga dan Silangit turut mengalami kenaikan besar karena perannya sebagai jalur udara pendukung distribusi logistik ke wilayah Tapanuli dan pesisir barat.

Sementara itu, Minangkabau di Padang serta SS Kasim II di Pekanbaru juga mencatat peningkatan konsumsi di atas rata-rata karena tingginya aktivitas penerbangan yang membawa peralatan teknis dan bantuan ke berbagai wilayah Sumatera.

Kenaikan yang merata ini menggambarkan pentingnya jalur udara dalam mempercepat penanganan bencana. Mobilitas pesawat yang membawa bantuan, peralatan infrastruktur, serta personel teknis menjadikan Avtur sebagai energi yang sangat krusial pada fase tanggap darurat.

Dalam kondisi normal, AFT Sultan Iskandar Muda beroperasi pukul 05.00–19.00 WIB. Namun, selama masa tanggap darurat, seluruh personel disiagakan 24 jam penuh, menyesuaikan dinamika kedatangan pesawat bantuan.

Pelayanan bahkan diberikan hingga melewati pukul 01.00 dini hari. Seluruh maskapai, baik penerbangan reguler maupun pesawat misi kemanusiaan, tetap mendapatkan pelayanan Avtur yang cepat, tepat, dan aman, sehingga setiap misi bantuan dapat berjalan tanpa hambatan suplai energi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw menegaskan, penguatan layanan ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.

"Avtur menjadi energi vital untuk mendukung mobilisasi bantuan serta distribusi logistik melalui jalur udara, khususnya ke wilayah yang sulit diakses dari darat," katanya.

Penguatan layanan di AFT dilakukan tanpa mengganggu kebutuhan penerbangan reguler. Meskipun operasional Pertamina tidak terdampak langsung oleh bencana, dukungannya terhadap misi kemanusiaan menjadi prioritas untuk memastikan upaya pemulihan di Provinsi Aceh dan Sumatera berlangsung cepat dan terkoordinasi.

(Dhera Arizona)