Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menahan sementara pengiriman ekspor batu bara tertentu guna mengamankan ketersediaan dengan nilai kalori yang disyaratkan untuk kebutuhan energi primer bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero).

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Hingga saat ini, sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara telah diamankan, dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta MT.

Dengan membaiknya kondisi pasokan batu bara untuk operasional pembangkit listrik, Anggi menyampaikan kegiatan ekspor batu bara telah berjalan normal.

“Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal,” ujar Anggi.

Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas dan mitigasi risiko gangguan pasokan listrik di masa mendatang, proses pengadaan energi primer PLN akan diawasi dengan lebih ketat.

Proses pengawasan akan melibatkan tim yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara, serta PLN.

Anggi menyatakan bahwa pengawasan ini adalah hal wajar dan diperlukan guna memastikan pelaksanaan kewajiban Pasokan Dalam Negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dilakukan dengan baik.

“Langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN, dilakukan untuk memastikan kewajiban DMO, dilaksanakan dengan semestinya untuk memastikan ketersediaan pasokan batu bara untuk tenaga listrik,” kata Anggi.

Terkait hal ini tidak ada aturan baru untuk memberlakukan pembatasan tambahan, karena kerangka regulasi yang diperlukan sudah tersedia.

Saat ini Pemerintah fokus pada pelaksanaan dan penegakan peraturan yang ada, supaya tetap berjalan dengan efektif, termasuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, yang salah satunya mengatur terkait pelaksanaan Kewajiban Pasokan Dalam Negeri (DMO).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang, batu bara semua sudah on progress, jadi enggak ada masalah lagi

Tuban, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kendala pasokan batu bara dengan spesifikasi medium rank atau kalori menengah untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sudah tuntas.

“Sekarang, batu bara semua sudah on progress, jadi enggak ada masalah lagi,” ujar Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis (25/6).

Pernyataan tersebut terkait dengan adanya kendala pada batu bara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kcal per kg GAR yang dibutuhkan pembangkit PLN.

Kendala tersebut menyebabkan adanya gangguan layanan kelistrikan yang sempat terjadi di sejumlah wilayah.

Bahlil pun sebelumnya menyampaikan telah membentuk tim khusus untuk mengawasi proses pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero) guna mencegah terulangnya persoalan pasokan yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional.

Ia mengatakan persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan pertama kalinya terjadi. Menurutnya, hal serupa juga terjadi pada 2022 sehingga perlu langkah pengawasan yang lebih ketat agar tidak terulang setiap tahun.

Selaras dengan pernyataan Bahlil, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan penyaluran pasokan batu bara yang sesuai spesifikasi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berjalan dengan lancar.

“Pasokan energi primer (batu bara) yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit kami berjalan dengan lancar,” ujar Darmawan dalam rekaman suaranya yang telah dikonfirmasi ANTARA ke PLN di Jakarta, Senin (22/6).

Oleh karena itu, tutur Darmawan, upaya perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa berjalan dengan lancar, dan berangsur-angsur membaik.

Darmawan menyampaikan bahwa ke depannya, PLN akan memperbaiki tata kelola rantai pasok batu bara dan penguatan pembangkit listrik agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa bisa terus terjaga dan terus ditingkatkan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyambut positif rencana pemerintah untuk merevisi harga Domestic Market Obligation (DMO) batu bara, yang saat ini berada di level 70 dolar AS per ton untuk sektor kelistrikan.

“Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus perusahaan terbuka, PTBA pada prinsipnya menyambut positif rencana pemerintah untuk meninjau dan menaikkan harga DMO batu bara,” ujar Corporate Secretary Division Head PT Bukit Asam (Persero) Tbk Eko Prayitno kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Harga DMO batu bara yang masih berada di level 70 dolar AS per ton untuk sektor kelistrikan tidak berubah sejak 2017. Menurut Eko, harga tersebut memerlukan peninjauan kembali dengan kondisi biaya produksi yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sisi kinerja keuangan, lanjut Eko, PTBA memandang kenaikan harga DMO berpotensi memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan profitabilitas perusahaan.

Sebagai salah satu pemasok utama batu bara untuk kebutuhan domestik, khususnya pembangkit listrik, PTBA menjual sebagian produksinya dengan harga DMO yang lebih rendah dibanding harga pasar.

Hingga Mei 2026, PTBA telah menyalurkan batu bara untuk kebutuhan penyediaan listrik negara seperti ke PT PLN (Persero) dan IPP sekitar 48 persen dari total penugasan sepanjang tahun 2026.

“Apabila harga DMO disesuaikan dengan biaya produksi saat ini, maka harga jual rata-rata (average selling price/ASP) perusahaan yang melakukan akan meningkat sehingga dapat memperbaiki margin keuntungan dan mendukung pertumbuhan pendapatan perusahaan,” ucap Eko.

Namun, tutur dia melanjutkan, besaran dampaknya akan bergantung pada level harga yang ditetapkan pemerintah serta porsi penjualan yang masuk ke skema DMO.

“Pada prinsipnya, kami mendukung setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, begitu pula terkait upaya strategis pemerintah dalam menjaga pasokan dalam negeri,” kata Eko.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpeluang merevisi harga batu bara bagi PT PLN (Persero) di tengah meningkatnya tekanan biaya produksi pemasok dan tantangan menjaga pasokan batu bara kalori menengah.

Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.

“Kami lagi menghitung plus minusnya, agar PLN tidak dirugikan, tapi pengusahanya juga tidak dirugikan,” kata Bahlil.

Menurut dia, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan PLN sebagai pembeli dan pelaku usaha tambang sebagai pemasok.

Kenaikan harga batu bara untuk PLN tidak bisa dilihat hanya dari sisi beban biaya kelistrikan, tetapi juga dari keberlanjutan pasokan bagi pembangkit.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kekurangan pasokan batu bara yang dibutuhkan pembangkit listrik PT PLN (Persero) bukan disebabkan minimnya alokasi dari pemerintah. Menurut dia, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan kontrak pengadaan dan manajemen logistik yang menjadi tanggung jawab PLN.

Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya penjelasan mengenai kebutuhan tambahan sekitar 18 juta ton batu bara kalori menengah untuk memasok pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN maupun pembangkit swasta. Bahlil menegaskan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) telah menyediakan alokasi yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sektor kelistrikan.

"Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180 sampai 190 juta ton. Yang sudah dikontrakkan 134 juta ton. Artinya tinggal sekitar 18 juta ton. Di mananya ada kekurangan?" kata Bahlil.

Menurut dia, kebutuhan batu bara PLN untuk pembangkit mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara pemerintah telah menetapkan penugasan pasokan batu bara domestik atau domestic market obligation (DMO) hingga mencapai 180 juta sampai 190 juta ton.

Karena itu, Bahlil menilai akar persoalan tidak terletak pada ketersediaan batu bara, melainkan pada proses pengadaan hingga distribusi batu bara ke pembangkit.

"Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," ujarnya.

Bahlil juga meminta PLN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan rantai pasok energi primer guna mencegah terulangnya pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah.

Ia mengaku telah meminta langsung Direktur Utama PLN untuk menyiapkan langkah mitigasi yang terukur agar keandalan pasokan listrik tetap terjaga.

"Saya sudah bicara dengan Pak Dirut, saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi," katanya.

Sebelumnya, PLN menyatakan tengah melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok batu bara dan penguatan pembangkit untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut pasokan energi primer yang sesuai spesifikasi pembangkit saat ini berjalan lancar.

PLN juga mengklaim salah satu dari dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) swasta yang sebelumnya mengalami gangguan teknis telah kembali beroperasi dan masuk ke sistem kelistrikan Jawa sejak Ahad (21/6) petang.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan penyaluran pasokan batu bara yang sesuai spesifikasi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berjalan dengan lancar.

“Pasokan energi primer (batu bara) yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit kami berjalan dengan lancar,” ujar Darmawan dalam rekaman suaranya yang telah dikonfirmasi ANTARA ke PLN di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, tutur Darmawan, upaya perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa berjalan dengan lancar, dan berangsur-angsur membaik.

Darmawan menyampaikan bahwa ke depannya, PLN akan memperbaiki tata kelola rantai pasok batu bara dan penguatan pembangkit listrik agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa bisa terus terjaga dan terus ditingkatkan.

“Kami ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir pada pekan lalu,” kata Darmawan.

Kementerian ESDM mencermati adanya kendala pada batu bara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kcal per kg GAR yang dibutuhkan pembangkit PLN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lantas membentuk tim pengadaan batu bara kalori menengah untuk mengatasi kendala PLN dalam memenuhi kebutuhan pembangkitnya.

Ia juga membuka peluang merevisi harga batu bara bagi PLN di tengah meningkatnya tekanan biaya produksi pemasok dan tantangan menjaga pasokan batu bara kalori menengah.

Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.

Kemudian, pada Jumat (19/6), Darmawan menyampaikan pihaknya mempercepat pengadaan pasokan batu bara, khususnya batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah (medium rank coal) untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik.

Proses penyaluran medium rank coal mulai mengalir kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di seantero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN, PLTU milik mitra PLN, maupun PLTU milik Independent Power Producer (IPP).

Lebih lanjut, ia merinci berbagai PLTU yang akan menerima pasokan medium rank coal. Untuk PLTU di Jawa bagian barat, terdapat PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai dengan 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.

Untuk PLTU di Jawa bagian timur di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-awar.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan masalah pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan batu bara untuk pembangkit.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, menuturkan penyebab pemadaman listrik di beberapa daerah selama beberapa waktu belakangan dipastikan bukan berasal dari kelangkaan pasokan bahan baku batu bara pada pembangkit.

Dia juga membantah adanya risiko krisis energi seperti penurunan hari operasi pembangkit (HOP) yang kerap menjadi sumber kekhawatiran masyarakat.

"Secara umum sih tidak ada, seharusnya tidak ada [kelangkaan pasokan batu bara]. Sejak awal kan sudah diputuskan berapa kebutuhan PLN batu baranya," kata Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (12/6/2026).

Erani menambahkan pihaknya terus meningkatkan koordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN guna mengantisipasi masalah pemadaman listrik di sejumlah wilayah.

Dia menuturkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah melakukan pertemuan bersama jajaran manajemen PLN guna membahas evaluasi pasokan secara menyeluruh.

Erani mengemukakan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan akan kembali menggelar pertemuan lanjutan dengan manajemen PLN pada hari ini guna merancang langkah mitigasi yang komprehensif.

Sebelumnya, Institute for Essential Services Reform (IESR) mempertanyakan penjelasan awal terkait gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Jawa pada 9–10 Juni 2026.

Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan pemadaman bergilir yang terjadi selama tiga hari terakhir merugikan konsumen secara finansial. Walaupun konsumen berhak mendapatkan ganti rugi, tetapi nilai ganti rugi tersebut tidak sebanding dengan biaya dan kerugian yang terjadi akibat pemadaman listrik.

Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang transparan tentang kondisi keandalan pasokan listrik oleh Kementerian ESDM sebagai regulator dan PLN sebagai operator.

"Ada sejumlah faktor yang menjadi faktor penyebab pemadaman listrik, antara lain minimnya cadangan daya, gangguan pasokan bahan bakar, jadwal perawatan pembangkit yang tidak sinkron, hingga gangguan transmisi. Investigasi menyeluruh bisa menjawab pemicu dan penyebab utama pemadaman," ujar Fabby melalui keterangan resmi.

Fabby berpendapat dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali), gangguan pada satu pembangkit atau elemen jaringan seharusnya tidak dengan mudah berkembang menjadi pemadaman yang luas kecuali jika PLN memang melakukan pemadaman untuk mengurangi beban listrik (load curtailment).

Dia mengatakan dalam sistem kelistrikan Jamali, gangguan pada satu pembangkit atau satu elemen jaringan seharusnya dapat diantisipasi melalui ketersediaan cadangan daya (reserve margin), sistem proteksi, dan redundansi jaringan yang memadai.

Jakarta: Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, kebutuhan listrik nasional diperkirakan meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat selama periode mudik dan libur Lebaran. Untuk memastikan pasokan listrik tetap andal, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan bahwa pengelolaan energi primer bagi pembangkit listrik nasional berjalan dengan sistem yang terstruktur dan akuntabel.

Ketersediaan energi primer, terutama batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik nasional selama periode konsumsi tinggi seperti Lebaran.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, mengatakan perusahaan telah menyiapkan mekanisme pengelolaan pasokan energi secara sistematis agar pasokan listrik tetap terjaga.

“Sistem pengelolaan pasokan energi primer yang kami jalankan dirancang untuk memastikan kebutuhan listrik nasional tetap terjaga, termasuk pada momen-momen kritis seperti periode Lebaran,” ujar Mamit dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Maret 2026.

Mekanisme terstruktur di balik keandalan listrik lebaran

Keandalan pasokan listrik selama Lebaran tidak terjadi begitu saja. Ia menjelaskan, di baliknya terdapat sistem tata kelola energi primer yang terstruktur untuk memastikan setiap PLTU mendapatkan batu bara dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dari sumber yang tepat.

Dalam memastikan keandalan pasokan tersebut, PLN EPI menegaskan bahwa penetapan volume dan tujuan alokasi batu bara untuk PLTU merupakan kewenangan pengguna pembangkit, yakni PLN, PLN Indonesia Power (PLN IP), dan PLN Nusantara Power (PLN NP).

Menurutnya, kejelasan pembagian kewenangan ini menjadi fondasi penting agar tidak ada celah dalam rantai pasok energi, terutama saat permintaan listrik meningkat tajam.

Mamit juga menjelaskan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik nasional ditetapkan berdasarkan perencanaan operasi masing-masing PLTU yang disusun oleh pemilik atau operator pembangkit.

“Penentuan volume dan tujuan alokasi batu bara ditetapkan oleh PLN, PLN IP, dan PLN NP selaku pemilik PLTU pengguna batu bara. Usulan tersebut kemudian oleh Manajemen Pembangkitan Kantor Pusat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara untuk penerbitan penugasan dan pengaturan Domestic Market Obligation (DMO). PLN EPI tidak mempunyai kewenangan menetapkan kebutuhan batu bara untuk kelistrikan nasional,” ujar Mamit.

Ia menambahkan, perhitungan total kebutuhan batu bara tahunan untuk PLTU PLN maupun Independent Power Producer (IPP) bersumber dari perencanaan operasi masing-masing pembangkit yang disusun oleh pemilik atau operator pembangkit.

Dalam sistem tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara (Ditjen Minerba) memegang kewenangan dalam menetapkan kebijakan, target, serta pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).

“Penetapan kebijakan, target, dan pengawasan kepatuhan DMO berada pada kewenangan pemerintah. PLN dalam hal ini PLN EPI hanya sebagai penerima alokasi DMO yang ditetapkan oleh Ditjen Minerba,” tambah Mamit.

Mekanisme ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 serta Kepmen ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 terkait pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri.

Kejelasan tata kelola pasokan batu bara yang dijalankan PLN EPI bersama ekosistem PLN Group merupakan kontribusi konkret dalam mewujudkan visi swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Dengan memastikan setiap PLTU mendapatkan pasokan batu bara yang tepat volume, tepat waktu, dan tepat sasaran, PLN EPI turut memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.

(ANN)

Kami harapkan bahwa sebelum Lebaran, batu bara sudah bisa sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (persero) dipastikan mendapat 84 juta ton pasokan batu bara dari delapan pemasok utama, untuk disalurkan kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang membutuhkan sebelum Hari Raya Lebaran.

“Total seluruh yang akan dipasok adalah sekitar 84 juta metrik ton,” ucap Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3) malam.

Pasokan batu bara tersebut datang dari delapan pemasok utama batu bara, yakni Adaro Indonesia, Arutmin Indonesia, Berau Coal, Kaltim Prima Coal, Kideko Jaya Agung, Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, dan Bukit Asam.

Rizal menyampaikan pasokan batu bara sebesar 84 juta ton tersebut cukup untuk menjaga hari operasi (HOP) PLN di beberapa pembangkit hingga akhir Agustus 2026.

Ia pun mengatakan ketersediaan batu bara PLN saat ini sudah sangat memadai, sehingga tidak akan ada potensi black out atau pemadaman listrik.

“Kami harapkan bahwa sebelum Lebaran, batu bara sudah bisa sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi,” ujar Rizal.

Untuk menjamin kelancaran operasi hingga akhir tahun 2026, Rizal menyampaikan PLN masih membutuhkan sekitar 40 juta ton batu bara.

“DMO (Domestic Market Obligation) batu bara untuk PLN itu 84 (juta ton) ditambah 40 (juta ton) lagi. Itu khusus untuk PLN sepanjang tahun ini,” kata Rizal.

Adapun penyebab ancaman krisis pasokan batu bara dari PLN adalah cuaca yang kurang baik di awal tahun, hingga pemasok yang menunggu kepastian aturan pemerintah.

“Jadi, setiap awal tahun kan pemerintah ada aturan baru, hampir tiap tahun uji cobanya. Kalau di bawah Pak Menteri (ESDM) Bahlil ini sangat commit sekali,” ucap Rizal.

Diwartakan sebelumnya, pemerintah memangkas kuota produksi batu bara yang ditetapkan dalam masing-masing Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan. Kementerian ESDM memperkirakan kuota produksi batu bara nasional untuk 2026 berada di kisaran 600 juta ton.

Angka tersebut turun 200 juta ton dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara pada 2025 yang berada di 800 juta ton. Tujuan dari pemangkasan produksi batu bara adalah mencari titik seimbang antara pasokan batu bara dengan permintaan batu bara, sehingga terjadi perbaikan harga.

Di sisi lain, Kementerian ESDM menyatakan tidak memangkas produksi batu bara untuk perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) Generasi I dan BUMN.

Sebagai kompensasi, Kementerian ESDM meminta penyetoran batu bara dalam skema Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 30 persen pada semester I 2026.

DMO adalah kewajiban perusahaan untuk menyerahkan sebagian produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026