REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan kekuatan BUMN tidak hanya diukur dari besarnya aset atau laba, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Menurut Rosan, kapitalisasi pasar gabungan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat ini mencapai sekitar Rp 1.100 triliun atau setara dengan sekitar 10 persen nilai seluruh perusahaan di Indonesia.

"Bank Himbara itu kurang lebih nilainya sekitar Rp 1.100 triliun, yang mencerminkan 10 persen dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia. Perbankan juga tidak semata-mata mengejar laba, tetapi kehadirannya harus dirasakan masyarakat melalui pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan, mulai dari UMKM, komersial, hingga korporasi," kata Rosan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Rosan menyebut sejumlah BUMN strategis menunjukkan pertumbuhan laba yang signifikan sepanjang periode April 2025 hingga April 2026. PT Pupuk Indonesia, misalnya, berhasil meningkatkan laba konsolidasi dari Rp 1,59 triliun menjadi Rp 4,82 triliun.

Pada periode yang sama, PT Pertamina (Persero) juga mencatat kenaikan laba konsolidasi dari Rp 13,9 triliun menjadi Rp 24,97 triliun. Pertumbuhan juga terjadi di berbagai sektor lain, mulai dari perbankan, logistik, hingga industri manufaktur.

"Pola pertumbuhan yang tersebar di berbagai sektor ini menunjukkan perbaikan kinerja tidak bersifat parsial ataupun bergantung pada satu kebijakan tunggal," lanjut Rosan.

Sebaliknya, kata Rosan, terdapat indikasi transformasi tata kelola dan konsolidasi pengelolaan BUMN mulai menghasilkan dampak yang lebih sistemik. Salah satu cerita paling menarik dalam perjalanan transformasi BUMN setahun terakhir justru datang dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menghadapi tekanan finansial.

PT Krakatau Steel, misalnya, berhasil membalikkan kerugian Rp 981 miliar menjadi laba Rp 635 miliar. Rosan mengatakan capaian tersebut sejalan dengan keberhasilan perusahaan menurunkan beban utang dari sekitar 1,7 miliar dolar AS menjadi 1,1 miliar dolar AS. Sementara itu, PT Danareksa bertransformasi dari rugi Rp 72 miliar menjadi laba Rp 43 miliar.

Rosan menyampaikan perbaikan serupa juga terlihat pada PT Kimia Farma yang beralih dari kerugian Rp 160 miliar menjadi laba Rp 108 miliar, PT Len Industri yang berubah dari rugi Rp 228 miliar menjadi laba Rp 314 miliar, serta PT Semen Indonesia yang membukukan kenaikan dari rugi Rp 66 miliar menjadi laba Rp 106 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) diprediksi bakal bergerak terbatas pada perdagangan hari ini, Kamis (2/7/2026). Sejumlah saham seperti RAJA, MBMA, hingga NCKL direkomendasikan analis hari ini.

Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup menguat 0,92% ke level 5.695,12 pada perdagangan kemarin. Analis Teknikal BRI Danareksa Sekuritas Reza Diofanda, menilai penguatan IHSG hampir mencapai 1% menunjukkan aksi bargain hunting setelah koreksi tajam sebelumnya.

Kini, pasar dinilai bakal mencermati respons lanjutan terhadap data perdagangan dan inflasi, serta perkembangan nilai tukar rupiah yang disebut masih menjadi penentu arus dana asing.

”Investor juga menunggu rilis data ketenagakerjaan AS sebagai petunjuk arah kebijakan suku bunga The Fed. Secara teknikal, IHSG diperkirakan bergerak terbatas dengan support 5.560 dan resistance 5.820,” katanya dalam riset harian, Kamis (2/7/2026).

Saham PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) direkomendasikan beli oleh analis pada target harga Rp4.230—Rp4.580 dan stop loss pada area kurang dari Rp3.400.

Secara teknikal, saham RAJA mampu pullback dari level support fibo pada level Rp3.420—Rp3.460 dan menguat. Potensi penguatan lanjutan terbuka dengan volume yang meningkat menuju target harga.

Analis juga merekomendasikan buy saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) pada level Rp480—Rp500, target harga Rp525—Rp555, dan stop loss pada area kurang dari Rp450.

Terakhir, analis merekomendasikan saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) pada target harga Rp840—Rp875 dan stop loss pada area kurang dari Rp750 per saham. Seccara fundamental, NCKL juga mampu mencatatkan laba bersih senilai Rp2,71 triliun yang mencerminkan lonjakan 63,7% YoY pada triwulan pertama 2026.

Sebaliknya, analis merekomendasikan sell saham PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI) lantaran pergerakkan saham yang telah terkonfirmasi berubah arah menuju bearish. Tekanan jual dinilai masih berlanjut dengan level support pada area Rp6.050—Rp5.675.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan investor muda di tengah meningkatnya partisipasi generasi muda di pasar modal.

Kampus kini dipandang bukan hanya sebagai tempat mencetak lulusan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan generasi yang memiliki kemampuan mengelola keuangan dan berinvestasi secara rasional.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan tantangan sektor jasa keuangan saat ini tidak lagi sebatas menambah jumlah investor baru. Yang lebih penting, menurut dia, adalah memastikan pertumbuhan investor berjalan seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat, risiko, dan karakteristik investasi.

“Mahasiswa merupakan generasi yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Karena itu mereka harus dibekali literasi keuangan yang kuat agar mampu menjadi investor yang cerdas, rasional, serta tidak mudah terpengaruh investasi ilegal maupun berbagai modus penipuan keuangan digital,” kata Agus, Rabu (1/7/2026).

Menurut Agus, perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah industri keuangan dan pasar modal. Akses investasi yang sebelumnya identik dengan kalangan tertentu kini semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk mahasiswa.

Melalui berbagai platform digital, pembukaan rekening investasi dan transaksi pasar modal dapat dilakukan dengan cepat dan praktis.

Kemudahan tersebut mendorong munculnya tren baru di kalangan generasi muda. Jika sebelumnya kelompok usia muda lebih banyak menempatkan dana pada tabungan konvensional, kini semakin banyak yang mulai mengenal instrumen investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.

Namun di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru berupa maraknya penawaran investasi ilegal, perdagangan aset tanpa izin, hingga berbagai bentuk penipuan berkedok investasi yang menyasar generasi muda.

Karena itu, peningkatan literasi keuangan dinilai menjadi fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang tangguh secara finansial.

Agus menegaskan, investasi seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses membangun kesejahteraan secara bertahap, bukan sarana memperoleh keuntungan instan.

Pemahaman mengenai profil risiko, tujuan keuangan, serta karakteristik produk investasi menjadi hal yang harus dimiliki setiap investor sebelum menempatkan dananya.

“Investasi bukan sekadar mengejar keuntungan dalam waktu singkat. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mampu menyusun perencanaan keuangan yang matang dan berinvestasi sesuai kebutuhan serta kemampuan masing-masing,” ujarnya.

OJK juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum memutuskan berinvestasi. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan atau pelaku usaha jasa keuangan melalui kanal resmi OJK serta mempertimbangkan secara rasional skema keuntungan yang ditawarkan.

Di sisi lain, perguruan tinggi dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas basis investor domestik. Kampus memiliki posisi strategis karena menjadi tempat berkumpulnya generasi muda yang sedang berada pada fase pembentukan pola pikir, termasuk dalam mengelola keuangan pribadi.

Kepala Pengelolaan Wilayah I Bursa Efek Indonesia, Thasrif Murhadi, menilai generasi muda memiliki potensi besar menjadi penggerak pertumbuhan investor pasar modal di daerah. Namun pertumbuhan tersebut harus dibarengi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko investasi.

Menurut Thasrif, investor muda yang berkualitas akan menjadi modal penting bagi penguatan pasar modal nasional.

“Selain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi, keberadaan investor yang memahami prinsip pengelolaan risiko juga dapat menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih sehat dan berkelanjutan,” kata Thasrif.

Jutaan anak muda Indonesia memilih menjadi pengemudi ojek daring, kurir, atau pekerja lepas bukan karena tidak tahu risiko pekerjaan itu. Mereka tahu. Tapi di hadapan pasar kerja formal yang makin sempit, pilihan itu terasa seperti satu-satunya jalan yang masuk akal.

Data BPS per Agustus 2025 mencatat 31,5 juta orang kini bekerja sebagai pekerja mandiri atau gig worker. Sebagian besar dari mereka berusia di bawah 30 tahun. Angka itu naik tajam, dan pemerintah menyebutnya sebagai tanda ekosistem digital yang tumbuh. Tapi ada yang tidak ikut tumbuh: perlindungan sosial.

Kita sudah terbiasa membaca generasi ini dengan cara yang terlalu mudah. Mereka disebut tidak mau terikat, menghindari tanggung jawab, atau terlalu mendambakan kebebasan. Narasi itu nyaman karena mengalihkan persoalan dari struktur ke karakter.

Jika masalahnya ada pada sikap generasi, maka negara tidak perlu membenahi apa-apa, cukup menunggu mereka dewasa dan sadar. Tapi data bercerita dengan cara yang berbeda.

Survei yang dikutip berbagai lembaga riset ketenagakerjaan menunjukkan bahwa mayoritas Gen Z yang masuk gig economy bukan karena menolak kerja formal. Sebaliknya, karena kerja formal menolak mereka lebih dulu.

Lowongan yang mensyaratkan pengalaman untuk posisi pemula, proses rekrutmen yang panjang dan tidak transparan, serta gelombang PHK di sektor industri di tengah efisiensi berbasis teknologi. Semuanya menutup pintu sebelum sempat diketuk.

Yang membuat situasi ini lebih rumit adalah cara pemerintah meresponsnya. Alih-alih mempertanyakan mengapa pintu kerja formal semakin sempit, kebijakan yang muncul justru merayakan gig economy sebagai solusi.

Program Penguatan Ekosistem Gig Economy yang diluncurkan Kemenko Perekonomian pada akhir 2025 mempromosikan pekerjaan berbasis platform sebagai wajah baru dunia kerja yang fleksibel dan mandiri. AI Open Innovation Challenge dibuka untuk mendorong anak muda menjadi kreator solusi digital.

Framing ini tidak salah sepenuhnya, tapi ia melewatkan sesuatu yang mendasar: fleksibilitas tanpa lantai perlindungan bukan kebebasan, ia adalah ketidakpastian yang diberi nama lain.

Masalah dengan cara kita mendefinisikan bekerja juga tidak bisa dilewatkan begitu saja. BPS menghitung seseorang sebagai pekerja jika ia aktif bekerja minimal satu jam dalam seminggu. Dengan definisi ini, seorang pengemudi ojek yang membuka aplikasi tiga jam sehari selama dua hari lalu berhenti karena sakit, tetap tercatat sebagai pekerja.

Angka pengangguran terlihat terkendali, bahkan turun, sementara di bawahnya jutaan orang hidup tanpa kepastian penghasilan, tanpa akses jaminan kecelakaan kerja, dan tanpa tabungan pensiun.

Ketua Apindo Shinta Kamdani menyebut angka-angka itu kosmetik statistik yang menyembunyikan kerentanan riil. Ini bukan soal manipulasi data. Ini soal alat ukur yang dirancang untuk era kerja yang sudah tidak relevan, yang terus dipakai untuk membaca dunia yang sudah berubah.

Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Perdebatan tentang gig economy selama ini terlalu banyak berputar pada pertanyaan apakah pekerja platform harus dikategorikan sebagai karyawan atau mitra.

RUU Pekerja Gig yang sedang bergulir di DPR pun masih terjebak di perdebatan status hukum itu. Perdebatan itu penting, tapi ia berisiko menjadi perdebatan yang salah jika tidak diikuti oleh pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa akses terhadap perlindungan sosial harus bergantung pada jenis kontrak kerja seseorang?

Status karyawan atau mitra seharusnya bukan syarat seseorang layak dilindungi. Seseorang yang memilih menjadi freelancer tetap bisa jatuh sakit. Tetap bisa mengalami kecelakaan saat mengantarkan pesanan. Tetap akan tua. Kerentanan itu tidak hilang hanya karena ia tidak memiliki slip gaji.

Beberapa negara sudah mulai menggeser cara berpikirnya ke arah itu. Inggris mengakui kategori worker di antara karyawan dan kontraktor independen, yang memberikan hak atas upah minimum dan jaminan tertentu tanpa menghapus fleksibilitas. Spanyol mengesahkan Riders Law yang mewajibkan platform untuk mengakui kurir sebagai karyawan dengan hak penuh.

Keduanya tidak sempurna dan masih terus diperdebatkan, tapi arahnya jelas: perlindungan sosial dilepaskan dari soal status kontrak, dan disandarkan pada kenyataan bahwa seseorang bekerja dan menanggung risiko. Indonesia belum sampai ke sana, tapi tekanannya sudah ada di dalam negeri.

Aksi unjuk rasa pengemudi ojek menjelang Hari Buruh 2026 menuntut hal yang sama: bukan seragam dan kartu pegawai, tapi kepastian bahwa mereka tidak akan jatuh ke jurang jika platform tiba-tiba mengubah tarif atau menonaktifkan akun mereka secara sepihak.

Ada yang lebih mengkhawatirkan dari sekadar ketiadaan regulasi. Selama ini platform digital beroperasi dengan argumen bahwa mereka hanya menyediakan teknologi, bukan mempekerjakan orang.

Pengemudi dan kurir disebut mitra yang bebas memilih kapan bekerja. Argumen itu berhasil secara hukum, tapi gagal secara moral: ketika algoritma yang menentukan siapa mendapat order, berapa tarif yang berlaku, dan kapan akun bisa dinonaktifkan, maka kendali itu bukan ada di tangan pekerja. Ia ada di tangan platform. Yang disebut kebebasan itu, dalam praktiknya, adalah kebebasan menanggung risiko sendirian.

Pilihan yang dibuat jutaan anak muda ini layak diperlakukan dengan lebih serius dari sekadar gejala generasi yang sulit diatur. Mereka bergerak dalam kondisi yang sudah menyempit jauh sebelum mereka tiba.

Selama sistem perlindungan sosial kita masih dirancang hanya untuk mereka yang bekerja dengan kontrak tetap dan slip gaji bulanan, maka pertumbuhan gig economy yang terus dirayakan pemerintah sesungguhnya sedang merayakan sesuatu yang lain: semakin banyak orang yang bekerja keras di luar jangkauan perlindungan negara.

TEL AVIV - Israel telah mengancam akan menyerang Iran untuk ketiga kalinya meski republik Islam tersebut sedang bernegosiasi damai dengan Amerika Serikat (AS). Menteri Pertahanan Zionis, Israel Katz, mengatakan militernya bisa menyerang Teheran lagi jika perlu.

Katz mengeklaim serangan sebelumnya bersifat pre-emptive dan mengancam akan meluncurkan serangan ketiga.

Berbicara pada upacara peringatan bagi tentara Zionis yang tewas dalam Perang Lebanon 2006, Katz mengatakan Israel telah melakukan apa yang dia gambarkan sebagai dua serangan proaktif dan pre-emptive di dalam wilayah Iran.

“Kami telah menyerang dua kali dengan serangan proaktif dan pre-emptive di Iran dan, jika perlu, kami akan menyerang untuk ketiga kalinya juga,” kata Katz.

Dia juga mengatakan pasukan Israel akan tetap berada di wilayah yang dia sebut sebagai “zona keamanan” di Lebanon, Suriah, dan Jalur Gaza tanpa batas waktu, dengan alasan penempatan tersebut diperlukan untuk melindungi komunitas Israel.

Terpisah, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan konfrontasi ketiga dengan Iran mungkin terjadi jika perlu.

Ditanya dalam wawancara dengan Channel 14 berbahasa Ibrani apakah Israel dapat menghadapi putaran pertempuran lain dengan Iran, Netanyahu mengulangi janjinya bahwa Teheran tidak akan memperoleh senjata nuklir selama dirinya tetap berkuasa.

“Selama saya menjadi perdana menteri, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir,” katanya.

Dia juga ditanya apakah janji perangnya di Gaza untuk mencapai "kemenangan total" masih berlaku. “Perang ini tidak pernah berakhir," jawab Netanyahu, yang dilansir Times of Israel, Kamis (2/7/2026).

"Apakah Anda ingin hidup di Timur Tengah atau di dunia? Anda harus sangat kuat. Dan kami sangat kuat. Israel lebih kuat dari sebelumnya, dan kami telah menangkis ancaman dan melemahkan (musuh kami) secara signifikan. Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami akan mengurus apa yang tersisa dari poros Iran,” imbuh dia.

Dia mengeklaim Israel lebih kuat dari sebelumnya dan telah melemahkan musuh-musuhnya, sambil mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Sebaliknya, Iran menyatakan siap untuk perang lagi jika poin-poin nota kesepahaman dengan AS tidak dilaksanakan. Ketua Parlemen yang juga kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan Teheran akan merespons setiap pelanggaran MoU yang diteken untuk mengakhiri konflik baru-baru ini.

Mengacu pada insiden di Teluk Persia, dia mengatakan Iran memandang insiden tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata bahkan ketika hubungan diplomatik dengan Washington terus berlanjut.

"Kami menganggap peristiwa yang terjadi di Teluk Persia malam ini sebagai pelanggaran terhadap pemahaman untuk mengakhiri perang, dan kami pasti akan bereaksi terhadapnya, dan tentu saja, pihak lain juga akan bereaksi," ujarnya.

Dia juga menegaskan kembali bahwa diplomasi tetap menjadi pendekatan yang disukai Teheran, sekaligus menegaskan bahwa Iran siap melakukan aksi militer jika negosiasi gagal.

Berbicara kepada televisi pemerintah, dia berkata, "Kami sedang mengupayakan dialog, namun jika dialog tidak dilaksanakan, kami juga siap berperang dan akan meresponsnya dengan tepat."

Bisnis.com, JAKARTA - Publik berharap mem­peroleh in­­­­formasi terkait kinerja Ba­­­­dan Pe­­­ngelola In­­­ves­­­tasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Da­­­nantara, sebuah lembaga pengelola investasi nasional yang dibentuk pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang oleh BUMN dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, untuk tahun buku 2025.

Sambil menunggu diterbit­kannya laporan keuangan (LK) audited konsolidasi BPI Danantara, penjelasan berikut memotret kinerja DIM untuk tahun buku 2025 (audited) dan per 30 April 2026 (unaudited), beserta saran perbaikan keterbukaan informasi agar sejalan dengan aspek transparansi sebagai salah satu pilar good governance.

Sebagai pilar pengelola in­­vestasi dari Danantara, se­­­telah membukukan jumlah aset senilai Rp131,99 triliun pada tahun 2025, DIM mampu mencatatkan ke­­­na­­­ikan jumlah aset sebesar 6,09% menjadi Rp140,03 triliun per 30 April 2026.

Dari jumlah aset tersebut, akun investasi meningkat tajam dari hanya Rp30,01 miliar pada akhir tahun 2025 menjadi Rp16,63 triliun pada 4M26. Pada tahun 2025 DIM hanya men­­­­catatkan investasi berupa su­­­­rat berharga dalam bentuk pe­­­­nem­­­patan reksa dana (RD) se­­­nilai Rp30,01 miliar.

Hal ini dapat dipahami ka­­­rena DIM baru beropera­­­si secara komersial pada akhir Oktober 2025 setelah me­­­ne­­­rima setoran modal dari Da­­­nan­­­tara sebagai pemegang sa­­­ham senilai Rp50,00 triliun (Oktober 2025) dan Rp20,00 triliun (Desember 2025).

Selanjutnya, investasi DIM per April 2026 sebagian besar masih berupa penempatan RD yang mencapai Rp11,77 tri­­­liun setelah memperhitungkan unrealized loss senilai Rp607,26 miliar dan unrealized gain on forex sebesar Rp45,75 miliar.

Hingga bulan April 2026, dilakukan penambahan pe­­­nempatan RD senilai Rp12,30 triliun dari posisi awal ta­­­hun senilai Rp30,01 miliar. Dengan mempertimbangkan kontribusi utama investasi dari penempatan RD tersebut, informasi lebih lengkap ten­­tang RD seharusnya disajikan di LK DIM untuk periode tersebut.

Contoh penyajian lebih detail dapat dilihat dari LK entitas sepengendali, yakni Bank BRI dan Bank Mandiri, yang menyajikan lebih terperinci investasi berupa pe­­nempatan RD berdasarkan nama dan nilai wajar melalui laba rugi, untuk RD dalam mata uang rupiah dan valas. Melalui informasi ini, stakeholders dapat melihat sejauh mana diversifikasi pemilihan RD dilakukan oleh DIM sehingga mampu meminimalkan potensi risiko konsentrasi pada produk RD tertentu.

Selain penempatan RD, DIM juga mencatatkan investasi pada subholding senilai Rp4,86 triliun per April 2026, di mana jenis investasi ini belum dilakukan pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, investasi pada subholding pada Danantara Investment Holding (HK) IV Ltd yang bergerak pada lintas sektor senilai Rp2,57 triliun. Selain itu, untuk sektor pendanaan, DIM berinvestasi pada Danantara NB Multi Strategy Ltd dan Danantara Mitra Kapital masing-masing senilai Rp1,17 triliun dan Rp1,11 triliun.

Kepemilikan DIM pada ke­­­tiga entitas usaha tersebut masing-masing 100,00%, 100%, dan 99,99% serta dila­­­por­kan dalam LK konsolidasi DIM beroperasional secara komersial pada tahun 2026. Sebagai catatan, DIM juga berinvestasi pada subholdings lainnya tetapi dengan nilai investasi jauh lebih rendah.

Namun, berdasarkan pengamatan penulis, belum ditemukan informasi lengkap ten­tang subholding tersebut di website DIM. Dalam hal ini, stakeholders harus dijelaskan struktur grup DIM dan profil lengkap subholdings tersebut beserta entitas anak di bawahnya (jika ada) yang dihubungkan dengan tema inti investasi dan sektor utama yang menjadi andalan investasi DIM.

Informasi ini diharapkan mem­perjelas perkembangan DIM selama periode pelaporan meski disadari Danantara saat ini masih dalam tahap pembentukan awal. Untuk memperkuat peran sebagai pilar pengelola investasi Danantara, DIM seharusnya menjelaskan alur proses investasi secara ringkas, dari tahap awal hingga akhir disertai proses kontrol dari setiap tahapan proses in­­­vestasi tersebut beserta organ utama dan organ pendukung tata kelola.

Selanjutnya, dari sisi liabilitas, DIM telah menerbitkan surat utang jangka panjang (SUJP) atau Patriot Bond me­­­lalui skema private placement senilai Rp50,00 triliun dan Rp11,38 triliun pada bulan Oktober dan Desember 2025. Pada 17 Maret 2026, DIM juga menerbitkan Patriot Bond sebesar Rp7,00 triliun.

Secara kumulatif, jumlah SUJP DIM mencapai Rp61,34 tri­­liun pada tahun 2025 dan naik 11,27% menjadi Rp68,25 triliun per April 2026 dengan kontribusi ma­­­­terial terhadap jumlah liabilitas sebesar 99,13% dan 98,62% untuk kedua periode tersebut. Dengan mempertimbangkan peran strategis DIM dan kontribusi vital SUJP ter­­­sebut, DIM sebaiknya me­­­nyajikan informasi tentang struktur SUJP tersebut beserta rencana penggunaan dan realisasinya secara berkala melalui website.

Terakhir, dengan posisi kas dan setara kas DIM senilai Rp123,03 triliun yang berasal dari setoran modal dari pe­­­me­­gang saham dan dana dari penerbitan SUJP, posisi ekuitas sebesar Rp70,82 triliun per April 2026 didukung oleh capaian laba periode berjalan sebesar Rp705,73 miliar dengan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,96x memberikan ruang lebih bagi DIM untuk berinvestasi ke depan.

Pencapaian yang diraih ha­­­­­­rusnya dipublikasikan me­­­­lalui sebuah press release se­­­­hingga memberikan nilai tam­­­bah bagi stakeholders. Pe­­­ning­­­kat­an ke­­­terbukaan informasi harus dilakukan sehingga mam­­­pu sejalan dengan yang telah dilakukan oleh se­­­­jum­lah entitas sepengendali yakni BUMN yang telah ter­­­catat di BEI baik sebagai issuer sa­­­ham dan/atau obligasi. Ke­­­ter­­­bukaan informasi kepada berbagai stakeholders sangat penting sebagai bagian dari prinsip transparansi dan me­­­ru­­pakan implementasi dari good governance.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengungkapkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan agar Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri halal global.

Menurut Anggito, meski Indonesia merupakan salah satu pasar konsumen produk halal terbesar di dunia dengan populasi Muslim sekitar 251 juta jiwa atau 87 persen dari total penduduk, pengembangan ekosistem halal nasional masih menghadapi berbagai tantangan.

"Halal Beyond Label harus kita jadikan agenda nyata untuk membangun ekonomi syariah yang berkeadilan, inklusif, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat," ujar Anggito saat menutup Forum Islamic Finance Dialogue 2026 di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Anggito mengatakan, tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besarnya pasar domestik, tetapi juga menyangkut tata kelola, kelembagaan, hingga proses sertifikasi halal di dalam negeri.

Anggito menilai persoalan birokrasi yang panjang, keterbatasan jumlah auditor halal, serta belum optimalnya harmonisasi kebijakan antarinstansi masih menjadi hambatan dalam pengembangan industri halal nasional.

Oleh karenanya, dia mendorong penguatan regulasi dengan memperkuat kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai regulator tunggal, koordinator, sekaligus perumus kebijakan halal nasional yang terintegrasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kita memerlukan langkah strategis melalui penguatan regulasi, yaitu dengan memperkuat kewenangan BPJPH sebagai regulator tunggal, koordinator, dan perumus kebijakan halal nasional yang benar-benar terintegrasi dengan institusi keagamaan seperti MUI," ucapnya.

Selain persoalan kelembagaan, Anggito juga menyoroti masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Di sisi lain, infrastruktur pengujian produk halal dinilai belum memadai untuk mendukung perkembangan industri secara lebih luas.

Anggito juga mengingatkan pentingnya meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

Menurutnya, tingginya permintaan domestik harus menjadi modal bagi Indonesia untuk berkembang menjadi produsen, bukan hanya konsumen, produk halal.

Untuk itu, Anggito menilai Indonesia perlu membangun ekosistem kepatuhan halal berbasis digital yang mampu melacak rantai pasok halal secara real time.

Selain itu, hilirisasi industri halal bernilai tambah tinggi, terutama di sektor farmasi, kosmetik, dan bahan tambahan pangan, juga perlu dipercepat.

Anggito menyebut, Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut, mulai dari besarnya pasar domestik, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tangguh, dukungan kalangan akademisi, hingga generasi muda yang inovatif.

Apabila seluruh potensi tersebut dapat diintegrasikan dalam satu ekosistem halal yang kuat, maka Indonesia diyakini mampu bertransformasi dari pasar konsumen halal terbesar menjadi produsen sekaligus rujukan industri halal dunia.

"Itu menjadi perjuangan kita semua, bahwa pertumbuhan produk halal itu tidak hanya menjadi sebuah paradoks, Pertama Indonesia wajib melindungi konsumen halal dan yang kedua menjadikan halal sebagai gaya hidup dan yang ketiga produk halal itu adalah bisnis yang menguntungkan dan tidak menjadi beban biaya bagi para pengusahanya," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah sedang mengkaji usulan penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal itu disampaikan Bimo saat merespons usulan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal agar pajak JHT dihapus.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo menjelaskan pajak JHT baru dipungut saat dana dicairkan. Pencairan JHT dengan saldo maksimal Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenai pajak sebesar 5 persen.

Menurut dia, ketentuan tersebut sudah berlaku sejak 2009. Oleh karena itu, apabila memang perlu dilakukan penyesuaian, DJP akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Purbaya.

"Kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

Ia juga mengungkapkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 95 persen peserta JHT memiliki saldo di bawah Rp50 juta, sehingga tidak dikenakan pajak saat pencairan.

"Kami kemarin sudah koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, 95 persen JHT itu di bawah Rp50 juta. Jadi tidak dipotong pajak," ujar Bimo.

Said Iqbal mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen. Menurut dia, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bisnis.com, JAKARTA — Kazakhstan resmi memberlakukan konstitusi baru pada 1 Juli 2026 sekaligus mengakhiri sistem presidensial tunggal atau super presidensial yang telah berlangsung selama tiga dekade.

Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menandai berakhirnya era parlemen bikameral yang telah berlangsung selama tiga dekade. Perubahan tersebut menjadi fondasi babak baru reformasi politik dengan pembentukan parlemen unikameral bernama Kurultai.

Melansir Astana Times, Kamis (2/7/2027), sidang parlemen pada Selasa (30/6) menjadi yang terakhir bagi Senat dan Mazhilis yang dibentuk berdasarkan Konstitusi 1995. Seiring berlakunya konstitusi baru, kedua lembaga tersebut resmi mengakhiri masa tugasnya dan akan digantikan oleh Kurultai yang anggotanya dipilih melalui pemilu pada Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Tokayev menyebut Kurultai sebagai simbol terpenting Kazakhstan baru sekaligus tolok ukur keberhasilan agenda reformasi politik yang dijalankan pemerintah.

"Kurultai adalah simbol terpenting Kazakhstan baru. Karena itu, lembaga ini harus diisi oleh patriot sejati, individu yang proaktif dan memiliki rasa kebangsaan yang kuat. Dari kinerja Kurultai inilah masyarakat akan menilai seberapa efektif reformasi yang telah dilakukan," ujar Tokayev.

Tokayev mengatakan akan segera menandatangani dekret penyelenggaraan pemilu Kurultai dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses politik yang disebutnya sebagai momentum penting bagi masa depan Kazakhstan.

Sebelumnya, Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Serzhan Abdykarimov mengatakan perubahan ini sebagai tonggak penting dalam transformasi politik negaranya.

Dia menjelaskan bahwa Kazakhstan tengah beralih dari sistem presidensial tunggal menuju model dengan kekuasaan yang berimbang antara presiden dan parlemen.

“Kami bergerak dari model super-presidensial menuju sistem dengan keseimbangan yang lebih kuat, dengan prinsip presiden yang kuat, parlemen yang berpengaruh, dan pemerintah yang akuntabel,” ujarnya dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Kazakhstan di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Konstitusi baru yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 merupakan hasil referendum nasional pada 15 Maret 2026 yang didukung 87,15% pemilih. Aturan tersebut menggantikan Konstitusi 1995 dan membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan, pembagian kewenangan negara, serta penguatan hak-hak konstitusional warga negara.

Perubahan paling mendasar adalah penghapusan sistem parlemen dua kamar yang terdiri atas Senat dan Mazhilis menjadi parlemen satu kamar bernama Kurultai. Lembaga tersebut beranggotakan 145 deputi yang dipilih melalui sistem proporsional dalam satu daerah pemilihan nasional dengan masa jabatan lima tahun.

Kurultai memperoleh kewenangan pengawasan yang lebih luas. Selain meninjau calon anggota kabinet dan menerima laporan berkala para menteri, parlemen baru juga berwenang meminta pertanggungjawaban perdana menteri setiap tahun serta mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Lembaga tersebut juga memiliki kewenangan menyetujui calon wakil presiden, perdana menteri, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat, anggota Badan Audit Tertinggi, hingga memilih hakim Mahkamah Agung berdasarkan rekomendasi presiden.

Di sisi lain, konstitusi baru memberikan kewenangan lebih besar kepada presiden untuk membubarkan Kurultai apabila parlemen dua kali menolak calon ketua parlemen atau pejabat konstitusional utama yang diajukan kepala negara. Ketentuan itu dirancang untuk mencegah kebuntuan politik berkepanjangan.

Konstitusi baru juga menghidupkan kembali jabatan wakil presiden yang dihapus pada 1996. Wakil presiden bertugas mewakili Kazakhstan di tingkat internasional, mengoordinasikan hubungan antara presiden dan lembaga negara, serta menjadi penerus otomatis jabatan presiden apabila kepala negara mengundurkan diri, wafat, atau tidak dapat menjalankan tugasnya.

Selain itu, Kazakhstan membentuk Halyk Kenesi atau Dewan Rakyat sebagai lembaga konsultatif tertinggi yang menggantikan Assembly of the People of Kazakhstan. Dewan tersebut beranggotakan 126 orang yang mewakili organisasi etnokultural, organisasi masyarakat, serta parlemen dan dewan publik daerah. Halyk Kenesi berwenang memberikan usulan legislasi, menginisiasi referendum nasional, menyelenggarakan konsultasi publik, serta berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan pemerintah.

Konstitusi baru juga memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan menempatkan perlindungan hak individu sebagai prioritas tertinggi negara. Dokumen tersebut menegaskan kembali kedaulatan dan keutuhan wilayah Kazakhstan, sekaligus memasukkan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, ilmu pengetahuan, inovasi, perlindungan lingkungan, serta keamanan data pribadi di ruang digital sebagai prinsip konstitusional.

Di bidang sosial, konstitusi memberikan pengakuan terhadap pelestarian budaya nasional dan hak masyarakat untuk mempertahankan bahasa serta tradisi. Dokumen itu juga menegaskan Kazakhstan sebagai negara sekuler, menjamin kebebasan beragama dengan tetap memisahkan agama dan negara, serta untuk pertama kalinya memberikan pengakuan konstitusional terhadap kegiatan sukarela dan filantropi sebagai aktivitas yang didukung negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menyusut tajam sepanjang 2025 seiring membengkaknya defisit penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kenaikan beban pelayanan kesehatan yang melampaui pertumbuhan pendapatan iuran membuat aset neto dana program turun hingga Rp18,75 triliun dalam setahun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Kesehatan dan Entitas Anak Tahun 2025 (Auditan) yang dipublikasikan Kamis (2/7/2026), aset neto DJS Kesehatan pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp30,04 triliun, turun 38,4% dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp48,79 triliun.

Penurunan tersebut terjadi seiring memburuknya hasil jasa kontrak jaminan sosial. Pendapatan jasa kontrak jaminan sosial memang meningkat 6,9% menjadi Rp176,72 triliun dari Rp165,34 triliun pada 2024. Namun, beban jasa kontrak meningkat lebih tinggi, yakni 12,1%, menjadi Rp193,85 triliun dari Rp172,99 triliun.

Akibatnya, defisit hasil jasa kontrak jaminan sosial melonjak menjadi Rp17,13 triliun, atau membengkak 123,8% dibandingkan defisit Rp7,66 triliun pada tahun sebelumnya.

Tekanan terhadap kinerja dana program juga berasal dari menurunnya pendapatan operasional lain. Pos ini turun 23,5% menjadi Rp5,55 triliun dari Rp7,26 triliun pada 2024. Di sisi lain, beban keuangan dan operasional lain masih meningkat 5,5% menjadi Rp7,17 triliun.

Secara keseluruhan, penurunan aset neto sepanjang tahun mencapai Rp18,75 triliun, jauh lebih besar dibandingkan penurunan Rp7,20 triliun pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset DJS Kesehatan turun 19,3% menjadi Rp66,48 triliun pada akhir 2025, dari Rp82,41 triliun setahun sebelumnya. Sebaliknya, total liabilitas meningkat 8,4% menjadi Rp36,44 triliun dari Rp33,62 triliun, sehingga semakin menekan posisi dana bersih program.

Meski demikian, likuiditas jangka pendek menunjukkan perbaikan. Kas dan setara kas meningkat 76,5% menjadi Rp57,25 triliun pada akhir 2025, dibandingkan Rp32,43 triliun pada akhir 2024.

Kenaikan kas tersebut berbanding terbalik dengan posisi investasi bersih yang merosot drastis. Nilai investasi bersih DJS Kesehatan tercatat hanya Rp3,16 triliun, turun 92,6% dari Rp42,52 triliun pada 2024. Penurunan investasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan total aset DJS Kesehatan menyusut signifikan pada 2025.

SINGAPURA - Negara tetangga Indonesia, Singapura, akan memperoleh tambahan rudal 24 unit rudal canggih Hellfire setelah Amerika Serikat (AS) mendukung paket penjualan yang diusulkan senilai USD22,3 juta (lebih dari Rp401 miliar)

Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah menyetujui potensi penjualan tambahan 24 rudal AGM-114R Hellfire ke Singapura, bersama dengan layanan dan peralatan pendukung terkait. Dengan demikian, total paket yang dijual ke Singapura menjadi 67 rudal.

Rudal Hellfire adalah jenis senjata udara-ke-darat presisi yang diproduksi oleh Lockheed Martin.

Kementerian Pertahanan Singapura (MINDEF) mengatakan akuisisi ini akan mendukung kebutuhan pelatihan dan operasional Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF).

Helikopter serang AH-64D Apache Longbow milik RSAF saat ini dipersenjatai dengan rudal Hellfire.

"Kementerian Pertahanan/Angkatan Bersenjata Singapura (MINDEF/SAF) mengambil pandangan strategis jangka panjang terhadap pengadaan pertahanan kami untuk memastikan bahwa kami membuat keputusan yang bijaksana dan hemat biaya yang paling sesuai dengan kebutuhan pertahanan kami, dan menjaga kesiapan operasional," kata kementerian tersebut, yang dilansir Channel News Asia, Kamis (2/7/2026).

Singapura telah meminta rudal serta layanan dukungan teknik, teknis, dan logistik, menurut pernyataan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

Persetujuan terbaru ini menambah paket sebelumnya yang bernilai sekitar USD12,4 juta, yang berada di bawah ambang batas yang memerlukan pemberitahuan kepada Kongres AS.

Paket tersebut mencakup suku cadang, peningkatan peluncur, layanan pemeliharaan dan perbaikan, dukungan perangkat lunak, publikasi teknis, pelatihan dan bantuan teknis, serta dukungan teknik dan logistik.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa penjualan peralatan dan dukungan yang diusulkan ini tidak akan mengubah keseimbangan militer dasar di kawasan Asia.

Disebutkan bahwa penjualan tersebut akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional AS dengan meningkatkan keamanan Singapura, yang dipandang Washington sebagai kekuatan penting untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Asia.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan penjualan tersebut akan meningkatkan kemampuan RSAF untuk melakukan operasi dan pelatihan, menambahkan bahwa Singapura "tidak akan kesulitan" mengintegrasikan peralatan dan pelatihan terkait ke dalam angkatan bersenjatanya.

Pada bulan Juni, AS menyetujui penjualan peningkatan artileri roket senilai USD73 juta kepada Singapura.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Komisi XI DPR/RI mulai membahas peran Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai kendaraan investasi untuk proyek-proyek strategis berimbal hasil jangka panjang dalam rapat tertutup pada Rabu (1/7/2026).

Namun, keberhasilan lembaga baru itu dinilai akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun tata kelola yang kredibel, menarik investasi swasta, serta menghindari bertambahnya beban birokrasi dan risiko fiskal.

Ketua Komisi XI DPR/RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pembahasan mencakup sejumlah proyek prioritas beserta rencana pendanaan DDMF. Namun, seluruh substansi rapat belum dapat disampaikan kepada publik karena bersifat tertutup.

Dia menjelaskan pada intinya DDMF akan diarahkan membiayai sektor-sektor yang selama ini kurang diminati investor swasta karena tingkat pengembalian investasinya baru dapat diperoleh dalam jangka panjang.

Dia menambahkan tantangan utama dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut adalah rendahnya internal rate of return atau IRR apabila dikerjakan sepenuhnya oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, negara perlu mengambil peran untuk memastikan proyek strategis tetap dapat berjalan.

"Yang intinya itu adalah mengenai bagaimana melakukan upaya pembangunan terhadap sektor-sektor yang selama ini tingkat return of investmentnya itu bersifat jangka panjang. Kalau diserahkan kepada swasta, sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana," ujarnya usai rapat tertutup, Rabu (1/7/2026).

Menurut Misbakhun, mekanisme pembiayaan proyek juga tidak akan sekadar membagi porsi antara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan DDMF. Pemerintah masih menyusun skema pendanaan yang akan diterapkan pada masing-masing proyek.

Namun, ia menegaskan dana APBN tidak akan disalurkan langsung ke DDMF.

"Strateginya sedang dirumuskan. Bukan berarti dana APBN masuk ke DDMF. Nanti mekanismenya berbeda dan akan dijelaskan secara transparan setelah seluruh skemanya matang," imbuhnya.

Dia menambahkan DDMF juga telah mempresentasikan strategi untuk menarik investasi global. DPR akan mengevaluasi implementasi strategi tersebut secara berkala melalui rapat pengawasan berikutnya.

Sementara itu, Managing Director Danantara Rohan Hafas menegaskan seluruh investasi yang dilakukan oleh DDMF tetap akan mengedepankan prinsip komersial meski memiliki horizon investasi jangka panjang.

Pihaknya juga berkomitmen untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala kepada Komisi XI DPR/RI.

"Kami akan terus berkonsultasi dengan Komisi XI sebagai mitra. Walaupun returnnya jangka panjang, tetap harus dihitung aspek komersialnya. Perkembangan dan kinerjanya juga akan kami laporkan secara periodik," ujarnya.

Adapun saat ditanya mengenai target kontribusi investasi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik Misbakhun dan Rohan belum bersedia menyatakan rinciannya. Menurut mereka, seluruh target masih berada pada tahap penyusunan rencana kerja dan akan dihitung berdasarkan karakteristik masing-masing proyek.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan DDMF berpotensi menjadi mitra strategis dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang menjadi prioritas pemerintah.

Menko AHY menyoroti sejumlah proyek prioritas yang membutuhkan dukungan investasi besar dan berkelanjutan. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall untuk melindungi kawasan pesisir yang menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut, terutama di wilayah Teluk Jakarta serta kawasan Semarang, Kendal, dan Demak.

Selain itu, Menko AHY juga mendorong percepatan pengembangan sektor perkeretaapian melalui revitalisasi jalur eksisting, reaktivasi jalur yang tidak beroperasi, serta pembangunan jalur baru di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus meningkatkan efisiensi logistik.

Urgensi DDMF

Pembentukan Danantara Development Mutual Fund (DDMF) sebagai bagian dari ekosistem investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai masih menyimpan sejumlah tantangan. Selain berpotensi menambah lapisan birokrasi, skema tersebut juga dinilai dapat meningkatkan risiko terhadap posisi utang publik apabila tidak dirancang dengan tata kelola yang kuat.

Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengatakan keberadaan DDMF lebih banyak potensi risiko dibandingkan dengan manfaatnya.

Menurutnya, berbeda dengan entitas pengelola investasi yang dapat menghimpun dana melalui aktivitas investasi, DDMF akan bergantung pada badan induknya untuk memperoleh pendanaan. Konsekuensinya, badan tersebut berpotensi menerbitkan surat utang atau instrumen pembiayaan lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan eksposur utang publik.

"Kalau pendanaannya berasal dari badan yang menerbitkan obligasi atau surat berharga, risikonya tentu ada. Apabila tidak dikelola dengan baik, utang publik bisa meningkat," katanya.

Selain aspek pembiayaan, keberadaan DDMF juga dinilai berpotensi memperpanjang proses birokrasi dalam penyaluran investasi BUMN.

Selama ini, pengajuan penyertaan modal negara (PMN) dilakukan melalui kementerian terkait dan Kementerian Keuangan. Dengan hadirnya DDMF, menurutnya, akan muncul satu lapis proses baru yang justru berpotensi mengurangi efisiensi.

"Rantai birokrasi menjadi lebih panjang. Semakin banyak tahapan koordinasi, semakin besar potensi keterlambatan dalam pengambilan keputusan investasi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa operasional DDMF pada tahap awal masih berpotensi ditopang oleh anggaran negara maupun pengelolaan dividen BUMN. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga yang telah lebih dahulu menjalankan pengelolaan investasi pemerintah.

Karena itu, ia mempertanyakan urgensi pembentukan DDMF apabila fungsi-fungsi yang dijalankan sebenarnya telah tersedia di bawah struktur Danantara saat ini.

"Kalau investasi baru sudah bisa ditangani oleh Danantara Investment Management dan aset eksisting dikelola oleh Danantara Asset Management, sebenarnya urgensi pembentukan DDMF menjadi perlu dikaji kembali agar tidak menambah biaya birokrasi maupun potensi duplikasi fungsi," katanya.

Dia menilai tujuan utama Danantara seharusnya tetap berfokus pada peningkatan investasi riil di dalam negeri. Keberhasilan lembaga itu, menurutnya, tidak cukup diukur dari besaran keuntungan investasi semata, melainkan dari kemampuannya mendorong rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Menurutnya, Danantara perlu berperan sebagai akselerator investasi dengan menciptakan proyek-proyek yang memiliki skala ekonomi besar sehingga mampu menarik partisipasi investor swasta, termasuk investor asing, khususnya pada sektor riil.

Senada, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Erwin Aksa mengatakan indikator keberhasilan Danantara perlu mencerminkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

"Keberhasilan Danantara harus diukur dari dampak ekonominya terhadap Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya kinerja keuangannya," katanya.

Di sisi lain, Kadin menilai strategi menarik investor global tidak cukup hanya mengandalkan dukungan modal dari pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN). Faktor yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan membangun kepercayaan investor.