Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa denda terhadap sejumlah pihak sepanjang tahun berjalan hingga Mei 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, menerangkan pihaknya telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari denda senilai Rp85,04 miliar kepada 97 pihak.

Selain itu, OJK juga menjatuhkan 1 sanksi pencabutan izin, 1 sanksi pembatalan STTD, 6 sanksi pembekuan izin, 7 sanksi peringatan tertulis, hingga 9 perintah tertulis. Hal itu dilakukan dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang PMDK.

”Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang PMDK, hingga Mei 2026 secara year to date, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar Rp85,04 miliar rupiah kepada 97 pihak,” kata Hasan dalam konferensi pers hasil RDKB OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain itu, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai mencapai Rp53,90 miliar kepada 232 pihak, 66 sanksi peringatan tertulis, dan 71 sanksi peringatan tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus.

Dengan kata lain, sepanjang tahun berjalan 2026, OJK telah menjatuhkan denda senilai Rp138,94 miliar kepada setidaknya 329 pihak. Aksi ini diklaim menjadi upaya OJK menjaga penegakan hukum di bidang pasar modal.

Terlebih, OJK turut mencatat jumlah investor yang bertambah kendati kondisi pasar modal RI tengah dalam tekanan. Data OJK menyebut bahwa terdapat kenaikan 1,26 juta investor baru pada Mei 2026.

Dengan begitu, sepanjang tahun berjalan 2026, jumlah investor di pasar modal telah tumbuh 36,27% menjadi 27,75 juta investor.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhi denda senilai total Rp132,88 miliar kepada ratusan pelaku pasar modal yang telah terbukti melanggar ketentuan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Hasan Fawzi, menerangkan sepanjang tahun berjalan hingga April 2026, pihaknya telah mengenakan sanksi administratif atas hasil pemeriksaan kasus berupa denda senilai Rp85,04 miliar kepada 97 pihak.

Tidak hanya itu, OJK juga menjatuhkan denda kepada 180 pihak dengan nominal mencapai Rp47,84 miliar pada periode yang sama. Dengan begitu, total denda yang diterima OJK sepanjang tahun ini diperkirakan mencapai Rp132,88 miliar.

”Secara year-to-date, OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan senilai Rp47,84 miliar kepada 180 pihak, serta bentuk sanksi lainnya,” kata Hasan dalam konferensi pers RDK OJK, Selasa (5/5/2026).

Adapun sepanjang April 2026, OJK telah mengenakan sanksi denda senilai Rp22,26 miliar kepada 1 pengendali, 12 direksi, 2 komisaris emiten, 3 emiten, 3 perusahaan efek, 4 akuntan publik, dan 2 pihak lainnya. Pihak-pihak tersebut dinilai telah melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang PMDK.

Hasan menerangkan, pihaknya juga telah memberikan 2 sanksi administratif berupa pembekuan izin dan telah menerbitkan 1 surat perintah tertulis terkait pelanggaran di pasar modal pada April 2026.

”Selain itu, OJK juga telah mengenakan 2 sanksi administratif berupa pembekuan izin dan ada 1 perintah tertulis,” kata Hasan.

OJK juga disebut telah meluncurkan dua roadmap strategis dalam rangka memperkuat pendalaman pasar keuangan RI, meningkatkan perlindungan investor, serta mendorong pendanaan dan investasi berkelanjutan.

Kedua roadmap tersebut antara lain roadmap pengembangan pasar derivatif berlandaskan instrumen pasar modal untuk periode 2026—2030 dan roadmap pasar modal berkelanjutan Indonesia periode 2026—2030.

Bisnis.com, JAKARTA – Danantara Indonesia menyebut institusi asing dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI) usai kebijakan demutualisasi dilaksanakan.

CEO Danantara Rosan P. Roeslani mengatakan demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek, dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan.

"Jadi memang dipisahkan antara anggota dan kepemilikan karena sekarang kan anggota dan kepemilikan itu gabung, dimiliki oleh sebagian besar sekuritas-sekuritas,” tutur Rosan usai menghadiri dialog di kantor BEI, Minggu (1/2/2026).

Rosan mengatakan, dengan dilakukannya perombakan pada struktur kelembagaan BEI, dari bursa efek yang hanya dimiliki oleh anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang juga dapat dimiliki oleh pihak luas, pasar modal Indonesia dapat menjadi lebih baik dan transparan.

“Oleh sebab itu ini dibuka untuk supaya lebih baik dan lebih transparan,” ujarnya.

Adapun pemerintah berencana untuk mengubah struktur kelembagaan BEI. Perubahan kelembagaan BEI akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Demutualisasi Bursa Efek sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam catatan Bisnis, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) kini memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan rampung pada semester I/2026.

Direktur Jenderal Stabilitas & Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin, menuturkan bahwa kajian mengenai demutualisasi BEI masih berjalan secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak.

Kemenkeu kini tengah menghimpun pandangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan pelaku pasar guna memastikan desain tata kelola yang solid.

“Kami juga ingin mendengar dari pelaku pasar tentang bagaimana governance yang baik. [Target implementasi] first half [semester I/2026],” ujar Masyita saat ditemui awak media di Gedung BEI, Jakarta, Senin (8/12/2025) malam. Adapun RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai Self-Regulatory Organization (SRO), pelaku industri, serta DPR.

IDXChannel – Gejolak yang terjadi di pasar modal dalam sepekan terakhir mendorong pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) merumuskan langkah yang tepat.

Salah satu caranya dengan menggelar dialog bersama pelaku pasar modal. Acara tersebut berlangsung pada hari ini, Minggu (1/2/2026) di Main Hall BEI, Jakarta.

Hadir pada kesempatan itu, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia Rosan Roeslan, bersama Direktur Investasi Danantara Indonesia Pandu Sjahrir.

Kemudian, Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, Direktur BEI Jeffrey Hendrik, Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Iding Pardi, dan Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat.

Dalam dialog tersebut, dibahas delapan rencana aksi percepatan reformasi dan penguatan integritas pasar modal Indonesia. Berikut detail yang dirangkum oleh Perkumpulan Analis Efek Indonesia:

Likuiditas

• Kebijakan Baru Free Float. Menaikkan batas minimum free float emiten/perusahaan tercatat menjadi 15 persen sesuai standar global, dengan masa transisi bagi emiten eksisting.

Transparansi

• Transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Memperkuat keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi pemegang saham untuk meningkatkan kredibilitas dan investability pasar.
• Penguatan Data Kepemilikan Saham. Penguatan data oleh KSEI agar lebih granular, reliabel, dan sesuai best practice global, termasuk detail tipe investor dan peningkatan disclosure kepemilikan.

Tata Kelola & Enforcement

• Demutualisasi Bursa Efek. Penguatan governance bursa serta mitigasi benturan kepentingan melalui pemisahan fungsi komersial dan pengawasan.
• Penegakan Peraturan dan Sanksi. Enforcement yang tegas, konsisten, dan berkelanjutan terhadap pelanggaran, termasuk manipulasi transaksi saham dan informasi menyesatkan.
• Tata Kelola Emiten. Peningkatan standar governance emiten, termasuk pendidikan berkelanjutan bagi direksi/komisaris/komite audit serta kewajiban kompetensi/sertifikasi profesi penyusun laporan keuangan.

Sinergitas & Pendalaman Pasar

• Pendalaman Pasar Secara Terintegrasi. Akselerasi pendalaman pasar dari sisi demand, supply, dan infrastruktur secara terkoordinasi.
• Kolaborasi & Sinergi dengan Stakeholders. Penguatan kerja sama antara pemerintah, regulator, SRO, pelaku industri, dan asosiasi dalam mendorong reformasi struktural berkelanjutan.

(Febrina Ratna Iskana)