Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memperkuat strategi promosi untuk menarik minat investor ke Kawasan Rebana melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan iklim investasi yang kondusif.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah penyediaan kemudahan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) serta optimalisasi layanan berbasis digital. Upaya ini dirancang untuk memangkas birokrasi dan mempermudah akses bagi calon investor maupun masyarakat.

Selain memperkuat infrastruktur pelayanan, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki daya saing tinggi di dunia industri. Melalui program pelatihan terpadu, pemerintah daerah berupaya menyelaraskan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan.

"Kami memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang secara berkelanjutan memberikan pelatihan kepada masyarakat sesuai kebutuhan industri. Dengan demikian, kompetensi tenaga kerja yang tersedia dapat selaras dengan kebutuhan perusahaan yang berinvestasi di Sumedang," jelas Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah daerah juga menyiapkan instrumen pendukung berupa insentif fiskal. Kebijakan tersebut mencakup pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha sesuai regulasi yang berlaku.

Dony menegaskan stabilitas daerah dan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan investasi di Sumedang. Pemerintah daerah berkomitmen hadir sebagai fasilitator yang menjamin kenyamanan bagi para investor.

"Kami harus menjadi daerah yang terbuka dan ramah terhadap para investor. Kehadiran mereka akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu pemerintah harus hadir sebagai penggerak, pengorkestrasi, sekaligus membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan agar investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak positif bagi daerah," tuturnya.

Promosi intensif terhadap potensi Kawasan Rebana di tingkat nasional maupun internasional mulai membuahkan hasil. Sejumlah investor dari berbagai negara dilaporkan mulai menjajaki peluang bisnis di wilayah Sumedang.

"Kami terus melakukan promosi dan alhamdulillah hasilnya mulai terlihat. Investor dari berbagai negara seperti China, Arab Saudi, Kuwait, Rusia, dan negara lainnya mulai datang untuk melihat potensi Sumedang. Tentu kami juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Pak Helmi Yahya, yang turut membantu memperkenalkan potensi daerah ini," pungkasnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kota Banda Aceh melalui program Banda Aceh Academy (BAA) menghadirkan ruang belajar keterampilan masyarakat setempat untuk dapat bersaing di dunia kerja, mulai dari pelatihan kerja lapangan hingga pemasaran digital dan branding.

“Ini adalah bagian dari upaya besar Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan dunia kerja," kata Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, di Banda Aceh, Jumat.

Ruang belajar tersebut dikemas dalam pelatihan berbasis unit kompetensi pada UPTD BLK Banda Aceh Academy (BAA). Kegiatan yang berlangsung selama 20 hari ke depan ini diikuti 96 warga Banda Aceh yang dibagi dalam empat bidang, yakni las listrik, teknik pendingin (teknisi AC), pembuatan roti dan kue, serta pemasaran digital dan branding.

Sebagai informasi, Banda Aceh Academy merupakan program prioritas Pemkot Banda Aceh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, inkubasi bisnis, dan pengembangan ekonomi kreatif, serta menjadi pusat kolaborasi pengembangan SDM.

IIliza mengatakan, keempat bidang yang dilatih melalui BAA kali ini merupakan keterampilan yang memiliki peluang besar, baik untuk bekerja di perusahaan maupun untuk membuka usaha sendiri.

Ia menjelaskan, pelatihan ini dilaksanakan sebagai ruang belajar yang sesuai kebutuhan pasar kerja, dan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga mampu menjawab tantangan ekonomi masa depan.

“Ini sejalan dengan semangat kolaborasi, di mana pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat bergerak bersama membangun ekosistem peningkatan kompetensi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta nantinya juga bakal diikutsertakan dalam uji sertifikasi, sehingga mereka bisa langsung memasuki dunia kerja.

Karena itu, dirinya berharap kepada seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya mengejar sertifikat semata, melainkan ilmunya.

“Jangan hanya mengejar sertifikat, tetapi kejar kompetensi. Karena keterampilan adalah modal yang tidak akan habis dipakai," katanya.

Illiza menegaskan, pemerintah bakal terus memperluas akses pelatihan, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, serta membuka lebih banyak ruang bagi lahirnya tenaga kerja terampil dan wirausaha baru.

“Insya Allah, jika semakin banyak warga yang memiliki keterampilan dan mampu menciptakan peluang ekonomi, maka cita-cita kita mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang maju, produktif, sejahtera, dan kolaboratif akan semakin cepat terwujud,” demikian Illiza Sa'aduddin Djamal.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh bersama LSM Institut Hijau Indonesia menyiapkan pelatihan kerja bidang instalasi listrik untuk penyintas bencana di Kabupaten Aceh Utara.

"LSM Institut Hijau Indonesia ingin membuat pelatihan instalasi listrik untuk korban bencana di Aceh Utara, dan nanti berkolaborasi dengan kita," kata Kepala BPVP Banda Aceh Rahmad Faisal di Banda Aceh, Kamis.

Dirinya menyampaikan dalam audiensi terakhir pihaknya dengan LSM tersebut, kegiatan yang direncanakan tahun ini berupa pelatihan kelistrikan kepada korban bencana.

Akan tetapi, kata dia, teknis pelaksanaan masih dibahas bersama yang artinya BPVP juga masih mengkaji kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat korban bencana.

"Kita sudah memberikan masukan dan mungkin kita lakukan pertemuan lagi secara Zoom dengan pusat LSM tersebut di Jakarta untuk me-matching-kan program ini," ujarnya.

Dalam pelatihan ini, nantinya peran BPVP Banda Aceh lebih kepada penyediaan struktur pengajaran yang bisa membantu masyarakat, sedangkan mereka dapat menguasai ilmu untuk diterapkan di lapangan.

"Karena itu sedang melihat sekarang kebutuhan masyarakat ini seperti apa. Apakah mereka butuh pelatihan saja, atau pekerjaan. Sehingga kita tidak salah masuk nanti," katanya.

Dalam kesempatan ini, Rahmad juga menegaskan bahwa penyediaan program-program pelatihan kerja bagi masyarakat, terlebih korban bencana ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah dalam hal ini Kemenaker.

Sejauh ini, Kemenaker juga telah memberikan ragam bantuan kepada penyintas bencana, seperti pelatihan konstruksi untuk tenaga kerja mandiri, padat karya, hingga kewirausahaan.

"Kalau dari kementerian sendiri banyak yang sudah dilakukan. Sebelum Idul Adha kemarin, pelatihan kewirausahaan untuk korban bencana di Pidie Jaya serta memberikan bantuan usaha masing-masing sebesar Rp2,5 juta," demikian Rahmad Faisal.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 mulai 19 Mei hingga 9 Juni 2026 dengan pilihan 24 kejuruan yang disiapkan sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat kesiapan kerja masyarakat melalui pembelajaran berbasis praktik.

“Pelatihan vokasi ini adalah jalur cepat bagi masyarakat untuk langsung siap kerja. Dengan waktu yang relatif singkat, peserta tidak hanya mendapatkan pembelajaran teoretis, tetapi juga keterampilan praktis yang memang dibutuhkan di lapangan,” kata Yassierli dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, pelaksanaan pelatihan ini juga bertujuan memperluas akses pelatihan secara merata bagi masyarakat di berbagai daerah.

Yassierli menyebut setiap program pelatihan didukung fasilitas yang memadai dan dibimbing langsung oleh instruktur kompeten sesuai bidang masing-masing, guna menjaga kualitas lulusan.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa peserta yang lulus juga akan memperoleh Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kemnaker menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui laman Skillhub Kemnaker (skillhub.kemnaker.go.id).

Tahapan pendaftaran mencakup pembuatan akun, melengkapi biodata, serta mengikuti tahapan asesmen yang telah ditentukan.

Berikut daftar 24 kejuruan dalam Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Kemnaker:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

2. Manufaktur

3. Elektronika

4. Las

5. Listrik

6. Otomotif

7. Refrigerasi

8. Konstruksi

9. Industri Kreatif

10. Fashion Technology

11. Bisnis dan Manajemen

12. Tata Kecantikan

13. Bahasa

14. Pariwisata

15. Pertanian

16. Perikanan

17. Peternakan

18. Kehutanan

19. Pertambangan

20. Mekanisasi Pertanian

21. Teknologi Pengolahan Agroindustri

22. Pelayanan Sosial dan Masyarakat

23. Teknologi Pelatihan

24. Produktivitas.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 2 yang dapat diikuti masyarakat untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memperbesar peluang masuk ke dunia kerja.

Pendaftaran program ini dibuka mulai 19 Mei hingga 9 Juni 2026 dengan menyediakan 24 kejuruan yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mempercepat kesiapan kerja masyarakat melalui pembelajaran yang berorientasi pada praktik.

"Pelatihan vokasi ini adalah jalur cepat bagi masyarakat untuk langsung siap kerja. Dengan waktu yang relatif singkat, peserta tidak hanya mendapatkan pembelajaran teoretis, tetapi juga keterampilan praktis yang memang dibutuhkan di lapangan," kata Yassierli dalam keterangan resmi, Minggu (31/5/2026).

Menurut dia, pelaksanaan Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 2 juga ditujukan untuk memperluas akses pelatihan secara lebih merata bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Tersedia 24 kejuruan sesuai kebutuhan industri

Pada pelaksanaan tahap kedua ini, peserta dapat memilih berbagai bidang pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Kejuruan yang tersedia meliputi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Manufaktur, Elektronika, Las, Listrik, Otomotif, Refrigerasi, Konstruksi, Industri Kreatif, Teknologi Mode (Fashion Technology), Bisnis dan Manajemen, Tata Kecantikan, serta Bahasa.

Selain itu, tersedia pula pelatihan di bidang Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Pertambangan, Mekanisasi Pertanian, Teknologi Pengolahan Agroindustri, Pelayanan Sosial dan Masyarakat, Teknologi Pelatihan, dan Produktivitas.

Yassierli menegaskan, setiap program pelatihan didukung fasilitas yang memadai dan dibimbing langsung oleh instruktur yang kompeten sesuai bidangnya masing-masing. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas lulusan yang dihasilkan dari program tersebut.

Peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan akan memperoleh Sertifikat Pelatihan serta Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Cara mendaftar pelatihan vokasi Kemnaker

Masyarakat yang berminat mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 2 dapat mendaftar melalui laman Skillhub Kemnaker.

Calon peserta perlu membuat akun, melengkapi biodata, kemudian mengikuti tahapan asesmen yang telah ditentukan dalam sistem.

Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana peningkatan kompetensi bagi pencari kerja maupun masyarakat yang ingin menambah keterampilan sesuai kebutuhan industri yang terus berkembang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) membuka program Pelatihan Vokasi Nasional bagi lulusan SMA/SMK dengan kuota sebanyak 70.000 peserta pada tahun 2026. Program ini dilaksanakan melalui balai pelatihan milik Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia serta bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengatakan, para peserta akan mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja tanpa dipungut biaya.

"Kami dari Kementerian Ketenagaan Kerjaan membuka untuk pelatihan anak-anak tamatan SMK dan SMA untuk kita latih di balai-balai kami yang ada di seluruh Indonesia. Juga bekerja sama dengan balai-balai UPTD Itu membuka 70 ribu. Silahkan mendaftar dan mengikuti," ujar Afriansyah pada Minggu (17/5/2026).

Pendaftaran program dilakukan secara daring melalui Siapkerja. Melalui aplikasi tersebut, peserta juga dapat mendaftar untuk Program Magang Nasional dan pelatihan vokasi lainnya.

Selain pelatihan gratis, peserta akan memperoleh uang saku sebesar Rp20.000 per hari selama mengikuti pelatihan. Setelah menyelesaikan program, peserta juga akan mendapatkan sertifikat resmi dari negara sebagai bukti kompetensi.

"Di situ nanti diberikan insentif per hari untuk uang sakunya itu Rp20 ribu. Terus pelatihannya gratis selama Anda bisa mengikuti dengan baik, dan mendapatkan sertifikasi dari negara," jelasnya.

20 Ribu Kuota Pelatihan Vokasi Nasional Disiapkan Kemnaker di 2026, Ini Cara Daftarnya



Selain program pelatihan lulusan SMA/SMK, Kemnaker juga menyiapkan sebanyak 150 ribu kuota untuk program Magang Nasional tahun 2026 ini. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 ribu peserta.

Afriansyah mengatakan, peningkatan kuota ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan lulusan baru. "Mereka kita beri pekerjaan atau magang di suatu instansi, baik swasta maupun pemerintah. Dan mereka selama 6 bulan dididik bersama mentor yang memang profesional di bidangnya," kata Afriansyah.

Menurutnya, para peserta magang menerima insentif dari pemerintah sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai wilayah penempatan. Sebagai contoh, peserta yang ditempatkan di Jakarta memperoleh insentif sekitar Rp5,8 juta per bulan.

"Kalau dia dapatnya Jakarta, mereka mendapatkan per bulan itu 5,8 juta," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pekerja yang kehilangan pekerjaan berhak menerima manfaat berupa uang tunai setiap bulan melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Besarannya mencapai 60% dari upah terakhir dan diberikan paling lama selama enam bulan.

Meski demikian, terdapat batas atas dalam perhitungannya, yakni maksimal upah yang digunakan sebagai dasar sebesar Rp5 juta. Artinya, walaupun gaji pekerja melebihi angka tersebut, nilai manfaat tetap mengacu pada batas yang telah ditetapkan.

Sebagai gambaran, pekerja dengan upah Rp4 juta akan menerima sekitar Rp2,4 juta per bulan. Sementara itu, bagi pekerja dengan upah Rp6 juta, manfaat yang diterima tetap dihitung dari batas Rp5 juta, yaitu sebesar Rp3 juta per bulan.

Program JKP sendiri ditujukan bagi pekerja yang memenuhi persyaratan administratif, baik yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengandalkan sekaligus memperkuat JKP sebagai instrumen perlindungan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut program ini tidak hanya memberikan dukungan saat pekerja kehilangan pekerjaan, tetapi juga membantu mereka melewati masa transisi untuk kembali ke pasar kerja.

“Negara harus hadir saat pekerja menghadapi masa sulit. Program JKP menjadi bukti bahwa pelindungan pekerja tidak berhenti ketika hubungan kerja berakhir, tetapi berlanjut melalui dukungan nyata agar mereka bisa segera kembali bekerja,” kata Yassierli dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, dikutip pada Kamis (30/4/2026).

Dia menilai penguatan JKP semakin relevan di tengah dinamika dunia kerja yang berubah cepat, mulai dari transformasi teknologi hingga penyesuaian struktur industri. Dalam kondisi tersebut, sistem perlindungan dinilai perlu mampu memberikan kepastian sekaligus mendorong pekerja untuk bangkit kembali.

Lebih lanjut, JKP dirancang sebagai bantalan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga selama masa pencarian kerja. Selain bantuan tunai, peserta juga mendapatkan akses ke berbagai layanan ketenagakerjaan, seperti informasi lowongan kerja, bimbingan karier, asesmen kompetensi, hingga konseling agar lebih cepat terserap kembali di pasar kerja.

Untuk meningkatkan daya saing, peserta JKP juga memperoleh fasilitas pelatihan kerja dengan biaya satuan sebesar Rp2,4 juta. Program ini ditujukan untuk memperbarui keterampilan (reskilling) maupun meningkatkan kemampuan (upskilling) agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Sejalan dengan itu, Kemnaker turut mengoptimalkan platform SIAPKerja sebagai layanan ketenagakerjaan digital yang terintegrasi. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses pelatihan vokasi, layanan karier, serta informasi lowongan kerja secara lebih mudah dan transparan.

Yassierli menekankan bahwa pelindungan sosial perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, tenaga kerja Indonesia harus tetap adaptif dan tangguh di tengah perubahan ekonomi dan teknologi.

“Kita ingin pekerja kita tidak hanya memiliki jaring pengaman, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan sehingga selalu siap menghadapi dinamika industri,” ujarnya.

Penguatan JKP, lanjut Yassierli, juga didukung oleh penyempurnaan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025. Regulasi ini dirancang agar program semakin responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan sekaligus memberikan kepastian manfaat bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.

Melalui aturan tersebut, pemerintah menata ulang sejumlah aspek penting, mulai dari pendanaan program, mekanisme kepesertaan, hingga efisiensi penyaluran manfaat. Perusahaan pun diwajibkan untuk memperbarui data kepesertaan secara berkala guna memastikan akurasi penerima manfaat.(Putri Astrian Surahman)

JAKARTA - Di tengah kompetisi industri yang semakin ketat, PT Akademi Smart Indonesia (Smart Indonesia Academy) muncul sebagai kekuatan dominan yang mendefinisikan ulang standar pengembangan talenta di Indonesia. Melalui strategi "availability" atau "ketersediaan", lembaga ini secara cerdas mengisi celah kompetensi yang sering terabaikan, menjadikannya mitra strategis utama bagi korporasi nasional, perusahaan multinasional, hingga lembaga pemerintahan di kancah internasional.

Keunggulan Smart Indonesia Academy, menurut lembaga tersebut, tidak hanya terletak pada jaringan yang luas, tetapi pada kedalaman konten edukasinya. Lembaga ini menghadirkan solusi tepat guna saat industri menghadapi tantangan yang paling spesifik.

Distingsi utama yang membedakan lembaga tersebut adalah penggunaan "Modul Eksklusif Berhak Cipta" yang terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM RI—yang sekarang bertransformasi menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Hal tersebut menjamin bahwa setiap materi yang disampaikan memiliki orisinalitas tinggi, standar kualitas yang terjaga, dan nilai intelektual yang tidak dapat ditemukan di lembaga pelatihan mana pun.

Dua Program Sertifikasi Paling Prestisius di Dunia

Keberhasilan Smart Indonesia Academy sebagai market leader didukung oleh dua program sertifikasi paling prestisius di dunia saat ini. Pertama, Certified Maintenance and Reliability Professional (CMRP) dan kedua, Certified International Renewable Energy Professional (CIREP®).

1. CMRP

CMRP adalah akreditasi internasional tertinggi bagi praktisi pemeliharaan (maintenance) dan keandalan (reliability). Ini mencakup tiga hal:

•Standar emas pengelolaan aset global, di mana program ini diakui secara global oleh SMRP dan memenuhi standar ISO/IEC 17024.

•Manajemen aset holistik, yakni tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi mengintegrasikan manajemen bisnis, keandalan proses, hingga kepemimpinan organisasi.

•Dampak finansial nyata, di mana program ini membekali profesional dengan kemampuan untuk menekan risiko operasional dan meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui strategi pemeliharaan yang cerdas dan prediktif.

2.CIREP®

CIREP® atau Certified International Renewable Energy Professional mencakup tiga hal:

•Navigasi strategis menuju era net zero emission, di mana CIREP® menjadi jawaban bagi kebutuhan mendesak akan tenaga ahli di sektor energi terbarukan. Sertifikasi ini memposisikan pemegangnya sebagai pemimpin dalam transformasi energi hijau.

•Keahlian multidisiplin, yang mencakup teknologi energi bersih terkini, kebijakan energi internasional, hingga analisis ekonomi hijau (green financing).

•Visi keberlanjutan (ESG), di mana sertifikasi ini menjadi validasi kompetensi dalam memimpin proyek berkelanjutan yang kini menjadi indikator keberhasilan utama bagi korporasi global dan perbankan.

Rekam Jejak Prestisius

Kepercayaan publik terhadap Smart Indonesia Academy tercermin dari portofolio mitra yang sangat prestisius.

1. Energi dan Industri

Lembaga ini telah bekerja sama dengan raksasa seperti PT Pertamina Hulu Rokan, PT PLN Indonesia Power, PT INALUM, hingga BUMN internasional; Druk Green Power Corporation (Bhutan).

2. Keuangan dan Otoritas

Lembaga ini menjadi mitra pilihan Bank Indonesia, BNI, BTN, serta lembaga pengelola dana publik seperti BPKH.

3. Infrastruktur dan Akademik

Lembaga ini bermitra dengan PT Jasa Marga, PT Pelindo, hingga universitas elite seperti Universitas Indonesia (UI), UNDIP, dan UNS.

"Kami tidak hanya mentransfer pengetahuan; kami memastikan ketersediaan kompetensi strategis yang selaras dengan tuntutan zaman. Availability adalah kekuatan kami. Saat industri membutuhkan keahlian yang spesifik dan langka, kami hadir dengan standar profesionalisme tertinggi," kata Direktur PT Akademi Smart Indonesia, Tanti Widia Nurdiani.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas (difabel) guna meningkatkan akses dan kesempatan kerja yang setara di Indonesia. Diharapkan tahun ini bisa segera diluncurkan.

Yassierli mengatakan, pemerintah berkomitmen menghadirkan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok difabel, dalam dunia kerja. Ia menyebut hal tersebut sebagai bagian dari visinya dalam mengelola sektor ketenagakerjaan.

"Ketika saya mengelola sektor ketenagakerjaan, saya mempunyai mimpi bahwa setiap orang di negara ini harus memiliki akses dan kesempatan yang sama. Itu adalah mimpi saya, termasuk bagi mereka yang memiliki kemampuan berbeda atau disabilitas," ujar Yassierli dalam acara a Labor Day Forum di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Selasa (7/4).

Sebagai langkah konkret, Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng perusahaan multinasional untuk membangun vocational training center khusus bagi difabel. Fasilitas tersebut ditargetkan dapat mulai direalisasikan tahun ini.

"Alhamdulillah saya dapat support dari sebuah perusahaan multinational juga untuk membangun vocational training center untuk difable. Semoga tahun ini bisa diwujudkan," jelasnya.

Melalui program ini, pemerintah akan melatih penyandang disabilitas sesuai dengan potensi dan jenis pekerjaan yang dapat mereka lakukan. Misalnya, tunanetra untuk pekerjaan operator call center, tunarungu di bidang pengemasan (packaging), serta tunadaksa yang didukung dengan fasilitas kerja ramah kursi roda.

[Gambas:Youtube]

Yassierli mengungkapkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang siap untuk bekerja mencapai sekitar 1 hingga 2 juta orang, yang dinilai memiliki potensi untuk berkontribusi dalam dunia kerja.

"Saya berharap saya bisa mewujudkan mimpi ini. Ya seribu, dua ribu, sepuluh ribu kemudian kita bisa rekrut mereka. Dan kebahagiaan kita adalah ketika mereka tersenyum," imbuhnya.

Menurutnya, stigma bahwa difabel menjadi beban bagi perusahaan perlu diubah. Pemerintah ingin memastikan mereka dapat memberikan nilai tambah (value added) bagi industri, meski dengan pola kerja yang disesuaikan.

"Mungkin kita membayangkan dengan disability, mereka akan menjadi burden for the company (beban perusahaan). Kita ingin ubah itu, sehingga kami siap untuk melatih mereka. They have to contribute value added to the company (mereka bisa berkontribusi bagi perusahaan)," katanya.

Ia juga menyinggung adanya regulasi yang mewajibkan perusahaan merekrut minimal 1 persen tenaga kerja dari kalangan disabilitas. Namun, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan kolaboratif dibandingkan pemaksaan.

"Kami tidak ingin memaksa, tapi mengajak. Pemerintah siap menyiapkan tenaga kerjanya agar bisa terserap di industri," pungkasnya.

Bisnis.com, MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp10 miliar untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aidy Furqon menjelaskan KUR PMI akan disalurkan oleh Bank NTB Syariah. "Alokasi anggaran untuk tahap awal ini disiapkan sebesar Rp10 miliar, dengan potensi penambahan sesuai kebutuhan dan perkembangan program," jelas Aidy dikutip Selasa (7/4/2026).

Aidy menjelaskan bahwa calon PMI yang mengajukan KUR tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan pembiayaan terintegrasi yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, pengurusan visa, paspor, hingga perizinan kerja.

Saat ini, Pemerintah provinsi NTB bersama Bank NTB Syariah tengah mematangkan regulasinya, apakah itu nanti akan melalui Surat Edaran Gubernur ataupun Peraturan Gubernur, sebelum program ini resmi diluncurkan.

Selain KUR, salah satu terobosan Pemprov NTB untuk PMI adalah pengembangan Sistem Informasi Kerja (SIK) yang saat ini telah selesai dibuat dan siap diuji coba pada tahun ini.

Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan ketenagakerjaan, mulai dari informasi peluang kerja, proses rekrutmen, pelatihan, hingga penyaluran tenaga kerja.

Tidak hanya itu, Aidy juga menjelaskan, bahwa SIK sudah dilengkapi fitur pengendalian untuk meminimalisir keberangkatan PMI secara non-prosedural atau ilegal.

"Melalui sistem ini, kita berharap bisa menekan angka PMI non-prosedural, minimal bisa diminimalisir dengan pengendalian berbasis sistem," jelasnya.

Terlepas dari KUR dan SIK untuk memudahkan PMI dalam mendapatkan pekerjaan di luar negeri, Pemprov NTB juga terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di dalam daerah melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi skill center yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri.

Ke depan, BLK direncanakan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih fleksibel dalam mengelola pendanaan, dan menjalin kerja sama dengan pihak luar.

"Dengan status BLUD, BLK kita harapkan mampu membuka peluang pelatihan baru, termasuk kelas berbasis digital seperti startup dan bisnis online yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat," tukasnya.

Pemprov NTB juga mulai mengintegrasikan sertifikasi profesi bagi siswa SMK, tujuannya agar lulusan SMK khususnya kelas 3, tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang siap digunakan di dunia kerja. Total 1.000 kuota tengah disiapkan untuk mengikuti program ini sebagai tahap awal.

Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan sebanyak 8.500 siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di daerahnya tertarik bekerja serta belajar di Jepang.

"Saat ini tercatat sekitar 8.500 siswa SMA atau SMK di Provinsi Lampung memiliki minat untuk bekerja serta belajar di Jepang, sehingga ini terus disosialisasikan mengenai program penyiapan tenaga kerja muda di Lampung," ujar Rahmat Mirzani Djausal dalam keterangannya di Bandarlampung, Kamis.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung pun menargetkan pengiriman generasi muda terbaik, khususnya lulusan SMA dan SMK melalui program yang terstruktur.

"Jepang saat ini membuka peluang besar bagi tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia, sehingga harus dimanfaatkan dengan baik," katanya.

Menurut dia, setiap tahun terdapat sekitar 800 ribu lapangan pekerjaan terbuka di Jepang dari berbagai bidang, yang dapat menyerap tenaga kerja salah satunya di Provinsi Lampung.

"Pengalaman bekerja di luar negeri ini, nantinya menjadi investasi jangka panjang untuk membangun daerah. Dan yang kami kirim adalah generasi terbaik, orang-orang terbaik dengan semangat terbaik dari Lampung. Para siswa yang berangkat ke Jepang diharapkan bisa menyadari bahwa tidak hanya mewakili diri dan keluarga, tetapi juga Provinsi Lampung dan Indonesia," ucap dia.

Dia pun memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mengawasi dan mendampingi perkembangan para siswa yang bekerja di Jepang, agar mereka dapat bekerja dengan baik dan kembali ke tanah air dengan selamat.

"Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Jepang, dan KP2MI (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), program penyiapan tenaga kerja muda Lampung diharapkan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja Jepang sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menegaskan komitmennya menjadikan program tersebut sebagai langkah strategis membangun generasi emas yang tidak hanya berdaya saing global, tetapi juga kembali untuk membangun Lampung dan Indonesia.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus memperkokoh fondasi keuangan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan layanan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai bagian dari strategi jangka panjang bank bjb dalam menghadirkan solusi keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan.

Melalui program DPLK bjb siap, bank bjb menghadirkan produk perencanaan pensiun yang dirancang untuk memberikan perlindungan finansial sejak usia produktif hingga masa purna tugas. Sebagai penguatan kolaborasi, bank bjb secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Program DPLK bagi Pekerja Magang Indonesia bersama sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan di Menara bank bjb, pada Kamis 5 Februari 2026, dan menjadi momentum penting dalam memperluas akses layanan dana pensiun bagi peserta pelatihan dan tenaga kerja muda. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Konsumer & Ritel bank bjbNunung Suhartini, Pimpinan Unit DPLK bank bjbRinda Merindawati, Pemimpin bank bjb Cabang Buahbatu Eko Muhammad J, Pemimpin bank bjb Cabang Jatinangor Ahmad Diponegoro, Pemimpin bank bjb Cabang Cianjur Ockie Castrena Yuliawan, Ketua AP2LN DPW II Jawa Barat H. Endy Setiaji, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Jatti Indriati, serta jajaran pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja.

Dalam kesempatan tersebut, bank bjb menandatangani perjanjian kerja sama dengan beberapa LPK, antara lain LPK Komatsu Training Center, LPK Kagayaki, LPK Ji Trust, LPK Mirai Nusantara, LPK Mulia Mandiri Indonesia, LPK Asta Karya dan LPK Mamoru Global Partners. Sementara itu, LPK Amanat Negeri Sakura telah lebih dahulu menjalin kerja sama dengan bank bjb pada tahun 2025.

Melalui sinergi ini, bank bjb berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang kepada peserta pelatihan, tenaga kerja, serta alumni LPK. Edukasi dan literasi keuangan menjadi fokus utama kerja sama, guna menumbuhkan kesadaran sejak dini akan pentingnya mempersiapkan masa depan secara mandiri dan terencana.

Keterlibatan berbagai LPK tersebut mencerminkan kuatnya komitmen bersama dalam membangun sistem perlindungan finansial yang terintegrasi bagi peserta magang dan tenaga kerja muda. Dalam implementasinya, DPLK bank bjb menyediakan solusi perencanaan pensiun yang terstruktur, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan peserta dari berbagai latar belakang. Di sisi lain, Lembaga Pelatihan Kerja berperan aktif dalam mendukung proses sosialisasi, pendampingan, serta integrasi program DPLK kepada seluruh peserta.

Produk DPLK bank bjb memiliki berbagai keunggulan, mulai dari hasil investasi yang kompetitif, pengelolaan dana yang profesional, hingga persyaratan kepesertaan yang mudah dan terjangkau. Kemudahan akses layanan turut didukung melalui pemanfaatan bjb DIGI serta website resmi DPLK bank bjb yang telah terintegrasi secara digital.

Melalui platform tersebut, peserta dapat memantau saldo dan mutasi, membuka dan menambah kepesertaan, melakukan top up iuran, serta mengakses berbagai layanan lainnya secara mandiri. Dari sisi kinerja, DPLK bank bjb terus mencatatkan pertumbuhan positif baik dari sisi dana kelolaan maupun jumlah peserta.

Per Januari 2026, dana kelolaan DPLK bank bjb tercatat mencapai Rp2,226 triliun, tumbuh sebesar Rp336,747 miliar secara tahunan. Pada periode yang sama, jumlah Peserta mencapai 219.028, atau meningkat 19.600 Peserta dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan dunia usaha dan masyarakat terhadap pengelolaan dana pensiun oleh bank bjb.

Dengan kepemilikan tabungan investasi sejak dini, peserta diharapkan mampu membangun kemandirian finansial serta mengurangi risiko ketidakpastian di masa depan. Melalui penguatan program DPLK, bank bjb senantiasa terus menghadirkan layanan yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan tenaga kerja.

Kolaborasi ini sekaligus membuka peluang pengembangan program-program lanjutan yang semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan semangat kolaborasi berkelanjutan, bank bjb berupaya menciptakan nilai tambah yang nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.