Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Inilah yang dibutuhkan untuk operasional pembangkit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai kualitas batu bara merupakan salah satu faktor utama terkait stabilitas pasokan tenaga listrik PT PLN (Persero).

Hal tersebut, lanjut Bahlil, menimbulkan adanya pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di Pulau Jawa beberapa waktu lalu.

“Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur (blending). Inilah yang dibutuhkan (untuk operasional pembangkit),” kata Menteri ESDM di Jakarta, Kamis.

Dengan kualitas batu bara yang berada di bawah kebutuhan PLN ini, lanjut dia, maka memerlukan penggunaan batu bara lebih banyak guna menghasilkan listrik yang diperlukan.

Adapun Bahlil menjelaskan total kebutuhan batu bara di pembangkit PLN dalam satu tahun adalah sekitar 154 juta metrik ton (MT).

Berdasarkan aturan domestic market obligation (DMO) kepada para eksportir, PLN bisa mendapatkan pasokan hingga 180-190 juta MT dari jumlah tersebut.

Bahlil mengatakan sebanyak 141 juta MT batu bara sudah diterima oleh PLN. Namun, ia kemudian mendapatkan laporan bahwa pasokan batu bara untuk produksi listrik sudah menipis pada Juni 2026.

“Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta kurang 141 juta, itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam? Ini ilmu apa lagi? Ya ini aku jujur-jujur saja nih, berarti kan ada sesuatu,” ujarnya.

Bahlil menilai masalah ini seharusnya mampu dimitigasi oleh PLN sebelum berimbas kepada masyarakat luas melalui pemadaman listrik bergilir yang telah terjadi beberapa waktu terakhir.

“Nah kalau pemerintah memberikan DMO, teknisnya kan (PLN), perusahaan, gitu. Jangan air sudah di batang leher baru teriak,” kata dia.

Menteri ESDM pun memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan pemerintah fokus untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri.

“Nah karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Sekarang sudah jalan normal. Dari beberapa yang harus ekspor ke luar kita tahan, (penuhi) kebutuhan dalam negeri dulu,” ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, juga mengawasi proses pengadaan batu bara bagi PLN guna mencegah terulangnya persoalan pasokan yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional.

“Pengadaannya harus transparan. Dan saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus,” kata Bahlil.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemadaman harus menjadi momentum audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, agar potensi gangguan serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PLN Watch KRT Tohom Purba menilai pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa menjadi momentum untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan, melalui evaluasi terhadap seluruh rantai pasok dan infrastruktur ketenagalistrikan.

Tohom dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, menyampaikan evaluasi tersebut perlu mencakup pasokan energi primer, kesiapan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, sistem cadangan, hingga mekanisme komunikasi krisis kepada pelanggan.

Langkah tersebut penting untuk memastikan kualitas pelayanan listrik kepada masyarakat terus meningkat.

Ia menegaskan, gangguan kelistrikan perlu dipandang sebagai bagian dari proses penguatan sistem yang lebih tangguh, mengingat listrik merupakan infrastruktur dasar yang menopang berbagai aktivitas strategis, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, industri, hingga pelayanan publik.

"Pemadaman harus menjadi momentum audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, agar potensi gangguan serupa dapat diminimalkan di masa mendatang," kata Tohom.

Tohom menjelaskan bahwa sistem kelistrikan nasional merupakan jaringan yang kompleks, karena melibatkan pasokan energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, sistem proteksi, serta kebutuhan beban listrik yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya, setiap gangguan perlu dievaluasi secara komprehensif agar langkah perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan ketahanan sistem dalam jangka panjang.

Ia menilai penguatan manajemen risiko, modernisasi jaringan, serta peningkatan kapasitas sistem cadangan menjadi aspek penting dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan nasional ke depan.

Selain pembenahan teknis, Tohom juga menekankan pentingnya transparansi informasi kepada pelanggan untuk menjaga kepercayaan publik, terutama ketika terjadi gangguan layanan.

Menurut dia, masyarakat perlu memperoleh informasi yang cepat dan mudah dipahami mengenai wilayah terdampak, estimasi waktu pemulihan, layanan pengaduan, hingga mekanisme kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Komunikasi publik yang baik dapat membantu masyarakat memahami kondisi yang terjadi sekaligus mendukung proses pemulihan layanan," ujarnya.

Ia juga mendorong optimalisasi pemanfaatan platform digital guna mempercepat penyampaian informasi kepada pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan.

Lebih lanjut, Tohom mengingatkan bahwa sektor ketenagalistrikan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan nasional karena menjadi tulang punggung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Menurut dia, isu kelistrikan nasional tidak hanya berkaitan dengan operasional perusahaan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kegiatan industri, layanan kesehatan, pendidikan, serta produktivitas ekonomi masyarakat.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawal perbaikan sektor kelistrikan melalui masukan yang konstruktif dan berbasis data guna mendukung peningkatan keandalan pasokan listrik nasional.

"Yang perlu didorong adalah pembenahan yang terukur sehingga sistem kelistrikan semakin andal dan mampu mendukung kebutuhan masyarakat serta pembangunan nasional," kata Tohom.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal positif jika isu terkait pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah daerah, akan selesai pada pekan ini. Hal ini disampaikan Dasco saat memberikan sambutan di acara Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa (23/6/2026).

Dasco mulanya menceritakan jika dirinya baru saja menggelar diskusi bersama Kementerian ESDM, PLN, Kejaksaan Agung dan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait isu pemadaman listrik bergilir ini.2 Pembangkit Besar Jadi Penyebab Pemadaman Listrik di Jawa, Dirut PLN: Satu Berhasil Pulih

"Kita urai satu per satu, sehingga insyaAllah pemadaman listrik itu tidak akan terjadi lagi di minggu-minggu ini dan minggu ke depan," kata Dasco.

Dasco mengakui, jika dampak dari kondisi global ini sangat luar biasa terasa di dalam negeri. Hanya saja, ia meyakini semua persoalan yang terjadi bisa dipecahkan masalahnya jika semua pihak kompak.

"Kalau kita sama-sama kompak, kita sama-sama berkeinginan baik untuk memecahkan hal ini bersama, tentunya kita bisa kemudian sama-sama memitigasi hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan yang kemudian akan membuat rakyat kita kemudian menjadi susah," ujarnya.

Sementara itu sebelumnya Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, kendala teknis dua pembangkit listrik besar pada Jumat (19/6) menjadi penyebab pemadaman listrik di Pulau Jawa. Namun diterangkan bahwa pada Minggu (21/6) malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan.

Pasokan Seret Batu Bara Picu Pemadaman Listrik, Legislator Soroti Lambannya Persetujuan RKAB



“Hari Jumat kami menyampaikan ada dua pembangkit besar milik mitra kami yang mengalami kendala teknis dan terpaksa keluar dari sistem. Dan untuk itu kami Minggu lalu langsung menurunkan tim PLN bersama dengan mitra kami untuk melakukan perbaikan,” ujar Dirut PLN, Darmawan saat Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6).

“Dan ada kabar yang baik tadi malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa,” jelas Darmawan.

Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini, karena lambannya RKAB.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menyoroti terganggunya pasokan batu bara hingga berujung pada pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah di tanah air.

Menurut dia, terganggunya pasokan batu bara tersebut dampak dari lambannya proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Terjadi kekurangan pasokan batu bara sekitar 22 juta ton untuk tahun 2026. Sekitar 2,6 juta ton per bulan. Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini, karena lambannya RKAB. Karena hal ini pernah terjadi di akhir 2021 dan menjelang 2022,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Bambang, hasil pembahasan Komisi XII DPR bersama PLN dan Kementerian ESDM menunjukkan adanya kekurangan pasokan batu bara yang mempengaruhi operasional pembangkit listrik.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut muncul setelah sebagian besar kewenangan pengelolaan sektor mineral dan batu bara ditarik ke pemerintah pusat melalui revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Proses persetujuan RKAB, menurut dia belum transparan, Komisi XII DPR telah berulang kali meminta penjelasan kepada Kementerian ESDM terkait dasar pemangkasan maupun penambahan kuota RKAB perusahaan tambang batu bara.

Menurut dia, Kementerian ESDM belum menjalankan amanat Undang-UU Minerba secara optimal, terutama terkait kewajiban mengonsultasikan kebutuhan batu bara bagi BUMN sebelum menetapkan total RKAB nasional.

"Mereka wajib mengonsultasikan berapa total RKAB dan berapa kebutuhan untuk BUMN. Ini yang harus di-follow up ke Kementerian ESDM,” ujarnya.

Di sisi lain, katanya pula, jumlah sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) dinilai belum memadai untuk menangani proses evaluasi dan persetujuan RKAB.

“Kekurangan pasokan itu juga dikarenakan lemahnya atau minimnya sumber daya manusia di Dirjen Minerba pasca revisi Undang-Undang Minerba yang mengakibatkan lambatnya persetujuan RKAB,” katanya lagi.

Bambang menegaskan DPR sebenarnya telah mengantisipasi persoalan tersebut melalui revisi UU Minerba. Dalam beleid itu, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan memenuhi kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk sektor kelistrikan.

"Kalau regulasi atau mandatori dari undang-undang ini dijalankan secara baik oleh teman-teman ESDM, saya pikir tidak ada masalah dan tidak akan terulang lagi," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM menyatakan telah menyetujui 664 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan mineral dan batu bara (minerba) per 12 Juni 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan pihaknya terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik.

"Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan,” ujar dia dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (17/6)

Sementara itu, sejumlah permohonan lainnya masih berada dalam tahap evaluasi sesuai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan tersebut, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi.

Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi menyoroti lambannya proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Kementerian ESDM yang mengakibatkan terganggunya pasokan batu bara hingga berujung pada pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah.

“Terjadi kekurangan pasokan batu bara sekitar 22 juta ton untuk tahun 2026. Sekitar 2,6 juta ton per bulan. Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini karena lambannya RKAB. Karena hal ini pernah terjadi di akhir 2021 dan menjelang 2022,” ujarnya.

Menurut Bambang, hasil pembahasan Komisi XII DPR bersama PLN dan Kementerian ESDM menunjukkan adanya kekurangan pasokan batu bara yang memengaruhi operasional pembangkit listrik. Ia menjelaskan, persoalan tersebut muncul setelah sebagian besar kewenangan pengelolaan sektor mineral dan batu bara ditarik ke pemerintah pusat melalui revisi Undang-undang Minerba.

Bambang juga mengkritik proses persetujuan RKAB yang dinilainya belum transparan. Menurut dia, Komisi XII DPR telah berulang kali meminta penjelasan kepada Kementerian ESDM terkait dasar pemangkasan maupun penambahan kuota RKAB perusahaan tambang batu bara.

“Kami Komisi XII bolak-balik minta kepada ESDM untuk menjelaskan bagaimana proses pemangkasan untuk efektivitas RKAB ini. Tapi mereka sampai saat ini tidak pernah memberikan kejelasan,” katanya.

Politikus Gerindra itu juga menilai Kementerian ESDM belum menjalankan amanat Undang-Undang Minerba secara optimal, terutama terkait kewajiban mengonsultasikan kebutuhan batu bara bagi BUMN sebelum menetapkan total RKAB nasional.

“Mereka juga tidak menjalankan mandat undang-undang. Mereka wajib mengonsultasikan berapa total RKAB dan berapa kebutuhan untuk BUMN. Ini yang harus di-follow up ke Kementerian ESDM,” ujarnya.

Stok Batu Bara Pembangkit PLN Tahan 15,9 Hari, Pasokan LNG 12 Hari



Namun di sisi lain, lanjutnya, jumlah sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) dinilai belum memadai untuk menangani proses evaluasi dan persetujuan RKAB.

“Kekurangan pasokan itu juga dikarenakan lemahnya atau minimnya sumber daya manusia di Dirjen Minerba pasca revisi Undang-Undang Minerba yang mengakibatkan lambatnya persetujuan RKAB,” katanya.

Bambang menegaskan DPR sebenarnya telah mengantisipasi persoalan tersebut melalui revisi Undang-Undang Minerba. Dalam beleid itu, pemegang IUP dan IUPK diwajibkan memenuhi kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk sektor kelistrikan.

“Kalau regulasi atau mandatori dari undang-undang ini dijalankan secara baik oleh teman-teman ESDM, saya pikir tidak ada masalah dan tidak akan terulang lagi,” tutupnya.

Mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalkan

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) memulihkan satu pembangkit listrik berkapasitas besar di Pulau Jawa yang sempat mengalami gangguan teknis sejak pekan lalu, untuk kembali memasok kebutuhan di pulau berpenduduk terpadat di Indonesia tersebut.

"Ada kabar yang baik, tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Istana Negara, dikutip dari siaran resmi Badan Komunikasi Pemerintah RI di Jakarta, Senin.

Pembangkit besar yang kembali beroperasi tersebut langsung memperkuat sistem interkoneksi kelistrikan. Masuknya kembali pembangkit ini secara signifikan langsung meminimalkan dampak pemadaman bergilir di wilayah Pulau Jawa.

Darmawan mengungkapkan fasilitas yang sempat mengalami kerusakan itu merupakan salah satu dari dua pembangkit besar milik mitra PLN yang keluar dari sistem akibat kendala teknis pada Jumat (19/6).

Demi mempercepat pemulihan fasilitas vital tersebut, PLN langsung menerjunkan tim ahli khusus. Penanganan dilakukan secara kolaboratif bersama pihak mitra selaku pengelola pembangkit sejak pekan lalu.

Seiring beroperasinya kembali pembangkit besar tersebut, pasokan energi primer yang sesuai spesifikasi kini mulai mengalir lancar. Pasokan ini mengalir baik ke unit pembangkit milik PLN maupun ke Independent Power Producer (IPP).

"Mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalkan," ucap Darmawan.

Untuk mengamankan operasional pembangkit yang telah pulih serta unit lainnya, PLN kini memperketat pengawasan. Perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan infrastruktur pembangkit terus diprioritaskan.

"Kami melakukan upaya all out 24 jam tujuh hari seminggu, baik itu dalam melakukan monitoring, memetakan seluruh upaya kami agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan," tegas Darmawan.

Ia juga mengapresiasi kekompakan seluruh mitra pemasok dan mitra pembangkit yang bergerak cepat dalam proses perbaikan teknis ini, di bawah arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Mulai kemarin, hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik, pemadaman bergilir berhasil diminimalkan

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) secara bertahap memulihkan pasokan listrik di Pulau Jawa setelah sempat mengalami gangguan yang memicu pemadaman bergilir pada pekan lalu.

"Mulai kemarin, hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik, pemadaman bergilir berhasil diminimalkan," ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Istana Negara Jakarta dikutip dari siaran resmi Badan Komunikasi Pemerintah RI di Jakarta, Senin.

Menurut Darmawan, pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit saat ini sudah berangsur normal. Pemulihan ini terjadi baik untuk pembangkit milik PLN maupun mitra atau independent power producer (IPP).

Sebagai bagian dari evaluasi atas kondisi tersebut, PLN menegaskan komitmennya untuk melakukan langkah perbaikan di sisi hulu. Darmawan menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer.

Selain membenahi rantai pasok, PLN juga berfokus pada keandalan infrastruktur hilir. Langkah pembenahan tersebut mencakup penguatan pada pembangkit milik PLN maupun mitra.

Darmawan menjelaskan bahwa upaya pemulihan dan penguatan sistem ini dilakukan secara menyeluruh. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa secara jangka panjang.

Pihak manajemen PLN juga memastikan bahwa pengawasan terhadap sistem kelistrikan terus berjalan tanpa henti. Seluruh tim dikerahkan untuk memitigasi potensi gangguan serupa di masa mendatang.

"Kami melakukan upaya all out 24 jam, tujuh hari seminggu, baik dalam melakukan monitoring maupun memetakan seluruh langkah yang diperlukan," kata Darmawan.

Atas terjadinya gangguan kelistrikan yang sempat mengganggu aktivitas warga pada pekan lalu, Darmawan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada seluruh masyarakat terdampak.

"Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat karena minggu lalu terjadi gangguan yang menyebabkan pemadaman bergilir," katanya.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menyampaikan, bahwa kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai mengalami perbaikan setelah sebelumnya terjadi pemadaman listrik bergilir pada pekan lalu. Hal tersebut disampaikan Darmawan saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/6/2026).

Darmawan mengatakan, sejak Minggu, 21 Juni 2026, sistem kelistrikan Jawa mulai kembali membaik sehingga pemadaman bergilir dapat ditekan secara signifikan. PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan pasokan listrik tersebut.

“Rekan-rekan media dan juga masyarakat, kami ingin menyampaikan kabar baik, bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi,” ujar Dirut PLN , Darmawan.

Menurut Darmawan, perbaikan kondisi kelistrikan tersebut didukung oleh mulai normalnya pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit.

“Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau Independent Power Producer, minggu lalu mulai mengalir dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” jelasnya.

Selain perbaikan pasokan energi primer, PLN juga melakukan penanganan terhadap kendala teknis yang terjadi pada dua pembangkit besar milik mitra yang sebelumnya harus keluar dari sistem kelistrikan Jawa. Darmawan menyampaikan bahwa PLN bersama mitra pembangkit langsung melakukan upaya pemulihan.

“Dan ada kabar yang baik, tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa, dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa,” ungkap Darmawan.

Terungkap 2 Alasan di Balik Pemadaman Bergilir Pulau Jawa, Dirut PLN Minta Maaf



Darmawan turut menyampaikan, apresiasi atas dukungan dan arahan pemerintah dalam upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional. Lebih lanjut, PLN terus melakukan penguatan tata kelola rantai pasok energi primer serta peningkatan keandalan pembangkit, baik yang dikelola PLN maupun pembangkit milik mitra.

“Kami melakukan upaya all out 24 jam, 7 hari seminggu, baik itu dalam melakukan monitoring, memetakan seluruh upaya kami agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan,” kata Darmawan.

Darmawan juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan terhadap upaya pemulihan dan penguatan sistem kelistrikan yang tengah dilakukan PLN bersama seluruh mitra. “Kami mohon doa, dukungan, dari seluruh masyarakat agar upaya all out dari kami semuanya ini bisa dimudahkan dan berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

JAKARTA - Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, kendala teknis dua pembangkit listrik besar pada Jumat (19/6) menjadi penyebab pemadaman listrik di Pulau Jawa. Namun diterangkan bahwa pada Minggu (21/6) malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan.

“Hari Jumat kami menyampaikan ada dua pembangkit besar milik mitra kami yang mengalami kendala teknis dan terpaksa keluar dari sistem. Dan untuk itu kami Minggu lalu langsung menurunkan tim PLN bersama dengan mitra kami untuk melakukan perbaikan,” ujar Dirut PLN , Darmawan saat Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

“Dan ada kabar yang baik tadi malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa,” jelas Darmawan.

Terungkap 2 Alasan di Balik Pemadaman Bergilir Pulau Jawa, Dirut PLN Minta Maaf



Dengan begitu terangnya, pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman listrik bergilir berhasil diminimalisir. “Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut,” terangnya.

Dia memastikan. bahwa pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra atau Independent Power Producer mulai mengalir. Pascapemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa, PLN Update Kondisi Perbaikan

“Dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Kami memberikan apresiasi luar biasa atas dukungan, arahan, dan bimbingan dari pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam hal ini Bapak Menteri Bahlil Lahadalia,” pungkasnya.

Denpasar (ANTARA) - PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali memastikan tidak ada rencana pemadaman listrik bergilir di wilayah Bali sebagaimana informasi yang beredar luas di media sosial dan aplikasi pesan singkat.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali I Wayan Eka Susana di Denpasar, Senin menegaskan hingga saat ini tidak ada konfirmasi mengenai rencana pemadaman listrik bergilir selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 Juni 2026.

Pernyataan itu disampaikan buntut informasi yang beredar berasal dari sebuah poster yang menyebut adanya pemeliharaan jaringan terencana total di wilayah Jawa dan Bali belum diketahui pihak yang menyebarkannya.

Dalam poster tersebut disebutkan pekerjaan akan berlangsung tanpa henti selama tiga hari dan berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali.

Poster itu juga mencantumkan bahwa seluruh pelanggan di wilayah terdampak akan mengalami pemadaman listrik total selama sekitar tiga hari berturut-turut. Namun, PLN UID Bali menegaskan informasi tersebut tidak benar dan tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak PLN.

“Di wilayah Bali tidak terkonfirmasi adanya pemadaman bergilir demikian,” ujar Eka Susana.

PLN UID Bali mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta memastikan informasi terkait kelistrikan diperoleh melalui saluran resmi PLN.

Dengan klarifikasi tersebut, PLN menegaskan pasokan listrik di Bali tetap aman dan tidak ada agenda pemadaman bergilir sebagaimana yang beredar di media sosial.

Sementara itu, Manajer PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Bali (UP2B) Komang Tedy Indra Kusuma menyatakan pasokan energi primer berupa batu bara dan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung operasional pembangkit listrik di Bali masih dalam kondisi aman.

Ketersediaan pasokan tersebut dinilai mampu menjaga keandalan sistem kelistrikan sekaligus menahan dampak kenaikan harga BBM terhadap tarif listrik.

Tedy menjelaskan stabilitas pasokan energi primer tersebut didukung oleh sejumlah regulasi pemerintah, termasuk kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk batu bara dan BBM yang selama ini menjadi penopang operasional pembangkit.

“Sampai saat ini kenaikan harga BBM belum memberikan dampak terhadap PLN. Kami masih dilindungi oleh berbagai peraturan pemerintah terkait harga DMO, baik untuk batu bara maupun BBM,” ujarnya.

PLN juga berharap dukungan pemerintah pusat maupun daerah terus berlanjut untuk menjaga kestabilan harga energi primer. Langkah tersebut dinilai penting agar kenaikan biaya produksi listrik dapat ditekan dan tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha.

Menurut PLN, kondisi sistem kelistrikan Bali saat ini masih mengandalkan sejumlah pembangkit berbahan bakar fosil yang tersebar di beberapa wilayah, seperti Celukan Bawang, Pemaron, Pesanggaran, dan Gilimanuk. Keberadaan pembangkit tersebut menjadi tulang punggung pasokan listrik di Pulau Dewata.

Meski demikian, kebutuhan listrik Bali yang mencapai sekitar 1.300 megawatt (MW) masih memerlukan tambahan pasokan dari sistem Jawa-Bali.

Untuk jangka panjang, PLN telah memasukkan sejumlah rencana pembangunan pembangkit baru guna memperkuat kemandirian energi di Bali.

PLN menegaskan masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap pasokan listrik maupun dampak kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. Dengan stok energi primer yang aman dan dukungan kebijakan pemerintah, keandalan sistem kelistrikan Bali dipastikan tetap terjaga.

Selain menjaga pasokan energi primer, PLN juga terus meningkatkan keandalan sistem melalui penguatan skema pertahanan kelistrikan atau Advanced Defense Scheme (ADS) guna mengantisipasi gangguan yang berpotensi menyebabkan pemadaman berskala besar.

Dengan langkah tersebut, PLN optimistis pasokan listrik di Bali tetap andal untuk mendukung aktivitas masyarakat, sektor pariwisata, serta pertumbuhan bisnis yang saat ini menjadi kontributor terbesar konsumsi listrik di Pulau Dewata.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT PLN (Persero) melaporkan sistem kelistrikan di Jawa saat ini telah berangsur pulih pasca terjadi pemadaman listrik serentak yang terjadi beberapa waktu lalu. Direktur Utama PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan bahwa salah satu pembangkit listrik milik mitra swasta atau Independent Power Producer (IPP) yang mengalami gangguan operasional pada pekan lalu telah berhasil dipulihkan.

Pembangkit tersebut kembali beroperasi dan tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada Minggu (21/6/2026) pukul 18.00 WIB.

"Salah satu pembangkit besar yang sempat gangguan telah berhasil dipulihkan dan telah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa serta mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Dengan demikian, pemadaman bergilir yang terjadi pada minggu lalu saat ini telah berhasil diminimalisasi,” jelas Darmawan dalam keterangan resminya.

Selain pemulihan pembangkit, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring dengan terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit.

“Kami ingin menyampaikan bahwa sistem kelistrikan di Pulau Jawa berangsur-angsur membaik. Pasokan energi primer yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit telah berjalan dengan lancar. Sehingga upaya penguatan pembangkit berjalan dengan baik,” imbuh Darmawan.

PLN mengapresiasi dukungan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam upaya memperkuat keandalan sistem kelistrikan. Terungkap 2 Alasan di Balik Pemadaman Bergilir Pulau Jawa, Dirut PLN Minta Maaf



“Kami memberikan apresiasi atas dukungan dan koordinasi sehingga seluruh ekosistem ketenagalistrikan dapat bekerja sama secara solid dalam rangka memperkuat dan membuat sistem kelistrikan Pulau Jawa menjadi lebih andal,” tutur Darmawan.

Sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika sistem ke depan, PLN terus melakukan pemantauan secara intensif sekaligus memperkuat keandalan pembangkitan dan tata kelola rantai pasok energi primer.

“Kami terus memonitor upaya perbaikan sistem kelistrikan Pulau Jawa selama 24 jam, tujuh hari dalam seminggu, secara berkelanjutan. Kami melakukan upaya terbaik agar perbaikan yang telah berlangsung dapat terus terjaga dan ditingkatkan,” ujar Darmawan.

Pada kesempatan tersebut, PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat manajemen beban di sejumlah wilayah. “Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat pemadaman bergilir yang terjadi pada minggu lalu,” pungkas Darmawan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan penyaluran pasokan batu bara yang sesuai spesifikasi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berjalan dengan lancar.

“Pasokan energi primer (batu bara) yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit kami berjalan dengan lancar,” ujar Darmawan dalam rekaman suaranya yang telah dikonfirmasi ANTARA ke PLN di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, tutur Darmawan, upaya perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa berjalan dengan lancar, dan berangsur-angsur membaik.

Darmawan menyampaikan bahwa ke depannya, PLN akan memperbaiki tata kelola rantai pasok batu bara dan penguatan pembangkit listrik agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa bisa terus terjaga dan terus ditingkatkan.

“Kami ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir pada pekan lalu,” kata Darmawan.

Kementerian ESDM mencermati adanya kendala pada batu bara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kcal per kg GAR yang dibutuhkan pembangkit PLN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lantas membentuk tim pengadaan batu bara kalori menengah untuk mengatasi kendala PLN dalam memenuhi kebutuhan pembangkitnya.

Ia juga membuka peluang merevisi harga batu bara bagi PLN di tengah meningkatnya tekanan biaya produksi pemasok dan tantangan menjaga pasokan batu bara kalori menengah.

Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.

Kemudian, pada Jumat (19/6), Darmawan menyampaikan pihaknya mempercepat pengadaan pasokan batu bara, khususnya batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah (medium rank coal) untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik.

Proses penyaluran medium rank coal mulai mengalir kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di seantero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN, PLTU milik mitra PLN, maupun PLTU milik Independent Power Producer (IPP).

Lebih lanjut, ia merinci berbagai PLTU yang akan menerima pasokan medium rank coal. Untuk PLTU di Jawa bagian barat, terdapat PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai dengan 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.

Untuk PLTU di Jawa bagian timur di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-awar.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026