Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, terus melakukan upaya memperkuat ketahanan pangan dan menekan ketergantungan penggunaan pupuk kimia dengan mendorong pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair atau POC.

Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah menyampaikan kegiatan memberikan bantuan berbagai jenis sayuran dan bibit tanaman serta pupuk cair organik kepada masyarakat itu menjadi bagian untuk memicu semangat generasi muda juga turut bergerak di sektor pertanian.

"Kegiatan menyalurkan bantuan sayuran hasil panen dari penggunaan pupuk organik cair ini untuk memberdayakan masyarakat. Dan inovator POC dari limbah dapur ini diharapkan menjadi contoh petani muda lainnya," kata Ulfiyah di sela menyerahkan sayuran dan pupuk organik cair kepada masyarakat di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Selasa.

Dia menyampaikan pemanfaatan limbah rumah tangga seperti kulit buah dan sayuran serta limbah dapur lainnya selain bisa diolah menjadi pupuk organik cair untuk pertanian, juga secara otomatis mengatasi persoalan sampah.

"Sudah ada komunitas ibu-ibu rumah tangga yang sudah diajarkan memanfaatkan limbah dapur menjadi pupuk organik, kami harap ini juga bisa ditiru di kecamatan lainnya," kata Wabup Ulfiyah.

Wabup menambahkan, pemerintah daerah akan terus mengawal keberlanjutan inovasi pupuk organik cair dari limbah rumah tangga tersebut, termasuk alokasi anggaran khusus.

"Seperti yang disampaikan Mas Bupati (Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo), ini diproyeksikan tidak hanya berfokus di wilayah tengah, tetapi juga akan disebarluaskan ke wilayah timur dan wilayah barat Situbondo," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo Quratul Aini mengatakan dalam kegiatan pemberian berbagai jenis sayuran dan bibit tanaman, warga juga mendapatkan satu pupuk organik cair.

"Kami dari Dispertangan siap memberikan pendampingan kepada komunitas petani milenial maupun ibu-ibu rumah tangga dalam proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah dapur," katanya.

Sementara itu, Ketua Bank Sampah Induk Situbondo Purwanto pupuk organik cair dari limbah rumah tangga tersebut telah dilakukan uji coba untuk tanaman padi, tebu dan tumpangsari dan mampu meningkatkan produktivitas padi.

"Untuk tanaman sayuran juga bisa untuk hasil sayur sehat dan pertumbuhan tanaman juga lebih baik," katanya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang ”memaksa” seluruh ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro-alloy masuk ke jalur tunggal melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat menjadi instrumen strategis memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Langkah ini dipandang relevan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi rantai pasok, dan perebutan sumber daya strategis global.

Direktur Eksekutif Reform Syndicate, Moh Jusrianto mengatakan, pengelolaan ekspor komoditas strategis secara terpusat bukan lagi sekedar pilihan, tetapi keharusan mendesak demi melindungi kepentingan nasional. Implementasi PP No 24/2026 yang mengalihkan ekspor batu bara, CPO, dan ferro-alloy melalui PT DSI diyakini bakal mendongkrak posisi tawar Indonesia secara signifikan di pasar internasional.

“Aktif mengelola sumber daya alam strategis untuk optimalisasi manfaat sangat relevan di tengah rivalitas geopolitik, fragmentasi rantai pasok, perebutan sumberdaya strategis. Ini membuat ekspor satu pintu bukan lagi pilihan, tapi keniscayaan,” katanya dalam Discourse Forum, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dia menambahkan melalui integrasi tersebut, mekanisme satu pintu diproyeksi mampu memperkuat konsolidasi pasar domestik. Hal ini sekaligus menjadi instrumen penting dalam mengatasi persoalan struktural yang menyebabkan kerugian negara, seperti praktik under-invoicing dan kebocoran devisa hasil ekspor.

Meski demikian, Jusrianto mengingatkan bahwa sentralisasi ekspor harus diiringi tata kelola yang kuat, transparan dan akuntabel. Sebab, tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan inefisiensi birokrasi dan distorsi pasar.

Untuk memastikan cita-cita kedaulatan ekonomi ini tidak menjadi inefisiensi baru, Reform Syndicate menyodorkan lima rekomendasi taktis kepada pemerintah. Pertama, Pemisahan Kekuasaan. Menegakkan batas tegas antara peran regulator (kementerian), operator komersial (PT DSI), dan pengawas.

Kedua, Benteng Independensi. Membentuk dewan pengawas independen yang dilengkapi sistem perlindungan saksi/peniup peluit (whistleblower system). Ketiga, Anti-Oligarki. Menjamin akses dan perlakuan setara bagi perusahaan nasional, koperasi, UMKM, hingga pelaku usaha di daerah.

Keempat, Audit Berbasis Outcome. Menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang terukur dan wajib diaudit secara berkala oleh lembaga independen. Kelima, Mekanisme Sunset Review. Menyediakan klausul evaluasi total yang memungkinkan kebijakan ini direvisi atau bahkan dihentikan jika terbukti merugikan daya saing nasional.

Jusrianto menuturkan, Indonesia membutuhkan pengelolaan SDA yang semakin berdaulat. ”Namun, kedaulatan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika berjalan beriringan dengan efisiensi, transparansi, dan daya saing pasar,” tandasnya.

Kami mendukung investasi dan kegiatan usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, seluruh aktivitas harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara aktivitas dua perusahaan, yakni PT MNS dan PT TFDI, di Kabupaten Siak, Riau, lantaran kedua perusahaan tersebut terbukti memanfaatkan ruang laut tanpa izin.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut wajib memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) guna menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

“Kami mendukung investasi dan kegiatan usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, seluruh aktivitas harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Pung Nugroho dalam siaran resmi di Jakarta, Senin.

Pung menjelaskan penghentian sementara yang dilakukan pada Kamis (18/6) merupakan tindak lanjut dari hasil patroli kapal pengawas KP HIU 01.

Berdasarkan pemeriksaan dan konfirmasi dengan pihak manajemen, PT MNS yang merupakan penanam modal dalam negeri serta PT TFDI yang merupakan investor asing terbukti membangun fasilitas di atas ruang laut seluas total sekitar 6.000 meter persegi tanpa izin yang dipersyaratkan.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto, yang memimpin langsung penyegelan di lapangan, merinci bahwa masing-masing perusahaan membangun fasilitas di ruang laut seluas 3.000 meter persegi.

“Penghentian sementara ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut," kata Sumono.

Lebih lanjut, Sumono memaparkan bahwa petugas di lapangan telah memasang papan segel di sejumlah titik.

Pada area PT MNS, penyegelan dilakukan di dua titik lokasi, yaitu pada area pembangunan slipway (dudukan penarikan kapal) dan pembangunan dermaga yang dilakukan melalui aktivitas penimbunan.

Sedangkan di area PT TFDI, penyegelan dilakukan pada empat titik lokasi yang merupakan terminal khusus (tersus) milik perusahaan tersebut.

Kendati demikian, Sumono menyebut kedua perusahaan bersikap kooperatif dan berkomitmen untuk segera mengurus kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KKP menyatakan akan terus memastikan setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai aturan demi mewujudkan tata kelola ruang laut yang tertib, legal dan berkelanjutan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menyelesaikan perizinan pemanfaatan area hutan bagi dua pelaku usaha getah pinus di Aceh dalam waktu 3 bulan.

Akibat perizinan yang belum tuntas, kedua perusahaan tersebut, yakni PT Ika Trias Serangkai dan PT Kencana Hijau Binalestari, menghentikan sementara kegiatan ekspor 12 produk turunan getah pinus yang sebelumnya dijual hingga ke 26 negara.

“Berkaitan dengan PT Kencana Hijau Binalestari dan PT Ika Trias Serangkai bisa dilakukan dalam jangka waktu tempo 3 bulan dengan melalui monitoring satgas,” kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking) Satya Bhakti Parikesit di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan, kedua perusahaan memulai usaha penyadapan getah pinus melalui kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 3 dan KPH 5 wilayah Aceh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan durasi 5 tahun pada 2016-2021 serta durasi 10 tahun pada 2014-2024.

Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/MENLHK/SETJEN/HPL.2/5/2023 tentang Penyesuaian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada KPH Menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Kedua entitas usaha tersebut kemudian mengajukan penyesuaian izin pemanfaatan hutan dari PKS menjadi PBPH pada Oktober 2023, tapi terhambat prosesnya akibat PKS yang berakhir pada 2021 dan 2024 lalu.

Satya menyatakan, berakhirnya masa berlaku perjanjian tersebut kemudian membuat proses permohonan penyesuaian perizinan diberhentikan dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Hasil sidang pun merekomendasikan agar proses perizinan tersebut dilanjutkan dengan melengkapi sejumlah dokumen yang dibutuhkan, salah satunya peta wilayah pemanfaatan hutan.

Pihaknya pun memberikan waktu tiga bulan bagi pemerintah daerah dan Kemenhut untuk melengkapi dokumen persyaratan tersebut serta menyelesaikan proses perizinan.

“Kami memberikan solusi bahwa sebenarnya proses (perizinan) yang sudah dilakukan itu bisa dilanjutkan dengan permohonan yang lama. Itu sudah harus langsung selesai. Itu (tinggal) memberikan kepastiannya saja kepada pelaku usaha,” ujar Satya Bhakti Parikesit.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan badan khusus ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam rapat paripurna DPR, di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Nantinya peranan PT DSI yakni mengelola segala ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia seperti kelapa sawit, batu bara, maupun hasil tambang lainnya.

Pemerintah berharap melalui keberadaan PT DSI dapat memperkuat tata kelola sumber daya alam nasional serta menutup praktik kecurangan pembayaran pajak. Terkait kebijakan Presiden tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mengemukakan, membentuk badan khusus ekspor merupakan pilihan tepat sehingga bisa mencegah kerugian keuangan negara yang kerap terjadi dalam pengelolan komoditas sumber daya alam Indonesia.

Menurut Kawendra, seluruh aset negara dan kekayaan sumber daya alam nasional perlu diupayakan maksimal menjaganya agar dapat memberi manfaat ekonomis terhadap rakyat.

“Presiden sudah sampaikan bahwa telah terjadi kebocoran penerimaan negara selama 20 tahun terakhir ini. Presiden ingin hal itu tidak terus menerus terjadi di masa depan demi kesejahteraan rakyat,” ujar Kawendra, Kamis (21/5/2026).

Dengan adanya PT DSI ini, lanjut Kawendra, aset bangsa dan komoditas sumber daya alam bukan hanya terjaga baik tetapi juga dapat dioptimalkan guna meningkatkan penerimaan negara. Kawendra menuturkan, inisiasi pembentukan badan khusus ekspor adalah sebuah prinsip dan komitmen dari pemerintah saat ini untuk melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Intinya tata kelola yang lebih baik. Penguatan tata kelola ekonomi seperti dari hasil sumber daya alam Indonesia merupakan hal utama dan mendasar agar tercipta kemandirian bangsa seperti diinginkan,” ucap Kawendra.

Ekspor Komoditas Satu Pintu, Airlangga Minta Investor Asing Tetap Tenang dan Percaya Pemerintah



Kawendra mengatakan, dengan kemandirian ekonomi bangsa melalui baiknya tata kelola sumber daya alam maka Indonesia dapat menjadi negara yang tidak lagi ketergantungan kepada asing dan situasi politik global.

Pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Melalui BUMN. Sedangkan penerapannya dilaksanakan bertahap untuk menyesuaikan perubahan proses transaksi eksportir dan pembeli di luar negeri.

Jakarta (ANTARA) - Pemilik PT Berkat Cawan Group Albert Junior, perusahaan yang menggarap dua proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Jawa Barat menyampaikan kesiapannya mendukung program ketahanan energi dan kemandirian pangan Indonesia.

Adapun kedua proyek yang digarap oleh perusahaan tersebut meliputi proyek PLTA Cibuni berkapasitas 99 MW di Sukabumi dan Cianjur, serta PLTA Cimandiri kapasitas 75 MW di Sukabumi, Jawa Barat.

"Saat ini, dua proyek itu tengah dirampungkan oleh PT Berkat Cawan Energi. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat pasokan listrik nasional sekaligus menjadi bagian penting dalam akselerasi transisi energi bersih di Indonesia," kata Albert dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dari sisi perizinan, lanjut dia, sudah rampung dan tahun 2026 masuk tahap konstruksi.

Menurut dia, sebagai wilayah yang dikelilingi air, sangat tepat bila Indonesia mampu memanfaatkannya menjadi energi listrik. Seperti PLTA di Sukabumi menjadi penyuplai listrik di Jawa Barat.

Ia mengatakan berkeyakinan jika potensi energi air dimanfaatkan optimal, Indonesia berpeluang besar mencapai kemandirian energi tanpa harus mengorbankan lahan pertanian maupun perkebunan.

Lebih jauh Albert mengatakan, ketahanan energi erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Sebab, pengelolaan sumber daya air berguna juga untuk irigasi dan penyediaan air bersih.

"Ada tiga manfaat utama yang bisa kita peroleh, yakni energi listrik, dukungan untuk pertanian, dan pengelolaan air bersih. Bahkan kualitas airnya pun bisa lebih terjamin," katanya.

Baginya, sistem pengelolaan air menjadi faktor kunci dalam mendukung produktivitas pertanian. Apabila pasokan energi terganggu, terutama yang masih bergantung pada batu bara, maka distribusi listrik akan terdampak, yang pada akhirnya mengganggu seluruh rantai produksi pangan, mulai dari pengairan hingga pengolahan hasil pertanian.

Dia menambahkan, jika ingin memperkuat ketahanan pangan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membenahi infrastruktur energi, khususnya listrik. Yang terpenting bagi dirinya adalah bagaimana menciptakan energi listrik yang benar-benar berasal dari energi baru terbarukan, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah seperti air.

“Indonesia memiliki banyak sungai, sehingga tidak harus selalu bergantung pada sumber energi lain," ujar dia.

Albert juga menyoroti tingginya harga energi dan mineral yang dipengaruhi oleh masih dominannya penggunaan energi fosil, seperti batu bara dan solar.

"Perlu transformasi dengan menjadikan energi air menjadi solusi strategis. Proyek di Sukabumi upaya nyata menggantikan ketergantungan terhadap batu bara dengan energi terbarukan," katanya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia dikelola dan dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat. Kepala Negara menyampaikan bahwa praktik lama saat hasil kekayaan nasional tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri tidak boleh terus berlanjut.

“Sudah terlalu lama, sudah terlalu lama sumber daya ekonomi kita, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka. Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu, 29 April 2026.

Lebih lanjut, Kepala Negara memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek hilirisasi, serta menegaskan pentingnya peran pelaku industri, BUMN, dan para profesional sebagai ujung tombak transformasi ekonomi nasional.

“Proyek ini tidak jatuh dari langit, proyek-proyek ini adalah buah pemikiran, saya kira buah pemikiran belasan tahun, mungkin puluhan tahun, buah pemikiran, buah cita-cita, buah impian para pemimpin Indonesia, para teknokrat Indonesia, para ilmuwan Indonesia, sehingga wujudlah konsep-konsep ini,” imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengajak para teknokrat, ilmuwan, dan insinyur untuk mengabdikan keahlian mereka bagi kepentingan bangsa. Kepala Negara menekankan bahwa kecerdasan dan kemampuan harus digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang merugikan negara.

“Sekarang saatnya para teknokrat, sekarang saatnya para ilmuwan, sekarang saatnya para insinyur, para profesor jadi profesor merah putih, jadi profesor pembela rakyat, jadi insinyur untuk bangsa dan rakyat. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menipu rakyat dan bangsa. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menutupi korupsi dan perampokan. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain,” ungkap Presiden Prabowo.

Selain itu, Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong berbagai program strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat distribusi kesejahteraan secara merata.

Melalui hilirisasi dan penguatan tata kelola sumber daya alam, pemerintah mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan merata. Di Cilacap, Presiden Prabowo mengirim pesan kuat bahwa era baru telah dimulai, sebuah era di mana kekayaan Indonesia benar-benar kembali untuk rakyat Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra mengharapkan BUMD PT Migas Utama Jabar (MUJ) mengoptimalkan alokasi gas untuk pengembangan infrastruktur gas terkompresi (CNG) dan gas alam cair (LNG) di wilayah Jawa Barat (Jabar).

"Harapan kami, MUJ sebagai holding energi yang ditunjuk di Jawa Barat dapat mengoptimalkan alokasi gas untuk pengembangan infrastruktur CNG dan LNG demi memperkuat ketahanan energi nasional," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, melalui koordinasi, pihaknya mendorong peningkatan lifting migas dengan memanfaatkan kebijakan fiskal yang lebih akomodatif, yang mana setiap insentif yang diberikan pemerintah harus dikonversi secara nyata menjadi tambahan kegiatan pengeboran.

"Sinergi ini sangat krusial agar penghematan biaya operasional mampu memberikan dampak domino yang positif terhadap pendapatan negara dan kemandirian energi di daerah," kata Hangga saat memfasilitasi pertemuan antara SKK Migas dan MUJ di Jakarta, Rabu (29/4).

Pertemuan dihadiri Deputi Keuangan & Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti dan Direktur Utama MUJ Ghema Akbar.

"Fokus utama pertemuan ini adalah mengoptimalkan alokasi gas domestik guna mendukung pembangunan infrastruktur CNG dan LNG demi menjaga ketahanan energi nasional," ujar Hangga.

Sementara itu, Desti menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam pemanfaatan kebijakan fiskal, terutama dalam masa transisi skema kontrak dari gross split menuju cost recovery.

Ghema mengatakan MUJ mendorong kemandirian energi Jabar melalui efisiensi distribusi, inovasi CNG dan mini LNG, serta sinergi pemenuhan kebutuhan gas bagi rumah tangga dan industri.

"Aspirasi kami adalah memperpendek rantai distribusi gas agar pelaku usaha di Jawa Barat mendapatkan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mewujudkan pengelolaan energi yang inklusif melalui pengembangan unit bisnis CNG dan mini LNG," ujar dia.

Menurut dia, fokus pengembangan MUJ tidak hanya terpaku pada aspek komersial, tetapi juga selaras dengan program prioritas pemerintah pusat dalam menyediakan pasokan gas untuk jaringan rumah tangga dan industri strategis.

"Kami berkomitmen menjadikan Jawa Barat sebagai percontohan wilayah yang mandiri dalam mengelola potensi energi daerahnya," katanya menambahkan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penambahan dana transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp1,15 triliun serta peningkatan fleksibilitas pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) guna mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan orang asli Papua.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melalui keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Selasa, mengatakan keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama merealisasikan pembangunan, terutama pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Senin (13/4) kemarin saat pertemuan gubernur se-Tanah Papua dengan Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta, saya sudah sampaikan usulan dimaksud,” kata Dominggus.

Ia menjelaskan bahwa usulan penambahan TKD Rp1,15 triliun dari total pagu 2026 untuk pemerintah provinsi sebesar Rp3,64 triliun mencakup dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), serta dukungan pembiayaan infrastruktur.

Pemerintah provinsi juga mendorong agar DBH minyak dan gas (migas) dalam kerangka Otsus dapat dikelola lebih fleksibel dengan opsi dikeluarkan dari kategori dana TKD atau tetap dalam skema dimaksud namun ruang pemanfaatannya lebih luas.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjawab keterbatasan anggaran serta mempercepat pembangunan di Papua Barat,” ujar dia.

Pada aspek penggunaan dana Otsus, menurut dia, pemerintah provinsi mengusulkan sejumlah kebijakan, antara lain pengakuan belanja hibah keagamaan sebagai bagian dari sektor pendidikan dan dukungan pembinaan olahraga untuk pembangunan sumber daya manusia.

Kemudian, pembiayaan kegiatan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang merupakan lembaga kultur orang asli Papua, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan guna memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.

“Kami usulkan beberapa kebijakan strategis yang dapat dibiayai dari dana Otsus,” ujar Dominggus.

Selain itu, kata dia, pemerintah provinsi juga menyampaikan agar kebijakan pengelolaan dana Otsus lebih mempertimbangkan kondisi geografis Papua Barat, termasuk tingginya indeks kemahalan konstruksi dan tantangan pembangunan di wilayah terpencil.

Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan masyarakat, terutama orang asli Papua (OAP) di seluruh wilayah Papua Barat.

“Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” kata Dominggus.

Pertemuan Gubernur Papua Barat dengan Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) Kementerian Keuangan turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinussa dan Plt Kepala Bappeda Papua Barat Charlie Danny Heatubun.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) yang digelar pada pukul 14.00 WIB di Istana Merdeka, Senin (6/4/2026).

Rapat tersebut membahas rencana penyediaan hunian layak bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api, khususnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan di kompleks Istana Kepresidenan, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin tiba sekitar pukul 13.42 WIB. Selain itu, rapat juga dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Dirut PT Pindad Sigit P Santoso, serta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan langsung Presiden Prabowo ke kawasan permukiman padat di bantaran rel pada Maret 2026. Pemerintah berkomitmen menata kawasan tersebut sekaligus menyediakan hunian yang lebih aman dan layak bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa negara harus hadir secara tegas dalam mengelola aset-asetnya, terutama yang selama ini dikuasai pihak lain tanpa pemanfaatan optimal.

“Kita tahu negara ini adalah negara hukum. Jadi tanah negara harus digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu,” ujar Maruarar kepada wartawan.

Dia mengungkapkan, pemerintah telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi strategis, seperti di Tanah Abang dan Bandung, termasuk bersama jajaran PT Kereta Api Indonesia. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan banyak lahan negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan.

“Banyak sekali tanah negara yang dikuasai pihak lain dan akan kita kuasai kembali untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah,” tegasnya.

Menurut Maruarar, pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis, termasuk rencana groundbreaking proyek perumahan di Bandung dalam waktu dekat. Proyek ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemanfaatan lahan negara untuk penyediaan hunian.

Dia juga menyoroti bahwa banyak lahan strategis tersebut berada di kawasan bantaran rel kereta api, selain di kota-kota besar lain seperti Medan.

“Iya, di banyak tempat. Tanah Abang strategis, Bandung strategis, Medan juga strategis. Kita gunakan untuk kepentingan rakyat. Negara harus hadir,” katanya.

Maruarar menekankan bahwa keberanian dalam menegakkan aturan menjadi kunci dalam pengelolaan aset negara.

“Kita mengurus negara ini harus punya nyali, menegakkan kebenaran,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan pihak perguruan tinggi siap mendukung program tersebut melalui kajian dan pengembangan teknologi.

“Kami siap mem-backup dari sisi kajian dan penelitian, termasuk teknologi agar pembangunan lebih efisien,” ujarnya singkat.

Sekadar informasi, dalam rencana yang dibahas, pembangunan hunian akan dilakukan di atas lahan seluas sekitar 1,4 hingga 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia. Pemerintah menyiapkan sekitar 800 unit hunian untuk menampung warga terdampak.

Meskipun awalnya dirancang dalam bentuk rumah susun (rusun), tetapi pemerintah juga mempertimbangkan opsi rumah tapak. Pembangunan ditargetkan mulai pada Mei 2026 dan rampung pada Juni 2026.

Selain hunian, pemerintah juga berencana akan menyediakan fasilitas dasar seperti sanitasi (MCK) yang layak guna meningkatkan kualitas hidup warga. Program ini menjadi bagian dari target pembangunan 3 juta rumah, yang difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di kawasan berisiko tinggi, termasuk di sepanjang jalur rel kereta api.

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Raharja menjajaki pemanfaatan aset gedung milik perseroan di kawasan Kota Tua Jakarta untuk mendukung pengembangan ruang budaya berupa museum melalui kolaborasi lintas pihak.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan gedung yang berlokasi di kawasan Kali Besar tersebut memiliki nilai historis sekaligus potensi untuk dikembangkan menjadi ruang publik yang produktif.

“Bangunan ini tidak hanya menjadi aset perusahaan, tetapi juga merupakan bagian dari warisan sejarah yang perlu dijaga dan dimanfaatkan secara produktif,” kata Awaluddin berdasarkan keterangannya, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemanfaatan aset tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat melalui penguatan fungsi edukasi dan budaya di kawasan Kota Tua.

Ia menyampaikan Jasa Raharja mendukung rencana kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan dan Danantara guna menghadirkan ruang budaya yang terintegrasi dengan kawasan wisata sejarah.

“Kami menyambut baik rencana kolaborasi ini sebagai upaya menghadirkan ruang budaya yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Direktur SDM dan Umum Jasa Raharja Rubi Handojo menambahkan kawasan Kali Besar memiliki nilai sejarah sebagai pusat aktivitas perdagangan dan pemerintahan pada masa lalu.

Ia mengatakan pengembangan kawasan tersebut sebagai destinasi budaya diharapkan dapat memperkuat daya tarik Kota Tua Jakarta sebagai tujuan wisata sejarah dan edukasi.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya menyampaikan rencana pengembangan museum film dan fotografi di kawasan tersebut sebagai bagian dari penguatan ekosistem budaya nasional.

Menurut dia, pemanfaatan aset bersejarah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dioptimalkan menjadi ruang publik yang edukatif sekaligus mendukung pengembangan destinasi wisata berbasis sejarah.

Melalui kolaborasi tersebut, museum diharapkan dapat menghadirkan narasi perjalanan perfilman dan fotografi Indonesia dari masa ke masa, termasuk karya dan dokumentasi visual yang dimiliki.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis sekaligus mendorong optimalisasinya untuk kemandirian nasional, termasuk dengan mempercepat hilirisasi.

"Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara," ujar Bahlil dalam pernyataan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Usai menghadiri rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu malam, Bahlil menjelaskan target pemerintah ke depan adalah memastikan hilirisasi berjalan optimal, transisi energi terus bergerak maju, serta produksi komoditas energi tetap seimbang dengan kebutuhan pasar.

Pemerintah juga berupaya menjaga agar harga komoditas tetap kompetitif tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Dengan arah kebijakan yang terintegrasi mulai dari hilirisasi industri, penguatan energi domestik, hingga tata kelola sumber daya alam (SDA) yang berdaulat, kata Bahlil, pemerintah menargetkan terciptanya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, mandiri, dan berdaya saing global.

Ia memastikan perkembangan program hilirisasi menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.

"Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi," ujar Bahlil.

Selain hilirisasi, Bahlil juga menyampaikan soal pengembangan energi alternatif sebagai bagian dari upaya menuju ketahanan dan swasembada energi.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo mengarahkan agar seluruh potensi energi domestik dioptimalkan, termasuk etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO), serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan.

"Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel dari CPO-CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita bisa kita lakukan," katanya.

Pada kesempatan itu, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel.

Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, bersamaan dengan pemerintah terus memantau dinamika pasar global.

"Andaikan pun kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi, tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Jadi, semuanya masih dalam batas-batas koordinasi dengan pasar, kemudian kebutuhan supply and demand. Yang penting adalah kita inginkan harganya bagus terus, kita doakan harga batu bara bagus, harga nikel bagus, kemudian kita akan bagaimana melakukan relaksasi terukur," kata Bahlil menjelaskan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026