REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemadaman listrik yang kembali terjadi di sejumlah wilayah menuai sorotan publik. Kondisi tersebut bertentangan dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjamin pasokan energi, termasuk batu bara untuk pembangkit listrik, dalam kondisi aman sehingga tidak akan terjadi pemadaman.

"Terjadinya pemadaman tadi ada dua hal yang barangkali menjadi penyebab. Yang pertama, barangkali kekurangan pasokan batu bara itu bisa saja terjadi, meskipun hal itu dibantah oleh pemerintah," ujar Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Bagi Fahmy, pemadaman listrik yang masih berulang mengindikasikan adanya persoalan dalam rantai pasok batu bara ke pembangkit listrik PLN. Menurut dia, secara regulasi pemerintah memang telah mengatur kewajiban pemasokan batu bara melalui skema Domestic Market Obligation (DMO).

Dalam aturan tersebut, perusahaan tambang diwajibkan mengalokasikan 20 persen produksinya untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, Fahmy menilai terdapat kelemahan mendasar dalam implementasi aturan tersebut karena tidak mengatur secara detail jadwal penyerahan pasokan kepada PLN.

"Yang saya tahu di aturan DMO itu hanya menyebutkan bahwa dalam waktu satu tahun setiap pengusaha batu bara harus memasok 20 persen batu bara ke PLN dengan harga yang sudah ditentukan. Tetapi tidak ada batasan waktu kapan harus memasok," ucap dia.

Ia menjelaskan kondisi tersebut membuka ruang bagi perusahaan tambang untuk menunda pemenuhan kewajiban domestik ketika harga batu bara di pasar internasional sedang tinggi. Fahmy menyampaikan perusahaan tambang tidak sepenuhnya dapat disalahkan apabila lebih memilih ekspor saat harga internasional sedang tinggi.

"Nah, biasanya para pengusaha baru memenuhi kewajibannya setelah melihat perkembangan harga batu bara dunia. Kalau harga masih tinggi, mereka akan memilih ekspor terlebih dahulu karena lebih menguntungkan, baru menjelang akhir tahun memenuhi kewajiban DMO," sambung Fahmy.

Fahmy menduga ketidaksesuaian waktu pasokan itulah yang berpotensi menyebabkan kekurangan batu bara di pembangkit listrik sehingga berujung pada pemadaman. Ia juga mengkritik komunikasi pemerintah yang belum memberikan penjelasan utuh kepada masyarakat mengenai penyebab pemadaman yang terjadi.

"Terutama Kementerian ESDM yang paling bertanggung jawab itu membuat penjelasan yang terkadang membingungkan publik. Disebutkan bukan masalah pasokan batu bara, tetapi pemadaman terjadi hampir di semua daerah. Sampai sekarang juga belum dijelaskan apakah masalahnya teknis atau memang karena pasokan batu bara," ungkap dia.

Menurut Fahmy, apabila benar terjadi keterlambatan pasokan batu bara, dampaknya akan sangat besar. Pasalnya, sebagian besar pembangkit listrik nasional masih bergantung pada komoditas tersebut.

"Kalau benar terjadi, pemadaman itu bisa terjadi karena hampir 56 persen pembangkit PLN masih menggunakan batu bara. Kalau pasokannya terganggu, tentu bisa menyebabkan pemadaman," lanjutnya.

Fahmy menilai pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa pemerintah telah memiliki kontrak pasokan batu bara dengan perusahaan tambang memang benar adanya. Namun, kontrak tersebut hanya mengatur kewajiban dalam periode satu tahun tanpa mengatur distribusi secara berkala.

"Tidak ada jadwal yang rinci kapan harus memasok, sehingga ketika kebutuhan tinggi justru pasokan bisa tidak tersedia," ucap Fahmy.

Fahmy mendorong pemerintah segera mengevaluasi dan merevisi aturan DMO agar tidak hanya mengatur besaran kewajiban pasokan, tetapi juga waktu penyerahannya. Fahmy menilai penetapan jadwal pasokan secara berkala akan memberikan kepastian bagi PLN dalam menjaga stok batu bara dan mengurangi risiko gangguan operasional pembangkit listrik.

"Barangkali aturan itu perlu didetailkan, terutama terkait masalah jadwalnya. Dalam waktu satu tahun itu kapan saja harus setor. Kalau tidak memenuhi jadwal yang sudah ditetapkan, pengusaha harus dikenakan sanksi, baik berupa denda maupun sanksi terhadap izin usahanya," kata Fahmy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai 108 gigawatt (GW) hingga April 2026. Namun, sebagian besar kapasitas tersebut masih berasal dari pembangkit berbasis energi fosil.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan kapasitas pembangkit yang berada di wilayah usaha PT PLN (Persero) mencapai 79,05 GW atau sekitar 73% dari total kapasitas terpasang nasional.

Dari kapasitas tersebut, pembangkit milik PLN dan grup menyumbang 48,79 GW atau 45% dari total kapasitas nasional. Sementara itu, pembangkit milik Independent Power Producer (IPP) mencapai 29,27 GW atau 27%, pembangkit sewa sekitar 1%, serta pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang terhubung ke sistem PLN sebesar 0,14 GW.

Tri menjelaskan bahwa dari total kapasitas pembangkit terpasang sebesar 108 GW, sebanyak 91,58 GW atau 85% masih menggunakan energi fosil.

"Kalau kita lihat dari jenis energi yang digunakan, pembangkit masih menggunakan energi fosil sebesar 91,58 GW atau 85%," ucap Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Secara rinci, kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar batu bara mencapai 60,53 GW atau 56% dari total kapasitas nasional. Selanjutnya, pembangkit berbahan bakar gas sebesar 24,72 GW atau 23%, tenaga air 7,6 GW atau 7%, serta pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) sebesar 6 GW atau 6%.

Adapun kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) lainnya terdiri atas tenaga surya sebesar 1,62 GW atau 2%, panas bumi 2,75 GW atau 3%, dan biomassa 3,67 GW atau 3%.

Meski demikian, Tri menyebut bauran EBT berdasarkan kapasitas pembangkit telah mencapai 17,89% per April 2026. Realisasi tersebut melampaui target tahun ini yang ditetapkan sebesar 16,46%.

"Porsi ini tentu cukup menggembirakan dan menunjukkan kinerja yang cukup positif dari energi baru terbarukan," ucap Tri.

Kendati demikian, dia mengakui batu bara masih menjadi sumber energi utama dalam sistem ketenagalistrikan nasional berdasarkan perbandingan target dan realisasi bauran energi periode 2025–2026.

Sementara itu, produksi listrik nasional yang berasal dari PLN, IPP, wilayah usaha lain, dan IUPTLS mencapai 165,51 terawatt hour (TWh) hingga April 2026.

Produksi tersebut terdiri atas PLN sebesar 61,79 TWh, IPP 55,03 TWh, IUPTLS 40,29 TWh, serta wilayah usaha lain sebesar 8,4 TWh.

Jakarta: PLN Indonesia Power menyiapkan pengembangan 268 proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas tambahan mencapai 30.276,2 MW yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Pengembangan proyek pembangkit yang masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 itu merupakan bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Direktur Utama Bernadus Sudarmanta mengatakan rencana pengembangan pembangkit ini merupakan bagian dari transformasi strategis PLN Indonesia Power untuk menghadirkan sistem pembangkitan yang semakin ramah lingkungan.

“PLN Indonesia Power berkomitmen untuk menjadi salah satu penggerak utama transisi energi nasional. Melalui pengembangan pembangkit baru yang semakin didominasi energi baru terbarukan serta upaya dekarbonisasi pembangkit eksisting, kami optimistis dapat mendukung target Net Zero Emission Indonesia pada 2060,” ujar Bernadus dalam keterangan tertulis, Sabtu, 14 Maret 2026.

Dari total rencana pengembangan tersebut, sekitar 28 GW berasal dari alokasi RUPTL 2025, sementara 2,2 GW merupakan proyek yang telah mendapatkan penugasan sebelumnya. Secara keseluruhan, program ini mencakup 268 proyek pembangkit, terdiri dari 255 proyek dalam alokasi RUPTL 2025 serta 13 proyek yang telah mendapatkan penugasan sebelumnya.

Dalam peta jalan menuju Net Zero Emission (NZE) 2060, PLN Indonesia Power menargetkan transformasi kapasitas pembangkit secara bertahap dari sekitar 23 GW pada 2025 menjadi sekitar 107 GW pada 2060.

Transformasi ini dilakukan melalui dua inisiatif utama, yaitu pengembangan pembangkit baru dengan emisi rendah hingga nol karbon serta optimalisasi pembangkit eksisting agar lebih efisien dan rendah emisi.

Selain pembangunan pembangkit baru, perusahaan juga melakukan berbagai upaya dekarbonisasi pada pembangkit yang telah beroperasi. Langkah tersebut antara lain melalui penerapan biomass cofiring, pemanfaatan hidrogen dan biofuel, serta pengembangan teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS).

“Kami tidak hanya fokus membangun pembangkit energi bersih baru, tetapi juga melakukan transformasi pembangkit yang sudah ada melalui berbagai inovasi teknologi rendah karbon. Dengan pendekatan ini, transisi energi dapat dilakukan secara bertahap tanpa mengurangi keandalan sistem kelistrikan,” imbuh Bernadus.

Dalam rencana pengembangan pembangkit hingga 2034, energi baru terbarukan (EBT) menjadi salah satu fokus utama pengembangan portofolio pembangkit PLN Indonesia Power, antara lain melalui pembangunan PLTS, PLTA, PLTB, dan PLTP, serta penguatan teknologi penyimpanan energi melalui Battery Energy Storage System (BESS) untuk mendukung integrasi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional.

Pengembangan proyek pembangkit tersebut dirancang tersebar di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung pemerataan infrastruktur energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman setelah kepastian dari 8 pemasok dengan total pasokan 84 juta metrik ton. Pasokan tersebut dinilai cukup hingga akhir Agustus 2026.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo mengatakan kepastian pasokan tersebut berlaku untuk kebutuhan PLN maupun Independent Power Producer (IPP). Dengan tambahan kontrak lanjutan sebesar 40 juta metrik ton, kebutuhan batu bara sepanjang tahun ini dinilai dapat terpenuhi.

“Ketersediaan batubara kita sangat memadai, karena kami PLN baru saja mendapatkan kepastian penugasan terhadap 8 pemasok utama batu bara untuk PLN dan IPP,” ujar Calvary di Kantor ESDM, Selasa (3/3/2026).

Adapun, delapan perusahaan yang dimaksud antara lain PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, serta PT Bukit Asam Tbk. Perusahaan-perusahaan besar tersebut disebut tidak terdampak penyesuaian RKAB.

Menurut Rizal, pasokan 84 juta metrik ton tersebut diproyeksikan mencukupi hingga akhir Agustus. Sementara itu, tambahan 40 juta metrik ton dalam proses lanjutan kontrak untuk memastikan pasokan sepanjang tahun tetap stabil.

“Total yang akan dipasok sekitar 84 juta metrik ton. Artinya cukup sampai akhir Agustus, jadi HOP kita akan membaik di beberapa pembangkit dan kita harapkan sebelum Lebaran batu bara sudah sampai ke seluruh pembangkit,” jelasnya.

Terkait isu hari operasi produksi (HOP) yang disebut hanya tersisa 10 hari dari ideal 25 hari, Rizal menilai hal tersebut tidak mengindikasikan kondisi darurat. Dia menegaskan HOP bersifat dinamis selama pasokan terus mengalir secara stabil.

“Kalau rata-rata HOP 10 hari tapi stabil dan tidak turun terus, itu tidak bermasalah. Yang penting pasokannya stabil,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan penurunan stok batu bara di awal tahun merupakan pola yang kerap terjadi. Faktor penyebabnya antara lain adanya aturan baru pemerintah di awal tahun, kondisi cuaca yang memengaruhi distribusi, serta siklus administratif para pemasok.

Rizal menambahkan, dari total produksi nasional sekitar 600 juta ton per tahun, alokasi Domestic Market Obligation (DMO) untuk PLN tahun ini mencapai sekitar 124 juta metrik ton, termasuk tambahan kontrak 40 juta ton yang sedang diproses.

“DMO untuk PLN 84 juta tambah 40 juta lagi. Sepanjang tahun ini,” tegasnya.

Dengan kepastian pasokan tersebut, PLN memastikan tidak ada potensi gangguan kelistrikan maupun risiko pemadaman besar.

Jakarta: Menjelang malam pergantian tahun dan libur panjang akhir tahun, PT PLN Indonesia Power memastikan kesiapan penuh untuk menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Melalui apel siaga kelistrikan, perusahaan menegaskan komitmennya menghadirkan listrik yang andal saat masyarakat menyambut Tahun Baru 2026.

Apel Siaga Kelistrikan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dan dihadiri jajaran manajemen PLN Indonesia Power, termasuk Direktur Operasi Pembangkit Gas Purnomo serta Direktur Operasi Pembangkit Batubara M. Hanafi Nur Rifai, bersama seluruh personel siaga dari berbagai unit kerja di Tanah Air.

Daya pembangkit disiapkan untuk periode Tahun Baru

Dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id pada Rabu, 31 Desember 2025, dalam periode siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru), Subholding PLN Indonesia Power menyiapkan daya mampu netto sebesar 20.900 MW, dengan daya mampu pasok mencapai 19.228 MW. Tingkat keandalan pembangkit tercatat tinggi, dengan availability factor rata-rata 92 persen.

Sebanyak 443 unit mesin pembangkit yang tersebar di 43 Unit Bisnis disiagakan guna memastikan sistem pembangkitan tetap stabil dan andal, khususnya saat puncak konsumsi listrik pada malam Tahun Baru.

Stok energi primer aman hingga awal 2026

Kesiapan tidak hanya dari sisi pembangkit, tetapi juga energi primer. PLN Indonesia Power memastikan stok energi dalam kondisi aman selama periode libur akhir tahun.

Rata-rata stok batubara tercatat mencapai 23 Hari Operasi Pembangkit (HOP), LNG 12 HOP, serta BBM 20 HOP. Ketersediaan ini menjamin operasional pembangkit berjalan tanpa gangguan hingga memasuki awal tahun 2026.

4.882 personel siaga amankan sistem kelistrikan

Untuk menjaga keandalan sistem secara menyeluruh, PLN Indonesia Power mengerahkan 4.882 personel siaga yang terdiri dari 1.623 personel operasi, 675 personel pemeliharaan, dan 2.584 personel pengamanan korporat.

Dukungan sarana tanggap darurat juga disiapkan, mulai dari 33 unit mobil pemadam kebakaran, 25 unit ambulans, hingga peralatan pendukung dan material cadang gangguan dalam jumlah memadai.

Selain itu, 76 Posko Siaga Keandalan Pembangkit dioperasikan dan tersebar di seluruh wilayah kerja PLN Indonesia Power untuk memastikan respons cepat terhadap potensi gangguan, terutama saat malam pergantian Tahun Baru.

Komitmen jaga listrik saat pergantian tahun

Melalui kesiapsiagaan pembangkit, energi primer, dan sumber daya manusia, PLN Indonesia Power menegaskan komitmennya dalam menghadirkan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru 2026 dengan nyaman, aman, dan tanpa khawatir akan gangguan listrik.

(ANN)

Aceh Besa: PT PLN (Persero) melalui anak usahanya, PLN Nusa Daya berhasil mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Nusa Daya Krueng Raya berkapasitas 15 Megawatt (MW) di Kabupaten Aceh Besar pada Selasa, 23 Desember 2025 untuk menambah pasokan listrik Banda Aceh.

Penambahan pasokan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan sistem kelistrikan pascabencana di Banda Aceh sekaligus menyambut momen Nataru dan Bulan Ramadan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa pengoperasian PLTD Krueng Raya merupakan bagian dari langkah PLN untuk memastikan pemulihan kelistrikan di Banda Aceh berlangsung tuntas dan berkelanjutan pascabencana.

“Kehadiran PLTD ini menjadi bagian dari langkah strategis PLN untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan. Pascabencana, kami terus bergerak agar kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi dan aktivitas sosial maupun perekonomian dapat kembali berjalan normal,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2025.

Darmawan menambahkan, keberhasilan pengoperasian pembangkit ini tidak lepas dari kerja keras seluruh tim PLN di lapangan yang bekerja siang dan malam, serta dukungan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam proses pemulihan.

“Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat yang terus bersinergi dengan PLN, sehingga progres recovery bisa berjalan baik. PLN akan terus memastikan sistem kelistrikan tetap aman, andal, dan siap mendukung kebutuhan masyarakat,” imbuh Darmawan.

Sementara itu Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo, mengatakan, dengan beroperasinya PLTD Krueng Raya, kelistrikan Banda Aceh kini ditopang oleh beberapa pembangkit dengan total pasokan daya 32 MW.

Listrik ini dipasok oleh PLTD Lueng Bata existing milik PLN Nusantara Power berkapasitas 7 MW dan backup pasokan dari PLN Nusa Daya sebesar 25 MW yang terdiri dari 10 MW di PLTD Lueng Bata dan 15 MW di PLTD Krueng Raya.

“Dengan beroperasinya PLTD Krueng Raya, sistem kelistrikan di Banda Aceh kini memiliki cadangan yang lebih kuat, didukung oleh PLTD Lueng Bata existing dan backup dari 2 lokasi PLTD dari PLN Nusa Daya, sehingga keandalan layanan dapat lebih terjamin bagi masyarakat,” jelasnya.

Rizal menambahkan nantinya PLN akan kembali menambah pasokan listrik yang menyuplai Banda Aceh dengan pengoperasian PLTD di Ulee Kareng berkapasitas 25 MW, dengan begitu total backup daya yang memasok Banda Aceh nantinya sebesar 57 MW.

“Penempatan pembangkit di titik-titik strategis ini diharapkan dapat mengoptimalkan pasokan listrik, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terus terlayani dengan baik,” tutup Rizal.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) memproyeksi beban puncak penggunaan listrik mencapai 46.808 megawatt (MW) selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Sementara itu, daya mampu pasok PLN mencapai 53.930 MW. Artinya, terdapat cadangan total sebesar 7.122 MW (7,1 gigawatt) atau 15,2%.
"Pembangkitan kami cukup mempunyai margin yaitu 7 gigawatt," ucap Direktur Retail dan Niaga PT PLN Adi Priyanto dalam acara peluncuran Posko Nataru Sektor ESDM di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Adi juga memastikan bahwa kelistrikan pada hari-H Natal dan Tahun Baru aman dengan cadangan yang cukup. Menurutnya, beban puncak Natal 2025 diproyeksi tumbuh 6,98% dari tahun 2024. Sementara, beban puncak diproyeksikan turun 0,25% dari 2025.
Dia juga menyebut rata-rata hari operasional pembangkit (HOP) mencapai 22 hari.
"Nah ini tentunya sangat cukup pada masa siaga yang direncanakan hari ini sampai dengan tanggal 5 Januari," imbuh Adi.
Lebih lanjut, PLN juga memproyeksi lonjakan pemudik yang menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) pada masa Nataru tahun ini. Hal ini berjalan seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi EV di Tanah Air.
Dia mencatat, jumlah kendaraan listrik pada 2025 tercatat mencapai sekitar 150.000 unit. Angka ini melonjak dari sekitar 65.000 unit dari tahun sebelumnya.
Adapun PLN memproyeksikan jumlah pemudik kendaraan listrik pada Nataru tahun ini mencapai sekitar 26.000 orang. Angka ini meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebanyak 12.183 pemudik.
Untuk mengantisipasi hal itu, PLN menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga tiga kali lipat di sepanjang jalan tol pada tahun ini.
“Nataru tahun ini kita menambah 3 kali lipat jumlah SPKLU-nya di seluruh jalan tol, itu yang tahun lalu 500 jumlahnya SPKLU, sekarang kita tambah lagi menjadi 1.500 lebih, 1515 tepatnya,” ujar Adi.
Dia menuturkan, penambahan SPKLU dilakukan di seluruh ruas tol utama, baik di jalur Sumatra maupun Jawa hingga Probolinggo. Dengan penambahan tersebut, setiap rest area kini telah dilengkapi SPKLU.
Dengan begitu, pemudik pengguna EV tidak perlu khawatir kehabisan daya saat perjalanan jauh.
"Sekarang tolnya itu setiap rest area itu mempunyai SPKLU sehingga tidak mengkhawatirkan untuk teman-teman yang melakukan mudik dengan kendaraan listrik," ujar Adi.

Tomohon: Selama lebih dari dua dekade beroperasi, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, menjadi saksi perjalanan panjang PT PLN (Persero) dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) di kawasan timur Indonesia.

Pembangkit ini menjadi komitmen PLN dalam menghadirkan listrik bersih yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat di Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa PLN sebagai tulang punggung transisi energi nasional terus mendorong pemanfaatan energi bersih di sektor ketenagalistrikan.

“PLN berkomitmen mendukung transisi energi berbasis energi baru terbarukan menuju Net Zero Emissions. Melalui pengembangan berbagai sumber energi baru terbarukan, kami berupaya menghadirkan pasokan listrik yang andal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan demi masa depan energi Indonesia. Keberadaan PLTP Lahendong ini membuktikan bahwa sejak lama PLN telah menjadi pionir dalam pengembangan energi terbarukan di Tanah Air,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 November 2025.

Dikelola oleh PT Indonesia Power (PLN IP), subholding PLN, PLTP Lahendong Unit 1-4 menjadi pembangkit EBT terbesar di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo).

PLTP Lahendong pasok listrik bersih

Energi panas bumi dari Lahendong kini memasok sebagian besar kebutuhan listrik bersih di sistem kelistrikan Sulutgo, melampaui kontribusi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan tenaga surya.

Manager Unit Layanan Pusat Listrik PLTP Lahendong PLN IP, H.S.M. Saragih, menjelaskan PLTP Lahendong memiliki kapasitas terpasang 4x20 Mega Watt (MW) dengan total daya 80 MW. Jumlah ini berkontribusi signifikan terhadap sistem kelistrikan Sulutgo.

"Beban puncak sistem kelistrikan Sulutgo saat ini tercatat mencapai 490 MW. Dari jumlah itu, 18 persen suplai listrik dihasilkan oleh PLTP Lahendong. Artinya panas bumi di wilayah ini tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap porsi energi bersih, tetapi juga memastikan pasokan listrik tetap stabil dan andal bagi seluruh pelanggan di Sulutgo,” ujar Saragih di Tomohon, Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu.

PLTP Lahendong merupakan salah satu pionir pengembangan energi panas bumi di kawasan timur Indonesia. Eksplorasi pertama dilakukan pada periode 1994-1996. Pembangunan Unit 1 dimulai pada 1996 dan beroperasi komersial pada 2001, diikuti Unit 2 pada 2007, Unit 3 pada 2009, serta Unit 4 pada 2011. Hingga kini seluruh unit masih beroperasi optimal untuk menopang sistem kelistrikan Sulutgo.

“Unit 1 sudah beroperasi selama 25 tahun dan masih bisa beroperasi maksimal 20 MW. Unit 2 beroperasi sejak 2007, unit 3 pada 2009, dan unit 4 pada 2011. Semuanya hingga kini masih beroperasi penuh menyuplai sistem Sulutgo,” kata Saragih.

PLTP Lahendong juga memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari pembangkit panas bumi lain di Indonesia. Jika umumnya PLTP berlokasi di daerah pedesaan atau pegunungan terpencil, Lahendong menjadi satu-satunya pembangkit panas bumi yang beroperasi di wilayah perkotaan, tepatnya di Kota Tomohon.

“PLTP Lahendong sangat unik karena berada di Kota. Di seluruh Indonesia, pembangkit panas bumi umumnya berada di kabupaten, kecamatan, atau desa. Lahendong satu-satunya di perkotaan, tepatnya di Kota Tomohon. PLTP Lahendong menjadi contoh konkret bahwa pembangkit panas bumi tidak hanya aman bagi lingkungan, tetapi juga bisa berdampingan dengan kehidupan perkotaan,” ujar Saragih.

Hal ini sekaligus memperkuat pesan bahwa transisi menuju energi bersih dapat diwujudkan tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem maupun kenyamanan masyarakat.

PLTP miliki peran besar dalam transisi energi

Selain menjadi tulang punggung pasokan listrik di Sulutgo, PLTP Lahendong juga berperan aktif dalam mendukung agenda transisi energi dan dekarbonisasi nasional. Pembangkit ini juga menyuplai listrik bersih untuk Renewable Energy Certificate (REC), yang menandakan kontribusinya terhadap pengurangan emisi karbon dari sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

“PLTP Lahendong menjadi contoh nyata bagaimana energi panas bumi dapat mendukung agenda transisi energi nasional. Pembangkit ini pun telah tersertifikasi untuk menyuplai REC, hal ini membuktikan bahwa energi bersih dapat diandalkan untuk menekan emisi sekaligus menjaga keandalan sistem kelistrikan,” tutupnya.

Dengan kapasitas terbesar di antara sumber energi terbarukan yang menyuplai Sulutgo, PLTP Lahendong membuktikan perannya tidak hanya sebagai penopang listrik andal, tetapi juga sebagai simbol komitmen Indonesia terhadap energi bersih dan berkelanjutan.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)