Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali meminta trip kapal ferry ke Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ditambah agar pengiriman bahan pangan dan kebutuhan lainnya bisa meningkat.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan penambahan trip penyeberangan kapal besar bertujuan untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga komoditas di Nusa Penida. Koster meminta kepada Bupati dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk melakukan uji coba trip dari 2 kali menjadi 3 kali per hari.

Menurut Koster dengan pola layanan perintis, pengiriman barang terutama bahan kebutuhan pokok ke Nusa penida harusnya bisa dilakukan 3 - 4 kali sehari.

"Jika penambahan trip ini berhasil dilakukan, maka ke depan perbedaan harga antara Klungkung daratan dengan Nusa Penida tidak akan terjadi lagi, karena pasokan lancar dan stoknya juga menjadi aman, sekalipun akan terjadi penambahan subsidi dari dua kali sebesar Rp1,4 miliar menjadi tiga kali sebesar Rp2,1 miliar,'' jelas Koster dikutip Rabu (17/6/2026).

Selain dengan jalur perintis, usulan penambahan trip dengan opsi komersialisasi jalur penyeberangan juga mengemuka. Akan tetapi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta menjelaskan hasil kajian oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali dengan berdasarkan data load factor dan tarif yang berlaku menunjukkan layanan operasional kapal di lintasan Padangbai - Nusa Penida pada saat ini belum layak dikomersilkan secara langsung.

Selain itu juga terdapat penegasan Direktur Sarana Prasarana ASDP Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, tidak diperbolehkan adanya dua jenis layanan (perintis dan komersil) dalam 1 lintasan pelayaran.

Selanjutnya, pengoperasian layanan komersial pada lintasan pelayaran Padangbai Nusa Penida tidak dapat dilakukan tanpa mencabut subsidi layanan existing KMP Nusa Jaya Abadi.

Komersialisasi secara langsung memiliki potensi risiko, seperti layanan kapal swasta dihentikan karena tidak menguntungkan dan lonjakan harga barang, serta proses komersialisasi disarankan melalui proses transisi melalui mekanisme kenaikan tarif secara bertahap guna menurunkan subsidi kapal KMP. Nusa Jaya Abadi tanpa menimbulkan gejolak masyarakat akibat kenaikan harga barang yang signifikan serta memberi waktu Pemerintah Kabupaten Klungkung mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan.

Untuk itu sebagai langkah tindak lanjut, perlu dilakukan penyesuaian tarif, di manaPemerintah Kabupaten Klungkung melakukan review terhadap tarif existing dan mengusulkan tarif baru dengan mempertimbangkan masukan masyarakat pengguna. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali melakukan revisi terhadap Pergub tentang tarif.

Selain itu juga perlu dilakukan evaluasi layanan dimana pemerintah provinsi Bali dan pemerintah kabupaten Klungkung melakukan monitoring dan evaluasi kinerja layanan setelah pemberlakuan tarif baru selama 6 bulan, serta apabila load factor konsisten di atas 60% dan pendapatan melebihi biaya (laba positif) akan dilakukan proses komersialisasi.

Bisnis.com, DENPASAR — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) di seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia, termasuk di Bali.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan seluruh TPA tidak lagi diperbolehkan menerapkan sistem open dumping mulai 1 Agustus 2026. Sembari menunggu pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), masyarakat diminta melakukan pemilahan sampah dari sumber.

Menurut Jumhur, Bali menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari dan sebagian besar masih berakhir di TPA dengan sistem open dumping. Praktik tersebut dinilai tidak lagi dapat dipertahankan karena menimbulkan dampak lingkungan.

" Open Dumping telah mencemari lingkungan, meracuni air dan mencoreng citra Bali, termasuk Indonesia. Karena itu, saya mengingatkan komitmen agar pada 1 Juli 2026, seluruh masyarakat Bali harus memilah sampah secara serentak dari sumber, dan pada 1 Agustus 2026 bersamaan dengan daerah lainnya, Bali menutup open dumping untuk selamanya," jelas Jumhur, Rabu (10/6/2026).

Dia mengatakan pemilahan sampah menjadi kunci dalam pengelolaan sampah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri daur ulang.

"Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah membuktikan tingkat pemilahan sampah yang baik, di kedua wilayah ini mencapai 70%. Ini pencapaian luar biasa, harus dijadikan model ke seluruh Bali dan tidak ada yang boleh wilayah lain tertinggal," tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah daerah terus menjalankan Gerakan Bali Bersih Sampah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Menurut Koster, volume sampah di Bali mencapai 3.436 ton per hari. Kota Denpasar menjadi penyumbang terbesar dengan 1.005 ton per hari, disusul Kabupaten Gianyar 562 ton per hari dan Kabupaten Badung 547 ton per hari. Adapun kabupaten lainnya menghasilkan sampah antara 112 ton hingga 413 ton per hari.

"Jenis sampah yang paling banyak itu ialah sampah organik sebesar 60% dan sampah plastik 17%. Kalau dicermati dari sumbernya, paling banyak sampah ini bersumber dari kegiatan rumah tangga 60%, aktivitas perniagaan 11%, dan pasar 7%," jelas Gubernur Koster.

Dia menilai persoalan sampah di Bali telah menjadi isu serius. Saat ini, sekitar 23% sampah masih dibuang sembarangan ke lingkungan. Sementara itu, 43% sampah dibawa ke TPA, 18% berhasil dikurangi, dan 16% ditangani melalui berbagai metode pengelolaan.

"Jadi dua program pengelolaan sampah ini, yaitu Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan melakukan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai harus dijalankan, tidak bisa ditawar," tegas Gubernur Koster.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mendapat insentif fiskal Rp6 miliar sebagai apresiasi terhadap kinerja pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Bali berhasil memboyong peringkat 1 dalam dua kategori sekaligus yaitu peringkat 1 dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting Tingkat Provinsi, dan Peringkat 1 dalam kategori Pengendalian Inflasi Tingkat Provinsi.

Selain menerima trofi penghargaan, Provinsi Bali juga memperoleh insentif apresiasi dengan total Rp6 miliar untuk dua capaian peringkat 1 yang diperoleh. Di mana untuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan penghargaan masing-masing sebesar Rp1 miliar untuk peringkat 3, Rp2 miliar untuk peringkat 2 dan Rp3 miliar untuk peringkat 1.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa sistem penilaian tahun ini dibagi enam regional sebagai upaya menciptakan kompetisi yang lebih adil bagi seluruh daerah, termasuk daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas.

“Untuk Bali tidak kita gabungkan dengan regional NTB, NTT karena kalau masuk regional itu pasti akan menang lagi. Bali masuk regional Jawa-Bali pun menang lagi,” jelas Tito dikutip dari keterangan pers, Jumat (5/6/2026).

Gubernur Bali Wayan Koster hadir langsung dalam malam apresiasi tersebut. Gubernur Koster menerima penghargaan peringkat pertama sebagai pemerintah daerah berprestasi kategori Pengendalian Inflasi yang diserahkan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.

Kemudian, selanjutnya Gubernur Koster menerima penghargaan peringkat pertama nasional sebagai pemerintah daerah berprestasi penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting yang diserahkan oleh Menteri Perumahan dan Permukiman RI Maruarar Sirait.

Diketahui dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, penghargaan untuk tingkat kabupaten, Kota dan Provinsi sebagian besar diterima oleh Bali. Di mana peringkat 1 tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Badung disusul peringkat 2 dan 3 diperoleh oleh Kabupaten Gianyar dan Tabanan sedangkan peringkat 1 tingkat kota diterima oleh Kota Denpasar.

Selain itu Kabupaten Gianyar juga memperoleh peringkat terbaik 3 dalam kategori Creative Financing tingkat Kabupaten dan Kota Denpasar memperoleh peringkat terbaik 3 dalam kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kota.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menggandeng sejumlah Online Travel Agent (OTA) untuk mengoptimalkan Pungutan Wisatawan Asing (PWA).

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan terus mengoptimalkan PWA untuk memperkuat fiskal daerah di tengah efisiensi anggaran dari pusat.

"Kami juga berkolaborasi dengan berbagai maskapai penerbangan internasional dan Online Travel Agent (OTA) besar seperti Trip.com, Tiket.com, Traveloka, Agoda, hingga Booking.com agar kebijakan ini tersosialisasi dengan baik," kata Wayan Koster, Sabtu (16/5/2026).

Selain travel agent, Pemprov Bali juga menggandeng Imigrasi, kemudian Koster juga berencana mengundang Konsulat Jenderal negara-negara sahabat yang ada di Pulau Dewata untuk sosialisasi.

PWA mulai diterapkan pada 14 Februari 2024 dan hingga 31 Desember tahun tersebut, tercatat sebanyak 2,1 juta wisatawan mancanegara (wisman) melunasi pembayaran PWA dengan total kontribusi sebesar Rp318 miliar.

Jika dipersentasekan, jumlah yang membayar PWA di tahun 2024 mencapai 32% dari total kunjungan Wisatawan Asing yang tahun itu mencapai 6,3 juta orang.

Selanjutnya pada tahun 2025, Pemprov Bali melakukan revisi Perda dan Pergub agar bisa melibatkan pelaku pariwisata dalam mengoptimalkan PWA.

Koster menyebut upaya ini membuahkan hasil karena pada tahun 2025, jumlah turis asing yang membayar PWA bertambah menjadi 2,4 juta orang atau 34% dari total kunjungan yang mencapai 7 juta orang.

"Total kontribusi yang masuk sebesar Rp369 miliar. Dan yang sangat menggembirakan, 96% dibayar sebelum wisatawan terbang ke Bali," kata Koster.

Koster juga menegaskan bahwa PWA sepenuhnya menerapkan sistem online. Dana yang dibayarkan turis asing langsung masuk ke rekening Pemprov Bali di Bank BPD Bali dan selanjutnya disalurkan ke kas daerah.

"Tidak ada pembayaran cash, tak ada interaksi antarorang. Jadi saya pastikan tak mungkin ada penyelewengan," kata Koster.

Berpedoman pada regulasi yang berlaku, dana PWA sepenuhnya dimanfaatkan untuk pelestarian budaya, perlindungan lingkungan alam serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor pariwisata Bali.

Penggunaan dana PWA ini telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Lebih dari itu, program ini juga mendapat atensi Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) yang telah melakukan kajian dan memberi rekomendasi.

Bisnis.com, DENPASAR – Umat Islam di Bali diimbau untuk melaksanakan takbiran dari rumah masing - masing untuk menghormati hari raya Nyepi 2026 yang diprediksi bersamaan dengan malam takbiran lebaran.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan pihaknya bersama stakeholder terkait telah melakukan sejumlah langkah antisipasi jika malam takbiran dilaksanakan bertepatan dengan Hari Raya Nyepi, Kamis (19/3/2026).

“Ini kan belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Kalau sekiranya ada umat Muslim yang merayakan Idul Fitri tanggal 20 Maret, maka malam takbirannya bisa terjadi pada 19 Maret yang bertepatan dengan Nyepi,” jelas Koster dikutip dari keterangan resminya, Jumat (13/3/2026).

Menyikapi kemungkinan tersebut, Gubernur Koster telah mengumpulkan seluruh majelis umat beragama untuk merumuskan seruan bersama.

Mengacu pada seruan bersama, jika ada umat muslim yang melaksanakan takbiran pada tanggal 19 Maret, mulai pukul 18.00 Wita hingga 21.00 Wita, didorong agar sedapat mungkin melaksanakannya di rumah masing-masing.

Kalaupun harus ke masjid atau musala, diharapkan dilaksanakan ke lokasi terdekat dengan berjalan kaki, tidak menggunakan pengeras suara, lampu penerang berlebihan dan pawai.

Gubernur Koster bersama stakeholder terkait telah melakukan pemetaan keberadaan umat muslim yang kemungkinan melaksanakan malam takbiran bertepatan dengan Nyepi.

"Kami sudah perkirakan dan hanya sedikit di Bali. Terutama dilaksanakan oleh sameton Muslim Muhammadiyah, ada 4 masjid dan jumlahnya juga tak terlalu banyak,” kata

Koster menghimbau agar semua umat mengedepankan sikap saling menghormati dan toleransi untuk kerukunan antar umat beragama yang selama ini telah terpelihara dengan baik di Pulau Dewata.

Pada bagian lain, dia juga menyampaikan bahwa sebagai Gubernur tugasnya adalah memfasilitasi agar semua umat beragama dapat menjalankan ibadah dengan baik di Daerah Bali.

"Umat Muslim dan Hindu di Bali dapat menjalankan Idul Fitri dan Nyepi dengan tertib dan disiplin, tetap jaga hubungan harmonis antar umat beragama karena ini sudah menjadi kesepakatan dan komitmen kami,” kata Koster.

Selain itu, Muhammadiyah Provinsi Bali juga menghimbau warga persyarikatan untuk melaksanakan takbiran di rumah dan tidak perlu ke masjid. Kebijakan ini untuk menghormati umat Hindu Bali yang sedang melaksanakan hari raya Nyepi.

Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah sudah memutuskan hari raya Idulfitri jatuh pada 20 Maret 2026.

ami ke depan akan terus menata agar ekosistem ini terus terjaga baik dan memiliki daya saing dengan negara-negara yang jadi tujuan wisata dunia

Badung, Bali (ANTARA) -

Gubernur Bali Wayan Koster memprioritaskan penataan lima pembangunan sektor kepariwisataan untuk mendongkrak daya saing wisata Pulau Dewata dengan negara kompetitor.

“Kami ke depan akan terus menata agar ekosistem ini terus terjaga baik dan memiliki daya saing dengan negara-negara yang jadi tujuan wisata dunia,” kata Koster di sela pembukaan kantor konsuler Amerika Serikat di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Adapun fokus peningkatan pembangunan kepariwisataan di Bali itu yakni pembangunan kebudayaan, ekosistem alam, infrastruktur, transportasi dan penanganan sampah yang harus dikelola lebih baik.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur dan transportasi misalnya diarahkan untuk menekan kemacetan agar wisatawan merasa nyaman dan aman selama berlibur di Bali.

Prioritas tersebut, kata dia, juga sudah masuk dalam haluan pembangunan 100 tahun yaitu pariwisata berbasis budaya berkualitas dan bermartabat.

Di sisi lain, tantangan kompetitor tujuan wisata dunia lainnya juga menjadi acuan untuk menata Bali lebih baik.

“Akhir tahun lalu kami menghadapi sorotan dan isu. Wisatawan berkunjung ke Bali justru peningkatannya paling tinggi yaitu lebih dari tujuh juta orang 2025 dan 2026, saya amati (kedatangan) hariannya menunjukkan angka positif,” ucapnya.

Tak hanya itu, dari sisi perilaku wisatawan juga menjadi perhatian pemerintah agar mereka menaati aturan hukum dan norma di Bali.

“Untuk itu, kami sudah membuat skema edaran yaitu apa yang boleh dan dilarang dilakukan selama berlibur di Bali untuk wisatawan,” imbuhnya.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali pada 2025, jumlah wisatawan asing berkunjung di Bali mencapai 6,94 juta orang atau naik 9,72 persen dibandingkan 2024 mencapai 6,3 juta.

Kunjungan wisman hampir tujuh juta orang itu mencatatkan angka tertinggi sejak sebelum COVID-19.

Australia menjadi kontributor terbesar kunjungan wisatawan asing dengan berada di puncak klasemen sebanyak 1,62 juta disusul 569 ribu dan China sebanyak 537 ribu orang.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WtE) akan dimulai pada Maret 2026, dengan groundbreaking yang direncanakan berlangsung pada bulan tersebut.

"Kemarin sudah bertemu Pak Menteri, Danantara sudah siap untuk WtE dan groundbreaking pada Maret 2026," jelas Koster, Selasa (3/2/2026).

Koster mengatakan fasilitas tersebut akan dibangun selama 12 bulan dan diharapkan siap beroperasi pada 2027.

Pada kesempatan yang sama, Koster juga angkat suara setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti masalah sampah di Bali yang belum teratasi.

Koster berpandangan kritik Prabowo tersebut sebagai dorongan agar penanganan sampah di Bali lebih cepat. Penanganan sampah berbasis sumber akan makin diintensifkan, kemudian pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dilanjutkan.

Selain itu, Pemprov Bali juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan sampah agar lebih fokus. Koster juga melantik Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru untuk memimpin penanganan sampah di Bali. Dia mengemukakan penggantian ini dilakukan karena Kadis LHK yang lama tidak bisa lagi menjalankan tugas karena sakit.

Adapun data pemerintah Provinsi Bali memperlihatkan bahwa timbulan sampah di Bali mencapai 1,2 juta ton per tahun pada 2024. Timbulan sampah terbesar ada di Kota Denpasar yang mencapai 366.806 ton, kemudian di Kabupaten Gianyar sebesar 205.129 ton per tahun dan Kabupaten Badung 199.810 ton per tahun.

Kabupaten Buleleng menyusul dengan volume timbulan sampah mencapai 150.779 ton per tahun, Kabupaten Karangasem 102.643 ton, Kabupaten Tabanan 86.571 ton, Kabupaten Jembrana 60.106 ton, Kabupaten Bangli 41.557 ton dan Kabupaten Klungkung dengan timbulan sampah 40.829 ton sampah per tahun.

Masalah penumpukan sampah terjadi di Kota Denpasar dan Badung yang menjadi penghasil sampah terbesar. Penumpukan sempat terjadi ketika TPA Suwung ditutup awal 2026, meski penutupan kemudian ditunda setelah mendapat penolakan dari warga dan swakelola di TPA Suwung.

Bali tetap kuat dengan pariwisata berbasis budaya, tradisi, seni dan alam meskipun sering digoyang dengan banyak isu

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan Bali mendapat peringkat satu World’s Best Destination 2026 dalam ajang bergengsi Travelers’ Choice Awards: Best of the Best oleh TripAdvisor.

Koster di Denpasar, Sabtu, mengaku gembira sebab predikat destinasi wisata dunia terbaik tetap berhasil diraih Bali meski sepanjang 2025 kerap digoyang isu miring.

“Bali di posisi nomor satu dari 10 top destinasi pariwisata dunia, Bali menempati posisi tertinggi di dunia sepanjang sejarah, meski digoyang dengan isu sampah, macet, sepi dan lain ternyata tak bisa menggoyahkan posisi Bali," kata dia.

Dalam ajang Travelers’ Choice Awards: Best of the Best oleh TripAdvisor sendiri, Bali menduduki peringkat pertama di atas London, Dubai, Hanoi, Paris, Roma, Marrakesh, Bangkok, Kreta dan New York.

Pemprov Bali menilai capaian ini berkat Bali tetap kuat dengan pariwisata berbasis budaya, tradisi, seni dan alam meskipun sering digoyang dengan banyak isu tadi.

Ia juga meyakinkan bahwa Pemprov Bali secara bertahap terus menata pariwisata dan infrastrukturnya sehingga semakin berkelanjutan.

Gubernur Bali berterima kasih kepada semua pihak dan masyarakat yang terus aktif menjaga kualitas pariwisata Bali, dan kerja keras itulah yang diapresiasi dunia.

Sebab, sepanjang masuk daftar terbaik oleh TripAdvisor, baru kali ini Bali menduduki peringkat pertama.

Lebih jauh, selain menjadi destinasi wisata terbaik dunia, Bali juga diakui global dalam berbagai kategori lainnya seperti peringkat pertama Honeymoon Destination, Top 10 Cultural Destination, Top 10 Solo Travel Destination, dan Top 20 Trending Cities.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sendiri dalam unggahan media sosialnya menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan representasi dari jutaan ulasan objektif para wisatawan mancanegara selama satu tahun terakhir.

Predikat ini juga hanya dianugerahkan kepada kurang dari 1 persen destinasi di seluruh dunia yang memenuhi standar keunggulan tertinggi.

"Terpilihnya Bali sebagai destinasi wisata terbaik di dunia versi Tripadvisor menunjukkan bahwa Bali masih jadi magnet pariwisata dunia," tulis Menpar Widiyanti di akun Instagramnya.

Kementerian Pariwisata memastikan pariwisata Bali akan tumbuh menjadi destinasi kelas dunia yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat lokal Bali.

"Kami ingin memastikan Bali terus tumbuh sebagai destinasi pariwisata berkualitas yang memberi manfaat bagi masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, dan menginspirasi dunia," ujarnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menambah penyertaan modal Rp445 miliar ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan penyertaan modal tersebut Rp300 miliar berasal dari hasil sewa lahan Pemerintah Provinsi Bali di kawasan ITDC Nusa Dua. Kemudian Rp145 miliar merupakan inbreng lahan Pemprov di Renon.

Dengan tambahan modal tersebut, total penyertaan modal Pemprov Bali di Bank BPD mencapai 40%. Koster menyebut penambahan modal akan menguntungkan kedua pihak, baik Pemprov Bali maupun Bank BPD Bali. Pemprov Bali akan mendapatkan pemasukan rutin setiap tahun.

"Dari Rp445 miliar saja, akan ada pemasukan sekitar Rp111 miliar per tahun. Bisa digunakan untuk melakukan pembangunan," jelas Koster, Rabu (14/1/2026).

Bagi Bank BPD Bali, penyertaan modal akan semakin memperkuat modal Bank, Koster menargetkan Bank BPD Bali naik kelas, dan menjadi bank daerah terbaik di Indonesia. Kemudian dari sisi penyaluran pembiayaan, dengan penyertaan modal diharapkan Bank BPD Bali semakin agresif menyalurkan kredit ke pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Koster juga mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali untuk menambah penyertaan modal di Bank BPD Bali. Menurutnya akan sangat menguntungkan bagi Kabupaten/Kota karena pendapatan dari dividen akan semakin besar.

Sebagai informasi, hingga kuartal III/2025 asset mencapai Rp42,4 triliun atau mencapai 102,86% dari target sebesar Rp41,29 triliun dan tumbuh sebesar 9,01% secara (yoy) dibandingkan September 2024 Rp38,96 triliun. Laba mencapai Rp945,43 miliar atau tumbuh sebesar 22,14% dibandingkan periode yang sama di 2024.

Penyaluran kredit telah mencapai Rp24,71 triliun atau mencapai 100,84% dari target sebesar Rp24,51 triliun dan tumbuh sebesar 9,82% secara (yoy) dibandingkan September 2024 sebesar Rp22,5 triliun. Kredit ke UMKM mencapai Rp12,55 triliun atau 50,80% dari total kredit yang didukung dengan penyaluran produk kredit UMKM diantaranya KUR, Kredit Usaha Alsintan (KUA), Sidi Kumbara dan produk-produk kredit UMKM lainnya.

Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Bank BPD Bali mencapai Rp35,52 triliun, melebihi target yang direncanakan sebesar Rp33,97 triliun. Penghimpunan DPK tersebut tumbuh 6,68% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2024, mencapai Rp33,29 triliun. Secara proporsi, DPK didominasi oleh pencapaian dana berbiaya murah dimana rasio CASA mencapai 64,99%.

Dilihat dari rasio keuangan juga terjaga dengan baik, di mana per September 2025 KPMM sebesar 28,60%, ROA sebesar 3,90%, ROE sebesar 26,46%, NIM sebesar 6,40%, BOPO tercatat sebesar 60,15%, menunjukkan efisiensi yang terjaga baik, sedangkan LDR mencapai 69,54%. Adapun NPL Gross berada di posisi 0,85%.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana membantah anggapan Bali mengalami penurunan signifikan kunjungan wisatawan.

Ia menyebut data terbaru menunjukkan jumlah wisatawan mancanegara di Bali masih mengalami peningkatan, meski terdapat sedikit koreksi pada pergerakan wisatawan domestik.

"Jadi kami sudah mendapatkan data bahwa wisatawan mancanegara tetap meningkat sekarang 6,8 juta tapi targetnya mencapai 7 juta," ujar Widiyanti dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12).

"Tapi memang wisatawan nusantaranya sedikit menurun mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal-hal yang lain ya, jadi mereka berjalan-jalan di Jawa kebanyakan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Yogyakarta," tambahnya.

Menurutnya, pergeseran tujuan wisata domestik tersebut membuat sejumlah daerah di Pulau Jawa justru mencatatkan lonjakan kunjungan. Yogyakarta disebut menjadi salah satu wilayah yang mengalami peningkatan wisatawan cukup tinggi.

"Yogyakarta terlihat ada peningkatannya luar biasa, nah, tapi Bali tidak sepi, tetap ramai, tapi hanya ada penurunan sedikit saja, sekitar 2 persen," kata Widiyanti.

Widiyanti menegaskan secara umum kondisi pariwisata Bali masih terjaga dengan baik. Ia menilai dinamika kunjungan yang terjadi lebih dipengaruhi oleh faktor cuaca dan preferensi perjalanan wisatawan nusantara, bukan karena menurunnya daya tarik Bali sebagai destinasi utama.

Isu Bali sepi kunjungan wisata saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 sebelumnya juga mendapat respons dari Gubernur Bali Wayan Koster. Ia menyebut narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah daerah.

"Bohong, saya punya data. Setiap hari totalnya meningkat. Sekarang per harinya 17 ribu wisatawan asing, sebelumnya 20 ribu (wisatawan asing)," kata Koster usai Rapat Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin (22/12).

Koster menyampaikan hingga pertengahan Desember 2025 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali telah mencapai 6,7 juta orang, meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 6,3 juta wisatawan. Ia memperkirakan angka tersebut masih akan bertambah hingga akhir periode Nataru dengan target 7 juta kunjungan pada 2025.

Meski jumlah wisatawan meningkat, Koster mengakui tingkat okupansi hotel belum sepenuhnya sebanding. Hal itu dipengaruhi oleh peralihan wisatawan ke akomodasi non-hotel seperti Airbnb yang tidak seluruhnya tercatat dalam pajak daerah.

"Kalau itu soal lain. Jadi ada yang menggunakan fasilitas penginapan melalui Airbnb, yang tidak bayar pajak. Akibatnya, adalah peningkatan jumlah wisatawan tidak sebanding dengan peningkatan hunian hotel dan pajak hotel dan restoran," ujarnya.

Ia juga menyebut cuaca buruk seperti hujan lebat dan banjir turut memengaruhi aktivitas wisatawan, termasuk keluhan sebagian pelaku transportasi pariwisata.

Menurut Koster, data dari otoritas bandara dan Dinas Pariwisata Bali tetap menunjukkan tren kunjungan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Gubernur BaliWayan Koster ingin menghentikan praktik akomodasi Airbnb di Pulau Dewata. Pasalnya, pasar daring untuk akomodasi itu tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

"Nanti akan dikaji, kita akan mengajukan supaya itu (akomodasi Airbnb) disetop," ujar Koster usai menghadiri Musyawarah Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali ke-15 di Denpasar, Bali, Rabu (3/12).

Dalam sambutannya, Koster menyebut ada lebih dari 2.000 unit hotel dan vila tidak berizin di Pulau Bali yang harus ditertibkan.

"Wisatawannya naik, tapi tingkat huniannya juga tidak naik (tidak) selaras dengan jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Selain itu juga merugikan pendapatan daerah. Tidak sepenuhnya menghidupi ekonomi lokal Bali, itu yang terjadi sekarang," ujarnya.

"Belum lagi yang ilegal, belum lagi yang nakal-nakal semua akan kita tertibkan tidak ada ampun. Kita semua harus kompak. Jadi saya ajak semua kompak di Bali, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi kita semua," sambungnya.

Koster juga memastikan rumah dan vila pribadi di Bali yang disewa oleh orang asing dengan harga murah dan tidak bayar pajak akan ditertibkan tahun depan.

"Ada rumah, ada vila pribadi disewa oleh orang asing dengan harga yang sangat murah. Karena dia enggak bayar pajak kan, kasihan hotel yang berizin, bayar pajak berhadapan dengan penginapan-penginapan (yang ilegal). Sudah ada datanya. Akan diajukan untuk disetop, mulai 2026 akan ditindak," ujarnya.

Denpasar (ANTARA) -

Gubernur Bali Wayan Koster bakal menyetop praktik akomodasi Airbnb karena dinilai tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

“Nanti akan dikaji dan kami akan ajukan supaya itu disetop,” kata Koster di sela Musyawarah Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali ke-15 di Denpasar, Bali, Rabu.

Menurut dia, keberadaan akomodasi yang dipasarkan berbasis digital itu mempengaruhi pendapatan daerah khususnya pos PAD dari komponen pajak perhotelan dan restoran.

Ia mengungkapkan kunjungan turis meningkat namun tidak sejalan dengan tingkat hunian perhotelan di Bali khususnya yang tergabung di bawah naungan asosiasi PHRI Bali.

Koster bahkan menyebutkan ada lebih dari 2.000 unit hotel dan vila tidak berizin di Bali yang harus ditertibkan.

Untuk itu, ia mengajak pelaku pariwisata untuk kompak membantu pemerintah menertibkan akomodasi yang tak berkontribusi untuk pendapatan daerah itu.

“Itu (Airbnb) tidak sepenuhnya menghidupi ekonomi lokal Bali, itu yang terjadi sekarang. Belum lagi ada yang ilegal dan nakal, semua akan kami tertibkan, tidak ada ampun. Kita harus kompak, tidak hanya tanggung jawab pemerintah tapi kita semua,” ucapnya ketika memberikan sambutan kepada peserta Musda.

Sementara itu, Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardana Sukawati mengungkapkan saat ini anggota organisasinya mencapai 378 akomodasi.

Jumlah itu tidak sebanding dengan akomodasi yang melakukan pemasaran daring yang diperkirakan mencapai 16 ribu unit.

Terkait praktik Airbnb, lanjut dia, dijalankan di antaranya oleh orang asing (WNA) yang mengontrak rumah warga kemudian dipasarkan kembali dalam bentuk sewa harian melalui platform digital tersebut.

“Itu sangat merugikan tren peningkatan kunjungan wisatawan tidak linier dengan pendapatan asli daerah dan tingkat hunian,” katanya.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJpb) Provinsi Bali hingga Oktober 2025, realisasi PAD di Pulau Dewata mencapai Rp15,3 triliun atau 71 persen dari total pagu mencapai Rp21,5 triliun.

Realisasi itu tumbuh 9,58 persen dibandingkan periode sama 2024.

Ada pun pajak daerah berkontribusi besar terhadap PAD di Bali yaitu mencapai Rp12 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp7,13 triliun berasal dari pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang tumbuh 14,76 persen secara tahunan.

PBJT barang dan jasa tertentu meliputi makanan, minuman, perhotelan hingga kesenian dan hiburan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025