Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menyatakan kesiapan penuh menjalankan kebijakan baru pemerintah terkait tata kelola harga gas bumi nasional, sebagai bagian dari komitmen menjaga keandalan pasokan gas bagi sektor industri di tengah dinamika harga energi global.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, setelah pemerintah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi industri, termasuk sektor keramik dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dalam kurun hampir 10 hari terakhir.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan penyesuaian harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) non-Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri dilakukan demi menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
“Atas dasar arahan Bapak Presiden, bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar US$15 sampai US$16 per MMBTU, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi US$13 per MMBTU," jelas Bahlil kepada awak media di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Senin (29/6).
Penyesuaian harga dilakukan melalui optimalisasi struktur biaya di seluruh rantai pasok LNG, mencakup harga gas hulu, biaya pemrosesan, serta komponen infrastruktur dan niaga, sehingga manfaatnya dapat diteruskan langsung kepada pelanggan industri. Penurunan ini berlaku bagi konsumen akhir LNG non-HGBT di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, dari sebelumnya US$20,57 per MMBTU menjadi US$13 per MMBTU.
Pemerintah menegaskan penyelesaian dilakukan secara menyeluruh melalui tiga kategori pasokan, yakni HGBT, gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT. Harga gas HGBT tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu US$6,5 per MMBTU untuk bahan baku dan US$7 per MMBTU untuk bahan bakar. Untuk gas pipa non-HGBT di wilayah Jawa Barat, harga di tingkat pelanggan dipastikan tidak naik, rata-rata US$9,6 per MMBTU.
Bahlil menjelaskan pemerintah memahami kebutuhan industri atas pasokan energi yang kompetitif, namun di sisi lain produksi gas pipa dari energi fosil mengalami penurunan alamiah sehingga LNG menjadi bagian penting dari strategi pemenuhan gas nasional agar kegiatan industri tetap berjalan. Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan SKK Migas dan badan usaha terkait dalam pengaturan alokasi dan pelaksanaan kebijakan harga di lapangan.
"Kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah," tegas Bahlil.
Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto menyatakan perusahaan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah. "PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," jelas Arief.
Sebagai Subholding Gas Pertamina dan badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN menegaskan komitmennya menjaga pasokan tetap andal. "Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ungkap Arief.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) memproyeksikan https://www.bisnis.com/topic/201/bank-indonesia (BI) baru akan menurunkan suku bunga acuannya secara bertahap menuju level yang lebih netral pada awal 2027.

Dalam laporan bertajuk OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, lembaga yang bermarkas di Paris, Prancis itu memperkirakan bahwa bank sentral akan mempertahankan sikap kebijakan ketat yang moderat (moderately restrictive) hingga akhir tahun ini. Langkah kehati-hatian ini diambil karena tekanan dari luar.

OECD menyoroti bahwa BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada Mei 2026. Kenaikan ini merespons peningkatan risiko (upward risks) yang dipicu oleh transmisi tingginya harga energi global serta pelemahan nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi sekitar 6% terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sejak awal tahun.

Untuk menjaga inflasi domestik secara berkelanjutan sesuai target yaitu 2,5±1%, OECD menilai BI perlu terus mengedepankan pendekatan yang bergantung pada data (data-dependent approach).

BI pun diyakini harus menyeimbangkan antara dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengawasan ketat terhadap tekanan harga akibat gejolak energi dan pelemahan kurs. Di samping itu, peluang pelonggaran moneter masih terbuka lebar di tahun depan.

"Apabila nilai tukar stabil dan dampak putaran kedua [second-round effects] tetap terkendali, suku bunga kebijakan dapat diturunkan secara bertahap menuju level yang lebih netral pada awal 2027," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Dari sisi inflasi, pemerintah sejauh ini dinilai cukup membantu meringankan beban bank sentral. OECD mencatat bahwa kebijakan penahanan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini sangat membantu dalam membendung laju tekanan inflasi akibat melesatnya harga energi global.

Secara keseluruhan, OECD memproyeksikan laju inflasi umum (headline inflation) Indonesia akan menyentuh level 3,4% pada 2026 sebelum kembali melandai ke 2,5% pada 2027.

Sementara itu, seiring dengan masih ketatnya suku bunga dan tekanan biaya energi yang membebani konsumsi maupun investasi, laju pertumbuhan ekonomi (PDB) diproyeksikan akan berada di angka 4,7% pada 2026 dan baru kembali pulih ke level 5,0% pada 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha mewanti-wanti risiko berlanjutnya tekanan inflasi dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan berlanjutnya tren harga tinggi energi global dan belum stabilnya nilai tukar rupiah. Kondisi ini dikhawatirkan bisa meningkatkan beban biaya produksi industri, memicu kenaikan harga barang hingga tekanan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebagaimana diketahui, inflasi pada Mei 2026 tercatat mencapai 3,08% secara tahunan (year on year/yoy) dan 0,28% secara bulanan (month to month/mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain dipicu kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices), terutama energi, tekanan inflasi juga tecermin dari hasil survei PMI Manufaktur yang menunjukkan bahwa sebagian produsen mulai meneruskan kenaikan biaya produksi kepada konsumen.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan dunia usaha mulai merasakan peningkatan tekanan biaya, terutama yang berasal dari kenaikan harga energi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada biaya impor bahan baku serta logistik.

“Jika harga energi global masih tinggi dan rupiah belum stabil, maka tekanan inflasi beberapa bulan ke depan berpotensi tetap meningkat, khususnya pada sektor manufaktur, transportasi, dan pangan olahan,” kata Erwin ketika dihubungi, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, sebagian pelaku industri mulai melakukan penyesuaian harga jual sebagai respons terhadap kenaikan biaya produksi. Namun, banyak perusahaan masih berupaya menahan kenaikan harga agar daya beli masyarakat tidak makin tertekan.

Erwin menilai posisi dunia usaha saat ini tidak mudah karena harus menghadapi kenaikan berbagai komponen biaya secara bersamaan, mulai dari energi, bahan baku impor, hingga biaya pembiayaan yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar.

“Pengusaha saat ini berada dalam posisi yang cukup sulit karena harus menanggung kenaikan biaya produksi, biaya energi, bahan baku impor, dan pembiayaan akibat kurs,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, Kadin menilai pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter. Pemerintah juga perlu memastikan stabilitas harga energi, menjaga nilai tukar rupiah, dan menjamin kelancaran pasokan bahan baku industri agar tekanan biaya tidak semakin besar.

Selain itu, Erwin mendorong percepatan deregulasi sektor logistik serta pemberian insentif bagi industri padat karya untuk menjaga daya saing usaha dan menahan laju kenaikan biaya produksi.

“Pemerintah juga perlu mempercepat deregulasi logistik dan memberi insentif bagi sektor padat karya agar biaya produksi tidak terus meningkat dan berujung pada kenaikan harga barang maupun tekanan PHK,” imbuhnya.

Di samping itu, Erwin menilai pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga inflasi tetap terkendali tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi maupun daya beli masyarakat.

Meski begitu, dia menambahkan dunia usaha pada dasarnya berupaya menjaga harga produk tetap kompetitif agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan.

Namun, upaya tersebut perlu didukung kebijakan pemerintah yang mampu meredam kenaikan biaya produksi, sehingga beban yang ditanggung industri tidak sepenuhnya diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niagaresmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhitung mulai hari ini, Senin (1/6/2026).

Secara terperinci, penyesuaian harga mencakup BBM non-subsidi jenis dieselPertamina Dex(CN 53) dan Dexlite (CN 51). Perusahaan pelat merah itu juga menyesuaikan harga BBM non-subsidi jenis bensin dan menaikkan hargaPertamax Turbo(RON 98).

Harga Pertamina Dex turun dari Rp27.900 menjadi Rp24.800 per liter. Lalu, harga Dexlite turun dari Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liter. Kemudian, harga Pertamax Turbo naik dari Rp19.900 menjadi Rp20.750 per liter.

Adapun harga Pertamax (RON 92) masih sama dengan sebelumnya, yakni Rp12.300 per liter. Senada, harga Pertamax Green 95 (RON 95) juga tetap berada di level Rp12.900 per liter.

Kemudian, harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi atau Biosolar (Diesel CN48) Rp6.800 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV. Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global (harga pasar) dan formula harga sesuai ketentuan Pemerintah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat.

“Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku,” ujar Roberth melalui keterangan resmi.

Roberth menjelaskan, kebijakan penyesuaian harga dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan daya beli serta tentunya tetap menjadikan produk bbm non-subsidi dengan harga yang kompetitif di masyarakat pengguna.

“Untuk sektor diesel, dengan harga yang lebih kompetitif, kami berharap dapat memberikan manfaat yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi nasional,” katanya.

Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan Pemerintah guna memastikan layanan energi yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Penyesuaian Harga Avtur

Roberth juga mengatakan perusahaan resmi menurunkan harga avtur domestik hingga sekitar 10% mulai 1 Juni 2026 seiring dengan melemahnya harga energi global sepanjang Mei 2026 yang tercermin dalam penurunan harga referensi internasional bahan bakar penerbangan.

Dia menjelaskan, penurunan harga tersebut berlaku di seluruh bandar udara yang dilayani Pertamina Patra Niaga dengan besaran yang berbeda-beda sesuai formula penetapan harga serta mempertimbangkan faktor distribusi dan logistik di masing-masing wilayah.

Secara rata-rata nasional, harga avtur pada Juni 2026 turun hingga 10% dibandingkan dengan Mei 2026. Di Aviation Fuel Terminal (AFT) Soekarno-Hatta, harga avtur turun dari Rp24.580 per liter menjadi Rp22.190 per liter.

Sementara itu, harga avtur di AFT Ngurah Rai turun dari Rp26.190 per liter menjadi Rp23.480 per liter. Adapun harga avtur di AFT Kualanamu turun dari Rp25.720 per liter menjadi Rp23.090 per liter.

Roberth mengatakan penyesuaian harga avtur dilakukan secara berkala setiap bulan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan regulator.

Menurutnya, perhitungan harga menggunakan rata-rata harga publikasi internasional dalam satu periode dengan referensi utama Mean of Platts Singapore (MOPS) Kerosene/Jet sebagai acuan kawasan.

"Penyesuaian harga Avtur ini dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan regulator, dalam hal ini Kementerian ESDM, serta mempertimbangkan perkembangan harga energi global. Ketika harga energi global bergerak turun, maka penyesuaian tersebut akan terefleksikan pada harga Avtur sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Roberth dalam keterangan resmi dikutip Senin (1/6/2026).

Dia menjelaskan tren penurunan harga energi global selama Mei 2026 menjadi faktor utama yang mendorong penyesuaian harga avtur pada periode Juni 2026.

Pertamina Patra Niaga menilai harga avtur yang lebih kompetitif dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas penerbangan domestik, mendukung sektor pariwisata, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

"Penyesuaian harga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas penerbangan domestik, mendukung pengembangan pariwisata nasional, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan harga yang lebih kompetitif, diharapkan industri penerbangan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan harga avtur domestik hingga sekitar 10% mulai 1 Juni 2026 seiring dengan melemahnya harga energi global sepanjang Mei 2026 yang tercermin dalam penurunan harga referensi internasional bahan bakar penerbangan.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan, penurunan harga tersebut berlaku di seluruh bandar udara yang dilayani Pertamina Patra Niaga dengan besaran yang berbeda-beda sesuai formula penetapan harga serta mempertimbangkan faktor distribusi dan logistik di masing-masing wilayah.

Secara rata-rata nasional, harga avtur pada Juni 2026 turun hingga 10% dibandingkan dengan Mei 2026. Di Aviation Fuel Terminal (AFT) Soekarno-Hatta, harga avtur turun dari Rp24.580 per liter menjadi Rp22.190 per liter.

Sementara itu, harga avtur di AFT Ngurah Rai turun dari Rp26.190 per liter menjadi Rp23.480 per liter. Adapun harga avtur di AFT Kualanamu turun dari Rp25.720 per liter menjadi Rp23.090 per liter.

Roberth mengatakan penyesuaian harga avtur dilakukan secara berkala setiap bulan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan regulator.

Menurutnya, perhitungan harga menggunakan rata-rata harga publikasi internasional dalam satu periode dengan referensi utama Mean of Platts Singapore (MOPS) Kerosene/Jet sebagai acuan kawasan.

"Penyesuaian harga Avtur ini dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan regulator, dalam hal ini Kementerian ESDM, serta mempertimbangkan perkembangan harga energi global. Ketika harga energi global bergerak turun, maka penyesuaian tersebut akan terefleksikan pada harga Avtur sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Roberth dalam keterangan resmi dikutip Senin (1/6/2026).

Dia menjelaskan tren penurunan harga energi global selama Mei 2026 menjadi faktor utama yang mendorong penyesuaian harga avtur pada periode Juni 2026.

Menurut Roberth, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara aspek komersial, keberlanjutan pasokan, dan keandalan layanan bagi pengguna jasa aviasi.

Pertamina Patra Niaga menilai harga avtur yang lebih kompetitif dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas penerbangan domestik, mendukung sektor pariwisata, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

"Penyesuaian harga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas penerbangan domestik, mendukung pengembangan pariwisata nasional, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan harga yang lebih kompetitif, diharapkan industri penerbangan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, untuk penerbangan internasional, harga avtur tetap mengikuti perkembangan pasar dan tingkat persaingan di kawasan regional guna menjaga daya saing nasional, dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penerbangan domestik.

Saat ini Pertamina Patra Niaga melayani kebutuhan avtur nasional melalui 72 Aviation Fuel Terminal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk bandara utama dan bandara perintis.

Perusahaan memastikan pasokan avtur tetap aman dan andal guna mendukung kelancaran operasional penerbangan domestik maupun internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai Senin (1/6/2026).
Penyesuain harga mencakup BBM non subsidi jenis diesel Pertamina Dex (CN 53) dan Dexlite (CN 51). Perusahaan pelat merah itu juga menyesuaikan harga BBM non subsidi jenis bensin dan menaikkan harga Pertamax Turbo (RON 98).
Perinciannya, harga Pertamina Dex turun dari Rp27.900 menjadi Rp24.800 per liter. Lalu, harga Dexlite turun dari Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liter.
Kemudian, harga Pertamax Turbo naik dari Rp19.900 menjadi Rp20.750 per liter. Adapun harga Pertamax (RON 92) masih sama dengan sebelumnya, yakni Rp12.300 per liter.
Senada, harga Pertamax Green 95 (RON 95) juga tetap berada di level Rp12.900 per liter.
Setali tiga uang, harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi atau Biosolar (Diesel CN48) Rp6.800 per liter.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV. Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global (harga pasar) dan formula harga sesuai ketentuan Pemerintah. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat.
“Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku,” ujar Roberth melalui keterangan resmi.
Roberth menjelaskan, kebijakan penyesuaian harga dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan daya beli serta tentunya tetap menjadikan produk bbm non subsidi dengan harga yang kompetitif di masyarakat pengguna BBM non subsidi.
“Untuk sektor diesel, dengan harga yang lebih kompetitif, kami berharap dapat memberikan manfaat yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi nasional,” katanya.
Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan Pemerintah guna memastikan layanan energi yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU Pertamina di seluruh wilayah Indonesia guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan sektor usaha secara optimal.
“Pertamina Patra Niaga akan terus memastikan ketersediaan energi tetap tersedia, andal, dan mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk produk BBM berkualitas untuk mendukung performa kendaraan,” pungkas Roberth.
Daftar Harga BBM Retail Non Subsidi melalui SPBU per 1 Juni 2026:
- Dexlite (CN 51): Turun dari Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liter.
- Pertamina Dex (CN 53): Turun dari Rp27.900 menjadi Rp24.800 per liter.
- Pertamax (RON 92): Rp12.300 per liter (tetap).
- Pertamax Green 95 (RON 95): Rp12.900 per liter (tetap).
- Pertamax Turbo (RON 98): Naik dari Rp19.900 menjadi Rp20.750 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai Senin (1/6/2026).
Penyesuain harga mencakup BBM non subsidi jenis diesel Pertamina Dex (CN 53) dan Dexlite (CN 51). Perusahaan pelat merah itu juga menyesuaikan harga BBM non subsidi jenis bensin, yakni Pertamax Turbo (RON 98).
Perinciannya, harga Pertamina Dex turun dari Rp27.900 menjadi Rp24.800 per liter. Lalu, harga Dexlite turun dari Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liter.
Kemudian, harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.900 menjadi Rp20.750 per liter. Adapun harga Pertamax (RON 92) masih sama dengan sebelumnya, yakni Rp12.300 per liter.
Senada, harga Pertamax Green 95 (RON 95) juga tetap berada di level Rp12.900 per liter.
Setali tiga uang, harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi atau Biosolar (Diesel CN48) Rp6.800 per liter.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV. Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global (harga pasar) dan formula harga sesuai ketentuan Pemerintah. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat.
“Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku,” ujar Roberth melalui keterangan resmi.
Roberth menjelaskan, kebijakan penyesuaian harga dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan daya beli serta tentunya tetap menjadikan produk bbm non subsidi dengan harga yang kompetitif di masyarakat pengguna BBM non subsidi.
“Untuk sektor diesel, dengan harga yang lebih kompetitif, kami berharap dapat memberikan manfaat yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi nasional,” katanya.
Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan Pemerintah guna memastikan layanan energi yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU Pertamina di seluruh wilayah Indonesia guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan sektor usaha secara optimal.
“Pertamina Patra Niaga akan terus memastikan ketersediaan energi tetap tersedia, andal, dan mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk produk BBM berkualitas untuk mendukung performa kendaraan,” pungkas Roberth.
Daftar Harga BBM Retail Non Subsidi melalui SPBU per 1 Juni 2026:
- Dexlite (CN 51): Turun dari Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liter.
- Pertamina Dex (CN 53): Turun dari Rp27.900 menjadi Rp24.800 per liter.
- Pertamax (RON 92): Rp12.300 per liter (tetap).
- Pertamax Green 95 (RON 95): Rp12.900 per liter (tetap).
- Pertamax Turbo (RON 98): Turun dari Rp19.900 menjadi Rp20.750 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA - Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran dengan menargetkan fasilitas militer di Bandar Abbas, kota pelabuhan strategis yang berada di pesisir selatan negara tersebut.

Melansir BBC, Kamis (28/5/2026), Komando Pusat AS atau US Central Command (Centcom) mengonfirmasi bahwa pasukannya juga menembak jatuh empat drone serang satu arah milik Iran yang “menimbulkan ancaman di sekitar Selat Hormuz”.

Centcom menyebut serangan tersebut turut menyasar stasiun kendali darat Iran di Bandar Abbas ketika fasilitas itu bersiap meluncurkan drone kelima. Media Iran melaporkan terdengar ledakan di wilayah timur kota tersebut.

Serangan terbaru ini terjadi di tengah gencatan senjata rapuh antara AS dan Iran, serta negosiasi berkepanjangan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tiga bulan. Konflik tersebut menghambat lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz dan memicu lonjakan harga energi global.

Centcom menggambarkan tindakannya sebagai langkah yang “terukur, murni bersifat defensif, dan ditujukan untuk mempertahankan gencatan senjata”.

Dalam rapat kabinet pada Rabu (27/5/2026), Presiden AS Donald Trump mengatakan Iran saat ini “bernegosiasi dalam kondisi terdesak”. Dia juga menegaskan bahwa strategi perangnya tidak akan dipengaruhi oleh pemilu sela AS pada November mendatang.

“Mungkin kami harus kembali dan menuntaskannya, mungkin juga tidak,” ujar Trump.

Dalam rapat yang sama, Trump juga mendesak negara-negara Teluk untuk bergabung dalam Abraham Accords guna menormalisasi hubungan dengan Israel. Israel melancarkan perang bersama AS pada 28 Februari dan kini juga terlibat konflik dengan Hezbollah yang didukung Iran di Lebanon.

Trump sebelumnya mengancam akan melanjutkan kampanye pengeboman skala besar apabila Iran tidak menyetujui persyaratan yang diajukan Washington.

Meskipun Trump sempat menyampaikan optimisme pada akhir pekan lalu dengan mengatakan bahwa kesepakatan damai dengan Iran “sebagian besar telah dinegosiasikan”, dalam rapat kabinet Rabu dia menyatakan AS masih “belum puas”.

Sebelumnya pada awal pekan ini, Centcom mengonfirmasi serangkaian serangan “untuk membela diri” di wilayah selatan Iran pada Senin lalu. Serangan itu menargetkan lokasi rudal Iran dan kapal-kapal yang berupaya menempatkan ranjau.

Centcom menyebut operasi tersebut dirancang “untuk melindungi pasukan kami dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan Iran”.

Iran mengecam serangan itu sebagai “pelanggaran serius terhadap gencatan senjata” dan menegaskan bahwa pemerintah Iran “tidak akan membiarkan setiap tindakan permusuhan tanpa balasan”.

Korps Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) juga menyatakan pada Selasa bahwa pihaknya telah menembak jatuh drone AS serta melepaskan tembakan ke arah jet tempur dan drone lain yang memasuki wilayah udara Iran. Namun, IRGC tidak merinci waktu kejadian tersebut.

IRGC menambahkan bahwa Iran memiliki hak yang “sah dan pasti” untuk membalas setiap pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak volatil dengan peluang mengalami technical rebound terbatas pekan ini. Adapun, aktivitas perdagangan diprediksi lebih sensitif karena pasar hanya beroperasi selama tiga hari akibat adanya libur nasional Hari Raya Iduladha.

Sepanjang perdagangan pekan lalu periode 18–22 Mei 2026, indeks komposit mengalami tekanan hebat dengan koreksi tajam sebesar 8,35% ke level 6.162,045, bahkan sempat menyentuh level terendah tahun ini di posisi 5.966.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Brigita Kinari, menjelaskan bahwa kejatuhan indeks dipicu oleh kombinasi sikap risk-off investor.

Dari sisi eksternal, pasar dibayangi oleh sikap hawkish The Fed yang diprediksi mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Sementara dari dalam negeri, keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin memicu kekhawatiran terkait perlambatan likuiditas ekonomi.

Brigita menambahkan, kekhawatiran investor juga sempat diperparah oleh rencana implementasi kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis.

“Namun, munculnya rumor penundaan kebijakan tersebut hingga 1 Januari 2027 berhasil memicu rebound signifikan pada akhir pekan, khususnya didorong oleh lonjakan sektor basic materials dan energi,” ucapnya, Senin (25/5/2026).

Di tengah sikap wait and see hasil review FTSE Russell, investor asing membukukan aksi jual dengan net sell Rp309,52 miliar di akhir pekan.

Alhasil, market cap Bursa Efek Indonesia (BEI) terpangkas 10,06% menjadi Rp10.635 triliun. Namun, rerata nilai transaksi harian naik 15,68% menjadi Rp21,77 triliun yang mengindikasikan tingginya aktivitas reposisi portofolio.

Brigita menuturkan bahwa untuk pekan ini, perhatian investor domestik akan tertuju pada implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang dilaporkan tetap efektif mulai 1 Juni 2026.

Di sisi lain, sentimen pasar terbantu oleh hasil review FTSE Russell yang relatif konstruktif sehingga meredakan kekhawatiran. Kebijakan BI mengerek suku bunga acuan juga mulai berdampak positif pada nilai tukar rupiah.

Secara teknikal, Brigita memaparkan IHSG masih bergerak jauh di bawah SMA-50 di area 7.166 yang mengindikasikan tren pelemahan jangka menengah masih dominan. Indikator MACD juga bertahan di area negatif, sehingga penguatan pada akhir pekan lalu masih dinilai sebagai rebound teknikal.

“Penguatan yang terjadi sejauh ini masih dinilai sebagai rebound teknikal dan belum mengonfirmasi perubahan tren utama,” pungkasnya.

Dalam jangka pendek, IHSG diperkirakan bergerak sideways dengan volatilitas tinggi pada rentang support 5.996–5.899 dan resistance 6.318–6.459.

Tekanan jual diperkirakan mulai mereda setelah periode rebalancing berakhir, terutama apabila nilai tukar rupiah tetap terjaga dan perkembangan negosiasi AS–Iran sukses menurunkan tekanan pada harga energi global.

Berikut rekomendasi saham pilihan IPOT untuk pekan ini:

PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA)

- Rekomendasi: Buy

- Entry: 2.720

- Target Harga: 3.000

- Stop Loss: 2.610

PT Bank BTPN Tbk. (BTPN)

- Rekomendasi: Buy

- Entry: 2.380

- Target Harga: 2.530

- Stop Loss: 2.310

PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (ULTJ)

- Rekomendasi: Buy

- Entry: 1.635

- Target Harga: 1.725

- Stop Loss: 1.590

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat memutuskan memperpanjang penundaan sementara sanksi terhadap ekspor minyakRusia hingga pertengahan Juni 2026. Kebijakan itu memicu kekecewaan negara-negara Uni Eropa yang selama ini berupaya mengurangi ketergantungan terhadap energi Rusia.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan perpanjangan penangguhan sanksi selama 30 hari dalam pertemuan menteri keuangan negara-negara Grup Tujuh di Paris, Prancis, Senin (18/5/2026) waktu setempat, sebagaimana dilaporkan POLITICO dan dikutip Selasa (19/5/2026).

Melalui unggahan di media sosial, Bessent menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk “memberikan kesempatan kepada negara-negara yang paling rentan” agar tetap dapat mengakses minyak Rusia yang saat ini tertahan di lautan.

“Perpanjangan ini akan memberikan fleksibilitas tambahan, dan kami akan bekerja sama dengan negara-negara tersebut untuk memberikan lisensi khusus sesuai kebutuhan,” tulisnya.

Menurut Bessent, lisensi umum tersebut diharapkan membantu menstabilkan pasar minyak mentah fisik dan memastikan pasokan energi tetap tersedia bagi negara-negara dengan tingkat kerentanan energi tertinggi.

Meski AS hampir tidak lagi mengimpor minyak Rusia, langkah itu dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap negara pembeli utama seperti China dan India di tengah ketatnya pasokan energi global.

Sebelumnya, AS pertama kali menunda sanksi minyak Rusia selama 30 hari setelah pecahnya perang di kawasan Asia Barat pada akhir Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Konflik tersebut memicu lonjakan harga minyak dan inflasi global.

Perang itu juga diwarnai serangan berulang terhadap infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah. Selain itu, Iran dan AS sempat memberlakukan blokade di Selat Hormuz, jalur strategis yang sebelumnya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Hingga kini, konflik berada dalam situasi gencatan senjata yang masih rentan.

Bessent mengatakan penundaan kedua sanksi itu juga bertujuan mengalihkan jalur pasokan minyak ke negara-negara yang paling membutuhkan, sekaligus membatasi kemampuan China menimbun minyak murah diskon, termasuk minyak Rusia yang terkena sanksi sejak invasi ke Ukraina pada 2022.

AS kini berupaya menahan kenaikan harga energi global, termasuk melalui dua kali kebijakan penundaan sanksi tersebut. POLITICO melaporkan bahwa tujuan utama AS membuka akses pembelian minyak Rusia adalah meningkatkan pasokan global dan menjaga harga energi tetap terkendali bagi rumah tangga maupun pelaku usaha.

Eropa Protes

Kebijakan AS itu tidak mendapat dukungan penuh dari sekutu-sekutunya di Eropa.

Bulan lalu, Bessent sempat menyampaikan kepada negara-negara Eropa anggota G7 bahwa AS akan mengakhiri penundaan pertama sanksi setelah masa berlakunya habis pada 16 Mei 2026. Namun, menurut seorang pejabat negara Eropa anggota G7, keputusan memperpanjang penundaan justru mengejutkan negara-negara Eropa.

Untuk meredam lonjakan harga energi, negara-negara G7 pada Maret 2026 sempat mengoordinasikan pelepasan cadangan minyak strategis segera setelah konflik di sekitar Iran dan Selat Hormuz pecah.

Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure mengatakan pelepasan tambahan cadangan strategis tidak akan menjadi agenda utama dalam KTT pemimpin G7 pada 15—17 Juni 2026. Meski demikian, dia membuka peluang pembahasan lanjutan terkait langkah tersebut di masa mendatang.

Selain menuai kritik dari negara-negara G7, keputusan AS itu juga dinilai menyulitkan Ukraina dan Komisi Eropa. Kedua pihak sebelumnya mendesak Washington untuk tetap mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Rusia guna membatasi pembiayaan perang Moskow.

Uni Eropa menilai pelonggaran sanksi justru berpotensi memperbesar keuntungan Rusia di tengah konflik kawasan Asia Barat.

“Dari sudut pandang UE, kami tidak berpikir bahwa ini adalah saatnya untuk melonggarkan tekanan terhadap Rusia,” kata Komisaris Ekonomi dan Produktivitas Komisi Eropa Valdis Dombrovskis pada Selasa (19/5/2026), seperti dikutip Euractiv.

Dia menilai Rusia menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dari perang dan kenaikan harga energi fosil. Karena itu, menurutnya, negara-negara Barat seharusnya memperkuat tekanan terhadap Moskow, bukan justru melonggarkannya.

Lonjakan harga energi memang memberikan keuntungan besar bagi perekonomian Rusia. Sejak invasi penuh ke Ukraina pada 2022, Rusia semakin bergantung pada ekspor energi akibat sanksi internasional yang membatasi akses ekonomi negara tersebut.

Lembaga riset asal Finlandia, Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA), melaporkan pendapatan ekspor bahan bakar fosil Rusia mencapai €733 juta per hari pada April 2026. Angka itu menjadi level tertinggi dalam dua setengah tahun terakhir.

Sementara itu, Kepala Badan Energi Internasional Fatih Birol memperingatkan risiko penurunan tajam pasokan minyak global akibat konflik di sekitar Selat Hormuz.

“Persediaan komersial… menipis dengan sangat cepat sekarang,” ujar Birol.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi dan kompensasi mencapai Rp 153,1 triliun hingga 30 April 2026.

Nilai tersebut setara 34,4 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, belanja subsidi dan kompensasi digunakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Belanja subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, ya kami bayar sesuai dengan yang diminta oleh PLN dan Pertamina,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dari total realisasi tersebut, belanja subsidi tercatat sebesar Rp 74,9 triliun, sedangkan belanja kompensasi mencapai Rp 78,2 triliun.

Purbaya menjelaskan, tingginya realisasi subsidi dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya volume konsumsi energi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga membayar uang muka subsidi pupuk serta menanggung kenaikan penyaluran BBM, elpiji, dan listrik bersubsidi.

Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi tersebut masih terkendali karena Indonesia pernah menghadapi lonjakan harga energi global saat konflik Rusia-Ukraina pada 2022.

Hingga April 2026, pemerintah mencatat penyaluran BBM subsidi mencapai 4.704,6 ribu kiloliter atau tumbuh 8,2 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Sementara itu, penyaluran elpiji 3 kilogram mencapai 2.152,8 juta kilogram atau meningkat 3,7 persen.

Untuk subsidi listrik, pemerintah telah menjangkau 42,9 juta pelanggan atau tumbuh 2,2 persen.

Adapun pupuk subsidi tersalurkan sebanyak 2,9 juta ton atau naik 25,2 persen.

Di sisi lain, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah diberikan kepada 1,54 juta debitur sepanjang empat bulan pertama tahun ini.

Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga April 2026 mencapai Rp 826 triliun atau tumbuh 51,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belanja kementerian/lembaga tercatat mencapai Rp 400,5 triliun atau tumbuh 57,9 persen, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga terealisasi Rp 425,5 triliun atau meningkat 45,2 persen.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong sektor industri meningkatkan efisiensi energi guna menjaga daya saing di tengah tekanan kenaikan harga energi global dan risiko fluktuasi pasokan.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Capacity Building Audit Manajemen Energi Sederhana dan Efisiensi Energi Low-Cost yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat bersama Sustainable Transition Energy in Indonesia (SETI) pekan lalu.

Program tersebut menyasar pelaku industri di Jawa Barat agar mampu menerapkan penghematan energi secara praktis tanpa harus mengandalkan investasi teknologi berskala besar.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Disperindag Jawa Barat, Meidy Mahardani mengatakan Jawa Barat sebagai pusat manufaktur nasional memiliki tantangan besar karena juga menjadi salah satu konsumen energi terbesar di sektor industri.

“Ancaman fluktuasi pasokan dan kenaikan harga energi global saat ini menekan margin keuntungan dan mengancam daya saing produk industri Jabar. Karena itu, percepatan efisiensi energi melalui audit manajemen energi yang sistematis menjadi sangat penting,” ujar Meidy dikutip Senin (18/5/2026).

Menurutnya, masih terdapat potensi penghematan energi yang belum dimanfaatkan optimal, terutama melalui perbaikan manajemen dan prosedur operasional industri.

Dia menilai efisiensi energi tidak selalu identik dengan investasi mahal, sebab penghematan dapat dimulai melalui pendekatan low-cost maupun no-cost.“Dengan langkah audit yang cerdas dan tindakan berbiaya rendah, industri dapat menekan konsumsi energi tanpa mengorbankan kapasitas produksi,” katanya.

Melalui pelatihan tersebut, Disperindag Jabar menargetkan pelaku industri memiliki kemampuan dasar melakukan audit energi sederhana secara mandiri sekaligus mengidentifikasi peluang efisiensi yang dapat segera diterapkan.

Kegiatan ini juga menjadi bagian awal dari rangkaian pendampingan Disperindag Jabar bersama SETI dalam mendukung percepatan transisi menuju industri hijau di Jawa Barat.

“Kami berharap setelah kegiatan ini, industri mampu melaksanakan audit energi yang sederhana dan terukur guna mengidentifikasi peluang efisiensi berbiaya rendah yang dapat segera diimplementasikan,” ujar Meidy.