IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya dalam menghadirkan solusi pembayaran digital lintas negara melalui pengembangan QRIS Cross Border BRImo yang kini juga dapat digunakan di China.

Langkah ini menjadi wujud komitmen BRI dalam menghadirkan pengalaman transaksi yang seamless bagi nasabah di kancah global.

Perluasan ini sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat Indonesia ke luar negeri, termasuk ke China sebagai salah satu destinasi favorit pascapandemi, yang membutuhkan solusi transaksi lebih praktis dan aman.

Melalui fitur QRIS Cross Border di BRImo, nasabah cukup memindai QR di merchant lokal China untuk bertransaksi secara langsung tanpa perlu menukar uang tunai.

Seluruh pembayaran akan secara otomatis dikonversi dari saldo rupiah dengan nilai tukar yang transparan, kompetitif, dan real-time.

Implementasi QRIS Cross Border di China pun menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap Bank Indonesia dalam memperluas konektivitas sistem pembayaran antarnegara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri, memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan digital global, serta mendorong terciptanya jaringan pembayaran lintas negara yang semakin terintegrasi.

Direktur Information Technology BRI Saladin Dharma Nugraha Effendi menyampaikan bahwa pengembangan QRIS Cross Border BRImo di China menjadi bagian dari upaya BRI dalam memperkuat layanan digital guna mendukung kebutuhan nasabah saat bepergian keluar negeri.

“Kehadiran QRIS Cross Border BRImo di China berpeluang meningkatkan transaksi wisatawan di luar negeri, karena kemudahan penggunaannya. Dengan sistem ini, wisatawan Indonesia bisa langsung berbelanja di merchant di China yang sudah terintegrasi QRIS. Ke depan, BRI akan terus mendorong inovasi layanan digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memperluas akseptasisistem pembayaran digital Indonesia di level global,” ujar Saladin.

Melalui QRIS Cross Border BRImo di China, wisatawan Indonesia kini dapat bertransaksi lebih mudah di berbagai merchant China tanpa perlu membawa uang tunai maupun mencari money changer. Proses transaksi menjadi lebih cepat dan nyaman melalui scan QR langsung, dengan sistem yang secara otomatis memotong saldo rupiah sertamenampilkan rincian transaksi secara transparan di BRImo.

Selain memberikan kemudahan, solusi ini juga menghadirkan nilai tambah berupa efisiensi biaya, karena nilai tukar yang kompetitif dan sering kali lebih menguntungkan dibandingkan penukaran fisik.

Hal ini memberikan pengalaman transaksi yang lebih hemat, praktis, dan terkontrol bagi wisatawan selama perjalanan. Tak hanya itu, setiap transaksi yang dilakukan juga tercatat secara real-time di BRImo, sehingga nasabah lebih mudah memantaupengeluaran mereka kapan saja dan di mana saja.

Hal ini memperkuat aspek kontrol finansial, sekaligus meningkatkan rasa aman dalam bertransaksi di luar negeri.
Sejalan dengan hal tersebut, adopsi layanan transaksi digital BRI pun terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Triwulan I 2026, volume transaksi QRIS BRI tercatat mencapai Rp30,5 triliun atau tumbuh 76 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan jumlah transaksi mencapai 253 miliar transaksi atau meningkat 86,7 persen YoY. Sementara itu, volume transaksi super apps BRImo meningkat 29,4 persen YoY menjadi Rp2.042,2 triliun.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) resmi memperluas kerja sama pembayaran lintas negara (cross-border payment) ke China, memperbesar peluang transaksi digital lintas batas sekaligus memperkuat konektivitas sistem pembayaran Indonesia dengan salah satu mitra ekonomi terbesar Indonesia.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan QRIS Antarnegara merupakan contoh nyata implementasi inovasi domestik yang dikembangkan dan diperluas pemanfaatannya hingga lintas negara.

Seiring dengan diluncurkannya QRIS Antarnegara Indonesia-China, Perry menyebut bahwa warga negara Indonesia yang sedang melakukan perjalanan ke China tidak perlu menggunakan uang tunai dalam bertransaksi. Hal ini juga berlaku bagi warga negara China yang sedang berada di Indonesia.

“Jadi setiap kali kita pergi ke China atau warga China datang ke Indonesia, tidak perlu menggunakan uang tunai. Cukup gunakan ponsel, dan voila, Anda bisa membeli apa saja,” kata Perry dalam Peluncuran Implementasi QRIS Antarnegara China, di Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Implementasi QRIS antarnegara Indonesia–China juga mempertegas komitmen penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas batas (Local Currency Transaction/LCT), sehingga dapat meredam risiko fluktuasi nilai tukar sekaligus meningkatkan efisiensi arus perdagangan dan investasi antara kedua negara.

Pada kesempatan tersebut Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menyampaikan komitmen pemerintah China untuk selalu mendukung perluasan akseptasi dan partisipasi QRIS Antarnegara.

“Kami akan terus memperluas partisipasi serta penerimaannya dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran,” ujar Wang.

Dengan resminya kerja sama ini, China kini menjadi negara keenam yang bisa mengakses QRIS, setelah Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Fokus Penguatan Fondasi Ekosistem

Pada tahap awal, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menuturkan bahwa implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-China akan difokuskan pada penguatan fondasi ekosistem. Hal ini termasuk perluasan akseptasi merchant, kesiapan infrastruktur, serta edukasi dan adopsi pengguna di kedua negara.

Selain itu, sebagai inisiatif baru dalam konektivitas pembayaran lintas negara, dinamika permintaan dan perilaku pengguna masih dalam tahap pembentukan.

“....sehingga pendekatan yang digunakan lebih bersifat market-driven,” ujar Filianingsih kepada Bisnis, Kamis (30/4/2026).

Kendati demikian, Filianingsih mengungkapkan bahwa hasil sandbox telah menunjukkan traction yang sangat kuat, dengan lebih dari 1,6 juta transaksi inbound senilai sekitar Rp550 miliar serta outbound sekitar 8.900 transaksi senilai Rp6,4 miliar.

Capaian ini, kata dia, menjadi indikasi awal potensi pertumbuhan ke depan seiring semakin luasnya penggunaan dan akseptasi QRIS Antarnegara Indonesia–China.

Ke depan, Filianingsih menyebut bahwa perluasan QRIS Antarnegara akan diarahkan pada negara-negara mitra yang memiliki hubungan ekonomi kuat dan potensi transaksi tinggi dengan Indonesia, serta menunjukkan kesiapan dari sisi ekosistem pembayaran dan kerja sama otoritas.

“Implementasi akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing negara dan perkembangan ekosistem pembayaran lintas negara,” tuturnya.

Adapun, negara yang sedang dalam penjajakan dan diskusi intensif antara lain Vietnam, Filipina dan beberapa negara lainnya.

Implementasi Bertahap

Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (Aspi) Santoso memandang, langkah BI memperluas penggunaan QRIS ke Negeri Tirai Bambu sangat strategis, mengingat besarnya ekosistem digital kedua negara. Dia menyebut, potensi pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada sektor pariwisata, tetapi juga akan memperkuat transaksi bisnis ke depan.

“Ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi. Karena banyak sekali juga turis dari China maupun turis dari Indonesia datang ke dua negara ini,” kata Santoso di sela-sela Peluncuran Implementasi QRIS Antarnegara China, di Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Dari sisi Indonesia, implementasi QRIS lintas negara dengan China tidak menghadapi kendala berarti. Pasalnya, sistem QRIS telah terintegrasi dalam satu standar nasional.

Tantangan justru datang dari sisi China yang masih perlu menyatukan berbagai platform pembayaran digitalnya agar dapat terhubung untuk transaksi internasional.

Santoso menuturkan, selama ini sistem pembayaran di China lebih berfokus pada kebutuhan domestik dengan transaksi berbasis mata uang yuan.

Sementara dalam skema lintas negara dengan Indonesia, transaksi dilakukan menggunakan konsep Local Currency Transaction (LCT), yakni langsung antara rupiah dan yuan tanpa melalui mata uang perantara. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian sistem di China, mengingat terdapat perbedaan penggunaan yuan untuk domestik (CNH) dan internasional (CNY).

“Jadi mereka harus mengintegrasikan, tentu ada sedikit adjustment,” ujarnya.

Meski demikian, Santoso menyebut integrasi tersebut terus berjalan secara bertahap. Saat ini, dia mengungkapkan bahwa layanan pembayaran seperti Alipay dan UnionPay sudah dapat digunakan dalam skema QRIS Antarnegara.

Ke depan, Aspi membuka peluang kerja sama dengan mobile payment chat lainnya seperti WeChat Pay.

“Diharapkan nanti semua QR di China akan bisa digunakan,” ungkap Santoso.

Sementara itu, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyebut bahwa perluasan penggunaan QRIS di sejumlah negara menunjukkan eksistensi sistem pembayaran Indonesia. Selain mempermudah pengguna QRIS di negara lain, layanan ini juga mengurangi biaya konversi valuta asing.

Kendati begitu, lanjut dia, baik BI maupun industri pembayaran perlu memerhatikan sejumlah risiko. “Risko siber dan keamanan data, risiko operasional, dan risiko pelindungan konsumen bila terjadi dispute di negara tempat transaksi perlu diperhatikan,” kata Trioksa kepada Bisnis, Kamis (30/4/2026).

Berdasarkan data BI, volume transaksi pembayaran digital pada kuartal I/2026 tumbuh sebesar 37,69% secara tahunan (year on year/YoY), mencapai 14,82 miliar. Capaian ini mencakup transaksi QRIS yang terus tumbuh signifikan mencapai 116,43% YoY.

Sejak perdana diluncurkan pada 2020 hingga saat ini, BI melaporkan bahwa akseptasi QRIS telah menjangkau 44 juta merchant yang utamanya adalah UMKM dan 61,7 juta pengguna. Sejak diluncurkan pada 2020, QRIS telah memfasilitasi sekitar 31 miliar transaksi dengan total nilai mencapai Rp2.970 triliun.

Kinerja QRIS antarnegara terus mencatat tren yang positif. Transaksi wisatawan asing di Indonesia (inbound) tercatat lebih besar dibandingkan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri (outbound), baik dari sisi jumlah maupun nilai transaksi.

Pada kuartal I/2026, otoritas moneter mencatatkan total volume transaksi QRIS inbound mencapai 2,79 juta atau meningkat 222% YoY, dengan nilai nominal Rp713,59 miliar. Sementara, transaksi volume QRIS outbound juga meningkat, tercatat 737.647 transaksi dengan nilai transaksi Rp249,26 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) resmi memperluas kerja sama sistem pembayaran lintas negara (cross-border payment) ke China. Dengan demikian, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kini dapat digunakan di enam negara.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, dengan diluncurkannya implementasi QRIS Antarnegara China, warga negara Indonesia yang sedang melakukan perjalanan ke China tidak perlu menggunakan uang tunai dalam bertransaksi. Hal ini juga berlaku bagi warga negara China yang sedang berada di Indonesia.

“Jadi setiap kali kita pergi ke China atau warga China datang ke Indonesia, tidak perlu menggunakan uang tunai. Cukup gunakan ponsel, dan voila, Anda bisa membeli apa saja,” kata Perry dalam Peluncuran Implementasi QRIS Antarnegara China, di Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Selain itu, Perry mengungkapkan bahwa local currency transaction (LCT) antara Indonesia dan China telah mencapai sekitar US$18 miliar atau setara Rp311,83 triliun.

Sementara itu, Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menyambut baik kerja sama antar kedua negara. Seiring adanya peluncuran ini, Wang menyebut bahwa pihaknya akan memperluas partisipasi penggunaan QRIS, dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran.

“Kami akan terus memperluas partisipasi serta penerimaannya dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran,” ujar Wang.

Sebagai catatan, QRIS sebelumnya telah digunakan di lima negara yang tersebar di Asia. Negara-negara itu yakni Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, serta Korea Selatan

Melansir laman resmi BI, kehadiran QRIS Antarnegara bertujuan untuk mempermudah transaksi perdagangan dan pariwisata serta mendukung UMKM dengan memungkinkan mereka menerima pembayaran digital.

Adapun dalam catatan Bisnis, sepanjang 2025, volume transaksi QRIS outbound WNI ke Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang mencapai 1.681.112 transaksi.

Transaksi inbound dari turis ketiga negara ASEAN tersebut ke Indonesia jauh lebih besar, yakni 5.892.621 transaksi. Data transaksi inbound Jepang belum tercatat karena layanan baru berjalan tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia mengumumkan tengah memperkuat infrastruktur sistem pembayaran digital melalui pengembangan layanan baru Bank Indonesia Fast Payment alias new BI-Fast. Secara pararel, BI juga memperluas konektivitas pembayaran lintas negara.

Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI menyebut kinerja transaksi pada sistem BI-Fast menunjukkan pertumbuhan signifikan pada awal tahun ini. Pada triwulan I 2026, volume transaksi BI-Fast mencapai 1,4 miliar transaksi atau meningkat sekitar 31% secara year on year. Sementara rata-rata transaksi harian meningkat menjadi 15,6 juta transaksi dari 14,8 juta transaksi pada triwulan sebelumnya.

Dari sisi nilai, nominal transaksi BI-Fast tercatat mencapai Rp3.519 triliun atau tumbuh 28,35% secara year on year. Untuk meningkatkan layanan transaksi nasabah ritel yang dikenai biaya Rp2.500 itu, Bank Indonesia menyatakan pengembangan new BI-Fast. Penyempurnaan ini merupakan bagian dari implementasi roadmap Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.

Sistem baru ini dirancang dengan standar teknis, bisnis, dan tata kelola yang lebih terintegrasi guna memastikan interoperabilitas serta efisiensi jangka panjang.

Selain itu, platform baru tersebut juga dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan volume transaksi di masa depan serta memperkuat manajemen risiko.

"New BI-Fast ini memang dirancang untuk mampu mengantisipasi lonjakan transaksi di masa depan dan juga manajemen risiko yang semakin resilient terutama untuk mencegah risiko fraud maupun cyber," katanya dikutip Kamis (23/4/2026).

Dorong Pembayaran Lintas Negara

Disebutkan juga, pengembangan new BI-Fast juga dilengkapi fitur pembayaran lintas negara atau cross-border retail payment melalui skema Project Nexus, yang memungkinkan transaksi instan antarnegara anggota.

Negara yang tergabung dalam skema ini antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan India, sementara Uni Eropa saat ini berstatus sebagai pengamat.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga mempercepat implementasi pembayaran lintas negara berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Terbaru yakni dengan Cina. Implementasi ini melanjutkan peluncuran kerja sama serupa dengan Korea Selatan pada 1 April 2026.

Uji coba kerja sama pembayaran Indonesia–Cina menunjukkan respons pasar yang kuat. Dalam tahap sandboxing, volume transaksi tercatat mencapai 1,64 juta transaksi dengan nilai nominal sekitar Rp556 miliar.

Saat ini, uji coba tersebut melibatkan 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga selain bank. Dari pihak Tiongkok, terdapat 19 penyelenggara yang berpartisipasi.

Bank Indonesia menilai kesiapan implementasi kerja sama tersebut telah terpenuhi, baik dari sisi teknis maupun bisnis. "Jadi pada dasarnya baik dari aspek teknis maupun aspek bisnis ini (QRIS Indonesia -Cina) sudah siap untuk diimplementasikan. Jadi nanti istilahnya tanggal 30 kita akan gunting pita," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) sedang mempersiapkan pengembangan New BI fast sebagai bagian dari peta jalan (roadmap) dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Semula, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan saat ini BI Fast pada kuartal I/2026 terus menunjukkan pertumbuhan, baik dari sisi volume maupun nominalnya. Secara volume, transaksi BI Fast mencapai Rp1,4 miliar transaksi atau meningkat sekitar 31% (year on year/YoY)

“Sementara kalau rata-rata harian triwulan I/2026 itu meningkat 15,6 juta transaksi dari triwulan sebelumnya mencapai 14,8 juta transaksi,” ucapnya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2026, Rabu (22/4/2026).

Sementara itu, lanjutnya, secara nominal dari transaksi BI Fast tumbuh sangat pesat sebesar 28,35% YoY menjadi Rp3,519 triliun.

“Dan sesuai dengan roadmap dalam blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030 saat ini kami di Bank Indonesia sedang mempersiapkan new BI Fast, BI Fast baru dan juga industri fast payment,” tuturnya.

Filianingsih mengatakan dengan aransemen yang lebih terstandar dan juga baik dari sisi teknis maupun bisnis serta governance-nya, dapat memastikan bahwa interoperabilitas dan efisiensi yang jangka panjang.

“Dan new BI Fast ini memang dirancang untuk mampu mengantisipasi lonjakan transaksi di masa depan dan juga manajemen risiko yang semakin resilient terutama untuk mencegah risiko fraud maupun cyber,” ungkapnya.

Tidak sampai di situ, new BI Fast ini juga dilengkapi dengan fitur cross border, sehingga dapat memfasilitasi pembayaran retail lintas negara yang nantinya menggunakan instant payment melalui skema nexus.

Filianingsih menyebutkan bahwa dalam nexus itu yang tergabung ada Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan India. Sementara itu, Uni Eropa masih sebagai observer.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah penguatan kebijakan dan kerja sama tengah dilakukan negara-negara Asia Tenggara (Asean) untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyampaikan ketahanan ekonomi Asean tetap terjaga, didukung oleh permintaan domestik dan investasi yang relatif stabil, meski kawasan masih menghadapi tantangan eksternal seperti ketegangan geopolitik, volatilitas arus modal, dan perubahan iklim.

Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean atau Asean Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting ke-13 yang diselenggarakan pada 10 April 2026.

Menurut Filianingsih , dalam forum tersebut para pemangku kebijakan kawasan menegaskan kesiapan untuk mengambil langkah kebijakan yang diperlukan serta memperkuat kerja sama dengan mitra strategis guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sejumlah langkah strategis juga disepakati untuk meningkatkan efektivitas kerja sama keuangan regional.

Langkah tersebut antara lain mencakup penguatan pasar keuangan, percepatan konektivitas sistem pembayaran lintas negara, serta peningkatan kesehatan finansial masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan di kawasan.

Selain itu, Asean telah menyusun Finance Sectoral Plan 2026–2030 sebagai acuan menuju Asean Community Vision 2045 dan menerapkan inisiatif Project Revive untuk memperbaiki tata kelola, struktur, dan proses kerja sama sektor keuangan regional.

“Keberhasilan Project Revive sangat bergantung pada komitmen kuat seluruh anggota ASEAN, termasuk memastikan bahwa kerangka kerja sama yang baru mampu menjadi wadah yang efektif untuk membahas isu strategis, seperti ekonomi makro, stabilitas sistem keuangan, dan risiko kawasan," ujar Filianingsih dalam keterangan tertulis Senin (13/4/2026).

Dalam konteks integrasi keuangan, Asean juga mencatat sejumlah capaian positif, termasuk penyempurnaan kerangka integrasi perbankan regional, penguatan liberalisasi transaksi modal, serta perluasan implementasi transaksi mata uang lokal antarnegara. Kawasan juga menyepakati penguatan mekanisme swap antarnegara sebagai bagian dari jaring pengaman keuangan guna menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.

Dia menambahkan, peningkatan konektivitas sistem pembayaran lintas batas terus didorong untuk memperluas inklusi keuangan, sekaligus memperkuat keamanan sistem dari risiko penipuan digital. Di sisi lain, kerja sama pembiayaan berkelanjutan juga diperkuat melalui mobilisasi pendanaan publik dan swasta serta peningkatan akses pembiayaan terkait perubahan iklim.

Sebagai penutup, pertemuan tersebut juga mencatat rencana penyelenggaraan AFMGM ke-14 pada tahun 2027 di bawah kepemimpinan Singapura sebagai Ketua Asean berikutnya

Bisnis.com, JAKARTA — PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) dan Ant Internasional menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam pengembangan ekosistem pembayaran digital indonesia.

Melalui kerjasama ini, kedua perusahaan mendorong integrasi pembayaran lintas negara yang lebih mulus, penguatan inovasi global berbasis kecerdasan buatan (AI), serta percepatan digitalisasi usaha mikro menengah (UMKM) yang terhubung dengan ekosistem global.

Selain mempermudah transaksi kerja sama ini juga bertujuan mempercepat transformasi digital yang menguntungkan semua pihak, mulai dari industri, merchant, maupun konsumen.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan MoU yang berlangsung di Singapura oleh Presiden Direktur & Chief Executive Officer Artajasa, Armand Hermawan dan Head of Strategic Partnership Office untuk Alipay+, Ant International, Pan Yan.

Fokus dari kerjasama ini adalah menghadirkan pengalaman pembayaran lintas negara yang lebih praktis dan efesien, baik bagi konsumen di indonesia yang sedang berada di luar negeri maupun wisatawan internasional yang berkunjung ke indonesia.

Presiden Direktur & Chief Executive Officer Artajasa, Armand Hermawan mengatakan konektivitas dengan ekosistem global Ant internasional, sistem pembayaran domestik di Indonesia diharapkan semakin kompetitif ditingkat internasional.

“Ant International merupakan tolok ukur global dalam pembayaran digital, sehingga kemitraan ini menjadi sangat strategis,” ujar Armand dikutip, Rabu (21/1/2026).

Selain aspek pembayaran kolaborasi ini juga menitik beratkan pada pengembangan inovasi mobile berbasis AI. Dengan penggunaan teknologi AI diharapkan dapat meningkatkan keamanan transaksi, efesiensi operasional, serta pengalaman pengguna.

Bagi UMKM, kemitraan ini membuka peluang besar untuk memperluas jangkauan bisnis. Dengan dukungan solusi digitalisasi dan akses ke ekosistem global Ant International, pelaku UMKM Indonesia dapat memanfaatkan teknologi pembayaran modern, perangkat pendukung pertumbuhan usaha, serta konektivitas dengan konsumen internasional.

Artajasa sendiri merupakan pemain utama dalam infrastruktur sistem pembayaran nasional, termasuk sebagai operator terbesar layanan QRIS yang menjangkau lenih dari 41 juta merchant di Indonesia.

Ant International, melalui berbagai solusi teknologi finansialnya seperti Alipay+, menghadirkan kapabilitas pembayaran berbasis AI serta platform yang telah terhubung dengan ratusan juta merchant di lebih dari 100 pasar global. Pencapaian ini memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi yang relevan bagi pengembangan ekosistem pembayaran Indonesia.

Ke depan, pada tahap awal implementasi di tahun 2026, kedua pihak optimistis kolaborasi ini akan memperkuat mobilitas transaksi lintas negara, meningkatkan daya saing industri pembayaran nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang lebih inklusif, khususnya bagi sektor UMKM. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah terhubung dengan sejumlah mitra di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Menurutnya, konektivitas sistem pembayaran lintas negara tersebut mampu mengurangi hambatan transaksi, menekan biaya, serta memperluas akses ke pasar regional.

“Secara lebih luas, digitalisasi juga mendorong peningkatan produktivitas,” kata Meutya Hafid dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada Selasa (20/1/2026).

Meutya menekankan integrasi digital menjadi salah satu daya saing ASEAN di tengah persaingan global. Dia menambahkan, melalui penguatan sistem pembayaran lintas negara seperti QRIS serta percepatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), Indonesia mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi digital kawasan yang terhubung, tepercaya, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Meutya menyampaikan ASEAN berada pada momen strategis untuk melangkah dari integrasi parsial menuju ekosistem digital kawasan yang utuh, interoperabel, dan berdaulat.

Menurut Meutya, DEFA menyediakan platform untuk menyelaraskan standar, memungkinkan layanan digital lintas negara, mengurangi fragmentasi kebijakan, serta memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha di kawasan.

“ASEAN memiliki Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang menjadi sinyal bahwa ASEAN akan membangun integrasi digital, bukan sekadar menjadi pengikut,” tuturnya.

Meutya menegaskan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan seluruh negara ASEAN dan mitra global guna memastikan transformasi digital kawasan berlangsung cepat, aman, dan inklusif.

“Kami percaya ASEAN mampu bersaing secara global dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh negara anggota ASEAN,” pungkas Meutya Hafid.

Jakarta (ANTARA) - PT Rintis Sejahtera, pengelola Jaringan PRIMA (ATM/debit/pembayaran), berupaya untuk memperkuat akseptasi cross-border QR payment (pembayaran QR lintas negara) di Malaysia dengan mengadakan pertemuan bersama pelaku sistem pembayaran negara tersebut.

Forum tersebut dihadiri oleh dua mitra Jaringan PRIMA, yaitu BCA dan BRI, serta pelaku sistem pembayaran Malaysia PayNet dan Touch ’n Go (TNG Digital) untuk membahas perkembangan, tantangan, dan arah penguatan ekosistem pembayaran digital kawasan.

Senior Vice President PT Rintis Sejahtera Mathias Ananto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital yang andal dan terintegrasi.

Ia juga menegaskan bahwa cross-border QR payment bukan hanya mengenai inovasi sistem pembayaran tetapi juga fondasi bagi ekonomi digital kawasan yang saling terhubung.

“Jaringan PRIMA berkomitmen untuk memperkuat interoperabilitas, memitigasi risiko transaksi, dan membantu menciptakan pengalaman pembayaran yang aman dan praktis bagi wisatawan Indonesia saat bertransaksi di Malaysia,” kata Mathias.

Diskusi yang diselenggarakan di Penang, Malaysia, menjadi ruang dialog santai namun mendalam mengenai integrasi QRIS (Indonesia) dan DuitNow (Malaysia).

Pertemuan juga membahas implementasi cross-border QR payment yang memberikan kemudahan bagi wisatawan Indonesia ketika bertransaksi di Malaysia.

Untuk diketahui, Penang yang dikenal sebagai destinasi favorit untuk wisata kesehatan dan rekreasi kembali menjadi titik penting dalam perkembangan transaksi antarnegara karena tingginya mobilitas masyarakat Indonesia.

Diskusi antara Jaringan PRIMA, PayNet, TNG Digital, BRI dan BCA turut membahas data terbaru terkait peningkatan signifikan transaksi lintas negara, sekaligus membahas strategi untuk mendorong adopsi bagi pengguna.

Hal itu selaras dengan harapan PayNet agar wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Malaysia dapat mengadopsi DuitNow QR sebagai metode pembayaran yang lebih seamless dan praktis.

Account Manager Business International PayNet Sofiya Qistina Ain menyampaikan bahwa bagi wisatawan, keamanan dan kemudahan merupakan hal utama saat bertransaksi di luar negeri.

Oleh sebab itu, melalui integrasi DuitNow QR dan QRIS, Qistina menyampaikan pihaknya ingin memastikan pengguna Indonesia dapat berbelanja di Malaysia dengan cara yang sudah familiar, aman, dan tanpa hambatan.

“Kami juga terus memberikan edukasi dan menyempurnakan pengalaman pengguna agar pembayaran lintas negara terasa senatural pembayaran di dalam negeri,” katanya.

Sementara itu, Manager Crossborder Payments TNG Digital Fang Xin Yin mengatakan bahwa transaksi outbound dan inbound antara Malaysia dan Indonesia tumbuh signifikan dibanding tahun lalu, menandakan besarnya potensi pembayaran QR antara kedua negara.

“Untuk inbound ke Malaysia, kami mencatat pertumbuhan 240 persen year on year dari transaksi pengguna Indonesia. Untuk outbound ke Indonesia, pertumbuhannya bahkan mencapai 320 persen,” katanya.

Langkah kolaboratif menjadi salah satu fokus utama, khususnya dalam membuat konten edukasi bagi wisatawan Malaysia maupun Indonesia mengenai sistem pembayaran cross-border QR payment.

Diskusi ini juga mengarah pada penyelarasan strategi tahun 2026 yang menargetkan peningkatan volume transaksi lintas negara hingga tiga kali lipat melalui perbaikan limit transaksi, penyempurnaan pengalaman pengguna (user journey), serta penguatan mitigasi risiko.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Sistem pembayaran QR Indonesia Standard (QRIS) mencatatkan pertumbuhan yang positif. Per Oktober 2025, QRIS sudah memiliki 58 juta pengguna dengan nilai transaksi mencapai Rp1,9 kuadriliun.

Capaian ini tidak terlepas dari pengembangan QRIS yang sudah tembus ke banyak negara. Dari catatan Bank Indonesia (BI), QRIS sudah bisa dipakai beberapa negara, diantaranya Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, dan Jepang.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga menambahkan bahwa ke depan QRIS juga bisa digunakan di Korea Selatan. Perry mengatakan bahwa saat ini sudah masuk dalam tahap uji coba dan segera berjalan penuh tahun depan.

Meskipun demikian, Perry mengatakan akan terus melakukan ekspansi QRIS Crossborder ke sejumlah negara, termasuk China dan Saudi Arabia.

"Hari ini, mulai kita akan sanggupkan dengan Korea Selatan. Dan terus kita perluas dengan India, Saudi Arabia, hingga negara-negara lain-lain," kata Perry dalam pembukaan Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025 di Jakarta dikutip Selasa Kamis (4/11/2025).

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan bank sentral menargetkan QRIS akan segera bisa digunakan di China di akhir tahun ini.

"Tiongkok kita sedang sandboxing hopefully akhir tahun kita bisa menggunakan QRIS di Tiongkok dan orang Tiongkok, turis Tiongkok juga bisa menggunakan QR dia di Indonesia," ucap Fili.

Fili menerangkan bahwa capaian QRIS ini merupakan hasil sinergi kolektif antara Bank Indonesia dengan OJK, Kementerian/Lembaga, Industri Sistem Pembayaran, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan semua masyarakat penggunanya.

"Ini sebuah bukti nyata bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan dari transformasi digital nasional," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan Proyek Nexus, yang memungkinkan pembayaran hingga transfer uang lintas negara secara instan dan lebih murah, akan selesai pada 2027.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa Proyek Nexus sudah diikuti oleh Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan India. Menurutnya, masih ada sejumlah negara yang akan ikut proyek tersebut.

"2027 kita akan mulai, saat ini sedang persiapan, kita ada yang namanya Nexus. Nexus itu adalah integrasi dari fast payment [pembayaran instan]," ujar Fili dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Dia mengungkapkan pada dasarnya Nexus sama dengan BI-Fast. Hanya saja, Nexus merupakan versi global dari BI-Fast: jika BI-Fast memungkinkan pembayaran instan dan murah antar bank dan lembaga keuangan nasional maka Nexus memungkinkan pembayaran instan dan murah antar bank dan lembaga keuangan internasional.

"Jadi nanti kita kalau melakukan transfer antarnegara itu sama seperti cepatnya pada saat kita melakukan transfer melalui BI-Fast. Jadi hitungan enggak sampai 1 menit itu sudah settle [selesai], dan biayanya tentu juga lebih murah," jelas Fili.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan Proyek Nexus akan menyambungkan sistem pembayaran retail antarnegara.

Dia menjelaskan Proyek Nexus merupakan kerja sama antara Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, dan Bank of Thailand bersama Bank for International Settlements.

"Nexus ini sebagai jembatan untuk menyambung satu infrastruktur [sistem pembayaran negara A] ke infrastruktur yang lain [sistem pembayaran negara B]," jelas Perry Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Jika proyek Nexus sudah selesai maka sistem pembayaran retail instan dari masing-masing negara tersebut akan tersambung dalam Nexus. Dengan demikian, warga negara Indonesia bisa melakukan transaksi di Singapura meski menggunakan mata uang rupiah secara digital dengan sistem pembayaran QR (Quick Response Code).

Dia mengakui bahwa kini Bank Indonesia juga sedang memperluas cakupan penggunaan QR Indonesian Standar (QRIS) agar bisa digunakan di negara-negara Asean lainnya. Hanya saja, sambungnya, QRIS tetap memiliki kelemahan apabila digunakan sebagai pembayaran antara negara-negara.

Perry menjelaskan bahwa penggunaan QRIS di Thailand, Malaysia, atau negara lain bisa terselenggara dengan kerja sama dengan bank-bank negara lain. Artinya, pemerintah bekerja sama dengan bank-bank di Thailand, Malaysia, dan negara lain yang bersedia terintegrasi dengan QRIS.

"Setelah kita transaksi, penyelesaiannya secara bilateral di masing-masing bank yang ikut sehingga ini eskalasi volumenya tidak bisa cepat dan belum tentu biayanya bagi konsumen itu akan lebih rendah," ungkapnya.

Sebaliknya, lewat Nexus, pemerintah tidak perlu lagi bekerja sama di level bank karena sistem pembayaran nasional masing-masing negara Asean sudah terhubung. Akibatnya, sambung Perry, perluasan volume transaksi pembayaran retail antarnegara semakin cepat.

"Kalau volume transaksi semakin lama semakin banyak, biaya per transaksinya akan semakin lama semakin kecil. Yang benefit siapa? Ya masyarakat Indonesia karena di Indonesia yang paling banyak volume retail," klaimnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas moneter terus mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) alias dedolarisasi, sebagai upaya menjaga nilai tukar rupiah di tengah tekanan ketidakpastian global yang terus berlanjut.

Terbaru, Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) sepakat memperdalam kerja sama untuk memperluas penggunaan mata uang lokal ataulocal currency transaction(LCT) antara rupiah dan renminbi (yuan).