Bisnis.com, SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menegaskan latar belakang penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara rangkap jabatan yang menjerat Mohammad Hisabul Huda, seorang guru honorer SDN Brabe 1 Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, bukanlah didasarkan atas belas kasihan aparat penegak hukum maupun tekanan yang meluas dari publik usai kasus tersebut viral di berbagai media.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Wagiyo menjelaskan pemberhentian terhadap pengusutan kasus tersebut termaktub dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print 238/M.5.42/FD.2/02/2026 tertanggal 25 Februari 2026, yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

Wagiyo mengungkapkan alasan pihaknya melakukan penghentian terhadap pengusutan kasus tersebut antara lain adalah terjadinya pemulihan terhadap keuangan negara yang telah dibayarkan sepenuhnya oleh Hisabul Huda, yakni jumlah keseluruhan gaji atau honor selama ia menjabat sebagai pendamping lokal desa (PLD) sejak 2019-2025 sebesar Rp118.860.000.

"Pak Kajati memerintahkan kepada Kajari Probolinggo terkait dengan penanganan perkara ini dihentikan demi tegaknya hukum dan keadilan. Dengan pertimbangan, pertama tentu bahwa telah ada pemulihan keuangan negara. Meskipun kecil, tetapi kerugian keuangan negara sebesar Rp118 juta. Jadi, hari Senin sudah dibayarkan," beber Wagiyo saat ditemui awak media di Kantor Kejati Jawa Timur, Rabu (25/2/2026).

Alasan kedua, beber Wagiyo, Korps Adhyaksa mempertimbangkan penyetopan pengusutan kasus tersebut didasarkan pada rasa keadilan. Menurutnya, tersangka telah menyadari seluruh kesalahannya yang melakukan tindakan pemalsuan dokumen persyaratan pendaftaran PLD.

"Jadi, tersangka ini menyadari kesalahannya, dan dia menyadari betul kesalahan dengan memalsukan dokumen, keterangan kepala sekolah, dan [surat] pernyataan," tambahnya.

Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, Wagiyo membeberkan latar belakang Hisabul Huda untuk merangkap jabatan sebagai guru honorer di sekolah negeri serta menjabat sebagai tenaga PLD adalah semata-mata agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan kejaksaan untuk menghentikan penyidikan perkara itu.

"Hal itu dilakukan bukan dengan niat untuk memperkaya diri. Itu yang kita menjadi pertimbangan. Semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini jadi pertimbangan Pak Kajati, maka memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo karena administrasinya di sana ya," ucapnya.

Selanjutnya mengenai persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa latar belakang kasus yang menjerat Hisabul Huda dihentikan penyidikannya karena belas kasihan, Wagiyo menyatakan hal tersebut tidaklah benar.

"Rasa kasihan? Oh, bukan. Jadi, tidak dikenal itu kalau di [penegekan hukum] itu. Jadi, tadi saya bilang demi tegaknya hukum dan keadilan. Jadi, tujuan penegakan hukum kan ada kepastian, ada keadilan, dan ada kemanfaatan. Lalu, yang kedua bahwa kenapa kita juga [lakukan SP3] karena memang keuangan kerugian keuangan negara sudah dipulihkan," jelasnya.

Selain itu, terkait anggapan bahwa penyidikan perkara tersebut dihentikan oleh aparat penegak hukum karena viral hingga desakan luas oleh publik, Wagiyo menyatakan bahwa kasus tersebut awalnya diproses berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat.

"Tentu kita melihat perkembangan pemberitaan, perkembangan yang ada di masyarakat gitu kan karena sebenarnya gini, ini juga perkara kan laporannya juga kan dari masyarakat. Kenyataannya nggih ya. Jadi, jangan salah ini bukan apa, semua kan ini ada aspirasi masyarakat. Nah, tentu kita banyak pertimbangan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dana hasil penipuan digital (scam) sebesar Rp 161 miliar dikembalikan kepada para korban melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Dana tersebut berasal dari hasil pemblokiran rekening pelaku di 14 bank.

Pengembalian dana ini merupakan akumulasi kinerja IASC sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 12 Januari 2026. Total penerima pengembalian dana mencapai 1.070 korban.

Sejak berdiri, IASC telah menerima 432.637 aduan penipuan dari masyarakat dengan total nilai kerugian mencapai Rp 9,1 triliun. Dari jumlah tersebut, dana yang berhasil diblokir mencapai Rp 436,88 miliar, dan sebagian telah dikembalikan kepada korban.

Penyerahan pengembalian dana dilakukan secara simbolis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku koordinator Satgas PASTI dan IASC di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Pemulihan dana hasil kolaborasi lintas sektor

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pengembalian dana tersebut merupakan hasil kerja bersama OJK, kementerian/lembaga, dan industri perbankan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan digital.

“Pengembalian dana korban scam ini juga menjadi simbol nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan saat ini yang semakin kompleks, semakin inovatif, semakin unthinkable modus-modusnya,” kata Friderica dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, kejahatan penipuan digital bersifat masif dan lintas negara, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Kolaborasi lintas sektor diperlukan, terutama dalam percepatan pemblokiran rekening dan pelacakan aliran dana.

Modus dan tantangan penanganan scam

Friderica menjelaskan, berbagai modus scam yang kerap dilaporkan ke IASC antara lain penipuan transaksi belanja, impersonation atau fake call, penipuan investasi, penipuan kerja, hingga penipuan melalui media sosial. Modus love scam juga menjadi salah satu pola penipuan yang sering terjadi.

Dalam penanganannya, IASC menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari lonjakan pengaduan, keterlambatan pelaporan oleh korban, kebutuhan percepatan pemblokiran rekening, kompleksitas aliran dana, hingga optimalisasi pengembalian dana kepada korban.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan, upaya pengembalian dana korban scam merupakan bagian dari komitmen menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

“Sinergi dan kolaborasi antarseluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi segala modus scam yang dilakukan pelaku,” kata Mahendra.

Ia juga mengapresiasi para korban yang berani melaporkan kejadian penipuan. Menurut dia, langkah tersebut penting sebagai pembelajaran dan penguatan upaya pencegahan ke depan.

Korban scam diimbau cepat melapor

OJK dan IASC mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menjadi korban penipuan di sektor jasa keuangan. Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang dana dapat diblokir dan dikembalikan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menegaskan bahwa penipuan di sektor jasa keuangan merupakan tindak pidana serius dengan tingkat kompleksitas tinggi.

“Ini bukan kejahatan biasa, ini white collar crime. Tipikal white collar crime itu modusnya canggih, teknisnya juga canggih,” ujar Misbakhun.

Pelaporan penipuan keuangan dapat dilakukan melalui situs resmi IASC di iasc.ojk.go.id. Satgas PASTI juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pihak-pihak yang mengatasnamakan Indonesia Anti-Scam Centre atau IASC.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah melakukan pertemuan terbuka atau town hall meeting terkait transformasi dan pemulihan bisnis maskapai pelat merah tersebut.

"Kita melakukan town hall bersama untuk menyatukan komitmen kita berkaitan dengan turnaround Garuda Indonesia. Ini sebuah momentum besar bagi Danantara dan juga bagi Garuda Indonesia dan tentu saja juga bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Chief Operating Officer Dony Oskaria di Garuda Sentra Operasi, Banten, Kamis (13/11).

Dony memaparkan, ada empat poin yang akan dilakukan dalam transformasi di tubuh maskapai BUMN tersebut. Pertama, dari sisi keuangan yang harus dilakukan dengan bantuan Danantara.

"Transformasi daripada sektor keuangan ini kita lakukan secara komprehensif dari bagian daripada amanat di Danantara bahwa dengan keberadaan Danantara kita akan melakukan perbaikan daripada seluruh kualitas perusahaan-perusahaan BUMN kita," ungkapnya.

Perbaikan keuangan harus dilakukan agar ke depan Garuda menjadi perusahaan yang bukan hanya menguntungkan namun juga memiliki tata kelola yang baik dalam menjalankan bisnis. "Karena itu penyehatan ini tidak hanya penyehatan yang setengah-setengah," imbuhnya.

Ia melanjutkan, perbaikan keuangan tersebut juga mencakup suntikan modal untuk memperbaiki aspek armada sehingga dapat menambah ketersediaan pesawat.

Kedua, dilakukan juga melalui inbreng tanah Angkasa Pura Indonesia kepada entitas Garuda, yaitu GMF. "Ini juga sekaligus bagian daripada corporate action ini," tambahnya.

Ketiga, telah dilakukan pelunasan utang anak usaha Garuda, yaitu Citilink kepada Pertamina Indonesia. "Ini menyebabkan equity daripada Citilink juga menjadi positif," ucapnya.

Terakhir, tentu saja kita menambahkan modal kerja sebesar Rp 23,6 triliun yang harapannya, Garuda Indonesia akan menjadi perusahaan yang sehat.

Selain itu, Danantara juga melakukan town hall kepada seluruh karyawan Gatuda Indonesia dalam melakukan transformasi di sisi layanan. Pihaknya telah meninjau secara keseluruhan terhadap layanan yang akan diberikan kepada konsumen.

"Di setiap journey mulai dari pre-flight, in-flight dan juga post-flight, ini kita akan melakukan transformasi yang kita akan nanti dirasakan oleh masyarakat," ungkapnya.

Dony melanjutkan, pihaknya juga akan melakukan transformasi melalui fokus ulang pada rute-rute penerbangan dan dari sisi operasional serta teknologi.

Ia berharap, proses transformasi dan pemulihan akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi Garuda Indonesia tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia.