Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, harga Biosolar B50 yang akan diterapkan per 1 Juli 2026 harus bisa bersaing dengan solar, agar masyarakat tertarik.

"Harga keekonomian B50, karena ini baru, maka harus jauh di bawah harga Pertadex dan di atas harga solar subsidi," kata Bisman saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, saat ini kesenjangan harga solar yang subsidi dan non subsidi terlalu jauh, di mana sudah hampir 4 kali lipat. Kondisi tersebut membuat kekhawatiran penyalahgunaan BBM solar subsidi.

Harga Pertadex saat ini berada di angka Rp24.800 sedangkan harga Biosolar 6.800 per liter. Untuk itu ketika Biosolar B50 diterapkan harus disesuaikan dengan usulan harga masih di atas 6.800 per liter dan di bawah Pertadex.

Kita harga Biosolar B50 dapat bersaing, maka tentunya masyarakat akan lebih memilih menggunakan B50 untuk kendaraannya.

"Harus jauh di bawah, kenapa? Karena persepsi orang terhadap B50 itu juga mungkin ada keraguan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tahun ini menyusul mandatori biodiesel 50 persen (B50) per Juli 2026.

“Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar,” ungkap Bahlil di Jakarta, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan bahwa total konsumsi solar di Indonesia saat ini telah mencapai 39 juta kiloliter (KL), dengan mandatori biodiesel 40 persen (B40) yang sudah diterapkan pemerintah.

“Dari 39 juta kiloliter itu kemarin B40, itu 40 persen pakai FAME. FAME itu adalah dari CPO dengan metanol dicampur, jadilah FAME. Kemudian dicampur menjadi solar yang namanya B40,” jelasnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I memperkuat pengembangan komoditas tebu guna mendukung kebutuhan gula nasional sekaligus menopang program pengembangan bioetanol E10 yang menjadi prioritas pemerintah.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan peningkatan produksi tebu menjadi langkah penting untuk memenuhi dua kebutuhan strategis secara bersamaan.

"Kalau secara target harus meningkat memang. Karena memang kalau tebu itu dibuat salah satunya untuk etanol memang harus kita alokasikan untuk etanol," katanya dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut dia, hasil pengolahan tebu tidak hanya menghasilkan gula konsumsi, tetapi juga molase yang menjadi bahan baku utama dalam produksi bioetanol.

Karena itu, peningkatan luas tanam dan produktivitas tebu menjadi faktor penting agar kebutuhan gula dan bioetanol dapat dipenuhi tanpa saling mengurangi pasokan.

PTPN I terus melakukan pengembangan areal tebu di sejumlah wilayah potensial di antaranya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan untuk memperkuat pasokan bahan baku industri gula dan energi terbarukan.

Selain memperluas areal tanam, PTPN I juga menjalankan program peningkatan produktivitas untuk mendorong rendemen tebu yang lebih tinggi sehingga produksi gula dan produk turunan dapat meningkat secara bersamaan.

Peningkatan produksi tebu dinilai penting agar alokasi bahan baku untuk gula maupun molase sebagai bahan baku etanol dapat diatur lebih optimal guna mendukung target penerapan E10 yang dicanangkan pemerintah.

"Karena dengan cara itu tentu pembagian yang satu untuk gula sama molase untuk etanol bisa lebih mudah kita atur. Karena kewajiban E10 ini kan salah satu target dasar dari Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) sama Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman). Dan PTPN support itu," tegasnya.

Aris mengatakan dukungan terhadap program bioetanol sejalan dengan target pemerintah dalam mengembangkan campuran bahan bakar nabati berbasis energi domestik.

Dengan meningkatnya produksi tebu, alokasi bahan baku untuk gula maupun molase dapat diatur secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan nasional.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung ketahanan energi melalui pemanfaatan sumber daya pertanian dalam negeri.

"Sekarang kita mau swasembada, tentu cara yang paling mudah adalah dengan menambah luas dan meningkatkan produksi," jelasnya.

PTPN I menilai pengembangan tebu memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan, energi, dan peningkatan kesejahteraan petani Indonesia.

Meski begitu, Aris tidak menyebutkan secara rinci jumlah produksi tebu oleh perusahaan BUMN sektor perkebunan tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - LippoLand kembali menorehkan prestasi melalui raihan penghargaan TOP CSR Awards 2026 kategori Corporate Level – Star 3 dalam ajang penghargaan yang digelar di Hotel Raffles Jakarta pada 25 Mei 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Penghargaan tahun ini mengusung tema “Aligning CSR and ESG for Long-Term Corporate Value and Sustainable Development.” Melalui penghargaan ini, LippoLand dinilai berhasil mengintegrasikan prinsip ESG dan program CSR sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis berkelanjutan perusahaan. CSR Berkelanjutan Lippo Cikarang Cosmopolis, Tanggap Bencana-Penurunan Stunting

CEO LippoLand, David Iman Santosa, mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus memperkuat implementasi program CSR yang inovatif dan berdampak nyata. Penghargaan TOP CSR Awards 2026 ini merupakan apresiasi atas komitmen dan kerja sama seluruh pihak dalam menjalankan program keberlanjutan perusahaan.

”Kami percaya bahwa keberhasilan bisnis harus berjalan seiring dengan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui Lippo Untuk Indonesia PASTI, kami akan terus menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi Indonesia,” katanya, Selasa (2/6/2026).

Sebagai perusahaan real estat terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari tiga dekade dan portofolio lebih dari 150 proyek di berbagai wilayah Indonesia, LippoLand terus memperkuat kontribusinya dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif melalui penerapan konsep triple value. Yakni menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berimbang.

Komitmen tersebut dijalankan melalui sustainability framework yang berfokus pada empat pilar utama. Keempatnya yaitu peningkatan kualitas hidup , kepedulian terhadap lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, serta penerapan praktik bisnis terbaik.

Melalui program keberlanjutan “Lippo Untuk Indonesia PASTI”, LippoLand menghadirkan berbagai inisiatif yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga peningkatan kualitas hidup komunitas di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sejumlah program unggulan yang dijalankan antara lain LippoLand Mengajar, urban farming, renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemberdayaan kader posyandu, hingga pelatihan dan pameran UMKM.

Sepanjang 2024-2025, lebih dari 100 program CSR yang dijalankan perusahaan telah menjangkau lebih dari 192 ribu penerima manfaat di empat provinsi dan sembilan kota di Indonesia. Program-program tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan dampak jangka panjang yang berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. 6 Cara Tingkatkan Kualitas Hidup Sehat, Bisa Hindari Terkena ISPA

Penghargaan ini juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antara inovasi, kepedulian sosial, dan keberlanjutan mampu menciptakan nilai jangka panjang, tidak hanya bagi perusahaan, akan tetapi juga bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan semangat keberlanjutan, LippoLand terus menegaskan posisinya sebagai perusahaan real estat yang berkomitmen menghadirkan dampak positif secara berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV), baik untuk sepeda motor listrik maupun untuk mobil listrik, mulai diterapkan pada Juni 2026, sehingga terdapat penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Purbaya menegaskan bahwa tujuan dari kebijakan insentif kendaraan listrik adalah mengubah pola konsumsi masyarakat, dari yang semula menggunakan BBM menjadi menggunakan listrik.

Dengan demikian, lanjut dia, impor BBM maupun minyak mentah Indonesia bisa berkurang.

“Itu membantu daya tahan ekonomi kita, jadi jangan dilihat subsidinya. Tujuan utamanya itu, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi,” kata Purbaya.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya mengatakan akan mempersiapkan insentif kendaraan listrik (EV), dengan rincian masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu sepeda motor listrik tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, Purbaya menganggarkan Rp5 juta per sepeda motor. Sedangkan, untuk mobil, Purbaya akan memberi insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40–100 persen untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Insentif PPN DTP itu dikhususkan untuk kendaraan EV, tanpa mencakup kendaraan hibrida.

Adapun terkait besaran insentif akan ditentukan berdasarkan baterai yang digunakan, yang dibagi menjadi baterai nikel dan non-nikel.

“Untuk mobil itu bervariasi. Ada yang 100 persen PPN-nya ditanggung, ada yang 40 persen. Tergantung baterainya,” ucap Purbaya.

Ia sebelumnya telah menjelaskan kendaraan listrik berbasis baterai nikel akan menerima subsidi yang lebih besar. Pertimbangannya ini bertujuan untuk mendorong penggunaan nikel sebagai salah satu komoditas unggulan di Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum IV Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Bidang Investasi dan Financial Wellness Claudia Kolonas menuturkan bahwa teknologi blockchain dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi implementasi program pemerintah.

Ia mengatakan, teknologi blockchain tidak hanya dapat diimplementasikan pada inovasi di bidang keuangan, tapi juga sektor riil hingga program sosial.

“Sebenarnya potensi untuk menggunakan teknologi blockchain untuk teknologi seperti CBDC (Central Bank Digital Currency) ataupun inovasi seperti misalnya program MBG (Makan Bergizi Gratis), atau program seperti (peternakan) sapi perah dan lain-lain, itu sebenarnya teknologinya (blockchain) itu bisa digunakan dengan baik,” jelasnya di Jakarta, Rabu.

Claudia menyatakan, teknologi blockchain dapat dimanfaatkan untuk menginventarisasi catatan transaksi keuangan (ledger) pada setiap inovasi dan program pemerintah yang dijalankan.

Ia menyampaikan, hal tersebut dimungkinkan karena aspek transparansi sebagai salah satu keunggulan utama dari teknologi tersebut dapat mempermudah pengawasan program dari hulu hingga hilir.

Namun, ia menyadari masih banyak pihak yang kurang memahami penerapan teknologi blockchain dan mengira teknologi tersebut hanya dimanfaatkan untuk sektor keuangan.

“Memang banyak orang itu salah paham ya, mereka pikir itu aset kripto (sebagai inovasi yang paling dikenal dengan pemanfaatan teknologi blockchain) ya hanya speculative investment (investasi spekulatif) saja, tapi kan sebenarnya sistem blockchain itu application-nya (penerapannya) banyak sekali,” ujar Claudia Kolonas.

Salah satu pemanfaatan teknologi blockchain oleh pemerintah di luar sektor keuangan adalah inisiasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) untuk mengintegrasikan teknologi tersebut untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan aset digital pelaku kreatif Indonesia.

Pada Oktober 2025, Kementerian Ekraf menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama perusahaan teknologi Baliola terkait pengembangan ekosistem, pelaksanaan riset, inkubasi proyek, hingga pelatihan talenta digital guna mempercepat adopsi teknologi blockchain di sektor ekonomi kreatif.

Direktur Teknologi Digital Baru Kementerian Ekraf Dandy Yudha Feryawan menyatakan bahwa blockchain mampu menjawab tantangan pencatatan, kepemilikan, dan pelanggaran hak cipta dengan menjamin keaslian dan transparansi intellectual property (IP) atau kekayaan intelektual.

Contoh lainnya adalah implementasi teknologi blockchain pada ijazah lulusan Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang. Pesepakbola Pratama Arhan menjadi lulusan perdana Udinus yang mengantongi ijazah dengan teknologi tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita yang tayang kemarin, masih menarik untuk dibaca hari ini, Rabu, mulai dari proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy/PSEL) hingga soal uji jalan B50 untuk sektor otomotif.

Berikut rangkuman beritanya:

Menko Zulhas tekankan proyek PTSEL harus rampung tujuh pekan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy/PSEL) harus rampung dalam tujuh minggu guna mempercepat penanganan persoalan sampah nasional yang kian mendesak.

"Karena ini perintah Bapak (Presiden Prabowo Subianto) langsung. Kalau dalam tujuh minggu nggak selesai juga ya terpaksa kita (pemerintah pusat) ambil alih. Perintahnya begitu," kata Zulhas di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya

Mentan pastikan ketersediaan pompanisasi dan pupuk hadapi El Nino

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan pompanisasi dan ketersediaan pupuk tetap terjaga guna mendukung petani mempertahankan produksi di tengah ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino.

"Kementerian Pertanian memastikan kesiapan menghadapi potensi kemarau panjang tahun 2026 dengan langkah mitigasi yang terukur dan berbasis kondisi lapangan," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya

Pemerintah pastikan pangan jamaah haji aman meski gejolak geopolitik

Pemerintah memastikan pasokan pangan bagi jamaah calon haji Indonesia tetap aman di tengah dinamika geopolitik global.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan kondisi pangan bagi jamaah haji Indonesia tetap terjamin, sehingga para jamaah tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan makanan selama di Tanah Suci.

"Soal makan jamaah haji kita, tadi Pak Menteri Haji mengatakan aman, walaupun di sana ada geopolitik seperti itu, tapi (untuk) soal makan nggak usah khawatir," kata Zulhas usai rapat koordinasi Persiapan Pemenuhan Pangan untuk Haji 2026 di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya

Pemerintah berkomitmen lindungi pekerja rumah tangga dalam RUU PPRT

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah berkomitmen untuk melindungi pekerja rumah tangga melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

“Pemerintah berkomitmen menempatkan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang memiliki hak asasi sebagaimana pekerja pada umumnya. Perlindungan tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir, termasuk mekanisme penyelesaian perselisihan," kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya

Kementerian ESDM umumkan uji jalan B50 untuk otomotif selesai Mei 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan uji jalan untuk biodiesel 50 atau B50 untuk sektor otomotif akan selesai pada Mei, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pengecekan mesin.

“Jadi, kami akan selesai (uji jalan) nanti di Mei. Mei semua yang otomotif, ya,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang, Jawa Barat, Selasa.

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen terhadap solar, untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

“Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global, dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa.

Airlangga menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

“Tentu ini dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun,” kata Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan dengan implementasi B50, Indonesia akan mengalami surplus solar pada 2026.

“Jadi, ini kabar baik, begitu RDMP (Refinery Development Master Plan) Kalimantan Timur (Kilang Balikpapan) sudah kita operasikan,” ujar Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa campuran kelapa sawit sebesar 50 persen terhadap bahan bakar seperti solar mulai diterapkan pada tahun ini. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).

Prabowo mengatakan langkah tersebut akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.

Saat ini pemerintah menerapkan mandatori B40. Bahlil menyampaikan implementasi kebijakan B40 mengurangi impor solar sebesar 3,3 juta kilo liter (kL) dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL), atau setara dengan 105,2 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL di tahun 2025.

Keberhasilan ini berdampak langsung pada penurunan volume impor solar yang sangat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi penghematan devisa, kebijakan biodiesel tahun 2025 berhasil menghemat sebesar Rp130,21 triliun dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Serta meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji penyesuaian aturan Risk-Based Capital (RBC) atau New RBC dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 untuk industri asuransi dan reasuransi.

PT Asuransi Asei Indonesia menilai New RBC dapat berdampak cukup signifikan dalam memperkuat ketahanan industri, meskipun dampaknya tidak akan langsung terasa dalam jangka pendek.

Kendati demikian, Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe membeberkan bahwa implementasi New RBC tidak sederhana dan akan menghadapi beberapa tantangan struktural di industri.

Pertama, tantangan itu berkaitan dengan kesiapan data dan model risiko yang mana akan membutuhkan data historis yang panjang, kualitas data underwriting dan klaim yang baik, serta kemampuan modelling risiko yang lebih canggih.

“Sementara itu, sebagian perusahaan asuransi di Indonesia masih dalam tahap penguatan data governance dan analytics,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (10/3/2026).

Tantangan kedua, lanjutnya, berkenaan kesiapan SDM aktuaria dan risk management. Hal ini karena kerangka New RBC membutuhkan aktuaria, risk modeler, dan analis keuangan yang memiliki kompetensi dalam stochastic modelling dan capital modelling. Adapun, ketersediaan SDM dengan keahlian tersebut masih terbatas di industri.

Dody meneruskan, tantangan ketiga yakni investasi pada sistem teknologi, yang mana perusahaan asuransi akan perlu melakukan investasi pada sistem manajemen risiko, platform data warehouse, serta software capital modelling. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional dalam fase awal implementasi.

“Yang keempat adalah potensi tekanan pada kebutuhan modal, karena beberapa lini bisnis yang memiliki volatilitas tinggi seperti asuransi kesehatan, kredit, atau bencana mungkin memerlukan capital charge yang lebih besar, sehingga perusahaan harus melakukan penyesuaian strategi underwriting atau reasuransi,” jelasnya.

Walau demikian, dia menilai akan ada tiga manfaat strategis dari New RBC. Pertama, pengukuran risiko yang lebih akurat, sehingga memungkinkan regulator dan perusahaan asuransi memahami kebutuhan modal berdasarkan eksposur risiko yang sebenarnya.

Kedua, dapat mendorong disiplin manajemen risiko, sehingga perusahaan asuransi akan terdorong memperkuat praktik Enterprise Risk Management (ERM) karena struktur modal akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan risiko.

Dody menambahkan, manfaat ketiga adalah dapat memperkuat kepercayaan pasar karena standar solvabilitas yang lebih kuat dapat meningkatkan kepercayaan investor, pemegang polis, dan mitra reasuransi internasional.

“Namun dalam jangka pendek dampaknya mungkin tidak langsung terlihat pada kinerja industri, karena perusahaan masih berada dalam fase penyesuaian model risiko, metodologi perhitungan, dan sistem pelaporan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan New RBC sedang diuji coba untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

“Dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP, OJK saat ini sedang menyusun kajian mengenai penyusunan laporan perencanaan bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 dan uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

OJK, katanya, masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standard akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mencatatkan nol kecelakaan kerja yang berakibat kematian (zero fatality) di seluruh wilayah operasi sepanjang 2025, yang menjadi bukti komitmen dalam menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai nilai utama.

Direktur Operasi SIG Reni Wulandari, dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, menyampaikan di tengah masih tingginya angka kecelakaan kerja nasional yang menurut data Kementerian Ketenagakerjaan mencapai 300 ribu kasus pada 2024, SIG menegaskan pentingnya komitmen penyedia kerja dalam menghadirkan lingkungan kerja yang aman.

Menurut dia, sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, implementasi budaya K3 yang konsisten membawa SIG mencatatkan nihil fatalitas yang tercatat (recordable) di seluruh wilayah operasi pabrik semen pada 2025.

Pencapaian tersebut mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjadikan K3 sebagai nilai utama dalam aktivitas pekerja sehari-hari.

Menutup rangkaian bulan K3 nasional 2026 SIG Group yang diselenggarakan secara hybrid dari PT Semen Tonasa, Pangkep, Sulawesi Selatan, 13 Februari, ia menyampaikan bahwa peringatan bulan K3 nasional bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi dan evaluasi pelaksanaan budaya K3 di lingkungan perusahaan.

"Bulan K3 Nasional juga menjadi pengingat komitmen SIG untuk menempatkan K3 sebagai nilai utama yang tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK), tetapi juga untuk memastikan kenyamanan karyawan dan mitra perusahaan dalam bekerja sehingga lebih optimal dan produktif," kata Reni.

Selain zero fatality, pada 2025 SIG juga mencatatkan Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) di angka 0,13 dari target 0,3, serta LostTime Injury Severity Rate (LTISR) di angka 1,01 dari target 5.

Perusahaan juga memperkuat implementasi berbagai leading indicator seperti Safety Observation Tour, Corporate Life Saving Rules (CLSR) improvement plan, Visible Safety Leadership (VSL) Ambassador, CSMS, Safety Academy, hingga kesiapan respons darurat.

Karena komitmen tersebut, SIG meraih sejumlah penghargaan antara lain Zero Accident Award dari Kementerian Ketenagakerjaan, Tropi & Aditama Terbaik atas Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dari Kementerian ESDM, serta ICC-OSH Award.

Sebagai bagian dari penguatan budaya keselamatan, SIG juga mendorong transformasi menuju Visible-Felt Safety Leadership (VFSL), yakni kepemimpinan keselamatan yang tidak hanya terlihat tetapi juga dirasakan kepeduliannya oleh pekerja.

Dalam rangkaian bulan K3 nasional 2026, perusahaan juga meluncurkan New CLSR yang memuat 20 poin panduan keselamatan kerja berbasis data insiden dan risiko proses bisnis operasi SIG.

"Budaya K3 berangkat dari kesadaran bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama yang dimulai dari masing-masing individu dan merupakan kebutuhan bersama," tegas Reni.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan teknologi, reformasi terjadi. Pembayar pajak akan lebih luas, tapi pajak bisa kita turunkan nantinya secara bertahap

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong reformasi sistem perpajakan berbasis teknologi agar tarif pajak bisa turun secara bertahap.

Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat, mengatakan teknologi dapat memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan efisiensi sistem.

Melalui reformasi berbasis digital, praktik pengurangan omzet agar tetap berada di bawah batas tertentu dinilai dapat diminimalkan. Sebab, dia kerap menemukan praktik menurunkan omzet di bawah Rp5 miliar agar memenuhi kriteria pajak UMKM.

Basis pajak yang lebih luas juga bakal meningkatkan potensi penerimaan negara. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga membuka ruang penyesuaian tarif pajak secara bertahap.

“Dengan teknologi, reformasi terjadi. Pembayar pajak akan lebih luas, tapi pajak bisa kita turunkan nantinya secara bertahap,” ujar Luhut.

Luhut menyebut pendekatan ini diarahkan untuk menemukan keseimbangan antara kepatuhan dan kemudahan administrasi. Interaksi manual antara wajib pajak dan petugas diharapkan berkurang dan digantikan oleh sistem berbasis teknologi.

Dia meyakini penggunaan sistem digital dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menekan potensi penyimpangan.

“Ini memaksa orang untuk sedikit bertemu orang, dia bertemu dengan mesin, yang akibatnya membuat efisiensi, mengurangi korupsi, dan membuat Indonesia jadi lebih efisien,” ujarnya.

Dia pun berencana melaporkan usulan reformasi itu ke Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, penerimaan negara tercatat mencapai Rp172,7 triliun per 31 Januari 2026, tumbuh 9,8 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan realisasi Januari tahun lalu senilai Rp157,3 triliun.

Realisasi penerimaan per Januari itu setara dengan 5,5 persen target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.

Kinerja penerimaan utamanya ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh tinggi mencapai 30,8 persen, dengan nilai sebesar Rp116,2 triliun. Penerimaan pajak telah mencapai 4,9 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Babak akhir polemik kuota impor bahan bakar minyak (BBM) mewarnai triwulan keempat 2025, dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil menjembatani negosiasi antara pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dan Pertamina.

“Kami mendapatkan info bahwa Vivo sudah mendekati (kesepakatan), BP-AKR 2 minggu lagi ada pesan lagi satu kargo 100 ribu (barel),” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Jakarta, Jumat (7/11).

Tambahan pemesanan BBM dilakukan oleh BP-AKR setelah membeli 100 ribu barel base fuel (bahan bakar murni) dari Pertamina Patra Niaga pada akhir Oktober 2025. Perlahan, RON 92 kembali tersedia di SPBU bercorak hijau tersebut.

Laode menyampaikan, terdapat kemungkinan pemerintah kembali menggunakan skema tambahan 10 persen dari kuota impor 2025 untuk badan usaha pengelola SPBU swasta pada 2026.

Saat ini, pemerintah sudah mendapatkan data kebutuhan impor BBM dari badan usaha swasta, namun belum menentukan besaran kuota yang akan diberikan.

“Kemungkinan seperti itu polanya. 100 plus 10 persen. Tapi kan referensi tahunnya, beda, kan. Kalau kemarin tahun 2024, sekarang tahun 2025,” ucap Laode.

Pulihnya ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap di SPBU swasta merupakan buah dari solusi yang ditawarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tanpa menambah kuota impor untuk badan usaha swasta. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan sebagian kuota impor milik Pertamina untuk digunakan oleh badan usaha swasta.

Ketika solusi tersebut dicetuskan, September 2025, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34 persen atau sekitar 7,52 juta kiloliter, yang cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta hingga Desember 2025 sebesar 571.748 kiloliter.

Tugas Kementerian ESDM, tutur Bahlil, adalah memastikan ketersediaan energi untuk negeri, sembari menjaga keseimbangan neraca perdagangan mengingat tingginya angka impor minyak apabila dibandingkan dengan produksi minyak nasional.

Data Kementerian ESDM menunjukkan Indonesia masih mengimpor 330 juta barel minyak pada 2024, yang terdiri atas 128 juta barel minyak mentah dan 202 juta barel bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan, produksi minyak nasional pada 2024 berada di angka 212 juta barel.

Oleh karena itu, mengendalikan kuota impor BBM untuk badan usaha pengelola SPBU swasta saja tak cukup untuk mengurangi angka impor BBM. Ikhtiar memangkas impor BBM jenis bensin juga bisa diwujudkan dengan mendongkrak produksi minyak bumi atau menghadirkan alternatif, seperti menerapkan energi bersih untuk mengurangi ketergantungan terhadap fosil.

BBM bersih untuk swasembada energi

Bahlil mengakui, peningkatan produksi minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri masih membutuhkan waktu, meskipun produksi minyak nasional pada tahun ini berhasil melampaui target APBN untuk kali pertama sejak 2008.

Hingga September 2025, produksi minyak berhasil mencapai 619 ribu barel per hari (bph) dibandingkan target APBN 2025 sebesar 605 ribu bph.

Eksplorasi potensi migas yang lebih agresif juga terus digencarkan melalui penawaran 75 blok migas oleh Kementerian ESDM dan skema baru gross split yang lebih berdaya saing untuk investor.

Walaupun demikian, Bahlil menegaskan perlunya terobosan lain guna mengikis kebutuhan impor BBM dan mewujudkan swasembada energi. Salah satunya melalui penerapan mandatori E10 atau kandungan etanol sebesar 10 persen dalam bensin pada 2027.

Penerapan E10 merupakan upaya Kementerian ESDM menciptakan sumber-sumber energi dari nabati dan membangun swasembada energi agar Indonesia bisa mengurangi impor bensin.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, komposisi pasokan bensin di Indonesia mencapai 36,64 juta kiloliter (KL) pada 2024. Dari total pasokan bensin tersebut, Indonesia mengimpor sebesar 22,8 juta KL bensin atau 62,23 persen.

Lebih lanjut, proyeksi pasokan bensin Indonesia pada 2025 berkisar di angka 37,3 juta KL, dengan 23,03 KL (63 persen) di antaranya hasil impor.

Apabila pemerintah tidak segera berinovasi, kebutuhan pasokan bensin diproyeksikan meningkat hingga 42,1 juta KL pada 2030, dengan angka impor yang turut naik menjadi 27,81 KL atau sekitar 66,10 persen dari pasokan bensin nasional.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin, Bahlil pun membuat peta jalan penerapan mandatori E10. Ia merujuk pada keberhasilan penerapan mandatori Biodiesel 40 (B40) dalam memangkas impor BBM jenis solar.

Catatan Kementerian ESDM menunjukkan Indonesia berhasil menghemat devisa dengan pemanfaatan biodiesel tahun 2020–2025 sebesar 40,71 miliar dolar AS atau sekitar Rp676,74 triliun (kurs Rp16.623), karena penerapan biodiesel memangkas impor solar.

Keberhasilan tersebut menjadi landasan pemerintah mengeksekusi peta jalan mandatori bioetanol.

Indonesia menjalin kerja sama dengan Brasil untuk mereplikasi keberhasilan negara tersebut menerapkan E30. Bahlil mengirim tim ke negara tersebut guna bertukar pandangan dan saling belajar satu sama lain tentang penerapan mandatori bioetanol.

Kesiapan industri dalam negeri

Untuk menerapkan E10 pada 2027, dibutuhkan bahan baku etanol sebesar 1,4 juta KL. Bahlil mengupayakan agar kebutuhan akan etanol dapat dipenuhi oleh pabrik di dalam negeri tanpa harus bergantung kepada impor.

Oleh karena itu, Bahlil menekankan pentingnya pembangunan pabrik etanol, baik yang dihasilkan dari singkong, jagung, maupun tebu.

Pabrik etanol yang berbahan baku tebu kemungkinan besar akan dibangun di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan, untuk lokasi pabrik etanol berbahan baku singkong masih dipetakan.

Guna menarik minat investor, pemerintah berencana memberi insentif bagi perusahaan yang membangun pabrik etanol di Indonesia.

Terkait keresahan penerapan E10 di Indonesia yang beriklim tropis, Peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Ronny Purwadi PhD pun buka suara. Ronny membenarkan bahwa etanol memang bersifat higroskopis yang artinya bisa menyerap air.

Akan tetapi, higroskopis tak sama dengan korosif atau menyebabkan karat. Peneliti dengan fokus teknologi pengolahan biomassa dan pangan tersebut menjelaskan korosi hanya terjadi bila logam tidak dilapisi pelindung atau dibiarkan dalam kondisi lembab terus-menerus.

Ia mengacu kepada botol minum stainless steel yang menunjukkan kontak dengan air tak serta-merta menyebabkan karat.

Ronny justru menyoroti keuntungan lain penerapan E10, yakni rendahnya kandungan sulfur. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq sempat menyampaikan mayoritas produk BBM di Indonesia memiliki kandungan sulfur sebesar 1.500 ppm (parts per million). Sedangkan, standar Euro V hanya membolehkan batas kandungan sulfur sebesar 50 ppm.

Untuk mengurangi kandungan sulfur tersebut, tutur Ronny, dibutuhkan pencampuran etanol. Senyawa etanol memiliki kadar sulfur yang sangat rendah, menghasilkan emisi CO2 yang rendah, serta tidak meninggalkan residu karbon padat.

Untuk membuktikan keamanan E10 terhadap kendaraan di iklim tropis, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi pun akan menggandeng industri otomotif untuk menguji penerapan E10.

Eniya juga menyampaikan kendaraan keluaran tahun 2000 ke atas telah memiliki spesifikasi mesin yang kompatibel dengan E10.

Langkah-langkah Kementerian ESDM, dari penetapan kuota impor BBM, peningkatan produksi minyak, hingga pengembangan energi bersih, merupakan ikhtiar untuk menekan impor BBM dan mewujudkan swasembada energi.

“Untuk Merah Putih, jangankan selangkah, sejengkal pun kita tidak boleh mundur dari tekanan mana pun!” kata Bahli, menteri yang berasal dari wilayah timur Indonesia itu, menyerukan semangat untuk mewujudkan swasembada energi.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut peningkatan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) pada periode November 2025, salah satunya disebabkan oleh rencana penerapan biodiesel 50 persen (B50).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan bahwa HR CPO untuk penetapan bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) ditetapkan sebesar 963,75 dolar AS per metrik ton (MT), atau naik tipis sebesar 0,14 dolar AS dibandingkan Oktober 2025 yang tercatat 963,61 dolar AS per MT.

"HR CPO November 2025 meningkat dibanding periode Oktober 2025 dikarenakan adanya ekspektasi peningkatan permintaan terutama dari Malaysia, rencana penerapan B50, dan peningkatan harga minyak nabati lainnya, yaitu minyak kedelai," kata Tommy melalui keterangan resmi yang dikutip di Bandung, Jawa Barat, Senin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 jo. PMK Nomor 68 Tahun 2025, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 124 dolar AS per MT dan PE CPO sebesar 10 persen dari HR CPO periode 1-30 November 2025 yaitu sebesar 96,3748 dolar AS per MT untuk periode November 2025.

Tommy memaparkan, sumber penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga selama periode 20 September-19 Oktober 2025 pada Bursa CPO di Indonesia yang sebesar 887,73 dolar AS per MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar 1.039,76 dolar AS per MT, dan harga port CPO Rotterdam sebesar 1.247,67 dolar AS per MT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari 40 dolar AS, perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median.

"Sehingga, HR CPO bersumber dari Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia. Berdasarkan perhitungan tersebut, telah ditetapkan HR CPO sebesar 963,75 dolar AS per MT," ujar Tommy.

Selain itu, produk minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan neto ≤ 25 kg dikenakan BK 31 dolar AS per MT.

Penetapan tersebut tercantum dalam Kepmendag Nomor 2140 Tahun 2025 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025