REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI dan pemerintah menyepakati target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2027 dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan nasional ditargetkan turun ke kisaran 6 persen hingga 6,5 persen.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan target tersebut menjadi salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam pembahasan Panja Pertumbuhan bersama pemerintah.

“Tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,0 persen hingga 6,5 persen. Kemiskinan ekstrem ditargetkan 0 persen,” kata Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah, Kamis (11/6/2026).

Selain target kemiskinan, DPR dan pemerintah juga menyepakati sasaran pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,30 persen hingga 4,87 persen.

Dalam asumsi dasar ekonomi makro, nilai tukar rupiah disepakati berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Adapun suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditetapkan pada rentang 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Di bidang fiskal, rasio pendapatan negara disepakati sebesar 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara defisit APBN 2027 dipatok pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB.

Misbakhun mengatakan seluruh hasil pembahasan panitia kerja telah disepakati antara Komisi XI DPR RI dan pemerintah.

“Dengan adanya kesepakatan tersebut, saya nyatakan kesimpulan rapat ini disepakati dan ditetapkan,” ujar Misbakhun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan program prioritas untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam KEM-PPKF 2027.

Menurut Purbaya, target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen menjadi tahapan menuju sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

“Untuk itu, pemerintah akan terus memastikan program prioritas berjalan efektif, memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, termasuk melalui Danantara,” kata Purbaya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 5,27%, atau turun hanya 0,06% poin dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 5,33%.

Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja di Bumi Etam, masih ada sekitar 5 hingga 6 orang yang belum mendapat pekerjaan.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur Mas'ud Rifai menyatakan jumlah angkatan kerja Kaltim pada Februari 2026 tercatat sebanyak 2,11 juta orang atau turun 16.850 orang dibandingkan Februari 2025.

Penurunan ini bukan semata pertanda membaiknya kondisi ketenagakerjaan, sebab jumlah penduduk yang bekerja pun ikut menyusut sebanyak 14.776 orang menjadi 1,99 juta orang.

"Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan sebesar 0,15% poin dibanding Februari 2025," kata Mas'ud Rifai dalam keterangan resmi, Minggu (1/6/2026).

Kesenjangan gender dalam partisipasi kerja pun masih menganga lebar, di mana TPAK laki-laki mencapai 84,25%, sementara TPAK perempuan hanya 46,85%.

Pertambangan Terpukul, Jasa Lainnya Mengambil Peran

Bila ditelusuri lebih jauh ke struktur lapangan pekerjaan, gambarannya semakin menarik. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 19,57% atau sekitar 390.461 orang, disusul Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 16,96% (338.446 orang).

Namun yang paling mencolok adalah kejatuhan sektor Pertambangan dan Penggalian. Dibandingkan Februari 2025, sektor andalan Kaltim ini kehilangan 40.356 pekerja.

Angka ini seolah menjadi cermin pahit dari ketergantungan ekonomi Kaltim terhadap sumber daya alam yang kian tak pasti.

Di sisi sebaliknya, sektor Aktivitas Jasa Lainnya justru menyerap 38.156 tenaga kerja baru, diikuti Administrasi Pemerintahan (13.067 orang) dan Aktivitas Kesehatan dan Kegiatan Sosial (9.208 orang).

Pergeseran ini mencerminkan bahwa perekonomian Kaltim perlahan mulai bergerak ke arah sektor jasa, meski belum sepenuhnya mampu menutup lubang yang ditinggalkan sektor tambang.

Lebih jauh, Mas'ud memaparkan satu sinyal positif berupa meningkatnya proporsi pekerja formal. Pada Februari 2026, sebanyak 1,1 juta orang atau 55,45% dari total penduduk bekerja masuk kategori kegiatan formal atau naik 2,37% poin dibandingkan Februari 2025.

Kendati demikian, TPT di wilayah perkotaan justru meningkat 0,45% poin menjadi 5,82%, sementara TPT perdesaan turun signifikan 1,47% poin menjadi 3,76%.

Fenomena ini menandakan bahwa tekanan pengangguran kini bergeser ke pusat-pusat kota, sekaligus sebuah ironi di tengah geliat pembangunan IKN yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki justru naik 0,71% poin menjadi 5,59%, sedangkan TPT perempuan turun 1,51% poin menjadi 4,65%.

Tren ini menarik karena menunjukkan bahwa perempuan kini semakin berhasil menembus pasar kerja, sementara persaingan di kalangan laki-laki justru semakin ketat.

Dari sisi pendidikan, data Sakernas Februari 2026 mengungkap fakta yang sepatutnya menjadi alarm bagi dunia pendidikan vokasi.

Lulusan SMK mencatat TPT tertinggi di antara semua jenjang pendidikan, yaitu 8,81% dan jauh melampaui lulusan SMA (6,20%) maupun Diploma ke atas (6,67%).

Sementara itu, penduduk berpendidikan SD ke bawah justru mencatat TPT paling rendah, yaitu 1,56% karena pada umumnya mereka bekerja di sektor informal tanpa banyak seleksi.

Mas'ud mengungkapkan bahwa laju penurunan TPT semakin melambat, meski tren secara keseluruhan menunjukkan perbaikan, di mana turun konsisten dari 5,75% pada Februari 2024 ke 5,33% (Februari 2025) dan kini 5,27%.

Sebagaimana diketahui, pekerja paruh waktu yang mencapai 21,18% dari total penduduk bekerja juga menjadi catatan tersendiri.

Mas'ud menuturkan sebanyak 519.503 orang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau termasuk kategori pekerja tidak penuh.

"Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori yaitu setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Pekerja setengah penganggur (masih mau bekerja apabila ada tawaran pekerjaan lain) sebesar 4,86% dan pekerja paruh waktu (tidak berusaha mencari pekerjaan lain) sebesar 21,18%," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah penduduk angkatan kerja di Jawa Timur yang tercatat mencapai 25,14 juta orang hingga Februari 2026.

Namun begitu, di balik catatan positif tersebut terdapat 892,64 ribu orang di Jawa Timur yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, mayoritas dialami oleh lulusan perguruan tinggi dan SMA.

Jumlah angkatan kerja itu turut serta membukukan pertumbuhan angkatan kerja baru sebanyak 386,19 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Capaian tersebut juga mendongkrak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur menuju level 74,78%. Angka ini menjadi indikator bahwa gairah masyarakat untuk masuk ke pasar kerja kian meningkat.

Statistisi Ahli Madya BPS Jawa Timur Nurul Andriana menyebut lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja mayoritas berada di sektor tradisional seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan total 7,70 juta pekerja atau sekitar 31,76% dari total penduduk bekerja di wilayah pimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa itu.

"Penduduk bekerja pada Februari 2026 mencapai 24,25 juta orang, meningkat 388,04 ribu orang dibandingkan Februari 2025," ucap Nurul dikutip Rabu (6/5/2026).

Meski catatan tersebut tampak positif, BPS menyebut terjadi pergeseran struktur. Penduduk Jawa Timur yang bekerja di sektor formal justru terkoreksi sebesar 0,53% poin menjadi sebesar 35,56%.

Nurul membeberkan bahwa data tersebut menjadi indikator penting bahwa sebagian besar lapangan kerja yang tercipta di Provinsi Jawa Timur masih didominasi oleh sektor informal.

"Pekerja informal di Jawa Timur meningkat jumlahnya, dari 15,25 juta orang menjadi 15,63 juta orang," tambahnya.

Selain itu, BPS juga mengungkap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur yang secara umum turun tipis menjadi 3,55%, dengan angka pengangguran berkutat pada penduduk yang telah mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi.

"Pada Februari 2026 sebesar 3,61%. Jadi kita mengalami penurunan sebesar 3,55% atau sekitar 892,64 ribu orang merupakan pengangguran. Jadi, TPT Jawa Timur menurun 0,66% poin dibanding Februari 2025," tuturnya.

Nurul mengungkapkan persentase lulusan dari universitas memiliki kontribusi yang signifikan terhadap TPT di Provinsi Jawa Timur, yang tercatat mencapai 6,04%. Kemudian disusul oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menyumbang angka TPT sebesar 5,75%.

Sementara itu lulusan D4, S1, S2, hingga S3 menunjukkan penurunan dari 2,22 juta orang menjadi 1,90 juta orang pada Februari 2026 bila dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Sementara untuk jenjang pendidikan SMK dan D4, S1, S2, dan S3 menunjukkan penurunan pada Februari 2025 sampai Februari 2026," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyerapan tenaga kerja bertambah 1,89 juta orang sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026.

Penambahan itu menekan jumlah pengangguran, dan mendorong jumlah penduduk bekerja mencapai 147,57 juta orang pada Februari 2026.

Sementara itu, total angkatan kerja pada Februari 2026 tercatat sebanyak 154,91 juta orang atau bertambah 1,86 juta orang dalam tahunan.

"Jumlah pengangguran sebanyak 7,24 juta orang atau menurun 35.000 orang dibanding Februari 2025," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

BPS juga mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Februari 2022, jumlah pengangguran tercatat 8,40 juta orang atau 5,83 persen angkatan kerja.

Angka tersebut turun menjadi 7,99 juta orang atau 5,45 persen pada Februari 2023.

Lalu jumlah pengangguran kembali turun menjadi 7,20 juta orang atau 4,82 persen dari angkatan kerja pada Februari 2024.

Pada Februari 2025, jumlah pengangguran menjadi 7,28 juta orang atau 4,76 persen, lalu menurun menjadi 7,24 juta orang atau 4,68 persen pada Februari 2026.

Amalia menambahkan, jumlah pekerja formal juga mengalami peningkatan selama setahun terakhir.

"Pekerja formal meningkat dari 59,19 juta orang menjadi 59,93 juta orang atau mencakup 40,58 persen dari total penduduk bekerja," kata dia.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan jumlah pekerja mencapai 28,78 juta orang per Februari 2026.

Posisi berikutnya ditempati sektor perdagangan besar dan eceran yang menyerap 17,95 juta orang, disusul sektor industri pengolahan sebanyak 13,57 juta orang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis potret terbaru ketenagakerjaan di Indonesia. Per Februari 2026, tercatat ada 7,24 juta orang pengangguran dari total angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang.

Meski angkanya terlihat besar, sebenarnya ada kabar baik dibaliknya yaitu jumlah ini menyusut dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Angka tersebut menurun sekitar 35 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebanyak 7,24 juta orang, di mana jumlah ini mengalami penurunan sebesar 35 ribu orang dibandingkan Februari 2025,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dilansir Antara, Selasa, 5 Mei 2026.

Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2026 tercatat sebesar 147,67 juta orang.

Amalia memaparkan, penurunan jumlah pengangguran tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di level 4,68 persen pada Februari 2026, turun 0,08 persen basis poin dibandingkan Februari 2025.

Berdasarkan wilayahnya, TPT di perkotaan tercatat sebesar 5,60 persen, menurun dari 5,73 persen pada Februari 2025. Adapun TPT di perdesaan sebesar 3,20 persen, lebih rendah dibandingkan 3,33 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Sektor pertanian penyerap tenaga kerja

Lebih lanjut, Amalia menjelaskan penyerapan tenaga kerja sejauh ini masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri, yang secara total menyerap 60,29 persen tenaga kerja nasional.

Selain itu, jumlah penduduk yang bekerja baik di sektor formal maupun informal mengalami peningkatan dalam periode Februari 2025 hingga Februari 2026.

Pekerja formal meningkat dari 59,19 juta orang menjadi 59,93 juta orang, sementara pekerja informal naik dari 86,58 juta orang menjadi 87,74 juta orang.

Sebagai informasi, mengacu pada standar Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO), seseorang yang bekerja minimal satu jam dalam seminggu sudah termasuk dalam kategori penduduk bekerja.

BPS membagi penduduk bekerja ke dalam tiga kategori, yaitu pekerja penuh waktu (minimal 35 jam per minggu), pekerja paruh waktu (kurang dari 35 jam per minggu dan tidak mencari pekerjaan lain), serta setengah pengangguran (bekerja 1-34 jam per minggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan).

Pada Februari 2026, proporsi pekerja penuh tercatat sebesar 66,77 persen, pekerja paruh waktu 25,97 persen, dan setengah pengangguran 7,27 persen. Proporsi pekerja penuh tersebut meningkat dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 66,19 persen.

(ANN)

jumlah ini mengalami penurunan sebesar 35 ribu orang dibandingkan Februari 2025

Jakarta (ANTARA) -

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,24 juta orang pada Februari 2026, dari total angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang.

Angka tersebut menurun sekitar 35 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebanyak 7,24 juta orang, di mana jumlah ini mengalami penurunan sebesar 35 ribu orang dibandingkan Februari 2025,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2026 tercatat sebesar 147,67 juta orang.

Amalia memaparkan, penurunan jumlah pengangguran tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di level 4,68 persen pada Februari 2026, turun 0,08 persen basis poin dibandingkan Februari 2025.

Berdasarkan wilayahnya, TPT di perkotaan tercatat sebesar 5,60 persen, menurun dari 5,73 persen pada Februari 2025. Adapun TPT di perdesaan sebesar 3,20 persen, lebih rendah dibandingkan 3,33 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Lebih lanjut, Amalia menjelaskan penyerapan tenaga kerja sejauh ini masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri, yang secara total menyerap 60,29 persen tenaga kerja nasional.

Selain itu, jumlah penduduk yang bekerja baik di sektor formal maupun informal mengalami peningkatan dalam periode Februari 2025 hingga Februari 2026.

Pekerja formal meningkat dari 59,19 juta orang menjadi 59,93 juta orang, sementara pekerja informal naik dari 86,58 juta orang menjadi 87,74 juta orang.

Sebagai informasi, mengacu pada standar Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO), seseorang yang bekerja minimal satu jam dalam seminggu sudah termasuk dalam kategori penduduk bekerja.

BPS membagi penduduk bekerja ke dalam tiga kategori, yaitu pekerja penuh waktu (minimal 35 jam per minggu), pekerja paruh waktu (kurang dari 35 jam per minggu dan tidak mencari pekerjaan lain), serta setengah pengangguran (bekerja 1-34 jam per minggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan).

Pada Februari 2026, proporsi pekerja penuh tercatat sebesar 66,77 persen, pekerja paruh waktu 25,97 persen, dan setengah pengangguran 7,27 persen. Proporsi pekerja penuh tersebut meningkat dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 66,19 persen.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,68% pada Februari 2026, turun tipis 0,08% poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa tren penurunan TPT tersebut terjadi secara merata di berbagai kelompok penduduk.

"Jika diperinci, penurunan TPT pada Februari 2026 dibandingkan dengan Februari 2025 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta terjadi baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan," kata Amalia dalam rilis berita resmi statistik, Selasa (5/5/2026).

Berdasarkan wilayah, tingkat pengangguran di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Pada Februari 2026, TPT perkotaan tercatat sebesar 5,60%, sedangkan pedesaan sebesar 3,20%.

Dari sisi jenis kelamin, TPT laki-laki juga tetap lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada Februari 2026, TPT laki-laki sebesar 4,88%, sementara perempuan sebesar 4,36%.

Secara tren, TPT menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dari 5,83% pada Februari 2022 menjadi 4,68% pada Februari 2026. Namun, jumlah pengangguran dalam dua tahun terakhir relatif stabil di kisaran 7,2 juta orang.

Per Februari 2026, Amalia menyampaikan angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran sebanyak 7,24 juta orang.

BPS mencatat jumlah orang yang menganggur ini mengalami penurunan sebesar 35.000 orang dibandingkan Februari 2025. Di sisi lain, jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 147,67 juta orang atau bertambah 1,9 juta orang secara tahunan.

Apabila diperinci, jumlah pekerja penuh tercatat sebanyak 98,59 juta orang atau bertambah 2,11 juta orang, sedangkan pekerja paruh waktu sebanyak 38,35 juta orang atau meningkat 0,73 juta orang.

Selain itu, BPS juga mencatat jumlah setengah pengangguran sebanyak 10,73 juta orang, menurun 940.000 orang secara tahunan pada periode yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah pengangguran mencapai 7,24 juta orang atau turun sekitar 35.000 orang dibandingkan Februari 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa jumlah angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang, sedangkan sisanya sebesar 64,63 juta orang masuk kategori bukan angkatan kerja.

Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 147,67 juta orang atau meningkat 1,9 juta orang secara tahunan.

“Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebanyak 7,24 juta orang. Di mana jumlah yang menganggur ini mengalami penurunan sebesar 35.000 orang dibandingkan Februari 2025,” kata Amalia dalam rilis berita resmi statistik, Selasa (5/5/2026).

Dia juga memerinci bahwa jumlah penduduk yang bekerja terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,59 juta orang, yang bertambah 2,11 juta orang.

Terdapat pula pekerja paruh waktu sebanyak 38,35 juta orang, yag meningkat 0,73 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Amalia menjelaskan bahwa jumlah setengah pengangguran tercatat sebanyak 10,73 juta orang, atau menurun 940.000 orang dibandingkan Februari 2025.

Pada februari 2026, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,68%, lebih rendah jika dibandingkan Februari 2025 atau turun 0,08%.

"Jika dirinci, tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 dibandingkan Februari 2025 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta penurunan tingkat pengangguran terjadi di tingkat perkotaan maupun pedesaan," ujar Amalia.

... pasar kerja Indonesia pada November 2025 berada dalam kondisi yang cukup solid dari sisi kuantitas. Pengangguran rendah, partisipasi meningkat, dan jam kerja membaik. Tidak ada tanda tekanan signifikan.

Jakarta (ANTARA) - Data ketenagakerjaan November 2025 memperlihatkan kondisi pasar kerja yang relatif stabil.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 4,74 persen, turun dibanding Agustus 2025. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,91 juta orang. Angkatan kerja bertambah dan tingkat partisipasi meningkat menjadi sekitar 70,59 persen. Tambahan tenaga kerja yang masuk pasar dapat terserap tanpa memicu kenaikan pengangguran.

Rilis resmi Badan Pusat Statistik tersebut menunjukkan bahwa dari sisi kuantitas, tidak ada tekanan berarti di pasar tenaga kerja. Dalam konteks ekonomi global yang masih menghadapi perlambatan dan ketidakpastian, stabilitas ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan domestik.

Namun, rendahnya pengangguran bukan satu-satunya ukuran kesehatan pasar kerja. Struktur penyerapan tenaga kerja, status pekerjaan, produktivitas, serta dinamika upah menjadi faktor penentu kualitas yang tidak kalah penting. Di titik inilah analisis perlu diperdalam.

Struktur lapangan usaha masih menunjukkan pola yang relatif konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada November 2025, sekitar 27,99 persen tenaga kerja berada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor menyerap tenaga kerja sekitar hampir 18,67 persen, sementara industri pengolahan sekitar 13,86 persen. Tiga sektor ini tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

Dominasi tersebut mencerminkan bahwa transformasi struktural ekonomi berjalan bertahap. Indonesia memang mengalami pertumbuhan pada sektor jasa modern dan industri tertentu, tetapi belum pada skala yang menggeser komposisi tenaga kerja secara signifikan. Sebagian besar pekerja masih berada di sektor yang padat karya dan bernilai tambah menengah ke bawah.

Implikasinya terlihat pada pergerakan produktivitas dan upah. Selama tenaga kerja terkonsentrasi pada sektor dengan nilai tambah terbatas, ruang kenaikan pendapatan nasional akan bergerak perlahan. Perubahan struktur ekonomi tidak terjadi dalam waktu singkat, terutama pada negara dengan karakteristik wilayah luas dan heterogen seperti Indonesia.

Meski demikian, terdapat dinamika positif pada beberapa sektor. Penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat peningkatan jumlah pekerja yang cukup berarti. Industri pengolahan juga menunjukkan tambahan penyerapan tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi riil dan konsumsi domestik tetap berjalan.

Dari sisi status pekerjaan, sekitar 42,30 persen tenaga kerja berada di sektor formal. Selebihnya masih bekerja secara informal. Kenaikan proporsi pekerja formal pada November 2025, jika dibanding kondisi Agustus 2025 memang ada, tetapi tidak signifikan.

Sektor informal di Indonesia memiliki fungsi yang kompleks. Di satu sisi, ia menjadi bantalan yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mencegah lonjakan pengangguran ketika peluang formal terbatas. Di sisi lain, informalitas sering dikaitkan dengan produktivitas rendah, pendapatan yang tidak stabil, dan keterbatasan perlindungan sosial.

Karena itu, agenda peningkatan kualitas pasar kerja tidak cukup hanya dengan menekan angka informalitas. Hal yang lebih mendasar adalah meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil, memperluas akses pembiayaan, teknologi, serta pelatihan manajerial. Ketika skala dan efisiensi usaha meningkat, formalisasi akan terjadi secara lebih alami dan berkelanjutan.

Indikator jam kerja turut memberikan gambaran kondisi permintaan tenaga kerja. Proporsi pekerja penuh —yang bekerja minimal 35 jam per minggu termasuk mereka yang sementara tidak bekerja— mencapai hampir 68 persen. Tingkat setengah pengangguran turun menjadi sekitar 7,81 persen. Perbaikan ini menunjukkan bahwa dunia usaha masih memanfaatkan tenaga kerja secara cukup intensif.

Dalam banyak perekonomian, penyesuaian jam kerja biasanya menjadi respons awal terhadap pelemahan permintaan sebelum terjadi pengurangan tenaga kerja. Fakta bahwa jam kerja relatif stabil bahkan membaik menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tidak sedang menguat.

Namun tantangan kualitas tidak berhenti di situ. Rata-rata upah buruh nasional pada November 2025 tercatat Rp3,33 juta per bulan dan relatif stabil dibanding Agustus 2025. Stabilitas ini mencerminkan keseimbangan pasar tenaga kerja, tetapi juga menandakan bahwa akselerasi produktivitas belum meluas.

Perbedaan upah antar lapangan usaha cukup lebar. Lapangan usaha informasi dan komunikasi mencatat rata-rata upah jauh di atas angka nasional, sementara beberapa sektor jasa lainnya berada jauh di bawahnya. Variasi ini pada dasarnya adalah cerminan dari perbedaan produktivitas dan struktur usaha.

Selama struktur tenaga kerja belum bergeser secara signifikan ke sektor bernilai tambah tinggi, rata-rata upah nasional akan bergerak secara gradual. Oleh karena itu, transformasi sektoral dan peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi faktor penentu dalam mendorong kenaikan pendapatan yang lebih luas.

Distribusi kesempatan kerja antar kelompok usia juga perlu diperhatikan. Tingkat pengangguran usia 15–24 tahun masih berada di atas 16 persen. Angka ini memang lazim lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya, karena fase transisi dari pendidikan ke dunia kerja selalu menjadi periode yang paling menantang.

Namun demikian, tingkat pengangguran muda yang relatif tinggi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Lulusan SMK dan SMA mencatat tingkat pengangguran lebih tinggi dibanding lulusan pendidikan dasar. Hal ini mengindikasikan bahwa penciptaan lapangan kerja untuk keterampilan menengah belum tumbuh secepat suplai tenaga kerjanya.

Penguatan pendidikan vokasi, pelatihan berbasis industri, serta sistem informasi pasar kerja yang lebih terintegrasi menjadi penting untuk mempercepat proses penyerapan tenaga kerja muda. Tanpa perbaikan di sisi ini, bonus demografi tidak akan sepenuhnya termanfaatkan.

Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan juga masih terlihat. Rata-rata upah perempuan di berbagai sektor masih berada di bawah laki-laki. Faktor penyebabnya beragam, termasuk jenis pekerjaan, sektor, serta pola partisipasi kerja. Peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja perlu diiringi dengan akses yang lebih luas terhadap pekerjaan produktif dan jenjang karier yang setara.

Selain itu, meningkatnya jumlah pekerja komuter menunjukkan bahwa peluang kerja masih terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi tertentu. Mobilitas tenaga kerja meningkat seiring pertumbuhan kawasan industri dan jasa. Fenomena ini mencerminkan dinamika ekonomi yang aktif, tetapi juga menunjukkan pentingnya pemerataan pembangunan agar kesempatan kerja tidak terlalu terpusat.

Jika seluruh indikator tersebut dilihat secara menyeluruh, pasar kerja Indonesia pada November 2025 berada dalam kondisi yang cukup solid dari sisi kuantitas. Pengangguran rendah, partisipasi meningkat, dan jam kerja membaik. Tidak ada tanda tekanan signifikan.

Namun dari sisi kualitas, proses perbaikan masih berjalan bertahap. Struktur sektoral belum berubah secara drastis, informalitas masih dominan, dan kenaikan produktivitas belum meluas ke seluruh sektor.

Dalam jangka menengah, arah perbaikan menjadi jelas. Transformasi menuju sektor bernilai tambah lebih tinggi perlu dipercepat. Peningkatan keterampilan tenaga kerja harus lebih selaras dengan kebutuhan industri. Dukungan terhadap usaha kecil agar lebih produktif menjadi kunci dalam memperluas formalisasi yang berkelanjutan.

Stabilitas pasar kerja saat ini memberikan ruang untuk melakukan penguatan struktural tersebut. Tantangannya bukan lagi sekadar menjaga agar pengangguran tetap rendah, melainkan memastikan bahwa pekerjaan yang tersedia semakin produktif, stabil, dan mampu mendorong peningkatan pendapatan secara lebih luas.

Pasar kerja yang sehat tidak hanya diukur dari rendahnya pengangguran, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi menciptakan pekerjaan yang berkualitas dan berdaya saing.

Data November 2025 menunjukkan fondasi yang cukup kuat. Langkah berikutnya adalah mempercepat peningkatan kualitas agar stabilitas tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang lebih merata.

*) Lili Retnosari merupakan pakar statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerhati Isu Sosial Ekonomi

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 82.131 warga Kabupaten Cirebon masih berstatus pengangguran terbuka hingga awal Maret 2026. Angka itu menjadi sorotan menjelang Hari Raya Idul Fitri, di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi rumah tangga dan perputaran ekonomi musiman.

Kepala BPS Kabupaten Cirebon Januawarto Wibowo mengatakan angka tersebut menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja daerah berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.

“Jumlah pengangguran terbuka tercatat 82.131 orang dari total angkatan kerja 1.278.803 orang. Ini menghasilkan tingkat pengangguran terbuka sekitar 6,4%,” kata Januawarto, Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung dari persentase penganggur terhadap total angkatan kerja. Secara umum, struktur ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon masih menunjukkan dominasi penduduk bekerja.

Dari total penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 1.845.979 orang, sebanyak 1.196.672 orang tercatat bekerja. Sementara 567.176 orang lainnya tergolong bukan angkatan kerja, yang terdiri atas pelajar, ibu rumah tangga, dan kelompok lainnya.

Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, pengangguran laki-laki tercatat 58.985 orang, sedangkan perempuan 23.146 orang. Tingkat pengangguran laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, seiring dengan partisipasi kerja laki-laki yang juga lebih besar.

Data BPS menunjukkan, jumlah angkatan kerja laki-laki mencapai 775.794 orang, sementara perempuan 503.009 orang. Artinya, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki jauh lebih tinggi dibanding perempuan.

Januawarto menyebut, dinamika ketenagakerjaan menjelang Idul Fitri biasanya diwarnai peningkatan aktivitas sektor perdagangan, jasa, dan transportasi. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja secara permanen.

“Momentum Ramadan dan Idul Fitri memang meningkatkan aktivitas ekonomi, terutama sektor informal dan perdagangan musiman. Namun, data Sakernas merekam kondisi struktural pasar kerja pada periode survei,” ujarnya.

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Cirebon mencapai sekitar 69 persen. Angka ini menunjukkan bahwa hampir tujuh dari sepuluh penduduk usia produktif aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari kerja.

Meski demikian, jumlah pengangguran yang masih berada di atas 80 ribu orang menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian daerah. Apalagi menjelang Idul Fitri, ketika kebutuhan konsumsi rumah tangga cenderung meningkat, tekanan terhadap kelompok tanpa pendapatan tetap menjadi lebih terasa.

Selain itu, struktur bukan angkatan kerja juga menunjukkan dominasi perempuan yang mengurus rumah tangga. Dari 567.176 orang bukan angkatan kerja, sebanyak 339.820 perempuan tercatat mengurus rumah tangga. Kondisi ini mencerminkan masih besarnya potensi tenaga kerja perempuan yang belum masuk pasar kerja formal.

Januawarto menegaskan, data BPS diharapkan menjadi rujukan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan pengembangan ekonomi lokal.

“Data ini penting sebagai dasar perencanaan. Tantangannya adalah bagaimana mendorong penciptaan lapangan kerja produktif dan meningkatkan kualitas tenaga kerja,” katanya.

Bisnis.com, SAMARINDA — Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Timur mencatatkan kenaikan tipis menjadi 5,20% pada November 2025, naik 0,02% poin dari Agustus 2025.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur Mas'ud Rifai menyatakan jumlah pengangguran bertambah 393 orang menjadi 108.067 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja meningkat 1.635 orang menjadi 1,97 juta orang.

"Dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 sampai 6 orang penganggur," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).

Yang cukup mengkhawatirkan, terjadi kesenjangan tajam dalam TPT berdasarkan jenis kelamin. TPT perempuan melonjak drastis 2,17% poin menjadi 7,30%, sementara TPT laki-laki justru turun 1,16% poin menjadi 4,05%.

Pada saat yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun 0,50% poin menjadi 66,08% yang mengisyaratkan berkurangnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi.

Ironisnya, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencatatkan TPT tertinggi di angka 9,51%, atau naik 1,79% poin dari periode sebelumnya. Angka ini jauh melampaui TPT lulusan universitas yang sebesar 5,46%.

Sebaliknya, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan universitas justru meningkat 0,74% poin, menggeser posisi lulusan SMK.

Dalam hal struktur pekerjaan, terjadi pergeseran positif menuju formalisasi ketenagakerjaan. Pekerja sektor formal naik 1,16% poin menjadi 57,94%(1,14 juta orang), sementara pekerja informal turun ke 42,06% (829.171 orang).

Status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai tetap mendominasi dengan proporsi 54,06%, meningkat 1,22% poin. Sebaliknya, pekerja keluarga/tidak dibayar turun signifikan 1,22% poin, dan berusaha sendiri turun 1,14% poin.

Kemudian, Mas'ud menyebutkan sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 18,38% (362.368 orang), diikuti sektor pertanian 15,45% (304.686 orang), dan penyediaan akomodasi dan makan minum 10,20% (201.082 orang).

Kendati demikian, sektor pertanian mengalami penurunan penyerapan pekerja paling besar, turun 2,47% poin. Sementara sektor akomodasi dan makan minum justru meningkat pesat 1,87% poin, yang mencerminkan bangkitnya industri pariwisata dan perhotelan.

Dari sisi jam kerja, terjadi perbaikan kualitas pekerjaan. Pekerja penuh waktu (≥35 jam per minggu) meningkat 5,53% poin menjadi 79,85% (1,57 juta orang).

Sebaliknya, setengah penganggur turun 1,33% poin menjadi 4,33%, dan pekerja paruh waktu turun drastis 4,20% poin menjadi 15,82%.

Dia melanjutkan, penduduk usia kerja pada November 2025 tercatat 3,15 juta orang, atau naik 26.509 orang dari Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, 2,08 juta orang (66,08%) masuk kategori angkatan kerja, sementara sisanya 1,07 juta orang (33,92%) bukan angkatan kerja.

Bisnis.com, SEMARANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah pada November 2025 turun menjadi 4,32%, dibandingkan kondisi Agustus 2025 yang sebesar 4,66%.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025, jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah mencapai 22,32 juta orang atau turun 0,014 juta orang dibandingkan Agustus 2025. Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan 0,26% menjadi 74,10%.

“Angkatan Kerja pada November 2025 mencapai 22,32 juta juta dengan komposisi terdiri dari 21,36 juta orang bekerja dan 0,97 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2025 jumlah Angkatan Kerja berkurang 14.000 orang, dan jumlah penduduk kerja bertambah sekitar 61.000 orang. Sementara itu, jumlah pengangguran berkurang 75.000 orang,” jelas Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ali Said, dikutip pada Kamis (19/2/2026).

Bertambahnya jumlah penduduk bekerja di Jawa Tengah sebesar 21,36 juta, membuat angka TPT turun sebesar 0,34% dibandingkan dengan TPT pada bulan Agustus 2025.

“TPT pada bulan November 2025 sebesar 4,32%, artinya bahwa dari sekitar 100 orang angkatan kerja, akan terdapat sekitar 4—5 orang yang menganggur,” tambah Ali.

Lebih lanjut, berdasarkan wilayah, Ali menjelaskan bahwa TPT November 2025 di perkotaan mencapai 4,95% atau lebih tinggi dibandingkan TPT di wilayah perdesaan yang tercatat mencapai 3,44%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Agustus 2025, TPT di perkotaan dan perdesaan masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,08% dan 0,73%.

Jika dilihat dari lapangan pekerjaan utama, Ali mengungkapkan bahwa pada November 2025 terdapat tiga lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 26,07%. Diikuti dengan industri pengolahan sebesar 21,03%, dan Perdagangan sebesar 18,01%.

“Jika dibandingkan Agustus 2025, lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pengangkutan dan Pergudangan sebanyak 0,047 juta orang, Pertanian sebanyak 0,029 juta orang, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebanyak 0,024 juta orang,” tambahnya.

Selanjutnya berdasarkan kegiatan pekerjaan pada November 2025, penduduk yang bekerja dalam kegiatan informal mencapai 58,50%, sementara itu penduduk yang bekerja dalam kegiatan formal mencapai 41,21%. Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan selama Agustus—November 2025, utamanya didorong oleh meningkatnya buruh/karyawan/pegawai.

Berdasarkan kategori jam kerja pada November 2025, Ali menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk bekerja, yakni sebesar 15,08 juta atau 70,62% merupakan pekerja penuh dengan jam kerja minimal 35 jam per pekan.

“Dibandingkan Agustus 2025, persentase pekerja penuh mengalami kenaikan 1,81% atau sebesar 70,62%. Kemudian untuk kategori setengah pengangguran pada November 2025 tercatat sebesar 6,62%, dan kategori pekerja paruh waktu pada November 2025 mencapai 22,75%,” katanya. (Fadya Jasmin Malihah)