Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) memilih menunggu kelanjutan kajian regulator terkait rencana penguatan modal dan konsolidasi industri perbankan di tengah peluang bank digital tersebut untuk naik kelas ke KBMI 2. Perseroan menilai kebijakan penguatan struktur modal perbankan dapat mendukung ketahanan industri dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra menyampaikan, Bank Raya pada dasarnya menyambut baik gagasan dan inisiatif regulator mengenai penguatan struktur modal perbankan. Mengingat, inisiatif ini bertujuan memperkuat ketahanan dan stabilitas dari sistem perbankan nasional.

“Kami tentunya akan dengan seksama mengikuti dan menunggu kelanjutan atas kajian konsolidasi perbankan dari regulator,” kata Kicky dalam Konferensi Pers Bank Raya dalam agenda Pubex Live 2026, Selasa (9/6/2026).

Lebih lanjut, Kicky menuturkan bahwa langkah-langkah penataan yang nantinya diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah terobosan dalam mendukung mendukung struktur permodalan perbankan nasional.

Menurutnya, langkah ini dapat membuat struktur permodalan perbankan Tanah Air lebih efektif dan efisien dalam menghadapi dinamika perkembangan global di masa mendatang.

Untuk itu, perseroan berkomitmen berpedoman pada prinsip good governance dalam setiap operasionalnya dan pengambilan keputusan yang strategis.

Kicky mengharapkan setiap potensi konsolidasi ataupun langkah penguatan modal yang nanti akan dilakukan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tersebut, serta memenuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Pada akhir Oktober 2025, OJK telah mengimbau bank-bank penghuni KBMI 1 untuk memperkuat fundamental dan konsolidasi, baik secara organik maupun anorganik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, OJK pada Desember 2025 telah mengundang bank-bank KBMI 1 untuk melakukan FGD dalam rangka menyusun roadmap.

“Perlu disampaikan bahwa penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank KBMI 1 yang saat ini bersifat himbauan akan dievaluasi secara berkala untuk melihat tingkat keberhasilannya,” jelas Dian dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Sejalan dengan imbauan tersebut, OJK juga tengah menyiapkan kerangka kebijakan dan mekanisme yang paling tepat agar penguatan permodalan bank-bank KBMI 1 dapat berlangsung secara prudent, terukur, dan berkelanjutan.

Dian menuturkan, penyiapan kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan, perlindungan nasabah, serta kesinambungan fungsi intermediasi.

Dengan demikian, pelaksanaannya tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tetap sejalan dengan kapasitas masing-masing bank.

Bisnis.com, JAKARTA — Likuiditas perdagangan saham perbankan kembali menjadi sorotan setelah masih banyak emiten bank di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki porsi saham publik atau free float di bawah ketentuan minimum bursa.

Kondisi itu terutama terlihat pada sejumlah bank besar yang free float-nya bahkan masih berada di bawah ambang transisi 12,5% yang ditetapkan BEI. PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), misalnya, tercatat memiliki free float 7,5%, disusul PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) sebesar 7,5%, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) 7,9%, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) 9,3%, hingga PT Bank Permata Tbk. (BNLI) sebesar 10%.

Selain itu, sejumlah bank lain juga masih berada di bawah batas minimum 15%, seperti PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) sebesar 11,2%, PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) 13%, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) 14,1%, dan PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) sebesar 7,7%.

Berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia mengenai status pemenuhan kewajiban jumlah saham free float dan jumlah pemegang saham per 31 Maret 2026, emiten dengan kapitalisasi pasar di atas Rp5 triliun yang memiliki free float di bawah 12,5% diwajibkan memenuhi free float minimum 12,5% paling lambat 31 Maret 2027 dan meningkat menjadi 15% pada 31 Maret 2028.

Sementara itu, perusahaan dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun diberi tenggat hingga 31 Maret 2029 untuk memenuhi ketentuan free float minimal 15%.

Dalam beleid tersebut, BEI juga menegaskan perusahaan tercatat di papan utama dan pengembangan wajib memiliki saham free float sedikitnya 15% dari total saham tercatat atau minimal 50 juta saham dimiliki publik.

Kecilnya porsi saham publik dinilai membuat ruang transaksi investor menjadi terbatas sehingga likuiditas perdagangan saham relatif lebih tipis. Di sisi lain, saham dengan free float kecil juga cenderung lebih mudah bergerak volatil karena jumlah saham yang beredar di pasar tidak besar.

Menurut catatan Bisnis, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk. Efdinal Alamsyah sebelumnya menilai strategi “sekalian jalan” menjadi pendekatan yang realistis.

"Memang realistis untuk menjalankan strategi ‘sekalian jalan’ melalui kombinasi right issue, masuknya strategic investor, atau konsolidasi, sehingga penambahan modal, penguatan struktur permodalan, dan pemenuhan free float dapat tercapai secara bersamaan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Dia menjelaskan, jika peningkatan free float dilakukan melalui right issue, likuiditas bank akan meningkat seiring masuknya tambahan modal. Sebaliknya, apabila free float dipenuhi melalui pelepasan saham oleh pemegang saham pengendali, langkah tersebut tidak berdampak langsung terhadap likuiditas bank.

Dari sisi kepemilikan, right issue berpotensi menimbulkan dilusi apabila tidak sepenuhnya diserap pemegang saham lama, sedangkan pelepasan saham pengendali tidak mengubah jumlah saham beredar.

Efdinal menegaskan, secara finansial kewajiban free float 15% tidak memengaruhi kesehatan keuangan Bank Oke. Tantangannya justru lebih terasa bagi emiten dengan kapitalisasi pasar kecil yang relatif sulit menarik investor strategis untuk menyerap saham baru.

Ketika ditanya soal rencana right issue, Efdinal mengatakan bahwa right issue ini hanya salah satu opsi untuk pemenuhan kewajiban free float, sehingga belum ada rencana dari perseroan mengenai hal tersebut.

"Menurut publikasi yang kami baca bahwa untuk emiten yang ada saat ini akan diberikan tenggang waktu pemenuhan ketentuan tersebut, jika sudah diberlakukan," sebutnya.

Adapun sejumlah bank besar lain tercatat sudah memiliki free float relatif tinggi, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) sebesar 46,28%, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) 42,45%, serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebesar 38,44%.

Berikut daftar lengkap free float saham bank berdasarkan data Stockbit yang diakses Sabtu (9/5/2026):

1. PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) : 7,50%

2. PT Bank QNB Indonesia Tbk. (BKSW) : 7,50%

3. PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) : 7,51%

4. PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) : 7,53%

5. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) : 7,54%

6. PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS) : 7,55%

7. PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) : 7,67%

8. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS) : 7,68%

9. PT Bank of India Indonesia Tbk. (BSWD) : 7,68%

10. PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) : 7,87%

11. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) : 8,21%

12. PT Bank Bumi Arta Tbk. (BNBA) : 8,22%

13. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC) : 8,74%

14. PT Bank Bisnis Internasional Tbk. (BBSI) : 8,74%

15. PT Bank Mestika Dharma Tbk. (BBMD) : 8,98%

16. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. (MASB) : 9,01%

17. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) : 9,32%

18. PT Bank Permata Tbk. (BNLI) : 9,97%

19. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. (BMAS) : 10,52%

20. PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) : 10,62%

21. PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) : 11,18%

22. PT Bank Supra Buana Tbk. (SUPA) : 11,53%

23. PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) : 12,71%

24. PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) : 12,95%

25. PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) : 13,97%

26. PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) : 14,06%

27. PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) : 15,26%

28. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. (MCOR) : 17,33%

29. PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) : 18,54%

30. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) : 20,68%

31. PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA) : 20,98%

32. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) : 24,69%

33. PT Bank Capital Indonesia Tbk. (BACA) : 25,56%

34. PT Bank Sinarmas Tbk. (BSIM) : 27,03%

35. PT Bank Jago Tbk. (ARTO) : 27,20%

36. PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) : 30,29%

37. PT Bank Ganesha Tbk. (BGTG) : 34,01%

38. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) : 34,13%

39. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) : 35,24%

40. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) : 38,44%

41. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) : 38,85%

42. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC) : 39,42%

43. PT Bank Mega Tbk. (MEGA) : 42,39%

44. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) : 42,45%

45. PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK) : 43,78%

46. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) : 46,28%

47. PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) : 47,66%

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan daftar emiten yang masih belum memenuhi ketentuan minimal saham free float sesuai aturan terbaru yang ditetapkan bursa. Saat ini, terdapat sekitar 10 emiten bank papan utama yang belum memenuhi free float.

Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI Teuku Fahmi Ariandar menyampaikan, setiap perusahaan tercatat wajib memenuhi persyaratan agar dapat tercatat di bursa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-A dan Peraturan I-V.

“Untuk papan utama dan papan pengembangan, jumlah saham free float perusahaan tercatat paling sedikit sebanyak 50 juta saham dan paling sedikit 15% dari jumlah saham tercatat,” kata Teuku Fahmi dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (8/5/2026).

Untuk papan akselerasi, Teuku mengatakan bahwa jumlah saham free float paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat.

Lebih lanjut, BEI memberikan masa transisi kepada perusahaan yang telah tercatat sebelum aturan baru berlaku, sesuai kapitalisasi pasar masing-masing emiten.

Secara detail, BEI mewajibkan perusahaan tercatat dengan nilai kapitalisasi paling sedikit Rp5 triliun dan free float 12,5% per 31 Maret 2026 untuk memenuhi jumlah saham free float paling sedikit 12,5% pada 31 Maret 2027 dan paling kurang 15% pada 31 Maret 2028.

Kemudian, emiten dengan jumlah saham free float sebesar 12,5% sampai dengan di bawah 15% per 31 Maret 2026 wajib memenuhi jumlah saham free float paling kurang 15% pada 31 Maret 2027.

Sementara itu, BEI mewajibkan perusahaan tercatat dengan kapitalisasi saham di bawah Rp5 triliun per 31 Maret 2026 untuk memenuhi jumlah saham free float paling kurang 15% pada 31 Maret 2029.

Berdasarkan pemantauan BEI hingga 29 April 2026, setidaknya terdapat 10 emiten bank papan utama yang belum memenuhi ketentuan free float, antara lain PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) sebesar 14,0%, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) sebesar 14,1%, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) sebesar 7,5%.

Kemudian, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) sebesar 7,5%, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) sebesar 11,2%, PT Bank Permata Tbk. (BNLI) sebesar 10,0%, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sebesar 9,3%.

Berikut daftar emiten bank yang belum memenuhi ketentuan minimal saham free float, berdasarkan pemantauan BEI:

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten berkapitalisasi besar di atas Rp100 triliun tercatat telah mengeluarkan laporan keuangannya sampai akhir Maret ini. Kinerja emiten-emiten big caps ini menunjukkan tren yang kuat, dengan strategi stock picking terhadap sejumlah saham tertentu menjadi rekomendasi untuk tahun ini.

Direktur Purwanto Asset Management, Edwin Sebayang menjelaskan kinerja emiten berkapitalisasi pasar besar atau big caps di Bursa Efek Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan tren yang kuat, meski tidak merata antar sektor.

“Kinerja big caps 2025 cukup kuat, ditopang oleh emiten bank dan komoditas,” ujar Edwin, Selasa (31/3/2026).

Edwin melanjutkan secara makro, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat kenaikan signifikan sekitar 18% sepanjang 2025 dan mencetak sejumlah rekor all-time high. Penguatan ini menurutnya ditopang arus dana asing yang kembali masuk, stabilitas ekonomi domestik, serta kinerja solid emiten-emiten besar.

Edwin menuturkan momentum tersebut bahkan berlanjut hingga awal 2026, dengan IHSG kembali mencetak level tertinggi baru.

Sementara itu, apabila mencermati level sektoralnya, menurutnya sektor perbankan tetap menjadi backbone IHSG dan kontributor utama kapitalisasi pasar, dengan kinerja yang relatif resilien. Hal ini karena pertumbuhan kredit stabil dan Net Interest Margin (NIM) masih terjaga.

Namun, kata dia, mulai terlihat adanya moderasi pertumbuhan laba karena high base effect dan tekanan pada cost of fund dan kualitas aset.

Edwin juga menuturkan sektor energi dan komoditas menjadi top performer pada 2025 didukung oleh harga komoditas yang relatif tinggi dan narasi hilirisasi di sektor nikel, tembaga, dan mineral. Edwin juga menjelaskan saham AMMN bahkan mencatatkan lonjakan kapitalisasi pasar paling tinggi di antara big caps.

Saham lain yang juga memiliki kapitalisasi pasar besar yaitu saham-saham teknologi dan infrastruktur. Menurutnya, saham-saham di sektor ini tetap memiliki growth, tetapi valuasi telah relatif mahal dan sensitif terhadap suku bunga global.

Sementara itu, saham-saham konglomerasi dan industrial plays menurutnya cenderung stabil karena diversifikasi bisnis, dan dukungan ekosistem usaha. Saham-saham ini diproyeksi akan tetap solid jika fundamental kuat.

Adapun untuk proyeksi kinerja 2026, Edwin memperkirakan laba emiten-emiten big caps ini masih akan tetap tumbuh, tetapi lebih selektif. Pendorong utama pertumbuhan kinerja emiten-emiten tersebut adalah pertumbuhan ekonomi domestik, suku bunga global, harga komoditas, hingga kebijakan pemerintah terkait hilirisasi dan infrastruktur.

“Tahun 2026 adalah tahun stock-picking, bukan lagi broad rally seperti 2025,” ucap Edwin.

Adapun Edwin menuturkan strategi yang optimal adalah barbell strategy, dengan saham-saham defensif seperti saham bank big cap dan cyclical. Sejumlah saham big caps yang menjadi pilihan Edwin untuk tahun 2026 ini adalah BBCA, BMRI, AMMN, BREN, dan BRMS.

Dia menjelaskan strategi investasi yang direkomendasikan saat ini adalah overweight pada saham big banks, neutral di saham telekomunikasi dan infra, serta tactical di saham komoditas.

Edwin juga mengingatkan investor untuk mewaspadai volatilitas global, geopolitik, serta perubahan arah suku bunga akibat naiknya harga crude oil yang berpotensi menaikkan inflasi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan tercatat telah mengeluarkan laporan keuangan tahun 2025, dan tinggal menunggu waktu untuk membagikan dividen. Rotasi sektoral ke emiten-emiten pembagi dividen seperti emiten bank dan tambang dapat dilakukan investor saat ini.

Analis Kiwoom Sekuritas Miftahul Khaer mengatakan wajar jika investor mulai melirik sektor dengan histori pembagian dividen rutin dan royal membagikan dividen seperti perbankan dan tambang.

“Menjelang musim dividen, wajar kalau banyak investor mulai melirik sektor yang historisnya rutin dan royal membagi dividen seperti perbankan dan tambang, apalagi di tengah pasar yang masih volatile dan kebutuhan akan arus kas yang lebih pasti,” ujar Mifta, Jumat (27/2/2026).

Dia menjelaskan di musim dividen ini, saham perbankan, khususnya bank berkapitalisasi pasar besar, umumnya memiliki fundamental yang solid serta rasio pembayaran dividen (payout ratio) yang lebih konsisten.

Sementara itu, saham-saham tambang yang juga rutin membagikan dividen menurutnya tetap menarik sepanjang harga komoditas bertahan kuat dan arus kas atau cash flow perusahaan terjaga.

Kendati demikian, Miftahul mengingatkan investor untuk tidak hanya terpaku pada besaran dividend yield untuk melakukan rotasi sektoral ke saham-saham royal dividen. Imbal hasil atau yield yang tinggi, kata dia, belum tentu berkelanjutan apabila laba perusahaan tengah mengalami tekanan.

“Dividend yield tinggi belum tentu berkelanjutan kalau laba sedang menurun,” tegasnya.

Selain perbankan dan tambang, Miftahul menilai sektor energi, telekomunikasi, serta consumer defensif juga layak dicermati. Hal tersebut karena karakter bisnis yang relatif stabil.

Adapun untuk saham-saham konglomerasi dengan yield yang saat ini belum terlalu menarik, dia menyarankan investor untuk tidak terburu-buru melepas kepemilikan menjelang musim dividen. Dia menyarankan investor untuk melihat prospek pertumbuhan dan valuasi dari emiten-emiten konglomerat tersebut, untuk mencari katalis yang belum terrefleksi harga.

“Untuk saham konglomerat dengan yield yang belum menarik, tidak selalu harus langsung dilepas. Lihat dulu prospek pertumbuhan dan valuasinya, siapa tahu ada katalis yang belum terefleksi di harga,” tuturnya.

Adapun menurut Miftahul, pendekatan yang lebih bijak menjelang musim dividen saat ini adalah rotasi bertahap dan tetap berbasis fundamental, bukan sekadar mengejar dividen sesaat.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menetapkan kenaikan ambang batas saham beredar di publik alias free float saham 15% mulai Maret 2026. Saat ini, masih terdapat sekitar 25 emiten bank dengan free float di bawah 15%.

Pengganti Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa pihaknya sedang merampungkan kebijakan kenaikan batas minimum free float itu.

Emiten lama akan diberi masa transisi, sedangkan emiten baru harus langsung menerapkannya sejak penawaran umum perdana alias initial public offering (IPO).

"Hal ini dimaksudkan agar ketentuan free float di Indonesia selaras dengan standar global," ujar Friderica dalam Dialog Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI, Minggu (1/2/2026).

OJK membuka berbagai opsi bagi emiten untuk memenuhi ketentuan tersebut, mulai dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue, non-HMETD, employee stock ownership plan (ESOP) dan management stock option plan (MSOP), hingga divestasi oleh pemegang saham pengendali.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada Maret 2026. Angka 15% dipilih agar Indonesia memiliki standar keterbukaan yang lebih kompetitif dibandingkan negara tetangga di regional maupun pasar global.

"OJK dan BEI didorong aturan free float dari 7,5% ke 15% dan ini ditargetkan pada bulan Maret. Ini setara berbagai negara karena Indonesia free float-nya lebih rendah," ujar Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Kebijakan itu turut menjadi perhatian bagi emiten-emiten perbankan, di tengah dorongan konsolidasi atau penguatan modal, seperti bagi KBMI I.

Berdasarkan data Stockbit per Selasa (3/2/2026), cukup banyak saham bank yang saat ini masih memiliki free float di bawah 15%. Sebagian berada sedikit di atas 7%, sebagian lain sudah mencatatkan free float dua digit, meski belum mencapai ambang batas baru.

Di kelompok free float di atas 7% misalnya terdapat saham PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) dengan free float 8,21%, Bank Bumi Arta Tbk. (BNBA) 8,10%, Bank Mestika Dharma Tbk. (BBMD) 8,98%, hingga Bank Multiarta Sentosa Tbk. (MASB) 8,84%.

Lalu ada Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) yang mencatatkan free float 7,53%, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) dengan free float 7,88%, dan PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) sejumlah 9,82%.

Sementara itu, saham-saham dengan free float yang sudah menyentuh dua digit antara lain PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) 11,04%, PT Bank Maspion Indonesia Tbk. (BMAS) 10,62%, PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) 12,97%, dan PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) 13,85%.

Konsolidasi Perbankan

Seiring dengan hal tersebut, pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana menilai kebijakan free float 15% berpotensi menjadi instrumen efektif untuk mendorong konsolidasi perbankan, khususnya di segmen KBMI I.

Ketika bank dengan kepemilikan sangat terkonsentrasi dihadapkan pada kewajiban menaikkan free float, mereka dipaksa melakukan evaluasi strategis yang lebih mendasar.

Dalam skenario ideal, langkah seperti rights issue, private placement, masuknya investor strategis, atau merger dapat berjalan beriringan dengan penguatan modal inti dan perbaikan struktur kepemilikan.

Namun, dia mengingatkan bahwa bagi bank kecil dengan fundamental belum solid dan valuasi saham rendah, kebijakan ini berpotensi menjadi beban tambahan jika diterapkan tanpa fleksibilitas waktu.

"Tanpa fleksibilitas waktu dan skema, bank dapat terpaksa melepas saham di harga rendah, yang tidak sepenuhnya memperbaiki kualitas modal dan justru menekan nilai perusahaan," jelasnya.

Hendra juga menyoroti risiko jangka pendek berupa dilusi kepemilikan, tekanan harga saham, dan volatilitas yang mungkin muncul selama masa transisi.

Meski demikian, manfaat jangka panjang dinilai lebih struktural, mulai dari peningkatan likuiditas saham, perbaikan mekanisme pembentukan harga, hingga meningkatnya daya tarik bagi investor institusional global. Dalam konteks sorotan MSCI, kenaikan free float menjadi sinyal bahwa pasar modal Indonesia semakin terbuka dan selaras dengan standar global.

Daftar Bank dengan Free Float Kurang dari 15%:

Sumber: Stockbit

Ada 248 Saham Berpotensi Dibekukan saat Free Float 15% Berlaku

Mengacu pada data yang dihimpun Bisnis per Senin (2/2/2026), terdapat 248 emiten tercatat yang memiliki free float di bawah 15%. Teratas adalah PT Mastersystem Infotama Tbk. (MSTI) yang mencatat free float 14,99% sampai di urutan paling bawah ada PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. (IBST) yang punya free float hanya 0,05%.

Sementara bila mengacu pada ketentuan free float sekarang, masih ada 39 emiten dengan peredaran saham publik di bawah 7,5%. Emiten paling mendekati batas kewajiban itu adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) dengan free float 7,46%, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) dengan free float 7,42%, atau PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dengan free float 6,57%.

Sebagai informasi, landasan ketentuan free float ini diatur dalam Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, terbit dan mulai berlaku sejak 21 Desember 2021.

Dalam Bab V.1.1 dijelaskan bahwa perusahaan tercatat dapat tetap tercatat di bursa apabila memenuhi persyaratan jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat. Selain itu, dalam poin V.1.2 mengatur ketentuan jumlah pemegang saham paling sedikit 300 nasabah pemilik Single Investor Identification (SID).

Regulasi itu juga mengatur apabila perusahaan tercatat tidak memenuhi kriteria kewajiban free float 7,5%, perusahaan dapat mengajukan permohonan agar pemegang saham tertentu dapat dikategorikan sebagai pemegang saham free float dengan ketentuan kepemilikan berupa portofolio investasi dengan penerima manfaat investor publik.

Pada 30 Januari 2026 BEI mengumumkan telah mengenakan peringatan tertulis dan denda sebesar Rp50 juta kepada 38 perusahaan tercatat yang hingga tanggal 29 Januari 2026 tidak bisa memenuhi ketentuan free float 7,5% dan/atau ketentuan 300 nasabah pemilik SID. Konsekuensinya, sebanyak 38 emiten tersebut dibekukan atau disuspensi dari perdagangan sampai dengan periode pemantauan berikutnya.

Sanksi atas perusahaan tercatat yang tak mampu memenuhi kewajiban free float itu diatur di dalam Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi. Jenis sanksi yang dapat dikenakan BEI adalah peringatan tertulis I sampai III, denda maksimal Rp500 juta, sampai suspensi atau penghentian sementara perdagangan.

Aturan mainnya, dalam hal ada perusahaan tercatat dikenakan sanksi denda oleh BEI, maka denda tersebut wajib segera disetor ke rekening BEI selambat-lambatnya 15 hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan. Apabila perusahaan tercatat yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu itu, maka BEI dapat melakukan penghentian perdagangan sementara saham perusahaan tercatat di pasar reguler.

Penting dicatat, jenis-jenis sanksi tersebut bukan merupakan tahapan pengenaan sanksi, tetapi dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.
(Dionisio Damara Tonce, Fahmi Ahmad Burhan)

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) masih berpeluang menembus level psikologis 9.000 pada akhir 2025. Pada penutupan hari ini, Selasa (23/12), indeks komposit terpangkas 0,71% ke 8.584,78.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan mengatakan saham-saham big caps seperti emiten bank dan saham sektor infrastruktur yang memiliki bobot besar terhadap indeks akan menjadi motor utama. Apalagi, asing mulai kembali melakukan akumulasi.

"Landasannya, asing tercatat net buy Rp1,7 triliun di pasar reguler, menunjukkan adanya akumulasi besar dari investor asing di akhir tahun, Desember 2025 ini," kata David kepada Bisnis, Selasa (23/12/2025).

Melansir data yang direkap Stockbit Sekuritas, dua saham perbankan masuk dalam jajaran net buy asing terbesar pada perdagangan Senin (22/12), yakni PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang membukukan net buy asing Rp78,22 miliar, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dengan nilai Rp3,41 miliar.

Sementara di kelas saham infrastruktur (IDXINFRA), sejumlah saham konstituen yang masuk jajaran net buy asing terbesar antara lain PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan nilai Rp39,99 miliar, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) Rp23,70 miliar, dan saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) sebesar Rp6,93 miliar.

Secara akumulasi, pasar saham pada perdagangan Senin (22/12) lalu mencatatkan net buy asing sebesar Rp1,34 triliun, memangkas net sell asing year to date (YtD) menjadi Rp21,05 triliun.

Sementara itu, Analis Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan menilai ada potensi rotasi sektoral dari saham-saham emiten berbasis komoditas menuju saham perbankan. Hal ini didukung oleh ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia tahun depan.

"Rotasi sektoral dari komoditas menuju finansial menurut saya tetap memiliki peluang kuat untuk menopang IHSG, terutama setelah sektor komoditas mengalami reli panjang pada 2025," ujar Ekky kepada Bisnis, Kamis (18/12/2025).

Sampai dengan penutupan pasar Senin (22/12), sejumlah saham bank masuk dalam daftar top laggards IHSG sepanjang tahun. Bahkan, di urutan pertama ada BBCA yang mencatat bobot pemberat indeks 88,05 poin dengan koreksi harga 15,50% YtD.

Menyusul BBCA, ada saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan bobot pemberat 57,21 poin dan harganya terpangkas 10,53% YtD, serta saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dengan bobot pemberat 48,62 poin dan harganya susut 7,84% YtD.

Ekky menjelaskan, suku bunga rendah bisa menurunkan cost of fund emiten perbankan dan dapat mendorong pemulihan net interest margin (NIM), yang selama 2025 tertekan. Selain itu, imbal hasil kredit akan lebih stabil, pertumbuhan kredit bisa kembali menguat, dan risiko kualitas aset lebih terkendali. Kondisi ini akan mendukung emiten bank membukukan kinerja fundamental positif.

"Saat ini valuasi perbankan besar berada pada zona diskon terhadap rerata historis, sementara potensi pemulihan earnings di 2026 masih cukup terbuka. Selain itu, arus dana asing juga cenderung berpihak kembali pada sektor berkapitalisasi besar yang likuid dan stabil," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis (18/12/2025) ditutup turun 0,68% atau 59,15 poin ke 8.618,19. Dalam setahun, level indeks komposit telah tumbuh 21,73% year to date (YtD).

Sepanjang tahun ini (per 18 Desember 2025), sejumlah saham emiten bank masuk dalam daftar top laggards, antara lain adalah BBCA yang membenahi IHSG sebesar 88,05 poin, BMRI 53,09 poin, dan BBRI 45,36 poin.

Sementara itu, jajaran saham penghuni klasemen top leaders sepanjang 2025 dihuni oleh sejumlah emiten berbasis komoditas.

Misalnya, saham BRMS yang berkontribusi sebesar 92,50 poin dalam penguatan IHSG dan saham BUMI dengan nilai 55,60 poin. Kedua harga saham tersebut masing-masing melonjak 226,59% YtD dan 188,14% YtD.

Analis Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan mengatakan penurunan suku bunga sebesar 125 basis poin (bps) sepanjang 2025 bisa menjadi katalis positif bagi saham emiten bank.

Terlebih, Bank Sentral membuka peluang pelonggaran lanjutan, meski dalam RDG Desember 2025 memutuskan menahan BI rate di 4,75%, yang membuat investor akan wait and see melihat arah moneter BI tahun depan.

"Rotasi sektoral dari komoditas menuju finansial menurut saya tetap memiliki peluang kuat untuk menopang IHSG, terutama setelah sektor komoditas mengalami reli panjang pada 2025," ujar Ekky kepada Bisnis, Kamis (18/12/2025).

Ekky menjelaskan, suku bunga rendah bisa menurunkan cost of fund emiten perbankan dan dapat mendorong pemulihan net interest margin (NIM), yang selama 2025 tertekan. Selain itu, imbal hasil kredit akan lebih stabil, pertumbuhan kredit bisa kembali menguat, dan risiko kualitas aset lebih terkendali.

Saat ini, valuasi perbankan besar menurutnya berada pada zona diskon terhadap rerata historis, sementara potensi pemulihan earnings di 2026 masih cukup terbuka. Selain itu, arus dana asing juga cenderung berpihak kembali pada sektor berkapitalisasi besar yang likuid dan stabil.

"Kombinasi antara rotasi sektor, normalisasi suku bunga global, serta rebound earnings bank besar dinilai dapat menjadi tulang punggung reli lanjutan IHSG di awal 2026. Ini juga sejalan dengan pola bahwa pergerakan indeks akan semakin selektif," jelasnya.

Meski demikian, Ekky melihat beberapa faktor risiko tetap perlu dicermati. Pertama, ketidakpastian arah kebijakan The Fed. Jika The Fed lebih hawkish dari perkiraan, tekanan ke rupiah dan capital flow bisa kembali meningkat dan memperlambat rotasi sektor domestik.

Kedua, perlambatan pertumbuhan kredit dan kenaikan NPL di sektor-sektor tertentu khususnya UMKM dan korporasi leverage tinggi juga masih berpotensi menahan pemulihan margin bank.

Ketiga, risiko makro domestik seperti penurunan harga komoditas yang terlalu tajam dapat mempengaruhi kemampuan bayar debitur di sektor tambang dan energi. Dan keempat, faktor geopolitik dan cuaca ekstrem seperti kasus banjir Sumatra bisa menciptakan volatilitas sesaat di sektor tertentu.

Sementara itu, Research analyst Kiwoom Sekuritas, Miftahul Khaer menilai sejumlah saham sektoral yang sensitif terhadap suku bunga acuan turut berpeluang diuntungkan di era suku bunga murah.

"Kemarin BI terlihat masih memutuskan untuk menahan suku bunganya. Meski begitu, kalau dibandingkan dengan tren di awal tahun, serta potensi di tahun 2026 nanti, prospek saham-saham yang memiliki exposure ke suku bunga masih akan menarik," ujar Miftahul.

Menurutnya, rotasi sektoral dari komoditas ke saham finansial cukup rasional dan akan berdampak positif pada laju IHSG karena saham-saham perbankan memiliki bobot yang cukup berat di IHSG.

Terlebih, dia mencatat saat ini kinerja saham berbasis komoditas mulai kehilangan momentum, di saat saham sektor perbankan dan properti mulai menawarkan peluang rebound berbasis siklus. Rotasi sektoral itu juga yang membuat penguatan IHSG ke depan diprediksi tidak lagi membentuk reli yang board based seperti awal tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Investor kawakan Indonesia, Lo Kheng Hong bakal mendapat dividen interim yang ditebar oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) untuk tahun buku 2025.

Emiten bank pelat merah tersebut mengumumkan akan membagikan dividen interim senilai Rp137 per saham. Pembayaran dividen interim akan dilakukan pada 15 Januari 2026.

"Punya sedikit saham di BRI, 74.954.600 lembar," ujar pria yang mendapat julukan Warren Buffet Indonesia tersebut dalam pesan singkat, Rabu (17/12/2025).

Bila dikalikan dengan nilai dividen per saham, Lo Kheng Hong bakal mendapatkan pembayaran dividen interim senilai Rp10.268.780.200 (Rp10,26 miliar).

Sebagaimana diketahui, Lo Kheng Hong sempat mengungkapkan memborong saham BBRI sejak Desember 2024. Aksi itu menurutnya dilakukan hingga 28 Februari 2025.

Kala RUPST Bank BRI yang berlangsung pada akhir Maret 2025, Lo Kheng Hong mengungkapkan memegang 64,63 juta lembar saham BBRI. Dirinya mengaku membeli saham BBRI di harga Rp3.390.

Sebelumnya, manajemen BBRI mengumumkan keputusan pembagian dividen interim tahun buku 2025. Jadwalnya, akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen interim (cum dividen) pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 29 Desember 2025, sedangkan untuk pasar tunai pada 2 Januari 2026.

Kemudian, awal perdagangan saham tanpa hak dividen interim (ex dividen) pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 30 Desember 2025, sedangkan untuk pasar tunai pada 5 Januari 2026.

Selanjutnya, daftar pemegang saham yang berhak dividen interim (recording date) akan disampaikan 2 Januari 2026. Kemudian pada 15 Januari 2026 dilakukan pembayaran dividen interim.

"Keputusan Direksi atas rencana ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada 30 September 2025, Perseroan akan membagikan Dividen Interim Tahun Buku 2025 sebesar Rp137 per lembar saham," tulis perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah nyaris empat tahun tanpa penawaran umum perdana saham (IPO) dari sektor perbankan, pasar modal Indonesia kembali kedatangan emiten bank baru yaitu PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) atau Superbank.

Momentum ini sekaligus mengakhiri periode vakum IPO perbankan sejak 2021, di tengah kondisi pasar yang sebelumnya dibayangi volatilitas global, pengetatan likuiditas, serta tren suku bunga tinggi.

Sebelum memasuki masa vakum tersebut, sejumlah bank telah lebih dulu melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), terutama bank-bank yang kemudian bertransformasi ke arah digital.

PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) merupakan bank yang telah lebih lama melantai di pasar modal. Bank ini mencatatkan sahamnya di BEI sejak Agustus 2003.

Lalu PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) tercatat melakukan IPO pada Januari 2015. Bank ini menjadi salah satu pionir transformasi perbankan berbasis digital setelah masuk ke pasar modal, dengan fokus pada penguatan permodalan dan pengembangan layanan berbasis teknologi.

PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) menyusul melantai di BEI pada Agustus 2015. Setelah IPO, bank ini mengalami perubahan signifikan dalam model bisnisnya, khususnya setelah masuknya investor strategis yang mendorong Allo Bank berkembang sebagai bank digital yang terintegrasi dengan ekosistem ritel dan layanan keuangan digital.

Sementara itu, PT Bank Jago Tbk. (ARTO) resmi tercatat di BEI pada Januari 2016. Gelombang IPO bank kembali berlanjut menjelang 2021 dengan melantainya PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK) pada Februari 2021.

Bank Aladin menjadi bank syariah digital pertama yang tercatat di BEI, memanfaatkan momentum meningkatnya minat terhadap layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Namun setelah IPO Bank Aladin, aktivitas IPO bank kembali sepi.

Sebelum periode tersebut, PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) juga telah lebih dulu melantai di BEI pada Januari 2020. Bank Amar dikenal dengan fokus pada pembiayaan ritel dan UMKM berbasis digital.

IPO Bank Amar berlangsung tepat sebelum pandemi Covid-19, yang kemudian turut memengaruhi dinamika pasar modal dan menahan laju IPO sektor perbankan.

Pada akhir 2025, IPO bank digital kembali dalam pelukan pasar modal Indonesia. Superbank menetapkan harga penawaran umum perdana sebesar Rp635 per saham, dan melepas 4,4 miliar saham baru, setara dengan 13% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan dalam acara The New Way of Banking with Superbank/Bisnis-Arlina Laras

Melalui aksi korporasi ini, Superbank menghimpun dana sebesar Rp2,79 triliun, yang akan digunakan untuk mendukung ekspansi bisnis dan penguatan kapabilitas perbankan digital perseroan.

Sesuai prospektus, sekitar 70% dana hasil IPO akan digunakan sebagai modal kerja untuk memperkuat penyaluran kredit kepada segmen underbanked, baik ritel dan UMKM, area yang menjadi fokus pertumbuhan utama Superbank.

Sementara itu, sekitar 30% akan dialokasikan untuk belanja modal, termasuk pengembangan produk pendanaan dan pembiayaan, digital payment systems, infrastruktur teknologi informasi, penguatan sistem operasional, serta investasi jangka panjang di AI, data analytics, dan cybersecurity.

Presiden Direktur Superbank Tigor M Siahaan mengatakan pencatatan saham hari ini membuka babak baru dalam Journey of Trust Superbank.

Dia bilang perjalanan ini dimulai dari kepercayaan yang diberikan oleh OJK kepada Superbank untuk bertransformasi menjadi bank dengan layanan digital yang memiliki misi untuk melayani segmen underbanked, diperkuat oleh keyakinan para pemegang saham, yang semakin kokoh dengan kepercayaan jutaan nasabah yang menggunakan layanan kami.

"Sebagai perusahaan publik, kami berkomitmen untuk terus menjaga dan menumbuhkan kepercayaan tersebut, sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi lebih banyak masyarakat Indonesia, Superbank For All,” ujar Tigor di Bursa Efek Indonesia, Rabu (17/12/2025).

Mengoal soal IPO Superbank, Analis RHB Sekuritas Indonesia Andrey Wijaya sebelumnya mengatakan bahwa prospek pertumbuhan bank digital ini memang menarik, tetapi investor perlu mencermati beberapa risiko fundamental yang masih mengemuka.

Pertama, profitabilitas Superbank dinilai masih berada pada tahap awal. Meski bank berhasil membalikkan posisi rugi menjadi laba Rp20 miliar pada paruh pertama 2025, tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) masih berada di kisaran 1% hingga 2%.

Kondisi ini membuat valuasi penawaran yang berada di rentang 2,3 kali sampai dengan kali 2,8x price-to-book value (PBV) menuntut keyakinan investor terhadap lonjakan profitabilitas dalam beberapa tahun ke depan.

"Profitabilitas masih tahap awal, ROE masih rendah, sehingga valuasi PBV 2,3–2,8x membutuhkan keyakinan investor pada lonjakan laba," kata Andrey dalam risetnya, Selasa (25/11/2025).

Kedua, percepatan ekspansi kredit ke segmen ritel dan UMKM membawa risiko eksekusi serta risiko kredit yang perlu dikelola secara ketat. Dengan pertumbuhan penyaluran kredit mencapai 30% secara tahunan, kualitas underwriting dan kemampuan bank menjaga tingkat gagal bayar akan menjadi titik krusial saat portofolio semakin membesar.

Selain itu, Superbank masuk ke pasar yang kian kompetitif. Sejumlah bank digital seperti Bank Jago, Bank Neo Commerce, Allo Bank Indonesia, dan Bank Raya Indonesia yang telah lebih dulu menghadapi dinamika valuasi yang fluktuatif, seiring perubahan sentimen investor terhadap sektor perbankan digital.

IPO Lanjutan Sektor Perbankan

Salah satu yang paling dinantikan untuk melantai di Bursa, selain Superbank, adalah langkah Bank Jakarta, yang sebelumnya dikenal sebagai Bank DKI. Bank ini bersiap IPO pada awal 2026. Momentum tersebut diumumkan berbarengan dengan peluncuran nama dan logo baru perusahaan.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan proses IPO secara internal. Namun, realisasi aksi tersebut akan bergantung pada kondisi pasar.

“Mungkin awal-awal tahun depan [2026], tapi saya tidak bisa menjanjikan. Pokoknya kalau situasi pasar mendukung, kami siap,” katanya kepada Bisnis di sela peluncuran rebranding Bank Jakarta.

Bank Jakarta menargetkan penghimpunan dana sekitar Rp3 triliun dari IPO. Dana tersebut akan digunakan untuk mendorong transformasi Bank Jakarta dari kategori KBMI 2 menjadi KBMI 3. "Kurang lebih [Rp3 triliun dana yang dibidik dari IPO]," sebut Agus.

Sementara itu, Bank BJB Syariah juga sedang mempersiapkan IPO dalam jangka menengah. Perusahaan menargetkan dana segar Rp1,2 triliun untuk memperkuat permodalan dan ekspansi bisnis.

Direktur Utama Bank BJB Syariah Arief Setyahadi mengatakan bahwa rencana IPO merupakan bagian dari strategi jangka menengah perusahaan.

"Sangat serius. Jadi itu salah satu dari core plan kami. Insyaallah secara bertahap. Kami mempersiapkan dulu fondasi kami, apalagi dengan sukuk yang terbit hari ini otomatis ekspansi kami akan terus meningkat. Sehingga harapan kami 2027 atau 2028 insyaAllah kita akan naik lebih," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Dana yang dibidik dari aksi korporasi ini sekitar Rp1 triliun. Dana hasil IPO itu rencananya akan digunakan untuk ekspansi pembiayaan, pengembangan jaringan kantor, serta transformasi digital.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI menilai aksi buyback saham para emiten bank pelat merah sebagai langkah positif meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan nasional serta bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Setidaknya ada tiga Himbara yang mengaku siap melakukan buyback, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) senilai Rp1,17 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) sebesar Rp1,5 triliun, dan terbesar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) senilai Rp3 triliun.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun melihat bank Himbara pada umumnya memang punya kewajiban tak langsung untuk meningkatkan kepercayaan publik terkait program-program pemerintah, termasuk melalui berbagai aksi korporasi yang dilakukan.

Sebab, sebagai emiten bank dengan kepemilikan negara sebagai pemegang saham mayoritas, sebelumnya bank Himbara ikut terdampak program penugasan pemerintah yang dianggap negatif buat kinerja mereka.

"Maka saya melihat ini kepekaan yang baik dari manajemen Himbara, karena buyback harapannya membuat pemegang saham publik mereka setidaknya lebih confidence, dan juga percaya dengan program pemerintah ke depan," ujarnya ketika dikonfirmasi Bisnis, dikutip Sabtu (22/11/2025)

Misbakhun menekankan bahwa bank Himbara punya peran krusial dalam ikut merealisasikan tugas-tugas pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum, membantu akselerasi program-program yang menjadi turunan amanat konstitusi, hingga menjadi tangan kanan negara menggenjot perekonomian dari sektor keuangan.

"Sehingga ketika bank Himbara melakukan buyback sebagai respons penurunan harga saham mereka, saya kira ini langkah yang patut, dan saya mengapresiasi berbagai aksi korporasi yang berdampak positif, terutama dalam meningkatkan kepercayaan pasar dan publik secara umum," tutup politisi Golkar itu.

Senada, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menjelaskan buyback dari bank Himbara akan menjadi angin segar buat para investor pasar modal Tanah Air, baik domestik maupun global.

Menurutnya, strategi buyback mencerminkan emiten bank tersebut masih memiliki permodalan kuat. Terlebih, khusus bank Himbara, mereka juga baru mendapat sentimen positif dari guyuran likuiditas simpanan pemerintah Rp200 triliun.

"Jika lihat beberapa waktu terakhir, saham perbankan sedang dalam tekanan yang lumayan, ya, karena kondisi makroekonomi lokal maupun global. Itulah yang mendorong langkah buyback sebagai salah satu aksi untuk memperbaiki kondisi saham yang undervalue," jelas Anggia.

Namun, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun berharap bank Himbara yang siap melakukan buyback tetap mampu menyalurkan likuiditasnya secara baik, menjadi pondasi bagi perekonomian, termasuk menggerakkan ekonomi di akar rumput dengan seluas-luasnya.

Apabila berhasil, maka bank Himbara bisa semakin memberikan efek berganda bagi perekonomian, pertumbuhan lapangan kerja, juga pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk sektor riil dan UMKM.

"Sebagai mitra pengawas, Komisi VI akan terus memperhatikan aksi korporasi bank BUMN, juga kinerja penyaluran kreditnya. Semoga menjadi angin segar buat para pemegang saham dan investor, domestik maupun global, juga meningkatkan kepercayaan terhadap industri perbankan nasional," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Puluhan emiten, dari konglomerasi Adaro hingga Triputra, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) bersiap menebar dividen jelang akhir tahun ini.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, terdapat 31 emiten yang dijadwalkan melakukan pembayaran dividen interim mulai dari awal pekan depan, 24 November 2025 hingga 19 Desember 2025.

Total nilai dividen interim yang dibagikan mencapai Rp11,42 triliun. Guyuran dividen interim datang dari emiten konglomerasi seperti PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO), PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), hingga PT Medco Energi Internasional (MEDC).

Community and Retail Equity Analyst Lead PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Angga Septianus menilai dividen yang dibagikan para emiten akhir tahun ini belum dapat mencerminkan prospek kinerja tahun buku 2026.

"Pembagian dividen interim menandakan komitmen emiten untuk menghargai pemegang saham dengan pencapaian yang ada, bukan menjadi prospek kinerja di tahun depan," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Sebagai contoh, emiten migas milik keluarga Panigoro PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dijadwalkan menebar dividen interim sebesar US$42 juta atau sekitar Rp701,31 miliar. Pembagian dividen interim akan disalurkan pada 28 November 2025, dengan besaran dividen per saham US$0,0017 sehingga setiap pemegang saham akan mendapat Rp28,44 per saham jika dikonversi ke rupiah.

Sepanjang Januari-September 2025, MEDC membukukan koreksi laba bersih menjadi US$85,65 juta, atau setara Rp1,42 triliun (kurs Rp16.500 per dolar AS. Sejalan dengan laba bersih yang menciut, pendapatan perseroan turun 1,46% secara year on year (YoY) menjadi US$1,76 miliar.

Dari sejumlah emiten yang siap tebar dividen ini, Angga menilai emiten bank cukup menarik karena loyalitas mereka yang menebar dividen tiap tahun.

"Emiten yang menarik seperti BBRI yang berkomitmen membagikan dividen interim di bulan Januari [2026], dan asumsi BMRI juga dapat membagikan dividen interim," ungkapnya.

Sebagai informasi, Bank BRI memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp51,74 triliun atau Rp343,40 per saham dari laba tahun buku 2024 sesuai hasil RUPST Maret 2025. Sebelumnya, perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp135 per saham atau sebesar Rp20,33 triliun pada 15 Januari 2025.

Sedangkan untuk periode saat ini, manajemen bank pelat merah telah memberikan sinyal akan kembali membagi dividen interim pada Januari 2026.

Ihwal persepsi investor merespons banjir dividen yang bisa menjadi bahan bakar laju pasar saham di sisa 2025, Angga menilai dampaknya cukup minor.

"Suntikan dividen interim menjadi bahan bakar, tapi tidak sesignifikan sentimen window dressing di akhir tahun yang akan menopang laju indeks," tandasnya.

Sementara itu, Analis Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan mengatakan bahwa bagi pasar secara keseluruhan, total dividen interim sekitar Rp11,4 triliun ini berpotensi menjadi katalis positif menjelang akhir tahun.

Secara historis, Ekky mencatat bahwa dana dividen yang masuk ke rekening investor seringkali kembali berputar ke pasar saham, terutama mendekati periode window dressing.

"Jadi, tambahan likuiditas dalam jumlah besar ini bisa memperkuat momentum penguatan IHSG, meskipun efek akhirnya tetap dipengaruhi kondisi global dan arus dana asing. Secara umum, dividen ini menjadi salah satu faktor pendukung yang cukup signifikan bagi pergerakan IHSG di November–Desember 2025," ujar Ekky.

Dalam kaitannya dengan sinyal perbaikan fundamental emiten penebar dividen, Ekky melihat bahwa pembagian dividen interim memang tidak otomatis menjadi sinyal bahwa kinerja emiten pasti akan lebih baik ke depan.

Menurutnya, dividen ini lebih menunjukkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang sehat saat ini, dan tetap menjaga komitmen kepada pemegang saham.

"Namun, untuk emiten yang secara konsisten membagikan dividen setiap tahun, hal ini bisa dibaca sebagai bentuk kepercayaan diri manajemen terhadap stabilitas bisnis dan prospek jangka menengahnya," ujarnya.

Dari daftar emiten pembagi dividen interim saat ini, Ekky menilai yang paling menarik biasanya datang dari sektor batu bara seperti PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) yang secara historis memiliki arus kas kuat dan yield yang tinggi.

Selain itu, menurutnya MEDC juga layak diperhatikan. Meskipun laba sempat turun, Ekky menilai perusahaan migas ini tetap mempertahankan kebijakan dividen yang dapat dibaca sebagai sinyal kepercayaan diri terhadap pemulihan produksi serta diversifikasi ke energi terbarukan.

"Bagi investor yang mencari konsistensi dividen, emiten-emiten tersebut masih cukup menarik," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.