Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyampaikan alasan latihan dasar militer (latsarmil) bagi peserta program Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang nantinya menjadi manajer bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun Kampung Nelayan Desa Merah Putih (KNDMP).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menjelaskan tujuan latsarmil bagi peserta SPPI tidak disamakan dengan pendidikan calon maupun anggota militer. Para peserta ditegaskan tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya.

"Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Kegiatan ini tidak disamakan dengan pendidikan militer atau prajurit. jelasnya dalam jumpa pers, dikutip Minggu (28/6/2026).

Dia menjelaskan, tujuan Latsarmil adalah untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

Ketut memaparkan korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis KDMP dan KNDMP dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas," paparnya.

Oleh karena itu, penyelenggaraan latihan disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil.

Penekanannya bukan pada kemampuan fisik tempur, melainkan pembentukan mental, tanggung jawab, daya juang, dan kemampuan memecahkan masalah (problem solving).

Terkait dengan adanya insiden korban jiwa dalam pelaksanaan program sebelumnya, Kemhan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan almarhumah.

Sebagai bentuk tanggung jawab, penyelenggara telah melakukan pendampingan terhadap keluarga korban, membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, hingga mengurus pemenuhan hak-hak peserta.

Lebih lanjut, Ketut menegaskan bahwa atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh khususnya pada aspek kesehatan. Langkah mitigasi yang diterapkan meliputi pengawasan medis ketat, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta dengan faktor risiko.

"Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta," tegasnya.

Sebagai tindakan preventif lanjutan, penyelenggara melakukan observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan penanganan, serta berkoordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan cepat dan optimal.

Ke depannya, Kemhan berkomitmen agar kegiatan latsarmil SPPI dikonsep lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang menggembirakan. Evaluasi dan penyempurnaan program akan terus dilakukan agar penyelenggaraan berjalan aman, profesional, dan akuntabel.

Sebagai informasi, korban terbaru adalah Nola Diasari yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan. Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memberikan santunan Rp50 juta kepada keluarga peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer (Latsarmil).

Mereka mengikuti latihan sebelum dikukuhkan sebagai manajer baik untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

"Kita memberikan santunan ya setiap orang itu Rp50 juta," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia saat jumpa pers, Sabtu (27/6/2026).

Selain memberikan santunan, Kemenhan juga membantu proses pengantaran jenazah hingga pemakaman sebagai bentuk tanggungjawab sebagai pihak penyelenggara.

"Kita juga membantu proses mulai dari pemakaman, termasuk juga ada santunan yang diberikan kepada keluarga yang bersangkutan langsung sampai pengantaran mulai dari proses di kejadian di tempat sampai dengan pemakaman sebagai bentuk tanggung jawab," jelasnya.

Pihaknya juga memastikan tetap menjalin komunikasi dengan keluarga korban dan terus melakukan koordinasi lebih lanjut.

Tak hanya itu, Ketut menegaskan bahwa atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh khususnya pada aspek kesehatan.

Langkah mitigasi yang diterapkan meliputi pengawasan medis ketat, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta dengan faktor risiko.

"Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta," tegasnya.

Sebagai tindakan preventif lanjutan, penyelenggara melakukan observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan penanganan, serta berkoordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan cepat dan optimal.

Ke depannya, Kemenhan berkomitmen agar kegiatan latsarmil SPPI dikonsep lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang menggembirakan. Evaluasi dan penyempurnaan program akan terus dilakukan agar penyelenggaraan berjalan aman, profesional, dan akuntabel.

Sebagai informasi, korban terbaru adalah Nola Diasari yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan.

Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengevaluasi secara menyeluruh program latihan dasar kemiliteran (latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih sebagai buntut dari meninggalnya lima peserta saat menjalani masa pendidikan.

Langkah korektif ini difokuskan pada perombakan total aspek skrining kesehatan pra-latihan, penyesuaian porsi beban fisik oleh satuan TNI pelatih, hingga peningkatan respons kedaruratan medis di lapangan.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga menginstruksikan perubahan metode instruksi agar lebih adaptif tanpa menghilangkan esensi penanaman nilai kedisiplinan korporasi.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, mengungkapkan pemeriksaan riwayat dan kondisi fisik mutakhir menjadi poin krusial yang dirombak agar intensitas latihan bisa didesain secara personal.

"Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan," ujar Ketut saat jumpa pers di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat.

Menurutnya, setiap satuan TNI yang bertindak sebagai intermedian pelatih wajib menyelaraskan tingkat latihan fisik dengan profil klinis para peserta. Dari sisi mitigasi risiko di area latihan, kesiapan tim medis juga diperketat demi memastikan tindakan penyelamatan korban sakit dapat berjalan secara instan dan maksimal.

Selain pengawasan klinis, Sjafrie Sjamsoeddin menginstruksikan pergeseran orientasi kurikulum pendidikan agar tidak hanya bertumpu pada ketahanan fisik kasar, melainkan turut mempertimbangkan stabilitas mental para calon manajer tersebut.

"Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan," kata Ketut.

Sistem kepelatihan ini sebelumnya menuai sorotan tajam setelah lima calon manajer, yakni Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari, meninggal dunia akibat berbagai komplikasi medis seperti henti jantung, heat stroke, hingga infeksi penyakit kronis saat ditempatkan di beberapa pusat pendidikan militer berbeda.

LONDON - Menteri Pertahanan (Menhan) Inggris John Healey mengundurkan diri setelah berseteru dengan Perdana Menteri (PM) Keir Starmer. Healey menuduh Starmer dan Kementerian Keuangan gagal mengalokasikan cukup uang untuk melindungi negara.

Pengunduran dirinya pada hari Kamis melemahkan otoritas Starmer pada saat yang genting bagi pemimpin Partai Buruh, seminggu sebelum pemilu sela yang dapat memicu upaya untuk menggantikannya.

Dalam kritik pedasnya, Healey memperingatkan bahwa Rencana Investasi Pertahanan (DIP) yang telah lama ditunggu-tunggu Starmer untuk pendanaan selama dekade berikutnya—yang belum dipublikasikan oleh pemimpin tersebut—berisiko membuat Inggris "kurang aman".

"Anda tidak mampu, dan Kementerian Keuangan tidak mau, mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan negara untuk mempertahankan negara pada saat ancaman meningkat ini," tulis Healey dalam surat pengunduran diri kepada Starmer yang diunggah di akun X-nya, yang dikutip AFP, Jumat (12/6/2026).

“Setelah menjelaskan kepada Anda bahwa saya tidak dapat menerima kesepakatan DIP yang tidak memberikan sumber daya yang dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata kita, saya sekarang tidak punya pilihan lain selain mengajukan pengunduran diri saya," paparnya.

Beberapa jam kemudian, Starmer membalas surat Healey dengan mengatakan bahwa rencana pengeluarannya akan memungkinkan angkatan bersenjata untuk bertransformasi dan modernisasi. “Saya akan selalu melakukan apa yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara kita," katanya.

Pada Kamis malam, Al Carns, anggota Parlemen yang kadang-kadang disebut-sebut sebagai calon pemimpin Inggris, mengundurkan diri sebagai menteri angkatan bersenjata, bersama dengan ajudan Healey, Pamela Nash.

Mantan perwira militer Dan Jarvis ditunjuk sebagai pengganti Healey, pindah dari posisi menteri junior di Kementerian Dalam Negeri.

Rencana pertahanan telah berulang kali ditunda, tetapi Starmer bersikeras akan menerbitkannya sebelum KTT NATO di Turki pada 7 Juli.

Pemerintahan kiri-tengah Starmer, yang terpilih pada Juli 2024 setelah 14 tahun pemerintahan Konservatif, telah berjanji untuk meningkatkan pengeluaran dan memprioritaskan NATO, seiring dengan meningkatnya ancaman dari Rusia.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah berulang kali mendesak sekutu NATO untuk meningkatkan pengeluaran dan mengurangi ketergantungan pada Washington untuk keamanan.

Starmer telah berjanji untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 2,5 persen dari output ekonomi mulai tahun depan, meningkat menjadi tiga persen jika Partai Buruh memenangkan pemilu berikutnya, yang diperkirakan pada tahun 2029, sebelum mencapai 3,5 persen pada tahun 2035.

Namun, laporan media menunjukkan adanya ketidakpuasan di balik layar mengenai detail rencana pengeluaran tersebut.

Healey mengatakan dalam suratnya bahwa dia pertama kali melihat secara lengkap Rencana Investasi Pertahanan (DIP) pada hari Senin dan rencana tersebut hanya memperkirakan pengeluaran pertahanan akan meningkat menjadi 2,68 persen dari output pada tahun 2030.

Seorang sumber yang dekat dengan mantan menteri pertahanan tersebut mengatakan kepada AFP bahwa kesepakatan yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan tidak menetapkan tanggal untuk komitmen tiga persen tersebut.

"Rencana tersebut jauh dari apa yang dibutuhkan untuk pertahanan dan negara pada saat yang berbahaya ini," tulis Healey.

Anggota Parlemen Partai Buruh, Tan Dhesi, yang menjabat ketua komite pertahanan Parlemen, mengatakan pemerintah harus menanggapi peringatan Healey "dengan sangat serius", menyebut pengunduran dirinya sebagai "momen yang sangat penting".

Starmer menghadapi bahaya politik dalam pemilu Kamis depan ketika Wali Kota Greater Manchester Andy Burnham mencalonkan diri untuk kursi Parlemen Makerfield.

Kedua pria tersebut telah mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam pemilihan kepemimpinan Partai Buruh, meskipun belum ada yang dipicu.

Wes Streeting mengundurkan diri sebagai menteri kesehatan bulan lalu setelah hasil pemilu lokal dan regional yang buruk bagi Partai Buruh dan juga mengatakan bahwa dia akan mencalonkan diri dalam pemilu mendatang.

Healey telah disebut-sebut sebagai calon potensial lainnya, tetapi tidak ada indikasi langsung bahwa pengunduran dirinya terkait dengan spekulasi kepemimpinan.

"Hal itu menggarisbawahi bahwa Starmer telah menjadi perdana menteri yang lemah yang tidak dapat mengambil keputusan melalui pemerintahannya sendiri," kata Patrick Diamond, seorang profesor politik di Queen Mary University of London, kepada AFP.

Rencana investasi, yang awalnya dijadwalkan akan diterbitkan pada akhir tahun 2025, telah berulang kali ditunda, yang membuat frustrasi industri dan pihak lain.

Pengunduran diri Healey "menciptakan serangkaian masalah politik", dimulai dengan mencari menteri baru dan kemudian mencoba untuk menerbitkan rencana investasi tersebut, kata Ed Arnold, peneliti senior di lembaga think-tank RUSI.

IDXChannel - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut jika tambahan anggaran pagu indikatif pada 2027 yang diajukan tidak hanya berfokus pada kebutuhan terkait sistem pertahanan saja. Tapi, juga dibutuhkan untuk tugas-tugas membantu pemerintah.

"Dan kita juga harus siap untuk menghadapi dinamika tugas yang menurut undang-undang TNI ada beban tugas yang harus kita laksanakan untuk mendukung tugas-tugas pemerintah, di samping tugas-tugas sistem pertahanan negara," kata Menhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Tugas-tugas dinamis tersebut, yaitu untuk mendukung pemerintah di dalam hal pembangunan sarana dan prasarana. Dia pun menyinggung banyaknya kerusakan infrastruktur dampak bencana alam.

"Yang kita sudah ketahui bekas akibat dari bencana alam. Jadi sekarang TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya," ujarnya.

Khusus untuk sistem pertahanan, kata dia, Kemhan bersama TNI saat ini tengah fokus untuk menguatkan sejumlah Provinsi sebagai titik berat Nasional atau Center of Gravity (CoG).

"Baik itu di Papua dan juga di beberapa tempat lain. Ini memerlukan pembangunan kekuatan," ujarnya.

Adapun Komisi I DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran pagu indikatif 2027 yang dilayangkan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI.

Sebagai mitra kerja, Komisi I DPR akan meneruskan usulan tersebut kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dalam usulannya, Kemhan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp195 triliun. Sebelumnya, pagu indikatif yang disetujui Kemenkeu dan Bappenas sebesar Rp139 triliun.

"Tambahan ini tentu bukan Komisi I yang menentukan, tetapi Komisi I menyetujui dan mendukung usulan tambahan itu untuk diteruskan ke Badan Anggaran," kata Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto usai rapat tertutup, Rabu (10/6/2026).

Utut mengungkap alasan disetujuinya tambahan anggaran ini lantaran Komisi I DPR melihat jika pagu indikatif 2027 untuk Kemhan dan TNI ini terlihat memang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

"Tahun lalu kita gedok di tanggal 19 September 2025, besar anggaran Kementerian Pertahanan adalah Rp187 triliun," katanya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Agus Subiyanto menggelar rapat kerja tertutup pada Rabu (10/6/2026) dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan/TNI Tahun 2027.

Dalam rapat yang berlangsung di ruangan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta tersebut, turut hadir KASAU Mohammad Tonny Harjono, KASAL Muhammad Ali, KASAD Maruli Simanjuntak, serta jajaran pimpinan TNI lainnya.

Ketua Komisi I Utut Adianto menjelaskan bahwa rapat telah memenuhi kuorum sehingga dapat dilaksanakan.

“Berdasarkan catatan sudah 7 fraksi yang hadir dan berdasarkan kuorum sudah memenuhi tata tertib,” kata Utut.

Utut melanjutkan bahwa pembahasan bersifat strategis dan mengandung unsur kerahasiaan negara sehingga disepakati untuk digelar tertutup.

Rapat tersebut kemudian resmi dibuka dan dilanjutkan secara tertutup untuk membahas arah kebijakan serta perencanaan anggaran Kemhan dan TNI tahun 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar duka datang dari dunia militer dan pertahanan Indonesia. Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan periode 2014–2019 mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta, pada Minggu, (31/5/2026).

Semasa hidupnya, Ryamizard memiliki rekam jejak karir yang menoreh khususnya di bidang militer.

Dilansir laman resmi Kementerian Pertahanan, pria kelahiran Palembang, 21 April 1950, tersebut merupakan lulusan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1974 satuan infanteri dengan jabatan Letnan Dua.

Selama periode 1974–1995 dia pernah menjabat sebagai Komandan Peleton, Komandan Kompi, Wadanyonif Linud 305/Kostrad, Danyonif Linud 305/Kostrad dan Dan Brigif Linud 17/Kostrad.

Setahun kemudian hingga 1997, Ryamizard menjabat sebagai Asisten Operasi Kodam Wirabuana dan selanjutnya diangkat sebagai Komandan Korem 044/Gapo di Kodam Sriwijaya.

Karirnya perlahan melesat sebagai perwira tinggi ketika diamanahkan tugas Kepala Staf Divisi 2/Kostrad tahun 1997 dilanjutkan sebagai Kepala Staf Kodam Sriwijaya.

Pada tahun 1998–2000 sejumlah jabatan militer pernah dia emban seperti Panglima Divisi 2/Kostrad, Kepala Staf Kostrad, Pangdam Brawijaya, Pangdam Jaya dan Pangkostrad. Pada 2002–2005, dia menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD.

Karir yang menoreh tidak lepas dari riwayat pendidikan yang pernah dijalani di antaranya

Sussarcab Infanteri, Suslapa, Seskoad, Sesko ABRI, Lemhannas, Kursus Intelijen, Raider, Airborne dan Free Fall.

Tak hanya itu, Ryamizard tercatat pernah bertugas menjalani sejumlah misi penting seperti

Opsgab Malindo di perbatasan Kalbar, Latma dengan Malaysia, Singapura, Penjaga Perdamaian Garuda 9 (PBB) di Kamboja, Ops. Timtim, Kalbar, Irian dan Aceh.

Kiprah Ryamizard Ryacudu di Pasukan Perdamaian

Namanya tidak hanya dikenal di dalam negeri. Pasalnya, ketika bertugas sebagai Komandan Pasukan Perdamaian Garuda di Kamboja tahun 1992, Ryamizard berhasil membebaskan perwira utusan berbagai negara dari penyanderaan yang dilakukan Khmer Merah.

Kala itu dia berpangkat Letkol Inf diberikan tugas melakukan negosiasi ketika sejumlah upaya gagal dengan tetap menyiapkan strategi operasi militer jika upaya diplomasi tersebut gagal.

Namun, akhirnya tujuh Perwira Inggris, satu Perwira Selandia Baru dan satu Perwira Filipina dibebaskan melalui jalan diplomasi.

Dia sempat diusulkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) oleh PBB atas aksi tersebut, namun ditolak oleh Jenderal TNI Try Sutrisno yang saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI karena tidak ingin dianggap sebagai kolusi.

Namanya juga dikenang ketika melakukan penugasan dalam penanganan bencana tsunami Aceh pada 2004. Saat menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), dia berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

Di bawah koordinasinya, TNI membangun 53 jembatan penghubung antara Banda Aceh dan Meulaboh, di luar sekitar 40 jembatan berukuran lebih kecil, serta membuka jalan baru sepanjang 64 kilometer.

Seluruh pekerjaan tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan guna mempercepat distribusi bantuan dan pemulihan wilayah terdampak.

Atas pengabdiannya, Ryamizard menerima sedikitnya 18 tanda kehormatan dan penghargaan, di antaranya Tanda Jasa GOM VIII/Dharma Pala, Dwija Sista, Garuda XII/Canti Dharma, Penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bintang Kartika Eka Paksi Utama, serta Bintang Mahaputera Pratama.

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan era subsidi AS untuk negara-negara kaya telah berakhir. Pernyataan itu muncul saat membahas keamanan Asia Pasifik di tengah perhatian Washington yang didominasi oleh perang melawan Iran.

Berbicara di KTT keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura, Hegseth mengatakan, "Pasifik yang didominasi oleh hegemoni apa pun akan mengacaukan" keseimbangan kekuatan regional.

Dia menekankan AS tetap berkomitmen mempertahankan kawasan Asia Pasifik yang bebas dan terbuka. Ini menjadi isu yang muncul karena perang AS terhadap Iran telah mendominasi fokus Washington selama berbulan-bulan.

Hegseth juga memperingatkan, "Tidak ada negara, termasuk China, yang dapat memaksakan hegemoni dan mengendalikan keamanan negara kita dan sekutu kita."

Terlepas dari kata-katanya yang keras, Menteri Pertahanan AS juga mengatakan hubungan antara AS dan China lebih baik daripada yang terjadi selama bertahun-tahun di bawah Presiden Donald Trump.

"Kami lebih sering bertemu dengan rekan-rekan kami dari China dengan menjaga jalur komunikasi militer-ke-militer yang terbuka," katanya.

Dia menambahkan, AS menegaskan "China menghormati posisi kami yang telah lama ada di kawasan ini".

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan Washington tetap berkomitmen pada prioritas keamanan internasionalnya. Dia secara eksplisit menyatakan, “Kita masih memiliki kewajiban global untuk memastikan bahwa, misalnya, Iran tidak mendapatkan senjata nuklir.”

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) menanggapi proses peradilan militer terhadap empat terdakwa anggota Bais TNI dalam kasus penyiraman keras kepada Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Menurutnya, melalui peradilan militer, terdakwa dapat dihukum berat.

Hal itu dia sampaikan saat rapat bersama Komisi I DPR RI, Selasa (19/5/2026). Awalnya, anggota Komisi I, TB Hasanuddin menyinggung kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus karena diadili di peradilan militer, bukan peradilan umum.

Dia menjelaskan bagaimana dirinya ikut serta dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Kami membentuk Undang-Undang TNI yang dulu, dan kemudian, ya, dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Khusus untuk Pasal 65, karena waktu itu saya, 2004 itu saya masih Sekretaris Militer Presiden, sehingga kami bolak-balik ke DPR untuk mengikuti proses ini," katanya.

Dia menjelaskan bahwa substansi atau roh dari Pasal 65 berkaitan dengan lahirnya Pemisahan ABRI menjadi TNI dan Polri yang ditandai melalui Ketetapan MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurutnya, aturan tersebut menjadi landasan penting dalam mengatur relasi serta pemisahan fungsi antara TNI dan Polri setelah tidak lagi berada dalam satu institusi ABRI. Dia kemudian menyinggung bunyi Pasal 3 ayat (4) dalam ketetapan tersebut.

"Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer, dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum," ucapnya.

Kemudian dia menjelaskan bahwa memasukan bulat-bulat pasal tersebut sebagai bentuk penegasan mengenai posisi dan peran TNI setelah pemisahan dengan Polri. Dia lalu menyinggung bunyi Pasal 65 ayat (2) dalam beleid tersebut.

"Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer, dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang," lanjutnya.

Dia mengatakan akhirnya memberikan alinea pada ayat (3) yang berbunyi, "Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang."

Dia menyoroti bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik pidana militer maupun pidana umum, masih berada di bawah yurisdiksi peradilan militer. Dia menjelaskan, ketentuan tersebut menjadi bagian dari aturan yang hingga kini masih berlaku.

Karena itu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Panglima TNI dan pemerintah untuk menentukan apakah aturan perundang-undangan tersebut perlu diperbaiki atau direvisi bersama.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan sudah banyak Perwira Tinggi TNI yang dijebloskan ke dalam penjara melalui peradilan militer.

Bahkan dalam konteks kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, pelaku penyiraman dapat dihukum berat.

"Ada seorang perwira tinggi sekarang kena seumur hidup penjara karena melanggar peradilan militer. Jadi kalau tadi ada bicara soal penyiraman, bisa lebih berat hukumannya," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa peradilan militer memiliki posisi dan nilai yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Hal itu juga tercermin dari keberadaan oditur militer di Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta Mahkamah Militer di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari struktur penegakan hukum nasional.

BAMAKO - Mali, negara di Afrika Barat, dilanda kekacauan setelah kelompok separatis Tuareg dan kelompok milisi yang berafiliasi dengan al-Qaeda kompak menyerang basis-basis militer di seluruh negeri. Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal Sadio Camara tewas setelah rumahnya ikut diserang.

Kematian Menhan Camara dipandang sebagai pukulan telak bagi pemerintah militer Mali karena pertempuran dengan kelompok bersenjata terus berlanjut.

Juru bicara pemerintah, Ousmane Coulibaly, membenarkan bahwa Jenderal Camara tewas ketika kelompok penyerang menargetkan rumahnya.

Kediaman Camara di kota garnisun Kati diserang pada hari Sabtu selama serangan besar-besaran yang terkoordinasi tersebut.

Camara adalah tokoh sentral dalam pemerintahan militer yang merebut kekuasaan setelah kudeta beruntun pada tahun 2020 dan 2021.

“Dia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam kepemimpinan militer yang berkuasa dan dipandang oleh sebagian orang sebagai calon pemimpin Mali di masa depan,” kata Nicolas Haque, analis dan jurnalis Al Jazeera yang telah banyak meliput berita dari Mali.

“Kematiannya merupakan pukulan besar bagi angkatan bersenjata negara itu," ujarnya, Senin (27/4/2026).

Haque mengatakan para penyerang melakukan serangan bom mobil bunuh diri di kediaman Camara di Kati, sebuah kota militer yang dijaga ketat sekitar 15 km (9 mil) barat laut ibu kota, Bamako, tempat Presiden Sementara Assimi Goita juga tinggal.

Istri kedua Camara dan dua cucunya juga tewas dalam serangan di rumahnya, menurut laporan kantor berita AFP.

“Kati dianggap sebagai salah satu lokasi paling aman di negara ini, namun para milisi dari Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) yang terkait dengan al-Qaeda, bersama dengan para milisi Tuareg dari Front Pembebasan Azawad (FLA), mampu melancarkan serangan tersebut," imbuh Haque.

"Goita masih hidup dan sehat di lokasi yang aman," paparnya. “Ketika serangan terjadi, dia dipindahkan ke tempat yang aman, jadi dia tetap memegang komando militer."

Para penembak menyerang beberapa lokasi lain di Mali, termasuk Bamako, serta Gao dan Kidal di utara dan kota tengah Sevare.

Haque, mengutip para saksi mata, mengatakan suara tembakan hebat dan ledakan keras masih terdengar di Kidal pada hari Minggu. “Ini masih merupakan operasi yang sedang berlangsung lebih dari 24 jam setelah dimulai,” imbuh dia.

Analis lainnya, Bulama Bukarti, mengatakan kemungkinan lebih banyak pertempuran untuk menguasai wilayah dan lokasi strategis akan terjadi dalam beberapa hari mendatang.

Dia juga menyoroti bagaimana kelompok-kelompok bersenjata yang sebelumnya saling bertempur kini telah bergabung untuk menyerang musuh bersama mereka—negara Mali.

“Ini adalah dua kelompok yang berjuang untuk tujuan yang berbeda,” kata Bukarti kepada Al Jazeera.

“Tetapi mereka bersatu tahun lalu dan mengatakan mereka akan bekerja sama ke depannya, dan apa yang telah kita lihat selama beberapa hari terakhir adalah implementasi nyata dari kesepakatan ini.”

Uni Afrika, sekretaris jenderal Organisasi Kerja Sama Islam, Biro Urusan Afrika Amerika Serikat, dan Uni Eropa mengutuk serangan tersebut.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan para purnawirawan Jenderal TNI baik dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) hari ini. Pertemuan tersebut berlangsung di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat.

Dari informasi yang dihimpun SindoNews, purnawirawan Jenderal TNI yang hadir antara lainJenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, ⁠Jenderal TNI (Purn) Andika Muhammad Perkasa, ⁠Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko, ⁠Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, ⁠Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Letjen TNI (Purn) Valentinus Suhartono Suratman, ⁠Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago, ⁠Letjen TNI (Purn) Fadillah, Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono.

Sedangkan dari AL tampak hadir Laksamana TNI (Purn) Agus Suharton, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, ⁠Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, ⁠Laksamana TNI (Purn) Marsetio, ⁠Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, ⁠Letjen TNI (Purn) Mar. Muhammad Alfan Baharudin.

Sementara dari AL yakni, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, ⁠Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, ⁠Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, ⁠Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, ⁠Marsdya TNI (Purn) Imran Baidirus, ⁠Marsdya TNI (Purn) Hadiyan Sumintaatmadja.

Dalam pertemuan tersebut tampak pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Mohamad Ali.

Tak berselang lama, Sjafrie kemudian keluar dan menyapa para purnawirawan TNI. Mereka saling berjabat tangan sebelum menggelar pertemuan resmi.

JAKARTA - Isu draf perjanjian pertahanan Indonesia– Amerika Serikat yang ramai dibahas publik belakangan ini ikut membuka diskusi lama yang jarang disorot.

Dalam praktik militer modern, akses udara (overflight) jauh lebih penting daripada pangkalan. Pesawat militer tidak selalu perlu mendarat—cukup izin melintas wilayah udara untuk memindahkan kekuatan dari Pasifik menuju Samudra Hindia, Timur Tengah, atau Laut China Selatan.

Di kawasan ini, hanya beberapa negara yang secara praktik dikenal memberi akses relatif mudah bagi pesawat militer Amerika. Sementara negara lain, termasuk Indonesia, dikenal sangat ketat dan selektif.

Daftar Negara Asia Tenggara yang Jadi “Koridor Udara” Militer AS, Indonesia Kini Jadi Sorotan

1. Filipina, Koridor Paling Terbuka untuk AS

Filipina adalah negara dengan akses militer paling luas bagi AS di kawasan. Melalui perjanjian pertahanan dan skema EDCA, pesawat militer AS rutin melintas, mendarat, hingga menempatkan logistik.

Posisi geografis Filipina menjadikannya pintu utama AS dari Pasifik menuju Laut China Selatan.

2. Singapura, Transit Logistik Paling Strategis

Meski bukan sekutu militer formal, Singapura adalah simpul logistik utama. Letaknya di Selat Malaka membuatnya menjadi titik transit penting bagi pergerakan militer dan logistik AS di Asia.

Akses udara dan pelabuhan di Singapura dikenal sangat fleksibel untuk kepentingan transit.

3. Thailand, Sekutu Lama yang Masih Relevan

Sebagai sekutu lama AS, Thailand punya sejarah panjang membuka akses udara militer. Pangkalan seperti U-Tapao sejak era Perang Vietnam sudah menjadi simpul penting.

Hingga kini, overflight militer AS di Thailand bukan hal yang asing.

4. Malaysia, Bisa Tapi Bersyarat

Malaysia tidak memiliki aliansi militer dengan AS. Namun dalam praktiknya, izin overflight bisa diberikan untuk misi tertentu melalui jalur diplomatik.

Malaysia menekankan bahwa setiap izin bersifat kasus-per-kasus, bukan akses permanen.

5. Indonesia, Negara yang Paling Ketat soal Kedaulatan Udara

Selama ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling ketat di kawasan dalam urusan ruang udara militer asing. Semua penerbangan militer wajib melalui izin diplomatik spesifik.

Namun, belakangan muncul perbincangan publik mengenai draf kerja sama pertahanan Indonesia–AS yang disebut memuat skema overflight access. Meski pemerintah menegaskan belum ada kesepakatan final, isu ini memantik perdebatan besar soal, kedaulatan ruang udara, posisi netral Indonesia di tengah rivalitas AS–China, dan risiko terseret dinamika konflik Laut China Selatan.

Isu ini menjadi sensitif karena Indonesia selama ini memegang prinsip non-blok dan keseimbangan geopolitik.

6. Vietnam, Sangat Hati-Hati

Hubungan Vietnam dan AS membaik, tetapi Hanoi tetap sangat berhati-hati dalam urusan militer asing. Izin overflight sangat jarang dan sangat politis.

Vietnam fokus menjaga kedaulatan di tengah sengketa Laut China Selatan.

7. Kamboja dan Laos, Akses Sangat Terbatas

Baik Kambodia maupun Laos dikenal sangat membatasi aktivitas militer asing, termasuk akses udara.

Kedekatan politik kedua negara ini dengan kekuatan di luar AS turut memengaruhi kebijakan tersebut.