JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bersama Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) resmi memulai Program Desa BRILiaN 2026 melalui kegiatan Kick-Off Desa BRILiaN 2026 Batch 1 yang digelar secara daring dan diikuti secara langsung oleh peserta dari seluruh Indonesia pada Kamis (7/5). Program tersebut mengusung tema “Desa 5.0: Sinergi Teknologi dan Human-Centered Leadership dalam Membangun Future Village Ecosystem yang Berdaya serta Berkelanjutan” sebagai upaya mendorong transformasi desa melalui penguatan inovasi, teknologi, dan kapasitas masyarakat desa.

Kick-Off Desa BRILiaN 2026 dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI Yandri Susanto, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya, Rektor Universitas Jenderal Soedirman Akhmad Sodiq, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDT Tabrani, serta Ketua LPPM Universitas Jenderal Soedirman Elly Tugianti.

Dalam sambutannya, Mendes PDT Yandri Susanto menyampaikan bahwa konsep “Bangun Desa, Bangun Indonesia” adalah upaya memperkuat pilar ekonomi kerakyatan, di mana desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek atau penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut selaras dengan Program Desa BRILiaN yang tidak sekadar program pelatihan, tetapi merupakan gerakan transformasi desa menuju ekosistem yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus tetap berakar pada kekuatan sosial dan budaya lokal.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan bahwa Program Desa BRILiaN 2026 merupakan inisiatif pemberdayaan desa berbasis social entrepreneurship dan inkubasi yang akan dilaksanakan dalam dua batch sepanjang Mei hingga November 2026. Program tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas desa agar mampu berkembang lebih adaptif dan berdaya saing di tengah transformasi digital.

“Melalui Program Desa BRILiaN, BRI ingin mendorong desa agar semakin inovatif dan berdaya saing. Kami percaya transformasi desa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, tata kelola, dan kemampuan desa dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Dengan penguatan kapasitas dan pendampingan yang terstruktur, desa diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” jelasnya.

Rangkaian Program Desa BRILiaN 2026 mencakup tiga tahapan utama, yakni empowerment berupa pelatihan daring selama dua bulan, assistance melalui pendampingan intensif bagi desa terbaik, serta graduation berupa apresiasi dan penghargaan bagi desa unggulan. Materi yang diberikan meliputi aspek legal kerja sama, tata kelola dana desa, pengelolaan keuangan BUMDes dan koperasi desa, hingga pengembangan sektor tematik seperti pariwisata, pertanian, dan industri pengolahan.

Melalui program tersebut, desa peserta diharapkan mampu menghasilkan berbagai capaian konkret, seperti penyusunan strategi pengelolaan dana desa, laporan keuangan digital, pengembangan desa wisata, hingga inovasi produk berbasis potensi lokal. BRI membuka kesempatan bagi desa-desa di berbagai wilayah untuk mengikuti Program Desa BRILiaN 2026 melalui pendaftaran di unit kerja BRI terdekat.

Secara keseluruhan, hingga akhir Maret 2026 Program Desa BRILiaN telah diikuti oleh 5.245 desa di seluruh Indonesia dengan sektor unggulan yang dikembangkan meliputi pariwisata, jasa, industri pengolahan, perdagangan, serta sektor pertanian dan peternakan.

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen menghidupkan ekonomi desa melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Salah satunya dengan mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) mengambil suplai bahan baku langsung dari desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Desa (Kopdes).

”Langkah ini diambil guna memastikan bahwa perputaran uang dari program besar pemerintah tidak lari ke kota, melainkan tetap berputar dan menyejahterakan warga desa,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat memberikan sambutan di Munas Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( Papdesi ) yang digelar Kementerian Desa di Jakarta, Senin (11/5/2026). Dalam Munas Kedua Papdesi ini, Wargiyati kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum periode 2026 - 2031. Zulhas Sebut 80 Ribu Kopdes Bakal Serap 1,6 Juta Tenaga Kerja Langsung

Zulhas mengaku telah menyusun aturan tata kelola yang ketat terkait rantai pasok pangan untuk program gizi nasional. Ia menekankan bahwa SPPG tidak memiliki pilihan lain selain bermitra dengan potensi lokal yang ada di desa tersebut.

"Pak Mendes mengatakan itu belanja ke BUMDes. Kalau enggak bisa, nanti SPPG harus belanjanya ke Kopdes. BUMDes ada di desa itu, itu wajib," ujarnya.

Sebagai Ketua Tim Tata Kelola, Zulhas memastikan regulasi ini sudah dipatenkan. "Saya sudah buat, SPPG harus membeli supplier-nya dari desa," tambahnya.

Tidak main-main, Menko Pangan juga menyiapkan sanksi berat bagi unit SPPG yang kedapatan mengabaikan instruksi untuk memberdayakan potensi desa.

Zulhas menyebut akan ada sistem peringatan berjenjang yang berujung pada penghentian izin operasi. "Kalau enggak (belanja ke desa), bisa ditutup. Diberi peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga," cetusnya.

Instruksi ini, menurut Zulhas, merupakan pengejawantahan dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kemandirian ekonomi desa. Program MBG diharapkan menjadi motor penggerak utama bagi petani, peternak, dan nelayan di desa. "Itu juga perintah Bapak Presiden. Desa harus hidup," tandasnya. Prabowo Tak Paksa Anak Orang Kaya yang Tidak Butuh MBG

Dengan kebijakan ini, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam rantai pasok pangan nasional. Sekaligus mencegah migrasi besar-besaran penduduk desa ke kota akibat minimnya lapangan kerja di daerah asal.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kalimantan Timur diharapkan bisa jadi instrumen strategis penggerak ekonomi pedesaan sekaligus pencipta lapangan kerja baru. Saat ini, sebanyak 1.037 unit koperasi telah tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim sehingga diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kaltim, Ronny Suhendra menyatakan tujuan utama pembentukan koperasi-koperasi tersebut adalah untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

"Tujuan utamanya adalah menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sehingga usaha-usaha masyarakat bisa berkembang sesuai potensi daerah masing-masing," ujar Ronny saat menjadi narasumber dalam Dialog Publika TVRI Kaltim, Senin (27/4/2026).

Dengan kata lain, program ini dirancang agar desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek aktif yang turut merasakan dampak pertumbuhan ekonomi.

Ronny menjelaskan, setiap koperasi yang terbentuk didorong untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan sembako, hingga usaha mikro kecil lainnya.

Konsep ini, menurutnya, diharapkan mampu memperkuat rantai pasokan dan distribusi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

"Semua koperasi yang dibentuk sudah mendapatkan pembinaan dan pengetahuan tentang bagaimana memulai usaha serta mengelola koperasi dengan baik," katanya.

Adapun, dia menuturkan, kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi momentum strategis yang membuka peluang pasar baru bagi produk dan jasa masyarakat desa di Benua Etam.

MAJALENGKA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai penggerak ekonomi desa. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja ke Desa Gunungkuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, Jumat (19/12/2025).

Yandri mengatakan koperasi desa merupakan program prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui usaha produktif yang terkelola secara berkelanjutan.

“Targetnya koperasi desa harus benar-benar berjalan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar berdiri secara administratif,” katanya, Jumat (19/12/2025).

Dalam pelaksanaannya, kata dia, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan dan kesiapan lahan di desa. Namun, pemerintah terus mendorong koordinasi antara pusat, daerah, dan desa untuk mengatasi kendala tersebut.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, dengan sekitar 20 ribu koperasi ditargetkan mulai berdiri hingga akhir 2025. Majalengka menjadi salah satu daerah yang didorong berkontribusi dalam pencapaian target tersebut.

Dalam kunjungan itu, Yandri juga menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Gunungkuning sebagai tahapan awal pengembangan koperasi desa.

Yandri menegaskan, koperasi desa diharapkan menjadi wadah pengembangan usaha desa, termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM, dengan dukungan penguatan manajemen dan pendampingan usaha.

“Dengan sinergi semua pihak, koperasi desa bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa,” ucap dia.

JAKARTA - Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai babak baru pembangunan desa. Jika pada periode sebelumnya fokus utama adalah pemenuhan infrastruktur dasar melalui dana desa, kini arah kebijakan bergeser ke menggerakkan roda ekonomi desa.

Mesin penggeraknya adalah Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), yang hadir di setiap desa. Tujuannya agar setiap desa bisa mencapai kemandirian dan swasembada.

Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa (Kemendes) Samsul Widodo menjelaskan Kopdes Merah Putih dirancang sebagai kelembagaan ekonomi yang hadir di setiap desa dan kelurahan.

Melalui koperasi ini, pemerintah ingin mengintegrasikan berbagai kelompok usaha desa, mulai dari badan usaha milik desa (BUMDes), kelompok tani, kelompok sadar wisata, hingga koperasi perikanan dan pertambangan kecil.

“Kopdes Merah Putih menjadi mesin untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di level desa. Ini bukan sekadar koperasi simpan pinjam, tapi wadah ekonomi produktif lintas sektor,” ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia yang mengangkat tema 'Potret Swasembada Pangan Pedesaan dan Target Desa Mandiri' dikutip Selasa (28/10/2025).

Selama 25 tahun berkecimpung dalam penanganan desa dan daerah tertinggal, Samsul mengaku belum pernah melihat koordinasi antar-kementerian sesinkron sekarang. Sebelumnya, setiap kementerian memiliki kelembagaan ekonomi sendiri.

Samsul memberikan contoh Kementerian Pertanian (Kementan) punya kelompok tani, Kementerian Pariwisata mengelola Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), dan Kementerian Desa memiliki BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Kini, melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, semua sektor bergerak menggunakan ‘satu kendaraan yang sama’, yaitu Kopdes Merah Putih.

"Semua kementerian bergerak dan menggunakan satu kendaraan yang sama dan tujuan yang sama. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan Kopdes Merah Putih, Kementerian Desa juga, bahkan Kementerian Pariwisata untuk pengelolaan desa wisata," katanya.

Kopdes Merah Putih bahkan diberi kewenangan mengelola tambang hingga luasan 2.500 hektare, menunjukkan besarnya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan kelembagaan ekonomi di tingkat akar rumput.

Desa, kata Samsul, sejatinya merupakan masa depan pangan dan energi Indonesia. Melalui koperasi yang kuat, desa dapat mengelola produksi pertanian, peternakan, dan perikanan secara terintegrasi serta memiliki akses pasar yang lebih pasti.

Samsul menegaskan, Kopdes Merah Putih harus dipahami sebagai mesin penggerak aktivitas ekonomi, bukan sekadar koperasi konvensional yang hanya mengurusi simpan pinjam. "Jangan berpikir simpan pinjam. Ini mesin untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di level desa," tegasnya.

Kopdes Merah Putih juga dirancang untuk berperan holistik dalam rantai ekonomi desa, yakni sebagai off-taker (penampung produk pertanian), melakukan hilirisasi produk lokal, hingga mengelola gudang penyimpanan.

Menurutnya, kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menjadi pasar baru bagi hasil produksi desa. Menurut Samsul, program ini mendorong peningkatan kebutuhan bahan pangan seperti ayam, ikan, telur, hingga sayuran.

Terlebih, saat ini sekitar 70% penerima manfaat MBG berada di desa, yang berarti peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja akan banyak terjadi di wilayah perdesaan.

“Program MBG menciptakan pasar baru senilai ratusan triliun rupiah per tahun. Dengan adanya pasar yang jelas, petani muda akan kembali tertarik bertani. Ini juga membuka peluang regenerasi petani,” ucapnya.

Samsul melanjutkan, selain memperkuat pasar, pemerintah juga memastikan dukungan pendanaan melalui dana desa. Sejak diberlakukan pada 2015, total transfer dana desa telah mencapai lebih dari Rp680 triliun.

Di era pemerintahan saat ini, minimal 20% dana desa dialokasikan untuk ketahanan pangan, dengan nilai rata-rata mencapai Rp14 triliun per tahun. “Dana desa menjadi revolusi besar dalam pembangunan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah desa, dari dan untuk masyarakat desa,” kata Samsul.

Kemendes sendiri menargetkan 115.000 desa di seluruh Indonesia berstatus mandiri pada 2026. Upaya ini didukung dengan 12 aksi prioritas 'Bangun Desa, Bangun Indonesia', termasuk pembangunan infrastruktur dasar, penguatan akses internet dan listrik pedesaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Samsul menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencapai target tersebut. Ia menyebut, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Komdigi kini turut berperan aktif memperluas akses layanan di desa.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Jalan, irigasi, listrik, dan internet di desa harus dikerjakan bersama. Prinsipnya gotong royong antar kementerian untuk kesejahteraan desa,” ujarnya.

Kopdes Merah Putih juga diharapkan menjadi jembatan antara petani dan pasar modern melalui model kerja sama seperti kontrak farming. Dengan kepastian pasar, petani dapat meningkatkan produksi secara berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi tawar mereka di rantai pasok nasional.

Samsul menegaskan bahwa masa depan Indonesia berada di desa. Ia mengingatkan pentingnya mencegah urbanisasi ke kota besar secara berlebihan dan lebih baik menciptakan lapangan kerja yang layak di wilayah pedesaan.

“Masa depan pangan dan energi kita ada di desa. Karena itu, kita harus membangun ekosistem yang membuat masyarakat nyaman tinggal dan bekerja di desa, tapi dengan penghasilan setara kota,” pungkas dia.

Melalui Kopdes Merah Putih, dana desa, serta integrasi program lintas kementerian seperti MBG, pemerintah optimistis mampu mempercepat terwujudnya desa mandiri dan swasembada pangan. Desa bukan lagi sekadar penerima program, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan dan kemandirian ekonomi nasional.

BANDUNG - GP Ansor meluncurkan Gerakan Ekonomi Rakyat melalui Pembentukan Kelompok Usaha Gotong Royong. Peluncuran kelompok usaha untuk membangun pertumbuhan perekonomian berbasis desa dan menciptakan lapangan pekerjaan ini dilakukan di Dome Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/10/2025).

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H Addin Jauharudin mengatakan, gerakan ini menggunakan pendekatan korporasi, ekonomi, komunitas, dan individu, yang bahu-membahu bergotong royong membangun fondasi ekonomi rakyat yang kokoh. "Gerakan Ekonomi Rakyat yang kita luncurkan bersama hari ini memiliki program unggulan yaitu Kelompok Usaha Gotong Royong dengan sektor usaha membangun Kampung Peternakan Ayam Terpadu di 22.800 desa/kelurahan di seluruh Indonesia,” kata Addin. Mentan Pede Buka 1,6 Juta Lapangan Kerja lewat Hilirisasi Pertanian dan Perkebunan

Program diproyeksikan membentuk 100 kader per desa yang akan menjadi penggerak ekonomi produktif, 100 ekor ayam per kader. Ini artinya akan ada 10.000 ekor ayam per desa, produksi nasional mencapai 228 juta ekor ayam per panen, atau setara dengan 342.000 ton per panen. Dalam rentang setahun, total produksi mencapai 2,05 juta ton, nilai ekonomi hingga Rp 115 triliun per tahun, lapangan kerja baru untuk 1,5 juta orang hingga kontribusi terhadap pemenuhan gizi nasional sebesar 0.8%.

Menurut Addin, visi jangka panjang gerakan ini adalah mengintegrasikan seluruh rantai nilai usaha peternakan ayam, dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, tidak hanya petani atau peternak kecil yang diuntungkan, tetapi seluruh ekosistem ekonomi mulai dari pakan ternak, pemeliharaan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran akan terhubung dalam satu sistem yang saling memperkuat.

Dalam acara tersebut, hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan H Zulkifli Hasan. Dalam arahannya Zulhas mengatakan apa yang sudah dilakukan GP Ansor hari ini, yakni bergerak dalam sektor pangan, sama dengan konsep pemberdayaan Pemerintahan Prabowo Subianto.

“Pangan menyangkut sepertiga penduduk Indonesia, petani kita. Menyangkut peternak dan nelayan kita. Ini harus dibereskan. Buktinya satu tahun ini, kalau kita dulu impor, kita sudah surplus 4 juta ton. Pangan akan menyelesaikan banyak hal. Sebentar lagi petani akan maju. Intinya adalah dalam kepemimpinan pemberdayaan. Seperti yang dilakukan GP Ansor,” katanya. Ketum GP Ansor Paparkan Skema Bisnis Berbasis Perdesaan

Ia menegaskan bahwa itu bisa tercapai manakala gerakan ekonomi rakyat jalan, akan membuat Indonesia terang benderang. “Kata kunci adalah persatuan. Oleh karena ajak yang tidak mau. Kita adalah saudara sebangsa setanah air. Kita bisa kalau bersama-sama dan bersatu,” terangnya.

Bupati Kabupaten Bandung H Dadang Supriyatna menyambut baik langkah GP Ansor. Ia bahkan menyiapkan 4 hektare untuk pengembangan peternakan hingga pakan. “Semoga kabupaten Bandung diberkahi dengan kehadiran sahabat-sahabat GP Ansor se-Indonesia dan jangan lupa berkunjung ke tempat-tempat wisata di Bandung,” katanya.