Di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa implementasi kebijakan B50 yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan bahwa kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar. Menurutnya, kebijakan tersebut juga akan mengurangi impor solar dan berkontribusi terhadap penghematan devisa negara.

"Di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun," kata Anggia dalam konferensi pers percepatan program strategis pemerintah di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu.

Penggunaan B50, lanjut Anggia, Indonesia secara bertahap dapat mengurangi impor. Nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu ketika pemerintah masih mengimplementasikan mandatori B40.

Dengan penghematan devisa sebesar Rp133,3 triliun pada tahun lalu, maka penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9 persen.

Program B50 juga berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Dengan demikian, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita," jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan B50 juga sangat relevan dengan kondisi saat ini, ketika harga minyak dunia berfluktuasi seiring perkembangan geopolitik global dan turut mempengaruhi harga energi di Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, Anggia menyebut pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dengan memanfaatkan sumber daya domestik, sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Anggia mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan serangkaian uji coba B50 sejak tahun lalu.

Ia menjelaskan bahwa uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada Semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.

"Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa Implementasi ini akan dilakukan serentak," imbuh Anggia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengklaim penerapan kebijakan fleksibilitas kerja atau work from home ( WFH ) Aparatur Sipil Negara ( ASN ) berhasil mendorong efisiensi anggaran negara hingga Rp1,95 triliun. Menteri PANRB, Rini Widyantini mengatakan, penghematan tersebut berasal dari efisiensi perjalanan dinas selama pelaksanaan fleksibilitas kerja ASN pada periode April 2026. Selain itu, pemerintah juga mencatat penghematan utilitas sebesar Rp65,6 miliar.

"Hasil evaluasi mencatat capaian efisiensi yang signifikan. Perjalanan dinas dapat diefisiensikan sebesar Rp1,95 triliun dan utilitas pemerintah dihemat Rp65,6 miliar," ujar Rini dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Menurut Rini, fleksibilitas kerja ASN bukan sekadar pengaturan lokasi bekerja, melainkan bagian dari transformasi sistem kerja pemerintahan yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

"Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya," katanya.

Kementerian PANRB juga mencatat percepatan digitalisasi birokrasi selama penerapan WFH ASN. Salah satunya terlihat dari kenaikan sebanyak 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional.

Indonesia Bisa Hemat 10 Juta Liter BBM, asal ASN Disiplin WFH Sehari Seminggu



Di sisi lain, pemerintah mengklaim kualitas pelayanan publik tetap terjaga selama penerapan sistem kerja fleksibel. Sebanyak 95 persen layanan publik disebut tetap stabil bahkan meningkat, sementara pengaduan masyarakat tetap tertangani melalui kanal resmi.

Rini menegaskan transformasi budaya kerja ASN perlu ditopang Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, serta pembayaran digital pemerintah.

"Transformasi budaya kerja harus mendorong ASN bekerja lebih efektif, agile, dan berorientasi hasil. Fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, justru harus memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas kinerja," jelasnya.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan dalam penerapan kebijakan tersebut, terutama terkait penguatan budaya kerja digital dan pola koordinasi antarunit maupun antarinstansi.

Pemerintah berharap fleksibilitas kerja ASN dapat memperkuat efektivitas birokrasi, mempercepat transformasi digital pemerintahan, sekaligus mendukung efisiensi dan keberlanjutan lingkungan.

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mencatat perolehan reduksi emisi sebesar 4,1 ton CO2e atau 2,5 kg CO2e per pegawai melalui program Clean Energy Day (CED) 2026.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan program CED 2026 diikuti secara aktif sebanyak 2.214 pegawai.

"Penerapan electrifying lifestyle atau gaya hidup listrik di lingkungan kerja itu dilaksanakan pada 17 April, 24 April, dan 8 Mei 2026 melalui berbagai aksi nyata rendah emisi, seperti penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, berjalan kaki, dan bersepeda menuju tempat kerja," jelasnya.

Selain dampak positif terhadap lingkungan, program ini juga menghasilkan efisiensi biaya energi sebesar Rp205 juta dan penghematan 16.699 liter BBM.

Bernadus mengatakan Clean Energy Day merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat kesadaran kolektif pegawai terhadap pentingnya transisi energi dan penerapan gaya hidup rendah emisi.

"Clean Energy Day bukan sekadar kampanye sesaat, tetapi bagian dari transformasi budaya perusahaan menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan PLN IP terus mendorong implementasi transisi energi tidak hanya melalui pengembangan pembangkit yang lebih bersih, tetapi juga melalui perubahan perilaku sehari-hari yang memberikan dampak langsung terhadap lingkungan.

Sementara itu, Direktur Manajemen Human Capital & Administrasi PLN Indonesia Power Ridho Hutomo menegaskan CED juga menjadi sarana penguatan budaya perusahaan yang sehat, adaptif, dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

Menurut dia, program ini menunjukkan bahwa langkah kecil yang dilakukan bersama dapat memberikan dampak besar.

"Aktivitas seperti menggunakan transportasi publik, kendaraan listrik, atau bersepeda menuju kantor tidak hanya membantu mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih sehat, nyaman, dan produktif bagi pegawai," ujarnya.

Ridho menambahkan tingginya antusiasme pegawai dalam program mencerminkan semakin tumbuhnya kesadaran insan perusahaan terhadap pentingnya gaya hidup rendah emisi sebagai bagian dari dukungan perusahaan terhadap agenda transisi energi nasional.

"PLN Indonesia Power akan terus mengembangkan berbagai program keberlanjutan berbasis partisipasi pegawai guna memperkuat implementasi electrifying lifestyle dan mendukung terciptanya ekosistem energi bersih di Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

... efisiensi anggaran tetap harus mempertimbangkan dimensi humanis, yakni memastikan kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Negara perlu tetap hadir, terutama bagi kelompok rentan yang paling terdampak tekanan ekonomi gl

Jakarta (ANTARA) - Efisiensi anggaran dalam keuangan negara tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai kebijakan administratif rutin, melainkan telah menjadi kebutuhan strategis yang menuntut ketepatan arah serta kedalaman analisis.

Di tengah ketidakpastian global, kebijakan fiskal tidak hanya berbicara tentang penghematan, tetapi juga tentang bagaimana negara menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa kehilangan kemampuan merespons krisis. Karena itu, efisiensi anggaran perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, sebagai instrumen untuk menyeimbangkan realitas fiskal dengan kebutuhan ruang fiskal yang kian mendesak.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan disiplin fiskal yang cukup baik, terutama setelah berhasil menurunkan defisit APBN kembali di bawah 3 persen pascapandemi. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta mencerminkan ruang fiskal yang longgar. Tekanan global yang meningkat, khususnya akibat konflik geopolitik dan volatilitas harga energi, mulai menguji ketahanan fiskal nasional secara lebih serius.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025), defisit APBN tahun 2026 direncanakan berada pada kisaran 2,6–2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan kebutuhan pembiayaan yang tetap tinggi. Rasio utang pemerintah berada di sekitar 39–40 persen terhadap PDB. Ini masih dalam batas aman, tetapi menunjukkan tekanan pembiayaan yang terus meningkat. Pada saat yang sama, tax ratio Indonesia masih berkisar 10–10,5 persen terhadap PDB (Kemenkeu, 2024), jauh di bawah rata-rata negara maju yang berada di atas 30 persen (OECD, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia masih tersedia, tetapi semakin terbatas dan rentan terhadap guncangan eksternal. Dalam konteks ini, efisiensi anggaran tidak cukup dipahami sebagai langkah penghematan jangka pendek, tetapi harus menjadi strategi yang mampu menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memastikan efektivitas belanja negara.

Krisis Energi

Tekanan terhadap fiskal Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika energi global, terutama akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketegangan tersebut mendorong volatilitas harga minyak dunia yang berdampak langsung pada meningkatnya beban subsidi energi. International Energy Agency (IEA, 2024) mencatat bahwa dalam situasi konflik, harga minyak dapat melonjak hingga 20–30 persen dalam waktu singkat.

Pengalaman Indonesia pada 2022 menunjukkan bahwa lonjakan harga energi mampu mendorong belanja subsidi dan kompensasi melampaui Rp500 triliun (Kemenkeu, 2023). Selain itu, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi sekitar Rp3–4 triliun (Kemenkeu, 2022). Tekanan ini tidak hanya memperbesar defisit, tetapi juga mengurangi fleksibilitas fiskal dalam mendanai berbagai program prioritas.

Di sisi lain, tekanan eksternal juga datang dari kebijakan moneter global. International Monetary Fund (IMF, 2025) menyebutkan bahwa suku bunga tinggi di negara maju meningkatkan risiko capital outflow dari negara berkembang, yang pada akhirnya mendorong kenaikan biaya utang pemerintah. Kombinasi tekanan energi dan finansial tersebut secara simultan mempersempit ruang fiskal nasional.

Efisiensi Kinerja

Dalam menghadapi tekanan tersebut, efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Namun, efisiensi tidak semata dimaknai sebagai pengurangan belanja, melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas penggunaan anggaran agar lebih produktif dan berdampak nyata.

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu contoh efisiensi operasional yang mulai diterapkan. Studi McKinsey & Company (2023) menunjukkan bahwa penerapan pola kerja fleksibel berbasis digital dapat menurunkan biaya operasional hingga 20 persen serta meningkatkan produktivitas sebesar 10–15 persen apabila didukung sistem yang memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kinerja.

Namun demikian, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2024) mengingatkan bahwa pemotongan anggaran tanpa reformasi struktural berisiko menurunkan kualitas layanan publik. Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut muncul karena struktur belanja masih didominasi belanja rutin yang relatif rigid.

Karena itu, efisiensi yang efektif perlu diarahkan pada perbaikan kualitas belanja, antara lain melalui digitalisasi layanan publik, integrasi program, serta penguatan belanja produktif. Asian Development Bank (ADB, 2024) mencatat bahwa belanja infrastruktur memiliki multiplier effect hingga 1,5–2 kali terhadap PDB, sehingga realokasi anggaran ke sektor ini berpotensi meningkatkan efektivitas fiskal secara signifikan.

Ketahanan Fiskal

Ruang fiskal merupakan elemen kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian global, ruang fiskal menentukan kemampuan pemerintah merespons krisis tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.

Meskipun rasio utang Indonesia masih relatif aman, tekanan terhadap ruang fiskal terus meningkat seiring kebutuhan belanja yang semakin besar. World Bank (2024) mencatat bahwa negara berkembang dengan ruang fiskal terbatas cenderung lebih rentan terhadap guncangan eksternal, terutama ketika masih bergantung pada subsidi energi dalam skala besar.

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa reformasi fiskal menjadi kunci dalam memperluas ruang fiskal. Arab Saudi melakukan diversifikasi ekonomi dan reformasi perpajakan pascakrisis minyak 2014, sementara Uni Emirat Arab menekan biaya birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Mesir juga berhasil mengurangi beban fiskal lewat reformasi subsidi energi secara bertahap.

Studi International Institute for Sustainable Development (IISD, 2023) menunjukkan bahwa reformasi subsidi energi dapat menghemat hingga 2–3 persen PDB di negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, potensi tersebut setara dengan ratusan triliun rupiah yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas ruang fiskal.

Selain itu, peningkatan tax ratio menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal. International Monetary Fund (2024) mencatat bahwa kenaikan tax ratio sebesar 2–3 persen terhadap PDB dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan fiskal negara berkembang dalam jangka menengah.

Menjaga Keseimbangan

Pada akhirnya, efisiensi anggaran adalah upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas fiskal negara. Kebijakan yang terlalu berorientasi pada penghematan berisiko menurunkan kualitas layanan publik, sementara kebijakan yang terlalu ekspansif dapat meningkatkan risiko fiskal.

Pendekatan yang seimbang menuntut kebijakan yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga efektif secara ekonomi dan sosial. Asian Development Bank (2023) menegaskan bahwa kualitas belanja publik memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi serta pengurangan kemiskinan.

Dalam konteks tersebut, efisiensi anggaran tetap harus mempertimbangkan dimensi humanis, yakni memastikan kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Negara perlu tetap hadir, terutama bagi kelompok rentan yang paling terdampak tekanan ekonomi global.

Dengan demikian, efisiensi anggaran bukan sekadar instrumen teknis, melainkan bagian dari strategi besar menjaga keberlanjutan fiskal. Ia mencerminkan kemampuan negara mengelola keterbatasan secara bijak sekaligus memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

*) Dr. M. Lucky Akbar, Sos, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto menilai keputusan pemerintah untuk tetap mempertahankan harga BBM subsidi merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan energi yang masih tinggi di masyarakat.

“Ini kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kenapa? Karena dalam situasi sekarang ini, BBM menjadi sangat penting. Jika ada kenaikan, maka yang terjadi adalah daya beli akan turun, inflasi akan naik, dan situasi ekonomi masyarakat yang tidak akan sehat,” kata Wihadi dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi saat ini, peran BBM masih sangat dominan dalam menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari transportasi hingga distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, setiap perubahan harga akan langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.

Mengenai ketersediaan pasokan, ia turut memastikan bahwa stok BBM dalam kondisi aman dan tidak perlu dikhawatirkan. Menurutnya, pasokan tetap berjalan lancar dan tidak terdampak oleh dinamika jalur distribusi di Selat Hormuz, karena Indonesia juga memiliki sumber pasokan dari wilayah lain.

Adapun terkait dengan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) untuk penghematan BBM, Wihadi memandang langkah yang diambil pemerintah merupakan keputusan yang tepat dalam rangka mendorong efisiensi, khususnya dalam penggunaan energi dan anggaran.

Pengalaman penerapan WFH pada masa pandemi COVID-19 sebelumnya, ujar Wihadi, menunjukkan bahwa pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik. Aktivitas di sektor-sektor vital seperti keamanan dan kesehatan juga tetap berlangsung tanpa hambatan berarti.

Ia menambahkan, kebijakan WFH juga tidak hanya berkaitan dengan penghematan BBM, tetapi juga berhubungan dengan penggunaan energi lain seperti listrik yang selama ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi saat ini juga memungkinkan berbagai aktivitas kerja dan koordinasi dilakukan secara jarak jauh. Hal tersebut dinilai dapat mengurangi kebutuhan mobilitas tanpa mengganggu efektivitas kerja.

Wihadi pun menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah akan terus mendorong dan menjalankan kebijakan dengan optimal sekaligus menjaga stabilitas domestik di tengah situasi yang masih diliputi ketidakpastian global seperti saat ini.

“DPR maupun pemerintah berkomitmen untuk tetap bekerja dengan maksimal. Dalam situasi sekarang ini, bagaimana kita bersama-sama menangani krisis energi dan kita hapatkan untuk tetap exist dan survive,” kata Wihadi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - Penghematan konsumsi bahan bakar minyak ( BBM ) dapat dilakukan lewat pengalihan anggaran operasional pemerintah menjadi subsidi tepat sasaran. Langkah ini dinilai lebih efektif menjaga daya beli masyarakat dibandingkan menaikkan harga di pasar.

Ekonom Universitas Surabaya (Ubaya), Firman Rosjadi Djoemadi, mengungkapkan, efisiensi energi di internal birokrasi menciptakan ruang fiskal yang lebih luas. Penghematan biaya perjalanan dinas dan listrik kantor menjadi kunci penguatan modal masyarakat. "Pemerintah sebenarnya punya ruang fiskal yang lebih baik. Dana itu bisa digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," katanya, Kamis (2/5/2026). WFH Jumat: Solusi Krisis Energi atau Sekadar Ilusi ‘Long Weekend’?

Ia menyarankan penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menekan konsumsi energi nasional secara signifikan. Pengurangan mobilitas tersebut secara otomatis memangkas beban belanja BBM pada sektor transportasi publik. "Work from anywhere oleh ASN itu bisa mengurangi biaya listrik, bisa biaya transport," terangnya

Selain penghematan di sektor publik, Firman menekankan pentingnya beralih ke gas alam cair atau LNG untuk mengurangi beban impor. Optimalisasi cadangan gas domestik dapat menjadi substitusi langsung bagi konsumsi elpiji dan minyak bumi. "Kita punya cadangan domestik yang besar. Itu bisa segera digunakan untuk menggantikan LPG," ujarnya.

Ia mendorong percepatan infrastruktur gas perkotaan sebagai strategi ketahanan energi jangka panjang yang paling realistis. Hal ini dianggap lebih mendesak mengingat ketergantungan impor bahan bakar fosil yang masih sangat tinggi. "Langkah ketahanan energi yang paling realistis adalah percepatan penggunaan gas LNG," tegasnya.

Terkait adaptasi industri, Firman berpendapat bahwa sektor manufaktur memiliki keterbatasan dalam penghematan energi jangka pendek. Menurutnya, efisiensi di sektor industri sebaiknya tidak menyentuh proses produksi utama agar output ekonomi tidak anjlok. "Industri penghematannya bukan di energi tapi di hal lain. Jika industri sampai menghemat energi, produksinya akan terkendala," ungkapnya.

Ia menambahkan penghematan di sektor industri hanya bisa dilakukan pada fasilitas pendukung di luar jalur mesin produksi. Pengaturan listrik pada area perkantoran pabrik menjadi area yang paling mungkin dilakukan penyesuaian. "Kalau proses produksi saya kira malah tidak bagus kalau dia harus dikurangi energinya," imbuhnya. Imbau Mobil Maksimal Isi BBM 50 Liter per Hari, Bahlil: Saya Mantan Sopir Angkot, Mohon Bijak

Strategi terakhir adalah pemberian insentif masif untuk konversi kendaraan listrik untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Skema bantuan harga jual dinilai lebih diterima publik ketimbang kebijakan yang bersifat menekan atau disinsentif. "Skema insentif beralih ke kendaraan listrik itu yang pemerintah harus berani dan dipermudah," ucapnya.

Firman menilai faktor psikologis masyarakat yang cemas terhadap krisis energi global harus direspons dengan kebijakan yang meringankan. Pemberian kemudahan akses energi terbarukan akan mempercepat transisi tanpa memicu gejolak sosial. "Untuk saat ini saya kira lebih baik insentif karena psikologis masyarakat sedang cemas," tuturnya.

Yang penting adalah WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan harus memastikan juga seluruh ASN bekerja sesuai dengan output-nya,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak akan mengganggu pelayanan publik.

“Yang penting adalah WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan harus memastikan juga seluruh ASN bekerja sesuai dengan output-nya,” kata Bima Arya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, penerapan WFH akan diatur secara selektif agar tidak berdampak pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurut dia, sektor pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, dinas perhubungan, dan satuan polisi pamong praja tetap harus berjalan normal dan tidak dapat menerapkan kebijakan tersebut secara penuh.

Bima Arya menambahkan, Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan aturan teknis melalui surat edaran untuk mengatur pelaksanaan WFH di daerah.

Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai kelonggaran bekerja yang justru menurunkan produktivitas.

“Kita berharap tentu WFH ini tidak lantas kemudian mendorong para ASN justru untuk keluar rumah. Bukan kemudian malah menjadi seperti hari libur nasional,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah juga akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan ASN tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan.

“Kalau tidak melaksanakan tugas, meninggalkan tugas, ada aturan kepegawaian,” ungkap Bima.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan merumuskan dan menjabarkan aturan teknis agar pelaksanaan WFH berjalan sesuai dengan tujuan penghematan energi.

Menurutnya, pelaksanaan WFH kemungkinan dapat dimulai dalam waktu dekat setelah keputusan resmi ditetapkan oleh pemerintah.

Bima Arya menyebut pemerintah saat ini masih menunggu keputusan terkait pelaksanaan WFH yang akan ditetapkan melalui koordinasi lintas kementerian.

“Sesegera mungkin, kami masih menunggu keputusan arahan dari Bapak Presiden melalui Menko Perekonomian terkait WFH,” ucapnya.

Sementara itu, kebijakan WFH dirancang sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global, termasuk untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tanpa mengurangi kinerja aparatur.

Pemerintah juga menekankan penerapan WFH akan disesuaikan dengan karakteristik tugas masing-masing instansi, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan skema WFH direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia juga menyebutkan penerapan kebijakan tersebut untuk sektor swasta bersifat imbauan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menghadapi krisis energi akibat konflik di Timur Tengah, pemerintah mengajak masyarakat melakukan penghematan. Masyarakat diminta harus betul-betul bijak dalam menggunakan komoditas energi agar pasokan energi Indonesia akan lebih baik.

Di tengah kondisi seperti itu, penggunaan kompor induksi atau listrik bisa menjadi solusi. Selain bisa mengurangi impor LPG, penggunaan kompor induksi dipandang juga lebih efisien dan praktis.

Andi Arif, seorang pengguna kompor induksi, menilai efisiensi biaya operasional dan kemudahan fitur teknologi pemanas elektrik menjadi solusi nyata bagi rumah tangga di tengah tantangan lonjakan harga energi dunia. Penggunaan kompor induksi yang tepat juga tak membebani tagihan listrik.

“Dari sisi operasional, Andi mencatat kenaikan tagihan listriknya hanya sekitar Rp30.000 per bulan,” ungkapnya.

Ini Sederet Keunggulan Kompor Listrik Dibanding Kompor Gas



Ia menjelaskan, bahwa investasi awal kompor listrik jauh lebih ekonomis karena selain harga gas yang fluktuatif, pengguna juga tidak lagi terbebani biaya pembelian tabung gas baru. Berdasarkan perhitungannya, tambahan biaya listrik bulanan tadi sangat kompetitif jika dibandingkan dengan pengeluaran rutin untuk pengisian tabung gas yang saat ini terus merangkak naik.

Senada, Siti Sarah, pelaku UMKM katering rumahan merasakan langsung dampak positif peralihan ke kompor listrik terhadap efisiensi usaha. Menurutnya, penggunaan kompor induksi membuat biaya produksi jauh lebih hemat sehingga keuntungan yang didapat dari setiap pesanan menjadi lebih maksimal dibandingkan saat masih menggunakan LPG.

"Sejak pakai kompor listrik, pengeluaran untuk energi masak jadi lebih stabil dan murah. Sisa uangnya bisa buat tambahan modal bahan baku. Masaknya juga lebih cepat dan bersih, saya jadi lebih produktif terima banyak pesanan tiap hari," ujar Siti.

Pengguna lainnya, Hevy Prasmawati (31), seorang ibu rumah tangga, turut merasakan keunggulan kompor listrik yang menghadirkan panas lebih stabil dan merata pada masakan. Hasil masakan pun menjadi lebih presisi.

Hevy juga mengapresiasi fitur pintar seperti mode otomatis untuk menggoreng hingga mengukus, yang memberikan kemudahan sekaligus rasa aman lebih bagi penghuni rumah.

Dengan segala kemudahan dan penghematan biaya jangka panjangnya, transisi ke perangkat memasak elektrik kini dipandang bukan sekadar tren gaya hidup. Melainkan juga langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga maupun pelaku usaha kecil.

“Kompor listrik kini bukan sekadar gaya hidup, melainkan solusi nyata untuk tetap hemat di tengah tantangan energi dunia,” pungkasnya.

JAKARTA - Sri Lanka menetapkan setiap hari Rabu sebagai libur nasional bagi institusi publik, demi untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) . Hal itu lantaran negara pulau ini menghadapi kemungkinan kekurangan pasokan pasca perang AS (Amerika Serikat) dan Israel dengan Iran.

Kebijakan penghemat bahan bakar menjadi salah satu cara bagi negara-negara Asia untuk bertahan seiring memanasnya konflik Timur Tengah. "Kita harus mempersiapkan yang terburuk, tetapi berharap yang terbaik," kata Presiden, Anura Kumara Dissanaya dalam pertemuan darurat dengan pejabat senior pada hari Senin.

Ini adalah langkah terbaru dalam serangkaian tindakan penghematan yang dilakukan oleh negara-negara Asia sejak perang menghambat Selat Hormuz, yang dulu mengangkut jutaan barel minyak dari Teluk ke wilayah tersebut.

Selat Hormuz Ditutup, Negara-negara Asia Panik Berebut Pasokan BBM



Hampir 90% dari seluruh minyak dan gas yang mengalir melalui selat tersebut tahun lalu ditujukan untuk Asia, yang merupakan wilayah pengimpor minyak terbesar di dunia.

Apa yang dilakukan negara-negara Asia lain?

Di tempat lain di Asia, pihak berwenang telah mengambil berbagai langkah penghematan. Di Thailand, misalnya, pemerintah mendorong semua orang untuk mengganti setelan jas dengan kaos lengan pendek untuk mengurangi ketergantungan pada pendingin udara. Sementara di Myanmar, kendaraan pribadi hanya diizinkan beroperasi pada hari tertentu sesuai dengan plat nomor.

Lain lagi di Bangladesh, yang telah memajukan liburan Ramadan di universitas dan memperkenalkan pemadaman terjadwal untuk seluruh negeri demi menghemat energi.

Sedangkan Filipina, beberapa kantor pemerintah telah mewajibkan staf untuk bekerja dari rumah setidaknya satu hari seminggu. Selain itu Presiden Ferdinand Marcos Jr telah melarang perjalanan yang tidak penting di sektor publik.

Hemat BBM, Pemerintah Terapkan WFH ASN dan Swasta Usai Lebaran



Marcos juga mengumumkan bantuan tunai untuk petani, dan nelayan, dengan harapan membantu mereka mengatasi kenaikan harga minyak, berkisar antara 3.000-5.000 peso (USD50-USD84).

Dan Vietnam sangat mendorong warganya untuk tetap di rumah lebih sering guna menghemat bahan bakar. Pemerintah juga menyerukan kepada masyarakat untuk "mengendarai sepeda, berbagi mobil, menggunakan transportasi umum, dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi jika tidak perlu."

Jurus Sri Lanka Menghemat BBM

Sementara itu Sri Lanka menetapkan empat hari kerja yang berlaku untuk sekolah dan universitas. Akan tetapi tidak akan mempengaruhi lembaga negara yang menyediakan layanan penting, seperti otoritas kesehatan dan imigrasi, kata para pejabat.

Pihak berwenang memilih Rabu sebagai hari libur tambahan, bukan Jumat, agar kantor pemerintah tidak tutup selama tiga hari berturut-turut. Pengendara juga sekarang diwajibkan mendaftar untuk mendapatkan bahan bakar, ketika pemerintah membatasi jumlah bahan bakar yang dapat dibeli.

Kondisi ini telah memicu ketidakpuasan di antara beberapa warga Sri Lanka yang merasa bahwa kuota bahan bakar - 15 liter untuk mobil pribadi dan lima liter untuk sepeda motor - terlalu sedikit.

Mekanisme pembatasan pertama kali diterapkan pada tahun 2022 selama krisis ekonomi terburuk di negara itu yang membuatnya kehabisan cadangan devisa dan tidak mampu mengimpor barang-barang penting serta membeli cukup bahan bakar.

Harga minyak tercatat telah meroket sejak AS dan Israel mulai mengebom Iran akhir bulan lalu, dan saat ini berada di sekitar USD100 per barel.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan rencana lebih detail mengenai kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu. Langkah ini menjadi strategi utama pemerintah untuk mengantisipasi risiko seretnya pasokan minyak dunia akibat eskalasi perang di Timur Tengah.

Purbaya menyebutkan bahwa hari Jumat menjadi kandidat kuat untuk penerapan kebijakan ini bagi ASN maupun pegawai swasta. Hemat BBM, Pemerintah Terapkan WFH ASN dan Swasta Usai Lebaran

"Jumat kan ditambah Sabtu-Minggu jadi 3 hari itu lumayan tuh untuk aktivitas di rumah, dan mungkin turisme juga akan terdorong sedikit," ujar Purbaya di Kantor Pusat DJP, Sabtu (21/3)

Pemilihan hari Jumat dinilai strategis karena berdekatan dengan akhir pekan (weekend). Selain untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi menuju kantor, skema ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor turisme domestik.

Meskipun optimistis, Menkeu menekankan bahwa tidak semua sektor bisa menerapkan kebijakan ini. Pemerintah sedang mengkaji jenis pekerjaan apa saja yang tetap harus dilakukan secara luring agar produktivitas tidak menurun.

"WFH bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa dikerjakan dengan baik kalau disuruh WFH. Karena kalau kita lihat WFH pasti kabur tuh," terang Purbaya.

ASN-Swasta Bakal WFH 1 Hari Kerja dalam Seminggu usai Lebaran



Purbaya mengungkapkan, bahwa jika kebijakan WFH satu hari ini berjalan efektif setelah masa libur Lebaran, maka beban konsumsi BBM nasional dapat ditekan secara signifikan. Berdasarkan estimasi awal, penghematan energi diproyeksikan mencapai sekitar 20%.

"Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, lupa saya, tapi seperlimanya, 20 persen kira-kira," tutur Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto kepada beberapa menterinya menginstruksikan efisiensi energi menyasar kepada sektor-sektor yang spesifik sehingga kebijakan hemat energi itu berjalan tepat sasaran.

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (19/3), Presiden Prabowo menerima laporan dari beberapa menteri mengenai antisipasi pemerintah menjaga ketahanan energi nasional, khususnya di tengah ancaman krisis minyak imbas perang di negara-negara Teluk, Timur Tengah.

"Presiden membahas langkah-langkah strategis terkait rencana penghematan energi di berbagai sektor sebagai antisipasi atas dinamika politik di kawasan Timur Tengah yang dapat mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi global," kata Teddy di Jakarta, Kamis.

"Presiden menginstruksikan agar efisiensi difokuskan pada beberapa sektor spesifik guna menjaga stabilitas dan ketahanan energi dalam negeri," sambung Teddy.

Dalam rapat itu, Presiden menerima laporan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Pejabat lainnya yang turut mengikuti rapat, yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Sekretariat Presiden dalam siaran resminya menjelaskan langkah-langkah efisiensi yang diambil oleh Presiden merupakan strategi untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

"Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah berupaya memastikan kebijakan penghematan energi dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat," demikian siaran resmi Sekretariat Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, selepas rapat, Menko Bidang Perekonomian Airlangga menjelaskan rencana efisiensi itu salah satunya dengan menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) sehingga penggunaan bahan bakar minyak yang berasal dari aktivitas perjalanan masyarakat juga dapat dihemat.

Rencananya, Airlangga menyebut, skema WFH itu akan diberlakukan selama 1 hari dalam periode 5 hari kerja.

"Teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN (aparatur sipil negara, red.), tetapi juga swasta, dan juga pemda-pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," ujar Airlangga.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (19/3/2026) sore ini. Pertemuan digelar guna membahas langkah-langkah strategis penghematan energi nasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan pertemuan tersebut difokuskan pada upaya pemerintah dalam mengantisipasi dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi dunia.

Dalam pembahasannya, Presiden menekankan pentingnya langkah antisipatif yang terukur untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah situasi global yang dinamis.

“Presiden membahas langkah-langkah strategis terkait rencana penghematan energi di berbagai sektor, sebagai antisipasi atas dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dapat mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi global,” tulis Sekretaris Kabinet.

Lebih lanjut, Presiden menginstruksikan agar kebijakan efisiensi energi difokuskan pada sektor-sektor spesifik yang memiliki dampak signifikan terhadap konsumsi energi nasional.

Lihat video: Hemat BBM, Presiden Prabowo Dorong ASN & Pejabat Negara WFH



“Presiden menginstruksikan agar efisiensi difokuskan pada beberapa sektor spesifik guna menjaga stabilitas dan ketahanan energi dalam negeri,” lanjut Seskab.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah berupaya memastikan kebijakan penghematan energi dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.