Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mengungkap temuan dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal (balepress) di Jakarta dan Kalimantan Barat. Terduga pemilik dan pengedar barang ilegal ini masih dalam pengejaran.

Penindakan di Jakarta dan Kalimantan Barat ini dilakukan terpisah. Awalnya, otoritas kepabenan dan cukai menemukan adanya 43 peti kemas yang diduga mengangkut impor pakaian bekas ilegal di Tanjung Priok, Jakarta. Dari temuan itu, penindakan dilanjutkan ke Kalimantan Barat dan menemukan dua gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan balepress dalam jumlah besar.

"Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat,serta pihak terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa kegiatan penindakan ini bermula dari laporan intelijen atas dugaan pengiriman balepress menggunakan kapal rute Pontianak-Tanjung Priok. Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal, sebanyak 46 kontainer berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mengangkut general cargo, barang pindahan, serta mie instan, kemudian dipindai lebih lanjut dengan mesin scanner.

Hasilnya, 43 dari 46 kontainer ditemukan terindikasi berisi balepress. Sampai Senin (22/6/2026) sore, pemeriksaan fisik telah dilakukan terhadap 19 dari total 43 peti kemas dengan isi 2.067 bale meliputi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas.

"[Estimasi awal] total muatan pada 43 kontainer diperkenalkan mencapai 4.687 bale dengan nilai ekonomi sekitar Rp37,5 miliar," ungkapnya.

Berdasarkan hasil temuan di Tanjung Priok, Bea Cukai melakukan tindak lanjut dengan menelusuri asal usul barang di Kalimantan Barat. Otoritas lalu menelusuri asal barang hingga dua gudang yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah.

Dari dua penindakan di Kalimantan Barat ini, tim gabungan mengamankan 2.060 bale pakaian bekas ilegal dengan nilai ekonomis sekitar Rp8 juta per bale. Total nilai barang diperkirakan mencapai Rp16,48 miliar.

Sampai saat ini, lanjut Purbaya, Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan dan distribusi barang ilegal tersebut. Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta.

Tidak hanya itu, Purbaya mengaku tengah mencari cara hukum untuk menahan kapal yang diduga terlibat dalam peredaran pakaian bekas impor ilegal ini. Ke depan, Purbaya juga menyatakan bakal menambah efek jera bagi pelaku peredaran barang ilegal ini.

"Saya yakin di masa lalu dia hanya lepas, yang ditahan barang-barangnya saja. Sekarang kami akan lakukan seperti di darat. Kalau ada produsen, penjual, pelaku rokok ilegal, sekarang ditahan mobil dan sopirnya untuk menimbulkan efek jera. Di sini [pelabuhan] juga sama, saya akan kerjakan seperti itu," tegas Purbaya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama menyebut pakaian bekas ini tidak langsung masuk ke Indonesia dari negara lain, melainkan melalui transit di kawasan perbatasan.

"Ini sedikit demi sedikit dikumpulkan. Terbukti kami bisa mendapatkan gudang penimbunannya. Nah, dari gudang penimbunan ini diangkut melalui kapal," jelas Djaka.

Sebagai tindak lanjut, praktik impor pakaian bekas ilegal ini diduga melanggar ketentuan Pasal 103 huruf d juncto Pasal 102 huruf a Undang-Undang (UU) No.17/2006 tentang Kepabeanan juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Upaya penindakan ini turut melibatkan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Kejaksaan, serta Korwas Penyidik Polri.

JAKARTA - Bareskrim Polri membongkar penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi di berbagai wilayah. Sejak operasi digelar Bareskrim berhasil mengungkap 755 kasus dan menangkap lebih dari 672 tersangka.

Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan mengapresiasi capain besar Bareskrim Polri dalam mengungkap penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi tersebut.

"Kita harapkan operasi besar-besaran ini bisa menjaga perekonomian tetap kondusif dan menjaga stabilitasi harga BBM dan elpiji bersubsidi," katanya di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut peran Polri dalam menjaga stabilitas harga BBM dan elpiji sangat penting. Apalagi saat ini BBM menjadi sorotan dunia yang dikhawatirkan terjadi kelangkaan sebagai dampak perang global di Timur Tengah.

"Kita percaya kehadiran Polri sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional," kata Direktur Eksekutif Lemkapi ini.

Sebelumnya, Wakabareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengungkapkan perkara ini diungkap sepanjang 2025 hingga awal 2026. Menurut Syaifuddin, pengusutan perkara ini dilakukan sebagai bentuk mencegah gangguan di tengah krisis energi akibat dampak konflik global yang terjadi.

Barang bukti yang disita Bareskrim bersama Polda jajaran periode 2025 tersebut sebanyak 1.182.388 liter jenis solar, jenis Pertalite sebanyak 127.019 liter, gas 3 kilo sebanyak 17.516 tabung.

Kemudian gas 5,5 kilogram sebanyak 516 kilogram, gas 12 kilogram sebanyak 4.945 tabung, gas 50 kilogram sebanyak 422 tabung, kendaraan roda 4 dan roda 6 sebanyak 353 unit.

Pada 2026, Bareskrim mengungkap kasus di 97 TKP dengan total 89 tersangka yang ditangkap. Adapun rincian barang bukti yang telah disita pada periode ini yakni solar sebanyak 112.663 liter, gas 3 kilogram sebanyak 7.096, gas 5,5 kilogram sebanyam 425 tabung.

Lalu, gas 12 kilogram sebanyak 3.113 tabung, kemudian gas 50 kilogram sebanyak 315 tabung. Kemudian kendaraan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan baik roda 4 ataupun roda 6 sebanyak 79 unit.

New Delhi (ANTARA) - Pemerintah federal India telah meminta negara bagian untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mengendalikan praktik-praktik ilegal seperti penimbunan dan perdagangan gelap gas petroleum cair atau elpiji dan produk-produk minyak bumi lainnya, demikian disampaikan oleh para pejabat pada Jumat (3/4).

Kementerian Perminyakan dan Gas Alam India telah menyurati seluruh negara bagian, mendesak pemerintah setempat untuk mengintensifkan strategi komunikasi mereka guna mencegah aksi panic buying serta penimbunan elpiji dan produk-produk minyak bumi di seluruh negeri.

Negara bagian diminta untuk meningkatkan komunikasi publik yang proaktif dan teratur guna memastikan penyebaran informasi akurat dengan tepat waktu melalui media sosial dan media elektronik.

Kementerian tersebut juga meminta negara bagian untuk menjaga kewaspadaan tinggi terhadap tindakan penimbunan, pengalihan, dan penyebaran hoaks yang dapat memicu kepanikan yang tidak perlu.

Konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah telah memicu kelangkaan elpiji di India karena pengurangan lalu lintas laut melalui rute pengiriman minyak utama, yakni Selat Hormuz.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia meminta para oknum untuk tidak menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah kondisi krisis energi global saat ini. Ia menekankan, negara tengah membutuhkan sikap bijak dari para warga.

Hal itu disampaikan Bahlil saat disinggung respons Pemerintah bila ada oknum penimbunBBM, usai meninjau ketersediaan minyak di salah satu SPBU Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2026).

"Saya mohon kepada saudara-saudara saya yang oknum-oknum mau melakukan penimbunan, mohon lihatlah Ibu Pertiwi sekarang lagi membutuhkan anak-anak Ibu Pertiwi yang bijak," ujar Bahlil.

Stok BBM Indonesia Cukup untuk 23 Hari, Bahlil: Nggak Perlu Panic Buying



Ketua Umum Partai Golkar ini menilai, perbuatan yang tidak patut tidak akan dilakukan bila masyarakat cinta Indonesia. Untuk itu, ia memohon oknum tak melakukan penimbunan BBM.

"Kalau kita cinta negara kita, kalau kita cinta rakyat kita, janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Cara-cara itu, saya mohon, udahlah jangan kita lanjutkan, ya," tegasnya.

Bahlil menegaskan, Pemerintah tak akan bisa bekerja sendirian dalam memastikan ketersediaan BBM. Menurutnya, perlu ada kerja kolaborasi untuk menjaga pasokan BBM.

Daftar Ketersediaan Cadangan Energi RI di Tengah Perang AS-Iran, dari Stok Gas Elpiji hingga BBM



"Saya mengajak, ayo kita sama-sama semua untuk kita mengawal negara kita. Kami bisa mendatangkan minyak seperti apa yang telah kami lakukan dalam waktu beberapa bulan terakhir, dalam kondisi krisis," ujar Bahlil.

"Tetapi kalau rakyat tidak bisa memakai ini dengan bijak, ya berarti 'kan tidak saling mendukung. Itu kira-kira, ya. Jadi kami mesti saling mendukung dengan rakyat," pungkasnya.

PT Pertamina (Persero) menyiapkan sejumlah strategi mitigasi sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan energi di tengah dinamika global dan konflik Timur Tengah saat ini.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan langkah dan skenario operasional Pertamina sebagai respons atas kondisi terkini, dengan tetap mengupayakan kelancaran pasokan serta penyaluran BBM maupun LPG untuk masyarakat.

"Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina telah menjalankan rencana mitigasi dan contingency plan, supaya pasokan energi tetap berjalan dengan baik," ujar Baron.

Salah satu strategi tersebut adalah diversifikasi sumber pasokan energi, sehingga tidak bergantung pada satu wilayah atau negara tertentu. Strategi ini diharapkan bisa menjaga stabilitas pasokan apabila terjadi gangguan pada jalur distribusi atau dinamika geopolitik di kawasan tertentu.

Selain itu, Pertamina juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah guna memastikan optimalisasi pasokan energi nasional serta mendukung kebijakan strategis di sektor energi.

Sementara dalam menjaga distribusi energi kepada masyarakat, Pertamina terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi di lapangan.

"Pertamina bersama aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah, terus melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan lancar. Kami juga mendukung penegakan hukum terhadap praktik penimbunan maupun penyalahgunaan energi," tutur Baron.

Ia menambahkan, dinamika global yang sedang terjadi merupakan faktor eksternal yang perlu dihadapi bersama, baik oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Untuk itu, Pertamina akan terus memaksimalkan berbagai langkah guna menjaga ketersediaan energi nasional.

Pada saat bersamaan, masyarakat diimbau untuk bijak menggunakan energi, baik BBM dan LPG, serta melakukan penghematan sesuai kebutuhan. Antara lain, dengan penggunaan alternatif energi dalam kegiatan sehari-hari, seperti penggunaan peralatan listrik rumah tangga untuk memasak maupun pemanas makanan.

"Sejalan dengan imbauan Presiden, Pertamina juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggunakan energi secara bijak sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional," tutup Baron.

PT Pertamina (Persero) bersama pemerintah memastikan mengamankan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) selama masa Ramadan dan Idulfitri 2026, dan masyarakat diharapkan tidak khawatir.

Hal itu dipastikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot saat meninjau ketersediaan energi bersama Pertamina di Rest Area 379 A Batang-Semarang, Rabu (18/3). Ia menyebut, stok BBM nasional saat ini berada di atas ketentuan minimum yang telah ditetapkan pemerintah.

"Cadangan minimal sesuai regulasi adalah 21 hari. Sementara saat ini, cadangan yang kita siapkan bersifat fluktuatif, berada di kisaran 27 hingga 28 hari," ujar Yuliot.

Ia menjelaskan, angka tersebut terus dijaga melalui distribusi yang berkelanjutan, baik dari kilang domestik maupun pasokan impor. Hingga saat ini, pemerintah tetap menjalankan kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas dan menjaga ketenangan di tengah masyarakat.

Kondisi ini sejalan dengan penegasan Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron bahwa Pertamina berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional. Dalam konteks Ramadan, Pertamina juga terus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat dalam upaya memberikan pengalaman Idulfitri 2026 yang lancar, aman, dan penuh kebahagiaan.

Hal tersebut diwujudkan antara lain lewat kehadiran Serambi MyPertamina di sejumlah rest area dan wilayah wisata. Setiap tahun, fasilitas layanan ini terus ditingkatkan sebagai tempat rehat yang nyaman dan menyenangkan.

Di Serambi MyPertamina, pemudik dapat memanfaatkan layanan kesehatan seperti pemeriksaan tekanan darah, saturasi oksigen, hingga cek kondisi kesehatan dasar. Selain itu, tersedia pula fasilitas kursi pijat untuk relaksasi, serta area bermain anak guna membantu anggota keluarga melepas lelah dengan nyaman.

"Semua ini kita siapkan agar masyarakat dapat beristirahat dengan nyaman, tetap sehat, dan perjalanan mudik menjadi lebih aman dan menyenangkan," kata Yuliot.

Di sisi lain, merespons konflik Timur Tengah saat ini, Pertamina mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dan membeli sesuai kebutuhan.

"Pertamina berkoordinasi dengan entitas terkait dan aparat penegak hukum untuk menjaga distribusi energi. Bagi oknum yang melakukan penimbunan, akan ditindak tegas karena merugikan hak orang lain," pungkas Baron.

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap gudang penyimpanan sembilan bahan pokok (sembako) untuk mencegah praktik penimbunan dan menjaga stabilitas harga menjelang Lebaran 2026.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Yang paling penting bagi kami adalah memastikan distribusi dan supply chain (rantai pasok) tidak terputus,” kata Farhan di Bandung, Selasa.

Menurut Farhan, pemerintah kota bersama aparat kepolisian dan Perum Bulog melakukan pengawasan terhadap gudang penyimpanan bahan pokok untuk memastikan tidak terjadi penimbunan.

Selain itu, Pemkot Bandung juga memperketat pengawasan terhadap potensi penimbunan barang yang dapat memicu lonjakan harga di pasar.

Ia menambahkan pemerintah kota telah memiliki daftar gudang resmi beserta data stok bahan pokok yang tersimpan di dalamnya. Apabila ditemukan jumlah penyimpanan yang melebihi batas kewajaran, pemerintah akan segera mengambil tindakan.

“Kami sudah memiliki daftar gudang resmi dan stoknya. Jika ada yang melebihi kewajaran akan langsung kami tindak agar tidak terjadi penimbunan dan harga tetap dalam jangkauan yang wajar,” kata Farhan.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung Anton mengatakan pihaknya juga terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional.

Menurut dia, kepolisian akan turun langsung ke lapangan apabila ditemukan indikasi gangguan distribusi atau lonjakan harga yang tidak wajar.

“Kami selalu mengawasi dan mengecek ke lapangan. Jika memang ada hal-hal yang perlu kami intervensi, kami akan bersama-sama turun ke lapangan,” ujarnya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga menyiapkan sanksi terberat kepada salah satu agen bahan bakar minyak (BBM) industri di Denpasar, Bali, yang kedapatan melakukan penimbunan solar subsidi.

"Apabila ditemukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi lebih lanjut dan bisa sampai dengan pemutusan hubungan usaha (PHU)," kata Manajer Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi dihubungi di Denpasar, Bali, Sabtu.

Pihaknya telah melayangkan teguran dan sanksi kepada agen BBM industri itu berinisial PT LA.

Pemberian sanksi, kata dia, menyesuaikan hasil penyelidikan dengan sanksi terberat adalah PHU.

Ahad menambahkan pihaknya tidak menoleransi lembaga penyalur yang melanggar ketentuan dan melakukan kecurangan dalam pelayanan kepada konsumen.

Ia juga mengingatkan dan meminta agen BBM Industri lainnya agar menyalurkan BBM sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi kesepakatan di dalam kontrak keagenan dan aturan perundangan yang berlaku terkait bisnis minyak dan gas.

"Kami terus bersinergi dan mendukung sepenuhnya upaya serta langkah pemerintah dan aparat kepolisian untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi dan menindak tegas pelaku penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi," imbuhnya.

Di sisi lain, ia memastikan penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi Bali sesuai peruntukan sesuai yang ditetapkan pemerintah dan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam prosesnya, BUMN minyak dan gas bumi itu juga melaksanakan sinergi bersama pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum untuk memastikan BBM bersubsidi diterima oleh yang berhak.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali melakukan penyelidikan terkait indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh agen BBM industri pada 12 Desember 2025.

Penyalahgunaan tersebut terjadi di salah satu gudang di Jalan Pemelisan, Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan.

Aparat berwenang menemukan kendaraan di dalam gudang itu dengan tangki modifikasi berkapasitas 1.000 liter yang berisi solar subsidi.

Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh di dalam gudang, ditemukan solar subsidi sebanyak 9.900 liter, tiga unit mobil tangki terdiri dari satu unit berisi solar dan dua unit dalam keadaan kosong.

Kemudian enam unit tandon penyimpanan masing-masing dengan kapasitas 1.000 liter berisi solar, satu unit mobil modifikasi dengan tangki penyimpanan BBM, dan dua set mesin pompa yang terhubung dengan selang.

Setelah diinterogasi, BBM yang ada di gudang merupakan solar subsidi yang dibawa menggunakan mobil modifikasi untuk dijual kembali kepada konsumen kapal, memanfaatkan mobil tangki PT LA selaku agen BBM industri Pertamina.

Sementara itu, Polda Bali telah menetapkan lima tersangka yakni berinisial NN selaku pemilik gudang dan empat karyawan berinisial MA, ND, AG dan ED.

Petugas menjerat mereka dengan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Dinas Pangan, Dinas Perdagangan dan instansi terkait memeriksa rantai distribusi pangan dan stok harian secara berkala guna mencegah praktik penimbunan barang pascabencana hidrometeorologi di provinsi itu.

"Termasuk melakukan pemantauan harga dan stok harian di seluruh pasar utama provinsi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Sabtu.

Gubernur memberikan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha dan jaringan distribusi pangan agar tidak memanfaatkan situasi bencana dengan menaikkan harga bahan pokok maupun kebutuhan penting masyarakat lainnya.

"Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan penderitaan ini. Siapapun yang menaikkan harga secara tidak wajar akan berhadapan dengan pemerintah serta aparat penegak hukum," tegas dia.

Selain itu, Gubernur juga menginstruksikan kepada instansi terkait untuk berkoordinasi intensif dengan Bulog dan distributor besar untuk memastikan suplai beras, gula, minyak goreng, telur dan kebutuhan utama lainnya agar tetap aman.

Begitu pula kepada bupati dan wali kota di masing-masing daerah, ia meminta untuk melaksanakan sejumlah langkah konkret di antaranya operasi pasar dan gerakan pangan murah secara masif terutama di daerah yang terdampak berat.

Gubernur juga meminta dilakukan pendataan sarana industri perdagangan terdampak seperti pasar, sentra industri, pelaku industri kecil menengah (IKM) dan industri menengah besar (IMB) di daerah masing-masing.

Kemudian, lanjut dia, pemerintah kabupaten dan kota agar antisipatif dan responsif untuk menjaga ketersediaan barang pokok, barang penting dan elpiji di tengah keterbatasan akses logistik antarwilayah sehingga tidak terjadi kenaikan harga.

Mahyeldi meminta agar daerah melakukan upaya pelarangan, pengawasan dan tindakan terhadap pedagang yang menaikkan harga di atas aturan yang ditetapkan dan di luar kewajaran untuk barang pokok dan barang kebutuhan hidup lainnya.

"Tugas kita bukan hanya menanggulangi bencana, tetapi juga memastikan masyarakat dapat membeli kebutuhan harian dengan harga yang terjangkau. Ini adalah bentuk solidaritas dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat," ujarnya.

Ia menegaskan mencari keuntungan dengan menekan masyarakat dalam situasi saat ini adalah tindakan yang tidak bermoral, tidak berempati dan bisa dikenai sanksi hukum yang berat.

"Seluruh pelaku usaha, distributor, pedagang dan semua elemen masyarakat untuk menjaga empati dan solidaritas. Jangan menambah beban rakyat yang sedang berduka," tambahnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Personel gabungan Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh diturunkan ke 20 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Banda Aceh. Mereka ditugaskan memantau ketersediaan stok, pola pembelian, lonjakan antrean, hingga potensi praktik penimbunan.

Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Zulhir Destrian menuturkan bahwa pengamanan distribusi BBM menjadi prioritas. Oleh karena itu, pengawasan akan dilakukan secara intensif, dengan menurunkan personel ke seluruh titik SPBU yang berpotensi mengalami lonjakan pembelian hingga menimbulkan antrean panjang.

"Kita mulai melakukan pengawasan terhadap SPBU yang ada di Banda Aceh. Ini untuk menghindari praktik penimbunan yang juga berimplikasi pada antrean panjang pada 20 titik SPBU,” ujar Zulhir dikutip Bisnis, Kamis (4/12/2025).

Tidak hanya menempatkan personel di lapangan, kepolisian juga menggencarkan koordinasi dengan pengelola SPBU. Petugas diminta memperketat mekanisme pelayanan, termasuk lebih cermat dalam memantau pola pembelian yang tidak wajar.

Respons cepat juga ditekankan agar setiap indikasi pembelian berlebihan harus segera dilaporkan.

Di sisi lain, masyarakat turut diimbau agar membeli BBM sesuai kebutuhan agar pasokan tetap merata. Kepolisian menilai langkah ini penting untuk meredam kepanikan dan menghindari kepadatan antrean yang dapat menghambat mobilitas warga terdampak bencana.

Komunikasi lintas lembaga juga diperkuat. Polda Aceh berkoordinasi dengan Pertamina dan Dinas ESDM Aceh untuk memastikan kebijakan penyaluran di masa darurat berjalan efektif. Salah satu poin yang didorong adalah pembebasan barcode sesuai aturan gubernur.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan di SPBU serta mencegah penumpukan kendaraan.

Komunikasi juga dilakukan dengan Depo Pertamina untuk memastikan distribusi BBM dari depo ke seluruh SPBU berlangsung lancar tanpa hambatan. Dengan pendistribusian yang terjaga, kelangkaan BBM dapat dicegah dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

"Upaya pengawasan ini menjadi bagian dari komitmen Polda Aceh dalam menjaga stabilitas pascabencana, serta mencegah pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan di tengah situasi yang sedang sulit," tutur Zulhir.