Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja manufaktur Indonesia yang tercermin lewat Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur mengalami penurunan pada periode Juni 2026.

Laporan S&P Global menunjukkan indeks PMI Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. S&P Global menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur.

Sebagai informasi, PMI manufaktur dengan nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan, sedangkan data di bawah 50 menandakan kontraksi.

"Kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir menutup semester pertama 2026. Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025.," ujar Usamah Bhatti, Ekonom S&P Global Market Intelligence dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Penyebab utama penurunan PMI Manufaktur pada Juni adalah melemahnya permintaan atas barang manufaktur Indonesia. S&P mencatat, jumlah pesanan baru turun untuk pertama kali dalam tiga bulan dan pada laju tercepat dalam setahun.

Para anggota panel mengaitkan penurunan dengan melemahnya daya beli, umumnya karena tekanan harga.

Sementara itu, penurunan total pesanan baru diikuti oleh penurunan lanjutan pada pesanan ekspor baru. Bukti anekdotal mengarah pada penurunan permintaan dari pasar luar negeri karena kenaikan harga. Penurunan permintaan ekspor baru merupakan yang paling tajam sejak Agustus 2021.

Penurunan pesanan yang masuk membantu perusahaan mengurangi tumpukan pekerjaan. Sehingga volume pekerjaan yang belum terselesaikan turun untuk ketiga kali dalam empat bulan.

Selanjutnya, inflasi harga input kembali mengalami percepatan pada akhir triwulan kedua. Panelis secara umum mengaitkan kenaikan beban biaya terkini dengan kenaikan harga bahan baku dan pergerakan nilai tukar yang buruk.

Kenaikan biaya tersebut merupakan yang tertinggi kedua sepanjang survei yang dimulai pada April 2011, yang menyebabkan kenaikan besar pada harga jual dari pabrik.

"Tingkat inflasi harga jual merupakan yang paling besar sejak bulan September 2013," demikian kutipan laporan tersebut.

Tekanan harga dilaporkan juga berperan pada penundaan rantai pasokan pada bulan Juni. Waktu pengiriman dari pemasok diperpanjang selama sembilan bulan berjalan, meskipun merupakan yang paling ringan sepanjang tahun 2026.

Ke depannya, S&P menyebut tingkat keyakinan terhadap perkiraan 12 bulan mendatang akan membaik dibandingkan dengan periode Mei dan mencapai posisi tertinggi dalam tiga bulan. Optimisme tersebut didorong oleh harapan bahwa tekanan harga akan berkurang, sehingga membantu mendorong penjualan dan pertumbuhan output.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan industri hulu tekstil mengalami penurunan produksi yang signifikan. Seiring dengan itu, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

“Diperkirakan terjadi pemutusan karyawan sebesar 3.000 orang. Hal ini menjadi tanda deindustrialisasi benar-benar terjadi,” kata Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil Syauqi, dalam keterangannya yang diterima Republika, Jumat (28/11/2025).

Menurut catatannya, terdapat lima pabrik tekstil yang telah setop produksi hingga menutup usahanya pada 2025. Kelima perusahaan tersebut yakni PT Polychem Indonesia yang memproduksi tekstil di Karawang dan Tangerang; PT Asia Pacific Fibers yang memproduksi serat polyester di Karawang; PT Rayon Utama Makmur, bagian dari Sritex Group, yang memproduksi serat rayon; serta PT Susilia Indah Synthetics Fiber Industries (Sulindafin) yang memproduksi serat dan benang polyester di Tangerang.

“Tutupnya lima perusahaan tersebut disebabkan kerugian serius akibat penjualan yang tidak maksimal di pasar domestik. Banjirnya produk impor dengan harga dumping berupa kain dan benang menjadi faktor utama tutupnya perusahaan-perusahaan ini. Saat ini, enam pabrik lainnya produksinya sudah di bawah 50 persen, bahkan ada yang sudah on-off. Lima mesin polimerisasi sudah setop, tidak produksi lagi,” terangnya.

Farhan menyebut, diprediksi akan terjadi penutupan pabrik tekstil lainnya pada 2026 mendatang. Hal itu akan terjadi apabila pemerintah tidak dapat mengontrol dan memberikan transparansi kepada publik mengenai pihak-pihak yang mendapat kuota impor terbesar, yang menyebabkan banjirnya produk impor di pasar domestik.

Pemerintah, lanjutnya, tentu mengetahui setiap produk impor yang masuk melalui pelabuhan besar karena tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu).

“Data itu mudah didapatkan bagi pemerintah. Kami tinggal menunggu action-nya saja. Sebab jika tidak ada tindakan korektif, enam perusahaan lainnya akan menyusul bangkrut karena tidak bisa menjual produknya di pasar domestik. Selain itu, anggota kami tidak dapat menentukan rencana produksi tahun depan karena tidak ada transparansi kuota impor yang diberikan pemerintah,” tegasnya.
Eva Rianti

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah kasus PHK massal di Multistrada milik Michelin mencuat, kini giliran pabrik bulu mata terbesar di Indonesia, PT DI jadi sorotan. Perusahaan yang berorientasi ekspor itu disebut menutup operasi secara mendadak dan meninggalkan ribuan pekerjanya tanpa kejelasan pesangon.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan bahwa PT DI, yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen bulu mata terbesar di Tanah Air, tiba-tiba menghentikan operasional dan membuat 1.500 karyawan kehilangan pekerjaan.

"PT DI itu perusahaan bulu mata terbesar, tiba-tiba tutup, investor lari, kami minta anggota kami menggugat, dan gugatannya kemarin menang. Karena sudah banyak aset pindah tangan, itu akan kita lapor sebagai pidana, harus ada aturan ketat investor di Indonesia, mereka setidaknya ada deposit lah," ujar Andi Gani.

Ia menjelaskan bahwa gugatan terhadap perusahaan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah melalui proses panjang selama empat bulan.

"Persidangan di PN Jakpus, kemarin siang diumumkan, persidangan 4 bulan akhirnya dimenangkan KSPSI untuk menyita aset, karena perusahaan ketika mau tutup mulai jual-jual, jadi beberapa aset bisa diselamatkan untuk mengganti pesangon," katanya.

Kasus PT DI memperlihatkan sisi rapuh perlindungan terhadap pekerja di tengah ketidakpastian investasi. Meskipun serikat pekerja berhasil memenangkan gugatan penyitaan aset, perjuangan untuk memastikan hak-hak buruh benar-benar terbayar masih panjang.

"Tiba-tiba melakukan PHK di hari kerja, bayangkan 1.500 orang anggota SPSI di PT DI, pabrik bulu mata terbesar berorientasi ekspor, tutup begitu aja," ujarnya.

Ia mengungkapkan, kondisi para pekerja yang terdampak sangat memprihatinkan. Peristiwa ini menjadi pukulan berat bagi ribuan buruh yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan tersebut.

"Akhirnya lebih dari 1 tahun ribuan anggota kami susah hidupnya. 1.500 orang kami menggugat penyitaan aset untuk mengganti pesangon di pengadilan Jakarta Pusat," kata Andi Gani.

Kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah, khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), agar memperketat pengawasan terhadap investor asing yang beroperasi di Indonesia.

"Ini jadi peringatan ke pemerintah di BKPM agar tidak sembarang menerima investasi, setidaknya ada deposit lah. Ketika investor kabur, pemerintah harus punya ruang membantu buruh yang ditinggal. Kita tidak alergi terhadap investor, tapi investor perlu kekuatan yang cukup untuk bisa berinvestasi di Indonesia," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Sepatu Bata Tbk (BATA) belum lama ini mengumumkan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk menghapus kegiatan produksi sepatu. Hal itu menyusul penutupan pabrik sepatu Bata di Purwakarta pada 4 Mei 2024.

Director & Corporate Secretary BATA Hatta Tutuko mengatakan bahwa saat ini perusahaan telah berhasil melakukan transisi produksi kepada pemasok lokal di Indonesia

"Mengingat tidak adanya rencana untuk melanjutkan kembali kegiatan produksi di Perseroan, Direksi memandang perlu untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan model operasional yang berlaku saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menghapus kode KBLI No. 15201, yang berkaitan dengan industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari," tulisnya, mengutip keterbukaan informasi, Selasa (14/10/2025).

Hatta menjelaskan lebih lanjut, guna memastikan keberlangsungan pasokan produk, BATA memiliki berbagai pemasok lokal. Hal tersebut juga guna menjaga daya saing harga dan juga memastikan kualitas produk.

"Untuk menjamin standar kualitas yang konsisten, Perseroan menugaskan tim quality assurance (QA) untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa seluruh produk yang diterima telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan," jelas manajemen.

Hatta juga mengatakan bahwa tidak ada perjanjian khusus yang diberlakukan dalam proses tersebut. Pembelian dilakukan melalui purchase order dengan mengikuti prosedur standar serta syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Manajemen BATA juga menjelaskan bahwa strategi bisnis perusahaan selanjutnya adalah dengan mengoptimalisasi gerai berbasis kinerja. "Fokus utama diarahkan pada renovasi toko guna meningkatkan pengalaman pelanggan dan menarik lebih banyak pengunjung di seluruh lokasi," tulisnya.

Perusahaan juga berupaya meningkatkan profitabilitas melalui pengembangan dan penjualan koleksi produk eksklusif yang bernilai tambah. Lalu menyederhanakan kegiatan operasional dengan menerapkan langkah-langkah efisiensi biaya di seluruh lini bisnis.

Perusahaan juga selanjutnya akan melepas properti yang tidak digunakan atau tidak beroperasi untuk mendukung fleksibilitas keuangan. Selain itu, perusahaan akan memperkuat bisnis dalam jaringan yang efisien, terutama melalui kemitraan strategis dengan platform e-commerce pihak ketiga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi membubarkan Dana Pensiun PT Sepatu Bata 29 September 2025.

Hal ini dilakukan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan membubarkan Dana Pensiun PT Sepatu Bata melalui KEP-103/D.05/2025. OJK pun menyampaikan alasan pembubaran tersebut.

"Pembubaran Dana Pensiun PT Sepatu Bata dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun," sebagaimana disebut dalam pengumuman resmi, dikutip Selasa, (14/10/2025).

Selanjutnya, Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud tersebut juga menetapkan Likuidator Dana Pensiun PT Sepatu Bata. Likuidator bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun.

Adapun tim likudasi diketuai oleh Moch Isa. Sementara alamat tim likuidasi berada di Jl. RA Kartini No. 26, Cilandak Barat, DKI Jakarta, 12430, Telepon (021)-7505353.

Belum lama ini, PT Sepatu Bata Tbk (BATA) menghapus kegiatan produksi sepatu. Hal ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 25 September 2025.

"Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menghapus kegiatan usaha industri alat kaki untuk kebutuhan sehari-hari," mengutip ringkasan RUPSLB melalui keterbukaan informasi, Jumat (10/9/2025).

Selanjutnya perusahaan akan menyusun seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut.

Adapun keputusan tersebut menyusul penutupan pabrik sepatu Bata di Purwakarta pada tahun lalu. Sebanyak 233 pekerja harus kehilangan pekerjaan imbas dari penutupan ini.

Direktur Bata Hatta Tutuko mengatakan perusahaan telah melakukan berbagai upaya selama empat tahun terakhir di tengah kerugian dan tantangan industri akibat pandemi dan perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat. Namun sayang, upaya tersebut belum optimal dan berujung penutupan pabrik.

"Perseroan sudah tidak dapat melanjutkan produksi di pabrik Purwakarta, karena permintaan pelanggan terhadap jenis produk yang dibuat di Pabrik Purwakarta terus menurun dan kapasitas produksi pabrik jauh melebihi kebutuhan yang bisa diperoleh secara berkelanjutan dari pemasok lokal di Indonesia," ujar Hatta.