Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja manufaktur Indonesia yang tercermin lewat Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur mengalami penurunan pada periode Juni 2026.

Laporan S&P Global menunjukkan indeks PMI Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. S&P Global menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur.

Sebagai informasi, PMI manufaktur dengan nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan, sedangkan data di bawah 50 menandakan kontraksi.

"Kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir menutup semester pertama 2026. Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025.," ujar Usamah Bhatti, Ekonom S&P Global Market Intelligence dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Penyebab utama penurunan PMI Manufaktur pada Juni adalah melemahnya permintaan atas barang manufaktur Indonesia. S&P mencatat, jumlah pesanan baru turun untuk pertama kali dalam tiga bulan dan pada laju tercepat dalam setahun.

Para anggota panel mengaitkan penurunan dengan melemahnya daya beli, umumnya karena tekanan harga.

Sementara itu, penurunan total pesanan baru diikuti oleh penurunan lanjutan pada pesanan ekspor baru. Bukti anekdotal mengarah pada penurunan permintaan dari pasar luar negeri karena kenaikan harga. Penurunan permintaan ekspor baru merupakan yang paling tajam sejak Agustus 2021.

Penurunan pesanan yang masuk membantu perusahaan mengurangi tumpukan pekerjaan. Sehingga volume pekerjaan yang belum terselesaikan turun untuk ketiga kali dalam empat bulan.

Selanjutnya, inflasi harga input kembali mengalami percepatan pada akhir triwulan kedua. Panelis secara umum mengaitkan kenaikan beban biaya terkini dengan kenaikan harga bahan baku dan pergerakan nilai tukar yang buruk.

Kenaikan biaya tersebut merupakan yang tertinggi kedua sepanjang survei yang dimulai pada April 2011, yang menyebabkan kenaikan besar pada harga jual dari pabrik.

"Tingkat inflasi harga jual merupakan yang paling besar sejak bulan September 2013," demikian kutipan laporan tersebut.

Tekanan harga dilaporkan juga berperan pada penundaan rantai pasokan pada bulan Juni. Waktu pengiriman dari pemasok diperpanjang selama sembilan bulan berjalan, meskipun merupakan yang paling ringan sepanjang tahun 2026.

Ke depannya, S&P menyebut tingkat keyakinan terhadap perkiraan 12 bulan mendatang akan membaik dibandingkan dengan periode Mei dan mencapai posisi tertinggi dalam tiga bulan. Optimisme tersebut didorong oleh harapan bahwa tekanan harga akan berkurang, sehingga membantu mendorong penjualan dan pertumbuhan output.

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi optimistis badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sejumlah sektor di Jabar, dapat diredam oleh tingginya investasi dan masifnya pembukaan kawasan industri baru di wilayahnya.

Dedi mengungkapkan sejumlah kawasan industri di Jawa Barat kini bahkan sudah mulai membuka keran rekrutmen tenaga kerja seiring masuknya modal baru dan kesiapan beroperasinya sejumlah pabrik. Penyerapan tenaga kerja diproyeksikan-nya akan terjadi dalam skala besar pada tahun 2027.

"Rekrutmen tenaga kerja baru juga tinggi. Kawasan-kawasan industri sudah mulai rekrut sekarang. Sudah mulai jalan," ujar Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis.

Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan keyakinan tersebut didasarkan pada pemetaan berkala yang dilakukannya terhadap progres pembangunan fisik di sektor manufaktur dan industri strategis di Jawa Barat.

"Saya sudah tahu datanya. Banyak kawasan industri yang bangunannya sudah selesai dan siap beroperasi. Tinggi kok kebutuhan tenaga kerjanya," katanya.

Dedi menilai daya tarik investasi Jawa Barat yang tetap kokoh di level tertinggi menjadi benteng pertahanan krusial dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi mesin pencetak lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Investasi dan arus industri ke Jawa Barat juga tinggi," ucapnya.

Kendati yakin pasar kerja kembali bergairah, Dedi memberikan catatan kritis mengenai ketatnya standarisasi industri global. Ia mengingatkan para pencari kerja lokal untuk terus mengasah kompetensi dasar agar tidak tersisih dalam proses kurasi korporasi.

Menurutnya, daya saing sumber daya manusia (SDM) Jabar pada dasarnya mumpuni, namun seringkali tersandung masalah konektivitas dan kesiapan sistem.

"Sebenarnya daya saing sumber daya manusia kita cukup. Urusan tenaga kerja juga berkaitan dengan konektivitas dan kesiapan mengikuti sistem yang ada," tuturnya.

Ia mencontohkan, banyak komoditas pencari kerja yang justru gugur pada tahapan awal seleksi akibat mengabaikan kemampuan fundamental yang menjadi prasyarat mutlak dunia kerja.

"Seleksi tenaga kerja itu kadang-kadang ada tes matematika dasar. Misalnya hitungan sederhana, tetapi saat menjawab lupa sehingga tidak lulus. Kalau begitu ya nanti dikursuskan saja," kata Dedi.

Menyikapi realitas tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengintensifkan program pelatihan keterampilan dan standardisasi kompetensi kerja.

Langkah intervensi ini diambil guna menjamin pasokan tenaga kerja lokal mampu menyerap potensi ekspansi industri yang tumbuh masif di berbagai daerah di Jawa Barat.

Berdasarkan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai Rp296,8 triliun, atau 109,9 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian investasi 2025 naik 18,21 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka Rp251,14 triliun. Pencapaian itu menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia melihat badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum berakhir.

Lembaga penelitian ekonomi itu memperkirakan 15 ribu hingga lebih dari 20 ribu buruh akan kehilangan pekerjaan pada semester II tahun ini.

Hal ini tercantum dalam hasil riset terbaru CORE yang bertajuk 'Badai PHK (Belum) Berlalu' yang ditulis oleh Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini dan Lailatun Nikmah.

"Akan ada potensi tambahan PHK sebanyak 15,3 sampai 20,3 ribu pekerja," tulis CORE, dikutip Jumat (29/5).

CORE mencatat kemungkinan PHK terbesar akan terjadi di sektor manufaktur. Kemudian disusul oleh sektor lainnya, seperti jasa dan pertanian.

"PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8,7-12,1 ribu pekerja, sektor jasa 3,3-4,5 ribu pekerja, dan di sektor pertanian mencapai 3,3-3,6 ribu pekerja," isi riset tersebut.

Dalam riset disebutkan, potensi PHK ini disebabkan oleh berbagai sentimen baik dari dalam maupun luar negeri. Contohnya, perkembangan konflik di Selat Hormuz hingga pelemahan nilai tukar rupiah.

"Dengan asumsi hambatan di Selat Hormuz masih akan terjadi dalam 2-3 bulan ke depan, perusahaan akan menghadapi kelangkaan bahan baku dan nilai tukar terus merosot melebihi Rp17.400," tulis CORE.

Pelemahan rupiah, diprediksi akan meningkatkan harga bahan baku di sektor manufaktur. Bagi industri yang mengalami kenaikan bahan baku di atas 1,5 persen ke atas dinilai berpotensi melakukan pemangkasan output sebesar 0,1 persen.

Sementara, bagi perusahaan manufaktur yang menghadapi kenaikan harga input produksi di bawah 1,5 persen, maka diperkirakan akan menghadapi pemangkasan output sebesar 0,01 persen.

"Dalam skenario buruk, perusahaan yang menghadapi kenaikan harga input produksi akibat depresiasi nilai tukar sebesar 1,5 persen ke atas akan menghadapi pemangkasan output 0,15 persen".

Dengan potensi PHK ini, maka CORE melihat akan ada kenaikan jumlah angkatan kerja yang menganggur dan/atau naiknya tenaga kerja di sektor informal, yang per Februari 2026 sudah mencapai 87,74 juta jiwa, atau kurang lebih 59,42 persen dari total tenaga kerja aktif di Indonesia.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membenarkan telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 350 orang karyawan PT Xactie Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Perusahaan tersebut juga dinyatakan tutup akibat tidak mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dan lesunya pasar global.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan bahwa kasus PT Xactie Indonesia menjadi bukti nyata bahwa ancaman gelombang PHK yang sebelumnya disampaikan KSPI benar-benar terjadi.

“Benar, telah terjadi PHK sekitar 350 orang karyawan PT Xactie di Depok dan perusahaan tersebut tutup. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan KSPI sebelumnya bukan ngarang atau menakut-nakuti. Informasi ini berasal dari bawah, dari perusahaan-perusahaan sendiri, dan sekarang mulai terjadi,” kata Said Iqbal.

Para pekerja yang terkena PHK mendapatkan nilai pesangon sebesar dua kali ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu juga ada penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang telah disepakati bersama.

KSPI menegaskan bahwa penyebab utama PHK dan penutupan perusahaan tersebut adalah tekanan ekonomi global akibat perang yang berkepanjangan, yang menyebabkan harga bahan baku industri melambung tinggi dan ongkos produksi meningkat tajam.

“Perang membuat harga bahan baku impor yang dibeli dengan dolar naik drastis. Ongkos produksi meningkat, sementara pasar ekspor lesu. PT Xactie adalah perusahaan orientasi ekspor, sehingga ketika pasar global melemah, mereka tidak mampu bersaing dan akhirnya tutup,” jelas Said Iqbal.

Ia menambahkan, sejak awal April 2026 KSPI telah memperingatkan adanya potensi PHK di 10 perusahaan dengan jumlah pekerja terdampak yang diperkirakan mencapai sekitar 9 ribu orang. Saat ini, kata Said Iqbal, peringatan tersebut mulai terbukti satu per satu.

“KSPI sudah mengingatkan sejak awal bahwa akan ada ancaman PHK besar-besaran. Ini bukan asumsi. Kami diingatkan langsung oleh manajemen di tingkat perusahaan. Dan sekarang kenyataannya mulai terjadi,” tegasnya.

Selain di Depok, PHK juga telah terjadi di sejumlah daerah industri lainnya. Di wilayah Banten, Tangerang, dan Serang, beberapa perusahaan seperti PT Shewa, Luncheong, dan PT PWI telah melakukan PHK terhadap ratusan pekerja, terutama di sektor sepatu dan tekstil.

“Bahkan perusahaan besar seperti Nikomas juga mengurangi sekitar 279 pekerja. Ini menunjukkan situasi industri formal sedang tidak baik-baik saja,” kata Said Iqbal.

Di Karawang, terdapat perusahaan yang telah tutup dengan jumlah pekerja terdampak sekitar 295 orang. Selain itu terdapat efisiensi sekitar 294 pekerja dan PHK karena disharmoni industrial sekitar 200-an orang.

Sementara itu di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, CV Asri juga telah melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja.

“Perusahaan otomotif dan turunannya juga mulai terpukul. Harga jual mobil naik, permintaan turun, daya beli masyarakat melemah, akhirnya perusahaan melakukan efisiensi dan PHK,” lanjutnya.

KSPI memperkirakan dalam tiga bulan ke depan ancaman PHK masih akan terus terjadi, terutama karena banyak perusahaan mulai kalah bersaing akibat tingginya biaya produksi dan menurunnya permintaan pasar.

Menghadapi situasi tersebut, KSPI dan Partai Buruh menyatakan akan terus berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah maupun DPR RI agar langkah mitigasi dapat segera dilakukan.

“Pemerintah sudah membentuk Satgas Mitigasi PHK. KSPI akan terus memberikan informasi dan mendorong langkah-langkah konkret. Yang paling penting adalah memastikan hak-hak buruh diberikan secara penuh,” ujar Said Iqbal.

Bisnis.com, MAKASSAR - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan (Sulsel) mewaspadai potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang ditempuh pemerintah pusat.

Kebijakan tersebut dinilai bakal memberikan tekanan hebat pada rantai pasok dan daya beli masyarakat sampai ke daerah, utamanya di Sulsel.

Ketua Apindo Sulsel Suhardi mengungkapkan bahwa pemangkasan atau efisiensi anggaran pemerintah memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap berbagai sektor, khususnya jasa dan infrastruktur.

Dia menjelaskan bahwa sektor perhotelan, yang baru saja menunjukkan tren pemulihan sejak pelonggaran kebijakan pada semester kedua tahun lalu, kini kembali dihadapkan pada ketidakpastian.

Efisiensi anggaran daerah secara langsung memangkas volume kegiatan pertemuan dan perjalanan dinas yang selama ini menjadi tulang punggung okupansi hotel.

Di sisi lain, sektor infrastruktur juga mengalami kelesuan akibat penundaan proyek-proyek strategis. Dampak efisiensi infrastruktur menyebabkan tertundanya pembayaran bagi pengusaha dan kontraktor.

Hal ini menjadikan nilai beli melemah dan berdampak langsung kepada para pemasok di rantai bawahnya.

"Efisiensi anggaran pemerintah punya dampak besar terhadap iklim usaha di Sulsel. Indikatornya bisa dilihat dari kondisi ekonomi di lapangan yang kian mengkhawatirkan. Berdasarkan indikator terkini, Inflasi tahunan (yoy) Sulsel pada Maret 2026 telah menyentuh angka 4,5%, melampaui sasaran nasional yang ditetapkan pada level 2,5% - 1%," ujar Suhardi kepada Bisnis, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Menanggapi penurunan kinerja usaha, Suhardi mengakui bahwa para pelaku usaha mulai melakukan langkah antisipatif melalui efisiensi internal. Meski saat ini PHK belum menjadi opsi utama, situasi tersebut bisa berubah jika tekanan ekonomi berlangsung dalam jangka panjang.

Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian pengusaha saat ini antara lain melalukan efisiensi biaya operasional dengan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) yang mulai diperkuat kembali untuk menekan biaya operasional.

Apabila nantinya terjadi penurunan kinerja yang berlanjut secara masif, opsi efisiensi tenaga kerja melalui PHK akan menjadi alternatif terakhir yang sulit dihindari.

Selain itu kebijakan efisiensi pemda dikhawatirkan juga akan menurunkan kualitas pelayanan publik dan menghambat penyerapan tenaga kerja baru di daerah.

Kendati kebijakan efisiensi dianggap memiliki sisi positif untuk kesehatan fiskal daerah, Apindo Sulsel menekankan pentingnya keseimbangan dalam implementasinya.

"Yang terpenting, pengusaha berharap efisiensi anggaran pemerintah dilakukan dengan cara yang tepat dan seimbang. Tujuannya agar iklim usaha di daerah tetap kondusif dan tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang sedang diupayakan," tutup Suhardi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi gelombang PHK di industri dalam negeri imbas memanasnya kondisi geopolitik.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Selain itu, Kemnaker juga membahas upaya-upaya terkait pencegahan PHK dengan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang beranggotakan perwakilan serikat pekerja dan pengusaha.

“Berikutnya, Kementerian Keuangan sendiri punya satgas debottlenecking bisnis itu. Kalau ada pengaruh katakanlah yang berdampak ke PHK, kami selalu dilibatkan untuk membahas. Jadi kami pantau,” kata Indah di DPR, Kamis (9/4/2026).

Sementara itu, sepanjang periode Januari-April 2026, Kemnaker mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 8.389 orang. Data ini berdasarkan laporan dari Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang).

“Januari sampai April 2026 sudah ada, datanya [PHK] 8.389 orang dari Barenbang, sampai hari ini,” ujarnya.

Namun demikian, pihaknya belum memiliki perincian jumlah PHK per provinsi maupun terkait sektor penyumbang PHK terbanyak hingga pekan pertama April 2026.

Adapun, mengacu pada laman Satu Data Ketenagakerjaan di situs web Kemnaker, data PHK teranyar yang dipublikasikan masih mencakup periode Januari 2026.

Pada bulan pertama tahun ini, Kemnaker mencatat total pekerja terdampak PHK mencapai 359 orang, yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

PHK paling banyak terjadi di Jawa Barat dan Sumatra Selatan yang masing-masing tercatat sebanyak 49 orang, atau mencakup 13,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

Ancaman PHK Besar-besaran

Sebelumnya, Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan adanya potensi PHK besar-besaran dalam 3 bulan mendatang, lantaran kenaikan harga komoditas energi akibat konflik geopolitik global hingga kebijakan perekonomian dalam negeri.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel telah membuat harga bahan bakar minyak (BBM) industri melambung. Meningkatnya harga energi disebutnya membuat biaya produksi juga membengkak, sehingga perusahaan akan punya pertimbangan untuk menekan biaya ketenagakerjaan.

“Kalau dia sudah menekan labor cost atau biaya buruh, maka ujung-ujungnya efisiensi. Ini yang sudah disampaikan oleh para pimpinan perusahaan kepada serikat-serikat pekerja di tingkat perusahaan. Ancaman PHK sudah di depan mata, besar-besaran,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, dikutip pada Selasa (7/4/2026).

Dia melanjutkan, risiko ini kian besar mengingat BBM industri tidak bersubsidi, di samping pemerintah yang memutuskan belum akan meningkatkan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi.

Apabila perang berlangsung lebih panjang, maka Said menyebut biaya bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin di industri akan lebih besar dibandingkan keuntungan suatu perusahaan dari sisi penjualan produk.

Pihaknya lantas menyinggung kebijakan dalam negeri yakni impor ratusan ribu mobil operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dari India. Menurut Said, apabila pengadaan unit kendaraan itu dikerjakan oleh industri otomotif dalam negeri, maka justru akan menyerap 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja.

“Kalau mobil impor yang dari India tadi dikerjakan di Indonesia, maka akan memperpanjang kontrak, juga menambah tenaga kerja yang baru. Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan,” tuturnya.

Oracle bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 ribu sampai 30 ribu karyawan dalam gelombang pemangkasan pekerja terbaru.

PHK dilakukan raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) tersebut seiring langkah perusahaan meningkatkan belanja Artificial Intelligence (AI).

Mengutip CNBC International, Oracle telah mulai memberi tahu karyawannya soal rencana PHK ribuan posisi kerja saat perusahaan menghadapi anjloknya harga saham yang terkait dengan komitmen modal besar untuk membangun infrastruktur AI.

Oracle yang mempekerjakan 162 ribu karyawan per Mei 2025 menolak untuk berkomentar soal rencana PHK massal tersebut.

Seorang analis TD Cowen mengatakan pemangkasan 20 ribu hingga 30 ribu karyawan dapat menghasilkan arus kas bebas tambahan sebesar US$8 miliar atau setara Rp136,17 triliun hingga US$10 miliar atau Rp170,22 triliun.

Adapun bisnis inti Oracle kini jadi sorotan karena pasar khawatir mereka kalah bersaing dengan teknologi AI generatif. Selain itu, investor juga menekan perusahaan terkait utang besar untuk investasi AI dan arus kas yang terus melemah.

Oracle memang mengandalkan pasar utang untuk membiayai ekspansinya. Pada Januari lalu, perusahaan mengumumkan rencana untuk menggalang US$50 miliar atau setara Rp851,1 triliun (asumsi kurs Rp17.020 per dolar) melalui utang dan ekuitas.

Namun dalam laporan keuangan bulan lalu, para eksekutif mengatakan tidak ada lagi rencana untuk menggalang utang pada tahun 2026.

Para eksekutif mengatakan investasi AI mereka akan membuahkan hasil seiring berjalannya waktu.

"Permintaan akan infrastruktur AI, baik GPU maupun CPU, terus melebihi pasokan," kata CEO Oracle Magouyrk dalam panggilan konferensi pendapatan awal bulan ini.

"Hal ini terlihat secara langsung dalam kewajiban kinerja kami yang tersisa sebesar $553 miliar," tambahnya.

Oracle bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 ribu sampai 30 ribu karyawan dalam gelombang pemangkasan pekerja terbaru.

PHK dilakukan raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) tersebut seiring langkah perusahaan meningkatkan belanja Artificial Intelligence (AI).

Mengutip CNBC International, Oracle telah mulai memberi tahu karyawannya soal rencana PHK ribuan posisi kerja saat perusahaan menghadapi anjloknya harga saham yang terkait dengan komitmen modal besar untuk membangun infrastruktur AI.

Oracle yang mempekerjakan 162 ribu karyawan per Mei 2025 menolak untuk berkomentar soal rencana PHK massal tersebut.

Seorang analis TD Cowen mengatakan pemangkasan 20 ribu hingga 30 ribu karyawan dapat menghasilkan arus kas bebas tambahan sebesar US$8 miliar atau setara Rp136,17 triliun hingga US$10 miliar atau Rp170,22 triliun.

Adapun bisnis inti Oracle kini jadi sorotan karena pasar khawatir mereka kalah bersaing dengan teknologi AI generatif. Selain itu, investor juga menekan perusahaan terkait utang besar untuk investasi AI dan arus kas yang terus melemah.

Oracle memang mengandalkan pasar utang untuk membiayai ekspansinya. Pada Januari lalu, perusahaan mengumumkan rencana untuk menggalang US$50 miliar atau setara Rp851,1 triliun (asumsi kurs Rp17.020 per dolar) melalui utang dan ekuitas.

Namun dalam laporan keuangan bulan lalu, para eksekutif mengatakan tidak ada lagi rencana untuk menggalang utang pada tahun 2026.

Para eksekutif mengatakan investasi AI mereka akan membuahkan hasil seiring berjalannya waktu.

"Permintaan akan infrastruktur AI, baik GPU maupun CPU, terus melebihi pasokan," kata CEO Oracle Magouyrk dalam panggilan konferensi pendapatan awal bulan ini.

"Hal ini terlihat secara langsung dalam kewajiban kinerja kami yang tersisa sebesar $553 miliar," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor padat karya mendominasi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat tenaga kerja yang terkena PHK sebanyak 88.519 orang sepanjang Januari–Desember 2025, meningkat sekitar 13,54% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa berdasarkan data tersebut, PHK tahun lalu banyak terjadi di basis kantong industri manufaktur. Dia pun mendorong sejumlah langkah pembenahan.

“Itu menjadi alarm bahwa gelombang PHK ini menjadi ancaman serius, khususnya di pekerja sektor formal,” kata Bhima saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, sektor padat karya seperti industri pakaian jadi dan alas kaki diterpa berbagai tekanan, seperti kenaikan tarif ekspor yang berpengaruh besar terhadap omset permintaan produksi. Lebih lagi, pasar terbesar yang disasar produsen berorientasi ekspor itu adalah Amerika Serikat (AS).

Di sisi lain, Bhima menerangkan bahwa produk industri padat karya dalam negeri terimpit oleh derasnya produk impor asal China, sehingga menekan produsen lokal.

Dia juga menyoroti kurangnya stimulus pemerintah ke sektor padat karya, yang dinilai belum dapat mendongkrak konsumsi masyarakat terkhusus kelas menengah. Bhima menyebut pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga menjadi 9% akan dapat memicu geliat belanja.

“Namun, yang terjadi pada 2025 kan insentif perpajakannya juga belum dirasakan untuk mendongkrak konsumsi, khususnya di kelas menengah. Jadi sudah digempur impor, ekspornya kesulitan, insentifnya kurang,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bhima menilai perlu adanya penajaman insentif maupun belanja pajak di sektor manufaktur, alih-alih hanya berfokus kepada sektor hilirisasi tambang.

Pemerintah dipandang dapat memberikan insentif langsung terhadap pengeluaran utilitas seperti air dan listrik dalam jumlah besar, serta diterapkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan evaluasi berkala.

Untuk mengatasi hambatan ekspor, dia mendorong adanya diplomasi dagang yang efektif dalam mencari pasar alternatif, di samping penyelesaian negosiasi tarif dengan AS.

“Karena itu juga berpengaruh terhadap hidup matinya pasar ekspor tekstil pakaian jadi dan alas kaki dari Indonesia,” pungkas Bhima.

Adapun, Kemnaker mencatat Jawa Barat sebagai provinsi dengan kasus PHK tertinggi sepanjang 2025, yakni 18.815 orang. Terdapat Jawa Tengah yang menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Dalam perkembangan terakhir, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar keberlangsungan sektor padat karya tetap dijaga, bukan hanya mengejar pertumbuhan sektor padat modal. Pemerintah pun disebut tengah menyiapkan dana senilai US$6 miliar atau sekitar Rp101,28 triliun (asumsi kurs Rp16.880) untuk program peremajaan mesin tekstil dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Tahun 2025 menjadi titik awal bergulirnya sejumlah kebijakan di sektor ketenagakerjaan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, usai dilantik pada Oktober 2024 lalu.

Di bawah nakhoda Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, sejumlah kebijakan digulirkan pemerintah sepanjang tahun ini, utamanya terkait kesejahteraan buruh dan penyiapan tenaga kerja.

Yassierli juga mengeklaim bahwa kebijakan lainnya seperti pemberian sejumlah bantuan bagi buruh hingga berbagai insentif jaminan sosial ketenagakerjaan juga menjadi terobosan pemerintah pada tahun ini.

“Itu semua adalah bentuk perhatian dan komitmen yang luar biasa dari Pak Presiden dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Rabu (17/12/2025) lalu.

Namun demikian, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah hingga tingginya angka pengangguran masih menjadi tantangan dalam akselerasi kebijakan sektor ketenagakerjaan Tanah Air tahun ini.

Bisnis telah merangkum sejumlah peristiwa penting di sektor ketenagakerjaan sepanjang 2025. Berikut di antaranya.

PP Pengupahan dan UMP 2026

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2026 cenderung alot pada tahun ini, seiring langkah pemerintah merumuskan dan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan pada 17 Desember 2025.

Sebelum adanya beleid tersebut, tenggat pengumuman UMP berlaku pada 21 November. Namun, dengan adanya PP 49/2025, gubernur pun diberi waktu mengumumkan UMP paling lambat pada 24 Desember.

Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam aturan tersebut, yakni tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Kendati demikian, rentang variabel alfa diperlebar menjadi 0,5 sampai dengan 0,9, lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

Hal ini memicu terjadinya tarik-menarik antara kalangan pengusaha dan buruh. Dinamika masih bergulir meski pemerintah provinsi telah mengumumkan besaran UMP dan UMK di masing-masing daerah.

Kalangan buruh bahkan menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan bahwa langkah hukum tersebut diambil sebagai respons atas ketidakpuasan para buruh terhadap besaran kenaikan upah minimum yang dinilai tidak merepresentasikan kebutuhan hidup layak di lapangan.

"KSPI akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita akan gugat, dan nanti akan ada sidang-sidang untuk menguji validitas dari kebijakan tersebut," kata Said di sekitar Kawasan Monas, Senin (29/12/2025).

Salah satu poin krusial yang ditegaskan akan dilayangkan ke PTUN yakni mengenai narasi pemerintah yang menyatakan bahwa aksi penolakan ini hanya dilakukan oleh segelintir elemen buruh saja.

Magang Lulusan Baru (Maganghub)

Dalam upaya mengatasi masalah kesulitan mencari pekerjaan, pemerintah menyelenggarakan program untuk lulusan sarjana baru (fresh graduate) di bawah satu tahun dengan kuota 100.000 peserta. Hingga pertengahan Desember, perekrutan telah dilakukan dalam tiga gelombang dan menjaring 97.972 orang.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memaparkan bahwa pada gelombang 1, jumlah peserta magang tercatat sebanyak 13.552 orang, kemudian bertambah 59.512 orang pada gelombang kedua, serta 24.908 orang lagi pada gelombang 3.

Pemerintah pun memberikan sinyal positif bahwa program magang nasional ini akan kembali berlanjut pada tahun depan, kendati belum terdapat kepastian jumlah kuota peserta.

"Untuk program magang di 2025 yang kami sediakan 100.000 peserta magang sudah terpenuhi, sudah sangat dekat dengan 100.000 terpenuhi, tetapi kalau masih ada tetap ingin kami realisasikan," kata Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Kemnaker tercatat menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 15,25 juta orang pada Juni dan Juli 2025 lalu. Namun, tidak ada pencairan tahap kedua pada akhir tahun.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh menjadi landasan program ini, yang berupa bantuan senilai Rp600.000 untuk dua bulan dan diberikan kepada pekerja dengan syarat tertentu.

Syarat itu antara lain Warga Negara Indonesia (WNI) yang peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, serta menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota kepolisian (Polri).

Insentif Ojol/Kurir

Terdapat sejumlah kebijakan yang diberikan untuk pengemudi transportasi daring atau driver ojol dan kurir pada tahun ini, salah satunya bonus hari raya (BHR) melalui masing-masing perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi.

Imbauan agar perusahaan aplikator transportasi online memberikan BHR ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Beleid tersebut mengatur tentang besaran bonus yang diterima pengemudi dan kurir. Bagi pengemudi dan kurir yang produktif, bonus hari raya diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

Kendati demikian, pemberian BHR tak terlepas dari polemik. Pasalnya, besaran bantuan bergantung pada performa pengemudi, sedangkan aplikator dapat menerapkannya berdasarkan kemampuan perusahaan.

Sementara itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) untuk pekerja bukan penerima upah (BPU) transportasi online, antara lain pengemudi ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, hingga logistik selama 6 bulan.

Di sisi lain, kalangan driver ojol beberapa kali melakukan aksi demo sepanjang 2025. Aksi demo dilakukan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya ialah soal tingginya potongan komisi yang diberlakukan aplikator ojol.

Jumlah PHK & Pengangguran

Tahun perdana pemerintahan Prabowo masih dibayangi oleh masalah penganguran hingga badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 7,46 juta pengangguran di Indonesia hingga Agustus 2025. Meskipun demikian, terjadi penurunan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara tahunan dari 7,47 juta jiwa.

“Pada Agustus 2025, terdapat sebanyak 7,46 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85%,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud, Rabu (5/11/2025).

Sementara itu, data Kemnaker mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK nyaris menembus 80.000 orang atau tepatnya mencapai 79.302 orang sepanjang Januari–November 2025.

Jumlah tersebut merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi, yakni sebanyak 17.234 orang sepanjang sebelas bulan 2025, disusul Jawa Tengah dengan jumlah 14.005 orang, dan Banten dengan 9.216 pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari hingga November 2025 mencapai 79.302 orang.

Mengutip situs Satudata Kemnaker, Jawa Barat menjadi daerah penyumbang jumlah PHK terbesar yang mencapai 17.234 orang atau sekitar 21,73 persen dari total tenaga kerja yang terkena PHK.

"Pada periode Januari s.d. November 2025 terdapat 79.302 orang tenaga kerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP. Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,73 persen dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," dikutip dari Satudata Kemnaker, Senin (22/12).

Setelah Jawa Barat, di posisi kedua ada Jawa Tengah dengan jumlah PHK sebanyak 14.005 orang atau 17,66 persen, dan Banten sebanyak 9.216 orang atau 11,62 persen.

Kemudian, DKI Jakarta dengan jumlah PHK sebanyak 5.710 orang atau 7,2 persen, serta Jawa Timur sebanyak 4.886 orang atau 6,16 persen dari total tenaga kerja yang terkena PHK.

Lebih lanjut, jumlah PHK paling banyak terjadi pada Februari 2025 sebanyak 18.516 orang dan Januari 2025 sebanyak 10.025 orang.

1. Jawa Barat: 17.234 orang2. Jawa Tengah: 14.005 orang3. Banten: 9.216 orang4. DKI Jakarta: 5.710 orang5. Jawa Timur: 4.886 orang.

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah menghantam Amerika Serikat (AS). Pada November 2025, perusahaan swasta AS dilaporkan memangkas sebanyak 32 ribu tenaga kerja.

Angka tersebut berdasarkan laporan Automatic Data Processing, Inc. atau (ADP), perusahaan payroll dan penggajian terbesar di AS yang rutin merilis laporan ketenagakerjaan setiap bulan.

Laporan ADP ini berbalik arah dari data ketenagakerjaan Oktober lalu, yang justru masih mencatat kenaikan 47 ribu posisi.

Data ADP menunjukkan perusahaan swasta telah memangkas lapangan kerja pada empat dari enam bulan terakhir, dengan pemangkasan pada November menjadi penurunan terbesar dalam 2,5 tahun terakhir.

ADP menduga kondisi ini terjadi karena rentannya usaha kecil yang kehilangan sebesar 120 ribu pekerjaan dalam sebulan terakhir. Sementara itu, usaha menengah dan besar masih merekrut tenaga kerja sebesar 51 ribu dan 39 ribu orang.

Ekonom utama ADP Nela Richardson menyebut usaha kecil sebagai indikator paling awal yang memperlihatkan pelemahan pasar tenaga kerja saat ekonomi yang tidak stabil.

Ia menjelaskan usaha kecil terpukul imbas kenaikan biaya operasional, ketidakpastian konsumen, serta efek domino dari penutupan pemerintah AS atau goverment shutdown pada 1 Oktober sampai 12 November lalu.

"Pasokan terganggu, harga tetap tinggi. Bahkan jika inflasi moderat, kenaikan kumulatif dalam lima tahun terakhir mencapai 25 persen. Itu sangat membebani usaha kecil," ujar Richardson Rabu (3/12) dikutip CNN Business.

Menurut Richardson, banyak usaha kecil yang terpaksa menahan perekrutan dengan tidak mengganti pekerja yang mengundurkan diri dan menunda ekspansi agar bisa menekan biaya.