Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah menyatakan tidak pernah mengeluarkan larangan nonton bareng maupun diskusi film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" ataupun instruksi kepada aparat TNI maupun Polri untuk menghambat penanyangan dan membedah produk sinema yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale itu.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra usai mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (19/5/2026).

"Pemerintah memang tidak pernah memberikan arahan kepada aparat di daerah untuk mengambil satu tindakan pembubaran ataupun pelarangan terhadap mahasiswa ataupun warga masyarakat yang nonton bareng film Pesta Babi itu, dan kemudian mendiskusikan apa yang ditayangkan di dalam film itu," kata Yusril.

Dia menyatakan bahwa pemerintah menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan mengutarakan pendapat yang direalisasikan oleh para sineas maupun seniman lainnya yang terlibat lewat suatu karya sinematik.

Yusril pun membeberkan bahwa program ketahanan pangan lewat proyek cetak sawah nasional seperti yang dibahas dalam film tersebut sudah terjadi sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pemerintah menghormati kebebasan berkreasi bagi para seniman dan juga menghormati kebebasan berekspresi menyatakan pendapat dan pikiran dan seperti yang dituangkan dalam film itu dengan latar belakang kasus di Papua dan kita tahu bahwa sejak tahun 2022 pada masa Pak Presiden Jokowi itu sudah dimulai pembangunan atau pencetakan sawah di Papua dalam program ketahanan pangan dan ketahanan energi," ucapnya.

Namun begitu, Mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengaku bahwa pemerintah tak menutup mata atas berbagai respons yang timbul di Papua karena implementasi kebijakan tersebut.

Khususnya terhadap kelestarian lingkungan, hak-hak masyarakat adat yang terancam, serta deforestasi yang secara masif terjadi di wilayah setempat.

"Pemerintah sebenarnya sudah melakukan kajian yang mendalam terhadap hal itu, tapi juga tidak menutup kemungkinan terjadinya excess di lapangan. Misalnya, terjadi konflik kepentingan dengan tanah ulayat masyarakat Papua, terjadinya juga masalah lingkungan dan kelestarian hutan di Papua bagian Selatan, dan kemudian juga berkaitan dengan hak-hak orang asli Papua, dampak pada lingkungan hidup, dan sebagainya," paparnya.

Oleh sebab itu, Yusril menegaskan bahwa segenap bagian film yang menyoroti keadaan tanah Papua dalam produk sinematik berdurasi 1 jam 35 menit tersebut dianggap pemerintah sebagai bentuk kritik positif.

Hal itu akan dijadikan bahan evaluasi untuk dapat melahirkan kebijakan atau program yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

"Karena itu, pemerintah melihat secara positif bahwa ada kritik-kritik positif yang disampaikan di dalam film dokumenter itu dan menjadi bahan juga bagi pemerintah untuk melakukan penilaian atau melakukan evaluasi terhadap hal itu," tuturnya.

Selain itu, Yusril juga berharap kepada para seniman agar memberikan penjelasan yang gamblang kepada publik mengenai berbagai karya seni yang dihasilkan.

Ia menganggap pemilihan diksi "Pesta Babi" sempat memicu prasangka negatif di beberapa wilayah karena adanya perbedaan sistem kebudayaan yang dianut oleh masyarakat.

"Bahwa setiap orang yang diberikan kebebasan berkreasi itu harus menjelaskan apa yang dia ekspresikan itu. Istilah pesta babi sebenarnya biasa bagi orang Papua. Kalau pesta besar di Papua pasti dibilang pesta babi, tapi bagi umat Islam di NTB misalnya, mendengar istilah pesta babi itu timbul macam-macam pertanyaan dalam pikiran mereka, sehingga timbul prasangka sebelum tahu apa konten di dalam film dokumenter itu," terangnya.

Oleh sebab itu, Yusril pun meminta kepada segenap pelaku seni di Tanah Air untuk mengedepankan transparansi terhadap tiap-tiap karya yang ditelurkan.

Menurutnya, mereka tidak boleh bersembunyi di balik perisai kebebasan berkreasi dan mengemukakan pendapat tanpa membuka ruang komunikasi yang jernih.

"Pemerintah kan sering dituntut untuk terbuka. Pemerintah tidak boleh menutup diri hanya dengan alasan otoritas. Sebagaimana juga para seniman, para pencipta juga tidak boleh berdiam diri, tidak menjelaskan, hanya berlindung di balik kebebasan berkreasi, dan kemarin dia (Dandhy Dwi Laksono & Cypri Paju Dale) sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan pesta babi, dan apa yang dimaksud dengan kata-kata kolonialisme di zaman kita," jelasnya.

JAKARTA - Praktisi Hukum dan Kolumnis Agus Widjajanto berpendapat bahwa film dokumenter sebagai karya independen memang memiliki ruang untuk menyampaikan kritik sosial dan realitas yang dianggap penting oleh pembuatnya. Namun, menurut dia, publik juga perlu memahami bahwa distribusi film di luar jalur bioskop komersial dan tanpa proses sensor resmi, menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam ruang diskusi publik.

Maka itu, dia menilai polemik terkait film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita perlu dilihat secara objektif dan proporsional dalam kerangka demokrasi, kebebasan berekspresi, serta tanggung jawab sosial. “Dalam negara demokratis, karya dokumenter adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan artistik. Tetapi kebebasan itu tetap harus berjalan bersama tanggung jawab moral, akurasi data, dan sensitivitas sosial,” ujar Agus Widjajanto, Jumat (15/5/2026).

Ia menilai narasi “tanpa sensor” yang berkembang di media sosial tidak boleh dimaknai secara hitam-putih, seolah setiap bentuk kritik pasti benar atau sebaliknya, yakni setiap respons terhadap kritik dianggap anti-demokrasi. Sebab, bisa saja tayangan tanpa sensor menimbulkan framing tidak bertanggungjawab yang implikasinya masalah opini publik dan politik, serta hukum.

“Demokrasi bukan ruang hitam-putih. Demokrasi adalah ruang dialog yang memberi tempat pada kritik, tetapi juga membuka ruang klarifikasi, verifikasi, dan tanggung jawab terhadap fakta, dan tanggung jawab kepada masyarakat bangsa dan negara sebagai warga negara,” ujarnya.

Agus menegaskan bahwa karya dokumenter tidak cukup hanya kuat secara sinematografi atau emosional, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan konstruksi narasi yang dibangun kepada publik. “Dokumenter bukan sekadar membangun emosi penonton. Dokumenter juga membawa tanggung jawab akademik dan etik, terutama ketika berbicara tentang isu sensitif seperti Papua, kolonialisme, ketimpangan sosial, dan relasi negara dengan masyarakat, maka harus berbasis data dan fakta,” jelasnya.

Menurutnya, masyarakat perlu menilai film tersebut secara jernih dengan melihat berbagai perspektif dan data yang lebih utuh. Ia mengingatkan bahwa Papua tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang visual atau narasi tertentu.

“Publik harus melihat Papua secara komprehensif. Ada kritik dan persoalan yang memang harus didengar, tetapi juga ada realitas pembangunan, investasi negara, pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan masyarakat Papua yang tidak boleh diabaikan, dan itu fakta,” imbuhnya.

Agus juga menyoroti pentingnya literasi media di era digital. Menurutnya, media sosial sering membuat publik lebih cepat bereaksi secara emosional dibanding melakukan verifikasi informasi secara mendalam. “Ruang digital hari ini membuat opini bergerak lebih cepat daripada klarifikasi. Karena itu masyarakat harus lebih kritis agar tidak mudah masuk dalam polarisasi atau kesimpulan sepihak,” katanya.

Ia menambahkan perdebatan mengenai film tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat budaya diskusi yang sehat di kampus dan ruang publik dan bidang seni budaya. Jangan sampai, kata Agus, menimbulkan framing penggiringan opini publik yang menimbulkan kegaduhan.

“Kalau ada pihak yang tidak setuju dengan isi film, jawab dengan data, riset, dan argumentasi. Jangan dengan intimidasi atau pelabelan. Sebaliknya, pembuat karya juga harus siap menerima kritik secara terbuka fan tanggung jawab baik moral maupun hukum,” tegasnya yang juga pemerhati sosial budaya dan sejarah bangsa ini.

Agus menilai kebebasan berekspresi dalam demokrasi tidak berarti bebas dari kritik dan tanggung jawab. Agus menyatakan semua pihak, baik negara, masyarakat, akademisi, seniman maupun pembuat karya, memiliki tanggung jawab menjaga ruang publik tetap sehat dan rasional.

“Yang dibutuhkan demokrasi bukan sekadar keberanian berbicara, tetapi juga kedewasaan mendengar, menguji fakta, dan rasa tanggung jawab baik moral maupun hukum publik,” pungkas Agus.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) film “Pesta Babi".

Yusril menegaskan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

“Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Kemudian, dia menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul film. Sebab, judul tersebut dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar penulis skenario, sutradara, dan produser bisa menjelaskan makna dari kata-kata tersebut.

“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan,” ujar Yusril.

Adapun, kata Yusril, pelarangan di sejumlah kampus seperti Universitas Mataram, UIN Mataram hingga di salah satu daerah Lombok hanya persoalan administrasi. Sementara itu, nobar di kampus lain Bandung dan Sukabumi masih bisa digelar tanpa halangan apapun.

Di lain sisi, Yusril juga menganggap wajar adanya kritik soal proyek strategis nasional di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam pada film dokumenter tersebut. Bahkan, menurutnya, pemerintah dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” pungkasnya.

Sekadar informasi, film Pesta Babi diproduksi oleh WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi.id, Greenpeace, dan LBH Papua Merauke, serta disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Dale.

Film ini mengangkat perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan, terutama suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu—dalam menghadapi proyek pemerintah dan korporasi yang mengalihfungsikan hutan serta tanah adat menjadi kawasan industri sawit, tebu, dan proyek pangan skala besar.

JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Anthony Winza Prabowo, menyatakan jika kebebasan berpendapat tetap memiliki batasan hukum dan tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan tanpa aturan.

Hal itu disampaikan dalam program Interupsi bertajuk Akademisi Dilaporkan, Ada Kriminalisasi yang disiarkan iNews, Kamis (23/4/2026). Dalam diskusi tersebut, ia mengibaratkan kebebasan berbicara seperti berkendara di jalan raya yang tetap harus mengikuti rambu-rambu.

"Kebebasan berbicara itu seperti mengemudi di jalan. Bebas, anda mau dari sini ke mal, ke mana, bebas. Tetapi bukan artinya enggak ada rambu-rambu. Jika tidak ada rambu-rambu, jika tidak ada lampu merah, tabrakan semua,” ujarnya.

Ia mengatakan, batasan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam KUHP terbaru. Anthony menjelaskan, dalam aturan tersebut, penghinaan dimaknai sebagai tindakan yang merendahkan atau merusak kehormatan pihak tertentu, termasuk pemerintah.

“Jadi semua ada batas-batasnya, pasal-pasalnya sudah tertuang. Kita bisa lihat di Pasal 240 KUHP terbaru. Di situ dijelaskan yang disebut menghina dan yang disebut kritik,” lanjutnya.

Lihat video: Deretan Pasal Kontroversial di KUHP Baru yang Dinilai Mengancam Kebebasan Berpendapat

“Yang dimaksud dengan menghina adalah perbuatan yang merendahkan, merusak kehormatan, citra pemerintah, lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah,” sambungnya.

Anthony menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi dalam polemik pelaporan terhadap akademisi yang tengah menjadi sorotan belakangan ini.

“Saya berbicara secara umum. Pemerintah tidak melakukan intervensi dan pemerintah tidak perlu melakukan intervensi. Bisa dicarikan pembenaran ke kepolisian, ke mana pun, tidak ada perintah Pak Prabowo,” tandasnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, 6 Maret lalu, membebaskan Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen, beserta tiga terdakwa lain dari seluruh dakwaan penghasutan terkait demonstrasi berujung ricuh pada Agustus 2025.

Kasus ini bermula dari unggahan media sosial Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar terkait peristiwa tewasnya driver ojek online Affan Kurniawan pada 28 Agustus tahun lalu, yang kemudian diikuti aksi demonstrasi berujung kericuhan. Jaksa menuntut ketiga orang terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama dua tahun.

Namun, pengadilan menilai tidak ada hubungan sebab akibat secara langsung antara unggahan keempat orang terdakwa dengan kerusuhan yang terjadi. Kerusuhan lebih berkaitan dengan sebuah peristiwa di lapangan yang berdiri sendiri.

Hakim menyatakan jaksa penuntut umum gagal menghadirkan bukti yang menunjukkan adanya manipulasi, fabrikasi, atau rekayasa fakta yang dilakukan oleh Delpedro dan tiga orang terdakwa lain. Unggahan mereka di media sosial dinilai sebagai sebuah respons solidaritas kemanusiaan dan ekspresi kekecewaan atas tewasnya driver ojek online Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi saat itu. Unggahan tersebut bukan ajakan eksplisit untuk melakukan tindak kekerasan.

Majelis hakim juga berpendapat konten yang diunggah oleh para terdakwa di media sosial memiliki kesesuaian dengan fakta lapangan tersaji di ruang publik. Hakim tidak menemukan bukti adanya upaya penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang disengaja untuk menimbulkan kerusuhan. Putusan ini juga memerintahkan pemulihan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat mereka.

Putusan bebas tersebut diapresiasi secara positif oleh berbagai pihak, baik di tingkat elite maupun massa. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan itu harus dianggap final karena ketentuan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru tidak lagi membuka ruang kasasi bagi jaksa terhadap putusan bebas.

Vonis bebas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar dinilai akan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum di Indonesia terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang publik. Vonis bebas itu juga sekaligus menegaskan segala bentuk aktivisme di ruang publik, terutama melalui media sosial, tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai penghasutan jika tidak ada unsur manipulasi fakta atau ajakan secara eksplisit untuk melakukan tindak kekerasan.

Lebih dari itu, vonis bebas terhadap Delpedro dan kawan-kawan secara tidak langsung telah menggaransi keberlangsungan iklim kebebasan dan demokrasi di Indonesia. Yang menarik garansi tersebut justru lahir ketika Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang selama berpuluh-puluh tahun seringkali dicitrakan secara salah kaprah sebagai figur yang otoriter dan tidak demokratis, Prabowo Subianto.

Vonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar bukan sekadar kemenangan di meja hijau. Kemenangan tersebut juga harus dimaknai sebagai momentum bagi kehadiran dan keberpihakan negara dalam menjamin pelindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara untuk berkumpul, berekspresi, dan berpendapat secara damai. Dalam negara demokrasi modern, kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat secara damai merupakan fondasi utama kehidupan politik yang sehat.

Kemudian dilihat dari perspektif pemisahan kekuasaan, vonis bebas terhadap keempat orang terdakwa juga menunjukkan independensi dan imparsialitas hakim. Independensi dan imparsialitas hakim menandakan lembaga yudikatif hari ini tidak menjadi alat bagi pemegang kekuasaan eksekutif.

Terakhir, vonis bebas terhadap Delpedro Marhaen dan Kawan-kawan juga membawa satu pesan penting. Yakni urgensi untuk menjaga menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan hak konstitusional warga negara dalam berpendapat dan berekspresi di ruang publik, terutama di media sosial.

Ini menjadi pengingat bagi aparat penegak hukum untuk lebih cermat dalam menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal terkait penghasutan. Sekaligus mendorong masyarakat untuk tetap aktif secara bertanggung jawab dalam menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka demi terciptanya demokrasi yang sehat.

Era media sosial seperti saat ini menghadirkan sebuah dinamika baru dalam kehidupan politik di Indonesia. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melampaui kendali institusi-institusi formal.

Dalam kondisi tertentu, narasi di media sosial bisa saja memicu mobilisasi massa yang berujung pada letupan konflik sosial. Karena itu, tantangan ke depan bukan sekadar menegakkan hukum pidana, tetapi juga membangun ekosistem demokrasi digital yang sehat sehingga terbebas dari disinformasi, fitnah, dan kebencian. Itulah tugas kita bersama sebagai sebuah negara demokrasi modern.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen divonis bebas dalam perkara dugaan penghasutan untuk mengikuti demo yang berakhir ricuh pada Agustus 2025 lalu.

Selain Delpedro, staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, serta mahasiswa Universitas Riau sekaligus pegiat media sosial Khariq Anhar juga dinyatakan bebas dalam perkara ini.

Ketua Majelis Hakim Harika Nova Yeri menyatakan bahwa Delpedro Dkk diyakini secara sah dan meyakinkan tidak bersalah sebagaimana dakwaan yang dilayangkan penuntut umum.

“Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat Penuntut Umum," ujar Harika saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

Kemudian, Harika memerintahkan agar seluruh terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum dan tahanan setelah putusan diketok.

"Memerintahkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IlI dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan," imbuhnya.

Adapun, dalam pertimbangan yang ada bahwa hakim menyatakan jaksa gagal menghadirkan bukti untuk menunjukan upaya manipulasi, penghasutan atau rekayasa fakta yang dilakukan Delpedro dkk.

Kemudian, hakim berkeyakinan narasi unggahan Delpedro dkk terkait peristiwa tewasnya driver ojek online Affan Kurniawan didasarkan pada kebebasan berekspresi dari pendemo.

Terakhir, hakim menyatakan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan adanya ajakan eksplisit dari Delpedro dkk untuk melakukan kekerasan atau perusakan sebagai konsekuensi dari informasi yang disebarkan.

"Bahwa satu-satunya yang menyatakan tergerak ikut aksi solidaritas peristiwa Affan adalah saksi Anak Faiz Ambia, namun di persidangan menyatakan tidak tergerak untuk melakukan kerusuhan karena tidak ada ajakan kerusuhan, tapi tergerak karena mendapat perlindungan atas kebebasan berekspresi," ujar hakim.

Sebelumnya, dalam sidang tuntutan Delpedro dkk sebelumnya jaksa telah menuntut Delpedro, Syahdan, Muzaffar dan Khariq dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Sekadar informasi, dalam dakwaan penuntut umum total ada 80 konten penghasutan demo.

Konten itu diunggah dengan kolaborasi antar akun Instagram @gejayanmemanggil, @aliansimahasiswapenggugat, @blokpolitikpelajar, dan @lokataru_foundation. Adapun, tagar untuk mengkampanyekan demo tersebut yaitu #IndonesiaGelap, #IndonesiaSoldOut, dan #ReformasiPolri.

Penurunan kualitas demokrasi Indonesia belakangan ini terekam jelas dalam angka-angka yang mengkhawatirkan dari dari sejumlah laporan lembaga riset. Laporan V-Dem Institute (2024) menunjukkan indeks demokrasi kita merosot tajam ke 0,22. Angka ini merupakan level terendah dalam dua dekade terakhir.

Sementara itu, The Economist Intelligence Unit (2024) mencatat skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,44 dari skala tertinggi 10. Ini sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat 59 dari 167 negara dan masuk pada zona flawed democracy (demokrasi cacat) yang rentan tergelincir ke arah otorianisme.

Angka-angka ini bukanlah statistik hampa. Kedua mencatat salah satu faktor utama dari menurunya indeks demokrasi kita disebabkan adanya tekanan terhadap kebebasan berekspresi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya represi terhadap hak-hak warga.

Fenomena terbaru yang menimpa komika Pandji Pragiwaksono melalui aksi panggung komedi bertajuk “Mens Rea” menjadi bukti nyata bagaimana instrumen hukum mulai digunakan oleh oknum sebagai alat untuk menjinakkan daya kritis. Ketika sebuah ekspresi seni yang lahir dari keresahan sosial justru direspons dengan pelaporan atas tuduhan adanya “niat jahat”, kedaulatan berpendapat dalam demokrasi kita sedang diuji.

Stand-Up Comedy sebagai Diskursus

Dalam kerangka komunikasi politik, kita mengenal konsep “Public Sphere” dari Jurgen Habermas (1962). Habermas memimpikan sebuah arena di mana warga negara berdiskusi secara rasional tanpa tekanan dari pihak manapun. Di era modern, stand-up comedy bukan sekadar hiburan komersial, melainkan sebuah bentuk mimbar publik untuk membicarakan realitas politik melalui bahasa yang santun namun kritis.

Penting untuk diingat bahwa komedi sejak dulu telah dijadikan alat kritik sosial yang sah. Sejarah mencatat The Court Jester (pelawak istana) adalah penghibur pada abad pertengahan yang sering mengkritik dan menertawakan raja tanpa dihukum. Di Indonesia, kita mengenal tokoh punakawan dalam pewayangan yang menggunakan humor sebagai pesan moral, ataupun Warkop DKI yang menyisipkan kritik satir dalam humor dalam filmnya. Tradisi ini menunjukkan bahwa komedi hiburan adalah katup pengaman demokrasi yang memungkinkan kebenaran diucapkan dengan cara yang lebih bisa diterima.

Sayangnya, stand-up comedy yang selama ini menjadi ruang bagi sebuah diskursus publik, kini mengalami tekanan serius. Perannya sebagai instrumen koreksi sosial justru dipersoalkan karena dianggap memberikan dampak buruk, sehingga fungsi komedi sebagai saluran aspirasi warga dikhawatirkan akan terhenti. Akibatnya, ruang dialog yang sehat terancam oleh tekanan kelompok yang memaksakan dominasi satu cara pandang dan keyakinan saja.

Dramaturgi: Antara Panggung Seni dan Kenyataan

Untuk membedah “Mens Rea” kita perlu merujuk pada pemikiran Erving Goffman Goffman (1959) terkait dengan teori Dramaturgi. Dalam teorinya, dia menjelaskan bahwa kehidupan sosial bekerja layaknya sebuah pertunjukan panggung teater yang terbagi menjadi dua: panggung depan (front stage) tempat aktor menampilkan peran sesuai skenario, dan panggung belakang (backstage) merupakan ruang privat tempat seseorang menjadi dirinya sendiri tanpa beban akting.

Dalam kontes ini, aktor dalam acara “Mens Rea” adalah panggung depan. Di sana, ia sedang berperan sebagai seniman yang menggunakan satire politik untuk memotret realitas. Bahkan, judul “Mens Rea” itu sendiri merupakan bagian dari panggung depan, sebuah tema pertunjukan yang mempunyai motif membongkar tindakan manusia melalui komedi. Penonton yang datang pun menyadari bahwa apa yang diucapkan di atas panggung adalah bagian dari performa kreatif yang mematik diskusi publik.

Namun, kerancuan muncul ketika potongan video sengaja diframing dan disebarkan tanpa konteks utuhnya. Masalah muncul ketika oknum tertentu menganggap akting di panggung depan tersebut sebagai cerminan langsung dari panggung belakang. Mereka mencoba menghakimi isi pikiran aktor secara kaku, seolah-olah kritik satir di atas panggung adalah pernyataan sikap yang serius dan harfiah.

Kekeliruan logika terjadi di sini, ketika sebuah kritik seni ditafsirkan sebagai “niat jahat”, maka makna asli pertunjukan untuk memantik kesadaran publik dan pendidikan politik menjadi hilang. Berganti dengan prasangka yang menutup ruang dialog.

Menurunnya indeks demokrasi kita adalah peringatan keras bahwa kebebasan berekspresi sedang diuji. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi hanya prosedur elektoral belaka, sementara hak warga untuk berpendapat terus direpresi. Jika kita sibuk mencari kesalahan pada cara seseorang menyampaikan kritik, daripada mendiskusikan substansi yang dibicarakannya, kita sedang menuju pada lahirnya masyarakat yang patuh karena takut, bukan karena sepakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal materi stand up comedy Mens Rea yang dibawakan Pandji Pragiwaksono.

Gibran menyatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan materi stand up comedy tersebut. Sebab, Indonesia sendiri merupakan negara yang memberikan hak setiap warganya untuk kebebasan berekspresi.

"Indonesia sebagai negara demokratis membuka ruang bagi setiap warga negara untuk berpendapat dan berekspresi," ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).

Gibran menambahkan, orang-orang seperti Pandji harus bisa didukung untuk terus berkarya agar bisa memberikan masukan sesuai dengan setiap norma, lokal, budaya dan agama yang dianut di Indonesia.

"Saya mendukung anak-anak muda Indonesia, termasuk saudara Pandji Pragiwaksono untuk terus berkarya dan menyuarakan masukan yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa," pungkasnya.

Sebelumnya, nama Gibran sempat disinggung dalam materi stand upcomedy mens rea. Dalam materi itu, Pandji mengatakan bahwa kondisi mata Gibran tampak seperti orang mengantuk.

Adapun, Pandji mengemukakan bahwa Mens Rea adalah pertunjukkan komedi yang didesain untuk menghibur masyarakat. Bicara soal Gibran, Pandji menilai orang nomor dua itu merupakan tokoh yang menanggapi materi stand up comedy-nya dengan sangat bijak.

"Respons yang saya rasa cukup bijak karena Wapres Gibran sebagai wakil presiden. Kayaknya beliau ini adalah wakil presiden pertama dari generasi milenial sehingga memang paling pas untuk bisa menyikapi produk, culture seperti stand up comedy," ujar Pandji di Bareskrim, Senin (2/2/2026).

JAKARTA - Kuasa hukum Pandji Pragiwaksono, Haris Azhar menyakini materi stand up comedy bertajuk Mens Rea yang dibawakan kliennya akan lolos dari jerat laporan pidana. Ia menilai materi Pandji tidak memuat unsur ajakan untuk melakukan tindak kekerasan.

"Begini, kalau dari sisi hukum yang saya yakini dan saya pelajari, yang saya suka belain orang, ekspresi itu, dia jadi pidana jika dia menganjurkan suatu praktik atau melakukan kampanye kekerasan, atau mengajak melakukan kekerasan, atau mengajak satu praktik yang masuk kategori tindak pidana dalam pasal-pasal yang lain," kata Haris usai mendampingi Pandji berdialog di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta, Selasa (3/1/2026).

Menurutnya seluruh materi stand up comedy yang dibawakan Pandji saat pertujukan Mens Rea justru membuat tawa penonton. Dalam melakukan kebebasan berekspresi Pandji tidak menyampaikan edukasi atau mengajak orang untuk terjadinya suatu tindak pidana.

"Yang terjadi sama Pandji, alhamdulillah ketawa semua, jadi simpel saya kasih kuncinya satu itu. Kalau kebebasan berekspresi itu dipakai untuk mengajak orang, mengedukasi orang, mengajak sampai memfasilitasi terjadinya tindak pidana atau kekerasan, nah itu yang nggak boleh," sambungnya.

Dalam prinsip hak asasi manusia, ia mengatakan bahwa kebebasan berekspresi juga dilarang untuk memobilisasi praktik kekerasan ekstrem, seperti genosida.

"Dalam hak asasi manusia, disebutkannya adalah kebebasan berekspresi itu nggak boleh dipakai untuk memobilisasi praktik genosida misalnya, nah itu nggak boleh," ucapnya.

Sementara itu, saat pertemuan dengan MUI, Haris menuturkan, Pandji menjelaskan terkait situasi yang berkembang soal pertunjukan Mens Rea, termasuk hal yang dituduhkan kepada kliennya. Ia menilai hal awal yang harus dilakukan Pandji atas seluruh laporan yang kini ia hadapi adalah melakukan dialog.

"Kita tidak minta pesanan hasilnya harus seperti apa, tidak. Kita tadi ikhlas saja datang, kita jelaskan. Pandji menjelaskan Mens Rea itu pertunjukan apa, tujuannya apa, latar belakangnya, prosesnya seperti apa, dan selebihnya ngobrol rileks, tukar pikiran, dan diskusi banyak hal," ucap Haris.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia untuk membahas evaluasi kinerja Polri tahun 2025 dan Rencana Kerja Polri 2026, Senin (26/1/2026).

Dalam rapat tersebut, pimpinan Komisi III Habiburokhman menyoroti Polri menangani kebebasan berpendapat yang masih cenderung terhadap tindakan represif. Menurutnya, penanganan kebebasan berpendapat memiliki dampak besar bagi citra Polri.

"Secara kuantitas ini bagian kecil dari pelaksana tugas Polri, tapi pengaruhnya citra Polri di mata publik sangatlah besar. Kami menilai ada relasi citra Polri di mata publik dengan respons terhadap kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat," katanya.

Dia menjelaskan bahwa tindakan persuasif Polri dalam menangani kebebasan berpendapat mampu memberikan respons positif di kalangan masyarakat. Sebaliknya, tindakan respresif akan mencoreng citra Polri di masyarakat.

Berdasarkan catatan Komisi III, katanya, pada 2009-2014 ada 47 kasus penangkapan, penahanan, dan persidangan terkait aktivitas menyampaikan pendapat di muka umum.

"Periode 2014-2019 ada 240 dan periode 2019 sampai 2024 ada 29 kasus. Represifitas mulai menurun sejak 2019 dan menukik tajam sejak tahun 2021 dengan diterbitkannya Surat Edaran Kapolri nomor SE/II/2021 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo," jelas Habiburokhman.

Dia menyampaikan dua produk aturan tersebut merupakan titik awal Polri dalam menanggapi kebebasan berpendapat.

Terlebih, menurutnya, berlakunya KUHAP dan KUHP teranyar mampu memaksimalkan mekanisme restoratif justice.

"Yang dapat dipastikan akan semakin membuat tingkat represifitas dalam respons kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat semakin menurun," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penggunaan instrumen penuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, terhadap wartawan yang secara sah menjalankan fungsi jurnalistik berpotensi menimbulkan kriminalisasi pers.

Praktik tersebut dinilai dapat digunakan bukan semata untuk menegakkan keadilan, melainkan berisiko membungkam kritik, membatasi arus informasi, dan menekan kebebasan berekspresi.

Pertimbangan tersebut disampaikan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan pada Senin (19/1/2026) di Ruang Sidang Pleno MK, Gedung 1 Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah menilai wartawan berada pada posisi yang secara inheren rentan (vulnerable position), karena aktivitas jurnalistik kerap bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan politik, ekonomi, maupun sosial. Oleh sebab itu, perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif terhadap wartawan dipandang sebagai kebutuhan konstitusional.

“Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), melainkan justru merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif,” ujar Guntur.

Perkara ini diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) melalui Ketua Umum Irfan Kamil dan Sekretaris Jenderal Ponco Sulaksono. Para pemohon mempersoalkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers beserta penjelasannya, yang dinilai multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemberian perlindungan kepada wartawan.

Dalam pertimbangannya, Guntur menegaskan bahwa fungsi, hak, kewajiban, dan peran wartawan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 8 UU Pers harus dipahami secara utuh dan komprehensif sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari norma Pasal 8 itu sendiri.

Wartawan menjalankan fungsi pers untuk memberikan informasi, pendidikan, hiburan, serta melakukan kontrol sosial dengan kewajiban menjunjung tinggi kebenaran, akurasi, dan etika jurnalistik.

“Fungsi, hak, kewajiban, dan peran wartawan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus dipahami secara utuh dan komprehensif sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan norma Pasal 8,” kata Guntur.

Kendati demikian, MK menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bersifat absolut. Perlindungan tersebut bersyarat dan tunduk pada kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama wartawan menjalankan tugas jurnalistik secara sah, negara dan masyarakat berkewajiban memastikan tidak adanya tindakan sewenang-wenang, termasuk tindakan represif, tekanan, maupun intimidasi.

“Penggunaan instrumen penuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata terhadap wartawan yang secara sah sedang menjalankan fungsi jurnalistiknya berpotensi menimbulkan kriminalisasi pers,” tegas Guntur.

Secara sistematis, Mahkamah menempatkan Pasal 8 UU Pers beserta penjelasannya dalam kerangka besar UU Pers yang menegaskan kebebasan pers sebagai perwujudan hak asasi manusia dan fondasi kehidupan demokrasi yang sehat. Perlindungan hukum terhadap wartawan, menurut MK, tidak hanya ditujukan untuk melindungi individu wartawan, tetapi juga untuk menjaga kepentingan publik atas hak memperoleh informasi yang valid, akurat, dan berimbang.

Bisnis.com, JAKARTA - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi berlaku pada 2 Januari 2026.

Sejumlah pihak menyoroti dua produk yang dibuat oleh pemerintah dengan DPR karena dinilai menguntungkan aparat penegak hukum-mencederai hak demokrasi.

Secara khusus, masyarakat telah mengkritisi KUHAP sejak tahap perancangan. Beleid ini belum sepenuhnya rampung kala itu, tapi masyarakat merasa khawatir karena sejumlah aturan dianggap membatasi ruang gerak demokrasi.

Salah satu pasal mengenai upaya paksa yakni penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pembelokiran. Pada poin penyadapan dinilai digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum (APH).

Sedangkan salah satu aturan KUHP mengenai penghinaan presiden dan lembaga negara berpotensi membatasi kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Ada pula yang menyoroti aturan demonstrasi tanpa pemberitahuan dianggap mencoreng hak kebebasan berekspresi.

Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Samsul Arifin, sistem hukum pidana materiil dan hukum acara pidana teranyar itu justru memunculkan sederetan kekhawatiran yang serius mengenai arah pembaruan hukum di Tanah Air.

"Alih-alih memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, beberapa pengaturan berpotensi menguatkan karakter state-oriented criminal justice, yakni sistem yang lebih menitikberatkan pada kepentingan negara dalam penegakan hukum dibandingkan perlindungan hak individu," ungkap Samsul, Senin (5/1/2026).

Samsul mengatakan APH mendapatkan ruang gerak yang luas, khususnya bagi penyidik dan penuntut umum.

Dia menilai pelaksanaannya tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabel yang jelas.

"Pemberian kewenangan yang besar tanpa kontrol efektif berisiko membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), terutama pada tahap awal proses pidana yang bersifat tertutup dan minim partisipasi publik," katanya.

Samsul menyampaikan jika menggunakan perspektif hukum pidana modern, perubahan sistem tersebut berpotensi mendorong sistem peradilan pidana menuju arah crime control model yang berlebihan.

Saat hal tersebut tidak dikoreksi, pembaruan KUHAP justru menjauhkan sistem peradilan pidana dari prinsip due process of law yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

Selain itu, dia menuturkan peran hakim sebagai guardian of due process belum menunjukkan penguatan yang signifikan.

Menurut pandangannya, prosedur pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum masih bersifat terbatas, bahkan dalam praktiknya, belum sepenuhnya dapat menjadi instrumen korektif yang efektif terhadap pelanggaran prosedur.

"Ketidakseimbangan ini berisiko melemahkan fungsi peradilan sebagai benteng terakhir perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana," ucapnya

Baginya perubahan produk Undang-Undang wajib mengedepankan keadilan hukum dan berimbang bagi masyarakat.

Namun, dia memahami bahwa pembaruan KUHAP perlu dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan hak asasi manusia dan process of law, mengakomodasi kemajuan teknologi, termasuk alat bukti elektronik, serta menjawab permasalahan praktik penegakan hukum yang selama ini terlalu berorientasi pada kekuasaan aparatur, bukan perlindungan warga negara.

"Meskipun, KUHP dan KUHAP baru dipresentasikan sebagai pencapaian besar dalam pembaruan hukum nasional, kritik terhadap pasal-pasal yang berpotensi membatasi kebebasan sipil dan memperluas kekuasaan aparat tetap relevan," tegasnya.

Kritik tidak hanya disampaikan oleh akademisi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia turut mengkritisi KUHP dan KUHAP terbaru.

Melalui Instagram @yayasanlbhindonesia, YLBHI menilai pasal 281 dan 240 KUHP mengenai kritik terhadap presiden dan lembaga negara dikhawatirkan membungkam kebebasan berekspresi.

Lalu, pasal 256 KUHP tentang aksi demo atau pawai tanpa pemberitahuan dapat dikenakan sanksi berupa denda dan kurungan hingga pasal 411-412 KUHP terkait perzinaan dianggap mengatur ranah privasi seseorang.

Kemudian, untuk KUHAP, YLBHI menilai bahwa terdapat sejumlah pasal yang menjadikan Polri sebagai lembaga superpower.

YLBHI menyoroti pasal 112, 132, dan 136 terkait penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan yang dianggap riskan digunakan dan dikhawatirkan erat dengan kepentingan segelintir aparat.

Pembelaan Pemerintah

Pemerintah langsung merespons kritik masyarakat. Tepatnya pada 5 Januari 2026, Kementerian Hukum menggelar konferensi pers untuk menanggapi isu-isu krusial mengenai KUHP dan KUHAP.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan ada kebaharuan penjelasan dari pasal perzinaan dalam KUHP terbaru.

Di KUHP sebelumnya, perzinaan menyangkut bagi pihak yang secara resmi memiliki ikatan pernikahan. Sedangkan dalam KUHP terbaru mengatur perzinaan yang dilakukan oleh anak-anak.

"Di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak yang harus dilindungi. Tetapi keduanya tetap adalah delik aduan," kata Supratman.

Delik aduan yang dimaksud adalah laporan hanya bisa disampaikan oleh suami atau istri yang merasa dirugikan dan terikat hubungan perkawinan.

Kemudian bagi anak-anak yang melakukan perzinaan, laporan hanya bisa dilayangkan oleh orang tua dari sang anak.

"Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang dari si anak," tuturnya.

Namun, dia tidak menyangkal bahwa KUHAP-KUHP terbaru menuai pro-kontra dan tidak sesuai dengan semua keinginan masyarakat.

"Tetapi yang ingin saya sampaikan kami tentu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak, kita berusaha untuk bisa memastikan bahwa produk undang-undang ini adalah produk politik, itu dulu yang harus kita sepakati," ujar Supratman.

Supratman menjamin KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana tidak akan membungkam sistem demokrasi di Indonesia.

"Dalam tiga Undang-Undang ini sekali lagi tidak ada niat sama sekali untuk membungkam apalagi meniadakan proses demokratisasi yang sedang kita jalankan saat ini," jelasnya.

Dia menyampaikan mekanisme pembuatan KUHAP tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi anggota DPR serta partisipasi masyarakat.

Hal serupa disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej. Dia menjelaskan terkait Pasal 218 Kitab KUHP yang mengatur pidana bagi pihak yang menyerang harkat martabat presiden dan wakil presiden.

Edward menyampaikan bahwa aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi kebebasan berekspresi di negara demokrasi.

"Pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik," katanya.

Dia menyebutkan bahwa kritik dan penghinaan merupakan konteks yang berbeda, termasuk katanya ujaran dalam konteks memfitnah dan menista.

Menurutnya, presiden dan wakil presiden adalah personifikasi suatu negara yang berkaitan dengan kedaulatan negara sehingga pasal ini diperlukan. Dia menyampaikan bahwa aturan tersebut juga diberlakukan di negara lain.

"Dimanapun di negara ini, di dunia ini, ada pasal, ada bab dalam KUHP masing-masing negara, bab itu berbunyi penyerangan terhadap harkat martabat kepala negara asing. Teman-teman bisa berpikir tidak, harkat martabat kepala negara asing dilindungi. Kok harkat martabat kepala negara sendiri tidak dilindungi," jelasnya.

Aturan ini menjelaskan bahwa laporan berdasarkan delik aduan atau dilaporkan oleh pihak yang merasa di serang harkat dan martabatnya. Artinya aduan harus dilaporkan langsung oleh presiden atau wakil presiden.

Begitupun lembaga negara, laporan hanya bisa dilayangkan oleh pimpinan lembaga. Dalam KUHP teranyar, kata Edward, lembaga negara yang bisa melaporkan adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD, termasuk presiden-wakil presiden.

Selanjutnya pada, Pasal 256 KUHP tentang aksi demonstrasi tidak dimaksudkan untuk melarang hak kebebasan berpendapat.

Edward menegaskan bahwa setiap aksi demonstrasi atau pawai wajib memberitahukan kepada Polisi. Alasannya adalah mengatur lalu lintas ketika aksi diselenggarakan.

Pemberitahuan harus disampaikan oleh penanggu jawab aksi. Ketika terjadi kerusuhan, penanggung jawab tidak bisa disangkakan bersalah dengan catatan telah memberitahukan kepada polisi.

Lebih lanjut, ketika aksi demonstrasi tidak diberitahu polisi dan tidak terjadi kerusuhan, maka tidak bisa dijerat pidana

"Kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu," jelasnya saat konferensi pers di Kementerian Hukum, Senin (5/1/2026).

Dia menjelaskan pemberitahuan kepada polisi bukan dimaksudkan untuk membatasi hak berpendapat di muka umum.

"Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, membatasi kebebasan berdemonstrasi," tegasnya.

Kemudian mengenai penetapan tersangka tanpa izin pengadilan, dia mengemukakan bahwa pada dasarnya penetapan tersangka memang tidak berdasarkan izin pengadilan karena belum ada hak asasi yang terlanggar.

"Pertama, soal penetapan tersangka kalau penetapan tersangka memang dimana-mana tidak ada izin pengadilan karena belum ada hak asasi yang terlanggar," paparnya.

Kemudian terkait alasan penangkapan tersangka tanpa izin pengadilan adalah karena penyidik membutuhkan 1x24 jam untuk menentukan status hukum dan dikhawatirkan tersangka dapat kabut jika penangkapan terlalu lama.

Edward menjelaskan mengenai penahanan tanpa izin pengadilan karena dipengaruhi oleh faktor geografis di mana di sejumlah wilayah jarak dari satu lokasi ke lokasi lainnya membutuhkan waktu cukup lama.

Dia menuturkan risiko yang dikhawatirkan sama seperti penangkapan, yakni tersangka berpotensi melarikan diri. Selain letak geografis, kondisi alam juga memengaruhi proses penahanan.

Lebih lanjut, mengenai aturan ajaran komunisme dan paham lainnya. Kementerian Hukum menyatakan bahwa jika hanya tahap kajian tidak akan dikenakan jerat pidana. Namun jika dijadikan suatu gerakan untuk menentang ideologi Pancasila, maka dapat dipidana.