Bisnis.com, BANDA ACEH — Gajah Sumatra menghadapi ancaman serius dari jerat listrik dan kerusakan habitat di Bentang Alam Bukit Tiga Puluh, Jambi, sehingga diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk menyelamatkan spesies yang dilindungi tersebut.

Satwa endemik Indonesia ini terus mengalami tekanan akibat perambahan untuk perkebunan sawit, karet, tanaman industri kehutanan, serta ekspansi permukiman masyarakat. Di kawasan tersebut, populasi gajah diperkirakan hanya sekitar 120 ekor dengan kondisi habitat yang semakin terfragmentasi.

“Koridor tersebut justru perlu ditempatkan sebagai ruang kelola strategis yang menjamin keberlanjutan pengelolaan suatu konsesi,” ujar Senior Wildlife Campaigner Geopix, Annisa Rahmawati, dari siaran pers Selasa (13/4/2026).

Geopix mencatat adanya jerat listrik sepanjang 70 kilometer di wilayah konsesi Michelin Group di Jambi dengan 46,6 kilometer berada di dalam Wildlife Conservation Area (WCA) PT Lestari Asri Jaya yang seharusnya dilindungi.

Padahal, gajah membutuhkan ruang jelajah yang luas, sekitar 15 hingga 20 kilometer setiap hari. Terputusnya koridor tersebut meningkatkan konflik antara manusia dan gajah yang berpotensi mengancam keberlangsungan populasi di kawasan tersebut.

Annisa menegaskan bahwa koridor ekologis selama ini sering dianggap sebagai ruang kompromi yang bisa dinegosiasikan, bahkan dikorbankan dalam berbagai tekanan, termasuk konflik sosial.

Menurutnya, dalam situasi krisis, koridor harus dipandang sebagai bagian penting dari habitat gajah yang menentukan masa depan spesies tersebut.

Geopix juga menilai perlunya perbaikan tata kelola yang melibatkan sinergi antara aktivitas perusahaan dan regulasi pemerintah untuk melindungi Gajah Sumatra.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Satyawan Pudyatmoko, menyatakan bahwa ancaman terhadap Gajah Sumatra dan Kalimantan sangat serius dan tidak dapat diatasi dengan pendekatan tata kelola yang lama.

“Terbukti dengan kita menggunakan tata kelola yang biasa, kita tidak bisa menghentikan, tidak bisa mencegah terjadinya penurunan populasi gajah,” ujarnya.

Dia mengungkapkan bahwa jumlah kantong habitat gajah di Sumatra telah menurun drastis dari 42 kantong pada 1980-an menjadi hanya 21 kantong saat ini.

Satyawan juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Kehutanan saja, melainkan membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Dia mendorong Satgas PKH untuk turut bergerak menyelamatkan populasi gajah di Bentang Alam Bukit Tiga Puluh.

Sementara itu, Donny Gunaryadi dari Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) menjelaskan bahwa koridor gajah harus mampu menjamin rasa aman serta ketersediaan sumber air dan pakan. Dia juga membedakan antara pagar listrik dan jerat listrik, di mana jerat listrik bertegangan tinggi menjadi penyebab utama kematian gajah, sedangkan pagar listrik hanya memberikan efek kejut untuk menghalau.

Bisnis.com, JAKARTA — Tanaman kelapa sawit ilegal seluas 98,8 hektare dimusnahkan oleh Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatra bersama Balai Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS), TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dalam operasi penertiban perambahan hutan yang berlangsung pada 4–10 Desember 2025.

Kegiatan yang melibatkan 51 personel lintas instansi ini dipusatkan di Resor Sungai Rambut SPTN Wilayah I, yang secara administratif terletak di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kawasan ini diketahui telah mengalami perambahan masif dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dalam dua tahun terakhir.

“Kami akan terus mengembangkan kasus ini secara intensif, guna mengejar pihak-pihak lain, termasuk pemodal yang terlibat dalam aktivitas jual beli lahan kawasan hutan dan perambahan di TNBS,” kata Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatra, Hari Novianto dalam siaran pers yang dikutip Rabu (17/12/2025).

Dia turut menambahkan bahwa Gakkum Kehutanan telah memproses hukum dua orang tersangka terkait aktivitas ilegal di lokasi tersebut, dengan status kasus yang masih dalam tahap penyidikan.

Komandan Brigade Mako Jambi, Beth Venri menjelaskan bahwa tindakan pemusnahan ini dilakukan secara terukur menggunakan gergaji, parang, dodos, serta aplikasi bahan pengering tanaman untuk mematikan sawit ilegal yang rata-rata berusia satu hingga dua tahun.

Taman Nasional Berbak sendiri merupakan salah satu kawasan rawa gambut terpenting di Sumatra dan merupakan habitat vital bagi beragam satwa liar dilindungi.

“Perambahan dan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit ilegal tidak hanya merusak struktur ekosistem, tetapi juga meningkatkan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan yang sulit dikendalikan di lahan gambut,” kata Beth Venri.

Pemusnahan sawit ilegal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang melarang keras penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Ancaman pidana bagi pelaku perambahan hutan adalah penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp7,5 miliar. Selain itu, kegiatan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan juga melanggar UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Bisnis.com, PEKANBARU -- Petugas Polisi Kehutanan (Polhut) menemukan ranjau paku yang sengaja ditebar di salah satu jalur patroli kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Temuan tersebut diduga merupakan bentuk sabotase yang berpotensi mencederai petugas, merusak kendaraan operasional, bahkan membahayakan satwa liar.

Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Heru Sutmantoro, mengatakan ranjau paku tersebut ditemukan saat petugas melakukan patroli rutin pengamanan kawasan. Menurutnya, tindakan ini sangat membahayakan keselamatan personel di lapangan yang tengah menjalankan tugas negara.

“Perjuangan menjaga hutan ini memang tidak pernah mudah. Kami menemukan ranjau paku yang sengaja ditebar di jalur patroli. Ini sangat berbahaya, bukan hanya bagi petugas, tetapi juga bagi satwa liar yang melintas di kawasan tersebut,” ujarnya Senin (15/12/2025).

Heru menjelaskan tujuan patroli semata-mata untuk menjaga, memulihkan, dan mengembalikan fungsi hutan Tesso Nilo seperti sedia kala, termasuk melalui kegiatan penanaman kembali dan pengamanan kawasan dari perambahan.

Namun dalam pelaksanaannya, petugas kerap menghadapi berbagai bentuk perlawanan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dia menambahkan, apabila ranjau paku tersebut terinjak satwa, dampaknya bisa sangat fatal dan menimbulkan penderitaan yang panjang bagi hewan. Karena itu, pihak balai bersama aparat terkait terus meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan di jalur-jalur rawan.

Heru juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung upaya penyelamatan Tesso Nilo, baik melalui doa maupun dukungan nyata di lapangan. Dirinya berharap para petugas selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan dalam menjalankan tugas menjaga kawasan konservasi yang menjadi habitat penting bagi keanekaragaman hayati Riau.

"Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya pengamanan dan pemulihan kawasan, meski dihadapkan pada berbagai ancaman dan tantangan," ungkap Heru.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar turut menjaga hutan dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan manusia maupun satwa di Taman Nasional Tesso Nilo.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Wilayah Kalimantan bersama Balai Taman Nasional Kutai mengamankan pelaku perambahan di area konservasi Taman Nasional Kutai, pada Rabu (19/11), pekan lalu. Pelaku perambahan ditangkap petugas saat melakukan penggalian dan pengupasan tanah di wilayah tersebut.

Lokasi penangkapan pelaku perambahan di daerah Sungai Sirap, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Pelaku berinisial MR (24) melakukan penggalian untuk menimbun dan membuat jalan dermaga batu koral yang juga berada di kawasan Taman Nasional Kutai. Selain MR, petugas juga mengamankan D (45) yang berperan sebagai penjaga alat berat.

Penangkapan bermula dari kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Balai Taman Nasional Kutai yang menemukan aktivitas galian C ilegal dengan alat berat. Penjaga beserta alat bukti berupa satu unit ekskavator kemudian diamankan oleh petugas.

Balai Taman Nasional Kutai melimpahkan kasus ini kepada Balai Gakkumhut Wilayah Kalimantan. Penyidik Balai Gakkumhut Kalimantan pun menetapkan MR sebagai tersangka dan melakukan penahanan di Rutan Polresta Samarinda.

“Penyidik kami akan mendalami dan ungkap adanya pelaku lain maupun aktor yang terlibat dalam aktivitas ini,” kata Kepala Balai Gakkumhut Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (25/11).

Tersangka MR dijerat Pasal 89 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pelaku juga bisa dijerat dengan atau Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman sampai dengan 10 tahun dan denda Rp7,5 miliar.

Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen melakukan penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas yang merusak kawasan konservasi.

"Kolaborasi pengelola kawasan konservasi dengan Ditjen Gakkum Kehutanan di wilayah sangat penting untuk penguatan perlindungan dan pengamanan kawasan taman nasional dalam rangka menjaga kelestarian keanekaragaman hayati," tutur Dwi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya menjaga kawasan IKN tetap tertib, aman, dan berkelanjutan melalui langkah tegas penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.

Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN berhasil mengungkap aktivitas tambang batu bara ilegal di kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura). Selain tambang, Satgas juga menemukan perambahan hutan, pembukaan lahan masif, serta bangunan-bangunan ilegal yang berdiri di sepanjang perbatasan Kecamatan Sepaku hingga KM 70 Desa Batuah, Kecamatan Samboja.

Pada operasi tersebut, Satgas berhasil mengamankan:

1. Penangkapan 7 unit truk bermuatan batu bara ilegal di mulut gerbang Tol Samboja-Balikpapan pada Minggu, 28 September 2025, sekitar pukul 02.40 WITA dini hari. Seluruh kendaraan beserta muatannya telah diserahkan ke Polda Kaltim untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
2. Temuan stockpile batu bara dan pasir putih hasil pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung Bukit Tengkorak, Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku. Lokasi ini telah ditinggalkan oleh para pelaku saat petugas mendatangi area pada Senin, 29 September 2025, sekitar pukul 10.15 WITA. Saat ini, kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan aparat berwenang.
3. Aktivitas perambahan hutan untuk perkebunan, pembangunan rumah-rumah liar, serta warung ilegal di kawasan hutan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Seluruh aktivitas tersebut telah dilaporkan resmi ke Polda Kaltim untuk ditindaklanjuti.

Foto: Area hutan lindung Bukit Tengkorak di Desa Sukomulyo, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tampak rusak akibat aktivitas tambang ilegal yang mengambil batu bara dan pasir. Foto diambil pada Senin, 29 September 2025. (Dok. Humas Otorita Ibu Kota Nusantara) Area hutan lindung Bukit Tengkorak di Desa Sukomulyo, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tampak rusak akibat aktivitas tambang ilegal yang mengambil batu bara dan pasir. Foto diambil pada Senin, 29 September 2025. (Dok. Humas Otorita Ibu Kota Nusantara)

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan operasi ini merupakan bagian dari upaya menjaga kawasan IKN dari praktik ilegal yang mengancam kelestarian lingkungan.

"Deteksi dan identifikasi dilakukan bersama perangkat desa, kelurahan, dan masyarakat setempat. Dalam penegakan hukum, Satgas menggandeng berbagai instansi, termasuk penyidik Reskrimsus Polda Kaltim, Polres Kutai Kartanegara, Pomdam VI/Mulawrman, Binda Kaltim, Gakkum Kehutanan Kalimantan, PPLH Kementerian LHK, Satpol PP Provinsi Kaltim, Satpol PP Kabupaten Kukar, serta didukung Brimob Polda Kaltim," jelas Edgar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/10/2025).

Barang bukti hasil operasi saat ini telah diamankan di Polda Kaltim. Para pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum, baik melalui pidana kehutanan maupun pidana minerba. Ke depan, Satgas akan memperluas wilayah operasi ke seluruh delineasi IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Penegakan hukum akan dilakukan secara simultan untuk memberi efek kejut dan efek jera kepada para pelaku," tegasnya.

Edgar juga mengingatkan masyarakat agar tidak mencoba melanggar aturan. "Mari bersama membangun komitmen dan menumbuhkan kesadaran hukum. Pemerintah tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran," ujarnya.

Untuk mencegah aktivitas ilegal terulang, Satgas mengajak masyarakat untuk melaporkan dugaan aktivitas illegal di delienasi IKN. "Masyarakat bisa berkontribusi dengan melaporkan dugaan pelanggaran. Informasi dari masyarakat sangat penting untuk menjaga kawasan IKN," pungkas Edgar.