Bisnis.com, SURABAYA – Polda Jawa Timur berhasil membongkar tiga kasus penyelundupan dan perdagangan ilegal terhadap puluhan gading gajah, ratusan ekor kupu-kupu dilindungi, serta puluhan ribu benih benih lobster (BBL).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan ketiga perkara tersebut adalah kejahatan dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian lingkungan sekaligus merugikan kepentingan bangsa dan negara.

"Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, ketiga perkara ini memiliki karakteristik yang berbeda. Namun memiliki satu benang merah yang sama, yaitu eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian ekosistem serta merugikan kepentingan bangsa," beber Jules, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan kejahatan terhadap satwa liar maupun benih lobster tidak hanya menyebabkan kerugian ekologis, tetapi juga mengganggu keberlanjutan ekonomi bagi generasi mendatang. Karena itu, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan lingkungan nasional sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku.

"Keberhasilan pengungkapan perkara ini merupakan wujud nyata komitmen Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dalam menjaga kekayaan hayati Indonesia dari praktik perdagangan ilegal dan eksploitasi yang melanggar hukum," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing menjelaskan kasus pertama yang diungkap pihaknya, yakni penyelundupan 53 potong gading gajah dengan tersangka berinisial HAJ.

Roy mengungkapkan modus yang digunakan oleh pelaku tergolong rapi, yakni memanfaatkan sembilan jamaah umrah yang baru pulang dari Arab Saudi sebagai pembawa barang.

Pelaku menitipkan gading yang telah dibungkus aluminium foil, kertas hitam, kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan koper. Kepada para jamaah, pelaku mengaku barang tersebut hanyalah aksesori mobil sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

"Barang itu berasal dari luar negeri dan dimasukkan ke Indonesia melalui penitipan kepada jamaah umrah yang akan pulang. Gading dibungkus dengan aluminium foil, kertas hitam dan disamarkan sebagai aksesori mobil," ujar Roy.

Berdasarkan hasil penyidikan, kasus tersebut terungkap setelah petugas Bea Cukai Juanda mengamankan sembilan koper milik jamaah umrah pada kedatangan internasional di Terminal II Bandara Internasional Juanda.

Dari seluruh koper tersebut, ditemukan total 53 potongan gading gajah yang dibawa tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal maupun dokumen karantina.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengaj Pasal 86 huruf a dan atau huruf c juncto Pasal 33 UU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Selain itu, penyidik juga membongkar penyelundupan 39.927 ekor benih bening lobster yang hendak dikirim ke Singapura melalui Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.

Dalam perkara tersebut, Roy menyebut pihaknya menetapkan dua tersangka berinisial FM dan JSK. Modus yang digunakan ialah menyelundupkan ribuan benih lobster ke dalam koper yang dibungkus menggunakan handuk basah agar tetap hidup selama perjalanan udara.

"Modus operandinya memasukkan benih-benih lobster ke dalam koper yang dibungkus dengan handuk basah dengan tujuan Singapura menggunakan pesawat Singapore Airlines melalui Bandara Juanda," beber Roy.

Kasus tersebut terbongkar setelah petugas menerima informasi adanya upaya pengiriman benih lobster tanpa izin resmi menuju luar negeri. Aparat kemudian mengamankan koper berisi hampir 40 ribu benih lobster beserta sejumlah barang bukti lain seperti paspor, telepon seluler, kartu ATM, dan dokumen penerbangan.

Kedua tersangka dijerat Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat (1) dan atau Pasal 88 juncto Pasal 16 Ayat (1) UU 6/2023 tentang Perikanan dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.

Pengungkapan lainnya menyasar perdagangan satwa dilindungi berupa 2.113 ekor kupu-kupu berbagai jenis yang hendak dikirim ke sejumlah negara, yakni Cina, Prancis, Amerika Serikat, Kanada, Ceko, dan Jerman.

Polisi menetapkan tersangka berinisial LL yang terbukti mengirimkan kupu-kupu dalam kondisi telah diawetkan melalui jasa kargo di Bandara Juanda.

"Ditemukan 10 Airway Bill DHL yang seluruhnya berisi kupu-kupu dilindungi dalam keadaan mati yang akan dikirim ke China, Prancis, USA, Kanada, Ceko, dan Jerman," bebernya.

Tersangka dijerat Pasal 40A Ayat (1) huruf e UU 32/2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 87 huruf a UU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Presiden Prabowo Subianto segera merilis Instruksi Presiden (Inpres) untuk perlindungan gajah. Inpres ini diharapkan bisa menjawab tantangan pelestarian habitat di tengah dinamika pembangunan saat ini.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menjelaskan, habitat gajah semakin terfragmentasi akibat aktivitas manusia. “Kita menghadapi realitas drastisnya penyusutan habitat dan populasi gajah,” kata Ristianto, dikutip dari keterangan resmi pada Senin (22/6).

Data Kementerian Kehutanan menyatakan, dari 42 kantong gajah yang pernah ada di Indonesia, kini hanya tersisa separuhnya. Sedangkan populasi gajah sumatra diperkirakan hanya sekitar 1.100 individu.

Ristianto menjelaskan bahwa implementasi Inpres ini akan diterapkan secara ketat pada sektor teknis pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, ketika Kementerian Pekerjaan Umum membangun jalan tol atau infrastruktur lainnya, mereka wajib mempertimbangkan dan mengacu pada peta home range gajah yang telah disiapkan oleh Kementerian Kehutanan.

Selain itu, pembangunan fasilitas publik di jalur lintas satwa tersebut wajib menyertakan pembuatan terowongan atau underpass khusus gajah, sehingga aktivitas logistik manusia dan pergerakan alami satwa bisa sama-sama terakomodir.

Melalui pendekatan ruang hidup yang harmonis dan terintegrasi ini, kata Ristiandi, masyarakat di sekitar kawasan tidak hanya mendapatkan perlindungan dari potensi konflik satwa. Tapi, berpeluang menangkap peluang ekonomi baru lewat pengembangan ekowisata yang bertanggung jawab.

Dia menjelaskan bahwa konservasi gajah bukan sekadar program jangka pendek, melainkan agenda nasional jangka panjang. Langkah taktis ini melibatkan lintas kementerian, penegak hukum, pemerintah daerah, hingga pengawasan bersama masyarakat sipil dan aktivis lingkungan.

"Gajah sumatra dan gajah kalimantan adalah warisan keanekaragaman hayati Indonesia yang tak ternilai harganya dan harus kita lestarikan bagi generasi mendatang," ujarnya.

Sejumlah perusahaan teknologi dan kripto global, mulai dari Google, Instagram, Facebook, TikTok hingga perusahaan analitik blockchain, sepakat memperkuat upaya pemberantasan perdagangan satwa liar ilegal yang semakin marak di platform digital dan sistem pembayaran online.

Inisiatif itu diumumkan dalam forum bisnis yang digelar oleh organisasi konservasi satwa liar United for Wildlife milik Pangeran William dalam rangka London Climate Action Week 2026.

Sejumlah perusahaan teknologi, telekomunikasi, fintech, dan kripto berkomitmen memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), analisis data, serta teknologi blockchain untuk mendeteksi dan menghambat aktivitas perdagangan satwa liar ilegal.

Perusahaan yang terlibat antara lain Google, Meta yang menaungi Facebook dan Instagram, TikTok, Alibaba, Vodafone, Vodacom, Safaricom, PayPal, Chainalysis, TRM Labs, dan Luno, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Salah satu cara utama yang digunakan perusahaan teknologi yakni memanfaatkan AI dan sistem deteksi otomatis untuk menyaring unggahan, iklan, maupun transaksi yang diduga terkait perdagangan satwa liar.

Melalui Coalition to End Wildlife Trafficking Online, perusahaan-perusahaan teknologi mengembangkan filter otomatis, standardisasi kebijakan pelarangan perdagangan satwa liar, pelatihan moderator, serta mekanisme pelaporan konten mencurigakan oleh pengguna. Koalisi ini dibentuk bersama organisasi konservasi WWF, TRAFFIC, dan IFAW.

Menurut WWF, perusahaan anggota koalisi bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan sistem otomatis dalam mendeteksi daftar penjualan satwa liar dan produk turunannya, sekaligus mencegah pelaku berpindah dari satu platform ke platform lain.

Upaya itu telah menghasilkan jutaan tindakan penegakan. Pada 2021, perusahaan-perusahaan anggota koalisi melaporkan telah menghapus atau memblokir lebih dari 11,6 juta listing yang berkaitan dengan satwa dilindungi dan produk turunannya, termasuk gading gajah, sisik trenggiling, kura-kura, primata, hingga burung eksotis.

Perkembangan AI generatif juga membuka peluang baru dalam pengawasan perdagangan satwa liar.

Penelitian yang dipublikasikan pada 2025 menunjukkan, model bahasa besar atau large language model (LLM) dapat digunakan untuk mengidentifikasi iklan perdagangan satwa liar di marketplace secara lebih efisien. Teknologi ini memungkinkan sistem menyisir jutaan iklan dan menemukan pola yang sulit dideteksi secara manual.

Penelitian lain menunjukkan teknologi machine learning mampu mengenali produk ilegal dari foto, seperti gading gajah, sisik trenggiling, dan bagian tubuh harimau dengan tingkat akurasi tinggi. Sistem ini bahkan dapat dioperasikan melalui aplikasi ponsel pintar untuk membantu aparat melakukan identifikasi di lapangan secara real time.

Perusahaan Kripto dan Blockchain Lacak Aliran Dana

Selain mengawasi konten, perusahaan kripto dan blockchain akan membantu dalam melacak aliran dana yang digunakan jaringan perdagangan satwa liar.

Reuters melaporkan perusahaan analitik blockchain seperti Chainalysis dan TRM Labs akan mendukung upaya identifikasi transaksi keuangan yang berpotensi terkait perdagangan satwa liar ilegal. Teknologi blockchain memungkinkan pelacakan pergerakan aset digital secara transparan sehingga dapat membantu mengungkap pola pembayaran dan jaringan pelaku.

Di sisi lain, perusahaan pembayaran online dan operator telekomunikasi akan memanfaatkan analisis data dan AI untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi lintas negara yang diduga terkait aktivitas perdagangan satwa liar.

Perdagangan satwa liar ilegal masih menjadi salah satu bisnis kriminal terbesar di dunia. Interpol memperkirakan nilai perdagangan satwa liar ilegal mencapai sekitar US$ 20 miliar per tahun, meski angka sebenarnya diyakini lebih tinggi.

Dalam operasi global yang melibatkan 134 negara pada 2025, aparat menyita hampir 30.000 satwa hidup, ribuan serangga eksotis, serta berton-ton daging satwa liar dan produk turunannya. Interpol juga mengidentifikasi sekitar 1.100 tersangka yang terlibat dalam jaringan perdagangan tersebut.

JAKARTA - Tim operasi gabungan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Korwas PPNS Bareskrim Polri, dan Pusat Polisi Militer (Puspom) menggagalkan upaya penyelundupan ilegal 100 ekor satwa liar dilindungi asal Papua. Upaya penindakan tersebut dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam operasi yang digelar pada 6–7 Juni 2026.

Seluruh satwa yang hendak diedarkan secara ilegal tersebut telah dievakuasi dan dititiprawatkan di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) BKSDA Tegal Alur, Jakarta, untuk menjalani perawatan serta pemeriksaan kesehatan.

Perkara ini bermula dari pemantauan dan pengembangan informasi terkait peredaran satwa liar dilindungi melalui jalur transportasi laut menuju Jakarta. Berdasarkan informasi tersebut, tim operasi gabungan melaksanakan penindakan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok guna mencegah satwa dilindungi masuk ke jalur distribusi ilegal.

Satwa yang diamankan terdiri atas berbagai jenis burung endemik dan dilindungi khas Papua, yakni Nuri Bayan (Eclectus roratus) sebanyak 4 ekor, Kakatua Koki (Cacatua galerita) 2 ekor, Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory) 19 ekor, Nuri Hitam (Chalcopsitta atra) 6 ekor.

Mambruk Victoria (Goura victoria) 14 ekor, Walik Wompu (Ptilinopus magnificus) 3 ekor, Pipit Matari (Neochmia phaeton) 19 ekor, Nuri Kabare (Psittrichas fulgidus) 2 ekor, Nuri Coklat (Chalcopsitta duivenbodei) 3 ekor, dan Perkici Pelangi (Trichoglossus haematodus) 28 ekor.

Dalam rangkaian operasi tersebut, tim juga mengamankan dua oknum aparat berinisial BI dan ZF untuk dimintai keterangan. Sebagian satwa ditemukan tanpa dokumen kepemilikan atau pengangkutan yang sah.

Lihat video: GAGAL TOTAL! Petugas Gagalkan Penyelundupan Satwa Ilegal Asal Thailand



Tim saat ini masih menelusuri alur pengiriman dan pihak-pihak yang mengatur peredaran satwa dilindungi tersebut, termasuk mengembangkan penyelidikan terhadap jaringan yang diduga memperoleh keuntungan dari perdagangan ilegal satwa liar.

Perdagangan dan pengangkutan satwa liar dilindungi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, khususnya Pasal 40A ayat (1) huruf d.

“Pelaku terancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI,” ujarnya.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menegaskan penanganan perkara dilakukan dengan memastikan satwa dan proses pembuktian tertangani secara bersamaan.

“Penanganan perkara ini kami jalankan dengan dua hal yang harus sama-sama beres. Satwa tertangani, pembuktian tertib. Satwa ini barang bukti hidup, jadi penanganannya harus cepat, rapi, dan tercatat. Kami pastikan satwa dititiprawatkan di PPS, sambil mengamankan dokumen, keterangan, dan jalur distribusinya.

Dari situ terlihat siapa berperan apa, siapa mengirim, siapa menjemput, siapa menampung. Perkara ini kami dorong naik bertahap, tidak berhenti pada yang membawa,” kata Rudi, Minggu (14/6/2026).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyebut perdagangan satwa dilindungi telah berkembang menjadi bisnis yang memanfaatkan celah logistik dan memerlukan penanganan lintas lembaga.

“Polanya lintas wilayah dan bisa terhubung lintas negara, sehingga penanganannya menggunakan pendekatan multidoor dan lintas lembaga. Pelacakan aliran dananya kami kuatkan bersama PPATK, dan bila rantainya lintas negara, kami bawa penanganannya ke jalur kerja sama internasional, termasuk Interpol. Operasi ini menunjukkan sinergi lintas instansi berjalan. Di saat yang sama, pengawasan di hulu, terutama habitat dan titik rawan perburuan, akan terus diperkuat agar perburuan dapat dicegah,” terang Januanto.

Kementerian Kehutanan menyatakan, penanganan perdagangan satwa dilindungi merupakan agenda strategis negara untuk menjaga kekayaan hayati Indonesia, khususnya spesies endemik. Pengawasan di simpul-simpul logistik akan terus diperketat, penindakan diperkuat, serta penelusuran jaringan dilakukan hingga kepada pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan ilegal satwa liar.

PEKANBARU - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau kembali mengembangkan pengungkapan kasus perdagangan satwa liar dilindungi berupa gading gajah Sumatera dengan menelusuri aliran dana hasil kejahatan tersebut melalui instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro mengatakan, pengungkapan TPPU tersebut merupakan pengembangan dari perkara perburuan dan perdagangan gading gajah Sumatera yang sebelumnya berhasil diungkap jajaran Polres Pelalawan bersama Ditreskrimsus Polda Riau.

Kasus tersebut menjadi perhatian nasional karena berhasil membongkar jaringan perburuan gajah Sumatera yang menyebabkan kematian seekor gajah jantan dewasa di kawasan Distrik Ukui, Kabupaten Pelalawan, pada Februari 2026. Dalam perkara pokoknya, penyidik menetapkan 17 tersangka dan masih memburu tiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Ade menegaskan, pihaknya tidak berhenti pada pengungkapan pelaku lapangan. Penyidik terus melakukan pengembangan untuk menelusuri seluruh aliran dana yang berasal dari kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi. "Tujuannya jelas, yaitu memutus rantai kejahatan dari sisi ekonomi sehingga jaringan ini tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk beroperasi,” kata Kombes Ade dalam jumpa pers di Mapolda Riau, Kamis (11/6/2026).

Menurut Ade, hasil penyidikan menemukan adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka FA dan FS dengan menyamarkan hasil kejahatan melalui berbagai transaksi keuangan dan pembelian aset.

Berdasarkan hasil analisis transaksi keuangan, penyidik menemukan perputaran dana mencapai Rp1,872 miliar yang berasal dari 34 transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas perdagangan gading gajah. Selain itu, penyidik juga menemukan fakta bahwa tersangka FA diduga telah terlibat dalam sedikitnya sembilan kali perburuan gajah Sumatera sejak 2014.

Temuan itu menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar bukan kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir yang memiliki motif ekonomi sangat kuat. "Karena itu pendekatan follow the money menjadi instrumen penting untuk membongkar jaringan secara menyeluruh,” ujarnya.

Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian menjelaskan, dalam perkara TPPU tersebut penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi.

Aset yang disita meliputi uang tunai sebesar Rp650 juta, satu unit excavator, satu unit Mitsubishi Triton, satu unit Suzuki Splash, dokumen perbankan, serta berbagai dokumen kepemilikan aset lainnya yang saat ini masih terus didalami penyidik.

“Seluruh aset yang kami sita diduga memiliki keterkaitan dengan hasil kejahatan perdagangan gading gajah. Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan aset sekaligus untuk memastikan para pelaku tidak lagi menikmati keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan terhadap satwa dilindungi,” kata Teddy.

Ia menegaskan, penyidikan masih terus berlangsung untuk menelusuri kemungkinan adanya aset lain maupun pihak-pihak yang turut menikmati hasil kejahatan tersebut. "Para tersangka dipersangkakan melanggar ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun serta pidana denda kategori VII," ungkapnya.

Kombes Ade menambahkan, penerapan TPPU dalam kasus perdagangan satwa liar menjadi bentuk komitmen Polda Riau untuk memperkuat efek jera terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Menurutnya, penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga harus menghancurkan sumber pendanaan dan keuntungan ekonomi yang menjadi motivasi utama terjadinya kejahatan tersebut.

“Melalui pendekatan Green Financial Crime, kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang diperoleh dari kejahatan terhadap lingkungan dan satwa dilindungi dapat ditelusuri, disita, dan dirampas sesuai ketentuan hukum. Ini adalah bagian dari komitmen Polda Riau dalam melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang,” ujar lulusan Akpol 2000 ini.

JAKARTA - Di tengah berbagai tantangan yang masih membayangi upaya konservasi gajah Sumatera, kelahiran seekor anak gajah betina di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) membawa harapan baru.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan pun memberikan nama “Nona Seroja” sebagai doa dan simbol optimisme bagi masa depan satwa dilindungi tersebut. Pemberian nama tersebut merupakan bentuk harapan agar kehidupan gajah Sumatera terus tumbuh dan berkembang di habitat alaminya.

Kelahiran anak gajah betina itu juga menjadi momentum penting di tengah berbagai upaya penyelamatan satwa liar dan perlindungan kawasan konservasi yang terus dilakukan di Tesso Nilo.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengaku merasa tersanjung ketika diminta untuk memberikan nama bagi anak gajah tersebut. Menurutnya, kesempatan itu merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang sarat makna.

“Sebelum menetapkan nama tersebut, saya juga menyampaikan dan meminta izin kepada Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni. Alhamdulillah beliau berkenan dan menyetujui nama yang kami usulkan,” kata Irjen Herry, Kamis (11/6/2026).

Irjen Pol Henry menjelaskan, nama Nona Seroja dipilih karena memiliki filosofi yang sangat erat dengan kondisi Tesso Nilo saat ini. Pemberian nama Nona Seroja karena seroja adalah bunga yang tumbuh dari lumpur yang keruh, tetapi mampu mekar dengan bersih, indah, dan menawan di atas permukaan air.

Lihat video: Prabowo Bertemu Raja Charles III di London, Bahas Konservasi Gajah!

“Sama seperti itu, anak gajah ini lahir di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Tesso Nilo, namun kehadirannya membawa harapan baru. Nona Seroja melambangkan kemurnian, ketahanan, dan keindahan. Ia menjadi pengingat bahwa di tengah segala kekacauan, alam selalu memberi kesempatan bagi harapan untuk tumbuh dan mekar,” ujarnya.

Menurut Irjen Pol Herry, kelahiran Nona Seroja menjadi bukti bahwa alam masih memberikan kesempatan bagi seluruh pihak untuk memperbaiki dan menjaga kelestarian kawasan konservasi yang menjadi rumah bagi gajah Sumatera.

“Beberapa waktu lalu kita berduka atas berbagai ancaman yang menimpa satwa liar di Tesso Nilo. Hari ini Allah SWT menghadirkan kabar gembira melalui kelahiran Nona Seroja. Ini simbol bahwa harapan untuk menjaga kelestarian Tesso Nilo masih hidup dan harus terus diperjuangkan bersama,” katanya.

Irjen Pol Henry menegaskan, menjaga kelestarian gajah Sumatera tidak cukup hanya dengan merawat dan melindungi habitatnya, tetapi juga harus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kejahatan satwa liar.

Menurut Irjen Pol Henry, Polda Riau akan terus memperkuat upaya perlindungan satwa liar melalui pendekatan Green Policing yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari keamanan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Irjen Pol Henry mengatakan, Polda Riau saat ini juga tengah melanjutkan pengembangan penyidikan kasus perdagangan satwa liar dilindungi berupa gading gajah dengan menerapkan instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri, menyita, dan merampas aset hasil kejahatan sehingga tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memutus rantai kejahatan perdagangan satwa liar dari sisi finansial.

“Kami tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga akan mengikuti aliran uangnya. Kejahatan terhadap satwa liar adalah kejahatan terhadap masa depan lingkungan. Karena itu, melalui pendekatan Green Policing dan Green Financial Crime, kami berkomitmen memutus rantai kejahatan ini sampai ke akar-akarnya, termasuk aset dan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyambut baik nama yang diberikan Kapolda Riau kepada anak gajah tersebut. Menurut Raja Juli, nama Nona Seroja terdengar indah dan memiliki makna yang sangat dalam bagi semangat pelestarian satwa liar dan lingkungan hidup.

“Saya setuju dengan nama yang diberikan Kapolda Riau. Nona Seroja adalah nama yang indah, cantik, dan memiliki makna yang dalam. Nama itu mencerminkan harapan, kelembutan, sekaligus ketangguhan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Semoga Nona Seroja tumbuh sehat dan menjadi simbol optimisme bagi masa depan konservasi gajah Sumatera,” ujar Raja Juli.

Ia menambahkan, kelahiran anak gajah tersebut menjadi pengingat bahwa upaya menjaga kawasan konservasi dan melindungi satwa liar harus terus dilakukan secara konsisten oleh seluruh pihak.

“Kehadiran Nona Seroja adalah kabar bahagia bagi Indonesia. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan ia dan gajah-gajah lainnya dapat hidup aman di habitatnya. Konservasi bukan hanya menjaga satwa, tetapi menjaga masa depan generasi yang akan datang,” kata Menhut.

Pemerintah Indonesia mendapatkan dana hibah US$ 14,4 juta atau sekitar Rp250 miliar dari Global Environment Facility (GEF), lembaga pendanaan internasional yang mendukung proyek lingkungan hidup. Dana ini akan digunakan Kementerian Kahutanan untuk memperkuat penegakan hukum guna menjaga dan memulihkan habitat flora dan fauna di Sumatra.

Program bernama Leverage alias Law Enforcement for Sustainable Viable Ecosystem and Biodiversity Resilience through Multi-Sectors Engagement ini membidik terbentuknya kawasan lindung terestrial seluas 638,8 ribu hektare yang dikelola dengan lebih baik. Ini diharapkan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 2,3 juta ton CO2e dan memberi manfaat bagi 4.000 individu (1.200 di antaranya adalah perempuan).

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, keberadaan satwa liar merupakan indikator kesehatan hutan. Sedangkan perlindungan satwa liar tidak akan berhasil tanpa penyelamatan habitatnya. Maka itu, “Perlindungan kawasan hutan, pengawasan, dan penegakan hukum harus diperkuat,” kata Rohmat, dalam peluncuran LEVERAGE di Kantor Kemenhut, Rabu (10/6).

Program akan dilaksanakan di Suaka Margasatwa Dolok Surungan (Sumatera Utara), Cagar Alam Dolok Sibual-Buali (Sumatera Utara), Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (Riau), Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (Riau dan Jambi), serta Balai Besar Bukit Barisan Selatan (Lampung dan Bengkulu).

Kementerian Kehutanan bermitra dengan United Nations Development Program (UNDP) Indonesia dalam program ini. Program akan melibatkan Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Karantina Indonesia, serta Kepolisian.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto mengatakan, penguatan sistem kehutanan dimulai dari pencegahan, penanggulangan, hingga penindakan. Menurut dia, kejahatan kehutanan banyak melibatkan aktor berstatus warga negara asing (WNA) dengan modus operandi beragam.

"Fokusnya lebih ke pencegahan," ujarnya. “Bagaimana celah-celah yang ada itu bisa ditutup dengan kolaborasi, baik dari Badan Karantina, Bea Cukai, dan berbagai elemen,” kata dia, menambahkan.

SYDNEY - Para petugas satwa liar telah membongkar operasi penangkaran kecoak ilegal di sebuah kota di Australia. Mereka menyita sejumlah besar kecoak senilai USD140.000 (lebh dari Rp2,5 miliar) di pasar gelap serangga eksotis.

Lebih dari 100.000 kecoa selundupan ditemukan dalam penggerebekan terhadap peternak komersial di kota Bathurst, sebelah barat Sydney. Demikian pengumuman Departemen Lingkungan Australia, Jumat (5/6/2026).

Mereka menemukan kecoak "mendesis" Madagaskar, serangga besar yang dinamai berdasarkan mekanisme pertahanan berisiknya, dan kecoak dubia, serangga invasif yang dibiakkan sebagai camilan untuk kadal peliharaan.

Foto-foto yang dirilis departemen tersebut menunjukkan salah satu kecoak Madagaskar yang disita hampir cukup besar untuk menutupi seluruh telapak tangan orang dewasa.

“Kami sangat serius dalam tugas kami melindungi keanekaragaman hayati unik Australia dan pelanggaran hukum lingkungan nasional,” kata departemen tersebut melalui seorang juru bicaranya, yang dilansir AFP.

“Kami melihat pembiakan dan perdagangan kecoak eksotis ilegal dan kami memberi peringatan kepada bisnis hewan peliharaan dan pemilik hewan peliharaan," paparnya.

Departemen tersebut mengatakan serangga ilegal itu diperkirakan bernilai USD140.000.

Para pejabat sekarang memiliki tugas yang tidak menyenangkan untuk memusnahkan serangga-serangga menjijikkan itu, serangga yang begitu tangguh sehingga memunculkan legenda urban bahwa mereka dapat bertahan hidup dari ledakan nuklir.

Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar,

Tangerang (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyatakan bahwa WNI berinisial HA sebagai terduga pelaku penyelundup satwa Marmoset hingga Bearded Dragon tanpa izin terancam dijatuhi 10 tahun kurungan penjara dengan denda senilai Rp10 miliar.

"Atas perbuatannya, yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan karena memasukkan media pembawa tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal serta tidak melaporkan dan menyerahkannya kepada petugas karantina," jelas Kepala Biro Hukum dan Humas Barantin, Hudiansyah Is Nursal di Tangerang, Sabtu.

Ia mengatakan, terduga pelaku penyelundupan satwa tanpa izin resmi ini telah melanggar Undang-undang yang berlaku di Tanah Air tentang kekarantinaan hewan.

Sehingga, lanjut dia, pihaknya bakal menindak tegas dengan penerapan ancaman sanksi pidana berupa kurungan penjara hingga denda.

"Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar," ujarnya.

Ia menerangkan, terduga HA terbukti membawa dan hendak penyelundupan 10 ekor satwa hidup dari Thailand melalui Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Dimana, berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Barantin dan Bea Cukai ditemukan sejumlah satwa hidup yang disembunyikan di dalam kaus kaki dan diselipkan pada celana ketat elastis (legging) yang dikenakan penumpang.

"Satwa ini terdiri atas tiga ekor marmoset, empat ekor kadal panama, dua ekor bearded dragon, satu ekor kadal uromastyx," ungkapnya.

Terduga pelaku mengaku kepada petugas, jika satwa-satwa tersebut sengaja disembunyikan untuk menghindari pemeriksaan petugas.

"Maka, tindakan tersebut sangat berisiko terhadap keselamatan hewan maupun aspek kesehatan dan keamanan hayati karena pemasukan satwa tanpa prosedur karantina berpotensi membawa hama dan penyakit hewan," paparnya.

Dia menambahkan, saat ini terhadap penumpang berinisial HA penumpang telah diamankan. Selain itu, seluruh satwa kini diamankan di Instalasi Karantina Hewan untuk menjalani observasi, pemeriksaan kesehatan, serta tindakan karantina lebih lanjut.

"Pengawasan terhadap lalu lintas hewan dan media pembawa di pintu pemasukan negara akan terus diperketat guna mencegah masuknya penyakit hewan maupun praktik perdagangan satwa ilegal," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Satwa ini terdiri atas tiga ekor marmoset, empat ekor kadal panama, dua ekor bearded dragon, satu ekor kadal uromastyx,

Tangerang (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 10 ekor satwa hidup dari Thailand yang dilakukan oleh seorang WNI berinisial HA melalui Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kepala Biro Hukum dan Humas Barantin, Hudiansyah Is Nursal di Tangerang, Sabtu mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut melalui kerja sama antara Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten Bea Cukai setempat.

Dimana, katanya, terdapat seorang penumpang penerbangan internasional dari Thailand yang dicurigai membawa satwa atau hewan tanpa dilengkapi dokumen resmi karantina.

"Menindaklanjuti informasi itu, petugas karantina bersama instansi terkait langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang," jelasnya.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah satwa hidup yang disembunyikan di dalam kaus kaki dan diselipkan pada celana ketat elastis (legging) yang dikenakan penumpang.

"Satwa ini terdiri atas tiga ekor marmoset, empat ekor kadal panama, dua ekor bearded dragon, satu ekor kadal uromastyx," katanya.

Hudiansyah bilang, untuk setiap pemasukan media pembawa, seperti hewan atau satwa, wajib memenuhi persyaratan karantina guna memastikan kondisi kesehatannya sebelum masuk ke Indonesia.

"Kami mengapresiasi sinergi antara Bea Cukai, Karantina, dan aparat penegak hukum dalam memperkuat pengawasan di pintu masuk negara," kata dia.

Sementara itu, Kepala Karantina Banten, Duma Sari mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, satwa-satwa tersebut sengaja disembunyikan untuk menghindari pemeriksaan petugas.

"Tindakan tersebut sangat berisiko terhadap keselamatan hewan maupun aspek kesehatan dan keamanan hayati karena pemasukan satwa tanpa prosedur karantina berpotensi membawa hama dan penyakit hewan," paparnya.

Duma menambahkan, saat ini terhadap penumpang berinisial HA penumpang telah diamankan. Selain itu, seluruh satwa kini diamankan di Instalasi Karantina Hewan untuk menjalani observasi, pemeriksaan kesehatan, serta tindakan karantina lebih lanjut.

"Pengawasan terhadap lalu lintas hewan dan media pembawa di pintu pemasukan negara akan terus diperketat guna mencegah masuknya penyakit hewan maupun praktik perdagangan satwa ilegal," kata Duma.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan penguatan kebijakan hingga kolaborasi para pemangku kepentingan merupakan fondasi penting bagi upaya konservasi satwa Indonesia.

Hal ini menyusul komunitas konservasi internasional IUCN SSC Asian Rhino Specialist Group (AsRSG) dan IUCN SSC Asian Elephant Specialist Group (AsESG) yang menilai langkah strategis Indonesia telah menempatkan Indonesia pada jalur yang tepat dalam melindungi satwa yang berstatus terancam punah seperti badak dan gajah.

“Menurut mereka, komitmen politik yang kuat, penguatan kebijakan, serta pendekatan kolaboratif menjadi fondasi penting bagi masa depan konservasi satwa di Indonesia,” kata Raja Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adapun IUCN SSC sendiri adalah komisi penyelamatan spesies di bawah IUCN yang berperan menilai status spesies, memberi rekomendasi konservasi, dan mendukung upaya perlindungan keanekaragaman hayati secara global.

Selain itu, IUCN adalah organisasi lingkungan global tertua dan terbesar di dunia dan lembaga yang menerbitkan Daftar Merah Spesies Terancam Punah sebagai panduan paling berpengaruh untuk status keanekaragaman hayati dunia.

“Masukan dan dukungan dari komunitas konservasi internasional seperti IUCN menjadi pengingat bahwa menjaga gajah, badak, dan habitatnya bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia,” ujar Menhut.

Sementara itu, Chair IUCN SSC Asian Rhino Specialist Group (AsRSG) Amirthara Christy Williams menilai komitmen politik yang ditunjukkan saat ini menjadi titik penting dalam sejarah konservasi Indonesia.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya memastikan implementasi program di lapangan berjalan efektif.

Chair IUCN SSC Asian Elephant Specialist Group (AsESG) Heidi S. Riddle menambahkan, terdapat momentum kuat dalam konservasi gajah Indonesia saat ini. Ia menilai dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dan Menhut menjadi faktor kunci dalam mendorong kebijakan yang lebih progresif.

Ia juga menambahkan pemerintah Indonesia telah berada di jalur yang tepat melalui pendekatan kolaboratif dan kebijakan yang inklusif. Ke depan, menurutnya penguatan konektivitas habitat dan perlindungan kawasan menjadi fokus utama.

“Saya pikir pemerintah sudah berada di jalur yang tepat, terutama dengan munculnya berbagai kebijakan atau regulasi yang sedang dibahas. Selain itu, upaya untuk melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan terhadap konservasi gajah, serta membuka ruang untuk mendengarkan beragam pandangan, adalah hal yang sangat penting,” jelasnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan opsi akuisisi pengelolaan Bandung Zoo melalui badan usaha milik daerah (BUMD) di tengah belum tuntasnya proses penunjukan pengelola baru kebun binatang tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan skema pengelolaan melalui BUMD disiapkan apabila proses seleksi pengelola yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung kembali menemui hambatan.

Pemprov Jabar bahkan membuka kemungkinan membentuk lembaga konservasi yang dikelola BUMD untuk memastikan fungsi pelestarian satwa dan kawasan tetap berjalan.

“Kalau diperlukan, pemerintah provinsi bisa mengajukan lembaga konservasi melalui BUMD agar pengelolaannya lebih mengarah pada konservasi,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Ia mengaku telah menerima laporan dari Dinas Kehutanan Jawa Barat bahwa hingga saat ini proses penentuan pengelola baru Bandung Zoo masih belum menghasilkan keputusan final.

“Masih ada berbagai pertimbangan, termasuk aspek hukum,” katanya.

Sebelumnya, proses penunjukan pengelola baru ditargetkan selesai pada 5 Mei 2026 sesuai tenggat dari Kementerian Kehutanan. Namun, Pemerintah Kota Bandung dikabarkan mengajukan perpanjangan waktu untuk melanjutkan proses seleksi.

KDM, sapaan akrabnya, menilai pengelolaan Bandung Zoo melalui BUMD dapat menjadi solusi untuk menjaga fungsi konservasi tanpa terlalu berorientasi pada keuntungan bisnis.“Tujuannya bukan bisnis. Yang utama menyelamatkan konservasi dan pegawai,” tegasnya.

Ia menyebut kawasan Bandung Zoo memiliki nilai ekologis yang penting bagi Kota Bandung karena masih memiliki kawasan hijau dan pepohonan besar yang terjaga.

“Kawasannya sangat baik, hutannya masih relatif terjaga, pohon-pohonnya besar dan bermanfaat juga untuk warga Kota Bandung,” ujarnya.

Meski demikian, KDM tetap memberikan ruang bagi Pemerintah Kota Bandung untuk melanjutkan proses seleksi pengelola baru apabila perpanjangan waktu disetujui pemerintah pusat.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebelumnya mengakui proses pencarian pengelola Bandung Zoo belum berjalan sesuai harapan.

Pemkot Bandung diketahui telah mengundang sekitar 85 lembaga konservasi untuk mengikuti proses seleksi. Namun, hanya empat pihak yang merespons dan sebatas menyatakan minat awal.

Lantaran minimnya respons tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengajukan perpanjangan tenggat kepada pemerintah pusat guna memberi ruang tambahan dalam proses pencarian pengelola baru Bandung Zoo.