Jayapura (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Menurut Tito, program bedah rumah merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui dukungan anggaran dari APBN maupun sumber pendanaan non-APBN.

"Jumlah rumah yang akan dibedah di seluruh daerah di Indonesia meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit pada 2025 naik menjadi sekitar 400 ribu unit pada 2026," katanya di Jayapura, Senin.

Dia menjelaskan penentuan daerah penerima bantuan didasarkan pada tingkat persentase rumah tidak layak huni dan masyarakat yang belum memiliki rumah.

"Berdasarkan data pemerintah, persentase tersebut masih tergolong tinggi di wilayah tanah Papua sehingga menjadi salah satu prioritas," ujarnya.

Dia mengatakan kunjungan ke Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura bentuk perhatian pemerintah terhadap Papua, khususnya kawasan perbatasan.

"Dan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menyasar 22.379 unit rumah di seluruh tanah papua. Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan," katanya.

Pelaksanaan rehabilitasi rumah akan dimulai secara serentak pada 24 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan Kota Jayapura memperoleh alokasi 499 unit untuk program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pihaknya menilai Kampung Mosso dipilih sebagai lokasi pelaksanaan simbolis karena berada di kawasan perbatasan, sedangkan pelaksanaan bedah rumah akan dilanjutkan di berbagai wilayah lain di Kota Jayapura maupun di seluruh tanah Papua.

"Di Kampung Mosso terdapat 36 unit rumah yang akan dibedah. Tadi kami juga menyaksikan secara langsung proses tender terbuka kepada toko penyedia bahan bangunan, sehingga penyedia dengan harga terbaik yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan material," katanya.

Dia menambahkan bantuan dari pemerintah pusat penting bagi Pemerintah Kota Jayapura dalam mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menerapkan berbagai strategi menghadapi kemarau yang diperkirakan terjadi pada 2026 ini, mulai dari teknologi hemat air, penggunaan varietas berumur pendek, pengaturan pola tanam yang lebih efisien untuk menjaga produktivitas hingga percepatan tanam setelah panen.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menjelaskan pemerintah terus mendorong peningkatan indeks pertanaman melalui percepatan tanam. Jarak antara panen dan tanam kembali diupayakan tidak lebih dari 14 hari sehingga frekuensi tanam dapat meningkat.

"Kalau selama ini tanam dua kali setahun, kita dorong menjadi tiga kali. Yang sebelumnya satu kali kita dorong menjadi dua kali. Dengan lahan yang sama, produksi bisa meningkat karena frekuensi tanamnya bertambah," kata Suwandi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Selain itu, petani juga didorong memanfaatkan lahan secara lebih optimal melalui pola tumpang sari dengan komoditas seperti kacang tanah, kacang hijau, dan sayuran guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Menurut Suwandi, musim kemarau tidak selalu identik dengan penurunan produksi. Dengan pengelolaan air yang baik, musim kemarau justru dapat menjadi momentum peningkatan produktivitas karena tingginya intensitas sinar matahari yang mendukung proses fotosintesis tanaman.

"Di saat musim kemarau, pencahayaan matahari sangat baik sehingga produktivitas tanaman bisa meningkat. Ini justru menjadi peluang untuk meningkatkan produksi apabila dikelola dengan teknologi yang tepat," katanya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah memperkuat pengembangan irigasi perpompaan yang menjadi salah satu strategi utama menghadapi perubahan iklim. Pada 2026 ini, pemerintah menyiapkan tambahan pompa yang mampu melayani sekitar satu juta hektare lahan pertanian.

Program tersebut melengkapi sistem perpompaan yang sebelumnya telah mendukung pengairan sekitar dua juta hektare lahan di berbagai wilayah.

"Kekuatan utama kita menghadapi musim kemarau adalah sistem perpompaan, pengelolaan sumber air dari waduk, embung, sungai maupun sumur yang terhubung dengan teknologi dan energi yang memadai," ujar Suwandi.

Kementan juga memperkuat sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, dan Kementerian ESDM untuk memastikan ketersediaan air dan energi bagi operasional pompa di lapangan.

Selain menjaga produksi, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada petani melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare bagi lahan yang mengalami gagal panen akibat bencana.

Petani terdampak kekeringan juga akan mendapatkan bantuan benih gratis, sarana produksi, dukungan alat dan mesin pertanian serta pendampingan percepatan tanam kembali.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional, pemerintah pada 2026 mengalokasikan sekitar 57 ribu unit pompa air dan berbagai alat mesin pertanian lainnya guna mendukung keberlanjutan produksi pangan di seluruh Indonesia.

Dengan berbagai langkah tersebut, Kementan optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat terus diperkuat meski menghadapi tantangan musim kemarau.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

pengembangan tebu harus didukung oleh penguatan industri pengolahan agar manfaat ekonominya semakin besar dan dirasakan langsung oleh petani

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong percepatan tanam tebu dan penguatan hilirisasi guna meningkatkan produksi dalam negeri serta mendukung terwujudnya swasembada gula nasional secara berkelanjutan.

"Pengembangan tebu menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam mendukung swasembada gula nasional," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Heru Triwidarto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, memperkuat upaya percepatan swasembada gula nasional melalui Gerakan Tanam Serentak Tebu yang digelar di Desa Salit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

Kegiatan yang mengusung tema "Wujudkan Percepatan Hilirisasi Komoditas Perkebunan" tersebut menjadi langkah konkret dalam meningkatkan produktivitas tebu nasional sekaligus mendorong pengembangan industri hilir berbasis komoditas perkebunan yang mampu memberikan nilai tambah bagi petani.

"Hilirisasi merupakan kunci peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan. Karena itu, pengembangan tebu harus didukung oleh penguatan industri pengolahan agar manfaat ekonominya semakin besar dan dirasakan langsung oleh petani," kata Heru.

Ia menjelaskan, target pengembangan tebu di Provinsi Jawa Tengah pada 2026 mencapai 10.800 hektare. Hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 80 persen atau sekitar 8.800 hektare.

"Masih terdapat sekitar 2.000 hektare yang akan terus dikejar hingga akhir tahun. Kami optimistis target tersebut dapat tercapai melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, industri gula, dan petani," ujarnya.

Secara nasional, lanjut Heru, pemerintah menargetkan pengembangan areal tebu sekitar 97 ribu hektare pada tahun 2026. Hingga awal Juni, realisasi telah mencapai sekitar 62 persen dan akan terus dipercepat untuk memenuhi target produksi gula nasional.

"Percepatan pengembangan tebu dan penguatan hilirisasi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan," ucapnya.

Selain meningkatkan produksi, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem usaha yang mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi petani sehingga kegiatan budidaya tetap menarik dan menguntungkan untuk dijalankan dalam jangka panjang.

"Penguatan hilirisasi tebu menjadi bagian penting dalam membangun swasembada pangan yang berkelanjutan," tuturnya.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi gula nasional, tetapi juga memastikan petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui penguatan industri pengolahan, kepastian penyerapan hasil panen, serta perluasan akses pasar.

"Dengan demikian, petani memiliki insentif yang kuat untuk terus meningkatkan produksi dan menjaga keberlanjutan usaha taninya," kata dia.

Kegiatan gerakan tanam serentak bibit tebu itu menjadi bukti nyata sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan petani dalam memperkuat sektor perkebunan nasional yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Melalui percepatan tanam dan penguatan hilirisasi komoditas perkebunan, pemerintah optimistis target swasembada gula nasional dapat tercapai sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan Indonesia yang berkelanjutan.

Hilirisasi tidak hanya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga kesejahteraan petani dan memastikan produksi pangan nasional terus tumbuh secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan (DKPP) Pekalongan Yudhi Himawan mengatakan gerakan tanam serentak merupakan bagian dari strategi pengembangan perkebunan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Kabupaten Pekalongan memperoleh target pengembangan tebu seluas 234 hektare pada tahun 2026. Hingga saat ini realisasi tanam telah mencapai 135 hektare. Kami optimistis target tersebut dapat tercapai dengan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, pabrik gula, dan petani," ujarnya.

Menurut Yudhi, peningkatan luas tanam tebu diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi gula sekaligus meningkatkan pendapatan petani melalui penguatan kemitraan dengan industri pengolahan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan tanam tebu menjadi bagian penting dalam mewujudkan swasembada pangan dan swasembada gula sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia.

"Presiden memberikan perhatian besar terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Karena itu, seluruh jajaran Kementerian Pertanian terus bergerak mempercepat peningkatan produksi komoditas strategis, termasuk gula, melalui perluasan areal tanam, peningkatan produktivitas, serta penguatan kemitraan dengan petani dan industri," ujar Mentan Amran.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada petani melalui penyediaan benih unggul, mekanisasi, pembiayaan, hingga penguatan hilirisasi agar hasil produksi memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

"Petani harus menjadi pelaku utama yang menikmati manfaat pembangunan pertanian. Karena itu, seluruh program yang dijalankan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan memperkuat ketahanan pangan nasional," tegasnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi berbagai sektor industri untuk mencapai target kontribusi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2029.

Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Rolly Rochmad Purnomo di Jakarta, Selasa, mengatakan pemerintah telah mencanangkan target kontribusi ekonomi digital terhadap PDB pada tiga tahun mendatang di angka 12-13 persen.

“Tentunya kita perlu terus mengakselerasi pertumbuhan ekosistem digital dalam negeri mengingat target kontribusi PDB ekonomi digital tahun 2029 adalah 12-13 persen,” kata Rolly.

Ia mencontohkan, industri kreatif merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus akselerasi digitalisasi saat ini.

“Diperlukan percepatan digitalisasi sektor kreatif yang akan difokuskan pada sektor industri, UMKM, perdagangan, keuangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, energi, hingga media digital. Ini kita harus bergerak bersama,” ujar dia.

Berdasarkan data yang dibagikan, saat ini ekonomi digital berkontribusi sebesar 6,8 persen terhadap PDB nasional.

“Dengan nilai transaksi digital (GMV) setara Rp1.645 triliun (2025), sektor digital bukan lagi industri pelengkap, melainkan pilar utama ekonomi negara,” ujarnya.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045, Rolly mengatakan transformasi digital memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai penggerak transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola pemerintah.

Amanat RPJMN ini pun dituangkan secara lebih rinci yang mengarahkan akselerasi pelaksanaan transformasi digital yang bertumpu pada tiga pilar utama.

Ketiga pilar itu adalah Ekonomi dan Masyarakat Digital, Infrastruktur dan Konektivitas Digital, serta Pemerintahan Digital atau penguatan reformasi birokrasi berbasis digital.

Rolly melanjutkan, sektor ekonomi digital selama beberapa tahun ini telah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

“GMV Indonesia di 2025 mencapai 99 miliar dolar AS dan diproyeksikan melonjak tajam hingga 340 miliar dolar AS pada 2030. Tumbuh konsisten secara double-digit, didorong oleh dominasi e-commerce dan media daring,” kata dia.

Rolly menegaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekosistem digital yang terus bertumbuh dan berkembang.

Saat ini, jumlah pengguna internet yang tersebar di Indonesia adalah sebanyak 235 juta jiwa. Hal ini, lanjutnya, turut didukung dengan tingkat pencapaian realisasi perluasan sinyal 5G sebesar 142,57 persen yang diperkuat dengan lonjakan kecepatan fixed broadband yang kini mencapai 51,84 Mbps.

“Infrastruktur 5G sudah tersebar menjadi fondasi kokoh bagi ekosistem bisnis digital yang terus berkembang,” kata Rolly.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pemerintah siap mempercepat renovasi 10 ribu unit rumah orang tua siswa sekolah rakyat sebagai bagian program strategis Presiden Prabowo Subianto.

"Kita cepat kerjanya. Secepatnya datanya udah jalan kok, udah diverifikasi dengan cepat. Segera itu (direnovasi)," kata Ara ditemui usai rapat bersama Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor mengenai pembiayaan rumah subsidi di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan jumlah renovasi rumah bagi siswa sekolah rakyat meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencakup sekitar seribu unit rumah di berbagai daerah Indonesia.

Meski begitu, menurut dia, pelaksanaan renovasi rumah akan segera dilakukan mengikuti jadwal dan titik lokasi yang ditetapkan Kementerian Sosial agar program berjalan cepat serta tepat sasaran bagi penerima manfaat.

"Tahun lalu 1.000 (unit), tahun ini 10.000 (unit), kita akan segera jalan nanti mengikuti jadwal dari Pak Mensos (Menteri Sosial Saifullah Yusuf) ke berapa titik," ujar Menteri Ara.

Ia menjelaskan proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan renovasi rumah saat ini terus berjalan, sehingga pemerintah dapat segera memulai pelaksanaan program sesuai kesiapan data lapangan.

Ara menegaskan Kementerian PKP siap mendukung penuh program tersebut dan memastikan percepatan pelaksanaan renovasi rumah dilakukan segera setelah data dari Kementerian Sosial diterima.

Kementerian Sosial bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk merenovasi 10 ribu unit rumah tidak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Mensos Saifullah mengatakan bahwa program renovasi ini merupakan bagian dari miniatur pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.

"Sekolah rakyat menjadi pusat pemberdayaan dimana anaknya bersekolah, sementara orang tuanya diberdayakan dan didukung program strategis, salah satunya renovasi rumah agar lebih layak huni yang didukung oleh Kementerian PKP," katanya.

Dari 10 ribu rumah yang diusulkan, sebanyak 5.000 unit telah dinyatakan memenuhi syarat atau clear and clean, terutama terkait status kepemilikan lahan milik sendiri. Sisanya saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi lapangan oleh tim pendamping Kemensos bersama petugas Kementerian PKP.

Terkait rumah orang tua murid yang status kepemilikannya masih menumpang, pinjam atau sewa, Kemensos berkomitmen untuk mencarikan solusi alternatif melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Peningkatan ini tidak hanya bagaimana kita memaksimalkan produksi padi dan beras di Jawa Timur

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan produksi padi di wilayah setempat pada 2026 naik hingga 5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sekaligus mempertegas komitmen pemprov sebagai lumbung pangan nasional yang berkelanjutan

"Peningkatan ini tidak hanya bagaimana kita memaksimalkan produksi padi dan beras di Jawa Timur, tapi juga kita ingin menjadi bagian yang bisa membawa Indonesia bukan hanya berketahanan pangan tapi berkedaulatan pangan berkelanjutan," Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memimpin Gerakan Panen dan Percepatan Tanam di Desa Gading, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jumat.

Berdasarkan data Angka Tetap BPS Tahun 2025, Jatim mencatat luas panen sebesar 1,84 juta hektare dengan produksi padi mencapai 10,44 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Angka itu meningkat 12,60 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 9,77 juta ton.

Sementara berdasarkan rilis BPS tanggal 4 Mei 2026, potensi produksi padi Januari–Juni 2026 diperkirakan mencapai 6,62 juta ton GKG, atau meningkat sekitar 5,28 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Ini artinya produktivitas pertanian Jawa Timur tetap tumbuh positif dan resilien di tengah berbagai tantangan global dan perubahan iklim. Insya Allah Jatim tetap menjadi tumpuan ketahanan pangan," ungkap Gubernur Khofifah.

Guna mewujudkan target dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) di berbagai wilayah di Jawa Timur.

Modernisasi alsintan menjadi bagian yang sangat penting seperti penggunaan transplanter, rotavator, drone sprayer, hingga Combine Harvester.

Berbagai langkah strategis telah dilakukan Pemprov Jatim guna mendorong kedaulatan pangan berkelanjutan. Di antaranya adalah melakukan percepatan tanam pada lahan-lahan yang sudah selesai panen dengan memanfaatkan benih unggul bersertifikat yang tahan kekeringan.

Kemudian mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian atau alsintan agar proses panen, olah tanah, hingga tanam kembali dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Yang ketiga adalah menyusun pola tanam adaptif berbasis teknologi dan mitigasi perubahan iklim serta keempat, memperkuat pengelolaan irigasi melalui pompanisasi, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan perpompaan, serta optimalisasi sumber air.

Upaya berikutnya adalah memperkuat sistem pelaporan cepat apabila terjadi bencana alam maupun serangan organisme pengganggu tanaman.

Senada dengan Gubernur Khofifah, Plh. Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI Tin Latifah mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementan RI telah membreakdown kira-kira dalam satu tahun luasan tanah yang harus ditanam mencapai 16 juta hektare.

Jawa Timur disebutnya telah berkontribusi hingga Mei 2026 mencapai 238.000 ha dari target 1,7 juta hektare seluruh Indonesia.

Mengacu pada data BPS, dimana Semester 1 Januari-Juni, diprediksi produksi padi Jawa Timur lebih besar 5 persen daripada di 2025. Ini dengan catatan bahwa harus memitigasi jangan sampai yang sudah ditanam itu terjadi puso karena OPT maupun karena kekeringan.

"Kami sangat yakin Provinsi Jawa Timur ini peningkatan produksinya tadi yang diprediksi 5 persen, akan dapat tercapai," kata Tin Latifah.

Dalam giat panen dan percepatan penanaman padi tersebut Gubernur Jatim Khofifah didampingi oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, beserta jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Jatim dan Pemkab Madiun. Turut diserahkan bantuan alsintan yaitu tiga unit hand traktor singkal, empat unit cultivator, enam unit combine harvester besar, dan satu unit rotavator.

Bantuan dari Pemprov Jatim tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Khofifah kepada Kelompok Tani Sumber Rukun sebagai salah satu perwakilan petani di Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong percepatan normalisasi Sungai Ciliwung dalam rangka pengendalian banjir.

"Penjelasan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane rencananya memang waktu itu 2027 bisa selesai, tapi karena ada sejumlah faktor dinamika dan lain-lain maka ini mundur 2028-2029, jadi bisa dikatakan kita fokus 2 tahun ke depan ini agar bisa menuntaskan," ujar AHY.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, AHY mengatakan, sebetulnya normalisasi Sungai Ciliwung dari 33,69 km sudah separuh lebih atau 52 persen yang dituntaskan. Sedangkan sisanya, pemerintah mempercepat dikarenakan terdapat beberapa titik yang sudah teridentifikasi untuk didahulukan pengerjaannya.

"Karena memang wilayah Indonesia ini luas sehingga banyak sekali prioritas kita, tapi kita fokuskan ke yang benar-benar rentan kondisinya memang membutuhkan penguatan segera infrastruktur," kata AHY.

Oleh karena itu sisa normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 km, katanya, diharapkan bisa dilakukan secara progresif dan semoga tidak ada hambatan yang terlalu berarti.

Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa tantangan dalam normalisasi Sungai Ciliwung yakni soal pembebasan lahan.

"Ini sebenarnya permasalahannya adalah masalah lahan yang belum bebas, sehingga ketika kita akan membangun tanggul-tanggul tersebut itu tanahnya belum bebas sehingga kami belum bisa bekerja," kata Diana.

Kementerian PU saat ini sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI), dan Pemprov DKI saat ini sudah sangat kooperatif sekali untuk melakukan pembebasan tanah itu.

"Dengan demikian, kami akan menyesuaikan lagi timeline-nya sampai tahun 2027. Insya Allah tidak ada kendala dan tanggul itu bisa selesai 16 km. Hal ini tidak hanya dengan Jakarta, ada juga ke arah Jawa Barat, tinggal yang di Jabar nanti kami juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar," kata Diana.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II agar seluruh proyek dapat rampung pada Juni 2026, sehingga siap digunakan saat tahun ajaran baru dimulai pada Juli mendatang.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan modern.

“Pembangunan semua Sekolah Rakyat Tahap II ini harus dipastikan bisa selesai seluruhnya pada bulan Juni, sebelum mulai tahun ajaran baru pada bulan Juli,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilaksanakan di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan memiliki kapasitas hingga 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar.

Dody juga menyoroti sejumlah lokasi pembangunan di berbagai wilayah Indonesia untuk memastikan percepatan pekerjaan berjalan sesuai target.

Dirinya mendorong percepatan penyelesaian berbagai kendala teknis di lapangan, mulai dari akses konstruksi, mobilisasi material, kebutuhan tenaga kerja serta kesiapan infrastruktur pendukung guna memastikan seluruh tahapan proyek pembangunan dapat berjalan sesuai target.

“Tetap utamakan kualitas dalam pembangunannya, baik dari segi material maupun struktur bangunannya, karena bangunan sekolah ini harus bisa bertahan untuk dimanfaatkan minimal selama 20 tahun,” katanya.

Dody juga mendorong seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya memperkuat sinergi dengan Kementerian PU, khususnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta pemerintah daerah setempat agar pembangunan dapat selesai tepat waktu.

Kementerian PU optimistis percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II akan memperluas akses pendidikan yang berkualitas sekaligus mendukung pemerataan layanan pendidikan di berbagai daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan bencana di Pulau Sumatera, dengan mayoritas infrastruktur konektivitas kini telah kembali berfungsi dan mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik.

Menteri PU Dody Hanggodo memastikan bahwa kondisi jalan dan jembatan nasional di wilayah terdampak secara umum tidak mengalami kendala berarti.

“Kalau jalan dan jembatan nasional tidak ada masalah. Memang ada longsor, tapi dalam hitungan kurang dari 24 jam sudah bisa kita bereskan,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan data, sebanyak 107 ruas jalan dan 43 jembatan terdampak telah kembali fungsional 100 persen. Pada jaringan jalan daerah, dari total 2.421 ruas jalan terdampak, sebanyak 2.277 ruas jalan (94 persen) telah kembali dapat dilalui. Sementara itu, 792 jembatan dari total 1.181 unit (67 persen) telah kembali beroperasi.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada sejumlah wilayah yang masih terdampak berat, khususnya di Provinsi Aceh yang menghadapi tantangan berupa tingginya curah hujan dan timbunan material lumpur di wilayah hilir.

“Progres di Aceh, masalah utamanya sebenarnya lumpur dan hari ini pun masih hujan. Dengan kondisi seperti ini, pekerjaan harus dipercepat,” ujar Menteri Dody.

Sebagai langkah antisipasi bencana lanjutan, Kementerian PU mulai mempercepat pekerjaan pengendalian sedimen, termasuk pembangunan sabo dam untuk menahan material kayu dan sedimen dari wilayah hulu.

“Saya lihat di jalan nasional ke arah Gayo Luwes masih banyak kayu. Saya takut ini akan turun lagi ke Tamiang. Jadi Kementerian PU mulai mengerjakan pekerjaan sabo dam-nya walaupun belum seharusnya dimulai,” kata Menteri Dody.

Selain itu, Kementerian PU juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan BMKG dalam pelaksanaan modifikasi cuaca, serta mempercepat pembersihan kawasan permukiman melalui program padat karya, khususnya di wilayah terdampak seperti Pidie Jaya dan Aceh Tamiang.

Di sektor layanan dasar, pemulihan juga menunjukkan progres signifikan. Dari 176 sistem penyediaan air minum (SPAM) terdampak, sebanyak 165 unit (94 persen) telah kembali fungsional. Pada penyediaan air baku, pembangunan sumur bor dalam telah mencapai 70 unit (27 persen), sementara sumur bor dangkal mencapai 34 unit (86 persen).

Sementara itu, untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, Kementerian PU terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam percepatan pembersihan lahan sawah dari lumpur serta memastikan jaringan irigasi primer dan sekunder kembali berfungsi.

Kementerian PU juga memastikan pemantauan lapangan dilakukan secara intensif hingga ke wilayah pelosok guna memastikan kebutuhan infrastruktur darurat, seperti jembatan sementara, dapat segera dipenuhi dan tidak menghambat distribusi logistik.

“Saya sudah titip pesan ke PPK untuk sering-sering melakukan pengecekan ke pelosok. Sehingga, kalau ada tempat yang butuh jembatan, bisa segera kita tangani dengan bekerja sama dengan TNI AD agar logistik tidak terganggu,” kata Dody.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penanganan bencana secara menyeluruh melalui prinsip build back better, dengan memastikan infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh serta mampu mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

penanganan paling cepat adalah dengan membereskan bagian muaranya terlebih dahulu. Aliran air harus dipercepat menuju laut agar tidak meluap ke jalan

Brebes, Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengarahkan percepatan pengerukan muara Sungai Babakan sebagai langkah utama mengurangi risiko banjir berulang di jalur jalan nasional Ketanggungan-Pejagan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Dirinya menegaskan bahwa penanganan banjir tidak hanya dilakukan di badan jalan, tetapi harus menyasar sistem aliran sungai, khususnya di bagian hilir.

“Pengalaman kita di Aceh, untuk sungai dengan kondisi seperti ini, penanganan paling cepat adalah dengan membereskan bagian muaranya terlebih dahulu. Aliran air harus dipercepat menuju laut agar tidak meluap ke jalan,” kata Dody di Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau penanganan pasca banjir yang menggenangi ruas jalan nasional Ketanggungan–Pejagan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sekaligus mengarahkan percepatan pengerukan muara Sungai Babakan sebagai langkah utama mengurangi risiko banjir berulang.

Sebelumnya, genangan terjadi di beberapa titik, antara lain di sekitar Pertigaan Ketanggungan, Overpass Tol Pejagan, serta Desa Kemurang dengan total panjang terdampak lebih dari 2 kilometer.

Sebagai langkah tanggap darurat, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung telah melakukan pengeringan genangan air dari badan jalan menggunakan pompa selama kurang lebih 6 jam.

Selain itu, dilakukan penutupan sumber-sumber genangan dengan menggunakan sekitar 550 karung sandbag, serta pengerahan alat berat berupa truck crane guna mempercepat penanganan di lokasi terdampak. Saat ini kondisi genangan telah berangsur surut dan akses jalan kembali dapat dilalui.

Untuk itu, Dody mengarahkan agar pengerukan dan penanganan muara Sungai Babakan diprioritaskan lebih awal, meskipun program penanganan sungai secara keseluruhan direncanakan dalam skema multiyears. Langkah ini diharapkan dapat segera mengurangi limpasan air ke jalan nasional, terutama menjelang musim hujan berikutnya.

Selain pengerukan, dia juga menekankan pentingnya pembangunan struktur pengaman berupa jeti di sisi kanan dan kiri muara guna mencegah sedimentasi kembali masuk ke badan sungai serta menjaga kelancaran aliran air menuju laut.

“Pembersihan muara tidak cukup hanya dikeruk, tetapi harus dilengkapi dengan pembangunan jeti agar sedimen tidak kembali masuk ke sungai. Dengan begitu aliran bisa lebih lancar dan risiko banjir berkurang,” katanya.

Penanganan muara Sungai Babakan ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026 agar manfaatnya segera dirasakan dalam mengurangi potensi banjir yang berdampak pada konektivitas jalan nasional.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, Kementerian PU juga melakukan pengendalian banjir di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Babakan melalui normalisasi Sungai, perkuatan tebing sungai, serta Pembangunan fasilitas pengendali banjir lainnya guna meningkatkan kapasitas aliran sungai dan mengurangi risiko luapan saat curah hujan tinggi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Saya jelaskan terus terang saja ada masalah birokrasi, Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman/PKP) kan kementerian baru, baru satu tahun dan sebagainya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan Prabowo Subianto meminta percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah guna memenuhi kebutuhan hunian masyarakat serta mengurangi backlog perumahan nasional.

"Tapi sebetulnya Presiden ingin ini (pembangunan 3 juta rumah) cepat, cepat," kata Hashim dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.

Hashim mengungkapkan dirinya bertemu Presiden beberapa minggu lalu untuk membahas perkembangan program tersebut, termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Indonesia.

Dia menuturkan dalam pertemuan tersebut, Presiden menilai pelaksanaan program pembangunan perumahan terkesan berjalan lambat sehingga perlu adanya percepatan agar target penyediaan hunian bagi masyarakat dapat segera terealisasi.

Hashim menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi adalah proses birokrasi, mengingat kementerian yang menangani sektor perumahan merupakan kementerian baru sehingga masih memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program.

"Terus terang saya beberapa minggu lalu saya ketemu Presiden, bicara mengenai program ini, (pembangunan 3 juta rumah). Presiden tanya kenapa program perumahan agak lambat, kesannya lambat di pemikiran Presiden," jelas Hashim.

"Saya jelaskan terus terang saja ada masalah birokrasi, Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman/PKP) kan kementerian baru, baru satu tahun dan sebagainya," tambah Hashim.

Meski demikian, ia optimistis program tersebut dapat segera berjalan lebih cepat dengan dukungan berbagai pihak, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang turut berpartisipasi dalam pengembangan hunian berbasis kawasan transportasi.

"Dan terus terang saja saya lihat, saya bisa laporkan dengan beliau (Presiden) dengan Kereta Api Indonesia, dengan partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu dari KAI ini akan segera terwujud (pembangunan 3 juta rumah)," ucap Hashim.

Diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) membangun 5.484 unit hunian yang terintegrasi transportasi publik di aset lahan sekitar Stasiun Manggarai Jakarta, Stasiun Kiaracondong Bandung, Stasiun Semarang Poncol, dan Stasiun Surabaya Gubeng sebagai dukungan terhadap program pemerintah pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat perkotaan.

"PT Kereta Api Indonesia mendukung program pembangunan nasional melalui pemanfaatan aset perkeretaapian untuk menghadirkan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik," kata Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

Pembangunan bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan pihak terkait lainnya dengan konsep kawasan berbasis transportasi publik atau Transit Oriented Development (TOD).

Adapun hunian yang akan dibangun meliputi tipe 45 dan tipe 52 bagi masyarakat perkotaan. Pembangunan hunian tersebut segera dimulai dan ditargetkan penyerahan kunci unit kepada penghuni dapat dilakukan pada awal tahun 2027 mendatang.

Lebih lanjut dia mengatakan perusahaan itu juga mencatat memiliki sekitar 320 juta meter persegi lahan di seluruh Indonesia yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) guna memperluas akses hunian perkotaan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendorong dilakukannya percepatan transformasi sektor penerbangan nasional untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi industri saat ini.

"Langkah transformasi itu perlu dilakukan melalui pendekatan strategis yang melibatkan regulator, operator, serta seluruh pemangku kepentingan penerbangan," kata Dudy dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia menekankan hal itu dalam Aviation Sharing Salession yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurut dia, sektor penerbangan saat ini menghadapi berbagai tantangan yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.

"Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, setiap gangguan layanan penerbangan dapat dengan cepat menjadi perhatian publik dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap industri penerbangan," ujar Dudy.

Menurut dia, beberapa isu yang sering menjadi sorotan publik di sektor penerbangan saat ini di antaranya adalah terkait keterlambatan penerbangan (flight delay), fasilitas bandara yang belum sepenuhnya optimal, serta pengalaman perjalanan penumpang yang belum sepenuhnya memuaskan.

Di sisi lain, industri penerbangan juga menghadapi dinamika eksternal yang tidak ringan, seperti fluktuasi harga bahan bakar avtur, kebutuhan investasi teknologi dan infrastruktur, serta tuntutan peningkatan standar keselamatan penerbangan yang semakin tinggi.

Untuk itu, ia mengatakan demi memperkuat daya saing industri penerbangan nasional di tengah dinamika global, percepatan transformasi penerbangan sangat perlu dilakukan. Transformasi ini diarahkan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, efisiensi operasional, serta kualitas layanan kepada masyarakat.

Dudy mendorong para pelaku industri penerbangan untuk melakukan sejumlah langkah strategi untuk mendorong perubahan di sektor ini. Antara lain melalui penguatan digitalisasi layanan penerbangan atau Smart Aviation.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan konsep Airportpreneurship agar bandara tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi.

Modernisasi sistem navigasi penerbangan dan peningkatan kualitas infrastruktur juga perlu dilakukan dalam transformasi. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas layanan sekaligus memperkuat keselamatan dan ketepatan waktu penerbangan.

Dalam mendorong transformasi sektor penerbangan, pemerintah menekankan empat faktor penting yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.

Ia mengatakan keempatnya adalah aspek keselamatan dan keamanan (safety and security), sinergi dan kolaborasi, perhatian pada detail operasional, serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai ketidakpastian.

“Keselamatan penerbangan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan maupun operasional. Pada saat yang sama, kolaborasi antar pemangku kepentingan juga perlu terus diperkuat agar transformasi sektor ini dapat berjalan optimal,” kata Dudy.

Menurut dia, transformasi sektor penerbangan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama erat antara regulator, operator, dan seluruh pemangku kepentingan.

Pendekatan yang terintegrasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

“Kita harus selalu siap menghadapi ketidakpastian yang dapat muncul kapan saja di industri penerbangan. Karena itu, koordinasi yang kuat, pengawasan yang konsisten, dan kesiapan operasional menjadi kunci menjaga keandalan layanan penerbangan nasional,” katanya.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa dan jajaran Kemenhub, hingga sejumlah pimpinan BUMN, perusahaan Swasta, dan asosiasi sektor transportasi udara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026