Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pembentukan badan usaha milik negara untuk sentralisasi ekspor sumber daya alam (SDA) nasional berpotensi meningkatkan devisa negara sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penerimaan ekspor.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat membantu pemerintah memantau Devisa Hasil Ekspor (DHE) secara lebih akurat dan meminimalkan praktik perdagangan ilegal yang selama ini menggerus potensi penerimaan negara.

“Dampaknya akan meningkatkan devisa negara dan meminimalisir praktik ilegal yang selama ini membuat potensi pemasukan negara hilang,” ujar Esther dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, pembentukan entitas tunggal untuk ekspor SDA juga dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global karena pemerintah memiliki kendali lebih besar terhadap volume dan harga ekspor komoditas strategis.

Esther menilai DSI berpotensi menjadi badan usaha milik negara (BUMN) dengan bargaining power internasional yang lebih kuat dibanding sistem perdagangan yang tersebar seperti saat ini.

Selain memperkuat posisi ekspor, DSI dinilai dapat membantu pemerintah menjaga ketersediaan komoditas di dalam negeri sekaligus menstabilkan harga.

“DSI juga dapat memperbaiki tata kelola perdagangan agar lebih akuntabel dan meminimalisir praktik ilegal seperti penyelundupan atau manipulasi harga,” katanya.

Meski demikian, Esther mengingatkan pemerintah tetap harus menjaga transparansi tata kelola perusahaan agar kebijakan ekspor satu pintu tidak justru mematikan pelaku usaha yang lebih kecil.

Dia berpandangan sistem perdagangan yang terlalu terpusat berisiko menghambat fleksibilitas eksportir swasta dalam mengembangkan pasar internasional.

“Jangan sampai sistem manajemen atau aturan terpusat mematikan inisiatif ekspansi pasar yang lebih gesit dari perusahaan eksportir yang lebih kecil,” ujarnya.

Sebelumnya, Chief Executive Officer Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pembentukan DSI bertujuan memperkuat transparansi transaksi ekspor sumber daya alam nasional.

Menurut Rosan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas SDA agar lebih terbuka dan akuntabel.

Dia menyoroti masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas nasional berdasarkan berbagai laporan internasional.

“Selama ini, dalam kurun waktu sekian lama, kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya underinvoicing dan transfer pricing terhadap komoditas-komoditas kita,” ujar Rosan.

Rencana pembentukan DSI sebelumnya memunculkan kekhawatiran dari sejumlah organisasi petani sawit dan pelaku usaha karena dinilai berpotensi memunculkan sentralisasi perdagangan komoditas strategis melalui satu pintu ekspor.

Namun, pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat pengawasan devisa ekspor, memperbaiki tata kelola perdagangan, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur berhasil membongkar jaringan praktik ilegal perdagangan ilegal satwa dilindungi hingga distribusi tanpa prosedur karantina resmi, yakni komodo (Varanus Komodoensis).

Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Hanif Fatih Wicaksono menjelaskan kasus tersebut terendus saat jajarannya menerima informasi dari masyarakat mengenai penyelundupan sejumlah ekor hewan endemik khas Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menuju Kota Surabaya lewat jalur laut.

"Kami mendapatkan informasi bahwa akan ada hewan komodo yang diselundupkan dari NTT menuju Surabaya. Lantas, kami mengamankan orang yang membawa tiga ekor komodo itu di Pelabuhan Tanjung Perak saat yang bersangkutan turun dari kapal Pelni. Kami berhasil mengamankan dua orang pada saat itu dengan barang bukti tiga ekor yang diduga komodo," ungkap Hanif di Mapolda Jatim, Rabu (15/4/2026).

Usai meringkus dua orang pelaku penyelundupan komodo tersebut, penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan terhadap motif dari aksi mereka. Hanif mengungkapkan komodo tersebut diperoleh dari pemasok atau pemburu dari wilayah Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT.

Selanjutnya, Hanif juga mengungkapkan bahwa tindakan penyeludupan hingga perdagangan satwa yang dilindungi tersebut pun telah dilakukan selama berkali-kali sejak awal 2025 lalu.

Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat enam tersangka yang berperan sebagai komplotan pemburu, pemasok, hingga penjual ilegal satwa komodo. Di antaranya adalah SD, BM, RDJ, RSL, JY, dan VPP.

"Bahwa penyelundupan dan perdagangan komodo ini tidak hanya tiga ekor saja, tapi telah dilakukan sebelum-sebelumnya atau kejadian yang berulang. Bahwa tersangka ini sudah melakukan penjualan hewan komodo mulai dari Januari 2025 sampai Februari 2026 sejumlah 20 ekor," paparnya.

Hanif membeberkan SD berperan menginstruksikan kepada para pemburu yang berada di Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan wilayah sekitarnya untuk memetik atau menculik komodo-komodo yang berhabitat di sana. Selanjutnya, para pemburu komodo tersebut menjual hasil buruannya kepada pengepul atau tersangka yakni SD dengan mahar senilai Rp5.500.000 per ekor.

"Jadi, SD selaku pengepul bisa mendapatkan komodo ini dengan dua jalur. Yang pertama dia langsung kepada pemburunya, yang kedua melalui perantara atau pemasok. Jadi, pemasok juga mendapatkan selisih nilai dari harga jual komodo yang telah dimiliki oleh saudara pengepul atau penjual," paparnya.

Setelah hewan tersebut dikuasai oleh pengepul atau penjual, Hanif menyebut selanjutnya SD memperdagangkan komodo tersebut kepada tersangka BM yang berdomisili di Kota Surabaya, Jawa Timur. SD menebus satwa tersebut dengan nominal tiga kali lipat dari harga awal, di mana BM menjual sejumlah ekor komodo tersebut kepadanya senilai Rp31.500.000.

"Penyelundupan komodo ke Surabaya dilakukan menggunakan media paralon karena komodo yang diselundupkan adalah komodo yang masih kecil atau anak-anak," ungkapnya.

Tak berhenti sampai di situ, satwa komodo tersebut kemudian diperdagangkan lagi oleh BM seusai ia peroleh dari tangan pihak kedua tersebut. Hanif menjelaskan tersangka menjual komodo itu kepada sesorang di Sukoharjo, Jawa Tengah senilai Rp41.500.000.

"Ini juga sudah kami tangkap dan sudah kami tahan juga. Jadi, pembeli kedua ini kalau dikonstruksikan dia sebagai orang yang mendanai penjual satu untuk membeli kepada pengepul yang ada di NTT. Setelah barang dikuasai oleh pembeli satu dan pembeli dua, ini disepakati bahwa barang ini akan dikirim ke luar negeri dengan beberapa pembawa jalur," ucapnya.

Hanif membeberkan berdasarkan hasil penyidikan secara keseluruhan terdapat sebanyak 20 ekor satwa komodo peranakan yang diselundupkan serta diperjualbelikan oleh tersangka SD kepada tersangka BM, dengan total nilai transaksi mencapai Rp565.900.000.

Rincian penjualan komodo oleh SD kepada BM sejak Januari 2025 hingga Februari 2026:

• Januari 2025 : 1 ekor Komodo dengan harga Rp18 juta
• Maret 2025 : 1 ekor Komodo dengan harga Rp27 juta
• Mei 2025 : 1 ekor Komodo dengan harga Rp27,7 juta
• Juni 2025 : 2 ekor Komodo dengan harga Rp55,4 juta
• Agustus 2025 : 3 ekor Komodo dengan harga Rp82,850 juta
• September 2025 : 3 ekor Komodo dengan harga Rp76,950 juta
• Oktober 2025 : 1 ekor Komodo dengan harga Rp27,7 juta
• November 2025 : 1 ekor Komodo dengan harga Rp31,2 juta
• Desember 2025 : 2 ekor Komodo dengan harga Rp62,2 juta
• 12 Januari 2026 : 2 ekor Komodo dengan harga Rp62,2 juta
• 2 Februari 2026 : 3 ekor Komodo dengan harga Rp94,7 juta (tertangkap Polda Jatim)

Hanif membeberkan berdasarkan hasil perhitungan penyidik terkait transaksi jual-beli satwa komodo tersebut, dari 20 ekor komodo yang berhasil diperjualbelikan, sebanyak 17 di antaranya telah dijual ke luar negeri, sementara tiga lainnya diungkap Ditreskrimsus Polda Jatim.

"Estimasi nilai jual komodo yang sudah kami lakukan pendalaman bahwa satu ekor komodo anakan kalau berada di Thailand atau Malaysia, ini dihargai senilai US$35.000 atau apabila dirupiahkan senilai Rp500 juta. Selain itu, penjualan 20 komodo ke luar negeri tersebut bisa mencapai Rp10 miliar atau US$700.000," ungkapnya.

Keenam tersangka pun dijerat Pasal 40A Ayat (1) Huruf d Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a UU 32/2024 tentang Perubahan atas UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi Juncto Pasal 20 Huruf c UU 1/2023 tentang KUHP Juncto Pasal II Ayat (8) beserta Lampiran I Nomor 183 UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Bea Cukai Batam, Kepulauan Riau, mengungkap kronologi penindakan terhadap kapal dan truk yang mengangkut 40,4 ton beras ilegal di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kota Batam. Kepala Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah, dikonfirmasi di Batam, Rabu (26/11/2025), mengatakan penindakan itu dilakukan bersama Kodim 0316/Batam, Polda Kepri, dan Forkompimda Batam.

“Join penyidikan ini menindak tiga unit kapal motor dan tiga truk yang diduga mengangkut barang tanpa dokumen resmi di pelabuhan di Kelurahan Tanjung Sengkuang pada Senin (24/11),” kata Zaky.

Ia menjelaskan, penindakan itu berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas bongkar muat ilegal di pelabuhan tersebut.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kodim 0316/Batam melakukan penggerebekan dan menemukan aktivitas pemuatan barang ke kapal dan truk.

Berdasarkan pemeriksaan awal, lanjut dia, para terduga pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen pelayaran maupun dokumen sah atas barang yang akan diangkut, sehingga sarana dan barang langsung diamankan.

“Selanjutnya seluruh barang bukti diserahterimakan ke Bea Cukai untuk penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan kepabeanan,” katanya.

Zaky menyebut saat ini seluruh barang bukti telah diamankan di Gudang Bea Cukai Tanjung Uncang untuk pelaksanaan proses pemeriksaan, pencacahan, dan pengamanan.

Berdasarkan temuan awal, kata dia, muatan kapal tersebut terdiri dari barang campuran lokal dan luar negeri, dan rincian jumlah serta jenis barang masih dalam proses pencacahan.

Selain beras, juga terdapat gula, minyak goreng, tepung, frozen food, termasuk makanan kucing dan biji besi.

“Untuk biji besi ini dokumen resminya ada, untuk yang lain masih didata,” kata Zaky.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak melegalkan usaha penjualan baju bekas atau thrifting, meskipun para pedagang membayar pajak. Purbaya menyatakan sikap tegasnya bertujuan untuk mencegah terbukanya pasar bagi barang-barang impor ilegal.

“Saya gak peduli sama pedagangnya. Pokoknya barang masuk ilegal, saya berhentiin,” ujar Purbaya ketika ditemui di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Apabila pasar domestik dikuasai oleh barang-barang asal luar negeri, maka pengusaha domestik tidak bisa merasakan manfaat keekonomiannya.

“Kalau pasar domestiknya dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik?” ujar Purbaya.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pasar dalam negeri bagi pengusaha domestik, Purbaya berkomitmen dalam menindak tegas praktik penjualan baju bekas impor.

Pedagang-pedagang yang terdampak oleh kebijakan tersebut diminta oleh Purbaya untuk beralih ke barang-barang domestik.

“Kalau mereka (pedagang) bilang jelek, kan banyak yang bagus. Permintaan menentukan kualitas barang, kalau jelek ya nggak dibeli sama masyarakat,” kata Purbaya lagi.

Sebelumnya, sejumlah pedagang baju bekas alias thrifting mendatangi gedung DPR RI untuk meminta usaha mereka dilegalkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Kash Patel melakukan kunjungan ke China pada pekan lalu untuk membahas isu perdagangan fentanyl dan kerja sama penegakan hukum.

Kunjungan ini dilakukan setelah pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping, di mana keduanya mengklaim telah mencapai konsensus terkait isu fentanyl dan penegakan hukum.

Menurut sumber yang mengetahui perjalanan tersebut, Patel tiba di Beijing pada Jumat (7/11/2025) dan menetap sekitar satu hari. Pada Sabtu (8/11/2025), dia melakukan pembicaraan langsung dengan pejabat China terkait upaya pengawasan dan penindakan terhadap perdagangan ilegal fentanyl.

Kunjungan Patel ini tidak diumumkan secara resmi oleh pihak Amerika Serikat maupun China, dan laporan ini merupakan publikasi pertama yang diungkap oleh Reuters.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan pada Senin (10/11/2025) bahwa pihaknya belum mengetahui kunjungan tersebut. Sementara itu, Kementerian Keamanan Publik China dan Kedutaan Besar AS di Beijing tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.

Pada hari yang sama, Kementerian Perdagangan China mengumumkan akan melakukan penyesuaian terhadap daftar bahan kimia prekursor narkotika serta menerapkan izin ekspor untuk sejumlah bahan kimia tertentu yang dikirim ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Langkah ini menjadi bagian dari kesepakatan yang dicapai antara Trump dan Xi bulan lalu. Setelah pertemuan tersebut, Trump mengumumkan pemangkasan tarif barang impor asal China menjadi 10%, atau setengah dari tarif hukuman sebelumnya yang diberlakukan karena maraknya aliran fentanyl ke AS.

Trump mengatakan bahwa Xi berjanji akan bekerja keras menghentikan aliran fentanyl, zat opioid sintetis yang menjadi penyebab utama kematian akibat overdosis di AS.

Pembentukan Kelompok Kerja Baru AS–China

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menuturkan bahwa rincian kesepakatan baru itu akan dibahas lebih lanjut melalui kelompok kerja bilateral. Namun, belum diketahui apakah Patel juga membahas mekanisme kerja sama tersebut selama kunjungannya di Beijing.

Kesepakatan ini menandai perubahan sikap pemerintahan Trump, yang sebelumnya menegaskan bahwa sanksi terhadap China akan tetap diberlakukan sampai Beijing benar-benar menindak rantai pasokan fentanyl.

Pejabat China sendiri selama ini membantah tudingan AS, dengan menyatakan telah mengambil berbagai langkah ketat untuk mengatur bahan kimia prekursor fentanyl, dan menuduh Washington menggunakan isu tersebut sebagai bentuk 'pemerasan politik'.

Selain isu fentanyl, kesepakatan Xi–Trump juga mencakup pembelian kembali kedelai asal Amerika Serikat oleh China. Sebagai gantinya, Beijing menyetujui penundaan pembatasan ekspor mineral tanah jarang (rare earth) yang sebelumnya diumumkan pada Oktober 2025 lalu.

Mineral tanah jarang tersebut merupakan komponen penting dalam berbagai teknologi modern, mulai dari kendaraan listrik hingga perangkat elektronik canggih, dan menjadi salah satu poin strategis dalam hubungan perdagangan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menerbitkan aturan khusus tentang larangan impor pakaian bekas ilegal yang dijalankan oleh para mafia.

Purbaya mengatakan, ketentuan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) itu akan memperkuat peraturan lain dari kementerian teknis lainnya, yang telah melarang impor pakaian bekas. Salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022.

"Kita perkuat aja peraturan yang tadi itu," kata Purbaya saat ditemui di kawasan Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dalam ketentuan itu, Purbaya mengatakan, yang akan dilarang ialah barang pakaian bekas atau thrifting yang masuk secara ilegal di Indonesia. Sedangkan, bila yang diproduksi di dalam negeri akan tetap bisa diedarkan di lokasi-lokasi thrifting.

"Masa kita melegalkan yang ilegal, sementara produksi dalam negeri mati. Kan sama juga untungnya nanti dia dapetnya, kan mereka yang penting untung kan," tegas Purbaya.

Dalam aturan itu, para pelaku impor ilegal, termasuk balpres pakaian bekas, akan terkena sanksi, tidak hanya dipenjara dan dimusnahkan barang impornya. Selain itu, ia memastikan juga akan memasukkan pelaku impor itu ke dalam daftar hitam.

"Lagi jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup," ucapnya.

Purbaya menekankan, peraturan itu nantinya akan terbit dalam waktu dekat. "Sebentar lagi," tegas Purbaya.