Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan siap membantu proses pemulangan Ai Juariah (43), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cianjur yang kini berada di Libya dan diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kasus Ai menjadi perhatian publik setelah video yang memperlihatkan dirinya menangis dan meminta bantuan agar dipulangkan ke Indonesia viral di media sosial.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat mengungkapkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Ai berangkat ke Libya melalui jalur nonprosedural atau di luar mekanisme penempatan resmi.

Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Pentatrans) Disnakertrans Jawa Barat, Hendra Kusuma Sumantri, mengatakan laporan terkait kasus tersebut telah diterima dan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti.

"Intinya, saudari Ai ditempatkan di Benghazi, Libya Timur, sejak Maret 2025 oleh sebuah agensi. Berdasarkan keterangannya, luka di wajahnya terjadi akibat terpeleset saat bekerja," katanya, Rabu (1/7/2026).

Hendra mengatakan, berdasarkan informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli, kondisi Ai saat ini dalam keadaan baik. Namun, proses pemulangannya masih terkendala sejumlah persoalan administratif.

Menurut dia, kendala tersebut muncul bukan karena Ai diberhentikan oleh pemberi kerja, melainkan karena memutuskan mengakhiri kontrak kerja sebelum masa perjanjian berakhir.

"Ai Juariah memutuskan pulang ke Indonesia secara sepihak. Jadi bukan karena dipecat, tetapi memang keinginannya sendiri untuk pulang," ujarnya.

Akibat keputusan tersebut, Ai diwajibkan menyelesaikan sejumlah kewajiban sesuai kontrak kerja yang masih berlaku.

Kewajiban itu meliputi pembayaran kompensasi kepada agensi penyalur, pajak tenaga kerja asing sekitar 75 dinar Libya, denda overstay, biaya exit visa, hingga tiket kepulangan yang harus ditanggung sendiri.

"Jadi dalam konteks ini, sebetulnya Bu Ai memang secara sepihak ingin pulang sehingga melanggar kontrak," katanya.

Meski demikian, Hendra tidak menampik adanya dugaan kekerasan yang dialami Ai selama bekerja di Libya. Informasi tersebut diperoleh dari pengakuan Ai kepada petugas KBRI di Tripoli. "Pengakuan dari Bu Ai ke petugas KBRI di sana memang seperti itu," ucapnya.

Saat ini Pemprov Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, BP3MI, serta pihak terkait lainnya agar seluruh proses administrasi dapat segera diselesaikan.

"Nanti kalau kami sudah menerima pemberitahuan resmi bahwa proses di sana selesai, seluruh pembayaran dan kewajiban Bu Ai telah dipenuhi, kami siap menjemput," ujar Hendra.

Meski terdapat persoalan wanprestasi dalam kontrak kerja, Pemprov Jawa Barat membuka kemungkinan memberikan bantuan pembiayaan apabila Ai mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Namun, keputusan tersebut masih menunggu arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Apabila ada keberatan dari Bu Ai atau kasus seperti ini, biasanya kami upayakan bantuan pembiayaan. Tapi kami masih menunggu arahan pimpinan," katanya.

Menurut Hendra, pemerintah daerah tetap berupaya membantu warga Jawa Barat yang mengalami persoalan di luar negeri, tanpa memandang status keberangkatannya.

Ia juga mengungkapkan, sebelum kasus Ai mencuat, Pemprov Jabar telah membantu pemulangan 2 PMI bermasalah dari Libya yang berasal dari Kota Cimahi dan Kabupaten Karawang.

"Pengalaman kami, pengaduan lebih banyak berasal dari PMI nonprosedural. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga Jawa Barat yang mengalami persoalan di luar negeri.

Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal karena risikonya sangat besar.

Menurut Dedi, Pemprov Jabar berulang kali harus mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk membantu pemulangan warga yang bermasalah di luar negeri.

"Kemarin sudah pulang satu, satu lagi dari Karawang sudah ditransfer uang untuk kembali, kita tolong. Tetapi nanti jangan terlalu banyak yang pergi ke luar negeri, pulangnya Pemprov Jabar harus mengeluarkan Rp150 juta," kata Dedi.

Ia menilai anggaran tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih produktif apabila kasus serupa tidak terus berulang.

"Pada siapa pun, jangan ilegal. Saya bertanggung jawab mengembalikan warga Jawa Barat yang bermasalah di luar negeri, tetapi saya harapkan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sayang uangnya terbuang. Rp150 juta untuk memulangkan dari Vietnam, Rp150 juta dari Kamboja, dari Libya. Kalau uang itu digunakan untuk modal kerja tentu lebih baik," ujarnya.

Ai Juariah menjadi perhatian publik setelah video berdurasi 59 detik yang memperlihatkan dirinya menangis sambil meminta pertolongan beredar luas di media sosial.

Dalam video tersebut, perempuan asal Cianjur itu tampak mengalami luka di wajah dan meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar dapat dipulangkan ke Indonesia.

Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan rencana agar 13 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa bekerja di sektor industri.

Dedi Mulyadi mengatakan, para korban tidak langsung dipulangkan begitu saja. Namun diberikan pembinaan dan pelatihan agar mereka memiliki keterampilan yang jelas saat nanti disalurkan bekerja.

"Dibina dulu, nanti dipersiapkan untuk kerja. Mudah-mudahan mereka nanti kalau sudah kerja kerasan (betah)," katanya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/2/2026).

Saat ini 12 korban yang dipulangkan dari NTT, Rabu (25/2/2026), tinggal sementara di Rumah Perlindungan Sementara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.

Rencananya korban akan diarahkan bekerja di sektor-sektor yang lebih nyata dan memiliki keterampilan spesifik. Di antaranya menjadi tukang jahit, industri pembuatan sepatu, atau menjadi asisten rumah tangga.

"Misalnya jadi tukang jahit, kemudian tukang bikin sepatu di industri, atau jadi asisten rumah tangga. Mudah-mudahan mereka kerasan," katanya.

Sebelum mengikuti pelatihan, para korban akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah itu, mereka akan dipulangkan lebih dulu kepada orangtua masing-masing.

"Sekarang itu mereka nanti mungkin setelah pemeriksaan kesehatan kembali kepada orang tuanya dulu. Nanti habis Lebaran mereka mengikuti pelatihan," katanya.

Program pembinaan ini disiapkan agar para korban memiliki bekal keterampilan dan tidak kembali terjebak dalam praktik perdagangan orang. Terlebih beberapa korban TPPO berasal dari Indramayu, Purwakarta yang saat ini industrinya tengah tumbuh.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meresmikan Dittres-Satres Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (PPA dan PPO) di 11 Polda dan 22 Polres.

Peresmian ini dilakukan bersama Kementerian P2MI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian PPPA di Bareskrim Polri.

"Hari ini kita baru saja melaunching pasca kita membentuk Direktorat PPA dan PPO satu tahun yang lalu. Hari ini kita launching 11 Polda dan 22 Polres untuk dibentuk Direktorat PPA dan PPO tingkat Polda dan Polres," ujar Sigit, Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan, saat ini persoalan anak maupun perdagangan orang diibaratkan seperti gunung es. Sebab, meskipun ada banyak korban dari kelompok rentan namun tidak berani melapor.

Oleh sebab itu, dengan diluncurkannya direktorat PPA dan PPO ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap korban rentan.

"Tadi kita sampaikan bahwa selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian dari masyarakat yang menjadi korban, untuk betul-betul meyakini bahwa pada saat melapor mereka terlindungi," pungkasnya.

Nah, berikut ini daftar Ditres dan Satres PPA-PPO yang resmi diluncurkan :

Polda

1. Polda Metro Jaya

2. Polda Jawa Timur

3. Polda Sumatera Selatan

4. Polda Jawa Barat

5. Polda Jawa Tengah

6. Polda Sumatera Utara

7. Polda Sulawesi Selatan

8. Polda Kalimantan Barat

9. Polda NTB

10. Polda NTT

11. Polda Sulawesi Utara

Polres

1. Polres Metro Jakarta Barat

2. Polres Metro Jakarta Timur

3. Polres Metro Jakarta Utara

4. Polres Metro Jakarta Pusat

5. Polres Metro Bekasi Kota

6. Polrestabes Surabaya

7. Polresta Sidoarjo

8. Polres Malang

9. Polres Probolinggo Kota

10. Polres Batu

11. Polres Lahat

12. Polres Ogan Komering Ulu

13. Polres Musi Rawas Utara

14. Polres Ogan Ilir

15. Polrestabes Semarang

16. Polresta Banyumas

17. Polresta Surakarta

18. Polresta Cilacap

19. Polres Magelang Kota

20. Polres Karawang

21. Polres Bogor

22. Polres Tanah Karo

Bisnis.com (BATAM) – Badan Pelayanan, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau menargetkan sebanyak 500 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Kepri dapat bekerja ke luar negeri secara legal pada tahun 2026.

Kepala BP3MI Kepri Imam Riyadi mengatakan target tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang menargetkan penempatan 500 ribu tenaga kerja migran secara nasional pada 2026, meningkat dibandingkan target tahun sebelumnya sebanyak 420 ribu orang.

“Target nasional tahun 2026 meningkat menjadi sekitar 500 ribu orang. Sekitar 300 ribu diperuntukkan bagi lulusan SMA dan SMK sederajat, serta 200 ribu untuk tenaga profesional lulusan pendidikan vokasi,” kata Imam di Batam, Minggu (18/1/2026).

Ia menjelaskan pada tahun 2025 Kepri mendapat target penempatan PMI ke luar negeri sebanyak 1.895 orang. Namun realisasi penempatan melampaui target, yakni mencapai 2.306 orang.

Untuk mendukung pencapaian target tahun 2026, BP3MI Kepri telah melakukan berbagai persiapan, di antaranya dengan menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan 17 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Kepri.
Kepala Disnakertrans Kepri Diky Wijaya menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah BP3MI dalam mendorong penempatan pekerja migran Indonesia secara legal.

“Kami mendukung penuh program BP3MI dalam penempatan PMI secara legal. Disnaker Kepri siap berkolaborasi, baik dalam bentuk dukungan pembiayaan maupun penguatan program pelatihan bagi calon pekerja migran,” kata Diky Wijaya.

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja asal Kepri agar dapat terserap di luar negeri secara aman dan terlindungi.

Diky menjelaskan sepanjang 2025, PMI asal Kepri yang bekerja ke luar negeri paling banyak terserap di sektor pengelasan (welder), disusul anak buah kapal (ABK) dan pekerja pipa (fitter).

“Welder dan fitter paling di cari. Tidak cuma di luar negeri, tetapi dalam negeri pun juga,” kata dia.
Disnakertas Kepri juga akan menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada 2026 sebagai bagian dari upaya optimalisasi pencapaian target penempatan PMI.

“Ini tugas bersama seluruh pemangku kepentingan, semua harus terlibat,” kata dia.

Berantas PMI Ilegal
Kepolisian Daerah Kepulauan Riau berencana memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik perdagangan orang serta pengiriman pekerja migran ilegal dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di lingkungan Polda Kepri.

Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin mengatakan pembentukan direktorat tersebut menjadi langkah strategis untuk menghadapi tingginya kerawanan kasus perdagangan orang di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau.

Menurut Asep, sepanjang tahun 2025 aparat yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan PMI Ilegal Kepri telah mencegah keberangkatan lebih dari 2.000 calon pekerja migran non-prosedural. Angka tersebut menunjukkan perlunya penguatan struktur dan fokus penanganan di internal kepolisian.

“Wilayah Kepulauan Riau memiliki karakteristik khusus sebagai daerah perbatasan. Tingkat kerawanannya tinggi terhadap perdagangan orang dan penyelundupan PMI, sehingga perlu penanganan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan pembentukan Direktorat TPPO merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik mafia tenaga kerja dan jaringan perdagangan orang yang merugikan calon pekerja migran.

Rapat Koordinasi Penempatan PMI Wilayah Kepri Tahun 2026 bersama pemangku kepentingan se Kepri/engesti

Bisnis.com, KUNINGAN- Kisah pilu menimpa pasangan suami istri asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dimas dan istrinya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja setelah tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji besar.

Setelah menjalani penderitaan selama berbulan-bulan, keduanya akhirnya berhasil melarikan diri dan dipulangkan ke Indonesia oleh Bareskrim Polri bersama tujuh Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya dari berbagai daerah.

Dimas menceritakan awal mula dirinya terjerat jaringan perdagangan orang. Saat itu, ia tengah mencari pekerjaan di Karawang. Seorang teman kemudian menawarkan pekerjaan di Kamboja dengan janji gaji Rp9 juta per bulan, serta fasilitas makan dan tempat tinggal yang ditanggung perusahaan.

Tanpa paspor dan tanpa mengeluarkan biaya, Dimas dan istrinya diberangkatkan secara ilegal melalui jalur berlapis. Mereka berangkat dari Batam, kemudian menuju Malaysia, sebelum akhirnya tiba di Phnom Penh, Kamboja. Setibanya di bandara, keduanya langsung dijemput oleh aparat setempat yang telah memegang foto dan data pribadi mereka.

“Kami langsung dibawa ke sebuah kompleks perusahaan bernama Kasino 168. Tempatnya tertutup, dikelilingi tembok tinggi, kawat listrik, CCTV, dan dijaga ketat. Tidak mungkin kabur,” tutur Dimas di Kabupaten Kuningan, Selasa (30/12/2025).

Alih-alih mendapatkan pekerjaan layak, Dimas dan istrinya justru dipaksa bekerja di bawah tekanan berat. Setiap hari mereka dituntut memenuhi target tertentu. Jika gagal, hukuman fisik tak terelakkan.

“Setiap hari ditekan, dipukul oleh atasan,” kata Dimas.

Dimas menambahkan, kekerasan fisik dan mental menjadi bagian dari rutinitas. “Kami disiksa. Disuruh squat jump berulang kali, bahkan dipaksa minum air cuka kalau tidak memenuhi target,” ujarnya.

Kesempatan melarikan diri datang secara tak terduga. Saat perusahaan mengadakan acara makan bersama di luar kantor, Dimas dan istrinya memberanikan diri untuk kabur. Dengan berpura-pura meminta izin berganti pakaian, keduanya melarikan diri dari pengawasan.

Mereka sempat bersembunyi di sebuah hotel, lalu berjalan kaki melewati area persawahan demi menghindari kejaran. Dalam kondisi ketakutan dan kelelahan, Dimas menghubungi seorang teman di Medan yang lebih dulu berhasil melarikan diri dari Kamboja.

Melalui bantuan temannya, Dimas dan istrinya dipesankan taksi menuju Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh. Namun, setibanya di lokasi pada malam hari, kantor KBRI telah tutup. Keduanya terpaksa bermalam di taman depan gedung KBRI.

Dengan sisa uang sekitar 100 dolar AS, hasil tabungan gaji selama lima bulan bekerja, Dimas dan istrinya bertahan hidup di penginapan murah hingga akhirnya mendapat pendampingan dan bantuan dari pihak KBRI dan aparat Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol M.Irhamni mengungkapkan, para korban awalnya dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi dan seluruh biaya keberangkatan ditanggung. Namun, setibanya di Kamboja, mereka justru dipaksa bekerja sebagai admin judi daring dan pelaku penipuan daring, serta mengalami tekanan fisik dan psikologis.

Dari sembilan korban yang dipulangkan, tiga di antaranya perempuan dan enam laki-laki, yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Salah satu korban diketahui dalam kondisi hamil dan mendapat pendampingan medis selama proses pemulangan.

Polri memastikan akan menindaklanjuti kasus ini dengan menjerat para pelaku menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Aparat juga masih memburu pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mengungkap penyebab kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tenaga kerja Indonesia (TKI) masih berulang, khususnya di Kamboja.

Kabareskrim Polri, Komjen Syahardiantono mengatakan alasan kejadian TPPO terus berulang karena banyak pihak yang masih tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri.

Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain untuk melancarkan aksi penipuan dengan mengiming-imingi gaji yang tinggi.

"Jadi ya masih banyak yang mudah tergiur, tertipu dengan ini sebenarnya kan awal mulanya di modus menipu ya. Modus menipu yang dipekerjakan dengan gaji yang tinggi segala macam segala macam," ujar Syahar di Bareskrim, dikutip Minggu (28/12/2025).

Kemudian, Syahar mengungkapkan bahwa setelah bekerja di luar negeri, justru ekspektasi WNI dipatahkan karena tidak sesuai ekspektasi.

Misalnya, gaji yang kecil sesuai perjanjian hingga beban kerja lebih tinggi. Oleh sebab itu, Bareskrim Polri bakal mengupayakan langkah pencegahan agar kasus TPPO ini tidak berulang.

"Gajinya juga tidak besar, tidak sesuai dengan janji kerjaannya. Nah itu yang kita harus upaya-upaya pencegahan, makanya saya katakan tadi ini merupakan pembelajaran kepada kita semua," imbuhnya.

Jenderal polisi bintang tiga ini juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dengan pihak yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri.

"Jangan cepat terpercaya, jangan cepat percaya kepada iming-iming yang memberi iming-iming itu kan begitu mengantar ke sana langsung ditinggal, gak tanggung jawab. Apalagi awalnya adalah modus-modus penipuan," pungkasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah memulangkan sembilan WNI menjadi korban TPPO untuk dipekerjakan menjadi admin judi online di Kamboja.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Irhamni mengatakan para korban dijanjikan bekerja di luar negeri oleh pihak ketiga atau berperan sebagai sponsor. Pihak ini menyediakan fasilitas transportasi hingga pembuatan paspor.

Mereka diiming-imingi gaji Rp9 juta per bulan menjadi operator komputer. Namun sesampainya di sana, para korban dipekerjakan menjadi admin judi online.

"Kebetulan mereka baru pertama kali menuju Kamboja. Mereka tidak paham lokasi itu ada di mana, sehingga mereka terima-terima saja, sehingga dia dipekerjakan sebagai scammer," ujar Irhamni.

Bisnis.com, KUNINGAN- Dua warga Desa Galaherang, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja akhirnya kembali ke Indonesia.

Keduanya merupakan pasangan suami istri yang termasuk dalam rombongan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan oleh Bareskrim Polri pada Jumat (26/12/2025) malam.

Pemulangan para korban dilakukan setelah mereka tiba di Jakarta sekitar pukul 20.00 WIB dan langsung diserahkan kepada pihak terkait dalam konferensi pers di Mabes Polri.

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar menyampaikan rasa syukur atas keselamatan warganya sekaligus memberikan apresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelamatan dan pemulangan korban.

Menurutnya, langkah cepat aparat penegak hukum menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi warganya yang mengalami musibah di luar negeri.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kuningan dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Polri dan seluruh instansi yang telah bekerja keras sehingga warga kami bisa kembali dengan selamat,” ujarnya, Sabtu (27/12/2025).

Ia menambahkan, peristiwa ini harus menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mengedukasi warga agar memilih jalur legal saat hendak bekerja di luar negeri.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol M.Irhamni mengungkapkan, para korban awalnya dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi dan seluruh biaya keberangkatan ditanggung.

Namun, setibanya di Kamboja, mereka justru dipaksa bekerja sebagai admin judi daring dan pelaku penipuan daring, serta mengalami tekanan fisik dan psikologis.

Dari sembilan korban yang dipulangkan, tiga di antaranya perempuan dan enam laki-laki, yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

Salah satu korban diketahui dalam kondisi hamil dan mendapat pendampingan medis selama proses pemulangan.

Polri memastikan akan menindaklanjuti kasus ini dengan menjerat para pelaku menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Aparat juga masih memburu pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, informasi kedua warga ini mencuat melalui video berdurasi 2 menit 19 detik yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu, DS (25) dan istrinya, NAS (30), tampak ketakutan di sebuah ruangan gelap bersama beberapa rekannya sambil memohon dipulangkan.

Sumber informasi internal menyebut DS berangkat ke Kamboja setelah menerima tawaran bekerja sebagai admin aktivitas judi online. Setibanya di sana, situasi berubah.

DS disebut menjalani jam kerja panjang, tekanan psikologis, serta kekerasan fisik. Ia dipukul menggunakan batang besi ketika mencoba kabur, mengakibatkan luka di kepala dan kaki.

"NAS diketahui menerima tekanan mental selama berada di lokasi penahanan tersebut," ujar Dian.

Bisnis.com, JAKARTA - Polri memulangkan 9 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) untuk dipekerjakan menjadi admin judi online di Kamboja.

Hal itu disampaikan oleh Dir Tipidter Bareskrim Polri, Moh. Irhamni saat konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (26/12/2025) malam. Irhamni menjelaskan kronologi pemulangan. Dia memaparkan, awalnya, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat dan informasi dari media sosial pada 8 Desember 2025.

Setelah menghimpun informasi, Bareskrim Polri bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait termasuk KBRI untuk Kamboja.

"Dari hasil koordinasi dan penyelidikan, ditemukan 9 korban, yang di antaranya 3 orang perempuan, dan 6 orang laki-laki yang berasal dari, wilayah Jawa Barat, Jakarta, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara," katanya.

Dia mengatakan para korban dijanjikan bekerja di luar negeri oleh pihak ketiga atau berperan sebagai sponsor. Pihak ini menyediakan fasilitas transportasi hingga pembuatan paspor.

Dia mengungkapkan salah satu korban dijanjikan oleh suaminya untuk bekerja di Kamboja. Bahkan salah satu korban tengah mengandung usia janin 6 bulan.

Mereka diiming-imingi gaji Rp9 juta perbulan menjadi operator komputer. Namun sesampainya di sana, para korban dipekerjakan menjadi admin judi online.

"Setelah tiba di bandara Phnom Penh korban dijemput dengan taksi. Kemudian diajak selama perjalanan 4 jam. Kebetulan mereka baru pertama kali menuju Kamboja. Mereka tidak paham lokasi itu ada di mana, sehingga mereka terima-terima saja, sehingga dia dipekerjakan sebagai scammer," ujarnya.

Lebih lanjut, ketika tim penyelidik terbang ke Kamboja untuk menjemput para korban, mereka telah melarikan diri dari tempat kerjanya dan melaporkan ke KBRI. Mereka juga tinggal bersama karena trauma mengalami kekerasan.

Kendati demikian tim penyelidik berhasil memulangkan para korban. Identitas mereka tidak bisa disampaikan oleh kepolisian karena faktor keamanan.

"Hari Jumat, 26 Desember 2025, Tim Penyelidik Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri, berhasil memulangkan para korban dengan selamat, dan saat ini telah berada bersama-sama dengan kita sekalian," terangnya

Dia menyampaikan anggota polisi sedang melakukan pendalaman kasus dan sudah mengantongi identitas pihak-pihak yang diduga menjadi dalang perdagangan orang atau penipuan pekerjaan.

Bisnis.com, KUNINGAN - Dua warga Desa Galaherang, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Informasi kondisi keduanya mencuat melalui video berdurasi 2 menit 19 detik yang beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman itu, DS (25) dan istrinya, NAS (30), tampak ketakutan di sebuah ruangan gelap bersama beberapa rekannya sambil memohon dipulangkan.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar langsung merespons setelah menerima sambungan video call dari DS. Dari panggilan tersebut, ia melihat kondisi korban yang mengenaskan, mulai dari lutut berdarah hingga luka pada tubuh lain yang disebut pernah dijahit akibat penganiayaan.

"Sumber komunikasi itu menjadi penanda seriusnya risiko kekerasan yang dialami para korban," kata Dian, Senin (8/12/2025).

Dian mengatakan rangkaian langkah yang sedang ditempuh untuk memastikan keselamatan DS, NAS, dan rekan-rekan mereka. Ia menegaskan pemantauan terus dilakukan terhadap korban lain dari daerah berbeda yang diduga mengalami eksploitasi serupa di lokasi yang sama.

Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh proses pemulangan terlaksana hingga korban benar-benar kembali ke tanah air.

Sumber informasi internal menyebut DS berangkat ke Kamboja setelah menerima tawaran bekerja sebagai admin aktivitas judi online. Setibanya di sana, situasi berubah.

DS disebut menjalani jam kerja panjang, tekanan psikologis, serta kekerasan fisik. Ia dipukul menggunakan batang besi ketika mencoba kabur, mengakibatkan luka di kepala dan kaki.

"NAS diketahui menerima tekanan mental selama berada di lokasi penahanan tersebut," ujar Dian.

Saat ini, Pemkab Kuningan menyiapkan langkah pencegahan jangka panjang untuk menekan risiko kasus serupa. Bupati mengimbau masyarakat tidak menerima tawaran kerja luar negeri yang tidak jelas.

Ia meminta warga berkonsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja sebelum memutuskan keberangkatan. Para camat dan kepala desa diminta meningkatkan sosialisasi mengenai risiko perdagangan orang pada setiap kegiatan kemasyarakatan.

Selain memastikan proses administrasi penanganan korban berjalan, pemerintah daerah bersama kepolisian menegaskan pemantauan tetap dilakukan sampai pemulangan benar-benar selesai.

"Pemantauan mencakup koordinasi dengan KBRI, aparat Kamboja, serta jalur diplomatik lain yang berperan dalam memastikan keamanan para korban," ujarnya.

Menurut Dian, kasus DS dan NAS menambah daftar panjang eksploitasi warga Indonesia di pusat aktivitas judi online ilegal di Asia Tenggara.

Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas lembaga dapat mempercepat pembebasan seluruh korban dan menjadi momentum penegakan hukum lebih kuat terhadap jaringan perekrut yang beroperasi di daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman RI (ORI) Mokhammad Najih mengingatkan bahwa tawaran kerja ke luar negeri melalui media sosial rawan menjerat pekerja migran menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Ya, memang sekarang ini dengan kemajuan teknologi, kadangkala masyarakat kita juga tidak sempat untuk menyaring apakah informasi ini benar atau tidak," ujarnya di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (21/11/2025), dikutip dari Antara.

Najih menjelaskan, banyaknya kasus perekrutan pekerja migran secara daring menimbulkan keresahan karena informasi di media sosial sangat mempengaruhi masyarakat untuk mudah menerima tawaran kerja ke luar negeri.

"Informasi itu seolah-olah real, seolah-olah nyata bisa menjadi alat untuk mempengaruhi masyarakat," katanya.

Ia menilai kondisi ini terjadi karena sistem keimigrasian belum optimal dalam mencatat keberangkatan dan kepulangan warga Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran.

"Keimigrasian itu mestinya bisa mencatat orang-orang yang keluar masuk ke luar negeri yang berpotensi, terutama di daerah-daerah yang berasal dari tempat yang banyak terjadinya perdagangan orang," tuturnya.

Najih menyebut Provinsi Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah kasus TPPO terbanyak. Ia menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah untuk mengawasi dan melindungi warganya yang akan bekerja ke luar negeri.

"Pemerintah daerah juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam rangka pencegahan terutama untuk melakukan sosialisasi dan mendidik masyarakat yang akan melakukan kerja-kerja ke luar negeri," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro menegaskan bahwa pencegahan TPPO melalui rekrutmen daring memerlukan integrasi sistem yang tidak parsial.

"Kami menemukan memang salah satu persoalan pencegahan TPPO yang belum tuntas adalah soal integrasi sistem," kata Johanes.

Menurut dia, integrasi data diperlukan untuk mendorong kerja kolaboratif antar kementerian dan lembaga guna memastikan pembaruan data berlangsung real time dan mendukung perlindungan daring.

"Integrasi dalam artian bagaimana ada konektivitas antar lembaga terkait sehingga datanya juga real-time," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman RI (ORI) Mokhammad Najih mengingatkan bahwa tawaran kerja ke luar negeri melalui media sosial rawan menjerat pekerja migran menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Ya, memang sekarang ini dengan kemajuan teknologi, kadangkala masyarakat kita juga tidak sempat untuk menyaring apakah informasi ini benar atau tidak," ujarnya di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (21/11/2025), dikutip dari Antara.

Najih menjelaskan, banyaknya kasus perekrutan pekerja migran secara daring menimbulkan keresahan karena informasi di media sosial sangat mempengaruhi masyarakat untuk mudah menerima tawaran kerja ke luar negeri.

"Informasi itu seolah-olah real, seolah-olah nyata bisa menjadi alat untuk mempengaruhi masyarakat," katanya.

Ia menilai kondisi ini terjadi karena sistem keimigrasian belum optimal dalam mencatat keberangkatan dan kepulangan warga Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran.

"Keimigrasian itu mestinya bisa mencatat orang-orang yang keluar masuk ke luar negeri yang berpotensi, terutama di daerah-daerah yang berasal dari tempat yang banyak terjadinya perdagangan orang," tuturnya.

Najih menyebut Provinsi Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah kasus TPPO terbanyak. Ia menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah untuk mengawasi dan melindungi warganya yang akan bekerja ke luar negeri.

"Pemerintah daerah juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam rangka pencegahan terutama untuk melakukan sosialisasi dan mendidik masyarakat yang akan melakukan kerja-kerja ke luar negeri," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro menegaskan bahwa pencegahan TPPO melalui rekrutmen daring memerlukan integrasi sistem yang tidak parsial.

"Kami menemukan memang salah satu persoalan pencegahan TPPO yang belum tuntas adalah soal integrasi sistem," kata Johanes.

Menurut dia, integrasi data diperlukan untuk mendorong kerja kolaboratif antar kementerian dan lembaga guna memastikan pembaruan data berlangsung real time dan mendukung perlindungan daring.

"Integrasi dalam artian bagaimana ada konektivitas antar lembaga terkait sehingga datanya juga real-time," ujarnya.

Bisnis.com, MEDAN — Sumatra Utara tercatat sebagai salah satu kantong penyalur pekerja migran Indonesia (PMI) ke wilayah Asean, seperti Malaysia dan Kamboja. Selain melalui jalur resmi, tak sedikit masyarakat Sumut nekat keluar negeri secara nonprosedural atau ilegal, sehingga rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Peti berisi jenazah Argo Prasetyo (25) akhirnya tiba pada Jumat (14/11/2025) pagi di Bandara Kualanamu Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara setelah kurang lebih 46 hari tertahan di Phonm Penh, Kamboja. Pemuda asal Kabupaten Langkat ini diduga menjadi korban TPPO. Argo dinyatakan meninggal di rumah sakit di Kamboja pada 30 September 2025 dengan kondisi memprihatinkan.

Sebelumnya, dia ditemukan warga setempat tergeletak tak berdaya dengan tubuh penuh luka dan lebam, di sekitar tempat sampah di pinggir jalan raya. Video penemuannya yang viral di media sosial mengungkap kondisi terkini Argo di Kamboja.

Adik kandung korban, Ega Prasetya mengungkapkan bahwa Argo berangkat ke Kamboja secara diam-diam pada April 2024 lalu. Saat itu dia telah bekerja di sebuah kedai makan kecil di Kamboja.

Namun demikian, mulai Juli 2025, komunikasi Ega dan Argo terputus. Ega menyebut abangnya sempat mengabarkan telah berganti pekerjaan sebelum benar-benar hilang kontak.

“Dia mengabarkan kondisinya baik-baik saja, tetapi sudah tidak kerja di resto kecil itu lagi. Sempat minta kirimkan uang juga,” kata Ega beberapa waktu lalu.

Sebuah video yang viral di media sosial terkait penemuan sosok tubuh laki-laki dekat tumpukan sampah di perbatasan Kamboja-Vietnam menjadi awal mula penelusuran posisi terakhir Argo di Kamboja. Laki-laki itu ditemukan dalam kondisi tubuh teramat kurus dan penuh luka lebam.

Dia dikenali dari bet nama karyawan bertuliskan ‘PRASETYO’, nama belakang Argo, tak jauh dari lokasinya ditemukan. Belakangan diketahui, Argo bekerja di sebuah perusahaan judionlinedan scam.

“Saya yakin itu abang saya. Dia memang kurus, tapi tidak sekurus itu sebelumnya. Yang bikin saya makin yakin, di dekat situ ditemukan juga bet nama karyawan. Namanya hampir sama dengan saya,” ujar Ega.

Menurut data Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumut, sepanjang tahun 2025 telah ada 5 (lima) jenazah korban TPPO asal Sumatra Utara yang dipulangkan ke daerah asalnya. Seluruh korban berasal dari Kamboja.

Peringatan Bagi Pencari Kerja

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang juga Koordinator Bidang Pencegahan pada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan (PP) TPPO Sumatra Utara Dwi Endah Purwanti menekankan kasus Argo Prayoga dan korban TPPO lain seyogyanya menjadi peringatan keras bagi para pencari kerja agar tak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri.

Endah mengatakan Sumut termasuk daerah yang rawan menjadi jalur TPPO karena posisinya yang strategis di dekat perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Kamboja, dan Myanmar. Ada 13 kabupaten/ kota di Sumut yang disebut Endah menjadi pintu keluar pekerja migran ilegal dari Sumut, antara lain Medan, Binjai, Serdang Bedagai, Tanjung Balai, hingga Labuhanbatu Selatan.

“Dari penelusuran Gugus Tugas, di ke-13 daerah itu banyak jalur tikusnya. Itu yang jadi pekerjaan rumah kami dalam Gugus Tugas, termasuk mengedukasi masyarakat di sana terkait bahaya TPPO,” kata Endah, Jumat (14/11/2025).

Dia mengatakan ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat nekat bekerja ke luar negeri meski tanpa dokumen yang lengkap. Selain iming-iming gaji dan pekerjaan yang layak, Indonesia termasuk Sumatra Utara masih berkutat penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup agar masyarakat tak mencari kerja ke luar negeri.

Di sisi lain, informasi terkait mekanisme pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang sesuai prosedur masih minim diketahui masyarakat. Dari temuan di lapangan, ada keluarga korban TPPO yang bersikeras anaknya berangkat melalui agen resmi meski temuan Gugus Tugas mengungkap sebaliknya.

“Kami juga menemukan adanya modus baru TPPO, yakni mengiming-imingi korban untuk bekerja ke Malaysia atau Jepang. Namun, setelah berangkat, ternyata dibawa ke Kamboja,” ujar Endah.

Persoalan Akses Lapangan Kerja

Badan Pusat Statistik Sumut mencatat angkatan kerja di wilayah ini naik sebanyak 243.000 orang pada Agustus 2025 dibanding Agustus 2024, dengan total angkatan kerja mencapai 8,42 juta orang. Kondisi ini membuat persaingan mendapatkan pekerjaan semakin sengit yang ditengarai menjadi alasan banyaknya pekerja muda mencari pekerjaan ke luar negeri, baik secara legal maupun ilegal.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Yuliani Siregar mengatakan saat ini ada sekitar 168.000 Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kamboja. Sebanyak 51% di antaranya adalah warga Sumatra Utara, baik yang berangkat secara resmi maupun tidak seperti para pekerja ilegal.

“Perlu digarisbawahi bahwa Pemerintah Indonesia termasuk Sumatra Utara belum ada kerja sama [di bidang tenaga kerja] dengan Kamboja,” kata Yuliani, Kamis (13/11/2025).

Yuliani mengatakan Pemerintah Provinsi berupaya menahan pergerakan pekerja muda ke luar negeri lewat penyediaan lapangan kerja. Menurutnya, strategi Pemprov yang mempermudah investasi masuk ke Sumut nantinya akan turut membuka lapangan pekerjaan.

Di samping itu, skill atau keterampilan angkatan kerja juga perlu diasah agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Yuliani menyebut saat ini pemerintah tengah menggalakkan program pemagangan di perusahaan dalam negeri.

Bersamaan, Pemprov Sumut juga telah menjalin kerja sama pemagangan dengan Jepang. Satu unit Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Pemprov, satu BLK UPT Kementerian Ketenagakerjaan, serta sebelas BLK lain di kabupaten/ kota dipusatkan menjadi tempat penguatan kapasitas angkatan kerja agar lebih siap terjun ke dunia kerja.

“Kami tidak melarang bekerja keluar negeri. Yang kami tekankan, ikutilah prosedur resminya. Berangkatlah lewat agen atau LPK [lembaga pelatihan kerja] yang resmi karena sekarang banyak juga yang bodong,” tambahnya.