...biaya layanan yang saat ini dikenakan lokapasar kepada pelaku usaha berada pada kisaran 10–18 persen

Jakarta (ANTARA) - Marketplace atau lokapasar kini wajib memberitahukan rencana perubahan biaya layanan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) paling lambat 90 hari kalender sebelum kebijakan tersebut berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026.

Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 mengatur tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMK dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan diundangkan pada 17 Juni 2026.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana saat dihubungi di Jakarta, Senin, mengatakan biaya layanan yang saat ini dikenakan lokapasar kepada pelaku usaha berada pada kisaran 10–18 persen.

Biaya layanan adalah biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lainnya yang dikenakan kepada pelaku usaha atas pemanfaatan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE untuk setiap transaksi.

Menurut Temmy, ketentuan dalam Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan pelindungan sekaligus meningkatkan daya saing UMK dalam ekosistem perdagangan digital.

Dalam beleid tersebut, perubahan jenis maupun besaran biaya kemitraan bisnis digital (KBD) sebelum berakhirnya masa perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan UMK.

Selain mewajibkan pemberitahuan 90 hari sebelumnya, aturan itu juga memberikan ruang bagi UMK untuk mengajukan keberatan atas rencana perubahan biaya.

Jika terdapat keberatan, UMK dapat meminta fasilitasi negosiasi kepada Menteri UMKM melalui layanan SAPA UMKM.

Fasilitasi tersebut dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara UMK dan PPMSE terkait biaya kemitraan. Hasil negosiasi kemudian wajib dimuat dalam perjanjian dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Regulasi tersebut juga mengatur bahwa kemitraan antara UMK dan marketplace wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disusun berdasarkan prinsip kesetaraan, transparansi, keadilan, dan keberlanjutan.

Dalam perjanjian itu, marketplace wajib mencantumkan jenis dan besaran biaya yang dikenakan kepada UMK, termasuk mekanisme perhitungan, tata cara pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Marketplace tidak boleh melakukan potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati sebelumnya.

Jenis biaya yang dapat dikenakan meliputi biaya pendaftaran, biaya layanan, serta biaya promosi, iklan, atau layanan tambahan yang dipilih oleh pelaku usaha.

Pemerintah berharap pengaturan tersebut dapat menciptakan hubungan kemitraan yang lebih seimbang antara UMK dan marketplace serta memperkuat keberlangsungan usaha mikro dan kecil di tengah perkembangan perdagangan digital nasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

diperlukan pengaturan untuk memberikan pelindungan peningkatan daya saing melalui perdagangan sistem elektronik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam regulasi yang diundangkan pada 17 Juni 2026 itu, pemerintah menegaskan pentingnya menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih adil, transparan dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya.

“Praktik perdagangan melalui sistem elektronik usaha mikro dan usaha kecil menghadapi tantangan persaingan yang tidak seimbang, sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan pelindungan peningkatan daya saing melalui perdagangan sistem elektronik,” demikian bunyi peraturan tersebut dikutip di Jakarta, Senin.

Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelindungan serta meningkatkan daya saing UMKM dalam platform digital, termasuk bagi marketplace yang menjalin kemitraan dengan UMK, serta bagi UMK itu sendiri dalam memperoleh pelindungan dan peningkatan daya saing di ekosistem digital.

Melalui aturan tersebut, UMKM berhak atas beberapa hal dalam menjalankan usaha melalui platform digital, antara lain hak atas perjanjian kemitraan yang adil dan transparan, jaminan terbebas dari potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati, serta kepastian informasi mengenai biaya dan mekanisme kerja sama dengan platform.

Di sisi lain, untuk mendapatkan hak tersebut, UMK harus memiliki nomor induk berusaha (NIB), mematuhi perjanjian kemitraan yang telah dibuat, memberikan informasi yang benar dan jelas, serta mengutamakan menjual produk dalam negeri.

Dalam upaya perlindungan terhadap UMK, regulasi tersebut mengatur penyelenggara marketplace untuk memfasilitasi UMK untuk mendapatkan NIB, mematuhi perjanjian kemitraan, berpartisipasi aktif dalam program peningkatan UMKM, dan tidak melakukan potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan produk dalam negeri dalam ekosistem perdagangan digital guna meningkatkan daya saing UMKM dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, regulasi tersebut memberikan perhatian terhadap aspek inklusivitas dengan mengutamakan dukungan bagi UMKM yang dikelola oleh penyandang disabilitas maupun UMKM yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Untuk memastikan pelaksanaan aturan berjalan efektif, Kementerian UMKM akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, Menteri UMKM berwenang memberikan surat peringatan atau teguran tertulis kepada pihak yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Selain itu, Menteri juga dapat memberikan rekomendasi pengawasan kepada lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha, melakukan pengumuman secara terbuka, hingga memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, pemerintah juga dapat memberikan apresiasi kepada penyelenggara platform digital yang dinilai berperan aktif dalam pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM, antara lain dalam bentuk piagam penghargaan, publikasi, maupun bentuk apresiasi lainnya.

Pemerintah berharap regulasi tersebut dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperkuat posisi produk dalam negeri di pasar digital nasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Tingginya konsentrasi pasar digital di sektor e-commerce dan transportasi daring dinilai meningkatkan risiko praktik yang merugikan konsumen. Dominasi sejumlah platform besar membuat pilihan pengguna makin terbatas dan memperkuat ketergantungan terhadap ekosistem digital tertentu.

Dalam kajian Policy Brief Juni 2026 bertajuk Kajian Digital Consumer Protections, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mencatat pasar e-commerce Indonesia saat ini didominasi oleh segelintir pemain.

Berdasarkan data Momentum Works 2026, Shopee menguasai 54% pangsa pasar. Sementara itu, Tokopedia dan TikTok Shop secara gabungan menguasai 38%, sehingga sekitar 92% pasar berada di bawah dua entitas bisnis besar.

Konsentrasi serupa juga terlihat pada sektor transportasi daring. Berdasarkan volume pesanan, Grab menguasai 63% pasar dan GoTo sebesar 36%. Adapun pada layanan pesan-antar makanan, GoTo menguasai 52% pangsa pasar, sedangkan Grab sebesar 47%.

Menurut LPEM FEB UI, dominasi platform besar memang mempercepat adopsi layanan digital. Namun, kondisi tersebut juga berpotensi menghambat masuknya pemain baru yang dapat menawarkan inovasi maupun biaya transaksi yang lebih rendah.

Hambatan masuk pasar makin kuat akibat efek lock-in atau penguasaan ekosistem yang membuat pengguna sulit berpindah ke platform lain.

“Berpindah platform berarti meninggalkan saldo dompet digital, riwayat pesanan, peringkat reputasi, dan ekosistem layanan yang sudah dibangun sehingga konsumen secara efektif tidak punya pilihan untuk menghindari platform tertentu,” tulis LPEM FEB UI dalam kajian tersebut, dikutip pada Senin (15/6/2026).

LPEM menilai keterbatasan alternatif platform yang sebanding membuat konsumen dan pelaku usaha semakin bergantung pada platform dominan. Kondisi ini meningkatkan risiko praktik eksploitatif karena platform berperan sebagai gatekeeper yang menentukan informasi, produk, dan layanan yang dilihat pengguna.

Sebagai pengelola pasar digital, platform dinilai memiliki keunggulan informasi melalui desain antarmuka, pemanfaatan data dan algoritma, hingga struktur harga yang tidak selalu transparan.

Salah satu praktik yang disoroti adalah penggunaan dark patterns, yakni desain antarmuka yang mendorong atau memengaruhi pengguna untuk mengambil keputusan tertentu. Bentuknya antara lain hitung mundur pembelian, klaim stok terbatas, opsi yang tercentang otomatis, hingga proses pembatalan layanan yang lebih rumit.

Kajian tersebut menemukan praktik flash sale dengan hitung mundur dan klaim kelangkaan stok masih banyak digunakan untuk mendorong pembelian impulsif. Selain itu, praktik obfuscation dan information overload atau penyajian informasi yang kompleks dan tidak terstruktur dapat menyulitkan konsumen mengevaluasi pilihan secara optimal.

LPEM juga menyoroti persoalan kredibilitas informasi di platform digital, mulai dari manipulasi ulasan dan rating, promosi oleh influencer tanpa penandaan yang jelas, hingga representasi produk yang tidak akurat.

Penguasaan data dan algoritma turut memperbesar kemampuan platform dalam memengaruhi informasi yang diterima konsumen. Praktik self-preferencing misalnya, dapat terjadi ketika platform memberikan posisi yang lebih menguntungkan kepada produk atau penjual tertentu.

LPEM turut mengutip temuan KPPU dalam Perkara No. 04/KPPU-I/2024 yang menyatakan Shopee pernah memanfaatkan algoritma untuk memprioritaskan jasa kurir afiliasinya dan menghilangkan opsi pemilihan kurir serta ongkos kirim.

Selain itu, struktur harga di platform digital dinilai masih kerap kurang transparan melalui praktik drip pricing dan hidden fees, yakni biaya tambahan seperti pajak, biaya layanan, biaya pengantaran, atau biaya pemrosesan yang baru muncul pada tahap akhir transaksi.

Menurut LPEM, kondisi tersebut dapat menyebabkan distorsi dalam pengambilan keputusan konsumen, meningkatkan risiko pembayaran berlebih, serta mendorong konsumsi impulsif akibat fear of missing out (FOMO).

Dalam jangka panjang, praktik-praktik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan konsumen, tetapi juga mendistorsi persaingan usaha. Pelaku usaha yang memanfaatkan mekanisme manipulatif berpotensi memperoleh keuntungan dibandingkan pelaku usaha yang lebih transparan.

Kondisi tersebut bahkan berisiko menciptakan market for lemons versi digital, ketika produk berkualitas kalah bersaing dengan produk yang lebih mampu memanfaatkan algoritma dan membentuk persepsi konsumen.

“Keunggulan informasi yang dimiliki platform meningkatkan kerentanan konsumen terhadap praktik eksploitatif, terutama tanpa regulasi perlindungan konsumen yang mampu mengikuti kompleksitas pasar digital,” tulis LPEM FEB UI.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan pembentukan Undang-Undang (UU) Pasar Digital untuk memperkuat pengawasan terhadap ekosistem e-commerce dan penggunaan artificial intelligence (AI) di Indonesia.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menilai diperlukan pengaturan yang lebih kuat untuk mendukung pengawasan sektor digital dan sinergi lintas kementerian serta lembaga.

“Dalam kerangka tersebut, dapat dimunculkan gagasan mengenai perlunya Undang-Undang Pasar Digital yang memberikan pengaturan yang lebih tegas, memperkuat pengawasan, dan memperjelas sinergi antarkementerian dan lembaga,” kata Fanshurullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR di Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, transformasi digital telah mengubah struktur pasar secara mendasar melalui perkembangan perdagangan elektronik atau e-commerce. Dia menilai platform digital kini tidak lagi sekadar menjadi perantara transaksi antara penjual dan pembeli, melainkan berkembang menjadi ekosistem yang mengintegrasikan berbagai layanan seperti logistik, pembayaran, pengelolaan data, algoritma, hingga teknologi kecerdasan buatan (AI).

Fanshurullah menjelaskan integrasi tersebut memang mampu mendorong efisiensi ekonomi, memperluas akses pasar, serta menciptakan peluang usaha baru. Namun, di sisi lain, kondisi itu juga menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan persaingan usaha.

KPPU mencatat sejumlah persoalan dominan di sektor digital, mulai dari penyalahgunaan posisi dominan oleh platform besar, integrasi vertikal, diskriminasi layanan dan akses pasar,predatory pricing, subsidi silang, hingga praktik antipersaingan baru melalui pemanfaatan algoritma dan AI.

Menurutnya, penggunaan algoritma dan AI perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi persaingan usaha apabila tidak dijalankan secara transparan.

“Penggunaan teknologi yang tidak transparan dipandang dapat menimbulkan risiko perilaku yang memengaruhi persaingan seperti kartel, diskriminasi, self-referencing, integrasi vertikal, dan perilaku lainnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan dalam ekosistem digital, algoritma berperan menentukan berbagai aspek mulai dari peringkat produk, rekomendasi, visibilitas, distribusi permintaan, hingga penentuan harga.

“Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa struktur kompetisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh interaksi pasar, tetapi dipengaruhi oleh pengaturan sistem digital yang berada dalam kendali platform. Untuk itu kami mendorong agar transparansi algoritma dilakukan,” tuturnya.

Selain AI, KPPU juga menyoroti penggunaan big data yang dinilai berpotensi menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru. Penguasaan data dalam jumlah besar disebut dapat memperkuat dominasi platform digital dan meningkatkan ketergantungan merchant terhadap satu platform tertentu.

Di sisi lain, KPPU mengungkap telah terlibat dalam harmonisasi rancangan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai e-commerce. Menurutnya, sejumlah pengaturan dalam revisi beleid tersebut telah sejalan dengan prinsip persaingan usaha, seperti transparansi biaya platform, informasi asal barang, larangan platform bertindak sebagai produsen, hingga pengaturan tanggung jawab platform atas penggunaan AI.

KPPU mencatat sejak 2020 sektor digital dan e-commerce menyumbang sekitar 4,03% dari total penegakan hukum persaingan usaha yang ditangani lembaga tersebut. Meski masih di bawah sektor konvensional seperti konstruksi dan perdagangan, perkara digital dinilai terus berkembang dengan pola yang semakin kompleks.

Dia mencontohkan perkara penyalahgunaan posisi dominan Google melalui Google Billing System yang berujung denda Rp202,5 miliar. Menurutnya, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap hingga Mahkamah Agung dan siap memasuki tahap eksekusi.

Selain itu, KPPU juga pernah menangani perkara integrasi vertikal dan diskriminasi dalam jasa angkutan sewa khusus yang melibatkan ekosistem Grab. Perkara tersebut juga telah berkekuatan hukum setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan KPPU.

“Saat ini masih terdapat empat penyelidikan dan satu pemeriksaan yang berjalan di KPPU terkait sektor digital atau e-commerce tersebut,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman melarang marketplace atau platform penjualan secara daring menaikkan biaya layanan untuk sementara waktu. Hal ini disampaikan menteri saat disinggung perihal rencana sejumlah platform penjualan daring kembali menaikkan biaya layanan pada Mei ini.

“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan, tidak boleh, sudah tegas itu,” kata Maman usai kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Badung, Bali, Rabu (13/5/2026).

Maman menjelaskan sebelumnya sudah dilakukan pertemuan yang salah satunya membahas aturan kontrak. Dalam aturan tersebut, ketika marketplace dengan UMKM sudah melakukan perjanjian selama satu tahun maka mereka tidak berhak mengubah biaya layanan secara sembarangan.

“Kalau sudah ada perjanjian satu tahun ya harga jangan sembarang dinaikkan. Artinya, kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi tiga bulan atau dua bulan sebelumnya agar terbangun keadilan,” ujarnya.

Menteri UMKM menegaskan apabila terdapat platform marketplace yang melanggar pembahasan dalam pertemuan tersebut maka akan ditindak sebab hal itu sudah menjadi kesepakatan rapat.

Maman sendiri menegaskan untuk persoalan biaya layanan yang terus mencekik pelaku usaha mikro ini, pemerintah berada pada posisi memberikan keamanan, melindungi, dan meningkatkan daya saing UMKM yang berjualan di marketplace.

Namun, ada proses yang masih berjalan, yaitu Kementerian UMKM bersama kementerian terkait sedang melakukan sinkronisasi pembahasan untuk menyiapkan mekanisme dan regulasi sebagai payung hukum bagi pelaku UMKM dan penyedia platform.

Berangkat dari kejadian ini, Menteri UMKM ingin mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing UMKM. Di sisi lain, pemerintah juga ingin memperhatikan keberlangsungan marketplace yang menjadi tempat berjualan pelaku usaha mikro secara daring.

“Karena suka ataupun tidak suka, ini adalah satu ekosistem. Kalau ada satu yang tercederai tentunya yang lain juga akan tersakiti, kalau ada satu yang tersakiti tentunya yang lain juga akan tercederai,” kata dia.

“Jadi keberadaan pemerintah dalam dua kepentingan. Yang pertama menjaga ekosistem pasar digital ini sehat, itu dulu. Kedua, arahan dari Pak Presiden wajib melindungi UMKM, jadi kami sedang meracik dan mengatur aturan mainnya,” kata Maman.

SURABAYA - Para pelaku usaha dari berbagai kalangan di Surabaya dan sekitarnya antusias memadati BG Junction dalam gelaran 'UMKM Digital Finance Tour-Surabaya Edition'. Mengusung tema UMKM Go Digital : Bisnis Rapi, Cuan Pasti, acara yang diselenggarakan oleh SeaBank, Kementerian UMKM RI dan Kementerian Komunikasi dan Digital RI ini menjadi ruang kolaborasi sekaligus sarana pembelajaran bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing di tengah perkembangan pasar digital .

Di balik semarak kegiatan tersebut, tumbuh semangat belajar dan adaptasi yang kuat dari para pelaku usaha lokal untuk terus berkembang. Para peserta diperkenalkan pada berbagai solusi digital yang dapat mendukung operasional dan pengembangan usaha mereka.

Salah satunya melalui platform UMKM Pintar, sebuah platform gratis dan terbuka untuk umum yang dirancang untuk membantu pelaku usaha membangun kapasitas bisnis, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat ketahanan finansial di era digital.

Fitur Kalkulator Pintar untuk Cek Kesehatan Finansial Secara Praktis dan Gratis

Dalam kegiatan ini, para pelaku UMKM mengenal lebih dekat berbagai fitur di platform UMKM Pintar yang diinisiasi oleh SeaBank, Women’s World Banking, dan PLUS. Salah satu fitur unggulannya adalah Kalkulator Pintar, yang membantu pelaku usaha menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP), mengelola arus kas, hingga memantau kondisi keuangan usaha secara lebih praktis.

Kehadiran fitur ini diharapkan dapat membantu UMKM mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat, terukur, dan berkelanjutan. Tak hanya itu, UMKM Pintar juga menyediakan berbagai materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha masa kini, mulai dari pengelolaan keuangan, hingga strategi pemasaran digital. Seluruh materi dapat diakses secara mandiri untuk mendukung peningkatan kapasitas bisnis secara bertahap dan berkelanjutan.

Salah satu peserta, Sumirah, pemilik brand Dapoermira menilai kehadiran UMKM Pintar memberinya pemahaman baru mengenai pentingnya pengelolaan dan pencatatan keuangan usaha yang rapi sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan.

Sumirah menyadari bahwa pencatatan keuangan bukan hanya sekedar mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga menjadi cara untuk memahami kondisi bisnis secara lebih jelas, mulai dari arus kas, keuntungan, hingga peluang pengembangan bisnis di masa depan.

“Saya belajar tentang cara mendapatkan pendanaan dan membuat buku kas usaha yang lebih baik. Selama ini pencatatan keuangan usaha saya masih sangat sederhana, jadi pelatihan ini sangat membantu untuk mengembangkan usaha saya,” ujar Sumirah.

Hal serupa dirasakan oleh Panca Ningtia Silowati, pemilik brand La Panca. Menurutnya, fitur kalkulator pintar dalam platform UMKM Pintar sangat membantu dirinya dalam mengelola usaha, khususnya dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan.

“Acara seperti ini sangat bermanfaat bagi para UMKM, terutama dalam membantu pencatatan keuangan yang selama ini masih dilakukan secara manual. Selama ini sebagai pebisnis seringkali catatan keuangan bisnis dan pribadi tercampur, yang membuat laporan keuangan bisnis saya berantakan,” ujar Panca, pemilik brand La Panca.

Pembekalan Materi Bagi Pelaku UMKM

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, peserta juga mendapatkan pembekalan intensif mengenai fundamental bisnis di era digital. Salah satu materi yang diberikan mencakup penyusunan Business Model Canvas (BMC), pentingnya identitas visual dan strategi pemasaran yang efektif yang disampaikan oleh Digital Marketing & Branding Expert, Ayrton Eduardo Aryaprabawa.

Selain itu peserta turut memperoleh pemaparan mendalam mengenai digitalisasi operasional usaha dari para mitra strategis. ShopeePay, Kasir Pintar dan CBI SME Bureau hadir membagikan wawasan terkait pemanfaatan sistem kasir digital (POS System) untuk mendukung operasional bisnis yang lebih efisien.

Saatnya UMKM Go Digital



Melalui sesi ini, para pelaku usaha didorong untuk mulai beralih dari pencatatan manual menuju penggunaan teknologi digital untuk memantau stok barang dan transaksi secara real-time, sehingga pengelolaan usaha dapat dilakukan dengan lebih rapi, cepat, dan terukur.

Booth Interaktif dan Konsultasi Langsung Bersama Mitra

Untuk memberikan pengalaman yang lebih aplikatif, acara ini turut menghadirkan sejumlah booth interaktif yang dapat dikunjungi oleh para peserta. Mulai dari SeaBank Indonesia, Credit Bureau Indonesia (CBI), PT. Majoo Teknologi Indonesia (Majoo), PT. Olsera Indonesia Pratama (Olsera), PT. Kasir Pintar Internasional (Kasir Pintar), PT. Solusi Teknologi Niaga (Qasir), PT. Atourin Teknologi Nusantara (Atourin), dan Win 100.



Di area ini, para pelaku UMKM dapat berkonsultasi langsung mengenai pemanfaatan berbagai platform digital, mencoba demo sistem pembayaran, hingga memperluas jejaring sesama pelaku usaha. Kehadiran booth tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman teknis yang lebih praktis sehingga solusi yang diperkenalkan dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan bisnis sehari-hari.

Program ini merupakan inisiatif berkelanjutan yang didedikasikan untuk meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas digital pelaku UMKM melalui platform UMKM Pintar agar siap bersaing di pasar global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Trading kini menjadi salah satu cara populer untuk menghasilkan keuntungan dari pergerakan pasar digital maupun finansial. Namun, bagi pemula, dunia trading sering terasa rumit dan penuh risiko. Karena itu, penting memahami cara memulai trading dari nol secara benar agar kamu bisa belajar secara bertahap, menghindari kesalahan umum, dan membangun strategi yang lebih konsisten.

Untuk melakukan trading terutama crypto maka langkah awal yang harus dilakukan adalah memilih aplikasi terbaik. Salah satu rekomendasinya adalah Pintu.

Aplikasi ini memiliki fitur lengkap, telah terdaftar dan diawasi OJK, dan memiliki tampilan yang sederhana sehingga mudah digunakan oleh pemula. Selanjutnya kamu harus melakukan riset, dengan memantau harga BTC sebagai acuan utama kondisi pasar.

Hal ini penting karena pergerakan Bitcoin sering menjadi indikator arah market secara keseluruhan. Dengan memahami tren ini, kamu bisa lebih siap menentukan strategi awal.

Selain itu, kamu perlu memahami harga crypto secara umum karena pergerakan pasar saling berkaitan. Dengan melihat kondisi market secara luas, kamu bisa mengambil keputusan yang lebih rasional dan tidak hanya berdasarkan emosi.

5 Cara Main Trading untuk Pemula

Untuk membantu kamu memulai dari nol, berikut ini 5 cara main trading yang bisa kamu ikuti langkah demi langkah, di antaranya adalah:

1.Pahami Konsep Dasar Trading Secara Mendalam

Langkah pertama bukan langsung membeli aset, tetapi memahami konsep trading secara menyeluruh. Trading adalah aktivitas membeli aset saat harga rendah dan menjual saat harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut.

Kamu juga perlu memahami jenis-jenis market, seperti spot trading atau membeli aset secara langsung, kemudian ada istilah futures trading atau trading kontrak dengan leverage dan margin trading yang dikenal meminjam dana untuk memperbesar posisi

Ada juga beberapa istilah yang harus kamu pahami seperti Bid & Ask atau harga beli dan jual. Istilah Spread atau selisih antara harga beli dan jual hingga Volume artinya jumlah transaksi dalam market. Dengan memahami dasar ini, kamu akan lebih siap membaca kondisi pasar dan tidak asal ikut tren.

2.Gunakan Platform Trading yang Tepat dan Mudah

Setelah memahami dasar, kamu perlu memilih platform trading yang sesuai. Bagi pemula, penting menggunakan aplikasi yang sederhana namun tetap memiliki fitur lengkap. Salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah Pintu. Platform ini memungkinkan kamu membeli dan menjual aset crypto dengan mudah, bahkan jika kamu baru pertama kali mencoba trading.

Selain itu, Pintu menyediakan berbagai fitur seperti grafik harga real-time, edukasi, dan pilihan aset yang beragam. Tidak hanya crypto, platform ini juga menghadirkan inovasi seperti saham tertokenisasi serta emas dan perak digital berbasis crypto. Dengan fitur tersebut, kamu bisa belajar trading sekaligus melakukan diversifikasi aset dalam satu aplikasi.

3.Mulai dengan Modal Kecil dan Fokus Belajar

Kesalahan terbesar pemula adalah langsung menggunakan modal besar tanpa pengalaman. Padahal, trading adalah skill yang perlu dilatih. Mulailah dengan modal kecil agar kamu bisa menguji strategi trading, memahami pergerakan market, hingga mengontrol emosi saat profit atau loss.

Misalnya, kamu bisa mulai dengan nominal yang tidak membebani keuangan. Fokus utama di tahap ini bukan keuntungan, tetapi pembelajaran. Setelah kamu mulai konsisten dan memahami pola market, barulah kamu bisa meningkatkan modal secara bertahap.

4.Pelajari Analisis Teknikal dan Fundamental Secara Praktis

Agar trading tidak asal tebak, kamu perlu memahami analisis pasar. Ada dua jenis utama yaitu:

Analisis Teknikal

Analisis ini menggunakan grafik harga untuk memprediksi pergerakan market. Beberapa konsep dasar yang wajib dipahami:

●Support: batas bawah harga

●Resistance: batas atas harga

●Trend: arah pergerakan harga

Sementara itu, ada beberapa indikator populer yang sering digunakan, seperti Moving Average (MA), RSI (Relative Strength Index), MACD

Analisis Fundamental

Analisis ini melihat faktor eksternal seperti, berita ekonomi, regulasi pemerintah, adopsi teknologi blockchain. Sebagai contoh, berita positif tentang Bitcoin bisa mendorong harga naik, sedangkan regulasi ketat bisa menyebabkan penurunan.

Dengan menggabungkan kedua analisis ini, keputusan trading kamu akan lebih akurat.

5.Terapkan Manajemen Risiko dan Disiplin Trading

Banyak trader gagal bukan karena tidak bisa analisis, tetapi karena tidak disiplin. Maka, manajemen risiko adalah kunci utama dalam trading. Beberapa prinsip penting:

●Gunakan stop loss untuk membatasi kerugian.

●Tentukan take profit sebelum masuk market.

●Jangan gunakan lebih dari 10–20 persen modal dalam satu posisi

Selain itu, kamu juga perlu mengontrol emosi:

●Jangan panik saat harga turun.

●Jangan serakah saat profit.

●Jangan balas dendam setelah rugi.

Disiplin adalah pembeda antara trader yang bertahan dan yang gagal.

Strategi Trading Sederhana untuk Pemula

Agar lebih praktis, kamu bisa mulai dengan strategi sederhana dengan melakukan Trend Following atau kamu mengikuti arah market. Jika harga naik, cari peluang beli. Jika turun, hindari masuk terlalu cepat. Bisa juga kamu menggunakan strategi Buy on Dip atau kamu membeli saat harga turun di area support, lalu jual saat naik.

Jika kamu tidak suka yang berisiko tinggi, bisa pilih DCA atau Dollar Cost Averaging. Artinya, nabung aset dalam jangka waktu panjang secara rutin, tanpa dipengaruhi pergerakan harga. Strategi ini cocok untuk pemula karena lebih sederhana dan minim risiko.

Pentingnya Diversifikasi dalam Trading

Jangan hanya fokus pada satu aset. Diversifikasi membantu mengurangi risiko jika salah satu aset mengalami penurunan. Melalui Pintu, kamu bisa mengakses berbagai aset seperti trading crypto, membeli saham tertokenisasi atau emas dan perak berbasis blockchain.

Dengan diversifikasi, kamu bisa menjaga stabilitas portofolio dan meningkatkan peluang keuntungan dalam satu platform yang memberikan kemudahan bagi investor pemula.

Kesalahan Fatal yang Harus Dihindari

Jika kamu termasuk investor pemula, ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan. Misalnya, trading tanpa rencana. Kamu melakukan trading tanpa melakukan tujuan kamu melakukan trading.

Ada juga kesalahan menggunakan seluruh modal sekaligus, sehingga kamu tidak menyadari crypto memiliki volatilitas yang tinggi. Kesalahan yang banyak dilakukan pemula adalah tidak melakukan analisis dan riset.

Selanjutnya sering melakukan overtrading atau terlalu sering transaksi dan tidak pernah belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan. Menghindari kesalahan ini bisa meningkatkan peluang sukses dalam jangka panjang.

Kesimpulannya, cara main trading untuk pemula sebenarnya tidak sulit jika dilakukan secara bertahap. Kamu perlu memahami dasar trading, menggunakan platform yang tepat seperti Pintu, serta menerapkan strategi sederhana yang konsisten.

Selain itu, penting untuk terus belajar, mengelola risiko, dan menjaga emosi. Trading bukan cara cepat kaya, tetapi proses jangka panjang yang membutuhkan disiplin. Perlu diingat, semua aktivitas jual beli crypto memiliki risiko dan volatilitas yang tinggi karena sifat crypto dengan harga yang fluktuatif.

Maka dari itu, selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan gunakan dana yang tidak digunakan dalam waktu dekat (uang dingin) sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli bitcoin dan investasi aset crypto lainnya menjadi tanggung jawab para trader dan investor.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima kunjungan Ketua Japan Fair Trade Commission (JFTC) Chatani Eiji di Kantor KPPU, Rabu, 29 April 2026, dalam pertemuan bilateral untuk memperkuat sinergi penegakan hukum persaingan usaha menghadapi disrupsi ekonomi digital global. Pertemuan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dalam menghadapi dinamika pasar digital yang semakin kompleks.

Pertemuan dipimpin oleh Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, bersama Anggota KPPU Gopprera Panggabean, didampingi oleh Anggota KPPU Rhido Jusmadi, Hilman Pujana, dan Eugenia Mardanugraha, serta pejabat struktural dari kedua lembaga.

Dalam sambutannya, Ketua KPPU menegaskan bahwa kunjungan JFTC menjadi momentum strategis untuk mempererat kerja sama bilateral sekaligus memperkuat rezim persaingan usaha yang adil. Ia menyoroti bahwa otoritas persaingan saat ini berada pada fase krusial, yaitu redefinisi peran kelembagaan. Jika sebelumnya berfokus pada penindakan kartel dan persekongkolan tender, kini otoritas dituntut berperan lebih strategis dalam membentuk struktur pasar melalui kebijakan dan advokasi. “KPPU tidak hanya menangani kartel dan persekongkolan tender, tetapi juga membentuk struktur pasar agar tetap terbuka, inovatif, dan inklusif, khususnya di sektor digital,” tegasnya.

KPPU juga menegaskan bahwa reformasi kelembagaan menjadi prioritas melalui tiga pendekatan utama, yakni penguatan mandat hukum, modernisasi organisasi, dan integrasi berbasis data. Salah satu agenda kunci adalah amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diharapkan memperluas kewenangan KPPU, termasuk penerapan notifikasi pra-transaksi merger dan program leniency. JFTC menyatakan dukungannya terhadap upaya reformasi tersebut, sekaligus berbagi pengalaman dalam proses perubahan regulasi.

Dalam diskusi sektor digital, KPPU menyoroti meningkatnya konsentrasi pasar pada platform berbasis data. Sejumlah penanganan perkara strategis telah dilakukan, antara lain di sektor logistik e-commerce, sistem pembayaran aplikasi, serta pinjaman online. Praktik integrasi vertikal oleh platform digital dinilai dapat meningkatkan efisiensi, namun juga berpotensi menutup akses pasar (foreclosure) bagi pelaku usaha lain jika tidak diawasi secara tepat.

Anggota KPPU Gopprera Panggabean yang turut memimpin jalannya diskusi menjelaskan bahwa KPPU juga tengah menelaah indikasi praktik monopoli dalam ekosistem e-commerce, termasuk model bisnis social commerce. Tantangan utama penegakan hukum di sektor ini terletak pada penentuan pasar relevan dalam karakteristik multi-sided market, serta peran data sebagai sumber kekuatan pasar. “Menghadapi tantangan tersebut, KPPU menegaskan arah transformasi menuju otoritas persaingan berbasis data (data-driven competition authority),” jelas Gopprera.

Sementara itu, JFTC menyoroti praktik penggunaan Digital Analyst, yakni tenaga ahli teknologi eksternal yang mendukung penegakan hukum dan kajian pasar secara fleksibel. Pendekatan ini dinilai sebagai praktik baik yang dapat diadopsi, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan informasi dan independensi lembaga. Selain itu, KPPU juga menyatakan komitmennya untuk mengembangkan sistem deteksi dini persekongkolan tender berbasis kecerdasan buatan.

Ketua JFTC mengapresiasi langkah progresif KPPU dalam penanganan perkara digital dan strategis, termasuk kasus yang melibatkan perusahaan global seperti Google serta korporasi multinasional seperti SANY Group. Menurut Ketua JFTC, keberanian dan konsistensi KPPU dalam menindak pelaku usaha besar menunjukkan kredibilitas dan independensi lembaga dalam menjaga level playing field. “Penegakan hukum yang dilakukan KPPU menunjukkan standar tinggi, terutama dalam menangani kasus digital dan perusahaan global. Ini menjadi referensi penting bagi komunitas persaingan usaha internasional,” ujar Chatani.

Kedua lembaga menekankan bahwa praktik anti-persaingan di era digital bersifat lintas batas, sehingga membutuhkan kerja sama internasional yang erat, termasuk dalam pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, serta kajian isu seperti algorithmic collusion dan kekuatan pasar berbasis data.

Pertemuan ini menegaskan bahwa tantangan persaingan usaha di era ekonomi digital tidak dapat diselesaikan secara unilateral. KPPU dan JFTC sepakat memperkuat kolaborasi sebagai fondasi untuk menciptakan pasar yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini sedang menyiapkan payung hukum untuk memperkuat pelindungan pelaku UMKM di pasar digital.

Berdasarkan siaran pers, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa inisiatif penyusunan regulasi ini merupakan respons atas berbagai aspirasi dan keluhan pelaku usaha, khususnya terkait meningkatnya beban tarif yang dikenakan oleh platform digital. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan daya saing UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem e-commerce.

“Negara harus hadir menjawab tantangan ini. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara komprehensif melindungi sekaligus menjaga daya saing pengusaha UMKM dalam ekosistem digital,” katanya, dikutip pada Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Maman menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan pelindungan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing UMKM yang beraktivitas di pasar digital.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pelindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Selama ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut,” ujar Maman.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa regulasi tersebut saat ini telah memasuki tahap sinkronisasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menargetkan aturan ini dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat sebagai langkah konkret menghadapi dinamika perdagangan digital.

Menurut Maman, aturan yang disusun tidak hanya bersifat imbauan, melainkan akan menjadi payung hukum yang wajib diterapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelindungan yang kuat dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di platform digital.

“Aturan yang kami dorong adalah payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan jangka panjang bagi pengusaha mikro dan kecil di e-commerce, bukan sekadar insentif yang situasional,” ucap Maman.

Dia menambahkan, kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil, sehat, dan kompetitif. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak hanya terlindungi, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang memadai untuk terus mengembangkan usahanya di tengah persaingan di platform digital. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini sedang menyiapkan payung hukum untuk memperkuat pelindungan pelaku UMKM di pasar digital.

Berdasarkan siaran pers, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa inisiatif penyusunan regulasi ini merupakan respons atas berbagai aspirasi dan keluhan pelaku usaha, khususnya terkait meningkatnya beban tarif yang dikenakan oleh platform digital. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan daya saing UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem e-commerce.

“Negara harus hadir menjawab tantangan ini. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara komprehensif melindungi sekaligus menjaga daya saing pengusaha UMKM dalam ekosistem digital,” katanya, dikutip pada Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Maman menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan pelindungan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing UMKM yang beraktivitas di pasar digital.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pelindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Selama ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut,” ujar Maman.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa regulasi tersebut saat ini telah memasuki tahap sinkronisasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menargetkan aturan ini dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat sebagai langkah konkret menghadapi dinamika perdagangan digital.

Menurut Maman, aturan yang disusun tidak hanya bersifat imbauan, melainkan akan menjadi payung hukum yang wajib diterapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelindungan yang kuat dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di platform digital.

“Aturan yang kami dorong adalah payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan jangka panjang bagi pengusaha mikro dan kecil di e-commerce, bukan sekadar insentif yang situasional,” ucap Maman.

Dia menambahkan, kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil, sehat, dan kompetitif. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak hanya terlindungi, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang memadai untuk terus mengembangkan usahanya di tengah persaingan di platform digital. (Putri Astrian Surahman)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah sedang menyiapkan regulasi dalam upaya memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing UMKM yang beraktivitas di pasar digital atau e-commerce.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pelindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Selama ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut,” ujar Maman di Jakarta, Senin.

Maman menjelaskan penyusunan regulasi tersebut merupakan respons atas berbagai aspirasi dan keluhan para pelaku UMKM, khususnya terkait meningkatnya beban tarif yang dikenakan oleh platform digital.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima cukup banyak keluhan dari pelaku usaha mikro dan kecil terkait tingginya biaya administrasi yang dikenakan platform e-commerce.

Biaya admin yang dimaksud adalah potongan atau komisi transaksi yang dikenakan oleh platform kepada penjual setiap kali terjadi penjualan.

Kenaikan tarif tersebut dinilai memberatkan UMKM karena mengurangi margin keuntungan dan daya saing mereka di pasar digital.

Maman menyampaikan regulasi tersebut kini memasuki tahap sinkronisasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, dan ditargetkan segera rilis dalam waktu dekat.

“Aturan ini akan menjadi payung hukum yang bersifat wajib, bukan sekadar insentif. Tujuannya jelas, yaitu memberikan pelindungan yang kuat dan berkelanjutan bagi usaha mikro dan kecil yang berjualan di pasar digital,” ujar dia.

Ia menambahkan aturan yang sedang disiapkan ini berbeda dari kebijakan insentif yang bersifat sementara.

Pemerintah, kata dia, ingin menghadirkan kepastian hukum jangka panjang yang mampu menciptakan ekosistem digital lebih adil, sehat, dan kompetitif.

Dengan adanya regulasi ini, ia berharap UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan di pasar digital tanpa terbebani aturan yang merugikan, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam menghadapi persaingan global.

"Negara harus hadir menjawab tantangan ini. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara komprehensif melindungi sekaligus menjaga daya saing pengusaha UMKM dalam ekosistem digital,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Transformasi digital Usaha Mikro Kecil, dan Menengah atau UMKM di Indonesia memasuki babak baru. Jika sebelumnya tantangan utama adalah mendorong pelaku usaha masuk ke ekosistem online, kini persoalan bergeser menjadi gaimana memastikan pasar digital benar-benar adil dan memberi ruang tumbuh bagi UMKM.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria mengatakan akses internet tidak lagi menjadi masalah utama. Dengan cakupan internet yang telah menjangkau sekitar 98% wilayah berpenduduk, hampir seluruh UMKM sudah terkoneksi ke dunia digital.

“Kalau kita bilang UMKM harus go online, itu sudah selesai. Sekarang kita bicara bagaimana mereka bisa go produktif dan go kompetitif,” katanya dalam acara Tutur Economic Dialogue 2026 dikutip dari pernyataan tertulis, Rabu (8/4).

Saat ini Kementerian Komdigi akan fokus membenahi pasar digital agar lebih adil. Lalu bagaimana caranya?

Dari Sekadar Online ke Produktif dan Kompetitif

Pemerintah kini menggeser fokus ke konsep meaningful connectivity yaitu konektivitas yang mampu menghasilkan dampak nyata. Ukurannya bukan lagi jumlah UMKM yang hadir di platform digital, melainkan sejauh mana mereka mampu meningkatkan kapasitas, memperluas pasar, dan naik kelas.

Namun, di balik peluang besar digitalisasi, tantangan baru muncul. UMKM kini harus bersaing dengan produk impor murah yang membanjiri platform digital. Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang berpotensi menggerus daya saing pelaku usaha lokal.

“Di dalam lanskap digital ini ada serbuan kompetitor dari luar yang sangat kuat. Karena itu UMKM kita perlu mendapat posisi yang setara agar bisa bersaing,” ujar Nezar.

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya menciptakan equal playing field atau lapangan bermain yang setara. Artinya, UMKM tidak boleh kalah hanya karena dominasi platform besar atau produk global.

Langkah ini mencakup pembenahan berbagai aspek, mulai dari regulasi platform digital, perlindungan produk lokal, hingga penguatan daya saing UMKM di sisi kualitas dan efisiensi.

Lirik Model Open Network Ala India

Salah satu pendekatan yang tengah dijajaki adalah model open network, seperti yang diterapkan di India melalui Open Network for Digital Commerce.

Model ini memungkinkan berbagai platform dan kanal terhubung dalam satu ekosistem terbuka, sehingga UMKM tidak bergantung pada satu platform saja.

“Kenapa tidak satu platform yang bisa terhubung ke banyak channel. Ini yang dilakukan India, dan terbukti bisa meningkatkan penjualan UMKM. Kita sedang eksplorasi model seperti itu,” kata Nezar.

Pendekatan Berbasis Masalah Nyata

Selain itu, pemerintah juga mengubah pendekatan kebijakan dari berbasis program menjadi berbasis masalah. Artinya, intervensi difokuskan pada kendala nyata yang dihadapi UMKM, seperti:

• Logistik dan distribusi
• Standar dan kualitas produk
• Akses pembiayaan
• Penetrasi pasar global

“Yang perlu kita ukur bukan berapa banyak UMKM masuk digital. Tapi apakah mereka naik kelas, produktif, dan kompetitif,” kata Nezar.

Dengan arah kebijakan baru ini, transformasi digital diharapkan tidak hanya memperluas akses, tetapi juga benar-benar meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Selain itu juga memperkuat posisi ekonomi nasional di tengah persaingan global.