Jakarta, CNBC Indonesia - Google menggugat sekelompok penjahat siber asing yang berada di balik operasi besar-besaran penipuan SMS (SMS phishing) atau yang dikenal dengan istilah "smishing."

Dalam gugatan yang diajukan, Google menyebut kelompok tersebut dikenal oleh para peneliti keamanan siber sebagai "Smishing Triad."

Organisasi ini, yang disebut Google berbasis di China, menggunakan perangkat phishing-as-a-service bernama "Lighthouse" untuk membuat dan melancarkan serangan melalui pesan teks palsu.

Menurut Google, kelompok kejahatan ini telah menipu lebih dari satu juta korban di 120 negara.

"Mereka memanfaatkan kepercayaan pengguna terhadap merek-merek ternama seperti E-ZPass, Layanan Pos AS (USPS), dan bahkan kami sendiri, Google," kata Halimah DeLaine Prado, Penasihat Umum Google, dikutip dari CNBC Internasional, Kamis (13/11/2025).

"Perangkat lunak 'Lighthouse' ini membuat berbagai template untuk menciptakan situs web palsu guna mencuri data pengguna," imbuhnya.

Google mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), Undang-Undang Lanham, serta Undang-Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer (CFAA). Tujuan gugatan ini adalah untuk membongkar kelompok tersebut dan menonaktifkan platform Lighthouse.

Pesan-pesan palsu itu biasanya berisi tautan berbahaya yang mengarahkan korban ke situs web tiruan untuk mencuri informasi finansial sensitif, termasuk nomor Jaminan Sosial, kredensial perbankan, dan data pribadi lainnya.

Pesan tersebut sering kali muncul dalam bentuk peringatan penipuan palsu, pembaruan pengiriman, notifikasi biaya pemerintah yang belum dibayar, atau teks lain yang tampak mendesak.

Masih menurut Google, kelompok kejahatan ini telah mencuri antara 12,7 juta hingga 115 juta kartu kredit hanya di Amerika Serikat (AS).

"Tujuannya adalah mencegah penyebaran lebih lanjut, memberi efek jera bagi pelaku lain, serta melindungi pengguna dan merek yang disalahgunakan dalam situs palsu itu dari kerugian di masa depan," ujar DeLaine Prado.

Google menemukan lebih dari 100 template situs web yang dibuat oleh Lighthouse dengan meniru tampilan login Google untuk menipu korban agar percaya situs tersebut resmi.

Penyelidikan internal dan eksternal juga menemukan sekitar 2.500 anggota sindikat berkomunikasi melalui kanal publik di Telegram untuk merekrut anggota baru, berbagi tips, serta menguji dan memelihara perangkat Lighthouse.

DeLaine Prado menambahkan bahwa organisasi ini memiliki beberapa divisi, yakni kelompok data broker yang menyediakan daftar calon korban dan kontak, kelompok spammer yang mengirimkan pesan SMS, serta kelompok theft yang mengoordinasikan serangan menggunakan kredensial curian melalui kanal Telegram publik.

Google menyatakan, perusahaan ini menjadi yang pertama di dunia yang mengambil langkah hukum terhadap penipuan berbasis SMS, sekaligus mendukung tiga rancangan undang-undang bipartisan di AS yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap penipuan dan serangan siber.

"Gugatan ini hanyalah salah satu cara kami untuk menghentikan aksi tersebut, namun kami juga percaya aktivitas siber semacam ini membutuhkan pendekatan berbasis kebijakan," jelas DeLaine Prado.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait ojek online (online). Ada beberapa hal yang masuk dalam peraturan nantinya, termasuk untuk jaminan kecelakaan kerja.

Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan aturan itu sedang dalam proses.

Selain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Airlangga juga mengatakan ada beberapa hal yang masuk dalam aturan. Termasuk Jaminan Kematian (JKM) serta hal teknis lainnya.

"Fasilitas kemanfaatan untuk driver yang sekarang kita sudah berikan seperti fasilitas JKK, JKM, nanti ada hal-hal teknis," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan tak ada pembahasan soal batas tarif. Status kerja para pengemudi ojol juga tak dibahas dalam proses tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan draf aturan ojol masih dikaji. Pemerintah juga akan berkomunikasi dengan semua pihak terlibat termasuk pengemudi dan aplikator dalam proses tersebut.

Dia menjelaskan aturan itu akan membahas soal perlindungan dan peningkatan kesejahteraan untuk pengemudi.

"Masa yang perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik," kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Tanggapan Grab dan Gojek

Terkait aturan itu, Grab Indonesia mengatakan apresiasinya pada inisiatif pemerintah. Diharapkan regulasi baru akan meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi online.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, menjelaskan pihaknya menghormati penyusunan regulasi dan kebijakan yang bebrimbang bisa memperkuat ekosistem transportasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

"Grab berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap Mitra Pengemudi melalui model kemitraan yang memberikan fleksibilitas dan peluang ekonomi bagi jutaan masyarakat Indonesia," ujar Tirza dalam keterangan resmi.

Terpisah, GoTo juga menyatakan dukungannya pada inisiatif pemerintah itu. Regulasi dinilai penting menciptakan ekosistem untuk semua pihak termasuk pengemudi yang adil dan berkelanjutan.

"Kami memandang penyusunan Peraturan Presiden ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Direktur Public Affairs & Communications GoTo, Ade Mulya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir aplikasi dan situs Zangi. Sebelumnya, layanan itu dikenal setelah digunakan mantan artis Ammar Zoni untuk melancarkan aksi peredaran narkoba di dalam Rutan Salemba.

Pemutusan akses dilakukan karena Zangi milik Secret Phone, Inc. belum melakukan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.

Indonesia mewajibkan tiap platform yang memiliki layanan di Indonesia melakukan pendaftaran dan memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE). Keputusan ini adalah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Dalam keterangan resmi itu juga disebutkan Zangi belum melakukan pendaftaran sebagai PSE Privat. Ini terjadi meski layanan bisa diakses masyarakat Indonesia.

PSE yang tidak memenuhi kewajiban itu bisa dikenai sanksi administratif yakni pemutusan akses layanan.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan regulasi yang berlaku untuk memastikan seluruh penyelenggara sistem elektronik mematuhi ketentuan pendaftaran. Kepatuhan ini penting untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat pengguna layanan digital di Indonesia," jelas Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, dalam keterangan resminya dikutip Selasa (21/10/2025).

Langkah ini dilakukan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu juga menjaga keamanan ruang digital nasional.

Alexander juga memastikan pemutusan akses bukan sebagai tindakan pembatasan. Namun sebagai langkah penegakkan aturan untuk melindungi tata kelola yang ada.

"Pemutusan akses ini bukan tindakan pembatasan, tetapi bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan guna melindungi tata kelola dan keberlangsungan ruang digital agar tetap aman dan terpercaya bagi seluruh pengguna," kata dia.

Pihak Komdigi juga mengimbau seluruh PSE Privat melakukan pendaftaran, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pendaftaran dilakukan melalui sistem OSS atau Online Single Submission.

PSE Privat juga harus memastikan seluruh layanan yang ada disediakan dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

"Pemerintah membuka ruang bagi seluruh penyelenggara untuk mematuhi ketentuan pendaftaran. Dengan kepatuhan tersebut, ekosistem digital Indonesia akan semakin sehat dan berdaya saing," pungkasnya.

Klaim aplikasi aman

Zangi adalah aplikasi layanan pertukaran pesan seperti WhatsApp dan Telegram. Aplikasi tersedia untuk iOS dan Android.

Namun dari registrasinya agak berbeda dari para pesaingnya. Sebab Zangi tak membutuhkan nomor ponsel atau membagikan kontak pribadi untuk masuk ke dalam aplikasi.

Pihak aplikasi juga mengklaim tak menyimpan data apapun dari pengguna. Semua data pengguna disebutkan tersimpan pada ponsel masing-masing, jadi tak ada data yang disimpan oleh Zangi.

Zangi juga menyebutkan menggunakan fitur level militer. Pengiriman pesan terjamin aman karena menggunakan tiga tingkat enkripsi.

Layanan lain yang ditawarkan adalah menggunakan data internet yang rendah. Mode ini bisa membuat panggilan selama 7 menit hanya dengan 1 MB saja.

Jakarta, CNBC Indonesia - Instagram memiliki aturan baru terkait paparan konten di platformnya bagi pengguna remaja. Mekanismenya serupa dengan label 'PG-13' di film, yang artinya konten tersebut tidak layak dikonsumsi anak di bawah 13 tahun.

Dengan panduan konten baru tersebut, Meta mengatakan platformnya akan menyembunyikan akun-akun tertentu dari pengguna remaja. Misalnya konten yang berunsur seksual atau terkait dengan narkoba dan alkohol.

Selain itu, pengguna remaja di Instagram tak akan direkomendasikan konten-konten bermuatan 'kata kasar'. Hanya saja, para pengguna remaja masih bisa mencari secara manual konten-konten tersebut.

Perubahan kebijakan tersebut ditetapkan setelah Meta dihantam gelombang kritik dari berbagai pihak terkait keamanan anak dan kesehatan mental secara umum.

Sebagai bagian dari perubahan tersebut, akun-akun Instagram dengan nama atau biografi yang memampang tautan ke situs bertema dewasa seperti OnlyFans atau toko minuman keras akan 'hilang' dari paparan pengguna remaja.

Para pengguna remaja tak bisa lagi mengikuti (follow) akun-akun tersebut. Jika sudah telanjur follow, mereka tak akan bisa melihat atau berinteraksi dengan konten-konten dewasa.

Dalam keterangan resminya, eksekutif Meta mengatakan perusahaan sebelumnya sudah punya panduan konten dengan standar PG-13. Namun, beberapa orang tua masih bingung terkait konten-konten apa saja yang bisa dilihat remaja di Instagram.

Untuk memberikan kejelasan lebih lanjut, Meta memutuskan untuk memberikan standar yang lebih perinci untuk kebijakan konten yang layak bagi remaja.

"Kami memutuskan untuk lebih menyelaraskan kebijakan kami dengan standar independen yang dipahami orang tua, jadi kami meninjau pedoman usia kami untuk rating film PG-13 dan memperbaruinya," tulis perusahaan tersebut dalam sebuah postingan blog.

"Meskipun tentu saja ada perbedaan antara film dan media sosial, kami membuat perubahan ini agar pengalaman remaja di usia 13+ tahun terasa lebih dekat dengan pengalaman menonton film PG-13 di Instagram," perusahaan menambahkan.

Facebook mendapat kecaman pada 2021 lalu, ketika The Wall Street Journal menerbitkan laporan yang mengutip riset internal perusahaan yang menunjukkan betapa berbahayanya Instagram, khususnya bagi remaja perempuan.

Laporan lain juga menunjukkan betapa mudahnya remaja menggunakan Instagram untuk menemukan narkoba, termasuk melalui iklan yang dijalankan oleh perusahaan.

Selama setahun terakhir, Meta telah meluncurkan beberapa fitur yang bertujuan untuk memberikan transparansi lebih kepada orang tua tentang bagaimana anak remaja mereka menggunakan aplikasi-aplikasi buatan perusahaan.

Pada Juli 2025, Meta meluncurkan fitur keamanan baru yang bertujuan untuk memudahkan pengguna Instagram remaja memblokir dan melaporkan akun, serta menerima informasi lebih lanjut tentang siapa yang berinteraksi dengan mereka di platform tersebut.

Pada Agustus 2025, lembaga pengawas Tech Transparency Project merilis laporan yang menyatakan bahwa hubungan dan sponsor Meta terhadap National Parent Teacher Association "memberikan kesan persetujuan para ahli" atas "upayanya untuk menjaga keterlibatan pengguna remaja di platformnya."

National PTA menyatakan tidak mendukung platform media sosial apa pun, sementara Meta mengatakan pada saat itu bahwa mereka "bangga bermitra dengan organisasi ahli untuk mengedukasi orang tua tentang perangkat keamanan dan perlindungan kami untuk remaja, seperti yang dilakukan banyak perusahaan teknologi lainnya."

Meta mengatakan bahwa panduan konten Instagram barunya akan mulai diluncurkan pada hari Selasa di AS, Inggris, Australia, dan Kanada sebelum diperluas ke wilayah lain.