JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan memastikan kebijakan penurunan komisi aplikator ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen tetap berjalan sesuai rencana meski masih ada satu perusahaan yang melakukan perhitungan dampak bisnis.

Pemerintah menegaskan mayoritas aplikator telah menyatakan kesiapan menjalankan kebijakan tersebut, sementara regulasi baru juga tengah disiapkan untuk mendukung implementasinya.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, hingga saat ini hanya InDrive yang masih melakukan kalkulasi internal terkait penerapan komisi baru.

Created by Google Gemini Ilustrasi ojek online saat melewati tanjakan curam

Namun, kondisi tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah.

“Memang InDrive yang masih menghitung, tapi itu tidak menghentikan atau menunda kebijakan ini. InDrive fokus pada layanan ride hailing sehingga mereka masih mencari keseimbangan baru terhadap pemberlakuan komisi 8 persen. Kalau Grab, GoTo, dan Maxim mereka sudah siap,” ujar Dudy di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, setiap aplikator akan melakukan penyesuaian model bisnis secara internal untuk menyesuaikan kebijakan komisi yang baru, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi dan pelanggan.

“Tentunya dengan keseimbangan yang baru akan ada penyesuaian secara internal dari masing-masing aplikator,” katanya.

Dudy menjelaskan, kebijakan komisi maksimal 8 persen merupakan arahan Presiden yang telah diumumkan sejak 1 Mei 2026, dan telah dibahas bersama para aplikator serta DPR.

Implementasi kebijakan tersebut disepakati mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

“Terakhir pada saat pertemuan para aplikator dengan pimpinan DPR sudah disepakati akan dilakukan pada tanggal 1 Juli. Kami mendukung dan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberlakuan komisi 8 persen. Mereka juga menyampaikan siap mendukung kebijakan pemerintah,” ujarnya.

KOMPAS.COM /KIKI SAFITRI Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi

Ia menambahkan, komunikasi intensif antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan para aplikator juga telah menghasilkan kesepakatan bahwa perusahaan siap menjalankan kebijakan tersebut.

“Sudah beberapa kali pembicaraan antara Dirjen Perhubungan Darat dengan aplikator dan sudah sampai pada konklusi bahwa mereka siap melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Presiden,” kata Dudy.

Pada tahap awal, kebijakan komisi 8 persen hanya diberlakukan untuk layanan ojek online roda dua karena jumlah pengguna dan mitra pengemudinya paling besar.

Sementara regulasi untuk layanan roda empat masih akan dibahas bersama para pemangku kepentingan dan pemerintah daerah.

“Fokus sementara adalah memberikan regulasi terbaru terkait komisi hanya untuk pengguna roda dua. Untuk roda empat, kita masih harus berbicara dengan stakeholder terkait, tidak hanya operator tetapi juga pemerintah daerah, apakah nanti regulasinya akan dipusatkan,” jelasnya.

Selain menurunkan batas maksimal komisi, Kementerian Perhubungan juga akan merevisi ketentuan yang sebelumnya memperbolehkan potongan komisi hingga maksimal 20 persen menjadi hanya 8 persen.

Regulasi baru tersebut juga akan memuat pengaturan mengenai perlindungan asuransi bagi pengemudi.

“Aturan mengenai komisi ini sudah diatur melalui Keputusan Menteri. Dengan adanya komisi 8 persen, ketentuan yang semula maksimal 20 persen akan kita revisi menjadi maksimal 8 persen,” ujar dia.

“Selain itu, kita juga akan mengatur berkaitan dengan asuransi. Keputusan Menteri yang baru akan keluar sebelum implementasi kebijakan sehingga seluruh aplikator siap menjalankan harapan Presiden dan para pengendara ojol,” tegas Dudy.

Sebelumnya, inDrive menilai regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan ekosistem transportasi online yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk pengemudi, perusahaan aplikasi, hingga pengguna layanan.

“inDrive berkomitmen untuk taat dan patuh terhadap setiap regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah,” kata Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo dalam keterangan resmi, Kamis (7/5/2026).

InDrive juga menyambut baik setiap langkah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan memperkuat tata kelola industri transportasi online di Indonesia.

“Kami berkomitmen penuh untuk mematuhi Perpres ini dan siap berdialog secara konstruktif dalam setiap proses implementasinya,” lanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menegaskan langkah investasi Danantara Indonesia terhadap saham platform ojek online (ojol) murni didasarkan pada pertimbangan bisnis dan potensi keuntungan jangka panjang. Pandu mengatakan Danantara belum mengkaji peluang investasi lanjutan pada platformride hailing tersebut.

“Ya, kemarin melanjutkan perkataan Pak Rosan ya kita lihat aja, itu kan hanya investasi aja yang kita lihat yang memang seharusnya bisa menghasilkan profit yang baik,” ujar Pandu usai konferensi pers penandatanganan memorandum of understanding (MoU) PSEL antara Danantara dengan pemerintah daerah di Ballroom Graha Mandiri, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menurut Pandu, hingga saat ini belum ada keputusan tambahan di luar rencana investasi tersebut. Danantara, lanjut dia, akan tetap fokus pada peluang yang mampu memberikan imbal hasil optimal.

“Ya kita lihat juga ke sana, nggak ada tambahan yang lain,” sambungnya.

Terkait kemungkinan penambahan kepemilikan saham Danantara hingga persentase tertentu di masa mendatang, Pandu menyebut pihaknya belum membahas target spesifik. “Belum mikirin sampai sejauh mana. Kita nanti lihat aja, kalau sudah ada game plan nanti kita komunikasikan ke publik,” kata Pandu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Danantara Indonesia telah membeli sebagian saham aplikator ojek online (ojol). Salah satu tujuannya ialah menurunkan potongan komisi kepada pengendara ojol dari 10-20 persen menjadi delapan persen.

Dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah, menurut dia, sistem hingga kebijakan aplikator tersebut akan disesuaikan secara perlahan.

Namun demikian, yang paling utama, pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi tersebut. “Paling pertama adalah menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen, sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan,” kata Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) bergerak di zona merah pada sesi I perdagangan Senin (4/5/2026), di tengah sentimen pasar yang dipengaruhi isu aksi BPI Danantara serta kebijakan pemerintah terkait industri ojek online.

Berdasarkan data IDX Mobile hingga pukul 11.10 WIB, saham GOTO dibuka di level Rp50 dan tercatat melemah 7,41% atau turun 4 basis poin. Volume transaksi terbilang tinggi dengan sebanyak 18,86 miliar saham berpindah tangan dalam 52,82 ribu kali transaksi, dengan nilai mencapai Rp945,18 miliar.

Tekanan terhadap saham GOTO terjadi seiring pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Dalam peringatan Hari Buruh 2026, Prabowo menyampaikan rencana penurunan komisi aplikator sebagai bentuk perlindungan terhadap mitra pengemudi.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden No.27/2026 yang mengatur perlindungan bagi pekerja transportasi online, termasuk kewajiban jaminan kecelakaan kerja dan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pengemudi.

Sentimen lain yang turut membayangi pergerakan saham datang dari kabar bahwa Danantara telah membeli sebagian saham perusahaan aplikator ojek online. Pernyataan ini sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut Dasco, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan potongan komisi aplikator kepada pengemudi ojek online menjadi sekitar 8%, dari sebelumnya sebesar 20%. Kebijakan ini disebut akan diterapkan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama GOTO Hans Patuwo menegaskan bahwa perusahaan akan mematuhi seluruh regulasi yang ditetapkan pemerintah. Ia menyebut perseroan tengah mengkaji secara mendalam implikasi kebijakan tersebut terhadap operasional bisnis.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan GoTo dapat terus memberikan manfaat berkelanjutan, khususnya bagi mitra driver dan pelanggan,” ujar Hans.

Di tengah tekanan sentimen tersebut, secara fundamental GOTO justru mencatatkan kinerja yang solid. Pada kuartal I/2026, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp257,9 miliar, berbalik dari rugi bersih Rp283,3 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya .

Pendapatan GOTO juga tumbuh 26% secara tahunan menjadi Rp5,34 triliun dari Rp4,23 triliun. Sementara itu, EBITDA yang disesuaikan melonjak 131% menjadi Rp907 miliar, mencerminkan perbaikan profitabilitas yang signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia merespons janji Presiden Prabowo Subianto yang akan menurunkan batas maksimal potongan aplikasi dari 20% menjadi 8%. Janji tersebut disampaikan pada momentum peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026).

Presiden juga menegaskan telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pengemudi Transportasi Online.

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan regulasi ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan representasi konkret keberpihakan negara terhadap jutaan pengemudi transportasi online yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional.

“Salah satu poin paling krusial dalam Perpres tersebut adalah penetapan batas maksimal potongan aplikasi sebesar 8%, yang berarti pengemudi memperoleh porsi jaminan pendapatan hingga 92%,” kata Igun dalam keterangan pada Jumat (1/5/2026).

Igun menyebut angka tersebut melampaui ekspektasi tuntutan awal asosiasi dan para pengemudi yang selama ini memperjuangkan skema potongan maksimal 10%, serta berkaitan dengan jaminan kecelakaan dan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Dia menambahkan, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 menjadi puncak dari perjuangan panjang, konsolidasi gerakan, serta solidaritas ribuan pengemudi di seluruh Indonesia.

“Ini adalah kemenangan kolektif bukan hanya bagi para pengemudi ojol, tetapi juga bagi prinsip keadilan dalam ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Igun.

Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan keberanian politik sekaligus sensitivitas sosial pemerintah dalam merespons aspirasi akar rumput. Ia juga menilai pengemudi ojol sebagai penerima manfaat harus siap mengimplementasikan kebijakan tersebut secara komprehensif.

Dia menekankan Garda Indonesia menyampaikan apresiasi tinggi dan penghargaan atas langkah progresif Presiden.

“Kebijakan ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan ekonomi, tetapi juga mempertegas pengakuan negara terhadap profesi pengemudi ojol sebagai bagian integral dari ekosistem gig economy modern,” katanya.

Garda Indonesia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengemudi yang telah konsisten mengawal perjuangan ini. Dari tuntutan 10% hingga realisasi 8%, lanjutnya, hal ini membuktikan bahwa suara yang terorganisir, berbasis data, dan diperjuangkan secara konsisten mampu menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan.

Ke depan, dia menekankan implementasi Perpres tersebut harus dikawal secara ketat untuk memastikan kepatuhan platform digital, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem antara perusahaan aplikasi dan pengemudi.

“Garda Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan pengemudi ojol di Indonesia,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo berjanji menurunkan potongan dari aplikator transportasi online dari 20% menjadi di bawah 10%, yakni 8%, pada peringatan Hari Buruh 2026.

Presiden Prabowo mengatakan telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online, sehingga pengemudi harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%, saya mau di bawah 10%, kalau tidak bersedia tidak usah berusaha di Indonesia,” kata Prabowo di depan puluhan ribu buruh, termasuk pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo menambahkan, dari setiap pendapatan, pengemudi ojol sebelumnya hanya memperoleh 80%, namun kini harus ditingkatkan menjadi minimal 92%.

“Kita juga mengatur dan telah meneken Perpres 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Ojol harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberi BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, juga pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi menjadi minimal 92% untuk pengemudi,” ungkap Prabowo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait ojek online (online). Ada beberapa hal yang masuk dalam peraturan nantinya, termasuk untuk jaminan kecelakaan kerja.

Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan aturan itu sedang dalam proses.

Selain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Airlangga juga mengatakan ada beberapa hal yang masuk dalam aturan. Termasuk Jaminan Kematian (JKM) serta hal teknis lainnya.

"Fasilitas kemanfaatan untuk driver yang sekarang kita sudah berikan seperti fasilitas JKK, JKM, nanti ada hal-hal teknis," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan tak ada pembahasan soal batas tarif. Status kerja para pengemudi ojol juga tak dibahas dalam proses tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan draf aturan ojol masih dikaji. Pemerintah juga akan berkomunikasi dengan semua pihak terlibat termasuk pengemudi dan aplikator dalam proses tersebut.

Dia menjelaskan aturan itu akan membahas soal perlindungan dan peningkatan kesejahteraan untuk pengemudi.

"Masa yang perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik," kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Tanggapan Grab dan Gojek

Terkait aturan itu, Grab Indonesia mengatakan apresiasinya pada inisiatif pemerintah. Diharapkan regulasi baru akan meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi online.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, menjelaskan pihaknya menghormati penyusunan regulasi dan kebijakan yang bebrimbang bisa memperkuat ekosistem transportasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

"Grab berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap Mitra Pengemudi melalui model kemitraan yang memberikan fleksibilitas dan peluang ekonomi bagi jutaan masyarakat Indonesia," ujar Tirza dalam keterangan resmi.

Terpisah, GoTo juga menyatakan dukungannya pada inisiatif pemerintah itu. Regulasi dinilai penting menciptakan ekosistem untuk semua pihak termasuk pengemudi yang adil dan berkelanjutan.

"Kami memandang penyusunan Peraturan Presiden ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Direktur Public Affairs & Communications GoTo, Ade Mulya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia mendesak pemerintah membuat peraturan mengenai perlindungan bagi pengemudi online. Garda menilai persaingan antar Gojek, Grab, dan Maxim yang jor-joran soal tarif membuat nasib pengemudi tertekan.

Namun, Garda menilai langkah tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan regulasi konkret untuk menjamin kesejahteraan para pekerja transportasi daring.

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai carut-marut ekosistem transportasi digital saat ini terjadi karena persaingan antarperusahaan aplikator yang tidak sehat dan berfokus pada profit semata.

“Perusahaan aplikator lebih mementingkan persaingan tarif, promo dan profit sebesar-besarnya sehingga mengabaikan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang tercantum dalam Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022,” kata Igun saat dihubungi Bisnis pada Selasa (21/10/2025).

Igun menilai, kekacauan dalam ekosistem transportasi daring kian parah karena perusahaan aplikator dinilai mampu memengaruhi kebijakan pemerintah, sementara Kementerian Perhubungan justru dianggap pasif dan lebih condong membela kepentingan aplikator ketimbang melindungi para pengemudi ojek online.

Untuk itu, Igun berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah tegas melalui penerbitan aturan baru yang berpihak kepada pengemudi.

Dia berharap kepala negara dapat bersikap adil dan tegas dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mampu melindungi pengemudi dari persaingan tidak sehat serta meningkatkan kesejahteraan mereka ke depan.

“Segera saja Presiden Prabowo keluarkan Perpres Perlindungan Bagi Pengemudi Ojol, karena sudah bertahun-tahun kami menantikan ketegasan dan perlindungan pemerintah terhadap pengemudi ojol,” kata Igun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit, yang digelar di Gedung Utama Komplek Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025), menegaskan pentingnya persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

Dia menyebut pemerintah saat ini tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia untuk mencari solusi bagi para pengemudi.

“Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tutur Prabowo dalam forum tersebut.

Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun. Gojek sendiri mencatat lebih dari 3,1 juta pengemudi motor aktif di seluruh Indonesia.

Isu kesejahteraan pengemudi ojek online terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pengemudi melakukan aksi protes atas rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

Pada Mei lalu, gelombang demonstrasi sempat terjadi di beberapa kota besar menuntut perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja. Di sisi lain, perusahaan aplikator mengklaim telah menerapkan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, rumor mengenai potensi akuisisi Gojek oleh Grab yang beredar belakangan disebut menemui hambatan regulasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meminta platform ojek online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya untuk menjalankan persaingan secara sehat dan meningkatkan perlindungan bagi para pengemudi ojek daring (online) di Tanah Air.

Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri agenda Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit, yang digelar di Gedung Utama Komplek Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

Dalam momen tersebut, Prabowo mengaku bahwa belum lama ini pemerintahannya tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia guna menjamin keamanan kerja dan mencegah persaingan usaha yang merugikan para pengemudi.

"Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tuturnya dalam forum itu

Meski tidak menyebutkan nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang telah mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun.

Gojek sendiri tercatat memiliki lebih dari 3,1 juta pengemudi motor aktif di seluruh Indonesia.

Isu mengenai kesejahteraan pengemudi ojek online menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

Banyak pengemudi melakukan aksi protes atas rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja. Pada Mei lalu, gelombang demonstrasi sempat terjadi di beberapa kota besar, menuntut perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja.

Di sisi lain, kedua perusahaan mengklaim telah menerapkan sistem komisi yang sesuai dengan regulasi pemerintah.

Namun, rumor mengenai potensi akuisisi Gojek oleh Grab yang beredar belakangan ini disebut telah menemui hambatan regulasi.

Pernyataan Prabowo kali ini sekaligus menjadi bagian dari refleksi satu tahun masa pemerintahannya.

Dalam konteks yang lebih luas dia menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja sektor informal, khususnya pengemudi transportasi daring, merupakan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi inklusif.