Peningkatan produksi beras tersebut sejalan dengan naiknya produksi padi dan bertambahnya luas panen di berbagai daerah.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras untuk konsumsi masyarakat sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 25,28 juta ton, meningkat 0,01 juta ton atau 0,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan peningkatan produksi beras tersebut sejalan dengan naiknya produksi padi dan bertambahnya luas panen di berbagai daerah.

"Produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 25,28 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,01 juta ton atau meningkat 0,05 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025," ujar Ateng dalam Berita Resmi Statistik (BRS), di Jakarta, Rabu.

BPS mencatat produksi beras untuk konsumsi masyarakat pada Mei 2026 mencapai 2,84 juta ton. Sementara itu, potensi produksi beras pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan sebesar 8,42 juta ton, meningkat 0,10 juta ton atau 1,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi beras tersebut ditopang oleh produksi padi yang juga mengalami kenaikan. BPS memperkirakan produksi padi pada Mei 2026 mencapai 4,92 juta ton gabah kering giling (GKG).

Adapun potensi produksi padi pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan sebesar 14,61 juta ton GKG, meningkat 0,17 juta ton GKG atau 1,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dengan demikian produksi padi sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 43,89 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 0,03 juta ton GKG atau meningkat sekitar 0,06 persen dibandingkan periode Januari-Agustus tahun 2025," kata Ateng.

Kenaikan produksi tersebut berjalan seiring bertambahnya luas panen padi. Pada Mei 2026, luas panen padi tercatat mencapai 0,98 juta hektare.

Sementara itu, potensi luas panen pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan mencapai 2,88 juta hektare, meningkat 0,04 juta hektare atau 1,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Secara kumulatif, luas panen padi sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 8,35 juta hektare atau mengalami kenaikan seluas 0,04 juta hektare atau naik 0,43 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025," ujar Ateng.

Data BPS tersebut menunjukkan kapasitas produksi pangan nasional masih terjaga hingga pertengahan 2026. Peningkatan produksi beras yang didukung kenaikan produksi padi dan luas panen menjadi modal penting dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memprioritaskan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke pasar rakyat sebagai langkah menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketersediaan beras di masyarakat.

"Penyaluran beras SPHP terus dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama," kata Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan pasar rakyat menjadi prioritas utama penyaluran beras SPHP karena menjadi barometer pergerakan harga beras di berbagai daerah.

Penyaluran beras SPHP pada dasarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi, namun pemerintah menempatkan pasar rakyat sebagai titik utama untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Menurutnya, penyaluran melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) tetap diperbolehkan, tetapi distribusi ke pasar rakyat diprioritaskan agar intervensi pemerintah lebih efektif dalam mengendalikan harga.

Pasar rakyat dinilai menjadi acuan pemantauan perkembangan harga beras karena pergerakan harga di lokasi tersebut mencerminkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah.

"Nah ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS (Badan Pusat Statistik) tentu di sana. Ini mungkin menjadi prioritas kita," tuturnya.

Bapanas juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke pasar rakyat yang belum terjangkau atau masih memiliki jumlah pedagang terbatas sehingga stabilisasi harga dapat berlangsung lebih merata.

"Mohon teman-teman pemerintah daerah membantu, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan," terang Maino.

Bapanas mencatat realisasi penjualan beras program SPHP tahun 2026 yang periodenya dimulai Maret sampai 29 Juni telah mencapai 393,4 ribu ton dari target nasional sebesar 828 ribu ton tahun ini. Capaian tersebut terus bergerak sesuai tahapan distribusi yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Maino, realisasi tersebut masih berada pada jalur yang sesuai dengan target. Fokus berikutnya adalah memperkuat distribusi di lokasi yang memberikan dampak paling besar terhadap stabilitas harga beras.

Adapun penyaluran beras SPHP dilakukan Perum Bulog melalui penugasan dari Bapanas. Penyaluran beras dilakukan dalam kemasan 5 kilogram dengan kualitas beras medium yang memiliki tingkat pecahan sekitar 25 persen serta kadar air 14 persen sesuai standar pemerintah.

Beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan pada 2026 dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda, berbeda dengan pola tahun sebelumnya yang bersifat berkala mengikuti kondisi puncak panen demi menjaga harga di tingkat petani.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

TASIKMALAYA - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Karet Indonesia (DPP Apkarindo) menggelar Rembug Tani Jawa Barat di Koperasi Wangunwati, Desa Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mengusung tema "Optimalisasi Produksi Kebun di Tengah Meningkatnya Harga Karet Nasional", kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi petani, pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat sektor perkaretan nasional.

Acara dihadiri perwakilan PT Pupuk Kujang, PT Sintas Kurama, Dinas Perkebunan Kabupaten Ciamis, Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, Ketua DPW Apkarindo Jawa Barat beserta jajaran, serta ratusan petani karet dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Ketua DPP Apkarindo Irfan Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi kepada para petani karet yang tetap bertahan dan bekerja keras menjaga keberlanjutan komoditas karet di tengah berbagai tantangan.

"Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para petani karet di Provinsi Jawa Barat yang hingga hari ini tetap bertahan dan bekerja keras menjaga keberlanjutan komoditas karet. Di tengah berbagai tantangan, baik fluktuasi harga di pasar global maupun dinamika permintaan pasar, para petani tetap menunjukkan ketekunan, semangat, dan komitmen yang luar biasa," ujar Irfan Ahmad Fauzi, dikutip Minggu (28/6/2026).

Menurut Irfan, Rembug Tani merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi antar seluruh pemangku kepentingan sektor perkaretan. Mengingat lebih dari 80 persen kebun karet nasional dikelola oleh petani rakyat, maka penguatan sektor karet pada hakikatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan industri karet Indonesia.

"Rembug Petani Karet menjadi ruang silaturahmi sekaligus konsolidasi yang sangat penting. Melalui forum ini, petani, pemerintah, organisasi petani, dan mitra dapat berdiskusi secara terbuka serta merumuskan langkah bersama untuk memperkuat masa depan karet rakyat," tegasnya.

Irfan menegaskan, Apkarindo akan terus menjadi rumah perjuangan bagi petani karet Indonesia dengan memperjuangkan tata niaga yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada petani. Organisasi juga berkomitmen memperkuat posisi tawar petani dalam rantai perdagangan maupun penyusunan kebijakan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP Apkarindo juga menegaskan lima agenda prioritas organisasi, yaitu konsolidasi organisasi petani karet, penguatan ekonomi petani, peningkatan produktivitas kebun, advokasi dan kemitraan, serta hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas karet.

"Momentum Rembug Tani ini diharapkan melahirkan gagasan dan langkah bersama agar petani karet semakin kuat, terorganisir, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai awal penguatan gerakan petani karet Indonesia agar karet rakyat kembali menjadi sumber kesejahteraan bagi jutaan keluarga petani," pungkas Irfan.

Melalui penyelenggaraan Rembug Tani Jawa Barat, Apkarindo berharap lahir berbagai rekomendasi konkret untuk meningkatkan produktivitas kebun, memperkuat kelembagaan petani, serta mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan petani demi kemajuan sektor perkaretan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan peran berbagai perguruan tinggi sebagai penopang utama keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada beras.

"Tanpa perguruan tinggi yang mendukung kami, kami tidak akan mencapai swasembada yang berkali-kali dikira tidak mungkin," kata Andi Amran Sulaiman dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Sabtu.

Menteri Andi Amran menyebut kolaborasi Kementerian Pertanian dan ekosistem perguruan tinggi Indonesia menghasilkan capaian yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah Republik. Stok beras nasional kini mencapai 5,1 juta ton, melampaui kapasitas gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar 3 juta ton.

Ia melanjutkan, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat di angka 127, tertinggi dalam 34 tahun, sementara pertumbuhan kesejahteraan petani mencapai 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Dari sisi teknologi, kata Amran, inovasi budidaya padi hasil kolaborasi riset perguruan tinggi dengan kementerian terkait mencatat produktivitas 12,4 ton per hektar, lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional yang hanya 5,5 ton per hektare.

Teknologi ini telah diuji coba di 14 provinsi dengan produktivitas terendah mencapai 9 ton per hektare. Food and Agriculture Organization (FAO) memproyeksikan produksi beras Indonesia pada 2026 mencapai 38,6 juta ton.

"Ini bukan capaian satu kementerian. Ini capaian anak bangsa, capaian buah terbaik bangsa, termasuk seluruh perguruan tinggi yang ada dalam rumah ini," ujar Mentan menegaskan.

Menteri Andi Amran menekankan bahwa peran Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Andalas (Unand), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan berbagai perguruan tinggi lainnya sebagai penopang utama keberhasilan transformasi ke arah swasembada pangan.

Diketahui, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong upaya transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern.

Mekanisasi pertanian yang kini diterapkan mampu memangkas biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan hasil panen hingga dua kali lipat dibandingkan metode konvensional.

Kemdiktisaintek juga mendorong pemanfaatan pendekatan berbasis data dan sains dalam perumusan kebijakan pertanian. Reformasi distribusi pupuk subsidi yang memangkas 145 regulasi, termasuk kewajiban tanda tangan 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 bupati, menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan berbasis bukti dapat menghasilkan efisiensi signifikan.

Sebelumnya, pada pembukaan KSTI 2026 Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa forum ini diarahkan untuk menghasilkan rumusan strategis mengenai peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam mempercepat pelaksanaan program-program prioritas nasional.

"Di bawah arahan Bapak Presiden, pemerintah terus bergerak cepat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional. Dalam semangat tersebut, Kemdiktisaintek bersama seluruh perguruan tinggi memperkuat peran kampus sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi," ucap Brian Yuliarto.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Kita selesaikan persoalan yang ada sehingga BUMN pangan semakin kuat dan mampu menjadi tulang punggung pembangunan sektor pangan nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan menjadi motor hilirisasi komoditas pertanian untuk memperkuat industri, meningkatkan nilai tambah dan ketahanan pangan nasional.

"Intinya bagaimana restrukturisasi benar-benar tertata. Kita selesaikan persoalan yang ada sehingga BUMN pangan semakin kuat dan mampu menjadi tulang punggung pembangunan sektor pangan nasional," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Amran menekankan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis serta Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Khusus kepada BUMN Pangan di Jakarta, Jumat (26/6).

Kementerian Pertanian (Kementan) sedang membangun fondasi baru penguatan sektor pangan nasional melalui percepatan hilirisasi komoditas pertanian strategis.

Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperkuat peran BUMN pangan sebagai penggerak ekosistem pangan nasional, serta menciptakan sistem pangan yang lebih efisien, terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Kementan mematangkan rancangan regulasi yang diproyeksikan menjadi instrumen untuk memperjelas pembagian peran masing-masing BUMN dalam membangun ekosistem pangan nasional yang terintegrasi.

Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan percepatan transformasi BUMN pangan melalui penguatan tata kelola, restrukturisasi perusahaan, optimalisasi aset, dukungan pembiayaan, serta penugasan yang lebih terintegrasi dalam mendukung program strategis pemerintah.

Amran menegaskan keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga komitmen seluruh BUMN pangan dalam menyelesaikan berbagai hambatan yang selama ini mengurangi efektivitas pelaksanaan program.

"Jangan nanti ada lagi hambatan. Semua persoalan strategis harus segera diselesaikan agar program dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, Kementan telah memberikan berbagai dukungan kebijakan untuk memperkuat BUMN pangan. Oleh karena itu, seluruh perusahaan diminta memanfaatkan momentum tersebut dengan mempercepat pembenahan internal serta meningkatkan kinerja perusahaan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah membahas berbagai substansi strategis, antara lain penyelesaian restrukturisasi aset, penguatan struktur pembiayaan, penyempurnaan mekanisme penugasan kepada BUMN pangan, serta sinkronisasi program hilirisasi komoditas pertanian agar berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, setiap BUMN pangan diminta menyusun target pelaksanaan program yang realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Amran, seluruh dukungan pemerintah harus diikuti dengan komitmen pencapaian kinerja yang jelas.

"Jangan membuat rencana yang tidak masuk akal. Semua harus dihitung secara realistis, memiliki target yang jelas, dan bisa dieksekusi," tegas Amran.

Amran menekankan transformasi BUMN pangan tidak boleh berhenti pada penyelesaian persoalan administratif semata, tetapi harus menghasilkan sistem yang mampu menopang pembangunan sektor pangan dalam jangka panjang.

"Saya ingin sistem ini sudah terbangun dengan baik sebelum saya berhenti menjadi menteri. Yang kita bangun bukan hanya program, tetapi sistem yang membuat BUMN pangan semakin kuat, profesional, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian nasional," ujarnya.

Ia menambahkan seluruh pimpinan BUMN pangan harus mempercepat realisasi program prioritas sesuai target yang telah disepakati.

Pelaksanaan program harus dilakukan secara disiplin, terukur, dan berorientasi pada hasil sehingga mampu mempercepat hilirisasi komoditas pertanian, memperkuat industri pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Melalui Rancangan Inpres tentang Percepatan Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis dan SKB tentang Penugasan Khusus kepada BUMN Pangan, Kementan menargetkan terbentuknya ekosistem pangan nasional yang lebih kuat.

"Yang mana BUMN pangan menjadi motor penggerak hilirisasi, meningkatkan daya saing produk pertanian nasional, memperluas nilai tambah di dalam negeri, serta memperbesar manfaat ekonomi yang diterima petani Indonesia," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND) sukses ciptakan ekosistem agribisnisdataran tinggi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Program yang memasuki fase pengakhiran (exit strategy) di tahun 2026 ini diinisiasi oleh Kementerian Pertanian RI (Kementan).

Tidak tanggung-tanggung program ini dikembangkan di 14 kabupaten dengan luas mencapai 14.216 hektar. Proyek strategis tersebut mendapat dukungan Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Kerja keras ini demi menjawab tantangan pembangunan pertanian di wilayah dataran tinggi. Karena area tersebut selama ini dikenal selalu dihantui keterbatasan akses logistik dan pasar. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementan, Hermanto menyampaikan, bahwa capaian program ini bukan sekadar pembangunan fisik.

Momen Prabowo Panen Raya Jagung di Tuban, Naiki Alat Berat hingga Pakai Topi Koboi



"Kami menggunakan beberapa pendekatan untuk fondasi infrastruktur strategis bagi produktifitas pertanian. Ini mencakup irigasi, pipanisasi lahan kering, pembangunan embung, hingga jalan usaha tani untuk urat nadi distribusi hasil pertanian," ujar Hermanto dalam siaran pers tertulis di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Lebih lanjut, dia juga mengatakan, pihaknya juga menggunakan strategi transformasi kelembagaan. Sebanyak 46 korporasi petani sukses dibangun di 14 kabupaten. Hal ini menjadi entitas bisnis yang mengelola produksi secara mandiri. Kinerja korporasi ini terlihat dalam dua bidang yaitu pasar global yang kompetitif dan pasar domestik yang stabil.

Di kancah internasional, data menunjukkan peningkatan volume yang signifikan pada korporasi-korporasi terpilih. Kelompok tani di Kabupaten Magelang mencatatkan lonjakan ekspor kopi ke Dubai dari 18 ton menjadi 80 ton tahun ini.

Dukung Swasembada Pangan, Sumbawa Bakal Lanjutkan Upland



Kemudian korporasi di Purbalingga berhasil mengirimkan 300 ton lada, sementara petani di Subang sukses menembus pasar Chinadengan 3 ton manggis premium. Sejalan dengan itu, korporasi petani juga membuktikan dominasinya di pasar domestik.

Terbukti hasil beras organik dari Magelang kini berhasil tembus pasar ritel modern, sebagai pasokan langganan bagi jaringan restoran KFC di sekitar wilayah tersebut. Di Tasikmalaya, telah berhasil dibangun kemitraan strategis dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras organik bagi para pegawai negeri sipil (PNS).

"Capaian korporasi yang sudah berhasil menembus pasar internasional dan lokal ini jadi pencapaian penting. Mereka menjadi percontohan bagi korporasi lainnya dalam hal manajemen profesional dan kepatuhan terhadap standar kualitas," tambah Hermanto.

Program ini merupakan manifestasi dari instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto terkait percepatan swasembada pangan. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman telah memastikan bahwa kebijakan ini fokus pada efisiensi rantai nilai.

Meningkatnya intensitas tanam di wilayah intervensi seperti di Magelang yang kini mencapai 5 kali panen dalam dua tahun, menjadi bukti efektivitas mekanisasi yang diterapkan. Dengan dukungan penuh dari IsDB dan IFAD, Kementerian Pertanian telah menciptakan model yang berhasil memangkas ketergantungan petani pada pola subsisten dan tengkulak tradisional.

Menjelang penutupan fase pendanaan pada tahun 2026, fokus Kementerian Pertanian kini bergeser pada pendampingan manajerial. Hermanto menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan petani setelah proyek berakhir.

"Pemerintah daerah dan pusat berkomitmen untuk terus membersamai korporasi petani ini. Infrastruktur yang sudah ada akan dirawat sebagai aset produktif, dan kami tengah mengintegrasikan korporasi ini dengan ekosistem perbankan serta kemitraan swasta agar akses modal dan pasar tetap terjaga," pungkasnya.

Dengan cetak biru yang telah terbentuk, model UPLAND kini diproyeksikan menjadi prototipe pembangunan pertanian berbasis kawasan di masa depan, yang menjamin bahwa dataran tinggi bukan lagi menjadi area pinggiran, namun jadi pilar ekonomi kedaulatan pangan Indonesia.

TEHERAN - Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf, yang memimpin tim negosiasi negara itu, menolak klaim Amerika Seriikat bahwa aset Teheran yang dicairkan akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika. Pernyataan itu muncul seiring proses negosiasi antara AS dan Iran untuk mengakhiri perang.

“Amerika secara keliru mengklaim aset kami yang dicairkan akan digunakan untuk membeli hasil pertanian mereka,” tulis Qalibaf di X.

“Satu-satunya tanaman yang kami panen adalah apa yang Anda tanam: puluhan tahun ketidakpercayaan,” tambahnya. “Ini organik, berlimpah, dan hasil pertanian dalam negeri.”

Qalibaf juga mengkritik rekam jejak perdagangan dan politik Washington, dengan mengatakan, “AS hanya mengekspor kedelai GMO, janji yang dilanggar, dan pembicaraan sampah.”

Pernyataannya muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa bantuan keuangan awal untuk Teheran akan melibatkan sekitar USD500 juta dalam bentuk barang-barang Amerika.

Trump mengatakan tidak ada uang tunai yang akan diberikan langsung ke Teheran dan Washington akan menggunakan dana Iran yang dikendalikan untuk membayar petani Amerika untuk ekspor seperti jagung dan gandum.

“Makanan sangat dibutuhkan di Iran, dan kami akan membelinya untuk mereka secara eksklusif dari Amerika Serikat,” kata Trump.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kepada CNBC pada hari Rabu bahwa AS akan mengawasi pelepasan dana beku Iran di Teluk berdasarkan kesepakatan Iran Trump.

“Uang apa pun yang diterima Iran terlebih dahulu akan digunakan untuk kepentingan rakyat Iran. Itu akan menjadi dana beku Iran,” ujar Bessent.

Bessent mengatakan uang awal kemungkinan akan dilepaskan dari Qatar, menambahkan pejabat Departemen Keuangan AS akan berada di Doha untuk mengawasi bagaimana uang tersebut dialokasikan.

Ia mengatakan “persentase yang sangat besar” dari dana tersebut akan digunakan untuk membeli bahan makanan dan obat-obatan AS.

Dia menambahkan Washington akan “mengalihkan kembali uang tersebut ke produk AS” di bawah pengawasan Departemen Keuangan di Timur Tengah.

Komentar tersebut muncul di tengah perdebatan yang sedang berlangsung mengenai implementasi kesepahaman Iran-AS baru-baru ini, yang mencakup ketentuan tentang pencabutan sanksi dan pelepasan aset beku Iran.

Perjanjian tersebut, yang dimediasi Pakistan, mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Trump.

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur terus mengupayakan pemulihan jaringan irigasi rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 yang menyebabkan 350 hektare areal persawahan ikut terdampak.

Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Alfarlaky di Aceh Timur, Kamis, mengatakan jaringan rusak tersebut merupakan Irigasi DI Jambo Aye ruas Arakundo-Grong-Grong di Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur.

"Selain merusak bagian jaringan irigasi, banjir juga menyebabkan sedimentasi. Kondisi tersebut menghambat aliran air menuju areal persawahan, sehingga berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian masyarakat," katanya.

Dia menyebutkan seluas 350 hektare areal persawahan tersebar di 12 gampong atau desa di Kecamatan Pante Bidari. Areal persawahan tersebut tidak lagi menerima pasokan air dengan maksimal.

Pemkab Aceh Timur melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, menurut dia, telah menyampaikan permohonan resmi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I agar segera melakukan percepatan perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi yang rusak.

Iskandar Usman Alfarlaky menegaskan jaringan irigasi merupakan sarana vital bagi keberlangsungan sektor pertanian masyarakat. Jika tidak segera ditangani, kerusakan tersebut berpotensi mengganggu jadwal musim tanam dan menurunkan produktivitas pertanian warga.

"Jaringan irigasi ini sarana vital bagi masyarakat tani. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan mengganggu target musim tanam dan produktivitas pertanian masyarakat," katanya.

Bupati juga berharap pemerintah pusat melalui BWS Sumatera I dapat segera mengambil langkah konkret agar fungsi jaringan irigasi kembali normal. Dengan demikian, petani dapat kembali mengelola sawah sesuai jadwal tanam yang telah direncanakan.

"Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Karena itu, jaringan irigasi berfungsi baik menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan produksi pertanian," kata Iskandar Usman Alfarlaky.

Menurut dia, percepatan penanganan irigasi tidak hanya berdampak pada kelancaran pengairan sawah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

"Jika suplai air kembali normal, petani dapat segera melaksanakan proses tanam sehingga target produksi pertanian dapat tercapai," katanya.

Permohonan percepatan perbaikan irigasi juga disampaikan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRK Aceh Timur, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, serta Kepala Dinas Pengairan Aceh.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas instansi agar penanganan kerusakan jaringan irigasi di Pante Bidari dapat segera direalisasikan.

"Dengan adanya percepatan perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi, aktivitas pertanian masyarakat dapat kembali berjalan normal pascabencana, Produktivitas sawah meningkat, serta kesejahteraan petani tetap terjaga," kata Iskandar Usman Alfarlaky.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono bangga dengan peran Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) yang kini ikut terlibat dalam mengurus sektor pertanian. Dia menyebut perluasan peran TNI ini bukanlah bentuk kembalinya konsep Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru .

"Tentu menjadi satu kebanggaan bahwa tentara Indonesia ini bukannya kita kembali ke Dwifungsi Orde Baru, akan tetapi justru mengoptimalkan kehadiran TNI untuk benar-benar menjadi tulang punggung bangsa," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dave menyatakan bahwa di tengah tantangan global yang semakin kompleks, definisi kedaulatan negara kini telah berkembang luas. Menurutnya, TNI memiliki peran krusial tidak hanya dalam menjaga keamanan fisik, tetapi juga menjaga kedaulatan di sektor-sektor strategis lainnya.

Legislator Partai Golkar ini merinci bahwa kehadiran TNI sangat dibutuhkan untuk memperkuat kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hingga kedaulatan digital. Ia menilai optimalisasi fungsi TNI di sektor-sektor tersebut adalah langkah nyata dalam menegakkan kedaulatan negara secara utuh.

"Karena kan kedaulatan itu kan ada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan digital, nah di sinilah fungsi-fungsi TNI itu benar-benar dioptimalkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung keterlibatan institusi TNI dan Polri dalam mendukung sektor pangan nasional. Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi salah satu keunikan Indonesia dalam upaya memperkuat ketahanan pangan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran yang terlibat dalam program pangan nasional. Ia secara khusus menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, para wakil menteri, serta dukungan dari TNI dan Polri.

"Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit," kata Prabowo dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program pangan tidak terlepas dari kontribusi kementerian dan lembaga lain, termasuk jajaran TNI dan Polri. "Tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Kepala-Kepala Staf Angkatan."

Prabowo kemudian menyoroti peran aktif aparat TNI Polri dalam sektor pertanian yang menurutnya jarang ditemukan di negara lain. "Hanya di Indonesia Polisi ngurus pertanian. Hanya di mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia Angkatan Laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia Angkatan Udara tanam tebu," ujarnya.

Menurut Prabowo, keterlibatan seluruh elemen negara tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan nasional. "Tapi ini adalah strategis, ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat," pungkasnya.

Standar Pertanian Regeneratif baru kami memastikan bahwa dampak terhadap tanah, keanekaragaman hayati, dan penghidupan diukur dan diverifikasi, bukan sekadar klaim semata

Jakarta (ANTARA) - Laporan Tahunan Rainforest Alliance (RA) 2025 berjudul "Regeneration Takes Root" mendokumentasikan bagaimana investasi berkelanjutan dalam penghidupan petani, restorasi ekosistem, dan transformasi pasar selama satu tahun telah membuahkan hasil dalam skala besar di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Kalimantan Barat.

Dampak kerja Rainforest Alliance dapat dilihat di berbagai pasar dan komunitas melalui sertifikasi yang mencakup kakao, kopi, teh, kelapa, lada hitam, buah-buahan, serta komoditas lainnya, sebut Kriti Gupta, Corporate Communication Manager Rainforest Alliance Asia Pasifik, dalam rilisnya, yang diterima di Jakarta, Rabu.

Kriti menguraikan Indonesia masih menjadi produsen kakao bersertifikasi Rainforest Alliance terbesar di Asia Pasifik, dengan produksi kakao mencapai 41.400 metrik ton (MT) di lahan bersertifikasi seluas 63,3 ribu hektare (ha).

Diperkirakan 56.000 petani dan 60.000 kebun di negara ini telah tersertifikasi di bawah program kakao Rainforest Alliance per 2025.

Di segmen kopi, tercatat kenaikan volume kopi bersertifikasi di Indonesia sebesar 29 persen, naik dari 20,2 ribu MT pada 2024 menjadi 25,9 ribu MT tahun lalu.

Indonesia juga mengalami lonjakan sebesar 43 persen dalam penjualan kopi bersertifikasi oleh produsen, naik dari 6,9 ribu MT menjadi 9,9 ribu MT.

Rainforest Alliance terus melihat adanya permintaan global terhadap kakao dan kopi bersertifikasi di tengah ketidakpastian yang semakin kompleks, mulai dari guncangan iklim dan fluktuasi hasil panen, hingga perubahan kebijakan perdagangan dan tatanan regulasi yang terus berkembang.

Hal ini juga menekankan perlunya terus memperkuat dukungan bagi para petani yang menghadapi tekanan ini.

Standar baru untuk regenerasi

Perkembangan yang paling menonjol pada tahun 2025 adalah diterbitkannya Standar Pertanian Regeneratif Rainforest Alliance, sebuah kerangka kerja berbasis ilmu pengetahuan dan telah teruji di lapangan, yang dibangun berdasarkan 119 persyaratan yang mencakup kesehatan tanah, air, keanekaragaman hayati, ketahanan tanaman, dan dampak sosial.

Standar ini memetakan jalur khusus bagi petani dan perusahaan untuk memperdalam komitmen mereka terhadap praktik-praktik regeneratif serta secara aktif memulihkan lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Santiago Gowland, CEO Rainforest Alliance, mengatakan tahun lalu menunjukkan apa yang dapat dicapai ketika petani mendapat dukungan dan perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan semata, melainkan juga beralih ke investasi regeneratif.

Mempercepat pertanian regeneratif pada dasarnya bergantung pada kepercayaan dan kepercayaan diperoleh melalui bukti yang kredibel dan dapat dibuktikan, katanya pula.

"Standar Pertanian Regeneratif baru kami memastikan bahwa dampak terhadap tanah, keanekaragaman hayati, dan penghidupan diukur dan diverifikasi, bukan sekadar klaim semata. Strategi 2030 kami tidak hanya berfokus pada pengurangan dampak negatif, tetapi juga pada pemulihan, perbaikan, dan regenerasi tanah serta ekosistem hutan tropis yang menjadi tumpuan bagi masyarakat dan ekonomi pangan," ujar dia.

Chandra Panjiwibowo, Senior Director Rainforest Alliance untuk Asia Pasifik, menyatakan perubahan iklim dan deforestasi yang meluas merupakan ancaman nyata bagi manusia dan planet.

"Indonesia memiliki beberapa hutan hujan tropis terbesar, dengan ekosistem yang kaya dan beragam, yang makin menekankan pentingnya pekerjaan kami di lapangan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi perusahaan, masyarakat, dan pemerintah untuk mempercepat transisi dari sekadar melindungi lingkungan kita menjadi upaya proaktif untuk memulihkannya," katanya lagi.

Melalui 80 program lanskap dan komunitas serta kegiatan sertifikasi di 64 negara, hasil Rainforest Alliance tahun 2025 mencakup lima bidang dampak yang saling terkait yakni ekosistem, keanekaragaman hayati, penghidupan, ketahanan iklim, dan hak asasi manusia.

Pada 2025, organisasi ini telah membantu mencegah atau menyerap 5,5 juta metrik ton emisi gas rumah kaca atau setara dengan menghilangkan 1,2 juta kendaraan pribadi dari jalan raya selama satu tahun, mendukung upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem seluas 11,9 juta hektare, yang luasnya kurang lebih setara dengan Islandia, serta memberikan pengetahuan lewat informasi kepada lebih dari 10,8 juta petani dan pekerja mengenai hak dan tanggung jawab mereka.

Melalui premium keberlanjutan dan hasil panen yang lebih tinggi, organisasi ini berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pertanian sebesar 2,22 miliar dolar Amerika Serikat (AS), termasuk 100 juta dolar AS dalam bentuk premium keberlanjutan langsung yang dibayarkan kepada petani.

Dampak kerja organisasi ini dalam meningkatkan mata pencaharian dapat dirasakan melalui program sertifikasi.

Sebagai contoh, Amir Pataraka dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, adalah seorang petani kakao yang telah bergabung dengan program sertifikasi Rainforest Alliance selama tiga tahun terakhir.

Ia berhasil menyekolahkan tiga dari empat anaknya hingga perguruan tinggi berkat pendapatan yang lebih tinggi yang kini dapat ia peroleh melalui praktik pertanian berkelanjutan.

Di Sulawesi Tengah, Rainforest Alliance mendukung 1.000 petani kecil untuk menerapkan praktik bertani yang ramah iklim melalui pengembangan kapasitas dan pelatihan lapangan bagi petani.

Organisasi ini juga telah bekerja di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, untuk mempromosikan pendekatan Pengelolaan Lanskap Terpadu (Integrated Landscape Management) yang mempertemukan berbagai pengguna lahan dan pemangku kepentingan guna mengatasi masalah ekologi, sosial, ekonomi, dan pemerintahan seputar produksi minyak sawit dan karet alam.

Selama lebih dari sepuluh tahun, organisasi ini telah bekerja sama dengan petani kopi skala kecil di Indonesia.

Mulai dari melatih petani dalam praktik pertanian yang baik, memastikan penghidupan berkelanjutan bagi keluarga petani kopi sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati di lanskap Bukit Barisan Selatan di Sumatera, hingga mewujudkan rantai pasok kopi yang berkelanjutan dan inklusif di Sulawesi Tengah.

Segel Sertifikasi Rainforest Alliance kini tertera pada 66.000 produk di 172 negara, memberikan keyakinan kepada konsumen di seluruh dunia bahwa pembelian mereka mendukung kelestarian lanskap dan komunitas, di mana manusia dan alam hidup secara harmonis.

Meskipun kemajuan ini nyata, pekerjaan ini masih jauh dari selesai. Rainforest Alliance menyerukan kepada perusahaan, pemerintah, dan investor untuk memperdalam komitmen mereka terhadap pertanian regeneratif serta kepada para petani yang berada di garis depan transisi tersebut.

Pewarta: Budisantoso Budiman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Para peserta bertukar pengetahuan tentang teknologi mutakhir untuk sistem padi dan peternakan rendah emisi.

Denpasar (ANTARA) - Bali kembali menunjukkan perannya sebagai tuan rumah pertemuan internasional dengan menjadi tuan rumah forum pertukaran pengetahuan tentang teknologi mutakhir untuk sistem padi dan peternakan rendah emisi.

Perwakilan pemerintah, lembaga riset, organisasi internasional, akademisi, dan pelaku sektor pertanian dari berbagai negara Asia dan Afrika berkumpul di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu.

Dalam forum internasional tersebut para peserta bertukar pengetahuan tentang teknologi mutakhir untuk sistem padi dan peternakan rendah emisi.

Kegiatan yang merupakan bagian dari FSIP-FOLUR Second Global Dialogue on Sustainable Rice Transformation tersebut menjadi wadah berbagi pengalaman, inovasi, dan strategi dalam menjawab tantangan ketahanan pangan serta perubahan iklim yang semakin kompleks.

Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Puji Lestari mengatakan forum tersebut hadir untuk menjembatani kesenjangan antara berbagai komitmen global pengurangan emisi dengan implementasi nyata di tingkat petani.

Menurutnya, negara-negara berkembang menghadapi tantangan serupa dalam upaya menekan emisi sektor pertanian, mulai dari keterbatasan akses teknologi, kapasitas sumber daya manusia, hingga minimnya pendanaan iklim.

"Yang kita lakukan di sini bukan membangun struktur baru, tetapi menghubungkan jaringan yang telah bekerja selama ini, sehingga tercipta pertukaran pengetahuan yang lebih kuat antara Asia dan Afrika," ujarnya.

Puji menjelaskan sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan menyumbang sekitar 22 persen emisi global.

Namun, sektor tersebut masih menerima porsi pendanaan iklim yang relatif kecil dibanding kebutuhan transformasi yang harus dilakukan.

Ia menjelaskan melalui forum ini, peserta membahas berbagai teknologi dan praktik pertanian rendah emisi yang telah diterapkan di sejumlah negara.

Mulai dari pengelolaan air pada lahan sawah, peningkatan efisiensi penggunaan pupuk, pemanfaatan teknologi digital, hingga sistem pemantauan emisi yang lebih akurat dan mudah diterapkan oleh petani.

Selain pertukaran teknologi, forum juga diarahkan untuk memperkuat kerja sama Selatan-Selatan atau South-South Cooperation antara negara-negara Asia dan Afrika.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu mempercepat adopsi inovasi dan memperluas akses terhadap sumber pembiayaan bagi sektor pertanian.

Puji menambahkan, salah satu tujuan utama forum adalah menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti setelah kegiatan berakhir, termasuk harmonisasi sistem pemantauan emisi, penguatan hubungan antara teknologi dan kebijakan nasional, serta pengembangan paket investasi yang mendukung pertanian rendah emisi.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, peserta juga dijadwalkan mengunjungi sistem subak di Bali yang telah diakui dunia sebagai contoh pengelolaan pertanian berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan.

Melalui forum tersebut, Bali tidak hanya menjadi lokasi penyelenggaraan pertemuan internasional, tetapi juga menjadi ruang bertemunya berbagai gagasan dan pengalaman dari negara-negara berkembang dalam membangun masa depan sistem pangan yang lebih tangguh, produktif, dan rendah emisi.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

GORONTALO - Presiden Prabowo Subianto menyinggung keterlibatan institusi TNI dan Polri dalam mendukung sektor pangan nasional. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu keunikan Indonesia dalam upaya memperkuat ketahanan pangan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran yang terlibat dalam program pangan nasional.

Ia secara khusus menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, para wakil menteri, serta dukungan dari TNI dan Polri.

“Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program pangan tidak terlepas dari kontribusi kementerian dan lembaga lain, termasuk jajaran TNI dan Polri. “Tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Kepala-Kepala Staf Angkatan.”

Prabowo kemudian menyoroti peran aktif aparat TNI Polri dalam sektor pertanian yang menurutnya jarang ditemukan di negara lain. “Hanya di Indonesia Polisi ngurus pertanian. Mungkin hanya di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia Angkatan Laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia Angkatan Udara tanam tebu,” ujarnya.

Menurut Prabowo, keterlibatan seluruh elemen negara tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan nasional.

“Tapi ini adalah strategis, ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat,” pungkasnya.