Karena kami petani tentu ingin harga beli yang baik. Kita ingin bekerja agar modal dapat kembali, serta tentu memberi keuntungan

Palangka Raya (ANTARA) - Keheningan malam mendadak pecah oleh gelak tawa beberapa orang yang tengah bersantai dan berbincang di sebuah rumah di Desa Terusan Mulya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Namun, seiring waktu, obrolan santai itu perlahan berubah menjadi diskusi serius mengenai pemetaan wilayah pertanian yang telah memasuki masa panen.

Malam itu, Angga May Chandra bersama tim dari Bulog Kantor Cabang Kapuas bermalam di rumah salah seorang petani setempat. Rutinitas menginap di rumah mitra yang juga merupakan petani tersebut kerap mereka lakukan saat menjalankan tugas penyerapan gabah di lapangan.

“Menginap di kawasan pertanian Kapuas seperti di wilayah Terusan ini biasa kami lakukan agar penyerapan hasil panen bisa maksimal,” ujar Angga, yang menjabat sebagai Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Bulog Kantor Cabang Kapuas.

Menurut Angga, dalam satu kali kegiatan penyerapan gabah, tim biasanya menargetkan hingga sekitar 30 ton gabah, menyesuaikan kemampuan mitra penggilingan.

“Misalnya dalam sehari mampu menyerap sekitar 10 ton, berarti perlu waktu kurang lebih tiga hari hingga terkumpul 30 ton gabah,” katanya.

Dalam proses penyerapan, hasil panen tidak langsung diangkut lalu diolah begitu saja. Gabah terlebih dahulu melalui pemeriksaan kualitas sebelum masuk ke tahapan pengangkutan dari lokasi pertanian, pengeringan, penggilingan, penyortiran, hingga pengemasan. Setelah itu, barulah beras disimpan di gudang dan didistribusikan kepada masyarakat.

Untuk menjadi beras yang siap dimasak di meja makan, ada proses panjang yang harus dilalui agar hasil panen petani dapat diterima masyarakat dengan kualitas terbaik.

Tidak semudah membalikkan telapak tangan, ada rangkaian tahapan yang harus dijalani dengan penuh kesabaran oleh para petugas lapangan seperti Angga dan timnya dalam menjemput hasil panen petani.

Menjaga Harga

Sekitar awal Februari tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa harga gabah kering panen yang dibeli dari petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram dan tidak boleh berada di bawah angka tersebut.

Kebijakan itu disambut penuh harapan oleh para petani di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Tengah. Penetapan harga tersebut diharapkan mampu menjaga nilai jual hasil panen petani, sekaligus menekan praktik permainan harga yang kerap terjadi di lapangan.

Seiring dengan harapan itu, Bulog memikul tanggung jawab besar untuk memastikan harga pembelian Rp6.500 per kilogram benar-benar diterapkan dengan baik di tingkat petani.

Tugas tersebut tentu bukan hal mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Di balik kebijakan itu, ada tujuan besar yang ingin dicapai negara, yakni meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sejak kebijakan harga pembelian ditetapkan pemerintah pusat, Kantor Bulog Wilayah Kalimantan Tengah segera membentuk dua tim guna mengoptimalkan penyerapan gabah petani di berbagai daerah, termasuk Kapuas dan sekitarnya.

Tim pertama adalah tim jemput gabah yang bertugas melakukan penyerapan hasil panen sekaligus memastikan harga pembelian tetap berada di angka Rp6.500 per kilogram. Sementara itu, tim kedua merupakan tim monitoring atau pengawasan pengolahan yang bertugas mengawal gabah hasil serapan hingga diproses menjadi beras.

Di sisi lain, Bulog juga terus mendorong para petani bersama penyuluh pertanian dan para pemangku kepentingan terkait untuk menjaga kualitas gabah yang dihasilkan agar dapat diolah menjadi beras dengan mutu yang baik.

Angga menyampaikan, sejak awal 2026 hingga Mei ini, upaya penyerapan hasil pertanian di wilayah Kapuas dan sekitarnya terus dilakukan secara optimal oleh pihaknya.

“Sepanjang Januari sampai Mei 2026, serapan sudah mencapai sekitar 3.050 ton gabah. Dari jumlah itu, sekitar 2.600 ton berasal dari wilayah Terusan,” ujarnya.

Ia menegaskan, sejak pemerintah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, Bulog selalu melakukan pembelian sesuai ketentuan tersebut.

Menurut Angga, kebijakan itu juga membawa dampak positif di lapangan. Kini, para pengepul selain Bulog turut membeli gabah petani dengan harga yang lebih baik.

“Alhamdulillah tahun ini hampir tidak ada lagi harga pembelian yang jatuh. Rata-rata sudah di angka Rp6.500, bahkan ada yang mencapai Rp6.700 hingga Rp7.000 per kilogram,” katanya.

Senyum Petani

Para petani di berbagai wilayah Nusantara, termasuk di Kapuas dan Kalimantan Tengah, menaruh harapan besar pada kebijakan penetapan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Bagi mereka, berbagai penegasan pemerintah mengenai upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas, dipandang sebagai bentuk keberpihakan negara kepada petani.

Karena itu, para petani berharap berbagai kebijakan dan kabar baik yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas wacana, melainkan benar-benar diwujudkan secara nyata di lapangan.

Darmaya, salah seorang petani di wilayah Terusan, Kabupaten Kapuas, mengaku kebijakan penetapan harga beli gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sejak Februari 2025 membawa banyak manfaat bagi petani.

Menurutnya, adanya jaminan harga tersebut membuat potensi anjloknya harga gabah oleh para pengepul dapat semakin diminimalkan.

"Karena kami petani tentu ingin harga beli yang baik. Kita ingin bekerja agar modal dapat kembali, serta tentu memberi keuntungan," ucapnya.

Ia pun berharap berbagai kebijakan yang berpihak kepada petani dapat terus berlanjut dan diimplementasikan dengan baik.

Tidak hanya soal harga, para petani juga berharap adanya peningkatan sarana dan prasarana pertanian, termasuk penguatan daya serap hasil panen, khususnya di Kalimantan Tengah. Dengan begitu, berapa pun hasil panen yang dihasilkan petani, kapan pun waktunya, dan di mana pun lokasinya, dapat terserap secara optimal.

Harga beli hasil panen yang baik bukan hanya menghadirkan senyum bagi para petani, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan masa depan bangsa.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

KAPUAS - PT Pamapersada Nusantara (PAMA) bersama PT Tuah Turangga Agung (TTA) melalui Yayasan Bina Harati PAMA, kembali membuktikan komitmen berkelanjutannya dalam memajukan pendidikan di wilayah pedalaman. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Maharati yang berlokasi di area operasional ring satu PAMA MCIP, Desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Kalteng menyelenggarakan acara wisuda pelepasan siswa untuk angkatan ketiga, Jumat (8/5/2026).

Pada perhelatan wisuda yang penuh khidmat ini, SMK Maharati meluluskan sebanyak 79 siswa-siswi berprestasi. Lulusan tersebut terbagi dalam dua program keahlian unggulan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan industri modern. 5 Jurusan di SMK yang Buka Peluang Keliling Dunia, Gaji Tinggi dan Karier Internasional

Rinciannya, 51 siswa dari Jurusan Teknik Alat Berat (TAB) dan 28 siswa dari Jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV). Angka kelulusan pada tahun ini mencatatkan pencapaian yang sangat positif, yakni meningkat hingga 54% jika dibandingkan dengan jumlah wisudawan pada angkatan pertama.

Peningkatan ini merupakan indikator nyata dari tingginya antusiasme serta kepercayaan masyarakat sekitar terhadap kualitas pendidikan yang dihadirkan oleh SMK Maharati. Menanggapi kelulusan angkatan ketiga ini, Presiden Direktur PAMA, Hendra Hutahean, menegaskan komitmen jangka panjang perusahaan terhadap ekosistem pendidikan.

"Apa yang kita rayakan hari ini adalah awal, bukan akhir. Ke depan, kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat harus terus kita perkuat. Karena pendidikan bukan tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kita bersama," katanya, Jumat (8/5/2026).

Selaras dengan visi kolaborasi tersebut, PAMA bersama manajemen SMK Maharati memiliki target agar seluruh lulusan dapat menjadi individu yang berdaya saing dan mandiri. Hingga angkatan ketiga ini, PAMA terus mengupayakan serapan lulusan yang maksimal melalui konsep "BMW".

Pertama, Bekerja. Menyalurkan tenaga kerja terampil yang siap pakai ke berbagai industri, termasuk di dalam ekosistem perusahaan. Kedua, Melanjutkan Pendidikan. Memberikan dukungan dan jalur bagi siswa yang berprestasi untuk meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ketiga, Wirausaha. Membekali siswa dengan kemandirian untuk membuka lapangan kerja baru di daerah mereka.

Melalui program pendampingan karier, para siswa telah melalui proses pemetaan, pembekalan karakter, serta keahlian hidup. Hal ini untuk memastikan tingkat penyerapan lulusan mencapai angka maksimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedalaman. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Pamapersada Nusantara Luncurkan PAMA Eco-Edu Forest di IKN

Rangkaian acara wisuda juga dilanjutkan dengan sebuah langkah maju dalam pengembangan fasilitas dan infrastruktur sekolah. Pada kesempatan yang sama, dilakukan prosesi simbolis peletakan batu pertama atas program elektrifikasi SMK Maharati di Desa Buhut Jaya.

Inisiatif elektrifikasi ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan kualitas fasilitas fisik sekolah, tetapi juga selaras dengan komitmen keberlanjutan dan efisiensi energi perusahaan. "Program ini secara bersamaan mendukung proses belajar mengajar yang lebih kondusif namun juga mengupayakan efisiensi fuel consumption di PAMA Group,” kata Direktur PAMA dan Presiden Direktur Energia Prima Nusantara (EPN) Chynthia Theresa AM.

Kementerian Kehutanan atau Kemenhut tengah menindaklanjuti dan memeriksa legalitas 1.085 batang kayu bulat yang terlihat di sungai Kalimantan. Kementerian telah mengidentifikasi rakit kayu bulat itu berada di wilayah Desa Bajuh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Wilayah Kalimantan Leonardo Gultom menyampaikan, di lokasi tambat rakit ditemukan dua rakit kayu bulat yang berdasarkan informasi dari pihak penarik kayu berasal dari PT GM dan PT PNT.

PT GM dan PT PNT merupakan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) beroperasi di Kabupaten Kapuas terutama di Kecamatan Mandau Telawang.

"Saat ini Gakkum Kehutanan sudah mengamankan rakit kayu bulat di Sungai Kapuas, selanjutnya tim telah berkoordinasi dengan BPHL Wilayah X Palangka Raya untuk mengecek kesesuaian fisik kayu dengan keterangan yang tertera dalam dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)," kata Kepala Balai Gakkum Wilayah Kalimantan Leonardo Gultom dikutip dari Antara, Jumat (27/2).

"Apabila ditemukan adanya pelanggaran, PPNS Gakkum Kehutanan akan melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku," Leonardo menambahkan.

Dia menjelaskan kayu itu diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara di Desa Mendaun, Kecamatan Mandau Telawang. Jumlah kayu yang diangkut dari PT GM 305 batang dan dari PT PNT 780 batang. Seluruhnya merupakan kayu bulat dari kelompok jenis meranti.

Pada batang kayu bulat ditemukan label barcode PT GM dan PT PNT. Pengangkutan rakit kayu bulat ini disertai dengan SKSHHK.

Dia menyebut saat ini rakit kayu bulat itu diamankan oleh petugas Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan di Sungai Kapuas di wilayah Desa Bajuh.

Pengamanan Gakkum Kemenhut dilakukan dalam rangka penghitungan dan penentuan jenis kayu oleh pihak Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangka Raya untuk mengecek kesesuaian fisik kayu dengan keterangan yang tertera dalam dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutannya.

Bilamana dalam pengecekan ditemukan pelanggaran terkait legalitas dokumen kayu, akan ditempuh upaya penegakan hukum terhadap PBPH.

Rakitan kayu gelondongan membentuk tulang daun raksasa melintas di Sungai Kapuas, tepatnya di wilayah Desa Sei Hanyo, Kalimantan Tengah. Video rakitan kayu tersebut sempat viral di sosial media. Lantas, siapa pemiliknya?

Menurut hasil pemeriksaan Balai Penegakkan Hukum (Gakkum) Kehutanan Kementerian Kehutanan, rakitan kayu itu berasal dari PT GM dan PT PNT. Kedua perusahaan merupakan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

Terdapat dua rakitan kayu gelondongan berjenis meranti yang ditemukan, satu rakitan berisi 305 batang kayu bulat milik PT GM dan 780 batang kayu bulat milik PT PNT.

Saat ditemukan Balai Gakkum, rakitan kayu gelondongan itu telah berada di wilayah Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Meskipun perusahaan mengantongi izin PBPH dan kayu yang dihanyutkannya memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), petugas tetap mengamankan gelondongan kayu tersebut. Tujuannya, untuk memastikan kesesuaian fisik kayu dengan keterangan yang tertera dalam SKSHHK.

Sebagai informasi, SKSHHK merupakan dokumen yang menunjukkan legalitas pengangkutan hasil hutan kayu. Pemeriksaan ini melalui proses penghitungan dan penentuan jenis kayu yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangkaraya.

“Apabila ditemukan adanya pelanggaran, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Gakkum Kehutanan akan melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Kepala Balai Gakkum Kalimantan Leonardo Gultom, dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (27/2).

Bisnis.com, JAKARTA — Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan memastikan bahwa kayu gelondongan dalam bentuk rakit di Sungai Kapuas di wilayah Desa Sei Hanyo yang viral di media sosial beberapa waktu belakangan berasal dari PT GM dan PT PNT.

Konfirmasi ini diberikan setelah kegiatan pengumpulan data dan informasi dilakukan. Kayu gelondongan tersebut diketahui telah berada di wilayah Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Di lokasi tempat rakit, ditemukan ada dua rakit kayu bulat yang berdasarkan informasi dari pihak penarik kayu berasal PT GM dan PT PNT. Kedua perusahaan ini pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kapuas terutama di Kecamatan Mandau Telawang.

Mengutip keterangan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, kayu-kayu tersebut diangkut dari tempat penimbunan kayu (TPK) Antara di Desa Mendaun, Kecamatan Mandau Telawang, dengan jumlah kayu yang diangkut dari PT GM adalah 305 batang dan dari PT PNT berjumlah 780 batang. Seluruh temuan merupakan kayu bulat dari kelompok jenis meranti. Pada batang kayu bulat ditemukan label barcode PT GM dan PT PNT.

“Pengangkutan rakit kayu bulat tersebut disertai bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu [SKSHHK],” kata Kepala Balai Gakkum Kalimantan, Leonardo Gultom dalam siaran pers, Jumat (27/2/2026).

Saat ini, rakit kayu bulat tersebut diamankan oleh petugas Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan di Sungai Kapuas di wilayah Desa Bajuh. Pengamanan ini dilakukan dalam rangka penghitungan dan penentuan jenis kayu oleh pihak Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangkaraya untuk mengecek kesesuaian fisik kayu dengan keterangan yang tertera dalam dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutannya.

“Bilamana dalam pengecekan ditemukan pelanggaran terkait legalitas dokumen kayu, akan ditempuh upaya penegakan hukum terhadap PBPH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuh Leonardo.

Sebuah video yang dibagikan warganet sebelumnya viral karena memperlihatkan ratusan kayu gelondongan yang tersusun rapi di sepanjang Sungai Kapuas Hulu. Mengutip Antara, kayu-kayu tersebut diduga telah dirangkai dan ditarik kapal tunda menyusuri sungai. Video tersebut pun memunculkan tanda tanya soal asal kayu maupun izinnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan stok dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Barat (Kalbar) tetap dalam kondisi aman dan terkendali, meski terdapat gangguan akibat pendangkalan alur Sungai Kapuas.

Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho mengungkapkan, pendangkalan sungai membuat kapal tanker pengangkut BBM kandas saat menuju Fuel Terminal (FT) Sanggau dan FT Sintang sehingga proses distribusi BBM di Kalbar sempat tersendat.

"Terkait dengan distribusi BBM untuk Kalimantan Barat ini ada sedikit gangguan akibat pendangkalan alur Sungai Kapuas dan debit airnya yang turun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2/2026).

Untuk mengantisipasi dampak lebih luas, BPH Migas telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan didapati bahwa perusahaan tersebut telah menyiapkan skema teknis untuk kelancaran distribusi.

Salah satunya dengan memanfaatkan tongkang terapung (floating barge) sebagai dermaga sementara, sehingga proses bongkar muat dapat dilakukan langsung dari kapal tanker ke mobil tangki.

BPH Migas juga meminta Pertamina Patra Niaga menyusun tenggat waktu yang jelas agar masa transisi berlangsung singkat dan solusi keberlanjutan dapat segera direalisasikan.

"Tentunya ini perlu dipersiapkan solusi yang lebih permanen. Pertamina Patra Niaga perlu membuat timeline alternatif suplai sementara ini untuk berapa lama, dan solusi permanennya kapan akan dilaksanakan," ucapnya.

Fathul menambahkan, sejumlah fuel terminal di wilayah tersebut dibangun pada sekitar tahun 1970-1980 sehingga memerlukan revitalisasi.

Penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan dan pembaruan infrastruktur dinilai krusial untuk memperkuat ketahanan energi daerah.

BPH Migas juga memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah, guna menangani persoalan alur sungai apabila diperlukan pemeliharaan khusus.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman menegaskan, penyediaan dan pendistribusian BBM merupakan tugas yang tidak boleh terhenti dalam kondisi apa pun, terlebih menjelang pembentukan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri. "Kami monitor terus ketersediannya (BBM), dari stok nasional, kemudian distribusi sampai ke wilayah-wilayah di ujung," ucapnya.

Sebagai informasi, BPH Migas juga telah meninjau sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Sanggau.

Dari hasil pemantauan, pelayanan berjalan normal dan masyarakat tetap dapat mengakses BBM jenis Pertalite, solar, Pertamax, dan Dexlite.

Sebanyak sekitar 740 unit mobil tangki disiagakan untuk menyuplai wilayah Kalimantan.

Dengan dukungan armada tersebut, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM di Provinsi Kalimantan Barat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Palangka Raya resmi menjalin kerja sama dengan RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas terkait pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan pada Senin (9/2) di Aula Manajemen RSUD Kapuas, Jalan Tambun Bungai No. 16, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan program JKK, khususnya dalam pemberian jaminan perawatan bagi peserta Taspen yang mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Branch Manager PT Taspen (Persero) KC Palangka Raya, Muchlis Herdian, dan Direktur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, dr. Delianae. Kegiatan tersebut turut disaksikan jajaran manajemen dan staf rumah sakit serta tim dari PT Taspen KC Palangka Raya.

Melalui kolaborasi ini, peserta Taspen yang mengalami risiko kecelakaan kerja dapat memperoleh layanan medis secara terjamin dan terkoordinasi di RSUD Kapuas.

Program JKK sendiri mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berupa pembiayaan perawatan, santunan, hingga tunjangan cacat.

Pengelolaan Program JKK oleh Taspen mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN, yang telah diperbarui melalui PP Nomor 66 Tahun 2017.

Dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak berharap layanan kepada peserta Taspen di wilayah Kapuas dan sekitarnya semakin cepat, tepat, dan terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Kapuas dan PT Taspen (Persero), yang dirangkai dengan kegiatan sosialisasi program Taspen bagi PPPK.

Wakil Bupati Kapuas, Dodo, mengatakan kerja sama ini bertujuan memberikan rasa aman sekaligus kepastian perlindungan jaminan sosial bagi PPPK yang bertugas di berbagai perangkat daerah.

"Kegiatan ini bertujuan memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial serta peningkatan kesejahteraan bagi PPPK di Kabupaten Kapuas," kata Dodo dalam kegiatan yang digelar di rumah jabatan Bupati Kapuas, Senin (9/2).

Ia menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PPPK, merupakan roda penggerak utama dalam pembangunan daerah.

Karena itu, menjamin kesejahteraan serta perlindungan hari tua bagi ASN tidak semata menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan pengabdian mereka.

Melalui keikutsertaan dalam program PT Taspen, PPPK akan memperoleh berbagai manfaat perlindungan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama masa kerja aktif, hingga Jaminan Hari Tua (JHT) serta program persiapan pensiun.

"Ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kepastian bagi PPPK, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.

Namun demikian, Dodo mengingatkan agar peningkatan status dan kesejahteraan PPPK harus diiringi dengan peningkatan disiplin dan kinerja. Ia menegaskan tidak ingin ada penurunan semangat kerja setelah kesejahteraan meningkat.

"Disiplin adalah kunci utama seorang ASN. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan dedikasi yang tinggi," tegas Dodo.

Lebih lanjut, dia mengajak seluruh PPPK untuk terus menjaga dan menghidupkan semangat "Kapuas Bersinar", yakni visi Kabupaten Kapuas yang berdaya saing, sejahtera, indah, aman, dan religius.

"Saya ingin saudara sekalian menjadi motor penggerak dalam mewujudkan Kapuas Bersinar di segala bidang. PPPK adalah energi baru bagi birokrasi kita. Dengan adanya perlindungan dari Taspen, saya berharap energi ini meledak menjadi prestasi-prestasi baru bagi Kabupaten Kapuas," tambahnya.

Dodo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Taspen (Persero) atas terjalinnya kerja sama yang dinilai sangat bermanfaat bagi aparatur pemerintah daerah.

"Kami berharap PT Taspen terus memberikan bimbingan, sosialisasi, serta kemudahan akses klaim bagi seluruh pegawai kami, sehingga manfaat dari kerja sama ini benar-benar dapat dirasakan secara langsung dan cepat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Taspen Palangka Raya, Muchlis Herdian dalam sambutannya menjelaskan, melalui kesepakatan bersama ini, akan memberikan rasa aman, kepastian, dan perlindungan bagi seluruh PPPK, baik selama masa kerja maupun dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

"Melalui kerja sama ini, PPPK di lingkungan Pemkab Kapuas akan mendapatkan akses terhadap berbagai program Taspen, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta layanan perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Muchlis.

Kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi program Taspen yang memaparkan secara rinci mengenai hak dan kewajiban PPPK sebagai peserta, mekanisme pendaftaran, proses klaim, serta pemanfaatan layanan digital Taspen.

JAKARTA, KOMPAS.com-Proyek jasa pertambangan PT Petrosea Tbk terus melaju sepanjang 2025. Hingga akhir tahun, realisasi pengupasan dan pemindahan lapisan penutup mencapai lebih dari 7,2 juta bank cubic meter atau BCM. Capaian itu berasal dari proyek tambang batu bara di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Proyek tersebut berjalan sejak 13 Agustus 2024. Pekerjaan masuk bagian kontrak jasa pertambangan Petrosea bersama PT Pasir Bara Prima, anak usaha PT Singaraja Putra Tbk. Kontrak dirancang berlangsung sepanjang usia tambang atau life of mine. Nilai kontrak diperkirakan sekitar Rp 17,4 triliun.

Ruang lingkup pekerjaan mencakup pengupasan dan pemindahan lapisan penutup dengan estimasi total 234,9 juta BCM. Target produksi batu bara tercatat sekitar 26 juta ton sepanjang periode kontrak.

Presiden Direktur Petrosea Michael menilai capaian lebih dari 7,2 juta BCM di tahap awal proyek menunjukkan progres operasional yang solid. Kinerja tersebut sekaligus mencerminkan kapasitas eksekusi perseroan di lini jasa pertambangan.

“Pencapaian ini menunjukkan kapabilitas Petrosea dalam mengelola proyek jasa pertambangan yang terintegrasi dengan pengelolaan infrastruktur jalan tambang secara berkelanjutan,” ujar Michael dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin (29/12/2025).

Petrosea juga menegaskan komitmen memperkuat sinergi di dalam grup. Fokus diarahkan pada dukungan kinerja anak usaha pertambangan lain milik Singaraja Putra. Langkah itu sejalan dengan strategi pertumbuhan grup Petrindo yang tengah menyiapkan rencana akuisisi terhadap Singaraja Putra.

“Ke depan, kami akan memastikan setiap langkah pengembangan, termasuk pengelolaan hauling road, dijalankan secara prudent dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” paparnya.

Setelah menjadi pemegang saham pengendali, Petrindo secara konsolidasi akan menguasai portofolio konsesi tambang batu bara dengan total cadangan sekitar 378 juta ton. Cadangan tersebut mencakup batu bara termal dan metalurgi. Skala tersebut menempatkan Petrindo sebagai salah satu pemain besar tambang batu bara nasional.

Seiring perkembangan tambang, perusahaan patungan PT Lintas Kelola Bersama juga menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan tambang. Entitas ini dimiliki 51 persen oleh Petrosea dan 49 persen oleh PT Pasir Bara Prima. Lintas Kelola Bersama bertanggung jawab atas pengelolaan serta kepemilikan jalan tambang dan fasilitas pendukung.

Jalan tambang memiliki total panjang sekitar 29,6 kilometer. Jalur tersebut terbagi dalam enam segmen. Seluruh pekerjaan konstruksi dikerjakan oleh Petrosea. Integrasi jasa pertambangan dan pembangunan infrastruktur menjadi kekuatan utama model bisnis perseroan.

Rekam jejak Petrosea telah melampaui lima dekade. Perseroan beroperasi sebagai perusahaan multidisiplin. Layanan mencakup EPC, jasa pertambangan, EPCI migas lepas pantai, serta logistik. Aktivitas usaha menjangkau sektor pertambangan dan minyak gas di kawasan Asia Pasifik dan Oceania.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA - Brigade Pangan Rembuk Pemuda Tani menggelar panen raya di Desa Bina Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, pada Minggu (26/10/2025). Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen dan kolaborasi anak muda dalam menguatkan kedaulatan pangan nasional di lapangan.

Panen raya tersebut dipantau langsung oleh Founder Rembuk Pemuda, Aidil Afdan Pananrang, didampingi Koordinator Wilayah Rembuk Pemuda Kalteng M. Rizky Oktaviandi, Sekretaris Brigade Pangan Muhammad Sukron Siregar, dan Manajer Brigade Pangan Akhmad Mundhir.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Anggota DPD RI Habib Said Abdurrahman dan Habibah Siti Aseanti, Tenaga Ahli Menteri Pertanian I Gusti Made Subiksa, PJ Swasembada Pangan Kabupaten Kapuas Teddy Dirhamsyah, Kepala Bulog Kapuas Ahmad Roni Anwar, serta Kepala Dinas Pertanian Kapuas Edi Dese.

Founder Rembuk Pemuda, Aidil Afdan Pananrang, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam brigade pangan atas komitmen dan konsistensinya hingga berhasil panen untuk kedua kalinya.

"Ini tentu tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa. Hari ini kita buktikan, bahwa anak muda bisa berperan langsung untuk mendorong terwujudnya Kedaulatan Pangan Nasional melalui Brigade Pangan Rembuk Pemuda. Saya tentu sangat mengapresiasi usaha dan kerja keras teman-teman, dan disini kita tidak berbicara soal hasil melainkan proses pembelajaran yang telah teman-teman lalui,” ungkap Aidil dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/10).

Aidil menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan pengawasan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, telah mencatatkan sejumlah capaian konkret di sektor pangan yang patut diapresiasi.

“Kita merasa sangat bersyukur, memiliki Presiden dan Menteri Pertanian yang benar-benar memberi perhatian terhadap sektor pertanian dan pangan. Lebih dari itu, pemerintah juga peduli dengan anak muda dengan bukti pelibatan pemuda dalam program Brigade Pangan ini,” tambah Aidil.

Dia membeberkan sejumlah prestasi pemerintah, antara lain produksi beras nasional yang diproyeksikan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah hingga 34 juta ton pada akhir 2025, atau naik sekitar 12 persen dari tahun sebelumnya.

“Belum lagi komitmen Presiden dan Mentan meningkatkan kesejahteraan petani, dengan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) menjadi Rp 6.500 per kilogram sejak Januari 2025. Pekan lalu juga pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah menurukan HET Pupuk Subsidi sebesar 20 persen,” ujar Aidil.

“Arahan Presiden Prabowo jelas dan tegas, bahwa negara harus berpihak kepada rakyat, harus mampu meningkatkan kesejahteraan petani, dan Pak Amran sebagai Menteri Pertanian kami lihat sangat brilian mampu mengawal seluruh arahan-arahan presiden," jelasnya.

Sementara itu, Manajer Brigade Pangan Rembuk Pemuda, Akhmad Mundhir, menjelaskan bahwa pasca panen raya kedua ini, timnya akan segera mempersiapkan masa tanam berikutnya.

“Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh stakeholder utamanya Kementerian Pertanian yang banyak memberikan arahan dan pendampingan, juga kepada Perum Bulog dan Pupuk Indonesia. Selama kementerian pertanian dan seluruh pihak berkenan untuk terus memberi dukungan, insyaallah kami akan terus berkomitmen mengawal program ini,” tambah Mundhir.

Mundhir menambahkan, potensi lahan yang dapat digarap di Dadahup masih sangat luas, membuka banyak peluang bagi pemuda yang ingin berkontribusi di sektor pertanian.

“Selagi kita mau berusaha, pasti akan ada jalan. Mari bersama-sama berkolaborasi dalam mewujudkan Swasembada Pangan bagi bangsa dan negara,” tutupnya.